· Web viewMelakukan pengawasan kwalitas dan standar barang ekspor dengan menentukan syarat mutu yang harus dipenuhi dalam pembuatan barang ekspor, cara penyajian serta pelak- sanaan

B A B 16

P E R D A G A N G A N

B A B 16

PERDAGANGAN

I. PENDAHULUAN

Di dalam ekonomi Indonesia, perdagangan memegang pera- nan yang penting. Besarnya peranan ini tampak dari sum-bangan sektor perdagangan di dalam keseluruhan produksi nasional serta sumbangannya di dalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan perdagangan juga mempu- nyai arti yang penting ditinjau dari segi usaha pemeliharaan kestabilan harga bahan pokok dan peningkatan penerimaan negara.

Kebijaksanaan perdagangan diarahkan untuk memperlancar dan meningkatkan arus barang dan jasa dalam masyarakat baik yang ditujukan pada konsumsi dan produksi dalam negeri maupun yang akan diekspor ke luar negeri. Kegiatan produksi merupakan sumber penghidupan dan pendapatan bagi masya-rakat dan dorongan terhadap proses produksi pada hakekatnya akan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat serta menambah lapangan kerja. Di samping itu, kegiatan perda- gangan juga dimaksudkan untuk mengembangkan golongan produsen dan pedagang kecil yang masih mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah. Dengan demikian, langkah yang akan diambil di sektor perdagangan diarahkan guna menunjang usaha peningkatan produksi, peningkatan partisipasi kegiatan masyarakat di dalam perekonomian serta peningkatan pemera- taan pendapatan masyarakat.

II. PERDAGANGAN SELAMA REPELITA I Dalam tahun-tahun menjelang pelaksanaan Repelita I, ke-

bijaksanaan perdagangan bersama-sama dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya telah berhasil mencapai sasaran pokok pe-ngendalian inflasi, sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya

399

pembangunan ekonomi. Sementara itu kebijaksanaan perda-gangan dalam Repelita I terus ditingkatkan dalam rangka mendorong produksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjamin kemantapan harga di dalam negeri.

Untuk mendorong produksi, perdagangan harus dapat men- jamin kontinuitas penyediaan bahan untuk kepentingan satuan produksi dan menjamin kontinuitas pemasaran hasil-hasilnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan nyata bagi produsen dan dengan demikian dapat merangsangnya untuk memperting- gi hasil dan mutu produksinya. Sementara itu, kemantapan harga harus tetap dijaga supaya satuan ekonomi dapat bekerja dengan wajar dan terus berkembang.

Selanjutnya, kebijaksanaan perdagangan juga ditujukan untuk menghilangkan keganjilan dalam struktur pasaran yang dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan meng-hambat kelancaran niaga dan perkembangan ekonomi. Struktur pasar yang tidak sempurna tersebut ditimbulkan oleh kegan- jilan-keganjilan perimbangan kekuatan antar golongan masya-rakat dalam proses produksi dan pertukaran barang.

Usaha pembangunan ekonomi selalu memerlukan pembiayaan yang makin meningkat, antara lain dalam bentuk devisa. Oleh sebab itu sektor perdagangan sebagai saluran utama dalam penerimaan devisa harus dapat mengamankan dan meningkat- kan kegiatan ekspor. Dengan demikian kita harus dapat sekurang-kurangnya mempertahankan perkembangan ekspor barang tradisionil kita dan menggali kemungkinan-kemungkin- an ekspor barang baru yang potensiil mempunyai harapan yang cerah.

Untuk dapat mencapai sasaran kestabilan harga, kontinuitas dan perkembangan produksi, kepastian usaha untuk kelancaran niaga, dan peningkatan ekspor, maka kebijaksanaan perdagang- an dilaksanakan, pertama melalui ketentuan dan peraturan di bidang ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri yang bersifat dan berlaku umum, kedua dengan tindakan pemerintah yang lebih langsung dalam pengaturan tata niaga untuk be-

400

berapa jenis barang tertentu, dan ketiga dengan membentuk lembaga penunjang yang bermanfaat bagi dunia perdagangan dan dunia usaha pada umumnya.

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengaturan ekspor-impor tersebut, pada bulan April 1970 oleh pemerintah telah dike-luarkan ketentuan mengenai devisa, pajak, pungutan ekspor dan impor serta penyederhanaan prosedurnya. Penggunaan devisa sejak dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut menjadi bebas, sepanjang memenuhi ketentuan ekspor dan impor yang berlaku, sehingga uang rupiah mempunyai konvertibilitas penuh dalam lalu lintas pembayaraan luar negeri.

Selanjutnya ditetapkan bahwa hasil devisa ekspor harus dijual menurut kurs yang berlaku di Bursa Valuta Asing. Penutupan kontrak ekspor harus sesuai dengan harga pen-jualan yang sebenarnya dan minimal sama dengan harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menghadapi kegoncangan-kegoncangan moneter internasional, maka pada bulan Agustus 1971 oleh pemerintah telah diambil langkah untuk mengamankan kegiatan perdagangan luar negeri kita dengan jalan menyatukan kurs Devisa Umum (DU) dan Devisa Kredit (DK) serta menyesuaikannya menjadi Rp. 415,- per US $.

Selain dari pada itu, juga telah diadakan pengurangan pu-ngutan cess dan sumbangan rehabilitasi komoditi (SRK) ter-hadap ekspor karet, kopi, lada, dan kopra. Sedangkan untuk menjaga kemantapan harga-harga serta menjamin kelancaran produksi, pemerintah telah mengusahakan pengadaan dan penyaluran yang memadai, untuk bahan pokok dan bahan baku serta penolong.

Pengaturan tata niaga beberapa barang ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri yang bersifat “penggarapan opera-sionil” dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sistem dan praktek perdagangan yang wajar dan efisien. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencapai sasaran tambahan berupa pem-binaan golongan ekonomi lemah untuk memperkuat kedudukan

401

i

mereka sehingga partisipasi nasional makin meningkat. Penen- tuan mengenai jenis barang ekspor dan impor serta mengenai cara bagaimana dan dalam bentuk apa penggarapan operasionil tersebut dilaksanakan, tergantung pada masalah yang dihadapi dan peranan dari barang tersebut sebagai sumber penerimaan devisa dan/atau peranannya dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta letak geografis dari sumber produksi barang tersebut.

Di bidang perdagangan dalam negeri, baik untuk barang yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri, pengaturannya dilakukan baik secara tidak langsung (melalui mekanisme pasar) maupun langsung, terutama untuk bahan kebutuhan pokok sehari-hari (beras, gula, terigu, dan seba -gainya) dan barang-barang yang penting untuk produksi (pupuk, kapas/benang tenun, cengkeh, dan sebagainya) melalui suatu sistem "approved traders".

Kebijaksanaan kelembagaan perdagangan juga dilengkapi dengan membentuk lembaga baru untuk meningkatkan bidang usaha dan kegiatan perdagangan. Untuk ini telah didirikan Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional (LPEN) dan Entreport Umum untuk impor yang kemudian ditingkatkan menjadi Bounded Warehouse menuju suatu Daerah Pelabuhan Bebas atau Daerah untuk memproses barang ekspor (Export Processing Zone).

LPEN bertugas untuk memberikan penerangan kepada para eksportir tentang keadaan pasaran di luar negeri dan penerang- an kepada importir di luar negeri mengenai barang ekspor kita. Lembaga ini juga dimaksudkan untuk membantu para pengusa- ha dengan meningkatkan ketrampilan di bidang perdagangan bagi para pengusaha eksportir Indonesia, serta membantu Pemerintah dalam usaha untuk mengatasi masalah pengem-bangan ekspor pada umumnya.

Entreport Umum untuk impor dimaksudkan untuk mendekatkan supply barang impor sehiugga dapat kita memperoleh barang yang kita butuhkan dengan cepat dan lebih murah.

402

Lembaga ini selanjutnya telah mulai ditingkatkan dengan membentuk suatu Bounded Warehouse yang penting bagi ke- lancaran niaga dan peningkatan kegiatan ekonomi umumnya. Dengan demikian lembaga ini menyediakan sarana yang diper- lukan untuk pengolahan barang dari luar negeri untuk kemu- dian kita impor atau kita ekspor kembali serta untuk pengolahan barang ekspor kita. Selain sarana tersebut kegiatan pengolahan akan didorong oleh fasilitas penundaan pembayaran bea yang diberikan dalam sistem ini.

Kebijaksanaan perdagangan seperti tersebut di atas selama Periode Repelita I pada umumnya telah berhasil mencapai sa-saran umum seperti kestabilan harga kebutuhan pokok, peningkatan hasil ekspor, kelancaran impor, dan penyebaran barang di dalam negeri. Walaupun demikian, masih banyak penyempurnaan dan peningkatan usaha yang perlu dilakukan dalam Repelita II.

Berhasil atau tidaknya usaha yang akan kita lakukan di dalam pembangunan di masa depan dapat diukur dengan ke-mampuan kita untuk menghilangkan kelemahan yang sampai sekarang melekat pada perekonomian kita. Khususnya di dalam bidang perdagangan, sebagai negara yang mempunyai ekonomi yang bersifat terbuka, kita masih harus menghadapi berbagai masalah dalam hubungan kita dengan negara lain di dunia yang sejak beberapa waktu terakhir ini ditandai oleh serba ke-tidakpastian. Ketidakpastian tersebut ditimbulkan baik oleh pola perdagangan dunia yang sedang mengalami perubahan, maupun oleh berbagai macam kegoncangan yang melanda dunia seperti adanya krisis moneter, krisis pangan dan akhir-akhir ini, krisis energi, terutama masalah minyak. Di samping itu berbagai masalah jangka pendek dan masalah musiman biasanya juga menekan kedudukan negara-negara berkembang.

Timbulnya kekuatan ekonomi perdagangan baru, seperti perluasan Masyarakat Ekonomi Eropa, Jepang, dan kelompok negara sosialis yang tergabung dalam COMECON, di samping

403

kekuatan yang lama (Amerika Serikat) telah merubah pola perdagangan dunia.

Demikian pula timbulnya perusahaan multinasional dengan operasinya yang meliputi berbagai negara telah menambah kompleksnya masalah hubungan perdagangan dunia dewasa ini. Di samping itu, adanya berbagai macam krisis dunia, ter-utama krisis moneter, menyebabkan timbulnya ketidakpastian di dalam hubungan perdagangan antarnegara. Masalah struk- turil dan masalah jangka pendek seperti struktur ekspor yang terpusat pada satu atau dua komoditi ekspor barang primer, adanya berbagai macam pemogokan dan masalah musiman, dan operasi kartel-kartel internasional dalam pengangkutan dengan kapal laut, telah menambah masalah ketidakpastian tersebut bagi negara-negara berkembang terutama yang ekonominya bersifat terbuka seperti Indonesia.

Keadaan ekonomi perdagangan dunia yang terus-menerus mengalami perubahan tersebut perlu diikuti dengan cermat, untuk selanjutnya dapat diambil langkah kebijaksanaan yang tepat demi berhasilnya sasaran yang telah digariskan.

III. K S P O R

A. Sasaran Usaha peningkatan ekspor dalam Repelita II diarahkan

kepada tercapainya sasaran seperti mempertahankan dan me-ngembangkan hasil ekspor penting dewasa ini. Dengan demi- kian beberapa hasil ekspor seperti karet, lada, kopi, teh, dan lain-lainnya perlu dijaga supaya tidak menurun bahkan di-usahakan supaya berkembang. Hasil tersebut selain masih tetap merupakan penghasil devisa yang penting, juga masih memberi lapangan kerja yang sangat berarti, dan memegang peranan yang cukup besar dalam pengembangan daerah. Karena itu usaha peremajaan tanaman, perbaikan budidaya, perbaikan saluran pemasaran dan lain sebagainya perlu di -tingkatkan, agar supaya biaya produksi dapat diturunkan dan daya bersaing di pasaran internasional dapat ditingkatkan.

404

Di samping itu besar artinya usaha untuk mengolah lebih lanjut barang yang diekspor dewasa ini sehingga menambah nilainya dan menambah lapangan kerja baru. Berangsur-angsur barang yang kita ekspor harus berubah dari bahan mentah yang belum diproses menjadi bahan semi proses dan bahan yang selesai diproses. Contoh-contohnya adalah: dari kopi biji menjadi kopi bubuk, dari kayu log menjadi kayu gergajian dan plywood, demikian pula dengan barang lainnya hasil per- tanian maupun hasil pertambangan dan industri.

Selanjutnya diperlukan pula usaha untuk mengembangkan ekspor barang baru yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan/atau yang banyak menyerap tenaga kerja. Diver- sifikasi ekspor amat diperlukan, agar supaya kita tidak ter- gantung pada beberapa komoditi saja. Barang ekspor yang mempunyai elastisitas permintaan yang tinggi perlu dikem-bangkan karena mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Barang ini antara lain: hasil perikanan laut, buah-buahan dan sayur-sayuran, daging, makanan ternak seperti gaplek dan sorghum, hasil kerajinan rakyat, dan hasil industri.

Selain yang mempunyai potensi pasaran yang baik, perlu pula dikembangkan barang ekspor baru yang banyak meng-gunakan tenaga kerja. Juga barang ini dapat berupa hasil pertanian atau hasil industri, seperti: sutera alam dan hasil-hasilnya, barang yang dibuat dari kulit, perabot rumah tangga, barang pakaian jadi dan electronics.

Dalam pada itu usaha peningkatan ekspor yang diuraikan di atas bertalian erat sekali dengan usaha memperluas daerah pemasaran di luar negeri. Daerah pemasaran di luar negeri perlu diperluas, selain untuk meningkatkan volume ekspor juga supaya ekspor kita tidak terlalu tergantung pada pasaran di-beberapa negara tertentu saja. Pasaran yang lama seperti Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan. Di samping itu, daerah pemasaran baru perlu pula dikembangkan, seperti Australia, Selandia Baru, negara Sosialis dan negara-negara Asia Tenggara.

405

Untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional telah diadakan penyempurnaan tata niaga komoditi ekspor antara lain untuk kopi dan lada. Dengan demikian dapat dila-kukan pembinaan, pengarahan dan pengaturan ekspor komoditi yang lebih intensif oleh pemerintah. Tindakan penyempurnaan sistim dan organisasi ekspor komoditi tersebut disertai dengan pembentukan Badan Pemasaran Bersama dengan perusahaan luar negeri untuk pasaran utama seperti di Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Australia. Untuk masa yang akan datang usaha memperkuat lembaga-lembaga pemasaran ini perlu di-perbaiki dan ditingkatkan lagi sehingga mencakup komoditi yang lainnya.

Jelaslah pula bahwa rangkaian usaha-usaha peningkatan ekspor tadi belumlah sempurna bilamana tidak dilengkapi de- ngan usaha modernisasi dan peningkatan teknologi di bidang ekspor.

Peningkatan penggunaan teknologi telah diterapkan pada komoditi ekspor crumb rubber dengan spesifikasi-spesifikasi teknis tertentu yang disebut Standard Indonesian Rubber (SIR). Selanjutnya untuk penyempurnaan spesifikasi teknis dan peng-awasan kwalitas telah dikembangkan laboratorium pengujian SIR. Meningkatnya produksi dan ekspor SIR menunjukkan bahwa usaha peningkatan mutu karet sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, meskipun masih ada kekurangan-ke-kurangannya. Program modernisasi dan peningkatan mutu di bidang ekspor ini perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga mencakup seluruh komoditi ekspor.

Secara keseluruhan sasaran dalam bidang ini diperkirakan akan mencapai pertumbuhan nilai ekspor netto selama Repe- lita II sebesar antara 21 % - 23 % per tahun dibanding dengan 1973/74.

B. Kebijalcsanaan dan kelembagaanSasaran di bidang ekspor seperti tersebut di atas akan

dica- pai melalui kebijaksanaan seperti penyempurnaan lebih lanjut

406

dari prosedure ekspor serta pengaturan ijin dagang yang dikenal dengan nama Angka Pengenal Ekspor (APE) . Demikian pula prosedure administratif di bidang perdagangan, akan diperbaiki secara menyeluruh. Untuk ini akan ditingkatkan pula koordi- nasi antara berbagai aparatur pemerintah dan swasta dalam penyusunan kebijaksanaan yang bertalian dengan pengembang- an ekspor, sistem perizinan untuk usaha industri, dan sistem perpajakan. Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional (LPEN) merupakan suatu peralatan institusionil untuk meningkatkan ekspor. Usaha yang dapat dijalankan LPEN antara lain ada- lah sebagai berikut: (i) mengadakan penelitian pasaran dan pembentukan sistem informasi terutama untuk membantu usaha mempertahankan pasaran tradisionil barang ekspor Indonesia dan mencari pasaran baru untuk komoditi ekspor Indonesia; (ii) meningkatkan ketrampilan para eksportir dalam mengatasi persaingan yang semakin tajam di pasaran internaaional dengan memberikan bimbingan, petunjuk ataupun pengarahan, baik melalui diskusi, seminar maupun latihan di luar negeri; dan (iii) menyediakan bantuan-bantuan teknis ke-pada para eksportir dalam cara-cara membungkus barang, designing dan hal yang serupa dengan menerbitkan keterangan mengenai hal-hal tersebut secara berkala dan mengedarkannya pada para eksportir.

Dalam meningkatkan mutu dan produksi ekspor banyak lembaga yang perlu kita manfaatkan, misalnya Lembaga Percontohan Karet, Lembaga Standarisasi dan Normalisasi, Lembaga Kulit, dan lain-lainnya. Juga Lembaga-lembaga Ma-nagement dan Lembaga Pendidikan dapat dimanfaatkan dalam penyediaan bantuan untuk penyempurnaan organisasi dan cara-cara produksi.

Bimbingan terhadap asosiasi komoditi dan gabungan eks- portir serta koperasi yang tumbuh dari bawah perlu dilakukan sehingga kepentingan bersama antar mereka lebih dirasakan dan dengan demikian bisa dihindarkan timbulnya persaingan yang tidak sehat. Demikian pula bimbingan terhadap lembaga

407

perdagangan lainnya seperti makelar, veem, dan sebagainya perlu diselenggarakan.

Selain dari pada itu wilayah pengolahan ekspor dan wilayah bebas bea masuk akan dikembangkan pula. Pengolahan barang ekspor dalam wilayah bebas bea masuk dapat menimbulkan keuntungan bagi eksportir seperti adanya fasilitas penyimpanan bagi barang yang berasal dari dalam negeri untuk tujuan eks-por, baik untuk menunggu saat pemasaran, maupun saat pengolahan. Fasilitas yang sama juga tersedia untuk barang yang berasal dari luar negeri, baik untuk diekspor kembali maupun untuk diimpor setelah diolah.

Dalam wilayah bebas bea masuk tersebut terdapat pula fasilitas pengawasan, pengolahan, penerimaan dan pengepakan barang-barang, yang meningkatkan jumlah dan mutu maupun penggunaan bahan yang berasal dari dalam negeri untuk ekspor. Pengolahan dapat mengurangi berat atau merubah bentuk, selanjutnya menghemat beban biaya pengangkutan. Fasilitas lain dalam wilayah tersebut ialah tersedianya kelonggaran, keluwesan dan pembebasan pembayaran bea cukai dalam hal pengolahan barang luar negeri yang dimaaukkan untuk diolah dengan tujuan ekspor.

Selanjutnya diharapkan adanya fasilitas bagi pengembang- an pasar konsinyasi dari bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, baik untuk impor maupun ekspor. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa proyek Pulau Batam akan mempunyai peranan penting dalam pengolahan barang untuk ekspor maupun untuk barang impor.

Kebijaksanaan kelembagaan ini perlu diikuti oleh adanya suatu bursa barang ekspor yang akan dikembangkan sebagai tempat melakukan transaksi segala macam barang ekspor serta pusat informasi tentang produksi serta statistik ekspor dan perkembangan harga barang ekspor.

Dalam hal kebijaksanaan bidang perkreditan, perlu adanya:

pertama, pengarahan kebijaksanaan perkreditan untuk lebih mengutamakan golongan eksportir kecil dan menengah, khusus-

408

nya golongan ekonomi lemah; kedua, penyesuaian suku bunga kredit untuk investasi/rehabilitasi dan suku bunga kredit untuk modal kerja yang dapat mendorong kegiatan ekspor; dan ketiga pengembangan lembaga permodalan yang dapat menjamin dikembalikannya bantuan kredit oleh produsen eksportir baru. Di dalam hal kebijaksanaan fiskal perlu ada-nya pengarahan untuk memberikan dorongan terhadap ekspor, antara lain dalam rangka mempertahankan daya bersaing negara kita di pasaran dunia perlu diambil langkah yang me-ngurangi beban eksipor misalnya dengan penurunan atau peng-hapusan pajak ekspor, cess, dan sumbangan rehabilitasi. Di samping itu perlu dipertimbangkan adanya fasilitas-fasilitas perpajakan bagi barang-barang ekspor melalui sistem "bonded warehouse" seperti tidak dikenakannya pembayaran bea masuk selama barang masih berada di dalam daerah bonded ware-house, tidak dikenakannya bea dan pajak bila barang yang dimasukkan ke dalam bonded warehouse diekspor kembali, serta tidak dikenakannya bea masuk dan pajak untuk barang impor bagi konsumsi dalam negeri, sepanjang barang-barang tersebut masih belum dikeluarkan dari daerah bonded ware-house.

Kebijaksanaan fiskal lainnya adalah mengenai pengembangan sistem pembayaran kembali bea masuk untuk hasil ekspor yang telah diolah dari bahan baku yang diimpor sehingga dengan demikian komponen biaya bagi barang ekspor yang telah diolah tersebut lebih rendah dan dengan demikian akan lebih mudah bersaing di pasaran luar negeri.

Mengenai pengawasan atas kwalitas dan standarisasi, perlu diusahakan adanya standarisasi dan pengawasan mutu untuk barang ekspor kita dengan menentukan syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi dalam pembuatan barang ekspor terse-but, termasuk cara-cara penyajiannya. Untuk tujuan ini akan dinilai kembali standar komoditi ekspor yang telah ada, dise-suaikan dengan keadaan yang berlaku pada masa sekarang dengan memperhatikan beberapa ayarat seperti kwalitas dan cara-cara penyajian yang berlaku umum dalam dunia perda-

409

gangan (nasional dan internasional), kemampuan produsen untuk memproduksi sesuai dengan standar ekspor tersebut, serta pendapat pasar pusat terpenting seperti London, New York, dan Singapura terhadap standar ekspor tersebut.

Bagi komoditi ekspor yang belum ada standarnya secara bertahap akan dilakukan pula penyusunan standar mutu dan penyajiannya.

Di samping kebijaksanaan yang telah disebutkan di atas perlu pula dijalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang dapat menunjang peningkatan ekspor, seperti misalnya latihan ketrampilan bagi eksportir dan pejabat yang bersangkutan dengan promosi ekspor, partisipasi dalam trade fair nasional maupun internasional, penetapan harga patokan yang tepat dan sebagainya.

Kebijaksanaan lainnya yang cukup penting dalam rangka menunjang dan mempromosikan produksi barang yang diha- silkan di dalam negeri, terutama yang diproduksikan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah, ialah perlu didirikannyaPusat-pusat Pameran Dagang.

Pusat Pameran Dagang ini dimaksudkan untuk meningkat- kan ekspor, dengan cara di satu pihak menggalakkan para pengusaha kita agar bergairah untuk meningkatkan ekspor, dan di lain pihak dengan memberikan fasilitas kepada paraPembeli untuk meneliti sendiri contoh barang ekspor Indone- sia.

C. Program pengembangan perdagangan luar negeri : Bidang ekspor

Untuk menunjang kebijaksanaan dalam bidang ekspor seper- ti tersebut di atas diadakan program peningkatan dan penga- rahan perdagangan luar negeri bidang ekspor yang akan meliputi kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang sebagai berikut :

410

1. Mengembangkan lembaga penunjang ekspor sebagai ke-lengkapan prasarana institusionil dalam proses niaga yang dapat memperlancar arus serta volume lalu lintas barang da- lam kegiatan perdagangan luar negeri.

2. Menyederhanakan prosedure ekspor, yang meliputi antara lain : peraturan ekspor, prosedure, dokumentasi dan lain-lain- nya; memecahkan persoalan pengangkutan, fasilitas pelabuhan dan bongkar muat pelayaran antar pulau dan samudera serta biaya pengangkutan; pajak dan pungutan lain terhadap ba- rang ekspor, serta koordinasi antar departemen dalam rangka pengembangan ekspor.

3. Menyusun sistem pembiayaan perkreditan dan perasu- ransian ekspor dengan jalan menciptakan fasilitas untuk pem-biayaan ekspor dan garansi yang berhubungan dengan pem-biayaan ekspor.

4. Meningkatkan hubungan perdagangan luar negeri, baik yang bersifat kerjasama regional (ASEAN dan kerjasama re-gional lainnya) maupun internasional, baik dalam assosiasi komoditi maupun organisasi internasional seperti: GATT, UNCTAD, ITC, dan sebagainya.

5. Melakukan pengawasan kwalitas dan standar barang ekspor dengan menentukan syarat mutu yang harus dipenuhi dalam pembuatan barang ekspor, cara penyajian serta pelak- sanaan pengawasannya.

6. Mengadakan partisipasi dalam pameran-pameran dagang di luar negeri, terutama di pasaran yang terpilih sebagai ba- gian dari kebijaksanaan pengembangan ekspor.

7. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha eksportir, te rutama mereka yang tergolong ekonomi lemah, dengan jalan antara lain sebagai berikut : (i) memberikan bantuan yang praktis kepada eksportir atau industri yang bertujuan ekspor; (ii) menyelenggarakan sistem informasi agar eksportir selalu mengetahui perkembangan pasaran di luar negeri, kegiatan saingan asing, cara yang baru untuk mengembangkan penjual- an di luar negeri dan lain sebagainya; (iii) mengadakan pen-

411

jajagan terus menerus dari semua pasar yang dianggap penting dan untuk tiap jenis barang. Tujuannya adalah untuk meng-ikuti perkembangan ekspor, dan perkembangan dari saingan, dan terutama untuk mengetahui potensi baru bagi pengem-bangan ekspor; (iv) memberikan penyuluhan untuk eksportir atau calon eksportir mengenai cara-cara untuk mendekati pasaran ekspor atau langganan. Bantuan langsung akan diberi- kan untuk mengadakan hubungan dengan importir, agen atau pembeli di luar negeri; (v) memberikan bantuan dalam hal pengembangan barang atau penyesuaian barang. Berdasarkan penelitian pasaran di luar negeri dan kesempatan baru dibidang perdagangan yang telah dikenal maka kepada eksportir dan calon eksportir akan diberikan informasi, saran/nasehat dan apabila mungkin, bantuan praktis untuk mengembangkan barang baru atau menyesuaikan barang yang telah ada dengan permintaan; (vi) mempertimbangkan pendirian pusat perdagangan Indonesia di luar negeri terutama di pasaran yang besar. Pusat ini akan memberikan bantuan praktis kepada eksportir dalam usaha pemasaran. Pusat perdagangan ini juga mencakup fasilitas ruang pameran dan mungkin juga fasilitas pergudangan untuk melancarkan penyerahan barang; dan (vii) meningkatkan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri agar kemampuannya terjamin untuk melaksanakan tugas mengenai pengembangan ekspor.

Juga dimaksud agar kedutaan Indonesia di luar negeri mem- berikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan ekspor.

8. Melakukan pembinaan terhadap eksportir golongan eko-nomi lemah dengan jalan mengembangkan pengusaha ekonomi lemah yang menghadapi saingan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mempertinggi kemampuan nyata di dalam berusaha. Di samping itu pembinaan terhadap eksportir golong-an ekonomi lemah dilaksanakan dengan mengadakan pengaturan untuk menyerahkan kepada golongan tersebut, kegiatan tata niaga ekspor dari barang tertentu, serta menyediakan bantuan lainnya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat. Bim-

412

bingan dan pembinaan juga perlu ditingkatkan bagi golongan ekonomi lemah di sektor tradisionil, terutama para petani pro- dusen, pengrajin, buruh, dan lain-lain, dalam hal kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh golongan tersebut.

9. Program penelitian di bidang ekspor yang akan diper- gunakan untuk penyusunan kebijaksanaan ekspor terutama akan meliputi: (i) penelitian mengenai potensi permintaan terhadap beberapa barang ekspor terpenting, atau secara potensil bisa dikembangkan ekspornya dengan memperhatikan potensi penawaran dari negara saingan; (ii) penelitian yang berhubungan dengan rintangan-rintangan perdagangan di berbagai negara; (iii) penelitian yang berhubungan dengan pengangkutan daripada barang-barang ekspor; (iv) penelitian mengenai barang yang berhubungan dengan pengepakan, mutu dan design daripada barang ekspor dipasar internasional ; (v) penelitian yang berhubungan dengan cara promosi yang paling efektif dan efisien ; (vi) penelitian mengenai saluran distribusi barang ekspor kita di luar negeri ; (vii) penelitian mengenai lembaga dan fasilitas penunjang ekspor; dan (viii) penelitian yang berhubungan dengan usaha memperbaiki statistik ekspor.

IV. KERJA SAMA DALAM ASEANNegara-negara di lingkungan ASEAN mempunyai struktur

perekonomian yang hampir sama, di mana masing-masing negara memprodusir dan mengekspor barang yang sama jenis- nya. Secara tersendiri, masing-masing negara tersebut mempu- nyai kedudukan yang lemah di pasaran internasional oleh karena berhadapan dengan negara-negara maju yang sedikit banyaknya mempunyai kedudukan oligopsoni dan oligopoli. Dari sebab itu, sangat. perlu diadakan usaha untuk meningkat- kan konsultasi bersama dalam masalah ekonomi, perdagangan dan moneter dalam forum internasional seperti ECAFE, UNCTAD, GATT dan lain-lain. Hal ini terutama diperlukan untuk : melindungi kepentingan bersama guna mempertinggi

413

daya saing serta mengurangi persaingan antar sesama negara dalam ASEAN. Di samping itu diperlukan pula usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber kekayaan alam melalui pelbagai cara kerjasama seperti proyek riset bersama, tukar menukar pengalaman serta proyek bersama dalam bidang industri, pariwisata, dan lain-lain sektor.

Dalam hal ini perlu pula ditingkatkan kerja sama dalam asosiasi produsen barang sejenis, seperti yang telah dilakukan dalam Association of the Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) dan Asian Coconut Community (ACC), untuk me-ningkatkan kerja sama dalam pemasaran dan produksi barang yang menjadi kepentingan bersama.

Sekalipun struktur ekonami negara ASEAN hampir ber- samaan satu sama lain, masih terdapat sejumlah komoditi di mana masing-masing negara mempunyai keuntungan kompara- tif yang berbeda. Untuk dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari keadaan yang seperti ini, maka sangat perlu ditingkatkan perdagangan antara ASEAN dengan mem-pertimbangkan kelonggaran perdagangan dalam komoditi ter- tentu kearah terwujudnya daerah perdagangan bebas secara terbatas. Sejalan dengan ini, perlu dimulai langkah pelaksanaan proyek industri regional dengan mengikut sertakan partisipasi swasta seluas-luasnya di negara-negara ASEAN. Dalam hubu- ngan ini perlu pula ditingkatkan kerja sama antara badan perencanaan pembangunan nasional di masing masing negara ASEAN, untuk di mana mungkin menyerasikannya dengan rencana industrialisasi di masing-masing negara.

Dalam pada itu, perlu pula ditingkatkan kerja sama ASEAN dalam sektor-sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perhu- bungan udara, laut, darat, telekomunikasi, meteorologi, mone- ter dan keuangan.

Pada waktu-waktu terakhir ini, bidang pariwisata sudah semakin penting artinya sebagai sumber penghasilan devisa bagi masing-masing negara di lingkungan ASEAN. Dalam pada itu diakui bahwa masing-masing negara tersebut masih kurang

414

pengalaman dan keahlian di bidang pariwisata. Lagi pula biaya pemasaran, riset dan pengembangan yang akan dapat membawa hasil yang memuaskan di bidang ini adalah terlalu mahal jika dijalankan secara tersendiri oleh masing-masing negara. Sementara itu masing-masing negara di lingkungan ASEAN mempunyai banyak obyek-obyek turis yang sangat menarik dan unik terhadap satu sama lain. Dari sebab itu perlu ditingkatkan usaha kerja sama dalam bidang pemasaran, riset, pengembangan, dan lain sebagainya di bidang pariwisata dalam rangka mewujudkan wilayah ASEAN sebagai suatu kesatuan tempat tujuan pariwisata dengan menggiatkan usaha pene-rangan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropah Barat, Jepang, Australia, dan lain-lain.

Kerja sama antara negara-negara tidaklah dapat berjalan dengan baik apabila hanya terjadi pada tingkat pemerintahan semata-mata, akan tetapi hendaknya disertai oleh kerja sama antara rakyatnya masing-masing terutama para pengusaha swasta. Sementara itu, secara relatif para pengusaha swasta di wilayah ASEAN belum memiliki modal dan ketrampilan yang cukup memadai. Dari sebab itu sangat perlu ditingkatkan kerja sama antara fihak swasta di negara-negara ASEAN untuk mengumpulkan modal dan ketrampilan bersama dalam usaha swasta bersama, pengiriman missi perdagangan bersama, partisipasi bersama dalam pameran dagang di dalam maupun di luar wilayah ASEAN, mengusahakan pusat pameran hasil produksi, dan lain lain.

Selanjutnya dalam rangka mengusahakan langkah ke arah pelaksanaan proyek industri regional perlu diadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional.

V . IMPOR

A. SasaranKebijaksanaan perdagangan di bidang impor ditujukan untuk

menunjang dan melancarkan program pembangunan dalam Repelita II. Untuk itu ditetapkan sasaran antara lain ialah

415

meningkatkan stabilitas ekonomi. Dalam ha1 ini kebijaksanaan impor harus dikaitkan dengan kebijakaanaan di bidang lain dalam rangka pembangunan, terutama menjamin kontinuitas. produksi di sektor-sektor yang penting dengan mempertahan- kan kestabilan harga, khususnya harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam usaha memperbesar tersedianya pangan dan sandang yang cukup dan merata dengan mutu yang bertambah baik dan harga yang dapat terbeli oleh rakyat banyak, maka usaha pokok dalam bidang pangan perlu dititikberatkan pada pemba-ngunan pertanian, dengan demikian kebijaksanaan Impor akan diarahkan untuk mendorong dan menggairahkan pembangunan pertanian terutama impor bahan baku/modal yang merupakan sarana-sarana produksi untuk menunjang sektor pertanian ter-sebut. Dalam usaha penyediaan sandang yang cukup dan me- rata dan dapat terbeli oleh rakyat banyak, kebijaksanan impor diarahkan untuk menunjang peningkatan pembangunan industri sandang terutama impor bahan baku/penolong dan modal yang diperlukan untuk menunjang industri tekstil.

Guna menjamin dan memelihara kelancaran persediaan sara- na untuk peningkatan produksi dalam negeri pada umumnya, maka kebijaksanaan impor dalam rangka penyediaan sarana produksi diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam ne- geri, dengan jalan menjaga keseimbangan harga, menjamin persediaan sarana produksi, melancarkan lalu lintas niaga de- ngan jalan mengatur jadwal impor dan lain sebagainya. Perlu pula mengadakan perencanaan tentang persediaan sarana pro- duksi secara nasional.

Komposisi impor perlu untuk selalu ditinjau agar sesuai dengan taraf perkembangan dan kepentingan industri dalam negeri, dengan memperhatikan kepentingan produsen (industri dalam negeri) di satu pihak dan kepentingan konsumen dilain pihak. Kebijaksanaan ini antara lain berupa penggolongan ba- rang impor dan sistem pembatasan impor untuk menunjang produksi dalam negeri, tetapi tanpa menimbulkan golongan produsen yang terlindung untuk selama-lamanya.

416

Dalam usaha meningkatkan pengimporan barang setengah jadi untuk mendorong industri assembling di dalam negeri guna memperluas kesempatan kerja dan memperbesar nilai tambah, maka dilakukan larangan impor barang jadi yang telah dapat diprodusir di dalam negeri dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Sasaran lainnya ialah mangarahkan pengimporan barang modal agar supaya tidak menghambat penyerapan tenaga kerja dan memungkinkan tumbuhnya industri barang modal dalam negeri.

Sasaran di atas diperkitrakan akan mendukung sasaran pe-ningkatan nilai impor di luar minyak bumi sebesar antara 18 % - 19 % per tahun selama Repelita II dibanding dengan 1973/74. Peningkatan impor ini meliputi barang-barang konsumsi, bahan baku, penolong, serta barang modal, sesuai dengan keperluan pembangunan.

B. Kehijaksanaam dan kelembagaanUntuk mencapai sasaran kebijaksanaan dan kelembagaan

mengenai penyederhanaan dan penyempurnaan prosedure impor perlu adanya pengurangan macam dan jumlah lembaran doku- men impor dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan dan untuk mencapai efisiensi kerja terutama dalam rangka mem-perlancar arus barang dan jasa-jasa.

Demikian pula dalam menyempurnakan prosedure impor yang menggunakan Merchant L/C, perlu diadakan penelitian yang mendalam dan pengawasan yang teliti terutama mengenai pro- sedure dan pembiayaannya.

Untuk menyempurnakan prosedure impor barang pokok yang penting bagi kestabilan harga, di samping memperbaiki sistem tata niaga dalam negeri, pengangkutan dan lain-lain, maka dalam hal ini perlu selalu dilakukan penyesuaian terhadaap per-kembangan pasaran Iuar negeri dan perkembangan pembangun- an ekonomi kita.

Usaha menyederhanakan prosedure impor bahan baku (ba- rang setengah jadi) untuk diproses di dalam negeri seperti

417

410476 - (14).

gula yang mentah, barang untuk assembling dan lain-lain dise- suaikan dengan kemajuan industri di dalam negeri terutama dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Bahan tersebut harus dapat secara mudah dan langsung didapat oleh sektor industri.

Di samping itu perlu diadakan usaha untuk meningkatkan pengimporan melalui Entreport Umum untuk lebih mendekat- kan bahan yang diperlukan oleh industri dalam negeri, supaya lebih mendorong peningkatan industri, dengan menjamin kon-tinuitas persediaan.

Untuk penyesuaian terhadap lajunya kegiatan pembangunan ekonomi dan kemajuan di bidang industri dalam negeri perlu diadakan penyempurnaan penggolongan barang impor. Sehu-bungan dengan ini perlu adanya penyesuaian tarif dengan sis-tem Brussell Tariff Nomenclature yang berlaku sekarang.

Dengan meningkatnya jumlah volume impor, maka prosedure penyelesaian masalah claim perlu disempurnakan, terutama karena dewasa ini para importir sering kali tidak mau menye-lesaikan claimnya berhubung tidak adanya kemampuan mereka untuk melaksanakannya.

Mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang devisa, dan demikian pula mengenai kebijaksanaan lainnya, perlu dipeliha- ra kestabilan kurs uang rupiah terhadap mata uang asing de- ngan memperhatikan kepentingan ekspor dan impor. Untuk memungkinkan terpeliharanya keadaan ini harus dijaga agar antara lain tingkat harga barang produksi dalam negeri secara relatif tidak meningkat.

Dalam hal kelembagaan, penyempurnaan sistem Importir Pelaksana supaya terarah dalam membantu kelancaran aliran dokumen dan aliran barang.

Di dalam memperbaiki pengaturan Agen Tunggal dan As-sembler, maka. sebagai alat pengatur yang merupakan sebagian dari kebijaksanaan ketata niagaan secara keseluruhan, kebijak-sanaan di bidang keagenan tunggal haruslah didasarkan atas dan sesuai dengan pengaturan tata niaga di dalam negeri seca- ra keseluruhan pula.

418

Penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan perwakilan perusahaan dagang asing perlu ditingkatkan untuk memberi kesempatan yang lebih luas pada perusahaan dagang nasional serta meningkatkan ketrampilan usaha mereka.

Untuk memudahkan pengawasan dan menghindarkan keti-daklancaran arus barang, sekaligus menjaga keamanan barang di pelabuhan, maka perlu ditunjuk entreport khusus. Demikian pula pengusahaan bounded warehouse perlu dikembangkan, untuk memperlancar perdagangan dan menunjang produksi, dengan jalan mendekatkan dan memperlancar persediaan bahan, terutama bahan baku, yang segera diperlukan di dalam negeri.

Mengenai kebijaksanaan fiskal di bidang impor harus dise-suaikan dengan sasaran tersebut di atas dengan memperhatikan tujuan peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian pajak impor dan pungutan lain dapat meningkatkan penerimaan ne- gara tanpa menghambat kelancaran perdagangan dan produksi dalam negeri.

Demikian pula halnya kebijaksanaan di bidang perkreditan dan pembiayaan perlu diserasikan dengan pemecahan masalah kekurangan sumber pembiayaan pada kegiatan perdagangan impor.

Di samping itu semua, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan impor dalam rangka PMA/PMDN untuk menghindarkan pemborosan devisa dan penyelundupan pajak. Dengan penyempurnaan ini dapat pula dihindarkan per-saingan yang tidak wajar bagi industri dalam negeri yang telah ada.

C. Program pengembangan perdagangan luar negeri : Bidang impor

Agar pelaksanaan kebijaksanaan impor lebih terarah pada tercapainya sasaran seperti tersebut di atas, maka perlu disu- sun program pengembangan impor, yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

419

1. Penyempurnaan prosedur impor termasuk cara-cara pe-nyelesaian claim, pengecekan mutu, prosedur impor PMA/ PMDN, sehingga kelancaran dan ketertiban terjamin.

2. Penyempurnaan penentuan dan pengawasan harga barang impor, mengingat luas dan banyaknya jenis barang sehingga pihak importir atau pemungut pajak tidak saling dirugikan, misalnya dengan badan surveyor "standar barang".

3. Pengembangan kelembagaan yang akan melancarkan impor: bounded warehouse, perveeman, perasuransian, keagenan tunggal.

4. Penertiban/penyederhanaan pungutan/beban impor, se-hubungan masih adanya tindakan pungutan yang tidak wajar, yang menyebabkan terjadinya impor secara tidak wajar pula.

5. Penyusunan perencanaan impor yang lebih baik menurut penggolongan barang impor, untuk kepentingan semua instansi dan dunia usaha.

6. Koordinasi interdepartemental dalam impor, sehubungan dengan banyaknya tugas-tugas bidang impor yang kaitannya sangat luas dengan departemen lainnya.

7. Penelitian di bidang impor terutama ditujukan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk penyusunan kebijaksanaan impor. Penelitian tersebut meliputi: a. Struktur/pola perdagangan dan komponen impor. Mene- liti sampai seberapa jauh pola perdagangan impor masih bisa ditingkatkan efisiensinya. Demikian pula komponen biaya im- por yang masih terselubung perlu diteliti untuk mendapatkan standar yang normal.

b. Lembaga perdagangan impor. Keadaan lembaga yang berhubungan dengan bidang impor yang ada sekarang perlu diteliti sehingga dapat lebih jelas cara pengaturan dan peng-awasannya.

c. Fasilitas penunjang perdagangan impor. Dengan meningkatnya jumlah impor di masa-masa mendatang, maka untuk

420

menjamin kelancaran arus barang impor perlu diperhatikan fasilitas pergudangan yang dibutuhkan, veem, jaminan keaman- an barang impor (asuransi) dan pengawasan mutu.

d. Penelitian tentang perundang-undangan dan peraturan dalam bidang impor, sehubungan dengan masalah penyelesaian claim yang lambat, masalah pelelangan barang, larangan impor, kelambatan pengurusan dokumen, ketentuan tender, ketentuan penggunaan kredit, dan peraturan standarisasi barang impor.

e. Perbaikan statistik perdagangan impor. Belum lengkap dan terperincinya data mengenai impor menyulitkan para pro- dusen di dalam pengambilan keputusan mereka mengenai impor.

VI. PERDAGANGAN DALAM NEGERI A. SasaranDalam rangka memperbaiki tingkat hidup seluruh masyara-

kat, maka dalam bidang perdagangan dalam negeri ditetapkan sasaran pokok seperti diuraikan di bawah.

Sasaran pertama adalah mewujudkan suatu sistem tata niaga yang lebih menunjang peningkatan kegiatan produksi dan pe-ningkatan pendapaitan masyarakat. Dengan demikian perda-gangan harus menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran sarana produksi berupa barang modal dan bahan baku, baik yang berasal dari impor maupun yang dihasilkan di dalam ne- geri sendiri. Perdagangan dalam negeri perlu menciptakan pa- saran yang makin luas bagi barang produksi dalam negeri dalam rangka industrialisasi.

Sehubungan dengan peningkatan produksi masyarakat, maka perdagangan juga harus dapat membuka pasaran yang makin meluas dan mampu menampung pertambahan peredaran barang dalam masyarakat. Dalam hal ini kegiatan perdagangan antar pulau akan melayani peningkatan produksi masyarakat yang diperkirakan akan terus meningkat selama Repelita II.

Sasaran pokok lainnya adalah mewujudkan sistem pengada- an dan penyaluran yang efisien dengan menjamin aliran barang

421

yang teratur agar supaya terdapat harga pada tingkat yang layak. Sebagai kegiatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen, maka perdagangan juga harus memperhatikan segikonsumen. Dalam hubungan ini perlu diwujudkan suatu sistem pengadaan dan penyaluran barang yang efisien, sehingga per-edaran barang menjadi teratur dan cukup untuk dapat menjamin kemantapan harga dan mutu.

Di samping itu perlu pula untuk mengembangkan sistem per-dagangan yang menjamin adanya kepastian usaha dan meng-hindarkan persaingan yang tidak sehat. Sektor perdagangan yang berfungsi sebagai penghubung produsen dan konsumen, harus dapat pula membina lembaga-lembaga dalam sektor per-dagangan tersebut.

Perdagangan dalam negeri harus mengusahakan perluasan lapangan kerja di bidang perdagangan. Dengan mengingat jum-lah dan pertumbuhan penduduk dewasa ini, maka sektor perdagangan harus berkembang sehingga dapat turut menampung penduduk dan angkatan kerja.

Suatu hal yang juga sangat penting adalah memperbaiki kedudukan pedagang golongan ekonomi lemah. Sektor perdagangan akan diarahkan sedemikian rupa sehingga memperluas dan meningkatkan partisipasi yang berarti sekaligus memperbaiki kedudukan pedagang golongan ekonomi lemah.

Sejalan dengan usaha perbaikan kedudukan pedagang go- longan ekonomi lemah, sektor perdagangan juga harus dapat mengembangkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menekankan kepentingan masyarakat umum dalam penyaluran barang perdagangan dalam negeri.

B. Kebijaksanaan dan kelembagaan Untuk mencapai sasaran yang menyangkut kepentingan

produsen, pedagang dan konsumen dalam rangka peningkatan kegiatan dan pembangunan ekonomi, maka kebijaksanaan perdagangan dalam negeri akan ditekankan pada segi pro-seduril dan perundang-undangan/peraturan perdagangan, segi

422

kelembagaan dan lembaga perdagangannya, serta segi perkre- ditan dan perpajakan yang merupakan fasilitas penunjang yang penting dalam memperlancar kegiatan perdagangan.

Kebijaksanaan di bidang perundang-undangan dan peraturan perdagangan harus dapat menjamin kelancaran perdagangan serta kepastian usaha, terutama dalam rangka peningkatan partisipasi pengusaha nasionad dan pembinaan golongan eko- nomi lemah. Terutama ini, menyangkut kebijaksanaan penyem-purnaan/penyederhanaan perundang-undangan/peraturan dan prosedur perizinan usaha dagang.

Sedangkan kebijaksanaan di bidang kelembagaan harus dapat menghilangkan terpecah-pecahnya pasaran. Kebijaksanaan pokok dalam bidang perdagangan menyangkut kebijaksanaan terhadap lembaga perdagangan sendiri. Pertama-tama, harus dikembangkan pola perdagangan barang di dalam negeri yang mampu menghilangkan fragmentasi pasaran untuk menuju suatu kesatuan pasaran di seluruh Indonesia. Adanya pola perdagangan yang teratur juga akan mempermudah sektor pengangkutan/perhubungan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sektor yang menunjang dan memperlancar kegiatan perdagangan serta kegiatan perekonomian pada umumnya.

Kebijaksanaan di bidang kelembagaan harus dapat pula membina perusahaan dagang milik pemerintah, swasta dan koperasi. Perlu dibina aparat distribusi milik negara, swasta dan koperasi sehingga mampu melaksanakan pengadaan dan penyaluran barang di seluruh wilayah Indonesia secara teratur, mantap dan berkembang. Aparatur distribusi milik negara, masih belum dapat berfungsi dengan baik sedangkan perusa- haan-perusahaan swasta dan koperasi belum juga berkembang. Oleh sebab itu masalah pembinaan aparatur distribusi ini adalah mutlak diperlukan bagi pengembangan suatu sistem distribusi yang efektif dan efisien.

Keperluan akan aparat dan sistem distribusi seperti tersebut di atas, makin mendesak lagi mengingat produksi yang makin berkembang terutama dengan munculnya perusahaan asing

423

yang umumnya lebih baik dalam hal memasarkan barang-barangnya. Untuk melindungi kepentingan nasional, pemerintah telah menetapkan bahwa kegiatan usaha bagi perdagangan distribusi/penyaluran barang eks impor atau hasil produksi dalam negeri, beserta jasa-jasa, hanya boleh diselenggarakan oleh pengusaha/perusahaan nasional saja. Oleh sebab itu perlu segera diadakan penertiban terhadap perusahaan asing yang telah/masih melaksanakan kegiatan distribusi.

Dalam pengadaan dan penyaluran barang terutama kebutuh- an pokok dan kebutuhan hidup lainnya akan diarahkan dan dibina pertumbuhan lembaga pasar menuju efisiensi yang lebihtinggi, seperti f ood station, tempat pengumpulan ternak, pe-lelangan ikan, pasar pusat perdagangan besar serta pasar setempat dan lain sebagainya.

Dengan berkembangnya produksi dan pemasaran barang, maka akan meningkat pula keperluan akan jasa-jasa lembaga perdagangan yang efisien. Oleh sebab itu akan mulai dibina pertumbuhan daripada usaha makelar, komisioner, konsultan, agen periklanan, surveyor, dan sebagainya. Lagi pula perkem-bangan sektor ini akan banyak menampung tenaga kerja.

Dalam keadaan ekonomi yang makin berkembang, maka makin dirasakan perlunya perlindungan kepentingan konsumen. Untuk ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan lembaga kon-sumen yang akan memberikan penerangan dan menerima pengaduan dari masyarakat, terutama mengenai mutu barang konsumsi. Kegiatan ini juga akan bermanfaat bagi produsen karena akan didorong untuk selalu menjaga dan meningkatkan mutu barang mereka.

Kebijaksanaan di bidang kelembagaan perdagangan harus dapat pula mengembangkan lembaga pengawasan mutu, stan-darisasi dan normalisasi barang. Kegiatan lembaga ini akan meningkatkan pengertian akan norma-norma perdagangan yang wajar yang sangat penting bagi dunia usaha dan masya-rakat pada umumnya. Selanjutnya untuk mendekatkan dan mengembangkan pengertian yang lebih baik antara pihak-

424

pihak yang bersangkutan dalam dunia usaha dan perdagangan pada umumnya maka akan diusahakan pembentukan dan pe-ngembangan lembaga promosi dagang seperti Pusat Pameran Dagang, khususnya untuk hasil industri dalam negeri dan kerajinan rakyat, baik untuk peningkatan ekspor, maupun bagi masyarakat di dalam negeri agar dapat menghargai serta mengkonsumir sebanyak-banyaknya hasil produksi dalam negeri.

Selain dari kebijaksanaan di bidang perundang-undangan dan di bidang kelembagaan maka perlu pula kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan ketrampilan dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi pedagang-pedagang golongan ekonomi lemah.

Sehubungan dengan kebijaksanaan di bidang kelembagaan perlu pula diperhatikan segi pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah terutama di sektor perdagangan dengan jalan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi secara terarah dalam penyelenggaraan tata niaga barang ter-tentu, seperti penyaluran gula, pupuk, terigu, dan sebagannya.

Untuk menjamin kelancaran dan perkembangan sektor per-dagangan serta lembaga perdagangan, maka sangat penting untuk menekan biaya pemasaran. Salah satu unsur dalam biaya pemasaran ini adalah beban pajak dan pungutan lainnya. Selain besarnya pajak, perlu diperhatikan pula cara pemungutan yang tidak akan memberatkan para pedagang serta yang dapat mendorong mereka bertindak jujur. Di samping itu perlu pula diperhatikan masalah penyederhanaan macam-macam pajak serta penentuan tingkatnya sehingga dapat memungkinkan para pengusaha/pedagang untuk melaksanakan usahanya secara wajar. Kebijaksanaan fiskal diarahkan pula untuk menunjang usaha pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Pemasaran yang makin meluas memerlukan pembiayaan yang makin meningkat pula, sehingga kebijaksanaan/fasilitas kredit untuk sektor perdagangan perlu diserasikan dengan ke-

425

perluan tersebut. Dalam hubungan ini, aspek pembinaan peda- gang golongan ekonomi lemah perlu diperhatikan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kegiatan PT Askrindo dan PT Bahana serta lembaga lainnya yang serupa. C. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri.

Program pengembangan dalam negeri meliputi kegiatan pokok dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. Pengendalian terhadap pengadaan dan penyaluran 9 bahan pokok serta bahan penting lainnya, terutama yang me-rupakan sarana produksi seperti pupuk, kapas, benang tenun, cengkeh, semen, besi beton, dan sebagainya. Untuk ini koor- dinasi dengan instansi pemerintah/swasta perlu ditingkatkan dalam program kerjasama, terutama dengan pihak yang lang-sung berhubungan dengan masalah perdagangan dalam negeri dan pihak-pihak yang menyediakan fasilitas perdagangan (credit, perpajakan, pengangkutan, dan sebagainya).

2. Penyusunan rancangan Undang-undang Tera, Register Dagang, Peraturan-peraturan Pelaksanaan Undang-undang Barang. Penyempurnaan dalam bidang perundang-undangan ini sangat penting artinya guna memberikan dasar-dasar kerja yang lebih efisien dan terarah serta untuk menjamin kelan-caran dan membina dunia usaha khususnya dalam perdagang- an dalam negeri.

3. Pembinaan dan pengembangan lembaga perdagangan dalam negeri yang diarahkan untuk lebih dapat menjamin kelancaran usaha di bidang pengadaan dan penyaluran barang di dalam negeri serta untuk meningkatkan pengikut sertaan para pedagang golongan ekonomi lemah di dalam usaha ter-sebut. Untuk ini perlu dikembangkan lembaga food station, tempat pengumpulan ternak, lembaga konsumen, lembaga pengawasan mutu, persero, koperasi, pameran dagang dan sebagainya.

4. Pembinaan terhadap pengusaha dan aparatur Depar- temen Perdagangan terutama dititikberatkan pada peningkat-

426

an pengetahuan serta ketrampilan di bidang perdagangan dan dunia usaha umumnya dengan jalan memberikan kursus dan latihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk ini akan diadakan kerja sama dengan lembaga pendidikan uni-versitas di dalam negeri serta lembaga serupa di luar negeri.

5. Pembinaan pedagang golongan ekonomi lemah yang dilaksanakan dengan cara memberikan konsultasi dan penyu- luhan serta bimbingan mengenai segi ekonomi perusahaan dan management serta pemasaran. Selain itu akan dilaksanakan program latihan dan penataran baik dengan mengadakan kursus/latihan ketrampilan, maupun dengan jalan mengikut-sertakan pedagang golongan ekonomi lemah ini dalam peng-adaan dan penyaluran barang yang dikendalikan pemerintah.

Pembinaan terhadap pedagang yang termasuk golongan ekonomi lemah dilakukan dengan mengarahkan agar alokasi tempat perdagangan, seperti toko dan kios di pasar, tidak berat sebelah dan merugikan golongan ekonomi lemah. Hal tersebut daapat dilaksanakan dengan melarang pemindah tanganan per- zinan dan pemilikan toko atau tempat berdagang tersebut dari pedagang golongan ekonomi lemah kepada golongan ekonomi kuat.

6. Penertiban dan penyederhanaan beban perdagangan dalam negeri dengan mengadakan koordinasi yang erat dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

7. Penyempurnaan sarana fisik, administratif, kelembagaan serta fasilitas Departemen Perdagangan untuk dapat membe- rikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan program di atas.

8. Program penelitian di bidang perdagangan dalam negeri yang akan dipergunakan untuk penyusunan kebijaksanaan perdagangan dalam negeri, terutama akan mencakup peneli - tian sebagai berikut:a. Penelitian mengenai pola perdagangan antar daerah

serta saluran distribusinya.

427

b. Penelitian mengenai struktur pasar di dalam negeri.c. Penelitian mengenai lembaga perdagangan serta fasilitas

penunjangnya.d. Penelitian mengenai perundang-undangan dan peraturan

dalam bidang perdagangan dalam negeri.e. Penelitian yang berhubungan dengan usaha memperbaiki

statistik perdagangan dalam negeri.

PEMBIAYAAN Pembiayaan dari Anggaran Pembangunan Negara untuk

pembangunan perdagangan dalam tahun 1974/75 berjumlah Rp. 0,5 milyar, sedang selama jangka waktu lima tahun dalam Repelita II diperkirakan berjumlah Rp. 10,0 milyar. Di samping itu ada pula kegiatan untuk pembangunan Sektor Perdagangan dan Koperasi yang pembiayaannya diperhitung- kan di sektor-sektor lain, yakni untuk pendidikan yang digo-longkan dalam sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Pembinaan Grenerasi Muda sebesar Rlp. 234,6 juta dalam tahun 1974/75 dan diperkirakan berjumlah Rp. 2.003,0 juta dalam jangka waktu lima tahun selama Repelita II.

Untuk Penelitian sektor Perdagangan dan Koperasi yang digolongkan dalam sektor Pengembangan Ilmu dan Teknologi, Penelitian dan Statistik sebesar Rp. 109,0 juta dalam tahun 1974/75 dan diperkirakan berjumlah Rp. 1.138,0 juta selama lima tahun dalam Repelita II.

Sedang untuk pembangunan prasarana fisik Pemerintahan dan/atau untuk Peningkatan Efisiensi Aparatur Pemerintahan yang digolongkan dalam Sektor Aparatur Negara sebesar Rp. 184,9 juta dalam tahun 1974/75 dan diperkirakan ber -jumlah Rp. 1.304,0 juta selama lima tahun dalam Repelita II.

_________________

428

TABEL 16 - 1.

PEMBIAYAAN RENCANA PEMSANGUNAN LIMA TAHUN1974/75 - 1978/79

(dalam jutaan rupiah)PERDAGANGAN

No. Kode Sektor/Subsektor/Program1974/75

(AnggaranPembangunan )

1974/75 - 1978/79(Anggaran

Pembangunan)

5. SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI 502,1 10.000,05.1. Sub Sektor Perdagangan 502,1 10.000,05.1.1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 290,6 5.874,05.1.2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 211,5 4.126,0

9.

KEGIATAN PERDAGANGAN LAINNYA YANGPEMBIAYAANNYA DIPERHITUNGKAN DI SEK-TOR-SEKTOR LAIN.Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Pem-

9.1.binaan Generasi MudaSub Sektor Pendidikan Umum dan Pembinaan Gene-

9.2.4.rasi MudaProgram Pendidikan Perdagangan dan Koperasi 234,6 2.003,0

15. Sektor Pengembangan Ilmu dan Teknologi, Penelitiandan Statistik 109,0 1.138,0

16. Sektor Aparatur Negara16.2. Sub Sektor Aparatur Pemerintahan 184,9 1.304,0