· Web viewDengan demikian, pada dasarnya kegiatan pemetaan dasar telah selesai dilaksanakan dengan berbagai skala sesuai dengan urutan prioritas tingkat kebutuhannya. Pemetaan geologi

PENGELOLAAN SUMBER ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

Perubahan struktur dasar ekosistem yang merugikan terjadi antara lain karena adanya kegiatan eksploitasi sumber alam yang berlebihan sehingga mengubah dan bahkan merusak keseim-bangan antara komponen-komponen ekosistem. Selain itu perubah-an ekosistem juga dapat terjadi karena rusaknya fungsi pro-ses-proses alami dalam ekosistem. Perubahan dan kerusakan struktur dasar ekosistem merupakan gangguan terhadap kelang-sungan hidup manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai kebijaksanaan dan upaya telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem beserta kerusakan lingkung-an hidup yang diakibatkannya.

Kebijaksanaan pokok pembangunan bidang lingkungan hidup dan sumber alam sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dan dijabarkan dalam Repelita V akan mempunyai dampak yang menentukan terhadap tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hu-bungannya dengan ekosistem dan sumber alam, kegiatan pemba-ngunan yang berkelanjutan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi

I/13

pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari; (3) memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah baik dalam kurun waktu yang sama maupun dalam kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung; (4) meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam, melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus; dan (5) meng-gunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam upaya mendukung pelaksanaan pemba-ngunan yang berkelanjutan diciptakan berbagai program kegiat-an sebagai berikut: (1) program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup; (2) program penyelamatan hutan, tanah dan air; (3) program pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup; (4) program pengembangan meteorologi dan geofisika; (5) program pembinaan daerah pantai; (6) program pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan (7) program rehabilitasi hutan dan tanah kritis.

B. INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBER ALAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah serta mutu informasi tentang sumber alam dan lingkungan hidup dan mengembangkan neraca serta tata guna sumber alam dan lingkung-an hidup yang lebih baik guna menjamin persediaan sumber alam yang berkelanjutan.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan meliputi kegi-atan pembuatan dan pemanfaatan peta dasar. Kegiatan ini dalam pelaksanaannya dikoordinasikan secara lintas sektoral untuk mencegah timbulnya duplikasi serta ketidakefisienan dalam upaya mengembangkan alokasi sumber alam yang rasional bagi berbagai sektor. Selain itu dikembangkan pula pendalaman isi dari hasil-hasil inventarisasi dan evaluasi sumber alam yang dilakukan sebelumnya, yang meliputi kegiatan pemetaan dasar, pemetaan tematik dan peningkatan kegiatan penunjang seperti pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi.

Selanjutnya upaya pengembangan sistem informasi sumber alam dan lingkungan hidup akan lebih ditingkatkan, terutama

II/4

yang berhubungan dengan tipe ekosistem, agroekosistem, tanah, air, hutan dan energi. Selain itu kegiatan inventarisasi sum-ber alam hasil bumi untuk pangan, pertambangan, industri dan ekspor akan terus dikembangkan pula.

2. Hasil-hasil Pelaksanaan Kebijaksanaan

Kegiatan-kegiatan utama yang tercakup dalam program ini dalam Repelita V adalah sebagai berikut: (1) inventarisasi dan pemetaan dasar matra darat dan matra laut, geologi dan hidrogeologi, pemetaan agroekologi, vegetasi dan kawasan hutan, dan kemampuan tanah; (2) inventarisasi dan pemetaan sumber daya dan tipe ekosistem; (3) penatagunaan sumber alam, seperti hutan, tanah dan air; (4) pengembangan sistem infor-masi dan neraca sumber alam dan lingkungan; dan (5) pengem-bangan ekonomi dan penghitungan lingkungan; (6) pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi.

a. Pemetaan Dasar

Kegiatan pemetaan dasar merupakan kegiatan pemetaan yang menggambarkan rupa bumi yang dibuat dalam berbagai skala un-tuk berbagai tingkat kebutuhan. Sampai dengan tahun 1991/92 telah diselesaikan pembuatan peta dasar untuk seluruh Nusan-tara dengan berbagai skala sesuai dengan tingkat kebutuhan-nya. Peta dasar yang telah selesai meliputi Sumatera, Kali-mantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur dengan skala 1:50.000, Maluku dan Irian Jaya dengan skala 1:100.000, seta seluruh Indonesia dengan skala 1:250.000. Selain itu juga telah diselesaikan peta dasar wilayah Bali dengan skala 1:25.000. Dengan demikian, pada dasarnya kegiatan pemetaan dasar telah selesai dilaksa-nakan dengan berbagai skala sesuai dengan urutan prioritas tingkat kebutuhannya.

Pemetaan geologi bersistem adalah pembuatan peta geologi secara sistematis dalam skala yang sama, untuk menunjang pe-laksanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi dan ber-bagai sektor lainnya. Dalam sistem pemetaannya, seluruh Indo-nesia dibagi menjadi 3 wilayah pemetaan, yaitu Jawa dan Madu-ra, dengan skala 1:100.000 sebanyak 58 lembar, dan luar Jawa dengan skala 1:250.000 sebanyak 181 lembar, dan pemetaan geo-logi Indonesia dengan skala 1:1.000.000 sebanyak 16 lembar.

Kegiatan pemetaan geologi bersistem di Jawa dan Madura telah 100% selesai dilaksanakan dengan dihasilkannya peta

II/5

sebanyak 58 lembar pada tahun 1989/90. Pada tahun 1990/91 pemetaan geologi bersistem di luar kedua pulau tersebut telah mencapai 144 lembar, sedangkan pemetaan Geologi Indonesia telah diselesaikan sebanyak 7 lembar. Pada tahun 1991/92 pe-metaan geologi di luar Jawa telah berhasil diselesaikan seba-nyak 152 lembar atau hampir 84% dari seluruh peta yang diren-canakan, sedangkan pemetaan Geologi Indonesia telah disele-saikan sebanyak 8 lembar atau 50% dari seluruh peta yang di-rencanakan.

Kegiatan pemetaan geologi tata lingkungan yang meliputi pemetaan hidrogeologi dan pemetaan geologi teknik dilaksanakan untuk mengetahui daya dukung suatu wilayah. Pemetaan hidrogeologi dimaksudkan untuk menyediakan data dasar hidro-geologi kualitatif mengenai adanya air tanah dan produktivi-

tas lapisan pembawa air tanah. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V pemetaan hidrogeologi bersistem untuk seluruh Indonesia dengan skala 1:250.000 telah diselesaikan sebanyak 67 lembar dari 181 lembar peta yang direncanakan. Sedangkan melalui kegiatan pemetaan geologi teknik dengan skala 1:100.000 telah berhasil dilaksanakan sejumlah 20 lembar dari 58 lembar peta Pulau Jawa.

b. Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Alam dan Tipe Ekosistem

Kegiatan inventarisasi hutan melalui penginderaan jarak jauh terus dikembangkan dalam Repelita V ini dalam upaya untuk mengetahui keadaan hutan dan potensi hasilnya terutama yang berupa kayu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan citra Landsat, SPOT (Systeme Probotoir d'observation de la Terre), potret udara dan survai lapangan.

Sampai dengan tahun 1991/92, kegiatan inventarisasi kawasan hutan yang telah berhasil dilaksanakan melalui penaf-siran citra Landsat mencakup areal seluas 160 juta ha dengan skala 1:250.000 dan citra SPOT seluas 87 juta ha dengan skala 1:100.000. Selain itu dilaksanakan juga penafsiran melalui potret udara yang mencakup areal seluas 25,98 juta ha dengan skala 1:100.000 (Tabel II-1).

Selain inventarisasi mengenai keadaan hutan dan potensi kayunya, telah dilaksanakan juga inventarisasi hasil hutan non kayu, khususnya rotan, sagu, bakau, nipah serta inventa-risasi tegakan sisa. Sampai dengan tahun 1991/92, kegiatan ini telah mencakup areal seluas 635,62 ribu ha yang meliputi

II/6

II/7

areal rotan seluas 442,27 ribu ha, sagu seluas 20 ribu ha, bakau seluas 118,75 ribu ha dan nipah seluas 54,6 ribu ha serta inventarisasi tegakan sisa di 6 propinsi.

Dalam upaya mengetahui potensi kandungan mineral dan batuan dilakukan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi mine-ral logam, mineral industri dan batuan, serta batu bara dan gambut. Kegiatan penyelidikan mineral logam yang terutama ditujukan untuk mengetahui potensi bahan galian logam temba-ga, timbal dan seng, serta logam mulia dan logam besi yang dapat menunjang perindustrian dalam negeri dan ekspor terus ditingkatkan. Dalam tiga tahun pertama Repelita V kegiatan tersebut telah dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Hasil-hasil penting dari kegiatan ini antara lain adalah ditemukannya endapan tembaga porfir pengandung emas di Halmahera; timah, wolfram, tembaga, timah hitam dan seng di sungai Segah (Kalimantan Timur); mineralisasi timah putih di pegunungan Tigapuluh (Riau), serta logam kromit di Maluku Utara dan Kalimantan Selatan.

Selain itu telah ditemukan mineral industri bentonit di Pacitan (Jawa Timur), Bojongmanik (Jawa Barat), Mengkung (Lombok) dan Blangkaring (Aceh) dengan jumlah cadangan sekitar 200 juta ton, 177 juta ton di antaranya berada di Lombok.

Kegiatan penyelidikan dan eksplorasi batu bara telah dilakukan di beberapa cekungan di Sumatera dan Kalimantan, terutama di cekungan Meulaboh di Aceh; Cerenti, Muaratakus, Tangko dan Rokan di Riau; Galugur-Kutotuo di Sumatera Barat; Ketapang di Kalimantan Barat; dan di Kanamit (Kalimantan Tengah) dengan cadangan terindikasi mencapai 15.500 juta ton. Sedangkan kegiatan penelitian endapan gambut dilaksanakan di Bengkalis, Riau; Dendang dan Kumpeh di Jambi; Air Sugihan di Sumatera Selatan; Ketapang di Kalimantan Barat serta Kanamit di Kalimantan Tengah.

c. Penatagunaan Sumber Daya Alam

Kegiatan inventarisasi, penatagunaan dan pengukuhan hutan dimaksudkan untuk melaksanakan penatagunaan sumber daya alam hutan. Melalui kegiatan tersebut setiap bidang hutan akan memperoleh status hukum yang jelas sebagai hutan lindung atau hutan produksi. Pada tahun 1988/89 telah dilakukan pena-taan batas kawasan hutan sepanjang 1.183 km, pada tahun 1989/90 penataan batas mencapai 2.688 km, pada tahun 1990/91

II/8

meningkat menjadi 6.768 km; dan pada tahun 1991/92 meningkat lagi menjadi 11.823 km yang dilaksanakan di semua propinsi di luar Jawa (label II-1).

Upaya penataan ruang diharapkan dapat lebih terkoordinasi dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional melalui Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1989. Selan-jutnya kegiatan tersebut telah ditindak lanjuti dengan di-terbitkannya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 yang memuat kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menetapkan kawasan yang harus dilindungi. Berkaitan dengan itu, dalam rangka membatasi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian, telah dikeluarkan pula Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah untuk pembangunan kawasan industri.

Dalam tahun 1990/91 telah disiapkan Pedoman Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dalam menyusun ren-cana tata ruang yang memadai sehingga antara lain akan terca-pai keterpaduan rencana tata ruang daerah yang satu dengan daerah yang lain. Selanjutnya pada tahun 1991/92, untuk ting-kat nasional telah disiapkan rancangan Undang-undang Penataan Ruang dan konsep strategi nasional pengembangan pola tata ruang.

d. Pengembangan Sistem Informasi dan Neraca Sumber Alam dan Lingkungan

Sistem informasi geografis adalah suatu sistem pemrosesan dan analisa peta dengan bantuan komputer yang menghasilkan peta-peta digital dengan terra-tema tertentu. Kegiatan ini mu-lai dikembangkan dalam Repelita III. Adapun prioritas pemro-sesan diarahkan pada pembuatan peta-peta sumber daya alam untuk membantu peningkatan pelaksanaan fungsi seluruh BAPPEDA Tingkat I dan II. Pada tahun 1991/92 telah diselesaikan peta digital untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa dengan skala 1:250.000.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai perkem-bangan keadaan lingkungan di daerah-daerah, mulai akhir Repe-lita III setiap propinsi telah membuat laporan Neraca Kepen-dudukan dan Lingkungan Hidup (NKLD), sedangkan untuk tingkat nasional dikembangkan dalam bentuk Laporan Kualitas Lingkung-an Hidup Indonesia. Dalam tahun 1991/92 kegiatan ini terus dilanjutkan dan disempurnakan.

II/9

e. Pembangunan Ekonomi dan Unsur Penghitungan Lingkungan

Untuk mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan usaha-usaha memasukkan unsur-unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan pembangunan baik bagi suatu proyek maupun secara makro. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan kehilangan potensi masa depan oleh arena kerusakan sumber alam dan lingkungan yang berkaitan dengan masing-masing pro-yek. Selanjutnya dalam skala nasional diupayakan untuk me-nyempurnakan perhitungan pendapatan nasional dan perhitungan lainnya agar memasukkan unsur barang dan jasa yang diperoleh dari pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup. Dengan kegiatan tersebut diharapkan sumber alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara lestari untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

f. Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengem-bangan Teknologi

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan dan produktivitas di bidang survai dan pemetaan telah dikembangkan upaya pendi-dikan, pelatihan dan penelitian. Sampai dengan tahun 1991/92, melalui pendidikan fotogrametri, kartografi, interpretasi citra satelit, dan Geographyc Information System (GIS), telah dihasilkan berturut-turut 211 orang, 274 orang, 312 orang, dan 48 orang tenaga terlatih di bidang-bidang keahlian terse-but.

Kegiatan survai dan pemetaan semakin banyak memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Sampai dengan tahun kedua Repe-lita V, teknologi penginderaan jauh telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, antara lain: (1) untuk penelitian peman-faatan teknik penginderaan jauh untuk pemetaan areal sagu, kelapa dan karet; (2) untuk membantu survai arkeologi; (3) untuk pemanfaatan daerah karst (kapur); (4) untuk memantau hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi; (5) untuk pemetaan liputan lahan; dan (6) untuk inventarisasi dan penatagunaan hutan.

C . PENTELAMATAN HUTAN, TANAH DAN AIR


Tujuan program ini adalah untuk melestarikan fungsi dan

II/10

kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup serta keanekara-gaman hayati. Kegiatan dalam program ini meliputi: upaya pe-meliharaan dan pencegahan kerusakan hutan lindung dan suaka slam serta ekosistem khas lainnya, pengembangan sistem taman nasional,. penyelamatan plasma nutfah, pemeliharaan daerah aliran sungai dan peningkatan peran serta masyarakat yang lebih luas dalam pemeliharaan lingkungan.

Upaya pembinaan dan perlindungan hutan wisata dan suaka alam serta pengembangan Taman Nasional terus ditingkatkan. Demikian pula upaya pengendalian dan pengembangan wilayah sungai serta penanggulangan bencana alam terus dikembangkan, terutama upaya pengendalian banjir dan pengaturan sungai di wilayah hilir aliran sungai yang investasi pengairannya sudah tinggi dan di wilayah pemukiman yang padat.


Pemeliharaan Hutan Lindung

Untuk meningkatkan pengamanan hutan lindung telah dila-kukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dan peningkat-an jumlah dan mutu petugas pengaman hutan (Jagawana). Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan dilakukan baik melalui penyuluhan maupun pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan zona penyangga. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu petugas lapangan telah dilakukan pendidikan dan pelatihan. Sampai dengan tahun 1991/92 tenaga Jagawana yang berhasil memperoleh pendidikan seluruhnya telah mencakup 8.719 orang.

Selain itu upaya pencegahan kerusakan hutan lindung juga dilakukan baik melalui penetapan batas hutan yang lebih jelas maupun pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan upaya pengendalian perambahan dari masyarakat sekitar.

Selanjutnya untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan lindung pada tahun 1951/92 telah dilakukan identifikasi hutan lindung di 9 (sembilan) propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Upaya lain yang dilakukan adalah penyusunan Model Pengelolaan Hutan Lindung dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

II/11

b. Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam

Upaya pengembangan dan pembinaan kawasan konservasi da-lam Repelita V terus dilakukan. Pengertian pengembangan dan pembinaan dalam hal ini adalah penetapan status kawasan ter-tentu sebagai kawasan konservasi. Penetapan status ini di-ikuti pula dengan berbagai kegiatan, seperti pembuatan desain untuk berbagai pemanfaatan lahan dalam kawasan konservasi, seperti pemberian ruang hidup bagi satwa liar yang berada dalam kawasan tersebut. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan penunjang, seperti pembuatan jalan inspeksi, pondok jaga dan kantor.

Sampai dengan tahun 1991/92 kawasan konservasi yang telah ditetapkan statusnya mencapai areal seluas sekitar 14,7 juta ha. Kawasan tersebut terbagi dalam 184 unit Cagar Alam dengan luas hampir 8,5 juta ha, 73 unit Suaka Margasatwa dengan luas hampir 5,6 juta ha, 56 unit Taman Wisata dengan luas sekitar 263,5 ribu ha, 13 unit Taman Buru dengan luas sekitar 241,4 ribu ha dan 7 unit Taman Laut dengan luas seki-tar 72,9 ribu ha.

Pada tahun 1990/91 Taman Nasional yang berhasil ditetap-kan statusnya mencapai sebanyak 24 Taman Nasional dengan luas sekitar 6,7 juta ha. Dalam tahun 1991/92 terjadi penambahan 6 Taman Nasional baru, yaitu Taman Nasional Berbak (Jambi), Gunung Halimun (Jawa Barat), Alas Purwo (Jawa Timur), Bukit Baka-Bukit Raya (Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah), Taka Bonerate (Sulawesi Selatan), dan Kalimutu (Nusa Tenggara Timur). Dengan demikian sampai dengan tahun ketiga Repelita V jumlah Taman Nasional yang telah berhasil ditetapkan dan dikembangkan berjumlah 30 unit Taman Nasional dengan luas mencapai 7,7 juta ha (Tabel II-2).

c. Penyelamatan Plasma Nutfah

Dalam Repelita V upaya pengembangan budi daya flora dan fauna melalui kegiatan penangkaran sebagai salah satu upaya pelestarian plasma nutfah masih terus dilakukan. Dalam tahun 1991/92 kegiatan penangkaran, antara lain seperti penangkaran buaya di Irian Jaya, Kalimantan dan Sulawesi Selatan, penang-karan burung bayam dan kakatua Raja di Bali dan penangkaran rusa Jawa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, Aceh, dan di Nusa Tenggara masih terus dilakukan. Sejalan dengan itu, dilakukan pula pembinaan populasi jenis-jenis

II/12

TABEL II - 2

PERKEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAN, 1988/89 - 1991/92

Repelita V

Fungsi Kawasan 1988/89 1989/90 1990/91 2) 1991/92 3)

1. Cagar Alam- Unit 184 184 184 184

- Luas (ha) 8.380.118 8.494.118 8.494.118 8.494.118

2. Suaka Margasatwa

- Unit 73 73 73 73

- Luas (ha) 5.838.588 5.586.588 5.586.209 5.586.209

3. Taman Wisata

- Unit 56 56 56 56- Luas (ha) 263.470 263.470 263.470 263.470

4. Taman Buru

- unit 13 13 13 13

- Luas (ha) 369.151 369.151 241.387 241.387

5. Taman Laut

- Unit 7 7 7 7

- Luas (ha) 72.930 72.930 72.930 72.930

Jumlah

- Unit 333 333 333 333

- Luas (ha) 14.924.257 14.786.257 14.658.114 14.658.114

6. Taman Nasional

- Unit 21 24 24 30

- Luas (ha) 4.866.165 6.725.665 6.725.665 7.688.640

1) Angka kumulatif2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

II/13

satwa lainnya melalui rehabilitasi orang hutan di Tanjung Puting (Kalimantan Tengah), pelatihan gajah di Lampung, Suma-tera Selatan, Bengkulu, Riau dan Aceh, serta pelestarian badak Sumatera di Sumatera. Dalam hubungannya dengan upaya penyelamatan plasma nutfah, sampai dengan tahun ketiga Repe-lita V telah ditetapkan 13 Taman Buru yang mencakup areal seluas 369 ribu ha lebih.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan fungsi kawasan konservasi dan rekreasi maka mulai pertengahan Repelita IV dikembangkan Taman Hutan Raya. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah pula ditetapkan 4 lokasi Taman Hutan Raya seluas 158.830 ha, yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda di Jawa Barat, Taman Hutan Raya Bung Hatta di Sumatera Barat, Taman Hutan Raya Sultan Adam di Kalimantan Selatan dan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara.

Dalam rangka menanamkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber alam telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan latihan. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V kader kon-servasi yang telah berhasil dilatih berjumlah 20.440 orang.

d. Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai

Upaya perbaikan, pengaturan dan pengembangan wilayah sungai yang telah dilakukan meliputi kegiatan: (1) perbaikan dan pemeliharaan sungai; (2) perbaikan dan pengaturan sungai; (3) penanggulangan akibat bencana alam gunung berapi; dan (4) pengembangan wilayah sungai.

Pada tahun 1990/91 kegiatan perbaikan, pengaturan dan pengembangan wilayah sungai telah dilaksanakan di 20 propinsi yang mencakup areal seluas 74.800 ha. Selanjutnya dalam tahun 1991/92 kegiatan tersebut semakin meningkat sehingga mencakup areal seluas 144.620 ha yang tersebar di 27 propinsi. Pening-katan tersebut terjadi karena sebagian besar bangunan sudah dapat berfungsi penuh. Rincian hasil pelaksanaan usaha pe-ngendalian sungai, pengembangan wilayah dan penanggulangan bencana alam menurut propinsi dapat dilihat pada Tabel II-3.

Dalam rangka menanggulangi bencana alam akibat gunung berapi, terutama terhadap bahaya banjir lahar dingin dari G.Merapi, G. Kelud, G.Agung, G.Galunggung, dan G.Lokon, dan upaya pembuatan kantong-kantong pasir, dam pengendalian dan bangunan pengendali lainnya masih terus dilaku-

II/14

TABEL II - 3

HASIL PELAKSANAAN USAHA PENGENDALIAN SUNGAI,PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

MENURUT DAERAH TINGKAT I,1988/89 - 1991/92

(ha)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1)

1991/92 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 220 3.500 4.000 16.150

2. Sumatera Utara 4.660 5.000 9.800

3. Sumatera Barat 1.000 1.900 3.800

4. R i a u 500 900 1.250 1.200

5. J a m b i 900

6. Sumatera Selatan 500 1.000 1.000

7. Bengkulu 560 650 720

8. Lampung 500 750 1.250

9. DKI Jakarta 290 10.800 11.500 16.550

10. Jawa Barat 12.930 12.500 21.300

11. Jawa Tengah 11.500 12.250 39.700

12. Daerah Istimewa Yogyakarta 3.700 4.500 400

13. Jawa Timur 53.490 14.500 15.500 21.400

14. Kalimantan Barat 560

15. Kalimantan Selatan 52016. Kalimantan Timur S00

17. Kalimantan Tengah 47018. Sulawesi Utara 28019. Sulawesi Tengah 800 1.000 1.000

20. Sulawesi Selatan 1.000 1.500 3.90021. Sulawesi Tenggara 250 40022. Bali 225 200 300 2.00023. Nusa Tenggara Barat 440 200 300 27024. Nusa Tenggara Timur 14025. Maluku 250 14026. Timor Timur 149 100 200 15027. Irian Jaya 100 200 120

Jumlah 55.314 67.450 74.800 144.620

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara

II/15

kan. Juga upaya penanggulangan bahaya banjir dengan membangun waduk-waduk masih terus dilakukan, di antaranya dengan pem-bangunan waduk Wadaslintang, Kedung Ombo, waduk Jatigede, waduk Wonorejo, bendungan Wowotobi (Sulawesi Utara), Riam Kanan (Kalimantan Selatan) dan bendungan Bili-bili (Sulawesi Selatan). Sementara itu pembangunan bendungan Koto Panjang (Riau) sedang dalam proses persiapan.

Pada tahun 1991192 upaya penanggulangan bencana alam di berbagai daerah terus dilanjutkan, antara lain di Sungai Krueng Aceh, S. Arakundo di Daerah Istimewa Aceh, S. Ular dan Bahbolon di Sumatera Utara, pengendalian banjir kota Padang, Kota Ambon, S. Grogol di Jakarta, S. Citarum hulu, S. Citan-duy, S. Cimanuk, G. Galunggung di Jawa Barat, S. Garang, S. Bengawan Solo, S. Pemali, waduk Kedung Ombo, Wadas Lintang di Jawa Tengah, S. Opak, G. Merapi di Daerah Istimewa Yogya-karta, S. Brantas, G. Kelud, G. Semeru di Jawa Timur, S. Jene-berang di Sulawesi Selatan.

D. PENGELOLAAN SUMBER ALAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah.

Tujuan program pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup adalah untuk mengusahakan agar arah dan cara penggunaan sumber alam dilaksanakan secara rasional dan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Kegiatan-kegiatan dalam pro-gram ini meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengendalian pencemaran lingkungan hidup, perlin-

dungan ekosistem, pelestarian plasma nutfah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penyelamatan lingkungan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup terus dilaksanakan pengembangan institusi dan kelemba-gaan, pengembangan lingkungan sosial, pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat.


Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan ling-kungan telah dilaksanakan pendidikan dan latihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sampai dengan tahun ketiga Repelita V jumlah lulusan pendidikan Pengenalan AMDAL dan Dasar-dasar AMDAL telah mencapai sebanyak 6.616 orang dan lulusan kursus Penyusunan AMDAL sebanyak 1.395 orang serta

II/16

lulusan penilaian AMDAL sebanyak 359 orang (Tabel II-4). Dengan demikian dapat diharapkan perhatian dalam penanganan masalah lingkungan hidup dapat semakin meningkat.

TABEL II - 4

JUMLAH LULUSAN PENGIKUT KURSUS-KURSUS AMDAL,1988/89 - 1991/92 1)

(orang)

Repelita V

Jenis Kursus 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 2)

1.Dasar-dasar AMDAL 4.541 5.332 5.522 6.616

2.Penyusunan AMDAL 635 908 1.062 1.395

3.Penilaian AMDAL 190 359

Jumlah 5.176 6.240 6.774 8.370

1) Angka kumulatif2) Angka sementara

Kegiatan yang pada waktu mulai dibangun belum dinilai secara AMDAL, dievaluasi kembali dengan cara yang disederha-nakan. Kegiatan evaluasi ini disebut Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL). Untuk kegiatan-kegiatan yang me-makai bahan beracun berbahaya (B3) diharuskan sudah melakukan SEMDAL selambat-lambatnya pada tahun 1990, sedangkan untuk kegiatan yang tidak memakai B3 harus sudah melakukan SEMDAL selambat-lambatnya pada tahun 1992.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus

II/17

dilakukan. Juga telah dibangun dan dikembangkan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di beberapa daerah.

Sejak tahun 1986 telah pula diberikan penghargaan Kalpa-taru kepada para perintis, penyelamat, pengabdi dan pembina lingkungan. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V ini peng-hargaan Kalpataru telah diberikan kepada 30 orang perintis lingkungan, 24 orang pengabdi lingkungan, 34 orang penyelamat lingkungan dan 3 orang sebagai pembina lingkungan.

Dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi yang lebih besar kepada para pengelola kota-kota di Indonesia untuk ber-usaha meningkatkan kebersihan, kesehatan dan keindahan kota-nya, setiap tahun disediakan penghargaan "Adipura" Sampai tahun ketiga Repelita V kota-kota yang telah berhasil menda-patkan Adipura ini adalah Surabaya, Semarang, Bandung, Sura-karta, Padang, Malang, Bandar Lampung, Bogor, Jambi, Manado, Ambon, Cianjur, Balikpapan, Cirebon, Samarinda, Bukit Tinggi, Magelang, Temanggung, Solok, Magetan, Boyolali, Kudus dan Wonosobo.

E. PEIIBINAAN DAERAH PANTAI


Tujuan program pembinaan daerah pantai adalah: (1) me-ningkatkan peranan sumber daya laut dan pesisir dalam pemba-ngunan nasional; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat pantai untuk memanfaatkan dan melestarikan ekosistem pantai dan lautan; (3) mengembangkan keahlian dan keterampilan nasional dalam penge1olaan lautan dan pesisir; dan (4) meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan laut dan pembinaan pelesta-rian fungsi ekosistem pantai dan lautan.

Meningkatnya usaha perikanan yang tidak didukung dengan pembinaan sumber alam perikanan akan menyebabkan terancamnya kelestarian lingkungan pesisir dan lautan. Untuk mencegah ke-rusakan lingkungan pesisir dan lautan, dan untuk melestarikan sumber alam lautan, maka kebijaksanaan untuk mengatur kegiat-an-kegiatan perikanan pantai terus dikembangkan. Dalam hu-bungan ini telah diusahakan adanya pembatasan jumlah kapal penangkap ikan, pembatasan dalam jumlah tangkapan, pelarangan terhadap penggunaan bahan peledak dan racun, dan juga pene-

II/18

tapan daerah suaka alam lautan. Sejalan dengan itu, untuk mengetahui potensi sumber alam lautan terus dikembangkan pula kegiatan inventarisasi dan evaluasi mengenai sumber alam lautan, sumber alam dasar lautan, sumber alam dalam perairan laut, dan sistem sosial budaya masyarakat pesisir.

Selanjutnya kegiatan program pembinaan daerah pantai mencakup juga upaya-upaya untuk mengevaluasi sumber daya laut, pengembangan institusi dan kelembagaan pengelolaan lautan dan pantai, pengembangan tata guna ruang pantai dan tata guna sumber alam laut, pelestarian lingkungan laut dan pesisir, pengembangan masyarakat pantai, pendidikan dan pela-tihan serta peningkatan penelitian laut.

2. Hasil-basil Pelaksanaan Kebijaksanaan

Dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan sumber alam laut pada tahun 1991/92 telah dilaksanakan berbagai penelitian laut, antara lain penelitian ekologi dan penelitian lingkungan hutan payau, penelitian pengembangan wilayah pesisir, peneli-tian biologi perikanan daerah payau, penelitian perikanan pelagis dan pantai.

Dalam tahun 1991/92 telah dilakukan pula upaya untuk me-lindungi pantai terhadap kerusakan dan erosi oleh air laut dan merehabilitasi pantai yang rusak. Sehubungan dengan itu maka perencanaan pengendalian dan pengamanan pantai terus dikembangkan, terutama di Pantai Teluk Jakarta, Pantai Utara Jawa, Pantai Padang dan Pantai Bali. Sejalan dengan upaya-upaya itu, pada tahun tersebut telah dilakukan pula kegiatan pengembangan hutan bakau rakyat di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Bali dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup areal seluas 3.700 hektar.

Pada tahun 1991/92, dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat pantai, telah dikembangkan satu paket kegiatan pembinaan yang meliputi upaya pendidikan keterampilan, pe-ningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingkungan di desa pantai yang kurang mampu seperti pantai utara Jawa Tengah, pantai timur Sumatera, pantai selatan Kalimantan, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya untuk lebih menjamin kelangsungan kegiatan pembangunan dan fungsi lingkungan khususnya di daerah pantai,

II/19

pada tahun tersebut telah dilakukan pula penyusunan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah pantai yang berkembang pesat, seperti pantai utara Pulau Jawa, pan-tai timur Aceh dan Sumatera Utara, pantai timur Kalimantan Timur dan pantai Bali.

Selanjutnya untuk melestarikan plasma nutfah di kawasan pesisir dan lautan dikembangkan pula upaya pembinaan Taman Laut. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah ditetapkan 7 Taman Laut yang meliputi areal seluas 72.930 ha. Sejalan dengan itu upaya pembinaan Taman Nasional Laut juga terus di-tingkatkan. Pada tahun 1991/92 pembinaan dan pengembangan Taman Nasional Laut dilaksanakan di Pulau Seribu (DKI Jakar-ta), Pulau Pombo (Maluku), Karimunjawa (Jawa Tengah), Bunaken (Sulawesi Utara), Teluk Cendrawasih (Irian Jaya) dan Taka Bonerate (Sulawesi Selatan). Selain hal-hal yang disebutkan di atas upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan pantai terus diperhatikan dan kegiatan pelatihan bagi para petani terus ditingkatkan.

F. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP


Tujuan program ini adalah untuk mencegah kemerosotan mutu lingkungan hidup, terutama lingkungan perairan dan udara, yang disebabkan oleh dampak negatif berbagai kegiatan yang menye-babkan pencemaran.

Dalam Repelita V telah dikembangkan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Kebijaksanaan yang tertuang dalam program ini meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan berbagai pengaturan pengendalian pencemaran, pengembangan fasilitas pembuangan limbah, penguasaan teknologi bersih lingkungan, pengembangan daur ulang, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan institusi pengendalian pencemaran, pengembangan keahlian, sarana dan prasarana pengendalian pencemaran, pe-mantauan pencemaran lingkungan hidup, penegakan hukum, reha-bilitasi lingkungan rusak dan pengembangan sistem informasi dalam pengendalian pencemaran.


Kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan ling-

II/20

kungan mulai dilaksanakan secara bertahap sejak awal Repelita III. Selama kurun waktu tiga tahun pertama Repelita V dilaksanakan upaya inventarisasi limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) telah dilaksanakan. Di samping itu juga di-laksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan industri yang terutama ditujukan pada jenis-jenis industri yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan yang besar, seperti industri minyak dan gas, baja, semen, pupuk kimia, tekstil dan pulp, pengolahan minyak sawit, kayu lapis, pengolahan kulit dan bumbu masak. Selain itu penanggulangan pencemaran lingkungan juga dilakukan di sektor pertambangan dan di lingkungan rumah tangga. Upaya yang terakhir ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penerapan daur ulang dan netralisasi buangan limbah.

Selanjutnya upaya pemantauan dan evaluasi mutu lingkungan- ditingkatkan pula di beberapa wilayah daratan, antara lain di Jabotabek, Gerbang Kertosusila, Bandung Raya, Cirebon, Yogyakarta, Belmera, Denpasar, Ujung Pandang, Pontianak, dan Palembang. Upaya pemantauan dan evaluasi mutu lingkungan di wilayah perairan dilakukan di beberapa daerah aliran sungai (DAS), seperti DAS Ciliwung-Cisadane, Citarum, Cimanuk, Bengawan Solo, Brantas, Musi, Kapuas, Citanduy, Serayu, Siak, Jratun Seluna, dan sungai-sungai di Bali Selatan. Untuk per-airan lautan pemantauan dan evaluasi mutu lingkungan antara lain dilaksanakan di teluk Jakarta, Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bangka, Teluk Ambon, Selat Malaka dan Teluk Cilacap.

Selain itu telah ditetapkan pula pedoman penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air, yang memberikan landasan kebijaksanaan untuk pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air.

Sejak tahun pertama Repelita V telah dicanangkan Program Kali Bersih (PROKASIH) yang diprioritaskan untuk sungai-sungai yang memiliki fungsi strategis dan atau yang kondisi kualitasnya telah kritis dilihat dari pencemaran industrinya. Program ini mempunyai sasaran 25 sungai di 11 propinsi. Untuk tahun 1991/92 dalam program Kali Bersih ini ditetapkan sasaran program sejumlah 20 sungai di 8 propinsi, meliputi sungai Deli, Asahan, Semayang, dan Merbabu di propinsi Sumatera Uta-ra, sungai Musi di propinsi Sumatera Selatan, Way Pangubuan dan Way Seputih di propinsi Lampung, sungai Citarum, Cisada-ne, Cileungsi Bekasi dan Ciliwung di propinsi Jawa Barat, sungai Ciliwung, Cipinang dan Mookervaart di DKI Jakarta, Kali Garang dan Bengawan Solo di Jawa Tengah, sungai Brantas

II/21

dan Bengawan Solo di propinsi Jawa Timur, dan sungai Mahakam dan Karang Mumus di propinsi Kalimantan Timur.

Beberapa aktivitas sudah dilakukan dalam upaya mendukung kegiatan Prokasih ini, antara lain telah disusun Pedoman Pe-nerapan Baku Mutu Limbah Cair, Petunjuk Format Laporan Pembu-angan Limbah Cair dan Buku Informasi Industri (proses dan limbahnya) untuk beberapa jenis industri. Selain itu sebagian besar propinsi peserta Prokasih juga telah melengkapi per-aturan pendukungnya dengan mengeluarkan SK Gubernur tentang Baku Mutu Air.

Dari ke 20 sungai yang menjadi sasaran Prokasih, hanya beberapa sungai yang berhasil ditanggulangi kadar pencemaran-nya melalui penurunan beban BOD (Biologycal Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). Penurunan beban BOD dan COD ini menyebabkan oksigen terlarut meningkat sehingga kehidupan dalam air dapat terus berlangsung. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah berhasil diturunkan kadar BOD untuk S. Be-ngawan Solo (Jawa Tengah) sekitar 23%, S. Cipinang dan S. Mookervaart (DKI Jakarta) masing-masing sekitar 50% dan 31%, S. Pangubuan dan S. Seputih (Lampung) masing-masing sekitar 87% dan 74% serta S. Mahakam (Kaltim) sekitar 98%. Selanjutnya beberapa sungai yang mengalami penurunan COD adalah S. Bengawan Solo (54%), S. Cipinang (62%), S. Mooker-vaart (47%), S. Pangubuan (67%), S. Seputih (19%) dan S. Mahakam (27%).

Pada tahun kedua Repelita V telah dibentuk pula Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai pengembangan dari badan pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan pencemaran lingkungan yang mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak secara operasional. Pada tahun 1991/92 sejumlah perusahaan yang dianggap mencemari lingkungan telah dituntut kepengadil-an. Prioritas program dari Bapedal adalah: (1) penanggulangan pencemaran; (2) penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun/B3; (3) AMDAL; (4) pengaturan bahan galian golongan C.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan lingkungan kota antara lain dilakukan melalui upaya perba-ikan lingkungan pemukiman kota dan penyediaan air bersih di berbagai kota. Upaya perbaikan lingkungan pemukiman kota se-jak akhir Repelita I sampai dengan tahun ketiga Repelita V terus meningkat. Sampai dengan tahun 1991/92 perbaikan ling-kungan pemukiman kota telah mencakup areal seluas 64.633 ha dan bermanfaat bagi 23,0 juta jiwa. Penyediaan air bersih

II/22

pada tahun 1991/92 mencapai kapasitas 3.917 liter/detik dan bermanfaat bagi 3.471.500 orang.

H. REHABILITASI HUTAN DAN TANAH KRITIS


Tujuan utama program ini adalah untuk peningkatan kemba-li kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat berfungsi kembali sebagai pendukung kegiatan produksi dan pelestarian lingkungan hidup. Sehubungan dengan ini dikembangkan upaya-upaya: (1) rehabilitasi tanah kritis di areal pertanian tanah kering; (2) rehabilitasi hutan lindung dan suaka alam; (3) rehabilitasi hutan produksi yang rusak dan bermutu rendah; dan (4) pengendalian peladang berpindah.

Dalam rangka merehabilitasi hutan dan tanah kritis dila-kukan upaya reboisasi dan penghijauan. Pada tahun 1991/92 usaha tersebut terus dikembangkan melalui peningkatan peran serta masyarakat secara aktif. Pendekatan ini dilakukan mela-lui upaya penyuluhan, pengembangan percontohan dan pengem-bangan lembaga swadaya masyarakat. Sejalan dengan itu, usaha peningkatan mutu hutan rusak melalui upaya rehabilitasi areal bekas tebangan HPH semakin ditingkatkan. Untuk mencegah menu-runnya mutu dan kerusakan hutan alam karena kegiatan perla-dangan liar dilaksanakan pula upaya pengendalian peladang me-lalui berbagai kegiatan yang bersifat lintas sektoral.


Kegiatan penghijauan, reboisasi, rehabilitasi hutan pro-duksi dan pengendalian peladang berpindah serta kegiatan penunjang lainnya dilakukan dalam rangka upaya rehabilitasi hutan dan tanah kritis dengan hasil-hasil kegiatan sebagai di bawah ini.

a. Penghijauan

Penanggulangan meluasnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan petani di areal pertanian lahan kering merupakan sasaran utama kebijaksanaan penghijauan. Dalam rangka pelak-sanaan kebijaksanaan ini dilakukan kegiatan-kegiatan pemba-ngunan hutan rakyat, pembuatan unit percontohan pertanian konservasi, pembangunan dam pengendali dan pembuatan bangunan konservasi lainnya.

II/23

Pada tahun 1990/91 melalui kegiatan penghijauan telah berhasil dilaksanakan penanaman hutan rakyat seluas 57.300 ha, pembangunan unit percontohan pertanian konservasi sebanyak 557 unit, dan pembangunan dam pengendali sebanyak 179 buah. Selanjutnya dalam tahun 1991/92 kegiatan tersebut berhasil ditingkatkan sehingga dapat dilaksanakan penanaman hutan rakyat seluas 69.430 ha, pembuatan unit percontohan pertanian konservasi sebanyak 817 unit dan pembangunan dam pengendali sebanyak 749 buah (Tabel-II-6 sampai dengan Tabel II-8). Dari seluruh kegiatan penghijauan tersebut diharapkan dapat di-rehabilitasi tanah kritis di areal pertanian lahan kering seluas 151.130 ha yang tersebar di 26 propinsi dan mencakup 190 kabupaten yang meliputi 39 DAS. Dengan demikian sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah berhasil direhabilitasi lahan kritis seluas sekitar 3,69 juta ha lebih (label II-5).

b. Reboisasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hutan lindung dan suaka alam dilakukan upaya reboisasi hutan lindung dan suaka alam. Pada tahun 1991/92 upaya reboisasi terus diting-katkan untuk menahan laju kerusakan dan penurunan mutu hutan lindung dan suaka alam yang semakin terdesak karena pertam-bahan jumlah penduduk dan kepentingan penggunaan lain.

Upaya reboisasi yang dapat dilaksanakan dalam tahun 1990/91 mencakup areal seluas 34.844 ha. Selanjutnya dalam tahun 1991/92 upaya tersebut meningkat sehingga mencakup areal seluas 45.124 ha yang tersebar di 17 propinsi, meliputi 74 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 26 DAS. Sejak awal Repelita I sampai dengan tahun ketiga Repelita V upaya reboisasi yang telah dilakukan seluruhnya telah mencakup areal seluas sekitar 1,48 juta ha lebih (label II-9).

Dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan dan reboisasi dipekerjakan pula petugas lapangan yang berfungsi untuk mem-bantu dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah dipekerjakan sejumlah 6.238 orang petugas lapangan penghijauan, 1.048 orang petugas lapangan reboisasi dan 190 orang petugas khusus penghijauan (Tabel II-10). Petugas-petugas tersebut di atas telah memper-oleh pelatihan yang dilaksanakan secara khusus dan setiap tahun keterampilan mereka ditingkatkan melalui penataran dan kursus.

II/24

TABEL II - 5HASIL PELAKSANAAN PBNGHIJAUAN MENUR DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1991/92 1J

(ha)

Daerah Tingkat I/Propinsi 1988/89

Repelita V

1989/90 1990/91 2) 1991/92 3)

1. Daerah Istimewa Aceh 30.359 31.909 34.709 37.8092. Sumatera Utara 230.644 234.044 242.144 248.7443. Sumatera Barat 74.975 76.845 80.480 85.1804. R i a u 28.593 29.558 33.813 37.4135. J a m b i 16.007 16.507 18.107 19.8076. Sumatera Selatan 88.066 89.316 92.736 95.9907. Bengkulu 20.283 21.783 24.434 29.3408. Lampung 76.845 77.795 80.670 85.0459. Jawa Barat 711.672 '716.422 731.309 751.346

10. Jawa Tengah 634.359 641.674 655.616 681.03711. Daerah Istimewa

Yogyakarta169.955 171.255 174.923 182.526

12. Jawa Timur 497.109 505.367 519.442 536.58013. Kalimantan Barat 43.037 43.677 46.277 49.31714. Kalimantan Selatan 32.994 33.994 38.194 46.89415. Kalimantan Timur - - 1.288 2.88816. Kalimantan Tengah - - 663 66317. Sulawesi Utara 61.345 63.045 46.495 69.85518. Sulawesi Tengah 51.182 52.432 53.813 55.64819. Sulawesi Selatan 254.585 258.935 269.435 282.66220. Sulawesi Tenggara 66.403 67.903 69.703 73.50321. Bali 72.786 74.336 76.322 77.44622. Nusa Tenggara Barat 101.384 103.384 108.987 111.08723. Nusa Tenggara Timur 105.398 108.198 110.303 118.80324. Maluku 5.696 6.216 6.432 6.98225. Timor Timur 3.835 3.835 5.135 5.29526. Ir ian Jaya - - - 700

Jumlah 3.377.512

3.428.430 3.541.430 3.692.560

1) Angka kumulatif sejak Repelita I2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

II/25

TABEL II - 6KEADAAN HASIL PENANAMAN HUTAN RAKYAT,1988/89 - 1991/92(ha)

Repelita V

Daerah Tingkat I /Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1) 1991/92 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 300 1.600 3002. Sumatera Utara 400 400 5.000 3.8003. Sumatera Barat 200 120 1.935 1.0004. R i a u - 215 2.255 1.8005. J a m b i - - 1.000 6006. Sumatera Selatan - - 1.120 1.2547. Bengkulu - - 1.151 2.6068. Lampung - 200 1.375 1.6759. Jawa Barat 701 1.000 8.987 11.037

10. Jawa Tengah 500 565 7.942 12.62111. Daerah Istimewa Yogyakarta - 300 2.268 3.10312. Jawa Timur 300 1.008 7.175 5.23813. Kalimantan Barat - 140 1.500 74014. Kalimantan Selatan - - 1.200 1.50015. Kalimantan Timur - - 388 60016. Kalimantan Tengah - - 363 -17. Sulawesi Utara 85 200 1.350 1.46018. Sulawesi Tengah - - 381 23519. Sulawesi Selatan - 600 4.800 9.82720. Sulawesi Tenggara 155 - 400 1.60021. Bali - 300 886 22422. Nusa Tenggara Barat 300 250 3.003 1.70023. Nusa Tenggara Timur 1.100 300 905 6.00024. Maluku - 20 16 25025. Timor Timur 60 - 300 6026. Irian Jaya - 200

Jumlah 3.801 5.918 57.300 69.430


II/26

TABEL II - 7

PEMBUATAN PETAK PERCONTOHAN/DEMPLOT PENGAWETAN TANAHDAN USAHA PERTANIAN MENETAP MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1991/92(unit)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1) 1991/92

2)

1. Daerah Istimewa Aceh 5 5 12 28

2. Sumatera Utara 6 11 31 28

3. Sumatera Barat 3 6 17 37

4. R i a u 3 20 18

S. J a m b i 3 2 6 11

6. Sumatera Selatan 4 4 23 20

7. Bengkulu - 6 15 23

8. Lampung 4 3 15 27

9. Jawa Barat 32 15 59 90

10. Jawa Tengah 24 21 60 128

11. Daerah Istimewa Yogyakarta 4 4 14 45

12. Jawa Timur 30 21 69 119

13. Kalimantan Barat 5 2 11 23

14. Kalimantan Selatan 7 4 30 72

15. Kalimantan Timur 9 10

16. Kalimantan Tengah 3

17. Sulawesi Utara 6 5 21 19

18. Sulawesi Tengah 2 3 10 16

19. Sulawesi Selatan 16 15 57 34

20. Sulawesi Tenggara 5 5 14 22

21. Bali 6 4 11 9

22. Nusa Tenggara Barat 8 6 26 4

23. Nusa Tenggara Timur 8 12 25

24. Maluku 1 1 2 3

2S. Timor Timur 10 1

526. Irian Jaya

Jumlah 171 154 557 817


II/27

TABEL II - 8PBMBUATAN DAM.PENGENDALI MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1991/92(buah)

Repelita VDaerah Tingkat I/

Propinsi 1988/89

1989/90 1990/91 1) 1991/92 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 1 92. Sumatera Utara 1 3 233. Sumatera Barat 1 3 384. R i a u 3 85. J a m b i 56. Sumatera Selatan 1 2 217. Bengkulu 128. Lampung 3 169. Jawa Barat 1 24 71

10. Jawa Tengah 4 6 30 11511. Daerah Istimewa

Yogyakarta1 4 16

12. Jawa Timur 35 8 83 32813. Kalimantan Barat14. Kalimantan Selatan 1 915. Kalimantan Timur 316. Kalimantan Tengah17. Sulawesi Utara 1 1 618. Sulawesi Tengah 7 2 4 619. Sulawesi Selatan 3 5 2120. Sulawesi Tenggara 1 1 1 721. Bali 1 1 1122. Nusa Tenggara Barat 1 1 6 923. Nusa Tenggara Timur 2 2 424. Maluku 1 1 2 625. Timor Timur 1 526. Irian Jaya

Jumlah 55 26 179 749


II/28


TABEL II - 10JUMLAH PETUGAS LAPANGAN PENGHIJAUAN (PLP) DAN PETUGAS

LAPANGAN RBOISASI (PLR) MENURUT DAERAH TINGKAT I,1988/89 - 1991/92

Repelita V

1988/89 1989/90 1990/91 1) 1991/92 2)

Daerah Tingkat I/Propinsi PLP PLRPLP PLR PLP PLR PLP PLR

1. Daerah Istimewa Aceh 34 21 34 21 33 21 64 202. Sumatera Utara 343 129 343 129 343 124 339 1173. Sumatera Barat 56 - 56 - 99 20 124 204. R i a u 102 20 102 20 54 88 -5. J a m b i 37 3 37 3 35 5 70 56. Sumatera Selatan 207 72 207 72 207 72 195 587. Bengkulu 50 14 50 14 41 14 105 248. Lampung 110 172 110 172 111 175 176 1699. Jawa Barat 630 630 726 - 923

10. Jawa Tengah 702 702 781 - -11. Daerah Istimewa

Yogyakarta128 7 128 7 120 8 140 8

12. Jawa Timur 708 708 718 87013. Kalimantan Barat 61 - 61 - 48 41 48 614. Kalimantan Selatan 74 59 74 59 58 83 2715. Kalimantan Timur 10 6 51 1016. Kalimantan Tengah 12 6 36 1617. Sulawesi Utara 148 61 148 61 134 59 184 5918. Sulawesi Tengah 74 74 74 74 74 74 121 6819. Sulawesi Selatan 563 212 563 212 553 219 638 22220. Sulawesi Tenggara 168 93 168 93 170 92 203 9121. Bali 116 5 116 5 114 5 144 622. Nusa Tenggara Barat 206 56 206 56 198 55 240 5323. Nusa Tenggara Timur 167 66 167 66 154 54 290 51.24. Maluku 23 10 23 10 25 10 57 1025. Timor Timur 7 2 7 2 7 4 32 4

26. Irian Jaya 16 4

Jumlah 4.714

1.076

4.714 1.076

4.825

1.064

6.238

1.048


II/30

c. Rehabilitasi Hutan Produksi

Upaya rehabilitasi hutan melalui kegiatan penanaman dan permudaan areal bekas tebangan ditujukan untuk meningkatkan mutu hutan dan mencegah rusaknya areal hutan bekas tebangan di areal hutan alam. Pada tahun 1991/92 kegiatan tersebut terus ditingkatkan untuk mengimbangi laju kerusakan hutan alam akibat pengusahaan hutan baik oleh masyarakat maupun oleh pengusaha HPH.

Pada tahun 1990/91 kegiatan penanaman dan permudaan areal bekas tebangan telah mencakup areal seluas 321.285 ha. Selan-jutnya dalam tahun 1991/92 upaya tersebut meningkat dan men-cakup areal seluas 360.013 ha yang tersebar di 18 propinsi. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah berhasil dilaksa-nakan upaya penanaman dan permudaan areal bekas tebangan seluas 1,1 juta ha.

d. Pengendalian Peladang Berpindah

Untuk mencegah meluasnya lahan kritis dan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan perladangan liar yang dilakukan secara berpindah-pindah, setiap tahun dilakukan berbagai upaya pengendalian peladang berpindah. Berbagai upaya yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara berbagai sektor yang terkait ini meliputi kegiatan-kegiatan transmigrasi lokal, pembangunan perkebunan inti rakyat, resetlement penduduk, resetlement desa, pencetakan sawah. baru, dan peremajaan, rehabilitasi serta perluasan tanaman ekspor.

Upaya pengendalian peladang berpindah yang dilakukan pada tahun 1990/91 mencakup sebanyak 34.309 KK. Selanjutnya pada tahun 1991/92 jumlah KK yang tercakup dalam upaya tersebut meningkat menjadi sebanyak 50.425 KK.

H. PINGEMBANGAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA


Pembangunan Meteorologi dan Geofisika dalam Repelita V diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Meteorologi dan Geofi-sika dalam bidang pengamatan/perekaman atmosfer dan bumi, me-ningkatkan informasi dan kemampuan dalam upaya mengendalikan

II/31

pencemaran laut serta menanggulangi bencana alam. Peningkatan kemampuan ini akan menunjang kegiatan-kegiatan dalam berbagai sektor pembangunan dengan berbagai aspeknya. Perhatian khusus juga diberikan pada informasi mengenai suhu bumi yang semakin tinggi. Sampai dengan tahun ke tiga Repelita V bidang meteo-rologi dan Geofisika juga telah membantu mempercepat proses keputusan mengenai RPP Penerbangan, RUU Pelayaran, RUU Budi daya Tanaman dan RUU Tata Ruang.

Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan selama ini meli-puti langkah-langkah untuk mengoptimasikan operasi stasiun meteorologi dasar, mengupayakan agar pengiriman dan pertukar-an data dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan tepat waktu, meningkatkan penyampaian produk jasa ke seluruh jajar-an Sistem Meteorologi dan Geofisika dan masyarakat, mening-katkan kemampuan pemantauan polusi udara sehubungan dengan perubahan iklim global, meningkatkan kalibrasi ketelitian alat, meningkatkan fungsi Pusat Informasi Gempa dan prakiraan cuaca tingkat nasional dan wilayah dan ikut serta dalam pro-gram internasional penelitian cuaca global dalam rangka peng-amatan TOGA (Tropical Ocean Global Atmosphere).


Dalam rangka meningkatkan penyediaan informasi tentang meteorologi dan geofisika untuk berbagai kepentingan pemba-ngunan maka upaya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Meteorologi dan Geofisika terus dilakukan. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah dibangun antara lain 94 pos pengamatan meteorologi pertanian khusus, 118 stasiun meteorologi, 335 pos pengamatan iklim, 5.038 stasiun pengamat hujan, dan 28 stasiun geofisika (Tabel II-11).

Pada tahun 1991/92 kegiatan operasional di 5 Balai Wila-yah Meteorologi dan Geofisika, 118 stasiun meteorologi, 16 stasiun klimatologi berkelas dan pos pengamatan klimato-logi, 28 stasiun Geofisika (termasuk jaringan pengamatan dan analisis gempa telemetri), semua terus ditingkatkan. Sejalan dengan itu, adanya penambahan bangunan dan rehabilitasi sta-siun pengamat memungkinkan ditingkatkannya jam operasi di berbagai stasiun sehingga tingkat ketelitian data, ketepatan ramalan dan kecepatan penyebaran data telah dapat meningkat. Produksi data pada tahun ketiga Repelita V meningkat 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai jumlah hampir 1,5 juta data (Tabel II-12).

II/32

TABEL II - 11

JUMLAH STASIUN METEOROLOGIKLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA YANG TELAH BERFUNGSI,

1988/89 - 1991/92 1)(unit)


II/33

Dalam rangka turut berperan serta dalam penelitian nasio-nal maupun internasional telah dilakukan kegiatan penelitian mengenai interaksi laut-atmosfer (TOGA) dan kegiatan memper-hatikan Atmosfer Dunia (World Atmosphere Watch) untuk meman-tau perubahan iklim global dan mengembangkan pusat Seismologi (Gempa) Asean.

II/35

· Web viewDengan demikian, pada dasarnya kegiatan pemetaan dasar telah selesai dilaksanakan dengan berbagai skala sesuai dengan urutan prioritas tingkat kebutuhannya. Pemetaan geologi

Documents