Warta Pustaka Mei 2014

RULLY CHAIRUL AZWAR, Ketua Fraksi Golkar MPR RI

2

Buku BERINGIN MEMBA-NGUN mengandung muatan logis yang dipaparkan secara realistisdari sudut pandang sejarah sebuah organisasi politik yang berawal dari organisasi fungsional. Prinsi fungsional itu yang membuatnya mampu

WARTAPUSTAKA PUSTAKAEdisi : BULAN MEI 2014 Publikasi Tentang Perpustakaan Khusus Legislatif di

Indonesia

1

DR.ABDURACHMAN Program Studi

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas -

Dalam surat yang dibacakan oleh anak Nicolas, Frans Albert Joku, di depan Menko Kesra dan para wartawan, Nicolas ingin menyampaikan sembilan saran dan pendapat dalam pernyataan sebagai masukan yang berkaitan dengan isu permasalahan di tanah Papua.

3

NICOLAS JOWEE 

Continued on page 2

2

RISALAH SIDANG BPUPKI Dan PPKI

Bagaimanapun wujud kehidupan kita

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, rangkaian

wacana para Pendiri Negara dan Badan Penyelidik

Usaha Pesiapan Kemerdekaan indonesia (BPUPKI) dan

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

antara tanggal 29 Mei sampai dengan 22 Agustus 1945

mempunyai arti yang sangat penting.

 Pendapat-pendapat yang diajukan dalam kedua

badan tersebut pada suatu sisi merupakan kristalisasi

dari berbagai aliran yang tumbuh dalam pergerakan

kemerdekaan nasional sejak awal abad ke 20, pada sisi

lain merupakan masukan bagi perumusan kesepakatan

pertama bangsa Indonesia mengenai masa depan yang

hendak dibangun. Seluruh itu bermanfaat bagi tafsiran

historis terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.

 Dari kedua badan itulah tempat perumusan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui

Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga

tertinggi negara, sejak tahun 1983 bangsa Indonesia

telah bersepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya

asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.  

  Kesepakan tadi mengharuskan kita untuk benar-

benar memahami nilai-nilai yang dikandung Dasar

Negara itu, baik latar belakang filsafat, politiknya

secara umum maupun wujud konstitusionalnya dalam

Undang-Undang dasar 1945.

Buku ini telah mencapai empat edisi. Edisi

keempat Risalah Sidang kedua badan tersebut

merupakan perluasan dan penyempurnaan dari

edisi-edisi terdahulu. Selain ditambahkannya

risalah pidato Ki Bagus Hadikusumo tanggal 31

Mei 1945 yang diserahkan kepada Sekretariat

Negara oleh putera almarhum, juga disempurnakan

bagian pengantar tim penyuntig serta catatan-

catatan kaki untuk keperluan pembaca yang

membutuhkannya

3

Kabar Pustaka

Pustakawan Senior dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, (PNRI), HT Samsul Bahri mengemukakan bahwa Perpustakaan MPR RI akan diikutsertakan di dalam kegiatan Pameran Perpustakaan pada bulan Juni 2014 mendatang di Jakarta.Pameran itu akan menampilkan koleksi-koleksi unggulan masing-masing Perpustakaan di lingkungan Kementerian, lembaga dan Instansi.Kegiatan tersebut bertujuan:

1. Mempromosikan kegiatan di seluruh unit kerja di Perpustakaan Nasional RI

2. Mempromosikan koleksi dan layanan Perpustakaan Nasional RI dan perpustakaan lainnya

3. Menjalin kerja sama dengan perpustakaan instansi lain dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta berpameran.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Bapak Yana Indrawan Perpustakaan Universitas Muhammadiah Jakarta dikirimkan sejumlah naskah pustaka akademik dalam bentuk skripsi. Diantara kiriman tersebut yang menarik adalah tulisan Andi Widiyanto dengan judul Peranan Mahkamah Konstitusi dalam proses Impeachment menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, M Djuned, menuliskan surat kepada Sekretaris Jenderal MPR RI mengantarkan koleksi rancangan undang-undang yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2013 lalu. Surat-surat tersebut tertanggal : 8 Maret 2014Adapun judul koleksi tersebut adalah Proses Pembahasan Rancangan tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Proses Pembahasan Rancangan tentang Kesehatan, dan Proses Pembahasan Rancangan tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraKoleksi-koleksi tersebut kini juga disimpan sebagai koleksi Perpustakaan MPR RI. Para pengunjung Perpustakaan MPR RI yang membutuhkan referensi aktual tentang hal

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI KIRIM SEJUMLAH BUKU

RANCANGAN UNDANG UNDANG

PUSTAKA AKADEMIK DARI UNIVERSITAS MUHAMADIAH JAKARTA

Sembilan isi pernyatan dalam surat permohonan kepada presiden itu di antaranya membentuk badan pengawas otonomi khusus dan meminta presiden untuk bertemu tokoh papua. "Kita siap bekerja dengan pemerintah menjadi mitra," katanya.

Nicolaas juga menjawab pertanyaan wartawan terkait sering terjadinya penembakan kepada karyawan PT Freeport di Papua. Nicolas mengaku menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut.

"Berita serupa itu tentu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa kasih jawaban lain selain menyesal," ujar pria yang kiniberusia 94 tahun ini.

Nicolas mengatakan, solusi untuk masalah itu adalah berusaha sedapat mungkin mendampingi dan selidiki seluk-beluk permasalahannya.

"Karena jika tidak ada sebab tidak akan terjadi penembakan itu. Itu perbuatan berlebihan yang tidak berprikemanusiaan," jelas Nicolas yang menggunakan tongkat dalam berjalan ini. (dikutip dari berbagai sumber)

Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Jouwe yang telah menetap lebih dari 40 tahun di Belanda kembali ke tanah kelahirannya di Papua. Nicolas siap berkerjasama dengan pemerintah untuk membangun kembali tanah Papua. Keberadaan Nicolas di Belanda selama 40 tahun karena ada perbedaan pandangan dengan pemerintah tentang Papua. Namun saat ini, telah menyadari bahwa yang diperjuangkan selama ini berbeda terutama pembangunan di papua. Perhatian pemerintah dan kondisi politik sudah berbeda terhadap Papua. Setelah melihat sendiri perkembangan tahap demi tahap, Nicolaas kembali ke Papua.

Dalam suatu kesempatan ketika bertemu Menko Kesra, Nicolas menyampaikan rencananya untuk mengirim surat kepada Presiden SBY terkait permohonan Nicolaas untuk Papua di masa yang akan datang. "Saya berencana menyampaikan pikiran pribadi kepada Presiden SBY dalam surat permohonan kepada presiden," kata Nicolas. Dalam surat yang dibacakan oleh anak Nicolas, Frans Albert Joku, di depan Menko Kesra dan para wartawan, Nicolas ingin menyampaikan sembilan saran dan pendapat dalam pernyataan sebagai masukan yang berkaitan dengan isu permasalahan di tanah Papua. Sembilan isi pernyatan dalam surat permohonan kepada presiden itu di antaranya membentuk badan pengawas otonomi khusus dan meminta presiden untuk bertemu tokoh papua. "Kita siap bekerja dengan pemerintah menjadi mitra," imbuhnya. Nicolaas juga menjawab pertanyaan wartawan terkait sering terjadinya penembakan kepada karyawan PT Freeport di Papua. Nicolas mengaku menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut. "Berita serupa itu tentu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa kasih jawaban lain selain menyesal," ujar pria berusia 85 tahun ini. Nicolas mengatakan, solusi untuk masalah itu adalah berusaha sedapat mungkin mendampingi dan selidiki seluk-beluk permasalahannya. "Karena jika tidak ada sebab tidak akan terjadi penembakan itu. Itu perbuatan berlebihan yang tidak berprikemanusiaan," jelas Nicolas yang menggunakan tongkat dalam berjalan ini.