Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Agustus 2012 Warta Buruh Migran | Edisi XVII | Agustus 2012 Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi Taiwan Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika Murdiana Tim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur Fitri Kontributor M. Zaim Wahid Tata Letak Wahyu Widayat N Ilustrator Irvan Muhammad Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:[email protected]Twitter: @infoburuhmigran Facebook: buruh migran Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan: Tim Redaksi Puasa dan lebaran di perantauan memiliki makna tersendiri bagi buruh migran. Kebersamaan antar sesama buruh migran cukup menggantikan kerinduan merayakan lebaran bersama keluarga. Pada edisi kali ini, beberapa Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Singapura, Hong Kong dan Taiwan, memotret suasana Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H yang mereka jalani. Lebaran Idul Fitri tahun ini juga melahirkan beberapa persoalan bagi BMI yang mudik ke tanah air. Ketakutan dan kekhawatiran melanda di kalangan BMI terkait kebijakan KTKLN. Kasus pencegahan keberangkatan BMI tanpa KTKLN di beberapa bandara di Indonesia, membuat banyak BMI takut untuk mudik. Edisi kali ini juga akan membahas fenomena pencegahan TKI tanpa KTKLN di bandara. Ada beberapa BMI telah mengalami pencegahan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal aksi-aksi pencegahan BMI tanpa KTKLN, baik dilakukan oleh pejabat Imigrasi, maskapai, atau petugas BNP2TKI di bandara adalah bertentangan dengan UU Keimigrasian. Syawalan 1433H, Momen Kebersamaan Pegiat ATKI Taiwan Minggu (19/08/2012) keluarga besar Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI Taiwan) menggelar acara Syawalan untuk merayakan hari Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H. Acara ini digelar di Taman 228, Taiwan dari pukul 13.00 hingga 17.00 waktu Taiwan. “Meskipun digelar dengan sederhana namun acara berjalan sangat meriah, dan kawan-kawan buruh migran menyabut dengan ramah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sekaligus sebagai upacara menyambut HUT RI ke-67, Kemerdekaan ialah hak segala bangsa Indonesia. Merdeka artinya bebas lepas dari belenggu penjajahan tidak terikat, berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain, semacam itulah semangat awal kemerdekaan,” tutur Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan. Atin Safitri dalam sambutannya juga menyampaikan kepada beberapa BMI yang hadir, walaupun hari Raya Idul Fitri tidak dirayakan bersama keluarga, segenap BMI harus tetap optimis bahwa yang dilakukannya sekarang adalah untuk kebaikan masa depan keluarga. Perayaan Idul Fitri di Taiwan diwarnai suasana rasa syukur, kebersamaan, dan saling-memaafkan satu sama lain. Acara juga diramaikan dengan pemotongan tumpeng dan pembacaan puisi oleh pegiat ATKI Taiwan. Kemudian acara disambung dengan pertanyaan berhadiah, makna-makna pertanyaan tersebut di ambil dari hak-hak dan kewajiban BMI yang dipandu oleh ketua ATKI Taiwan. Penutupan acara diakhiri dengan pembagian hadiah kepada pemenang dan do’a yang di bacakan oleh Alif (27) dari pegiat ATKI, dan foto-foto bersama. [ ] Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
Puasa dan lebaran di perantauan memiliki makna tersendiri bagi buruh migran. Kebersamaan antar sesama buruh migran cukup menggantikan kerinduan merayakan lebaran bersama keluarga. Pada edisi kali ini, beberapa Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Singapura, Hong Kong dan Taiwan, memotret suasana Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H yang mereka jalani. Lebaran Idul Fitri tahun ini juga melahirkan beberapa persoalan bagi BMI yang mudik ke tanah air. Ketakutan dan kekhawatiran melanda di kalangan BMI terkait kebijakan KTKLN. Kasus pencegahan keberangkatan BMI tanpa KTKLN di beberapa bandara di Indonesia, membuat banyak BMI takut untuk mudik. Edisi kali ini juga akan membahas fenomena pencegahan TKI tanpa KTKLN di bandara. Ada beberapa BMI telah mengalami pencegahan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal aksi-aksi pencegahan BMI tanpa KTKLN, baik dilakukan oleh pejabat Imigrasi, maskapai, atau petugas BNP2TKI di bandara adalah bertentangan dengan UU Keimigrasian.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Agustus 2012
Warta Buruh Migran| Edisi XVII | Agustus 2012
Klik www.buruhmigran.or.id
Salam Redaksi Taiwan
Penanggung JawabYossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika MurdianaTim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur FitriKontributorM. Zaim WahidTata LetakWahyu Widayat NIlustratorIrvan Muhammad
Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:[email protected] Twitter: @infoburuhmigranFacebook: buruh migranPortal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:
Tim Redaksi
Puasa dan lebaran di perantauan memiliki makna tersendiri bagi buruh migran. Kebersamaan antar sesama buruh migran cukup menggantikan kerinduan merayakan lebaran bersama keluarga. Pada edisi kali ini, beberapa Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Singapura, Hong Kong dan Taiwan, memotret suasana Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H yang mereka jalani.
Lebaran Idul Fitri tahun ini juga melahirkan beberapa persoalan bagi BMI yang mudik ke tanah air. Ketakutan dan kekhawatiran melanda di kalangan BMI terkait kebijakan KTKLN. Kasus pencegahan keberangkatan BMI tanpa KTKLN di beberapa bandara di Indonesia, membuat banyak BMI takut untuk mudik. Edisi kali ini juga akan membahas fenomena pencegahan TKI tanpa KTKLN di bandara. Ada beberapa BMI telah mengalami pencegahan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal aksi-aksi pencegahan BMI tanpa KTKLN, baik dilakukan oleh pejabat Imigrasi, maskapai, atau petugas BNP2TKI di bandara adalah bertentangan dengan UU Keimigrasian.
Minggu (19/08/2012) keluarga besar Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI Taiwan) menggelar acara Syawalan untuk merayakan hari Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H. Acara ini digelar di Taman 228, Taiwan dari pukul 13.00 hingga 17.00 waktu Taiwan.
“Meskipun digelar dengan sederhana namun acara berjalan sangat meriah, dan kawan-kawan buruh migran menyabut dengan ramah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sekaligus sebagai upacara menyambut HUT RI ke-67, Kemerdekaan ialah hak segala bangsa Indonesia. Merdeka artinya bebas lepas dari belenggu penjajahan tidak terikat, berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain, semacam itulah semangat awal kemerdekaan,” tutur Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan.
Atin Safitri dalam sambutannya juga menyampaikan kepada beberapa BMI yang hadir, walaupun hari Raya Idul Fitri tidak dirayakan bersama keluarga, segenap BMI harus tetap optimis bahwa yang dilakukannya sekarang adalah untuk kebaikan masa depan keluarga.
Perayaan Idul Fitri di Taiwan diwarnai suasana rasa syukur, kebersamaan, dan saling-memaafkan satu sama lain. Acara juga diramaikan dengan pemotongan tumpeng dan pembacaan puisi oleh pegiat ATKI Taiwan. Kemudian acara disambung dengan pertanyaan berhadiah, makna-makna pertanyaan tersebut di ambil dari hak-hak dan kewajiban BMI yang dipandu oleh ketua ATKI Taiwan. Penutupan acara diakhiri dengan pembagian hadiah kepada pemenang dan do’a yang di bacakan oleh Alif (27) dari pegiat ATKI, dan foto-foto bersama. [ ]
Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common
(CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau
keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama,
kecuali untuk kepentingan komersil.
Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Agustus 2012
02 | Sekilas Peristiwa
Lautan Jama'ah Ikuti Sholat
Idul Fitri di Hong Kong
Ribuan Buruh Migran Indonesia (BMI) yang ada di Hong Kong pada 19 Agustus 2012 melaksanakan Sholat Idul Fitri di lapangan Victoria Park. Hari raya yang jatuh pada hari Minggu dan bertepatan dengan hari liburnya BMI, menjadikan lapangan penuh sesak oleh lautan jama’ah yang mayoritas adalah BMI Hong Kong.
Sejak pukul 7 pagi, Jama’ah sudah berbondong-bondong memadati lapangan dan sholat baru dimulai pada pukul 9.15 waktu setempat dengan Imam sekaligus Khotib Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj (Ketua PBNU).
Seusai Sholat Idul Fitri, para BMI berkumpul membuat kelompok-kelompok untuk silaturahmi dan makan bersama. Banyak BMI yang sengaja memasak untuk lebaran dengan teman-teman sesama BMI. Tentu ini bisa menjadi obat rindu dengan suasana lebaran di kampung halaman.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) juga mengadakan open house untuk menyambut para BMI yang ingin bersilaturahmi.
Selain di Victoria Park Causeway Bay, Sholat Idul Fitri juga di laksanakan di daerah Shatin Park, Tsuen Wan, Yuen Long, dan masjid yang ada di Hong Kong. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Mohon Maaf Lahir Batin. [FN]
Hong Kong Banyumas
Lokakarya Perlindungan TKI di
Tingkat Desa
Selasa 7 Agustus 2012, Pusat Sumber Daya Buruh Migran
bekerja sama dengan Paguyuban Seruni Banyumas dan
Pegiat Gerakan Desa Membangun menggelar lokakarya
bertema “Membangun Mekanisme Perlindungan TKI di
Tingkat Desa”. Lokakarya akan diselenggarakan di Balai
Desa Pancasan, Banyumas.
Kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa desa di kawasan
Banyumas dan beberapa pegiat organisasi di kawasan
Banyumas dan Cilacap, seperti Desa Melung,
Karangnangka, Dermaji, Pancasan, Ajibarang Wetan,
Darmakradenan, Paguyuban Seruni, LAKPESDAM-NU
Cilacap, dan Blogger Banyumas
“Meski terlibat secara administratif, namun pemerintah
desa jarang dibicarakan dalam konteks migrasi aman.
Kepala Desa kerap hanya diposisikan penanggungjawab
administratif, padahal saat ada warganya yang menjadi
TKI sedang bermasalah atau menghadapi kasus, mereka
kerap dibuat pusing dan harus bertanggungjawab terkait
kondisi warganya yang menjadi TKI.” tutur Muhammad
Irsyadul Ibad, fasilitator dalam kegiatan tersebut.
Administrasi pedesaan yang tertata diharapkan turut
membantu mengurangi kerawanan calon TKI untuk
bermigrasi. Melalui administrasi dan data calon TKI yang
tertata sejak dari desa, setidaknya beberapa persoalan
seperti pemalsuan identitas dapat dicegah dari level
desa. [ ]
Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Agustus 2012
03 | Kajian
Tanpa KTKLN, TKI Mudik
Terancam Gagal Balik ke Luar
NegeriOleh: M. Zaim Wahid
Sebagai siklus tahunan, saat mudik lebaran Idul Fitri 1433 H ini diperkirakan Buruh Migran Indonesia (BMI) atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan mudik mencapai kisaran 100.000 orang. Tahun ini arus mudik TKI alias BMI dari luar negeri sudah terjadi sejak awal Ramadhan. Berbeda dengan situasi di tahun 2011, tahun ini arus mudik BMI diwarnai pelbagai ketakutan terkait kebijakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Tindakan melanggar hukum berupa pembatalan penerbangan BMI tanpa KTKLN telah terjadi di beberapa bandara di Indonesia.Kasus Triyawati (25) misalnya, karena tidak memiliki KTKLN, secara sepihak penerbangannya ke Singapura dibatalkan oleh petugas maskapai Air Asia di Bandara Soekarno Hatta Jakarta (18/06/2012). Pada kenyataannya pencegahan keberangkatan BMI tanpa KTKLN oleh maskapai penerbangan internasional ataupun oleh pihak Imigrasi, hanya didasarkan pada permintaan BNP2TKI / BP3TKI secara lisan ataupun melalui Surat Edaran dari Kepala BNP2TKI No:SE.04/KA/V/2011.Permintaan BNP2TKI / BP3TKI kepada pihak maskapai penerbangan seperti Air Asia dan pihak Imigrasi agar menolak keberangkatan setiap BMI atau TKI tanpa KTKLN hakikatnya adalah memperlakukan BMI tak obahnya sebagai pelaku tindak kejahatan seperti teroris, koruptor kakap, gembong narkotika, pengemplang pajak, perampok dll. Padahal, selaras ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian orang-orang yang dicegah pergi ke luar negeri adalah penjahat-penjahat kelas kakap yang dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman.
Lebih ironis lagi berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Kepala BNP2TKI bukanlah pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian junto Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU PPTKILN junto Pasal 2 huruf a, Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 5 tahun 2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tegasnya, maskapai penerbangan, Petugas BNP2TKI / BP3TKI, atau Pejabat Imigrasi bukanlah pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk mencegah atau membatalkan keberangkatan BMI tanpa KTKLN ke luar negeri.Secara hukum tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dan atau petugas BNP2TKI/BP3TKI semata-mata lantaran KTKLN sehingga BMI dirugikan dan kehilangan pekerjaaan di luar negeri adalah merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (onrechtmatige overheidsdaad) dan bahkan dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan (ambtsmisdrijven) melanggar ketentuan Pasal 421 KUHP.Fakta yang dialami Triyawati juga menunjukkan kebijakan KTKLN sarat dengan pelbagai bentuk pelanggaran hukum. Alih-alih mengikuti saran pihak Air Asia untuk mengurus KTKLN, petugas di konter BNP2TKI justru menawarkan jasa pembuatan KTKLN dengan biaya 2 hingga 3 juta rupiah. Sementara dalam prosedur resmi pembuatan KTKLN, BMI tidak dipungut biaya.
“Pada kenyataannya pencegahan keberangkatan BMI tanpa KTKLN oleh maskapai penerbangan internasional
ataupun oleh pihak Imigrasi, hanya didasarkan pada permintaan BNP2TKI /
BP3TKI”.
Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Agustus 2012
04 |Kajian
Sebagai sebuah kebijakan, KTKLN tidak henti-henti
mendapat kritik dan penolakan dari ratusan ribu BMI di
luar negeri, serikat dan paguyuban buruh migran, serta
pelbagai organisasi masyarakat di Indonesia. KTKLN
oleh banyak pakar perlindungan BMI dinilai tidak
memiliki fungsi mendasar bagi kebutuhan perlindungan
BMI. Jika KTKLN difungsikan untuk memproses asuransi,
bukankah BMI sudah memiliki kartu asuransi? Apabila
KTKLN dipaksakan sebagai kartu identitas, bukankah
BMI sudah memiliki paspor sebagai syarat dokumen ke
luar negeri ? Bahkan sebagai kelengkapan dokumen,
BMI juga memiliki kartu visa kerja yang justru diakui
dunia internasional.
Tukinah, Ketua Indonesian Family Network (IFN)
Singapura menyampaikan bahwa bagi banyak BMI di
Singapura, KTKLN tidak
berfungsi. Sebagai
identitas pekerja,
Pemerintah Singapura
hanya mengakui paspor
dan kartu ijin kerja
(work permit). .Tidak berbeda
dengan Singapura, di negara
penempatan BMI lain seperti Hong Kong, Taiwan, Korea
Selatan, Arab Saudi, dan Malaysia, KTKLN sama sekali
tidak memiliki fungsi.
Surat Edaran Kepala BNP2TKI terkait pencegahan
keberangkatan BMI tanpa KTKLN tidak memiliki
kekuatan hukum dan bertentangan dengan UU
Keimigrasian. Hal ini dibuktikan oleh Tukinah saat
keberangkatannya ke Singapura melalui Bandara Adi
Sucipto Yogyakarta akan dicegah Petugas Air Asia dan
Pejabat Imigrasi (5/8/12). Saat landasan hukum
pencegahan keberangkatan Tukinah dipertanyakan, Ida
Dwi Astuti, selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) bagian
Lintas Batas Imigrasi Bandara Adi Sucipto Yogyakarta
mengakui surat edaran Kepala BNP2TKI tidak memiliki
kekuatan hukum.
Kondisi ini membuat asumsi BNP2TKI tentang
perlindungan BMI melalui KTKLN semakin tidak
mendasar. Terlebih ketika KTKLN memunculkan
persoalan baru bagi BMI, dari pencegahan
keberangkatan, percaloan, pungutan liar, hingga
pemerasan.
Kasus Triyawati adalah fakta pelanggaran hukum dalam
kebijakan KTKLN. Selain tiket penerbangan Air Asia milik
Triyawati yang bernomor QZ 7790 dengan kode booking
AC359K telah hangus, Ia juga harus kehilangan
kesempatan kerja dengan gaji sebesar 3,4 juta rupiah per
bulan di Singapura. Kebijakan KTKLN membuat ribuan
BMI yang mudik lebaran, rentan mengalami beragam
tindak pemerasan dan penipuan saat akan kembali ke
luar negeri.
Saat ini Mustagfiroh Amin (27 thn), BMI anggota IFN
Singapura, sedang mudik dan akan balik pada tanggal 22
Agustus 2012 nanti. Hari Selasa, 7 Agustus 2012 lalu
ternyata permohonan KTKLN-nya yang ditujukan kepada
BP3TKI Semarang ditolak karena TIDAK PUNYA KONTRAK
KERJA yang telah dilegalisir oleh KBRI Singapura. Karena
itu Mustagfiroh beserta
ratusan ribu BM tanpa
KTKLN lainnya yang
sedang mudik
terancam gagal
balik lagi ke
negara penempatan
masing-masing semata-
mata lantaran KTKLN. Mengapa BNP2TKI / BP3TKI begitu
tega memperlakukan setiap BMI tanpa KTKLN layaknya
penjahat kelas kakap?
Pembatalan keberangkatan BMI tanpa KTKLN yang
dilakukan maskapai penerbangan, atau petugas
BNP2TKI / BP3KI, atau petugas Imigrasi adalah tindakan
melanggar hukum yang merugikan BMI, melanggar HAM
dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab,
keberangkatan setiap BMI ke luar negeri untuk bekerja
adalah merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh