WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 452 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas diperlukan pedoman mengenai jenis, nama dan jumlah kebutuhan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja; b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
22
Embed
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No 452 ttg Anjab DPDPK.pdf · Tata Usaha Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan No. Hasil Anjab No. Hasil Anjab No. Hasil Anjab
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 452 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas diperlukan pedoman mengenai jenis, nama dan jumlah kebutuhan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja;
b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Penyusunan Formasi;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA.
KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pajak
Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA : Hasil analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, serta sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai, syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan.
KETIGA : Hasil analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dievaluasi setiap tahun sebagai hasil analisis jabatan dan beban kerja tahun sebelumnya.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan : Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; 2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta; 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; 5. Kepala BKD Kota Yogyakarta; 6. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta; 7. Kepala DBGAD Kota Yogyakarta; 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
NOMOR 452 TAHUN 2016
A. PETA JABATAN
No. Hasil
Anjab
1 18 1 cpns
2 4 # harus ada diklatMengusulkan lewat Kanwil DIY
3 8 Mengirim
4 Pranata Komputer 1
5 Juru Sita 2
6 Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1
34 diharapkan ybs sudah diarahkan ke ketugasan sebagai fungsinya
Pranata Komputer 1 Penilai PBB akan segera dikirim diklat STAN/UGM
No.Hasil
Anjab
No.
Hasil
AnjabNo.
Hasil
AnjabNo.
Hasil
Anjab
1 2 1 6 # 1 1 # 1 88
2 9 2 2 2 10 2 5
3 10 3 Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 3 2 13
414 8 1 13 2 5
5 Administrasi Penerbit Izin 3 7 13
6 4 38 8,00 13 1 13
7 1
43 Penerbitan SKPP
#
No.
Hasil
AnjabNo.
Hasil
AnjabNo.
Hasil
Anjab
No. Hasil
Anjab
1 5
1 1 1 1 1 3
2 7
2 3 2 10 2 3
3 3 43 2 3 1
4 1 3 137
5 12 27 4
6 4 13 7 3
7 8 20
8 1 212
4134 266
2
No. Hasil
Anjab
No. Hasil
Anjab
3
1 6 1 1 1
2 3 2 Pengelola Data Pencairan Dana 6 7
3 Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah 3 Jumlah 7 7
4 14 7
5 37
6 6 35
7 5
8 1
9 2
43
No. Hasil
Anjab
Usulan 6212
1 2 23
2 16
3 2
4 3
5 5
6 1
29
240
960
600
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA
Penyusun Rencana Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Nama Jabatan
Jumlah
Analis Keuangan
Jumlah
KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN
Analis Perbendaharaan
Nama Jabatan
Analis Perencanaan Anggaran Analis Perbendaharaan Analis Akuntansi dan Persediaan
KEPALA BIDANG
PELAPORAN
KEPALA DINAS
Pranata Komputer
Verifikator Anggaran
Pemeriksa Pajak
Pengelola Perporasi
Jumlah
jumlah menunggu dr DPDPK
Juru Sita
Jumlah
Pengelola Administrasi Belanja
Pegawai
Operator Data Entry
Pengelola Sistem Jaringan
Analis Pajak
Nama Jabatan Nama Jabatan
Penyuluh Pajak
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN DANA
Nama Jabatan
Analis Penyediaan Dana/
Pengelola Data Pencairan Dana
Pemeriksa Pajak
Penilai PBB
Penyuluh Pajak
Pemeriksa Pajak
Penyuluh Pajak
Analis Pelaporan
Pengolah Data
Pengadministrasi Pelaporan
Administrasi Barang (pengelola benda
berharga)
Jumlah
Jumlah
Pengadministrasi Nota Perhitungan
Pajak/Retribusi Daerah
Pengelola Data Distribusi
Jumlah
Nama Jabatan
KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN KEBERATAN
Nama Jabatan
Analis Penagihan Pajak
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan
Pengolah Data Penagihan Pajak
Pengolah Data Penagihan dan
Pengembalian
Pengelola Penagihan & Pengawasan
Jumlah
KEPALA SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pengelola Sistem Jaringan
Jumlah
KEPALA SEKSI PENETAPAN
Pengelola Pendaftaran dan Pendataan
Pajak/Retribusi
Analisa dan Evaluasi Rencana
Kebutuhan Gaji PNS
Pengelola Data dan Dokumen
Perpajakan
Operator Data Entry
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BELANJA
NON GAJI
Jumlah
Pemeriksa Pajak
Penyuluh Pajak
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN ANGGARAN
Analis Pajak/ Retribusi
Operator Data EntryAnalis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan
Pengelola Data dan Informasi Perpajakan Pengelola Administrasi Belanja
Pegawai
KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN
KEPALA SEKSI PERENCANAAN ANGGARANKEPALA SEKSI PENGELOLAAN BELANJA
GAJI
KEPALA SEKSI AKUNTANSI
Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan
JABATAN FUNGSIONAL
Nama Jabatan
Pemeriksa pajak
Penyuluh Pajak sudah naik pangkat
Penilai PBB
Jumlah
KEPALA BIDANG
PAJAK DAERAH
KEPALA BIDANG
ANGGARANKEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
Usulan Analis Laporan Keuangan
Analis Pembiayaan?
Fungsinya BUD, Analisis pembiayaan tingkat kota
Pengelola Aset Daerah
Tata Usaha Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan