1 WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sehubungan belum diterbitkannya Pedoman Bentuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT pada wilayah Kota Pariaman; b. bahwa untuk meningkatkan penertiban administrasi penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kota Pariaman; c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinjsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
37
Embed
WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN … · 2016-12-31 · sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH,
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan sehubungan belum
diterbitkannya Pedoman Bentuk Kartu Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD), SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB DAN
SKPDKBT pada wilayah Kota Pariaman;
b. bahwa untuk meningkatkan penertiban administrasi
penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kota Pariaman;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan
huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinjsi Sumatera
Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Perpajakan (Lermbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun
2010 tentang Pajak Hiburan;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor
0810);
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pajak Restoran:
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun
2012tentang Pajak Hotel;
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pajak Parkir;
4
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pajak Reklame;
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun
2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame;
25. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman
Nomor 17 Tahun 2012;
26. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan;
27. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pajak Restoran;
28. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 36 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel ;
29. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 37 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Parkir;
30. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 38 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pajak Penerangan Jalan;
5
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota
Pariaman Tahun 2013 Nomor 48), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 1
berbunyi ;
(1) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15
(lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode
Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode
Administrasi Perpajakan.
(2) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh SKPD yang
berisikan NPWPD dan identitas lainnya
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 3
berbunyi:
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri usaha atau objek pajak
Pajak Daerah kepada Walikota yang kewenangannya dilimpahkan
kepada Pejabat yang ditunjuk.
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kepala SKPD.
(3) Pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum usahanya diselenggarakan.
(6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu NPWPD.
(7) Kapala SKPD menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib
Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(8) Penerbitan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi pendaftaran diterima
Kepala SKPD, sepanjang permohonan pendaftaran NPWPD diisi
secara lengkap.
(9) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, struktur NPWD
dan Kartu NPWPD tercantum pada Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(10) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan
identitas permanen WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah di kecualikan pemilikan NPWPD terhadap pajak insidentil.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 4
berbunyi:
(1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang
ditunjuk menetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
berdasarkan pajak yang terutang.
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kepala SKPD.
(3) SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
7
(4) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan:
a. SPTPD;
b. SKPDKB; dan/atau
c. SKPDKBT
(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran lampiran yang
diperlukan.
(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada Kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.
(7) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya
Pajak, Kepala SKPD dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak
yang terutang;
c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.
(8) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
8
(9) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan Pajak tersebut.
(10) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.
(11) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak
ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
(12) SKPD Atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak, Penyampaian SKPD
Atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan :
1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
4. dengan bukti pengiriman surat.
(13) Bentuk dan Tata Cara Pengisian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat 12 diatas, Tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Walikota ini.
9
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pariaman.
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 April 2016
WALIKOTA PARIAMAN
dto
MUKHLIS, R
Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 27 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,
dto
ARMEN
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 18.
10
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 18 TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH
BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN KARTU NPWPD
A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
Nomor Fomulir
FOMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI
Kepada Yth. ……………………………….. ……………………………….. Di
……………………….
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK; 2. Beri tanda √ pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 3. Setelah Fomulir Pendaftaran ini di isi, ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada DPPKA Kota
Pariaman cq. Bidang Pendapatan.
DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nama Lengkap
Kewarganegaraan
Alamat (photo copy surat ket. Domisili)
- Jalan/Nomor
- RT/RW
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan
- Kab/Kota
- Nomor Telp
- Nomor HP
- Kode POS
Tanda Bukti Diri (Foto Copy Dilampirkan)
- Nomor
- Tanggal
Kartu Keluarga (Foto Copy dilampirkan)
- Nomor
- Tanggal
Pekerjaan/Usaha
Data instansi/tempat pekerjaan/usaha
- Nama
- Alamat
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
…………………………………….
WNI WNA
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
KTP SIM PASPOR
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
Pegawai Negeri Pegawai Swasta
TNI/POLRI Swasta/Pemilik Usaha
…………………...
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
……………………….., …………………………20
……………………………….
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
11
Lembaran 2
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima Tanggal : ……………………………
……………………………..
Nip. …………………………
DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ( Bank …………..…….)
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pariaman,…………………………….20…..
An. Kepala SKPD Kepala Bidang
Ub Kepala Seksi ……………………….
………………………………………
……………………………
Nip. …………………………..
No. STPD : …………………………
NPWPD : …………………………………………………….
Nama : ………………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………..
Pariaman, …………………………20 …..
Yang Menerima
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
19
( …………………………… )
B. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD
1. Pajak Hotel
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat
3. Nama Objek/Usaha
4. Alamat
5. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Golongan Hotel
01 Bintang Lima
02 Bintang Empat
03 Bintang Tiga
04 Bintang Dua
05 Bintang Satu
06 Melati Tiga
07 Melati Dua
08 Melati Satu
09 Ekonomi
10 Lainnya……….
2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel
No Golongan Kamar Tarif (Rp.) Jumlah Kamar
3. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang :
a. Masa Pajak
b. Dasar Penggunaan (jumlah
pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA)
d. Pajak Terutang (bxc)
:
:
:
:
Tgl. ……………………………….. s/d tgl ………………………………..
Rp. ……………………………………...
……………… %
Rp. ………………………………………
4. Data Pendukung :
a. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)
b. Rekapitulasi Omzet
c. Rekapitulasi penggunaan bon/bill
d. …………………………………………..
e. …………………………………………..
*) coret yang tidak perlu
:
:
:
:
:
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
20
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ……………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
21
2. PAJAK RESTORAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat
3. Nama Objek/Usaha
4. Alamat
5. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
5. Golongan Hotel
01 Rumah Makan
02 Kafetaria
03 Kantin
04 Warung
05 Bar
06 Jasa Boga/Catering
07 ………………………..
6. Tarif dan kondisi restoran
No Jumlah Meja Jumlah Kursi
Jumlah Tamu
Perhari
Rata Omzet
(Per Hari)
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang :
a. Masa Pajak
b. Dasar Penggunaan (jumlah
pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA)
d. Pajak Terutang (bxc)
:
:
:
:
Tgl. ……………………………….. s/d tgl ………………………………..
Rp. ……………………………………...
……………… %
Rp. ………………………………………
8. Data Pendukung :
a. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)
b. Rekapitulasi Omzet
c. Rekapitulasi penggunaan bon/bill
d. …………………………………………..
e. …………………………………………..
*) coret yang tidak perlu
:
:
:
:
:
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Ada/tidak ada *)
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
22
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ……………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
23
3. Pajak Hiburan
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HIBURAN
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/Minggu
:
:
.……………………… Kali
………………………. Kali
(Kusus untuk pertunjukan Film, Kesenian dan sejenisnya, Pergelaran Musik dan Tari)
4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa
Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/Minggu
:
:
………………………. Kali
………………………. Kali
5. Jumlah meja/mesin/sejenisnya
(khusus bilyar, boling, permaianan ketangkasan dan sejenisnya)
: ………………………. Unit
6. Jumlah kamar/ruangan
(khusus Karaoke dan sejenisnya)
: ……………………….. Buah
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
24
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ……………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
25
4. Pajak Reklame
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK REKLAME
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat
3. Nama Objek/Usaha
4. Alamat
5. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Golongan Reklame
01
02
03
04
05
Bando
Neon Box,Billboard, Baliho.
Spanduk/Vertical Banner
Pengecatan Dinding
Bangur
Reklame Berjalan/Mobil
06
07
08
09
10
Stiker, selebaran
Reklame Udara
Film/slide
Reklame Peragam
Reklame Suara
2. Jenis dan Tarif Reklame
No Jenis Tarif (Rp) Jumlah
1 Bando
2 Neon Box, Billboard, Baliho
3 Spanduk/Vertical Banner
4 Pengecatan dinding bangunan
5 Reklame berjalan/mobil
6 Sticker/selebaran
7 Reklame udara
8 Film/Slide
9 Reklame Peragan
10 Reklame Suara
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
26
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ……………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
27
5. Pajak Penerangan Jalan
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
5. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
6. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
7. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
8. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. IDENTITAS WAJIB PAJAK
6. Nama Wajib Pajak
7. Alamat
8. Nama Objek/Usaha
9. Alamat
10. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Asal Tenaga Listrik
2. Golongan Tarif
3. Daya Listrik
4. Tarif listrik per KWH
:
:
:
:
1. PLN 2. Non PLN 3. Listrik yang dihasilkan sendiri
3. Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam
4. Non industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam
5. LIstrik yang dihasilkan sendiri
1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1200 Watt
6. 1600 Watt 3. 1900 Watt 6. >2200 Watt
Rp. ………………………………
7. Penggunaan listrik/taksiran penggunaan listrik
No Bulan Jumlah KWH Terpakai Jumlah Tarif
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
28
8. Jumlah pembayaran dan Pajak Terutang : a. Masa Pajak : tgl ………………………….. s/d tgl ……………………………………..
b. Dasar penggunaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp. …………………………………….
c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA) : ………………….. % d. Pajak Terutang(bxc) : Rp. …………………………………..
9. Data Pendukung :
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) b. Rekapitulasi Omzet
c. Rekapitulasi penggunaan Bon/Bill d. …………………………………………… e. …………………………………………… *) Coret yang tidak perlu
: :
: : :
Ada/tidak ada*) Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*) Ada/tidak ada*) Ada/tidak ada*)
B. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ……………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
29
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat
3. Nama Objek/Usaha
4. Alamat
5. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
No Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan
Volume/Tonase (M3/Ton)
Harga Pasar/ Nilai Standar (Rp.)
1
2
3
4
5
Keterangan :
01. Asbes
02. Batu tulis
03. Batu setengah permata
04. Batu kapur
05. Batu apung
06. Batu permata
07. Bentonit
08. Dolomit
09. Feldspar
10. Garam batu (halite)
11. Grafit
12. Granit/andesit
13. Gips
14. Kalsit
15. Kaolin
16. Leusit
17. Magnesit
18. Mika
19. Marmer
20. nitral
21. opsidien
22. oker
23. pasir dan kerikil
24. pasir kuarsa
25. perlit
26. phospat
27. talk
28. tanah serap (fullers earth)
29. tanah diatomes
30. tanah liat
31. tawas (alun)
32. tras
33. yarosif
34. zeolit
35. ii. basal;
36. trakkit dan
37. Mineral Bukan Logam dan
Batuan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Jumlah pembayaran dan Pajak Terutang :
a. Masa Pajak : tgl ………………………….. s/d tgl ……………………………………..
b. Dasar penggunaan (Jumlah
Pembayaran yang diterima) : Rp. …………………………………….
c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA) : ………………….. %
d. Pajak Terutang(bxc) : Rp. …………………………………..
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
30
3. Data Pendukung :
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
b. Rekapitulasi Omzet
c. Rekapitulasi penggunaan Bon/Bill
d. ……………………………………………
e. ……………………………………………
*) Coret yang tidak perlu
:
:
:
:
:
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
31
7. Pajak Parkir
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
5. Nama Wajib Pajak
6. Alamat
7. Nama Objek/Usaha
8. Alamat
9. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Obyek Pajak Parkir
No Jenis Kendaraan
Kapasitas Lahan
Parkir (buah)
Tarif
(Rp.)
Jumlah Kendaraan Parkir
Per Hari (Buah)
1 Mobil
2 Motor
3 Mobil Barang/Besar
2. Jumlah pembayaran dan Pajak Terutang :
a. Masa Pajak : tgl ………………………….. s/d tgl ……………………………………..
b. Dasar penggunaan (Jumlah
Pembayaran yang diterima) : Rp. ……………………………………
c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA) : ………………….. %
d. Pajak Terutang(bxc) : Rp. …………………………………..
3. Data Pendukung :
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
b. Rekapitulasi Omzet
c. Rekapitulasi penggunaan Bon/Bill
d. ……………………………………………
e. ……………………………………………
*) Coret yang tidak perlu
:
:
:
:
:
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
32
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.
Pariaman, ……………………….20
Wajib Pajak
(…………………………..)
Gunting disini
No. STPD : ……………………
TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama : ……………………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Pariaman, ……………………. 20
Yang menerima
(……………………)
Lembaran 2
33
8. PAJAK SARANG BURUNG WALET
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman
Telp (0751) 92100 – 93836
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL
Masa Pajak : ………………………………………………….
Tahun Pajak : …………………………………………………
Kepada Yth,
………………………………………………….
…………………………………………………
di
…………………………………………..
PERHATIAN:
1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;
2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;
4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat
3. Nama Objek/Usaha
4. Alamat
5. NPWPD
:
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Obyek Pajak Sarang Burung Walet
No Harga Pasaran Umum Volume Nilai Jual
1
2
3
4
5
2. Jumlah pembayaran dan Pajak Terutang :
a. Masa Pajak : tgl ………………………….. s/d tgl ……………………………………..
b. Dasar penggunaan (Jumlah
Pembayaran yang diterima) : Rp. ……………………………………
c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA) : ………………….. %
d. Pajak Terutang(bxc) : Rp. …………………………………..
6. Data Pendukung :
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
b. Rekapitulasi Omzet
c. Rekapitulasi penggunaan Bon/Bill
d. ……………………………………………
e. ……………………………………………
*) Coret yang tidak perlu
:
:
:
:
:
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Ada/tidak ada*)
Lembaran 1
S A B I D A U A K S A D A Y U N G
34
A. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan
apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah