AKUNTANSI BATUBARA DAN ASPEK PERPAJAKANNYA
AKUNTANSI BATUBARA DAN ASPEK PERPAJAKANNYAANGELIA B. NURWIHAPSARI 123140009DEWI SHANTY 123140022RANNIA 123140079TINU CHRISTANING 123140095KIKI WAHYUNI 123140110
AgendaLATAR BELAKANGPSAK TERKAITAKUNTANSI DAN ASPEK PERPAJAKAN PENYELIDIKAN UMUM DAN EKSPLORASIAKUNTANSI DAN ASPEK PERPAJAKAN STUDI DAN KONSTRUKSIAKUNTANSI DAN ASPEK PERPAJAKAN PRODUKSI AKUNTANSI DAN ASPEK PERPAJAKAN REKLAMASIPNBP PADA PERTAMBANGAN BATUBARACONTOH PERHITUNGAN PBBKESIMPULANLatar BelakangPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Mineral dan Batubara semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi penyumbang terbesar keseluruhan penerimaan PBB pada anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).Penatausahaan dan perhitungan PBB pertambangan mineral dan batubara mulai dilakukan pada tahun 2013. Walaupun begitu, pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan disinyalir masih belum benar maksudnya adalah jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke Negara belum sesuai keadaan yang sebenarnya (Kontan, 27 Februari 2012). Latar BelakangAgar penatausahaan dan perhitungan PBB Pertambangan Mineral Dan Batubara dilakukan dengan baik, dikeluarkanlah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara; Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-132/PJ//2013; dan Surat Edaran Jenderal Pajak nomor SE-64/PJ/2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-32/PJ/2012.
PSAK TerkaitTidak ada standar akuntansi khusus industri pertambangan umum atau industri batubaraPSAK 33 tahun 1994 mengenai Pertambangan Umum sudah diubah menjadi PSAK 33 tahun 2011 mengenai Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum.ISAK 29 mengenai Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Tambangan TerbukaPSAK 16 mengenai Aset TetapPSAK 19 mengenai Aset Tak BerwujudPSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya MineralGaris Besar Pertambangan MinerbaBerdasarkan UU I No. 4 tahun 2009 dalam pasal 1 angka 1: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi:penyelidikan umum;eksplorasi;studi kelayakan;konstruksi;penambangan;pengolahan dan pemurnian;pengangkutan dan penjualan; danreklamasi.Penyelidikan UmumPenyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
EksplorasiEksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
Perlakuan akuntansi untuk biaya penyelidikan umum dan eksplorasiBiaya yang timbul atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi wajib dibebankan pada periode berjalan, kecuali :Biaya perolehan untuk eksplorasi;Biaya kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;Biaya pengeboran eksplorasi;Biaya parit;Biaya pengambilan contoh; danBiaya aktivitas yang terkait dengan evaluasi teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya minerba.Perlakuan akuntansi untuk biaya penyelidikan umum dan eksplorasiKeenam jenis biaya tersebut dapat dimasukan kedalam pengukuran awal aset eksplorasi dan evaluasi PSAK 64 paragraf 8. Entitas dapat menerapkan salah satu model revaluasi yaitu PSAK 16 (2007): Aset Tetap atau PSAK 19 (revisi 2010): Aset Tak Berwujud Dengan syarat diterapkan secara KONSISTEN (PSAK 64 paragraf 11).
Aspek perpajakan pada tahap penyelidikan umum dan eksplorasiPPN dan PPh pasal 23/26: pajak ini dikenakan atas jasa peneliti/tenaga ahli dalam kegiatan berbagai penelitian dan pengujian oleh tenaga ahli geologi dan tenaga ahli terkait seperti geofisika dan geokimia untuk menentukan potensi mineral serta kandungan mineral dan batubara pada suatu daerah tertentu, serta pemetaan wilayah.Tarif PPN sebesar 10% atas jasa kena pajak dan tarif PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas jasa peneliti dengan subjek pajak adalah pelaksananya.PBB (dijelaskan pada bagian PBB slide 21)Studi Kelayakan dan KonstruksiStudi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.Perlakuan akuntansi atas biaya studi kelayakan dan konstruksiBiaya Akuntansi Atas Studi Kelayakan (Pengembangan) akan merujuk kepada PSAK 19: ASET Tak Berwujud.Berdasarkan PSAK 19, aset takberwujud yang timbul dari kegiatan Pengembangan, diakui jika memenuhi seluruh kriteria berikut:Kelayakan teknis penyelesaian Niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnyaKemampuan menggunakan atau menjualKemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depanTersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan, menggunakan atau menjualnyaKemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut
Perlakuan akuntansi atas biaya studi kelayakan dan konstruksiBiaya Konstruksi diatur dalam PSAK 16 mengenai Aset TetapBerdasarkan PSAK 16, pengakuan biaya perolehan atas aset konstruksi tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti, atau memperbaikinya.Aspek perpajakan pada tahap studi kelayakan dan konstruksiPPN dan PPh pasal 23/26: atas jasa peneliti/tenaga ahli yang memberikan informasi kelayakan ekonomis dan teknis pertambangan, proses analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Studi kelayakan memuat data dan keterangan mengenai usaha pertambangan dilakukan. oleh tenaga ahli. PPN dan PPh pasal 23: atas sewa alat-alat berat dalam proses konstruksi.PPh pasal 4 ayat 2: untuk jasa konstruksi dan persewaan tanah dan bangunan. Khusus untuk persewaan tanah atas lokasi stockpile batubara, apabila tanha tersebut disewakan tanpa memberikan jasa apapun maka selayaknya diperlakukan sebagai PPh pasal 4 ayat 2. Namun apabila pemilik stockpile juga memberikan jasa-jasa lain yang menunjang penyimpanan, loading dan uploading, stevedoring, bahkan portservice, maka selayaknya diperlakukan sebagai PPh pasal 23 jasa penunjang pertambangan.Dasar hukum pengenaan PBBPBB: areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 Pasal 1 Angka 8)Pengenaan PBB sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) diatur didalam :Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara,Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan PBB Mineral dan Batubara adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Objek Pajak Bumi dibagi menjadi 2 yaitu:Permukaan bumi yang meliputi tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore) dan/atau perairan lepas pantai (offshore),Tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi.Objek Pajak Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada areal onshore dan/atau offshore.
Pajak Bumi dan Bangunan Nilai Jual Obyek PajakSesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 8, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut : Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15.Pajak Bumi dan Bangunan Nilai Jual Obyek PajakDasar pengenaan dari PBB sektor pertambangan Minerba adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang merupakan penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan.NJOP bumi areal onshore atau areal offshore = Total luas areal x NJOP bumi per m2.NJOP tubuh bumi baik yang eksplorasi atau kegiatan operasi produksi = Luas Wilayah Kerja x NJOP bumi per m2.Pajak Bumi dan Bangungan areal belum produktif dan areal tidak produktifDasar hukum atas pengenaan PBB atas areal belum produktif dan areal tidak produktif adalah:Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ.6/1999 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.6/1999Pajak Bumi dan Bangungan areal belum produktif dan areal tidak produktifPengenaan PBB atas areal belum produktif dan areal tidak produktif (pada tahap Penyelidikan umum sampai eksplorasi ), disempurnakan dengan memperhitungkan tahapan kegiatan penambangan berikut:Penyelidikan umum: 5% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan NJOP; Eksplorasi pada tahun ke-1 s.d ke-5: masing-masing sebesar 20% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan NJOP; Eksplorasi untuk perpanjangan I dan II: 50% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan NJOP;Pembangunan Fasilitas Eksploitasi (konstruksi) sampai dengan produksi: luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan NJOP.Produksi: Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, PengangkutanProduksi adalah semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari Cadangan Terbukti ke permukaan Bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau dioleh lebih lanjut.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
Perlakuan Akuntansi dalam kegiatan ProduksiJenis Biaya dalam Kegiatan Produksi berdasarkan kegiatannya:Pengupasan tanah: biaya pengupasan tanah, biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah, biaya penimbunan tanah hasil pengupasan.Pengambilan bahan galian: biaya penggalian, pengerukan, peledakan, penimbunan bahan galian.Pencucian bahan galian: biaya pembersihan dan pemisahan bahan galian utama dari bahan lainnya, biaya pembentukan ukuran/besarnya bahan galian.Pengangkutan bahan galian: biaya mengangkut bahan galian tambang umum dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul.Perlakuan biaya pengupasan tanah (PSAK 33 revisi 2011)Entitas mengakui aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;Entitas dapat mengidentifikasi komponen bijih mineral yang aksesnya telah ditingkatkan; danBiaya yang terkait dengan kativitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.Perlakuan biaya pengupasan tanah (PSAK 33 revisi 2011)Pengukuran awal aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat sebesar biaya perolehan.Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan atau jumlah revaluasi dikurangi penyusutan atau amortisasi dan impairment.Aspek Perpajakan dalam kegiatan ProduksiPPN dan PPh pasal 23/26: atas jasa yang dilakukan oleh pihak lain seperti proses pembukaan lahan, pengeboran, penggalian, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan sampai dengan penjualan.PPh pasal 15: atas jasa barging pengangkutan batubara melalui jalan air.
Kegiatan ReklamasiKegiatan reklamasi yaitu proses rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Upaya ini dilakukan untuk menjadikan lahan pertambangan kembali layak digunakan.Biaya reklamasi dalam aktivitas produksi akan diakui sebagai beban, sedangkan biaya reklamasi dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset (beban tangguhan).Aspek perpajakan atas kegiatan reklamasi:PPN dan PPh pasal 23/26: atas jasa pihak ketiga untuk melakukan kegiatan pasca pertambangan/reklamasi (apabila dilakukan oleh pihak ketiga). PNBP Pada Pertambangan BatubaraUsaha Pertambangan sesuai dengan UU RI No. 4 Tahun 2009 pasal 35 dilaksanakan dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)Pada Pasal 128 dinyatakan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.Macam-macam PNBP pada pertambangan Batubara:Iuran TetapIuran ProduksiPenjualan Hasil Tambang=10% dari keuntungan bersihPNBP Pada Pertambangan BatubaraIuran tetap
Iuran ProduksiKewajiban Iuran Produksi=Penjualan x tarifTarif berdasarkan PP no 9 tahun 2012/KK/PKP2BNoIzinTarif dan Pengenaan1Penerimaan Iuran Tetap dari izin Usaha Pertambangan IUP dan IUPK eksplorasi Mineral Logam dan Batubara (Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan)USD 2/hektar/tahun2IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara (Konstruksi dan Penambangan)USD 4/hektar/tahun
3.Izin pertambangan Rakyat (IPR) USD 2/hektar/tahunPNBP Pada Pertambangan BatubaraPemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.Bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut: Pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen); Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).Contoh Perhitungan PBB pada Perusahaan Tambang BatubaraPT. Borneo Maju, sebuah perusahaan tambang batu bara di tanah Bambu, Kalimantan Selatan, tahun 2011 telah menyampaikan SPOP ke KPP Kota Bau dengan data-data sebagai berikut :Bumi1) Area produktif luanya 200 ha kelas A482) Area belum produktifArea General Survei luasnya 500 ha kelas 200Area eksplorasi tahun ke-4 luasnya 100 ha kelas A49Area eksplorasi perpanjangan 2 luasnya 150 ha kelas 198Area tidak produktif luasnya 100 ha kelas 200
Contoh Perhitungan PBB pada Perusahaan Tambang Batubara3) Area implasemenPabrik luasnya 20 ha kelas 182Gudang luasnya 2 ha kelas 182Kantor luasnya 1 ha kelas A39Perumahan luasnya 5 ha kelas A37
Contoh Perhitungan PBB pada Perusahaan Tambang BatubaraBangunan1) Pabrik luasnya 5.000 m2 kelas 0862) Gudang luasnya 5000 m2 kelas 0863) Kantor luasnya 2.000 m2 kelas 0844) Perumahan luasnya 10.000 m2 kelas 081Hasil bersih penjualan batu bara 2011 adalah Rp 1.000.000.000,00. Angka kapitalisasi 9,5.Hitunglah PBB terutang dengan NJOPTKP menggunakan Permen No. 67 tahun 2011!Jawaban Contoh Soal PBB Pertambangan BatubaraAreal Produktif 9.50 IDR 1,000,000,000 IDR 9,500,000,000 Areal General Survey 5,000,000.00 IDR 140 IDR 700,000,000 Areal Eksplorasi tahun ke 4 1,000,000.00 IDR 200 IDR 200,000,000 Areal Eksplorasi perpanjangan 2 1,500,000.00 IDR 200 IDR 300,000,000 Areal tidak produktif 1,000,000.00 IDR 140 IDR 140,000,000 Pabrik 200,000.00 IDR 1,200 IDR 240,000,000 Gudang 20,000.00 IDR 820 IDR 16,400,000 Kantor 10,000.00 IDR 5,000 IDR 50,000,000 Perumahan 50,000.00 IDR 10,000 IDR 500,000,000 NJOP Bumi IDR 11,646,400,000 1. Menghitung NJOP BumiJawaban Contoh Soal PBB Pertambangan Batubara2. Menghitung NJOP Bangunan
Pabrik 50,000.00 IDR 310,000 IDR 15,500,000,000 Gudang 5,000.00 IDR 310,000 IDR 1,550,000,000 Kantor 2,000.00 IDR 365,000 IDR 730,000,000 Perumahan 10,000.00 IDR 429,000 IDR 4,290,000,000 NJOP Bangunan IDR 22,070,000,000 Jawaban Contoh Soal PBB Pertambangan Batubara3. Menghitung PBB Terhutang
NJOP Bumi IDR 11,646,400,000 NJOP Bangunan IDR 22,070,000,000 NJOP Bumi dan Bangunan IDR 33,716,400,000 NJOPTKP IDR (24,000,000)NJOP IDR 33,692,400,000 NJKP40% IDR 33,692,400,000 IDR 13,476,960,000 PBB 0.50% IDR 13,476,960,000 IDR 67,384,800 KesimpulanAspek perpajakan atas tambang batubara:PPN dan PPh pasal 23/26 atas jasa peneliti/tenaga ahli dalam kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, sewa alat berat dalam kegiatan konstruksi, jasa yang dilakukan pihak lain pada proses pembukaan lahan, pengeboran, penggalian, pengolahan dan pemurnian, dan pengangkutan.PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan persewaan tanah dan bangunan.PPh pasal 15 untuk usaha barging pengangkutan batubara melalui jalan air. PBB atas areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya. PBB juga atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada areal onshore dan/atau offshore.
Terima kasih
