Menimbang WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 119TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di maksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkanasas-asas umum pemerintahan yang baik, makadiperlukan adanya suatu pengawasan sertapengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahandi maksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baikdan optimal, perlu menetapkan Keputusan Walikotatentang Program Kerja Pengawasan TahunanInspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020, yangditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negera Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun2017 tentang Pedoman Nomenklatur InspektoratDaerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019tentang Perencanaan Pengawasan PenyelenggaranPemerintahan Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (Lembaran DaerahBanjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2020tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat KotaBanjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun2020 Nomor 4);
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
MEMUTUSKAN
Menetapkan Program Kerja Pengawasan TahunanInspektorat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimanadimaksud diktum KESATU merupakan PedomanPelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah KotaBanjarmasin yang dilaksanakan oleh Inspektorat KotaBanjarmasin, dengan jadwal kegiatan pengawasan danobyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan Walikota ini.
Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksuddiktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubahberdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraanpemerintahan di Kota Banjarmasin serta berdasarkankewenangan yang ada.
Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal8 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal31 Desember 2020
Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapatkekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaikisebagaimana mestinya.
Ditetapkan di BanjarmasinPada Tanggal Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,
+-IBNU SINA
LAM PI RAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR '1$ TAHUN 2020TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
Wilayah Triwalan I Triwulan II Triwulan III Triwulan rV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember