WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …

-

-

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR •' i TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa sebagai tindaklanjut ditetapkannya PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasindan dalam rangka meningkatkan efektifitaspelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, perlumenjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsurorganisasi dalam bentuk uraian tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanWalikota Banjarmasin tentang uraian tugas DinasPerhubungan Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Mengingat 1.

2.

3.

4.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RebublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

^—^ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3547) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

\^ Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114), TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

vr\

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

O Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGASUNSUR-UNSUR DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota

Banjarmasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBanjarmasin.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan KotaBanjarmasin.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan KotaBanjarmasin.

8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalahSekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada DinasPerhubungan Kota Banjarmasin.

9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah.

^j

df vn\

^J

^>

S.uulu

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnyadisingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah KelompokPegawai ASN Dinas Perhubungan Kota Banjarmasinyang diberi hak dan wewenang secara penuh olehpejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannyamasing-masing.

12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana TeknisDinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

BAB II

URAIAN TUGAS

Bagian KesatuDinas

Pasal2

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanrumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalambidang manajemen dan pengendalian operasional jalan,lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan laut.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan kebijakan yangditetapkan oleh Walikota;

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan danpelayanan umum di bidang perhubungan;

c. merumuskan dan menetapkan program kerja bidangperhubungan;

d. merumuskan dan menetapkan kebijakanadministratif, membina, mengatur danmengoordinasikan penyusunan program danperencanaan dinas;

e. merumuskan dan menetapkan kebijakanoperasional, membina, mengatur, memfasilitasi danmengoordinasikan bidang sarana dan prasarana;

f. merumuskan dan menetapkan kebijakanoperasional, membina, mengatur, memfasilitasi danmengoordinasikan kegiatan bidang lalu lintas;

g. merumuskan dan menetapkan kebijakanoperasional, membina, mengatur memfasilitasi danmengoordinasikan kegiatan bidang angkutan;

J i/Hi

<J

h. merumuskan dan menetapkan kebijakanoperasional, membina, mengatur memfasilitasi danmengoordinasikan kegiatan bidang multimoda;

i. merumuskan dan menetapkan kebijakanoperasional, membina, mengatur memfasilitasi danmengoordinasikan kegiatan bidang keselamatan;

j. membina, mengawasi dan mengendalikan unitpelaksana teknis;

k. membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatankesekretariatan; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Sekretariat;

b. Bidang Sarana dan Prasarana;

c. Bidang Lalu Lintas;

d. Bidang Angkutan dan Multimoda;

e. Bidang Keselamatan.

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 3

v> (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)huruf a mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,membina, mengatur dan mengendalikan penyusunanprogram, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaanketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan sertaadministrasi kepegawaian.


a. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan penyusunan programdan rencana kegiatan dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan penyusunan rencanaanggaran, pengelolaan, penatausahaan danpenyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

s I/9J

^

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusansurat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan urusan rumah tanggadan perlengkapan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan pengelolaanadministrasi kepegawaian; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya;

(3) Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan program dan rencana,evaluasi serta penyusunan laporan dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program danrencana kegiatan dinas;

^w b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispenyusunan program dan rencana kegiatan ;

c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, danmenyajikan data kepegawaian, pendidikan danpelatihan ;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana stratejik;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana terintegrasi;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana kerja tahunan ;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasiprogram dan rencana kegiatan ;

j$ vft

4

(1)

h- £wXrgx?8as lain sesuai bidang *•-*»Pasal 5

Patl^ dimaksud dalampenyusunan ' JJS? ^mw* tugas pokokpenatausahaan ln anW«»> pengelolaan,pertanggungjawaban keuangan. PCnyUSUnan ^poran

S.ftfiffi~ ^aksud pada ayat (l)

penatausahaan kS5^. dan Pe^loIaan

C* SSa^^ kCIJaSama P^sunan rencanad. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen

anggaran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaananggaran dan penatausahaan keuangan ;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasirealisasi anggaran ;

g. menyiapkan bahan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Walikota /Laporan

^J Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunandan Lima Tahunan, serta menyusun laporanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjapenyusunan program, evaluasi, pelaporan danpengelolaan keuangan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya;

(2)

(1)

l.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyaitugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dankearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan sertamenyelenggarakan administrasi kepegawaian.

\M


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tanggadan perlengkapan, serta pengelolaan administrasikepegawaian

b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan suratmenyurat dan ekspedisi;

c. mengelola penyimpanan, pengamanan,pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan danpenjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;

d. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;

e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor,penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan

^j keamanan dan kebersihan lingkungan kantor sertamengatur perpakiran;

f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBUsesuai kebutuhan;

g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan,pemeliharaan, distribusi, inventarisasi danpenghapusan barang-barang inventaris ;

h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dankeprotokolan ;

i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;

W

j?

j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakanevaluasi evektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;

k. menyiapkan bahan dan memproses mutasikepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasikepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentianpegawai;

1. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputipembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat,peningkatan kesejahteraan, pendidikan danpelatihan, pemberian penghargaan dan sanksikepegawaian ;

m menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif,mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, sertamengolah data dan menyajikan mformasikepegawaian;

n. menyiapkan bahan evaluasi kinerja jnvidualkepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kodeetik kepegawaian;

L^f

o. menyiapkan bahan, menerima, memproses danmengelola layanan pengaduan ;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjapengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

Bagian KetigaBidang Sarana dan Prasarana

Pasal 7

(1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokokmelaksanakan koordinasi, pembinaaan, pengaturan,

^j pengendalian dan evaluasi sarana dan prasaranaangkutan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan,prosedur, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi danpelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutanjalan, sungai, danau dan penyeberangan.


a. merumuskan program kerja dan rencana kegiatanbidang sarana dan prasarana angkutan;

b. menyusun program, mengkordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan penetapan rencana umumbidang sarana dan prasarana angkutan;

c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,O mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pengelolaan sarana dan kelaikan kendaraan;

d menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasipengelolaan sarana dan kelaikan kapal;

e menyusun program, mengkoordinasikan, membina" mengatur* mengendalikan dan mengevaluasi layanan

dan pengelolaan prasarana angkutan;

f menyusun program, mengkoordinasikan, membina,' ESSE Mengendalikan dan «"*^

pengelolaan sarana dan prasarana angkutan,

merumuskan kebijakan di bidang;W^teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan,sungai, danau dan penyeberangan;

fr

w>

<J

h. memberikan bimbingan teknis di bidangpengembangan teknologi dan rekayasa saranaangkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang saranadan prasarana angkutan jalan, sungai, danau danpenyeberangan;

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

(3) Unsur unsur Bidang Pengelolaan dan Layanan InformasiPublik terdiri dari:

a. Seksi Sarana dan Kelaikan Kendaraan;

b. Seksi Sarana dan Kelaikan Kapal; dan

c. Seksi Prasarana.

Pasal 8

(1) Seksi Sarana dan Kelaikan Kendaraan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyaitugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan,pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur dankriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi danpelaporan di bidang teknologi sarana angkutan jalan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengelolaan sarana dan kelaikan kendaraan;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan^-^ pengendalian pengelolaan sarana dan kelaikan

kendaraan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknisinventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan analisadata potensi sarana dan kelaikan kendaraan;

d. melaksanakan inventarisasi, mengumpulkan,mengolah, menganalisis dan menyajikan data saranadan kelaikan kendaraan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapengelolaan sarana dan kelaikan kendaraan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana umum jaringan pengelolaansarana dan kelaikan kendaraan;

m

g. melaksanakan kerjasama penyusunan rencanapengembangan pengelolaan sarana dan kelaikankendaraan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoringdan evaluasi realisasi pengelolaan sarana dankelaikan kendaraan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

Pasal 9

(1) Seksi Sarana dan Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaankebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberianbimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan di bidangsarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

^^^ (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengelolaan sarana dan kelaikan kapal;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan danpengendalian pengelolaan pengelolaan sarana dankelaikan kapal;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknisinventarisasi, pengumpulan, pengolahan ,evaluasiserta pelaporan di bidang sarana angkutan sungai,danau dan penyeberangan;

ud. melaksanakan inventarisasi, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis dan menyajikan data saranadan kelaikan kapal;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapengelolaan sarana dan kelaikan kapal*,

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana umum jaringan pengelolaansarana dan kelaikan kapal;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan rencanapengembangan pengelolaan sarana dan kelaikankapal;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoringdan evaluasi realisasi pengelolaan sarana dankelaikan kapal; dan


i/*jj

Pasal 10

(1) Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunanprosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, sertaevaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasidarat.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengelolaan prasarana transportasi darat;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan danpengendalian prasarana transportasi darat;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknisii inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan analisa

data potensi prasarana transportasi darat;

d. melaksanakan inventarisasi, mengumpulkan,mengolah, menganalisis dan menyajikan dataprasarana transportasi darat;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapengelolaan prasarana transportasi darat;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana umum jaringan pengelolaanprasarana transportasi darat;

^

g. melaksanakan kerjasama penyusunan rencanapengembangan pengelolaan prasarana transportasidarat;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoringdan evaluasi realisasi pengelolaan prasaranatransportasi darat; dan


Bagian KeempatBidang Lalu Lintas

Pasal 11

(1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunanprosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, sungai,danau dan penyeberangan.

lAl

<J

^J


a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan penetapan rencana umumbidang lalu lintas;

b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasipengelolaan manajemen lalu lintas;

c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasipengelolaan rekayasa lalu lintas;

d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi analisadampak lalu lintas;

e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasikelengkapan lalu lintas jalan;

f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasikelengkapan lalu lintas sungai;

g. menyusun prosedur dan kriteria pemberianbimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidanglalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

h. menyusun program, mengkoordinasikan,mengevaluasi layanan lalu lintas jalan, sungai,danau dan penyeberangan; dan


(3) Bidang Lalu Lintas terdiri dari:

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas; dan

c. Seksi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungai.

Pasal 12

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyaitugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan,pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan kriteria,pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Ki

<J

(2) Uraian tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalahsebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapenyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintasserta penyediaan prasarana lalu lintas jalan ;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lalu lintaspada jaringan atau ruas-ruas jalan kota ;

c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan danpengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintasserta penyediaan prasarana lalu lintas jalan ;

d. menghimpun, mengolah, menganalisa danmenyajikan data perkembangan tehnik sarana danpelayanan prasarana lalu lintas jalan ;

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana usulanpenetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasidan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan ;

g. menyiapkan bahan, melaksanakan survey dananalisis kebutuhan sarana dan fasilitas pengendalidan pengaman pemakai jalan serta fasilitaspendukung di jalan kota;

h. menyiapkan bahan dan menentukan lokasipemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali danpengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung dijalan kota;

i > i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan^-^ rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanpemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalanprovinsi;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasanganrambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sertafasilitas pendukung di jalan kota;

k. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasipenyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintasdi jalan kota ; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

\M

Pasal 13

(1) Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyaitugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan,pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan kriteria, pemberianbimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidanganalisis dampak lalu lintas.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencanainventarisasi, analisis dan evaluasi analisa dampaklalu lintas;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan danpengawasan inventarisasi analisa dampak lalu lintas;

\^j c. menyiapkan bahan, melaksanakan survey dananalisa dampak lalu lintas ;

d. menghimpun, mengolah, menganalisa danmenyajikan data dampak lalu lintas ;

e. menyiapkan bahan dan menyusun dampak lalulintas di jalan kota;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan,pengendalian dan evaluasi dampak lalu lintas jalan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamadengan instansi terkait, pencegahan danpenanggulangan dampak lalu lintas di jalan kota ;

j y h. melaksanakan inventarisasi, penelitian, analisa^-^ dampak lalu lintas di jalan kota ;

i. menyiapkan bahan, mengkaji dan mengevaluasidampak lalu lintas jalan ; dan


Pasal 14

(1) Seksi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf cmempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapanperumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunanprosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis sertaevaluasi dan pelaporan di bidang teknis, serta monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang kelengkapan jalan dansungai.

vn

^J

o


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapemantauan, pengendalian dan bimbingan teknispengelolaan kelengkapan lalu lintas jalan dansungai;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan danpengawasan kelengkapan lalu lintas jalan dansungai;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapengelolaan kelengkapan lalu lintas jalan dansungai;

d. menyiapkan bahan, melaksanakan survey dananalisa pengelolaan kelengkapan lalu lintas jalan dansungai;

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengendalian operasional pengelolaan kelengkapanlalu lintas jalan dan sungai;

f. meyiapkan perumusan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberianbimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan dibidang teknis kelengkapan lalu lintas jalan dansungai;

g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaankelengkapan lalu lintas jalan dan sungai;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasandan pengendalian pengelolaan kelengkapan lalulintas jalan dan sungai; dan


Bagian KelimaBidang Angkutan dan Multimoda

Pasal 15

(1) Bidang Angkutan dan Multimoda sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas pokokmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan prosedur dan kriteria, pemberian bimbinganteknis dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutandarat dan angkutan multimoda.

(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:

v%

^J

a.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikanpenetapanrencanaumumbidangangkutandanmultimoda;

b.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasipengelolaanangkutandarat;

c.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasipengelolaanangkutanmultimoda;

d.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasipengawasanangkutanjalan;

e.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasilayananangkutansungai;

f.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasipengelolaanangkutandanau;

g.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasipengelolaanpenyeberangan;

h.menyusunprogram,mengkoordinasikan,membina,mengatur,mengendalikandanmengevaluasipelayananangkutandanmultimoda;dan

i.melaksanakantugaslainsesuaibidangtugasdankewenangannya.

,j(3)BidangAngkutandanMultimodaterdiridari:

a.SeksiAngkutanMultimoda;

b.SeksiAngkutanJalan;dan

c.SeksiAngkutanSungai,DanaudanPenyeberangan.

Pasal16

(1)SeksiAngkutanMultimodasebagaimanadimaksuddalamPasal15ayat(3)hurufamempunyaitugaspokokpenyiapanperumusan,pelaksanaankebijakan,penyusunanprosedur,dankriteria,pemberianbimbinganteknissertaevaluasidanpelaporandibidangangkutanmultimoda.

(2)Uraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahsebagaiberikut:

Hi

<J

<J

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalangkutan multimoda;

b. menghimpun, mengolah, menganalisa danmenyajikan data jaringan trayek, penyedia jasa danpenyediaan sarana angkutan multimoda;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalangkutan multimoda;

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapenetapan kebutuhan sarana angkutan multimoda;

e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkanpenetapan kebutuhan sarana angkutan multimodadi wilayah kota;

f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasionalangkutan multimoda;

g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinusaha angkutan multimoda;

h. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izintrayek angkutan multimoda dalam kota;

i. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinoperasi angkutan orang dalam trayek;

j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanbimbingan teknis penyelenggaraan angkutanmultimoda; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

Pasal 17

(1) Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaankebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberianbimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidangangkutan orang dan barang di jalan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalangkutan jalan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisa danmenyajikan data jaringan trayek, penyedia jasa danpenyediaan sarana angkutan jalan;

i^rl

w

<J

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalangkutan jalan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapenetapan kebutuhan sarana angkutan jalan;

e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkanpenetapan kebutuhan sarana angkutan jalan diwilayah kota;

f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasionalangkutan jalan;

g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinusaha angkutan jalan;

h. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izintrayek angkutan jalan dalam kota;

i. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinoperasi angkutan orang dalam trayek;

j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanbimbingan teknis penyelenggaraan angkutan jalan;dan


Pasal 18

(1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf cmempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapanperumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunanprosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis sertaevaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang danbarang di sungai danau dan penyeberangan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalangkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

b. menghimpun, mengolah, menganalisa danmenyajikan data jaringan trayek, penyedia jasa danpenyediaan sarana angkutan sungai, danau danpenyeberangan ;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalangkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

i/ft

<J

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapenetapan kebutuhan sarana angkutan sungai,danau dan penyeberangan ;

e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkanpenetapan kebutuhan sarana angkutan sungai,danau dan penyeberangan di wilayah kota;

f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasionalangkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinusaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

h. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izintrayek angkutan sungai, danau dan penyeberangandalam kota;

i. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinoperasi angkutan sungai, danau dan penyeberangandalam trayek;

j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanbimbingan teknis penyelenggaraan angkutan sungai,danau dan penyeberangan ; dan


Bagian KeenamBidang Keselamatan

Pasal 19

^-^ (1) Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunanprosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis danserta evaluasi dan pelaporan di bidang bina keselamatantransportasi darat.


a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan penetapan rencana umumbidang keselamatan;

b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasipengawasan lalu lintas angkutan jalan;

c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

v%

pengawasan lalu lintas angkutan sungai, danau danpenyeberangan;

d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasipenyuluhan keselamatan ;

e. menyiapkan perumusan kebijakan di bidangmanajemen keselamatan dan penanganankeselamatan;

f. mengendalikan keselamatan angkutan umum orangdan barang, angkutan sungai, danau danpenyeberangan, pengendalian operasionaltransportasi darat;

g. menyusun prosedur, dan kriteria di bidangmanajemen keselamatan, penanganan keselamatan,promosi keselamatan, pengendalian keselamatan

/ ; angkutan umum orang dan barang, angkutan^"^ sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian

operasional transportasi darat;

h. menyusun dan mengevaluasi manajemenkeselamatan, penanganan keselamatan, promosikeselamatan, pengendalian keselamatan angkutanumum orang dan barang, angkutan sungai, danaudan penyeberangan, pengendalian operasionaltransportasi darat; dan


(3) Bidang Keselamatan terdiri dari :

^-^ a. Seksi Pengawasan LLAJ ;b. Seksi Pengawasan LLASDP; dan

c. Seksi Penyuluhan Keselamatan.

Pasal 20

(1) Seksi Pengawasan LLAJ sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaankebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberianbimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengawasan lalu lintas jalan.


i/ft

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalpengawasan lalu lintas angkutan jalan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisa danmenyajikan data jaringan trayek, penyedia jasa danpenyediaan sarana pengawasan lalu lintas angkutanjalan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalpengawasan lalu lintas angkutan jalan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencanapenetapan kebutuhan sarana pengawasan lalulintas angkutan jalan ;

e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkanpenetapan kebutuhan sarana pengawasan lalu

i j lintas angkutan jalan di wilayah kota;

f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasionalpengawasan lalu lintas angkutan jalan;

g. menyiapkan bahan dan memberikan pengawasanlalu lintas angkutan jalan;

h. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan izinoperasi pengawasan lalu lintas angkutan jalan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanbimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan lalulintas angkutan jalan; dan

\j


Pasal 21

(1) Seksi Pengawasan LLASDP sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaankebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberianbimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengawasan lalu lintas angkutan sungai danau danpenyeberangan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalpengawasan lalu lintas angkutan sungai, danau danpenyeberangan ;

{/%

b. mengatur, mengendalikan pengadaan sarana danprasarana angkutan sungai, danau danpenyeberangan;

c. mengkoordinasikan, membina, mengatur,mengendalikan dan mengevaluasi pengembanganpembangunan pelabuhan/ dermaga sungai, danaudan penyeberangan ;

d. mengendalikan dan mengevaluasi kelaikan saranaangkutan sungai, danau dan penyeberangan;

e. membina, mengatur, mengendalikan danmengevaluasi pelayanan perizinan kapal angkutansungai, danau dan penyeberangan ;

f. mengkoordinasikan, membina, mengatur,mengendalikan dan mengevaluasi ketertiban dan

^ kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau dani . penyeberangan;

g. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikandata jaringan trayek, penyedia jasa dan penyediaansarana pengawasan lalu lintas angkutan sungai,danau dan penyeberangan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengendalian, pemantauan dan evaluasi operasionalpengawasan lalu lintas angkutan sungai, danau danpenyeberangan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penetapankebutuhan sarana pengawasan lalu lintas angkutansungai, danau dan penyeberangan ;

j. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasional

k' £SSX^lain sesuai bidang **»danBAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

tugas Dinas PerhubLSn Sf^ ^-unsur uraianKota Banja^asin^^?^^»<°™*<**

o

v*\

_

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota inisepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal - ; ---• >er 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, £

!/% IBWU SINA

Diundangkan di Banjarmasinpada tanggal 30 Dc

^SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 117

4fV"(\

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …

Documents