Wahyu Warastuti - digilib.uns.ac.id/Analisis-penerimaan... · depan. Selain itu, penelitian ini juga menghitung perbedaan penerimaan PAD antara sebelum dan pada saat Otonomi Daerah

Analisis penerimaan pendapatan asli daerah (pad) kabupaten karanganyar

sebelum dan

Pada era otonomi daerah

Skipsi Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Wahyu Warastuti

NIM F 0102072

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2006

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGANYAR SEBELUM DAN

PADA ERA OTONOMI DAERAH

WAHYU WARASTUTI F0102072

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar, yaitu dengan membandingkan penerimaan PAD sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah (mengambil data dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun 2000) dan pada era pelaksanaan Otonomi Daerah (data tahun 2001 sampai dengan tahun 2005). Data yang dibutuhkan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Pendapatan dan Sekretaris Daerah Bagian Anggaran. Hipotesis penelitian ini antara lain mengukur efisiensi, efektivitas, elastisitas PAD dan matrik potensi PAD. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi PAD terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dalam keuangan daerah Kabupaten Karanganyar dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD, serta menganalisis prospek penerimaan PAD lima tahun ke depan. Selain itu, penelitian ini juga menghitung perbedaan penerimaan PAD antara sebelum dan pada saat Otonomi Daerah dilaksanakan.

Penelitian ini merupakan survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan data-data yang telah diolah dan dikumpulkan oleh suatu instansi pemerintah tertentu, dari tahun anggaran 1995/1996 sampai tahun 2005 dan data dari sumber-sumber lain yang terkait yang relevan. Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan beberapa rasio seperti rasio efisiensi, efektivitas, elastisitas, matrik potensi PAD dan rasio kontibusi PAD terhadap penerimaan APBD.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kinerja PAD Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari berbagai rasio yang diuji. PAD Kabupaten Karanganyar baik sebelum Otonomi Daerah maupun pada era Otonomi Daerah sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien, elastisitas PAD terhadap PDRBnya pun bersifat elastis. Namun kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar masih kecil, sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. Pertumbuhan PAD selama tahun penelitian yaitu dari tahun anggaran 1996/1997-2005 menunjukkan pertumbuhan yang positif, serta prospek penerimaan PAD 5 tahun kedepan juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun ternyata belum mampu meningkatkan potensi penerimaan PAD, walaupun penerimaan PAD terus mengalami peningkatan setiap tahun namun ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari besarnya Dana Perimbangan yang terdapat dalam APBD Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan PAD harus terus dilakukan dengan berbagai cara baik intensifikasi maupun ektensifikasi. Kata Kunci: efisiensi, efektivitas, elastisitas, matrik potensi dan kontribusi.

MOTTO

Hidup tidak selalunya indah.. Langit tak selalu cerah...

....Setitis derita melanda, segunung karuniaNYA....

(Saujana) Berusahalah untuk menemukan hikmah dari setiap musibah...

Yakinlah,, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai

kesanggupannya. (Q.S Al Baqoroh:286)

Dan Ketahuilah,,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyiroh:6)

In tansurullaaha yanshurkum wayutsabbit aqdaamakum.. (Q.S Muhammad:7)

PERSEMBAHAN

Sang Maha SegalaNya..

“Yaa Muqollabil qulub, tsabita qulubina ‘ala diinik”

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

Ibu & Bapak tercinta

Atas cinta-kasih yang tiada pernah usang & tergantikan

Keluargaku tercinta dan terindu nun jauh di Banjarbaru:

Mas Wahyu, Mba’ Yuli, Mas Dany

Naurah Asilatin Najla’ & Thoriq Muhammad Aziz chayank

Betapa mahalnya harga sbuah kebersamaan

Kalian adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur hanyalah untuk Dzat Yang Maha Sempurna Allah Azza

Wa Jalla’ yang atas izinNya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. Otonomi Daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, walaupun sudah

berjalan 5 tahun, namun penulis masih tertarik mengambil tema tentang Otonomi

Daerah sehingga menulis skripsi yang berjudul ANALISIS PENERIMAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SEBELUM

DAN SAAT ERA OTONOMI DAERAH.

Tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan

kekurangan penulis dalam mengembangkan topik yang penulis teliti. Semoga

skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengadakan penelitian

serupa. Saran dan kritik sangat penulis harapkan. Dan penulis mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan

skripsi ini:

1. Dra. Salamah Wahyuni, SU selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UNS yang memberi bekal berharga bagi

kami, ilmu yang sangat bermanfaat.

3. Dra. Nunung Sri Mulyani selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran,

ketulusan dan pengorbanannya. Terima Kasih banyak.

4. Bapak-Ibu karyawan-karyawati FE UNS, atas pelayanan yang tulus.

5. Bapak Widodo,SE dan seluruh jajaran pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten

Karanganyar, maturnuwun sanget.

6. Bapak Jayus dan seluruh jajaran pegawai Sekretaris Daerah Bagian Keuangan/

Anggaran Kabupaten Karanganyar. Maaf dah sering ngrepotin, Terima Kasih.

7. Seluruh jajaran pegawai BPS Kabupaten Karanganyar.

8. Keluarga Besar trah Eyang Wiryo Pawiro dan trah Eyang Marto Saeran.

Matur nuwun donga pangestunipun.

9. Keluarga Besar BPPI FE UNS. Jazakumullah Khoiron Katsiron. Ditunggu

Reuni Akbarnya,, Pengurus BPPI smua,, Teruskan perjuangan ini!

10. Keluarga besar KEI FE UNS. Pengurus maupun Sahabat KEI,, Jadilah

Mujahid/mujahidah Ekonomi Islam sejati.

11. Keluarga Besar EP FE UNS . Be Better!! EP Gitu loch..

12. Pak Doddy, Pak Asep, Pak Tri, Pak Riyanto, Mas Yahya, Mas Yuli, 2 Mas

Eko, Mas Moko, Mas Endro, Mba Yati, Mba Anik, Mba Hesti, Mba Fera,

Mba Chandra dan seluruh staf BTN KCS Solo, Terima kasih atas pengalaman

yang berharga. Semoga Sukses! Mas Yuli yang paling sabar, Smoga snantiasa

diberi kemudahan, moga cepet dikasih momongan;) Mas Yahya,, jangan

sering2 stress ya..Enjoy aja!! Ntar cepet tua lho..

Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan

satu per satu. Terima kasih.

Surakarta, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN......................................... iv

KATA PENGANTAR................................................................................. v

DAFTAR ISI............................................................................................... vii

DAFTAR TABEL....................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................... xiii

Bab

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah............................................................... 1

B. Perumusan Masalah..................................................................... 14

C. Tujuan Penelitian......................................................................... 15

D. Manfaat Penelitian....................................................................... 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori............................................................................ 17

1. Pembangunan Ekonomi........................................................ 17

2. Otonomi Daerah dan Tujuannya.......................................... 19

3. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah............... 27

4. Pemerintahan Daerah........................................................... 28

5. Pendapatan Daerah dan Aspek-aspeknya............................. 33

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah........................... 46

B. Hasil Penelitian Sebelumnya....................................................... 51

C. Kerangka Teoritis........................................................................ 53

D. Hipotesis Penelitian................................................................... . 57

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian......................................................... 58

B. Jenis dan Sumber Data.............................................................. 58

C. Definisi Operasional Variabel................................................... 59

D. Teknik dan Model Analisis Data............................................... 61

1. Analisis Deskriptif.............................................................. 61

2. Analisis Kuantitatif............................................................. 61

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.......................................... 74

1. Keadaan Geografis............................................................... 74

2. Keadaaan Penduduk............................................................. 75

3. Pertumbuhan Ekonomi......................................................... 76

4. Produk Domestik Regional Bruto........................................ 77

5. Pendapatan Per Kapita......................................................... 80

B. Hasil Analisis............................................................................. 81

1. Analisis Deskriptif................................................................ 81

1. Pendapatan Asli Daerah................................................. 81

2. Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah.................... 84

2. Analisis Kuantitatif............................................................... 87

a. Hipotesis 1...................................................................... 87

1) Efisiensi PAD........................................................... 87

2) Efektivitas PAD....................................................... 89

3) Elastisitas PAD........................................................ 91

4) Matrik Potensi PAD................................................. 94

b. Hipotesis 2: Kontribusi PAD terhadap APBD............... 98

c. Hipotesis 3..................................................................... 100

1) Pertumbuhan PAD................................................... 100

2) Prospek dan Pertumbuhan PAD.............................. 102

d. Hipotesis 4: Uji Beda Dua Means................................. 103

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan................................................................................ 105

B. Saran.......................................................................................... 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Matrik Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ................................ 66 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut Jenis

Kelamin dan Kecamatan Tahun 2004 ............................................ 75 Tabel 4.2 Luas Wilayah, Distribusi, Kepadatan dan Pertumbuhan

dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004........................................................................................ 76

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1996/1997-2000 dalam persen. ............................................................................................... 76

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Sebelum Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 dalam persen ........... 77 Tabel 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 1993 Kabupaten Karanganyar Tahun 1996/1997-2004 ................................................................................ 77

Tabel 4.6 Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan

PDRB di Kabupaten Karanganyar Sebelum Otda Tahun 1996/1997-2000 (dalam persen)........................................................ 78

Tabel 4.7 Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan

PDRB di Kabupaten Karanganyar Saat Otda Tahun 2001-2005 (dalam persen) .......................................................................... 79

Tabel 4.8 Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten

Karanganyar Tahun 1996/1997-2004................................................ 80 Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Karanganyar Tahun 1996/1997-2005 ............................. 82 Tabel 4.10 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar

Sebelum Otda (1996/1997-2000) dan Pada Saat Otda (2001-2005) ....................................................................................... 83

Tabel 4.11 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten

Karanganyar Sebelum Otda (1996/1997-2000) dan Pada Saat Otda (2001-2005) ...................................................................... 84

Tabel 4.12 Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah

Kabupaten Karanganyar Sebelum Otda ............................................ 85 Tabel 4.13 Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah

Kabupaten Karanganyar Saat Otda ................................................... 86 Tabel 4.14 Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Saat Otda (Tahun 1996/1997-2005)................................................................... 88

Tabel 4.15 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Tabel 4.16 Rata-Rata Efektivitas PAD Kabupaten Karanganyar

Sebelum dan Pada Saat Pelaksanaan Otda (1996/1997-2005).................................................................................................. 91

Tabel 4.17 Elastisitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Tabel 4.18 Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Saat Otda (Tahun 1996/1997-2005) .................................................. 99

Tabel 4.19 Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Saat Otda (Tahun 1996/1997-2005)................................................................. 101

Tabel 4.20 Perhitungan Trend PAD Kabupaten Karanganyar Sebelum

dan Pada Saat Pelaksanaan Otda (1996/1997-2005)....................... 102 Tabel 4.21 Prospek Penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar 5 Tahun

Mendatang....................................................................................... 103 Tabel 5.1 Tabel Kesimpulan Analisis Penerimaan PAD Kabupaten

Karanganyar Sebelum Otonomi Daerah (1996/1997-2000) dan Pada Era Otonomi Daerah (2001-2005).......................... 105

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran..................................................... 56 Gambar 3.1 Kurva Distribusi Normal Efisiensi........................................... 62 Gambar 3.2 Kurva Distribusi Normal Efektivitas....................................... 63 Gambar 3.3 Kurva Distribusi Normal Elastisitas........................................ 65 Gambar 3.4 Kurva Distribusi Normal Kontribusi....................................... 68 Gambar 3.5 Kurva Distribusi Normal Pertumbuhan................................... 70 Gambar 3.6 Kurva Distribusi Normal ........................................................ 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 1996/1997. Lampiran 2 Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah




Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2000. Lampiran 6 Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah




Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2004 Lampiran 10 Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2005. Lampiran 11 Matrik Potensi Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah. Lampiran 12 Matrik Potensi Pajak Daerah Saat Era Otonomi Daerah. Lampiran 13 Matrik Potensi Retribusi Daerah Sebelum Otonomi

Daerah. Lampiran 14 Matrik Potensi Retribusi Daerah Saat Era Otonomi

Daerah.

Lampiran 15 Surat Ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak bisa lepas dari pembangunan

yang dilaksanakan di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sejak

Kemerdekaan Republik Indonesia merdeka sampai dengan keruntuhan Orde

Baru, pembangunan yang dilaksanakan atas dasar Otonomi Daerah belum

terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini karena pelaksanaan pemerintahan

yang terpusat, sehingga kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri belum

dimiliki oleh pemerintah daerah. Padahal sejak tahun 1974 telah ada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,

dimana didalamnya mengatur tentang pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan konsepnya, penerapan desentralisasi pada masa lalu

menitikberatkan pada peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. Sehingga

pemerintah daerah cenderung memegang ketaatan penuh terhadap instruksi

pemerintah pusat daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Hal tersebut terjadi karena tujuan pelaksanaan otonomi daerah pada masa itu

adalah untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi nesional untuk

memantapkan stabilitas dan pembangunan nasional.

Di Era Reformasi, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang

mandiri maka Pemerintah Pusat mengambil kebijakan desentralisasi atau yang

biasa dikenal dengan Otonomi Daerah. Untuk mendukung legalitas kebijakan

Otonomi Daerah pemerintah menetapkan 2 (dua) Undang-Undang, yaitu

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Momentum reformasi adalah saat yang tepat bagi

realisasi Otonomi Daerah, dan merupakan kesempatan menentukan pilihan

yang tepat mengenai bentuk pemerintahan di daerah serta mengupayakan

pengembangan potensi sumber daya daerah agar dapat terangkat dalam era

globalisasi.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi Otonomi

Daerah dijabarkan dalam Penjelasan Umum UU No. 22/1999 dan UU No.

25/1999:

Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya. Dari kedua Undang-Undang tersebut diatur tentang titik berat Otonomi

Daerah yaitu terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,

dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah dan Kota yang lebih

langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga diharapkan aspirasi

masyarakat di Daerah atau Kota dapat tersampaikan dan terpenuhi.

Penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah atau Kota

dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan

Daerah atau Kota yang bersangkutan. Dengan demikian, isi Otonomi itu

berbeda antara daerah/kota yang satu dengan lainnya.

Selain titik berat diatas, otonomi juga memberikan dampak yang besar

terhadap peran pemerintah daerah. Karena dengan otonomi maka pemerintah

daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri

dalam otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi

luas adalah keleluasaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang

mencakup kewenangan semua bidang luar negeri, pertahanan, keamanan,

peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang

akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu keleluasaan otonomi

mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang hidup dan berkembang di

daerah. Sedang otonomi yang bertanggungjawab maksudnya ialah berupa

perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002) kebijakan pemberian otonomi daerah dan

desentralisasi merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat dalam

mengatasi permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa kemiskinan,

pemerataan distribusi pendapatan yang tidak merata, dan masalah peningkatan

kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain hal itu, otonomi daerah dan

desentralisasi juga ditujukan dalam rangka menyongsong era globalisasi

ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Dengan ditetapkan kedua undang-undang diatas, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun

daerahnya masing-masing. Selain itu, Otonomi Daerah merupakan sebuah

peluang dan tantangan baru bagi pemerintah kabupaten/kota untuk

membangun daerahnya secara optimal setelah peran pemerintah pusat mulai

berkurang. Masyarakat diharapkan juga lebih aspiratif dalam memberikan

kontribusinya dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pemerintah harus mempunyai kesiapan untuk melaksanakan kedua

undang-undang tersebut. Otonomi Daerah merupakan jalan terbaik dalam

rangka mendorong pembangunan daerah menggantikan konsep pembangunan

terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya

pembangunan daerah dan membesarnya ketimpangan antar daerah. Otonomi

Daerah berarti adanya keleluasaan dan wewenang bagi daerah untuk

mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi dan keleluasaan

untuk menyusun daftar prioritas pembangunan disisi lainnya, yang mana hal

itu akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, tujuan dari Otonomi Daerah diarahkan

untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan

terpadu. Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1999, penyelenggaraan

pemerintahan oleh daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan efektifitas

dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.

Salah satu pertimbangan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

1999 yang menyangkut masalah penyelenggaraan Otonomi daerah, yaitu

perlunya penekanan pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, serta

penggalian potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah adalah suatu sistem

pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah secara

proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi,

kondisi dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan kewajiban dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk

pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dengan demikian, peran Pemerintah Pusat masih diperlukan dalam

kerangka pengawasan jalannya Otonomi Daerah di daerah. Hanya saja bentuk

campur tangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah jauh berkurang

karena kewenangan keuangan dan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan

Pemerintah Daerah.

Sebagaimana penjelasan dalam kedua Undang-Undang diatas maka

pelaksanaan Otonomi Daerah ditandai dengan adanya desentralisasi

kewenangan (power sharing) dan desentralisasi keuangan (fiscal

decentralization) yang dilaksanakan secara penuh sejak 1 Januari 2001.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dapat diwujudkan dengan adanya pemberian

kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab kepada Pemerintah

Daerah secara proporsional yang dilengkapi dengan berbagai petunjuk

mengenai peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta

aspek Perimbangan antara Pusat dan Daerah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan Otonomi

Daerah, kedua undang-undang tersebut disempurnakan dan diganti dengan

undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Derah (PAD) sebagai

barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat Otonomi

Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya

meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar

dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat

yang menjadi subyek PAD.

Otonomi Daerah menuntut adanya hubungan harmonis antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Davey (1982) dalam Sri Kaniyati

(2001) dikatakan terjalin hubungan antara keduanya apabila:

a. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat

pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan

penggunaannya.

b. Pemerintah Daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup, sehingga

dapat menjalankan tugas atau fungsi dengan baik (penyediaan dana untuk

menutup kebutuhan rutin dan pembangunan).

c. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan yang

lain.

d. Pemerintah Daerah dalam mengusahakan pendapatan melalui Pajak dan

Retribusi Daerah sesuai dengan pembagian yang adil terhadap

keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.

Implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah akan dapat berhasil jika

memperhatikan 5 (lima ) kondisi strategis berikut: (i) Self Regulatoring

Power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah demi

kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) Self Modifying Power, berupa

kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara

nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif ke arah

kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) Creating Local Political

Support, dalam arti penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai

legitimasi kuat dari masyarakatnya baik dari Kepala Daerah eksukutif maupun

DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (iv) Managing Financial

Resource, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola

secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas

pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta (v) Developing

Brain Power, dalam arti membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan

selalu bertumpu pada kapabilitas penyelesaian masalah (Rasyid dan Paragoan

dalam Mulyanto, 2003:3).

Selain kondisi strategis diatas, keberhasilan Otonomi Daerah menurut

Yosef Riwukaho (1998: 129) ditentukan oleh 4 (empat) faktor berikut: (i)

faktor sumber daya manusia sebagai subyek penggerak; (ii) faktor keuangan

yang merupakan indikasi “derajat kemandirian suatu pemerintah daerah”

untuk mengatur, membiayai dan rumah tangganya sendiri; (iii) faktor

peralatan yang merupakan sarana pendukung ; serta (iv) faktor organisasi dan

manajemen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan

Otonomi Daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi dalam Erlita Dewi (2003)

sebagai berikut : faktor-faktor tersebut adalah : kemampuan struktural

organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong

partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara faktor-

faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor penting untuk mengukur

tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan

demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan

bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan

pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan

sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, hal ini

sejalan dengan pendapat Pamudji yang menyatakan bahwa pemerintahan

daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa

biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, faktor

keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Mardiasmo (2002), dalam upaya pemberdayaan pemerintahan

daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan

publik/masyarakat.

2. Misi pengelolaan keuangan daerah harus jelas.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran instansi yang

terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan

pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar,

transparansi dan akuntabilitas.

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan pihak-pihak yang terkait.

6. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan seperti bentuk dan struktur

anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan.

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan

akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja

anggaran dan transparansi anggaran kepada publik.

9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,

peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

Dengan beberapa tuntutan diatas, pemerintah daerah memegang peran

penting dalam pelaksanaan desentralisasi yang merupakan strategi baru.

Dengan desentralisasi tersebut diharapkan akan mampu menghasilkan

pemerintah daerah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif

secara berkisinambungan.

Sebagai wujud dari implementasi Otonomi Daerah yang lain adalah

penerapan desentralisasi fiskal yang menimbulkan permasalahan dalam

pembagian keuangan antara pusat dan daerah (Machfud Sidik, 2000). Hal ini

berarti pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang menjadi sumber utama

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai berkurang dan yang

menjadi sumber utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ideal

adalah apabila setiap tingkat pemerintah dapat independen di bidang keuangan

untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Adapun

kewenangan yang dimiliki daerah otonom antara lain (Mulyanto, 2003):

a. Kewenangan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertanggungjawab untuk memelihara kelestarian

lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan di wilayah laut, meliputi: (i) Eksplorasi; (ii) Pengaturan

kepentingan administratif; (iii) Pengaturan tata ruang; (iv) Penegakan

hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang

dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan (v) Bantuan

penegakan keamanan dan kedaulatan Negara. Kewenangan daerah

kabupaten dan kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut

daerah propinsi.

c. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan

kota, sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 22/1999, meliputi 10

bidang yaitu: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,

pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal,

lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Terkait dengan

masalah kewenangan ini, Pasal 84 UU No. 22/1999 juga telah

menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD (Badan Usaha Milik

Daerah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses

pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Perubahan yang luas dan mendasar merupakan implementasi

pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian,

akan terjadi perbedaan dalam tata keuangan daerah. Hal ini memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada tiap-tiap Pemerintah Daerah untuk

menggali sumber-sumber penerimaan daerah agar dapat membiayai

pembangunan secara adil dan proporsional. Keberhasilan tiap daerah akan

ditentukan oleh manajemen masing-masing Pemerintah Daerah dalam

mengatur keuangan daerahnya.

Reformasi keuangan daerah ini juga terkait dengan perubahan sumber-

sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-

sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah

tersebut adalah: (1) Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana

perimbangan keuangan; (2) Perubahan prinsip pengelolaan anggaran

keuangan daerah; (3) Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman daerah

dan defisit spending; (4) Perubahan strategi pembiayaan.

Penerimaan Pemerintah Daerah dapat diketahui secara rinci dari

keadaan keuangan daerah. Karakteristik umum keuangan daerah sebagai

berikut (Harrord R. Alderfer , 1964 dalam Dhinaryati, 2003):

1. Sangat minimnya porsi pendapatan derah yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan umum di daerah.

2. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi

Pemerintah Pusat.

3. Kontribusi Pajak Daerah dan komponen PAD lainnya terhadap

penerimaan daerah total sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah

telah dijadikan Pajak Pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

4. Terdapat kontrol yang luas oleh Pemerintah Pusat terhadap keuangan

daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan

sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi

masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber

penerimaan daerah agar tidak mengalami defisit keuangan.

Hal inilah yang melatarbelakangi upaya Pemerintah Daerah untuk terus

menggali potensi daerah yang ada terutama dengan menggenjot penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebagai salah satu aspek penting bagi suatu daerah dalam mengatur rumah

tangganya sendiri. Permasalahan yang biasa muncul terletak pada asumsi dan

pemahaman yang salah yaitu pelaksanaan otonomi daerah identik dengan

upaya peningkatan PAD melalui peningkatan tarif-tarif, khususnya untuk pos

pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila konsep ini tertanam di benak

masyarakat maka asumsi yang ada di masyarakat bahwa hakikat pelaksanaan

otonomi daaerah sebagai upaya peningkatan PAD dengan menggali potensi

daerah yang berarti akan membebankan tarif-tarif itu pada masyarakat.

Penggalian potensi PAD tanpa harus menambah beban masyarakat menjadi

prioritas utama bagi pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu partisipasi

aktif masyarakat diharapkan akan mampu mewujudkan upaya peningkatan

PAD.

Selanjutnya, penelitian ini akan meninjau penerimaan PAD dengan

melakukan penilaian terhadap efisiensi,efektivitas, elastisitas, matrik potensi

dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Karanganyar yang sudah

melaksanakan Otonomi Daerah sejak UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999

ditetapkan. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di

Kabupatan Karanganyar penulis memilih waktu sebelum dan pada era

Otonomi Daerah dilaksanakan agar dapat diketahui dengan jelas perbandingan

antara kedua era tersebut. Selain itu, akan di analisis prospek penerimaan

PAD selama lima tahun ke depan untuk mengetahui perkembangan dan

pertumbuhan PAD lima tahun mendatang.

Untuk pemilihan lokasi penelitian yaitu Kabupaten Karanganyar, karena

Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan

dari kawasan pembangunan SUBOSUKAWONOSRATEN yang mempunyai

pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang cukup baik. Selain itu, Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang

bisa dijangkau oleh peneliti bila dibanding daerah lainnya baik dari segi dana,

waktu, tenaga dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji

ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN KARANGANYAR SEBELUM DAN PADA ERA

OTONOMI DAERAH.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian diatas, maka terdapat berbagai permasalahan

yang ada, namun permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi penerimaan PAD dalam pelaksanaan Otonomi

Daerah jika dikaitkan dengan Efisiensi, Efektivitas, Elastisitas dan Matrik

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar

sebelum dan pada era Otonomi Daerah dan pengujiannya secara statistik?

2. Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Karanganyar sebelum dan pada era Otonomi Daerah serta pengujian

secara statistik?

3. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Karanganyar sebelum dan era Otonomi Daerah dengan analisis

pertumbuhan dan uji secara statisitik serta bagaimana prospek

pertumbuhan penerimaan PAD 5 tahun mendatang?

4. Bagaimanakah perbandingan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

antara sebelum dan pada era Otonomi Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang diteliti, maka

tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

menghitung efisiensi, efektivitas, dan elastisitas PAD Kabupaten

Karanganyar sebelum dan pada era Otonomi Daerah.

2. Untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten


3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Karanganyar baik pada masa sebelum dan pada era Otonomi

Daerah serta prospek pertumbuhan penerimaan PAD 5 tahun mendatang.

4. Untuk membandingkan tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebelum dan pada era Otonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai melalui Analisis Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Pada Era Otonomi Daerah Kabupaten

Karanganyar, yaitu:

1. Digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan

Otonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar.

2. Digunakan untuk mengevaluasi penerimaan PAD dilihat dari berbagai

rasio seperti: Efisiensi, Efektivitas, Elastisitas, Matrik Potensi dan rasio

Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten


3. Digunakan untuk memperluas wawasan pemikiran mengenai ekonomi

perencanaan regional, khususnya jika dikaitkan dengan penyusunan dan

kebijakan pembangunan daerah.

4. Digunakan sebagai bahan masukan bagi perumus kebijakan (Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar) dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tercipta pemerintahan yang

Good Governance.

5. Digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin

mengembangkan lebih dalam lagi tentang keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

a. Pengertian

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan

yang bersifat dinamis dan berkesinambungan dari suatu masyarakat

atau sistem sosial yang membawa perubahan dan peningkatan keadaan

dari yang sederhana ke tingkat yang lebih maju (Mudrajad Kuncoro,

1997:37).

Sedangkan Todaro (2000) memberi pengertian bahwa

pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang

melibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur

sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional seperti adanya

percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan nasional,

pengurangan kesenjangan sosial dan pemberantasan kemiskinan

absolut.

Pembangunan ekonomi adalah proses yang akan berdampak

terjadinya kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem

kelembagaan yang ada (Lincolin Arsyad, 1996:16).

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam suatu pemerintahan, sudah selayaknya Pemerintah

Daerah membuat perencanaan matang baik jangka pendek maupun

jangka panjang. Dengan perencanaan tersebut diharapkan untuk dapat

memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah

yang bersangkutan dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta

dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara

bertanggungjawab.

Perencanaan Ekonomi Daerah setidaknya membawa tiga

implikasi pokok (Lincolin Arsyad, 1999:133):

1) Perencanaan pembagunan ekonomi daerah yang realistis

memerlukan pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan

lingkungan nasional secara nasional (vertikal dan horisontal)

dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan

secara mendasar antar keduanya dan konsukuensi akhir dari

interaksi tersebut.

2) Perencanaan yang baik secara nasional belum tentu baik untuk

digunakan di daerah dan sebaliknya.

3) Perbedaan perangkat kelembagaan yang tersedia untuk

pembangunan daerah dan pusat, selain itu derajat pengambilan

kebijakan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, perencanaan

daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya

dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan

sumber daya yang dimilikinya agar diperoleh manfaat maksimal.

c. Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan suatu proses dimana

Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola

sumber daya yang ada di daerah tersebut dan membentuk suatu pola

kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan

kerja baru dan merangsang perkembangan aktivitas ekonomi dalam

wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999:108)

Dengan Otonomi Daerah memungkinkan daerah untuk

mendapatkan keleluasaan dan kewenangan pemerintahan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga

evaluasinya secara nyata dan bertanggungjawab. Dengan

pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif daerah ini diharapkan

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di

daerah menuju kemandirian daerah dan kemajuan daerah.

2. Otonomi Daerah dan Tujuannya

a. Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani autos yang

berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sedang menurut istilah

otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

kemampuannya. Amran Muslimin mengatakan otonomi itu termasuk

salah satu dari asas-asas pemerintahan negara, dimana pemerintah

suatu negara dalam pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai

tujuan. Disamping itu, Ateng Syafruddin mengemukakan bahwa

otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan

kemerdekaan. Kemerdekaan terbatas atau kemandirian itu merupakan

wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32/2004, Otonomi Daerah adalah

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

yang dimaksud Daerah Otonom berdasarkan Pasal 1 UU No. 34/2004

selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Sistem Otonomi Daerah

Peninjauan dan telaah tentang Otonomi Daerah terus dilakukan

oleh para ahli, sehingga teridentifikasi empat sistem pembentuk

Otonomi Daerah (Josef Riwu Kaho dalam Rina Ika Sari, 2001):

1) Sistem Residu (Teori Sisa)

Menurut Josef Riwu kaho (1997) karakteristik sistem residu

ini yaitu telah ditentukannya tugas-tugas yang menjadi wewenang

Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah

tangga Pemerintah Daerah. Sistem ini dianut oleh beberapa

negara-negara di Kawasan Eropa seperti Perancis, Belgia, Belanda

dan sebagainya.

Sistem ini mempunyai keunggulan dan kelemahan. Adapun

kelebihannya adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak perlu

menunggu perintah dari Pemerintah Pusat apabila timbul

permasalahan yang dihadapi daerah. Pemerintah Daerah dapat

dengan sigap dan cepat mengambil keputusan mengenai persoalan

yang dihadapi ataupun dalam menentukan kebijakan baru sesuai

kebutuhan daerah.

Sedangkan kelemahannya adalah kondisi obyektif dari

masing-masing daerah yang tidak bisa disamaratakan. Bagi daerah

yang mempunyai kemampuan lebih, bisa terjadi tugas-tugas yang

diberikan terlalu sempit dibandingkan potensi yang dimiliki

daerah itu. Sebaliknya, bagi daerah yang kemampuannya terbatas

akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan yang

sama.

2) Sistem Formal

Karakteristik sistem ini yaitu adanya pembagian tugas

berdasarkan pertimbangan efisiensi. Dalam sistem formal ini,

urusan rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan dengan

undang-undang. Daerah diperbolehkan mengatur dan mengurus

segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asalkan

tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi

tingkatannya. Sehingga ada pembagian tugas dan kewenangan.

Urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah yang lebih

tinggi tingkatannya, tidak dapat diatur dan diurus lagi oleh daerah.

Dengan perkataan lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh

peraturan perundang-undangan pemerintah yang lebih tinggi

tingkatannya.

3) Sistem Material

Dalam sistem ini, tugas Pemerintah daerah ditetapkan satu

per satu secara limitatif atau rinci. Tugas/urusan di luar garis yang

telah ditentukan merupakan urusan Pemerintah Pusat. Sistem ini

banyak diterapkan oleh negara-negara Anglo Saxon, terutama

Inggris dan Amerika Serikat.

Indonesia pernah menerapkan sistem material ini pada masa

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Staatblad

Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950. Dalam sistem ini, setiap

perubahan tugas dan wewenang daerah, baik yang bersifat

pengurangan maupun penambahan harus dilakukan melalui

prosedur yang lama dan berbelit-belit. Sistem ini dianggap kurang

fleksibel karena memungkinkan suatu urusan menjadi terbengkalai

disebabkan Pemerintah Daerah harus menunggu penyerahan yang

nyata bagi setiap urusan. Padahal pada saat Pemerintah Daerah

menunggu proses penyerahan secara resmi, Pemerintah Pusat

sudah tidak menangani atau melepaskan urusan tersebut.

4) Sistem Otonomi Riil

Dalam sistem ini, faktor yang nyata atau riil kebutuhan dan

kemampuan daerah yang dijadikan landasan dalam pembagian

urusan, tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat juga melihat pertumbuhan yang terjadi di daerah

sehingga dapat diketahui perkembangan jalannya pemerintahan di

daerah. Hal ini memungkinkan adanya pelimpahan wewenang

yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk

dijalankan Pemerintah Daerah sesuai dengan kapabilitasnya.

Demikian pula sebaliknya, suatu saat tugas yang menjadi

wewenang Pemerintah Daerah bisa diserahkan kembali kepada

Pemerintah Pusat.

Sistem inilah yang diterapkan di Indonesia sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden

Nomor 6 Tahun 1959 yang disempurnakan dengan PenPres

Nomor 5 Tahun 1960 kemudian disempurnakan lagi dangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah dibedakan dari dua sisi kepentingan,

yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari

kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan

politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan

mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara,

bila dilihat dari kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan, yaitu

(Smith, 1985 dalam Abdul Halim, 2004:23):

1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality,

artinya melalui Otonomi Daerah diharapkan akan lebih membuka

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai

aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2) Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan Otonomi

Daerah akan meningkatkan kemampuan daerah dalam

memperhatikan hak-hak masyarakat.

3) Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan Otonomi

Daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai

masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi

pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Tujuan ini juga hampir sama dengan yang termaktub dalam UU

No. 22/1999 yaitu Otonomi Daerah diarahkan untuk memacu

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran

aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah

secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi

beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan

memberikan peluang untuk kordinasi tingkat lokal.

Sedangkan menurut Jimi Moh. Ibrahim (1990) dalam Rina Ika

Sari (2001) tujuan Otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah

yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan.

Mardiasmo (2005:59) memaparkan tujuan Otonomi Daerah adalah

untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama

pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1)

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang

bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan.

Kesemua tujuan itu tentunya menuntut Pemerintah Daerah untuk

menyiapkan sumber daya atau potensi daerah, terutama Sumber Daya

Manusia (SDM) yang handal yang akan berperan sebagai motor

penggerak jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting bagi

Pemerintah Daerah untuk menyiapkan SDM yang mampu menjalankan

peran penting ini dengan berbagai bentuk pelatihan.

d. Prinsip Otonomi Daerah

Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah

demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, prinsip

penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah:

1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi

dan keanekaragaman daerah.

2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata

dan bertanggungjawab.

3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada

Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, sedang Otonomi Propinsi

merupakan otonomi yang terbatas.

4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah

Pusat dan Daerah serta antar daerah.

5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan

kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam Daerah

Kabupaten dan Kota tidak ada lagi wilayah administrasi, demikian

pula di wilayah-wilayah khusus yang dibina oleh Pemerintah atau

pihak lain, yang berlaku adalah ketentuan peraturan Daerah Otonom.

6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan

fungsi badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif,

pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

7) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari

Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah

kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang

menugaskannya.

3. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah timbul

karena adanya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh badan-badan

yang disusun secara bertingkat. Hal ini didorong oleh kebutuhan nyata

ketatanegaraan dan administrasi negara, karena tugas-tugas pemerintah

yang semakin banyak dan menjangkau daerah yang luas kemungkinan

kecil akan diselesaikan dengan baik apabila hanya dipusatkan ditangan

satu tingkat pemerintahan saja.

Pembentukan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan

Daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang

mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan

yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing- masing tingkat

pemerintahan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan

dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian

kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan

demikian, pengaturan perimbangan keuangannya bukan hanya mencakup

aspek Pendapatan Daerah tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan

pertanggungjawabannya.

4. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik

Indonesia tahun 1945.

Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

a. Asas Dekonsentrasi

Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Asas Dekonsentrasi

Merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di

daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Yaitu penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu.

Terdapat enam elemen utama yang membentuk pemerintahan

daerah, yaitu (Made Suwandi, 2000):

a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Adanya kelembagaan yang merupakan wadah dari otonomi yang

diserahkan kepada daerah.

c. Adanya personil, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk

menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah

yang bersangkutan.

d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan

Otonomi Daerah.

e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-

wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin

penyelenggaraan pemerintah daerah.

f. Adanya manajemen urusan otonomi, yaitu penyelenggaraan otonomi

daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, dan

akuntabel.

Tujuan utama dari penataan tersebut adalah untuk memberdayakan

Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya

secara ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Ekonomis adalah

bagaimana Pemerintah Daerah mampu menjalankan urusan otonominya

dengan berbagai pertimbangan ekonomis yaitu memilih dari berbagai

alternatif yang terbaik dari sudut total pembiayaan. Tujuan ekonomis ini

akan menghilangkan kesan pemborosan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan

dari setiap urusan. Hal ini akan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah

bersikap kompetitif dalam upaya memberikan nilai tertinggi bagi setiap

rupiah uang rakyat yang dipergunakan.

Efektif mengandung arti bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya Pemerintah Daerah dapat mencapai sasaran yang direncanakan,

di mana sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah

harus terukur dan ada standar yang jelas. Tujuan dalam konteks efektif ini

adalah meningkatkan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menentukan

tujuan atau sasaran dari setiap urusan otonomi yang dilaksanakannya.

Kejelasan sasaran tersebut akan menunjukkan sejauh mana Pemerintah

Daerah dapat menangkap aspirasi dan mengimplementasikan tuntutan dan

dukungan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Efisien mengandung arti bahwa output yang dihasilkan dari setiap

penyelenggaraan urusan otonomi tercapai dengan sumber daya yang

minimal. Tujuannya adalah menciptakan citra bahwa Pemerintah Daerah

akan selalu hemat dalam mempergunakan sumber daya baik yang berupa

pegawai, uang, peralatan dan tata kerja dalam menjalankan tugas

pokoknya.

Akuntabel mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah

mengutamakan kepentingan warganya dengan jalan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonominya kepada masyarakat

melalui wakil-wakil rakyat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

pendidikan politik masyarakat lokal yang pada gilirannya secara

menyeluruh menyumbangkan pendidikan politik secara nasional.

Menurut Lincolin Arsyad (1999:170) sedikitnya terdapat empat

peran serta Pemerintah Daerah terhadap pembangunan daerahnya:

a. Wirausaha (Enterpeneur)

Sebagai wirausaha, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam

menjalankan dan mengembangkan usaha bisnis, dalam hal ini yaitu

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset-aset yang dimiliki BUMD

dikelola dengan lebih baik secara ekonomis dan menguntungkan.

b. Kordinator

Pemerintah Daerah sebagai kordinator dapat menetapkan kebijakan

atau mengusulkan strategi dalam pembangunan di daerahnya. Dalam

peranannya ini Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga

pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan

sasaran, perencanaan dan strategi dalam pembangunan daerah.

c. Fasilitator

Pemerintah Daerah dapat mempercepat pembangunan melalui

perbaikan lingkungan perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya.

Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur

perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

d. Stimulator

Sebagai stimulator Pemerintah Daerah memberikan

stimulasi/rangsangan dalam penciptaan dan pengembangan usaha

melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengeruhi

perusahaan-perusahaan untuk masuk dan berinvestasi di daerah

tersebut.

Berdasarkan kedua undang-undang tentang otonomi daerah, maka

pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan yang utuh dan bulat

untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya

partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi

komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan

pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi

berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi ini akan

menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah diatas, yaitu sebagai

strimulator, fasilitator, kordinator, dan enterpreneur (wirausaha) dalam

proses pembangunan.

Dalam era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan pada

tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas aparaturnya.

Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi perubahan-perubahan faktor

eksternal yang akan terjadi. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu

memperbaiki mekanisme rekruitmen pegawai, meninjau kembali metode

pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment

system, meningkatkan gaji dan kesejahteraan pegawai.

5. Pendapatan Daerah dan Aspek-aspeknya

a. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang No.22 Tahun

1999 junto pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyatakan

bahwa sumber pendapatan dan penerimaan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan , serta lain-lain PAD yang sah. Peningkatan

penerimaan PAD merupakan upaya pemerintah daerah dalam

rangka desentralisasi fiskal. Dengan peningkatan PAD ini

ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dapat berkurang,

sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (local

discretion). Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah

Daerah adalah menghitung potensi riil PAD yang dimiliki daerah.

Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang

sistematis dan rasional.

2) Dana Perimbangan

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 1999 Pasal 1

Ayat 14 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber-sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan,

antara lain:

a) Bagian Hasil Daerah

Bagian Hasil Daerah dapat berasal dari Penerimaan pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah

(BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya

dalam rangka palaksanaan desentralisasi.

DAU digunakan Untuk menjaga pemerataan antar daerah

yang besarnya minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri

dalam APBN dengan perimbangan 10% untuk Propinsi dan

90% untuk Kabupaten/Kota. Penentuan besarnya DAU untuk

masing-masing daerah dilakukan dengan memperhatikan: (1)

kebutuhan daerah yang tercermin dari jumlah penduduk, luas

wilayahnya, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan

masyarakat dan (2) potensi ekonomi daerah yang tercermin

dari potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, SDA,

SDM, dan PDRB.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan

kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus

tertentu. Kebutuhan khusus yang dimaksud menggunakan

kriteria: (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan

menggunakan rumus Dana Alokasi Umum; dan/atau (ii)

kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan

tertentu, yaitu yang merupakan program nasional, atau

merupakan kegiatan/program yang tidak terdapat di daerah

lain. Dana ini termasuk yang berasal dari dana reboisasi

sebesar 40% untuk daerah. Program yang dibiayai dengan

Dana Alokasi Khusus harus disertai dengan dana pendamping

yang bersumber dari APBD.

3) Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan

daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat

bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali. Daerah dapat melakukan pinjaman dari

sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai

anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari

Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan

Bukan Bank, masyarakat, dan sumber lainnya.

4) Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah, antara lain bersumber dari:

hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber utama penerimaan

daerah kabupaten/kota setempat, oleh karena itu diperlukan beberapa

kriteria standar penilaian sumber penerimaan tersebut, yaitu:

1) Kriteria bagi hasilnya harus mencukupi

Yaitu mengoptimalkan penerimaan sehingga bisa mencukupi

keperluan pemerintah daerah.

2) Kriteria adil dan pemerataan

Kriteria ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: a) tegak

lurus (tingkat atau besar pendapatan); b) mendatar (sumber

pungutan dikenakan); c) geografis (menyangkut lokasi dimana

pungutan itu dikenakan). Kriteria ini mempertimbangkan

kemanfaatan penerimaan yang diterima dan memperhatikan

kemampuan membayar seseorang terhadap suatu pungutan.

3) Kriteria kemampuan administrasi

Kriteria ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

daerah kabupaten/kota dalam mengelola penerimaan daerah.

Untuk penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah masih

menggunakan perangkat-perangkat yang sederhana.

4) Kriteria pengaruh pajak terhadap ekonomi

Yang perlu diperhatikan adalah efek terhadap alokasi sumber

penerimaan, sebab ada beberapa pungutan yang dapat mengurangi

kemampuan berproduksi dan investasi, ada pula yang mendorong

kegiatan produksi dan investasi. Segi efisiensinya adalah pungutan

yang mendorong kegiatan ekonomi.

Selain kriteria diatas, ada beberapa hal yang dapat digunakan

sebagai indikator untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Modul PUOD,

1998:16-17 yaitu:

1) Hasil (Yield)

Yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan

bebagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya

memperkirakan besarnya hasil pajak/retribusi tersebut.

2) Keadilan (Equity)

Yaitu adanya prinsip adil baik secara vertikal maupun horisontal

dari pungutan yang ditetapkan. Adil secara horisontal yaitu beban

pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi

dengan kedudukan ekonomi yang sama, sedangkan adil secara

vertikal yaitu beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh

kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.

3) Efisiensi Ekonomi

Pajak/Retribusi Daerah harus dapat mendorong adanya efisiensi

dan efektivitas dalam kehidupan ekonomi.

4) Kemampuan melaksanakan (Ability to implement)

Yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan

program-program dalam pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.

5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as local

revenue source)

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari

daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,

serta lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan penerimaan PAD merupakan alat untuk meningkat

kan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM). Terkait dengan hal ini, maka

pemerintah daerah kabupaten/kota harus saling membantu untuk

mengembangkan berbagai cara dan pendekatan supaya dapat

meningkatkan kemampuan dan kapasitas daerahnya sehingga

meningkatkan aktivitas perekonomian daerahnya. Hal ini didasarkan

pada pengertian bahwa pembangunan daerah, peningkatan PAD dan

pada akhirnya peningkatan PAM tidak terlepas dari konteks

pembangunan ekonomi daerah tersebut. Beberapa program yang dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencapai

tujuan di atas (Mulyanto, 2003) antara lain:

1) Menyiapkan berbagai bentuk dan produk berupa Peraturan Daerah

(Perda) guna merangsang aktivitas ekonomi di daerahnya, baik

yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun mengundang

pelaku ekonomi atau investor dari luar daerahnya.

2) Membentuk dan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

sebagai alat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, dan

juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan PAD di

daerahnya.

3) Memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan aktivitas

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara optimal termasuk

upaya menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti

badan/lembaga usaha melalui penyertaan modal/aset daerah.

4) Sosialisasi program peningkatan aktivitas ekonomi daerah dalam

rangka peningkatan PAD pada khususnya dan peningkatan PAM

pada umumnya melalui berbagai bentuk pelatihan dan diskusi

yang relevan dan mendukung sesuai dengan tujuan yang

diharapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

a). Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Pasal 1 UU No.

34 Tahun 2000). Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public

Investment. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sesuai perundang-

undangan yang berlaku.

Sedangkan Davey (1982) dalam Erlita Dewi (2003)

mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu :

1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan

peraturan daerah sendiri.

2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi

pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3) Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah

Pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau

dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Untuk sumber penerimaan Pajak Daerah Kabupaten

Karanganyar diperoleh dari:

i) Pajak Hotel

ii) Pajak Restoran

iii) Pajak Hiburan

iv) Pajak Reklame

v) Pajak Penerangan Jalan

vi) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C

vii) Pajak Parkir

b). Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara

pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan Perda

yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah

pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang

menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai

pembayaran atas pemakain jasa atau kerena mendapat pekerjaan

usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang

diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah senantiasa berdasarkan pelayanan dan jasa

yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi

daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi

retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang

diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Apabila

pemerintah meningkatkan tarif retribusi maka harus diimbangi

dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut Davey

(1982) dalam Sri Kaniyati (2002) adalah :

1) Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan

pada biaya total (total cost) dari pada pelayanan-pelayanan

yang disediakan

2) Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada

kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar

mencari keuntungan.

Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi

yaitu :

1) Retibusi dipungut oleh negara.

2) Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis.

3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

4) Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang

menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh

negara.

Obyek Retribusi Daerah sendiri terdiri atas tiga golongan

seperti yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang No. 34

Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-Undang 18 Tahun 1997

yaitu:

1) Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan usaha.

2) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor usaha/swasta.

3) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan sumber penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten

Karanganyar diperoleh dari:

i) Retribusi Pelayanan Kesehatan

ii) Retribusi Kebersihan

iii) Retribusi Penggantian Cetak KTP

iv) Retribusi Cetak Akte Catatan Sipil

v) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

vi) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

vii) Retribusi Pasar

viii) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ix) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

x) Retribusi Jasa Usaha Terminal

xi) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

xii) Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus

xiii) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan

xiv) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga

xv) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

xvi) Retribusi Ijin Gangguan

xvii) Retribusi Ijin Trayek

xviii) Retribusi Ijiin Peruntukan Penggunaan Tanah

xix) Retribusi Ijin Lembaga Pelatihan Kerja

xx) Retribusi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

xxi) Retribusi Ijin Usaha Perdagangan

xxii) Retribusi Ijin Usaha Industri

xxiii) Retribusi Tanda Daftar Gudang

xxiv) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

xxv) Retribusi Ijin Penggilingan Padi

xxvi) Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

xxvii) Retribusi Ijin sarana Kesehatasn Swasta

xxviii) Retribusi Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Lab. DKK

xxix) Retribusi Pelayanan Administrasi

Retribusi bagi daerah merupakan sumber penerimaan yang penting

dalam komponen PAD, bahkan di beberapa jenis penerimaan ini

memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan pajak.

c). Hasil Perusahaan Milik Daerah

Penerimaan ini berasal dari laba Perusahaan Air minum (PDAM),

Perusahaan Daerah Bank Pasar, Perusahaan Daerah Badan Kredit

Kecamatan (BKK), Perusahaan Daerah Bank Kredit Desa (BKD)

dan berasal dari laba Perusahaan Daerah Apotik Sukowati.

d). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini antara lain bersumber dari laba peneyertaan modal

pada koperasi dan bagian laba atas perkuatan modal pada usaha

kecil.

e). Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain bersumber dari hasil penjualan

aset tetap daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan

bunga deposito, dan lain sebagainya.

Untuk penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah biasanya

memberikan pemasukan terbesar terhadap penerimaan PAD. Antara

kedua jenis penerimaan ini mempunyai persamaan maupun perbedaan.

Persamaannya yaitu terletak pada balas jasa yang diberikan pada wajib

bayar (pajak/retribusi) pungutan tersebut. Pada pungutan Pajak, si

wajib pajak tidak secara langsung mendapatkan balas jasa/imbalan

dari pemerintah, karena biasanya bentuk imbalannya berupa

penambahan sarana prasarana. Sedang pada retribusi bagi wajib bayar

secara langsung memperoleh balas jasa dari adanya pungutan yang

dikenakan padanya.

Persamaan antara kedua jenis pungutan baik Pajak maupun

Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi dan Pajak sama-sama berfungsi budgetair terhadap

penerimaan Pemerintah Daerah, sehingga tanpa memperhatikan

ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kedua jenis pungutan tersebut

maka keduanya merupakan bagian dari penerimaan untuk mengisi

keuangan atau kas daerah.

2) Seperti halnya pajak, bagi Pemerintah Daerah retribusi juga

berfungsi sebagai pengatur, sehingga penetapan retribusi sedapat

mungkin mempunyai arah yang dikehendaki.

3) Sebagai pungutan terhadap masyarakat, baik retribusi maupun

pajak mempunyai dasar hukum pemungutannya, sehingga wajib

bayar dapat dikenakan sanksi apabila tidak membayar pungutan

dari pihak berwenang menurut ketentuan yang berlaku.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 PP N0. 105 Tahun 2000 Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan

semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan

demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang

ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah yang membebani

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah

dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar

bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan

Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran daerah PAD merupakan

komponen yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar dalam

penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah. Penggunaan anggaran daerah

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah ini pada hakekatnya

merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang meliputi tiga kegiatan berikut: (i) Penyusunan Rancangan

APBD; (ii) Pengesahan APBD dan (iii) Pelaksanaan APBD.

Pemerintah daerah merupakan pelaku pokok terpenting dalam upaya

pengembangan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian pemerintah

daerah diberi kebebasan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah

selama tetap memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan tujuan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat

dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Atas dasar

tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu

persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan

bertanggungjawab. Hal ini karena anggaran daerah merupakan sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah

menyejahterakan masyarakat, maka APBD haruslah dapat

memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan

manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang

dianggarkan. Selain itu, penggunaan dana yang diperoleh harus dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna,

tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilahan antara

belanja rutin dan pembangunan harus diklasifikasikan secara jelas agar

tidak terjadi pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang

direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja

yang dianggarkan di setiap pos merupakan batas tertinggi pengeluaran

belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah harus dilakukan melalui mekanisme

pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara

adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa

adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan

efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara

jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit

(deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila

terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan

bila terjadi defisit maka dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan

pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Melalui reformasi anggaran, diharapkan terjadi perubahan struktur

anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD. Perubahan struktur

anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran tradisional yang

bersifat line item dan inkrementalisme sehingga dapat menciptakan

transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Dengan struktur anggaran yang baru, akan tampak secara jelas

besarnya surplus dan defisit anggaran serta strategi pembiayaan apabila

terjadi defisit fiskal sehingga publik lebih mudah melakukan analisis,

evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan APBD.

Reformasi anggaran juga berkaitan dengan perubahan proses

penyusunan APBD menjadi lebih partisipatif. APBD dalam era otonomi

daerah berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 disusun dengan pendekatan

kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil

kinerja atau luaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan pengalokasian

anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi

daerah yang bersangkutan.

Penerapan anggaran kinerja secara normatif ditetapkan melalui

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, namun pada kenyataannya belum

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam beberapa hal,

penerapan sistem anggaran kinerja telah memberikan celah bagi

masyarakat untuk melihat proses penyusunan anggaran, namun daerah

masih tetap bergantung pada pusat dalam penyusunannya. Di sisi lain,

penentuan skala prioritas dalam penyusunan anggaran belum tampak

secara jelas. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem

penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi

pada kepentingan masyarakat.

APBD juga seharusnya dapat menumbuhkan profesionalisme kerja

di setiap unit kerja Pemerintah Daerah. Dalam anggaran kinerja, unit kerja

pemerintah daerah diharuskan untuk mengidentifikasi secara spesifik

output dan hasil (outcome) yang akan dicapai dari program. Pada

praktiknya, hal ini mungkin sudah dilakukan oleh setiap unit kerja dewasa

ini.

Anggaran kinerja juga memungkinkan pengalokasian anggaran bagi

program-program yang secara signifikan terkait dengan pencapaian visi

dan misi daerah. Penggunaan anggarannya bisa saja dipusatkan pada satu

unit kerja sebagai leading sector, tetapi dalam pelaksanaan program,

aparat dari unit kerja lain yang terkait bisa saja diperbantukan pada

leading sector tersebut.

Dengan demikian, diharapkan anggaran kinerja juga berperan dalam

merasionalisasikan birokrasi Pemerintah Daerah sehingga jumlah

aparaturnya dapat disesuaikan dengan beban kerja dari setiap program.

Upaya ini dapat membantu mengatasi kemungkinan defisit anggaran

sehingga pertimbangan pengalokasian anggaran benar-benar didasarkan

pada value for money, bukan sekadar bagi-bagi anggaran bagi setiap unit

kerja jika memang programnya tidak terlampau signifikan dengan skala

prioritas (Dede Marliana, 2005)

B. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Drs. Thamrin Simanjuntak

(1999) dalam Abdul Halim (2001) dengan penelitiannya yang berjudul

Analisis Potensi PAD Kabupaten Simalungun Sumatra Utara. Adapun

kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa setiap daerah mempunyai

wewenang untuk menggali sumber keuangannya sendiri dengan melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya.

Dalam rangka peningkatan PAD perlu dihitung dengan indikator keuangan

yang terdiri dari: Daya Pajak, Efektivitas, Efisiensi dan Elastisitas. Sedangkan

untuk menganalisa potensi sumber-sumber PAD perlu juga diketahui beberapa

variabel yang tidak dapat dikendalikan seperti: kondisi awal daerah,

peningkatan cakupan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan

penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan baru, sumber

pendapatan baru dan perubahan peraturan. Dan perhitungan potensi PAD

dapat dilakukan dengan menganalisa potensi tersebut baik dari segi makro

maupun mikro.

Ramdan Ruhadi Dedy (2000) dalam Abdul Halim (2001) juga

mengadakan penelitian serupa dengan judul Upaya Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang Jawa

Barat. Diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan PAD yang baik adalah

pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara

berkesinambungan. Upaya intensifikasi pendapatan daerah dapat dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan yang mencakup aspek kelembagaan,

ketatalaksanaan dan personal. Sedangkan upaya ekstensifikasi masih

dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pokok

nasional dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

Penelitian tentang peranan PAD dilakukan oleh Raksaka Mahi (2005).

Dari penelitiannya dapat diketahui bahwa dengan peningkatan PAD

seharusnya mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap

bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Sedangkan besarnya penerimaaan PAD

yang diperoleh tergantung dari kemampuan manajemen pemungutan Pajak

dan Retribusi Daerah.

Dyah Arsih Purwanti (2003) mengadakan Studi mengenai Potensi,

Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dalam Upaya Peningkatan

PAD Karanganyar 2003. Diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak

hotel dan restoran belum mencapai tingkat efisiensi sebagaimana yang

diharapkan karena pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang belum optimal.

Dan tingkat efektivitas dari kedua potensi Pajak Hotel dan Restoran juga

kurang efektif karena pemerintah daerah setempat belum mengetahui secara

pasti potensi yang ada.

Sedangkan Titik Wijayanti (2004) dalam penelitiannya yang berjudul

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten

Sukoharjo Periode 1994/1995-1999/2000 menyimpulkan bahwa pemungutan

Retribusi Daerah selama tahun penelitian di Kabupaten Sukoharjo sudah

efektif dan efisien. Namun, perkembangan upaya Retribusi Daerah

menunjukkan kecenderungan perubahan setiap tahun yang bersifat negatif.

Dan elastisitas perubahan penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD secara

kseseluruhan bersifat inelastis.

C. Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan menguraikan permasalahan yang akan diteliti maka

diperlukan suatu kerangka pemikiran yang tersusun rapi dan terarah dengan

kerangka pembahasan yang sistematis.

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan amanat yang terkandung

dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Kedua Undang-Undang tersebut

pemerintah mulai mengimplementasikan Otonomi Daerah sejak 1 Januari

2001. Beberapa peraturan pendukung disiapkan untuk menyempurnakan

aturan yang jelas dan terarah tentang Otonomi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sarana untuk mengukur

kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas ekonomi daerah yang

bersangkutan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menggali potensi

yang ada di daerahnya masing-masing dan meningkatkan penerimaan PAD

tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan tanpa eksploitasi yang berlebihan

kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang

No. 25 tahun 1999 diketahui sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Perusahaan Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan

Sumber penerimaan PAD lain yang sah.

Untuk mengukur kinerja PAD dilakukan penilaian terhadap potensi

PAD dengan berbagai indikator keuangan seperti: efisiensi, efektivitas,

elastisitas, matrik potensi dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD).

Efisiensi merupakan perbandingan antara input yang digunakan dengan

output yang dihasilkan, dalam hal efisiensi PAD maka efisiensi ini

menghitung perbandingan antara biaya pemungutan PAD dan hasil

penerimaan PAD yang diperoleh. Efektivitas PAD merupakan rasio antara

realisasi penerimaan PAD dengan target yang diharapkan, sehingga efektivitas

PAD mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah merealisasikan

target penerimaan PAD yang telah direncanakan. Sedangkan elastisitas PAD

merupakan ukuran derajat kepekaan terhadap suatu perubahan dari salah satu

komponen yang mempengaruhinya. Elastisitas PAD dihitung dari

perbandingan antara perubahan penerimaan PAD dengan perubahan Produk

Domestik Regional Bruto sebagai salah satu komponen yang berpengaruh

terhadap penerimaan PAD. Dan tidak ketinggalan pula untuk mengukur

potensi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan Matrik

Potensi PAD dengan mengetahui pertumbuhan dan proporsi ayat Pajak Dan

Retribusi Daerah terlebih dahulu kemudian diklasifikasikan berdasarkan

ketentuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa penilaian tersebut dapat

diketahui apakah penerimaan PAD yang diperoleh sudah optimal ataukah

belum.

Berdasarkan penerimaan PAD maka akan dapat diketahui tingkat

ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Penerimaan PAD yang tinggi akan mencerminkan kemandirian daerah dalam

memenuhi kebutuhan keuangan daerahnya. Dengan kemampuan mengelola

keuangan daerah yang baik maka akan dapat menjalankan pembangunan

daerah dengan baik pula.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Sumber-Sumber Penerimaan PAD: 1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah 3. Hasil Perusahaan Daerah

4. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

5. Sumber penerimaan lain yang sah

Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efisiensi PAD Elastisitas PAD

Efektivitas PAD Matrik Potensi PAD

Kontribusi PAD terhadap APBD

Penerimaan PAD Optimal

Dasar Hukum: - Undang-Undang No.22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan

manfaat penelitian, maka hipotesis yang dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten Karanganyar diduga mempunyai tingkat efisiensi, efektivitas,

elastisitas dan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi baik

sebelum maupun pada saat era Otonomi Daerah yang diuji secara statistik.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga memberikan kontribusi yang besar

terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Karanganyar yang diuji secara statistik.

3. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Karanganyar dari tahun ke tahun diduga mengalami peningkatan dan

prospek pertumbuhan penerimaan PAD selama 5 tahun ke depan juga

meningkat.

4. Diduga tidak ada perbedaan berarti antara tingkat penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sebelum dan pada saat Otonomi Daerah di Kabupaten

Karanganyar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan survey atas data sekunder yang mengambil

lokasi di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan data-data yang telah

diolah dan dikumpulkan oleh suatu instansi pemerintah tertentu, seperti Badan

Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretaris Daerah Bagian

Anggaran/Keuangan. Data yang digunakan meliputi data Karanganyar Dalam

Angka dari tahun anggara 1996/1997 sampai tahun 2005, data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan

Kabupaten Karanganyar periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan

tahun 2005, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran

1996/1997 sampai tahun 2005 dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun 2005 dan data dari

sumber-sumber lain yang terkait dan relevan.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah diolah dan

diperoleh dari berbagai sumber yang diambil dari badan/instansi pemerintah

Kabupaten Karanganyar seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Bagian Anggaran

Sekretaris Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.

C. Definisi Operasional Variabel

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk

melihat keuangan daerah. Definisi operasional masing-masing variabel adalah

sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan

daerah yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

3. Target Pajak/Retribusi Daerah

Target Pajak/Retribusi Daerah adalah angka yang ditentukan oleh

pemerintah daerah sebagai angka yang harus dicapai oleh Pajak/Retribusi

Daerah pada suatu tahun anggaran tertentu yang dinyatakan dengan satuan

rupiah.

4. Realisasi Pajak/Retribusi Daerah

Realisasi Pajak/Retribusi Daerah adalah angka yang didapat setelah

dilakukan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah terhadap wajib

Pajak/Retribusi Daerah selama tahun anggaran tertentu yang dinyatakan

dengan satuan rupiah.

5. Biaya Pemungutan/Insentif

Biaya Pemungutan PAD merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh

Dinas Pendapatan Daerah untuk merealisasikan PAD yang dihitung dalam

satuan rupiah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2429/SJ perihal

Pedoman Penyususunan APBD Tahun Anggaran 2006 Dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, biaya

pemungutan hanya dibebankan pada pendapatan pajak daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah Pasal 76 ayat 1 yang telah menegaskan bahwa

dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya

pemungutan paling tinggi sebesar 5 %.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai dari seluruh

produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi

dari suatu daerah sendiri dalam suatu kurun waktu satu tahun yang

dihitung dalam satuan rupiah.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari

sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain

PAD yang sah yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku yang dinyatakan dengan

satuan rupiah.

D. Teknik dan Model Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Dengan menggunakan analisis deskriptif diharapkan akan memberikan

gambaran dan informasi yang jelas tentang variabel-variabel yang

digunakan dalam menganalisis kinerja penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.Untuk tujuan tersebut

digunakan beberapa hipotesis seperti yang telah diuraikan diatas dengan

menggunakan beberapa alat analisis berikut:

1) Hipotesis 1

Hipotesis 1 menguji kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

menggunakan berbagai rasio, adapun formula yang digunakan

adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi = Biaya Pemungutan PAD X 100 % Hasil Penerimaan PAD

Secara statistik diuji dengan uji beda dua means (Djarwanto PS,

1993:211):

(i) Hipotesis Ho : m1 = m2

Jika tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi sebelum dan

pada era Otonomi Daerah

Hipotesis H1 : m1 ¹ m2

Jika terdapat perbedaan berarti mengenai tingkat efisiensi

sebelum dan pada era Otonomi Daerah.

(ii) Menentukan level of Significance (a) = 0,05 dan t (a/2;n-1)

(iii) Kriteria Pengujian

Gambar 3.1 Kurva Distribusi Normal Efisiensi

Jika –ttabel £ thitung £ ttabel, berarti Ho diterima dan H1 ditolak

juga sebaliknya jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel maka Ho

ditolak dan H1 diterima.

(iv) Perhitungan nilai t

`D = S D n SD = S (D - `D)2 n – 1 maka t = `D___ SD / Ön Dimana:

`D = mean dari harga D1 / harga setiap pasang nilai

H0 diterima

H0

ditolak H0

ditolak

t(a/2;n-1)

-t(a/2;n-1)

SD = deviasi standar dari harga-harga D1 / harga perbedaan

setiap pasang nilai

n = banyaknya pasangan nilai

(v) Kesimpulan

Apakah H0 diterima dan H 1 ditolak ataukah sebaliknya Ho


b) Efektivitas = Realisasi X 100 % Target


1993:211):


Jika tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas sebelum dan



Jika terdapat perbedaan berarti mengenai tingkat efektivitas




Gambar 3.2 Kurva Distribusi Normal Efektivitas

H0 diterima

H0

ditolak H0

ditolak

t(a/2;n-1)

-t(a/2;n-1)








setiap pasang nilai


(v) Kesimpulan



c) Elastisitas = % Penerimaan PAD % PDRB


1993:211):


Jika tidak terdapat perbedaan tingkat elastisitas sebelum dan



Jika terdapat perbedaan berarti mengenai tingkat elastisitas




Gambar 3.3 Kurva Distribusi Normal Elastisitas








setiap pasang nilai


H0 diterima

H0

ditolak H0

ditolak

t(a/2;n-1)

-t(a/2;n-1)

(v) Kesimpulan



d) Matrik Potensi PAD

Untuk melihat potensi PAD dengan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dapat dilihat pada matrik potensi PAD dengan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Matrik Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proporsi

Pertumbuhan 1

rata21 >

X 1

rata21 <

X

11 >DD

totalXX

Prima Berkembang

11 <DD

totalXX

Potensial Terbelakang

Catatan: X1 : Nilai Pajak dan Retribusi Daerah X : Jumlah Total Pajak dan Retribusi Daerah D : Pertumbuhan Sumber: Wihana kirana dalam Dirjen PUOD. (1997/1999). Modul Manajemen Madya: Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis. Yogyakarta: P3EB-UGM, hal 29.

Hasil perhitungan Matrik Potensi PAD akan dikelompokkan

berdasarkan kategori sebagai berikut:

1) Prima, yaitu apabila Pajak/Retribusi Daerah tersebut

mempunyai rasio tingkat pertumbuhan terhadap pertumbuhan

total Pajak/Retribusi Daerah dan rasio proporsi nilai

Pajak/Retribusi Daerah terhadap rata-ratanya yang lebih besar

dari satu.

2) Berkembang, yaitu apabila Pajak/Retribusi Daerah mempunyai

rasio tingkat pertumbuhan terhadap total Pajak/Retribusi

Daerah lebih besar dari satu dan mempunyaio proporsi nilai

Pajak/Retribusi Daerah terhadap rata-ratanya kurang dari satu.

3) Potensial, yaitu manakala Pajak/Retribusi Daerah tersebut

mempunyai rasio tingkat pertumbuhan terhadap pertumbuhan

total Pajak/Retribusi Daerah yang kurang dari satu dan

memiliki rasio proporsi nilai Pajak/Retribusi Daerah terhadap

rata-ratanya yang lebih besar dari satu.

4) Terbelakang apabila Pajak/Retribusi Daerah mempunyai rasio

tingkat pertumbuhan terhadap pertumbuhan total

Pajak/Retribusi Daerah dan proporsi nilai Pajak/Retribusi

Daerah terhadap rata-ratanya kurang dari satu atau bernilai

negatif.

2) Hipotesis 2

Hipotesis 2 yaitu menguji kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan

menggunakan formula berikut:

Rasio kontribusi PAD terhadap APBD = %PAD x 100% % APBD

Diuji secara statistik dengan menggunakan uji beda dua means

(Djarwanto PS, 1993:211):


Jika tidak terdapat perbedaan tingkat kontribusi PAD sebelum

dan pada era Otonomi Daerah


Jika terdapat perbedaan berarti mengenai tingkat kontribusi PAD




Gambar 3.4 Kurva Distribusi Normal Kontribusi

Jika –ttabel £ thitung £ ttabel, berarti Ho diterima dan H1 ditolak juga

sebaliknya jika thitung > ttabel atau thitung < -ttabel maka Ho ditolak dan

H1 diterima.




H0 diterima

H0

ditolak H0

ditolak

t(a/2;n-1)

-t(a/2;n-1)


setiap pasang nilai


(v) Kesimpulan



3) Hipotesis 3

Sedangkan untuk menguji hipotesis 3 yaitu menghitung pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun digunakan formula

berikut :

G =Xit – Xit-1 X 100 % Xit-1

Dimana, G = Growth (Pertumbuhan)

Xit = data PAD pada tahun ke-i

Xit-1 = data PAD pada tahun sebelumnya

Secara statistik diuji dengan menggunakan uji beda dua means

(Djarwanto PS, 1993:211):


Jika tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PAD sebelum

dan pada era Otonomi Daerah


Jika terdapat perbedaan berarti mengenai tingkat pertumbuhan

PAD sebelum dan pada era Otonomi Daerah.



Gambar 3.5 Kurva Distribusi Normal Pertumbuhan



H1 diterima.





setiap pasang nilai


(v) Kesimpulan



H0 diterima

H0

ditolak H0

ditolak

t(a/2;n-1)

-t(a/2;n-1)

Sedangkan untuk menghitung prospek penerimaan PAD 5 tahun

mendatang dengan menggunakan analisis trend linier dengan metode

least square:

Y = a + b X

Dimana: Y = Jumlah Penerimaan PAD

a = Jumlah PAD

b = Koefisien Trend Linier

X = Besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada

setiap perubahan unit perubahan variabel X.

4) Hipotesis 4

Hipotesis ini menguji apakah ada perbedaan yang berarti antara

tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum Otonomi

Daerah dan pada saat Otonomi Daerah dilaksanakan.

Untuk dapat mengetahuinya digunakan analisis Uji Hipotesis Beda

Dua Means (Djarwanto PS, 1993:211)


Jika tidak terdapat perbedaan tingkat penerimaan PAD sebelum

dan pada era Otonomi Daerah.


Jika terdapat perbedaan berarti mengenai tingkat penerimaan PAD




Gambar 3.6 Kurva Distribusi Normal



H1 diterima.





setiap pasang nilai


v) Kesimpulan

Apakah H0 diterima dan H 1 ditolak ataukah sebaliknya Ho ditolak

dan H1 diterima.

H0 diterima

H0

ditolak H0

ditolak

t(a/2;n-1)

-t(a/2;n-1)

Dengan beberapa alat uji tersebut diharapkan dapat menjawab

berbagai permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini, termasuk

dalam memberikan jawaban terhadap hipotesis yang telah dirumuskan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Eks-Karisidenan

Surakarta atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan pembangunan

SUBOSUKAWONOSRATEN. Nama ini merupakan istilah singkatan dari 1

kota dan 6 kabupaten di kawasan tersebut, Kota Surakarta, Kabupaten

Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Berikut gambaran

singkat tentang Kabupaten Karanganyar:

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi

Jawa Tengah yang terletak di ketinggian rata-rata 511 meter di atas

permukaan laut yang beriklim tropis dengan temperatur 22° – 31° Celcius

dengan luas wilayah 77.378,6374 Ha.

Wilayah Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung dengan

Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, berbatasan dengan Kota

Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat, serta berbatasan

dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, Kabupaten

Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 15 kalurahan dan

162 desa. Klasifikasi desa pada tahun 2004 terdiri dari 14 desa/kalurahan

swadaya, 125 desa/kalurahan swakarya dan 38 desa/kalurahan

swasembada.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan regristrasi

tahun 2004 sebanyak 830.640 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 410.985 orang dan 419.655 orang penduduk perempuan.

Dibandingkan tahun sebelumnya laju pertumbuhan penduduk mengalami

pertumbuhan sebesar 0,90 %. Dengan kepadatan penduduk mencapai

1.073 jiwa/km2.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2004

Jumlah Penduduk N O

Kecamatan Laki-Laki Perempuan

Jumlah

1. Jatipuro 18.772 18.781 37.553 2. Jatiyoso 20.154 19.718 39.872 3. Jumapolo 23.076 23.182 46.258 4. Jumantono 23.441 23.874 47.315 5. Matesih 22.168 22.312 44.480 6. Tawangmangu 21.791 22.591 44.382 7. Ngargoyoso 17.095 17.389 34.484 8. Karangpandan 20.367 21.176 41.543 9. Karanganyar 34.918 37.194 72.112 10. Tasikmadu 26.905 27.396 54.301 11. Jaten 33.556 34.544 68.100 12. Colomadu 26.761 27.036 53.797 13. Gondangrejo 31.537 32.047 63.584 14. Kebakkramat 28.215 28.743 56.958 15. Mojogedang 31.016 31.228 62.242 16 Kerjo 17.871 18.788 36.659 17. Jenawi 13.342 13.658 27.000

Jumlah

410.985 419.655 830.640

Sumber: BPS

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Karanganyar

sebanyak 72.112 orang, selanjutnya di susul Kecamatan Jaten dan

Kecamatan Mojogedang diperingkat kedua dan ketiga. Sedangkan jumlah

penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Jenawi yang hanya

berjumlah 27.000 orang.

Tabel 4.2 Luas Wilayah, Distribusi, Kepadatan dan Pertumbuhan dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004

No Kecamatan Luas

Wilayah (Km2)

Distribusi Penduduk

Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk

1. Jatipuro 40,36 4,52 930 0,34 2. Jatiyoso 67,16 4,80 594 0,59 3. Jumapolo 55,67 5,57 831 0,56 4. Jumantono 53,55 5,70 884 0,79 5. Matesih 26,27 5,35 1.693 0,25 6. Tawangmangu 70,03 5,34 634 0,57 7. Ngargoyoso 65,34 4,15 528 0,55 8. Karangpandan 34,11 5,00 1.218 1,31 9. Karanganyar 43,03 8,68 1.676 0,91 10. Tasikmadu 27,60 6,54 1.967 0,85 11. Jaten 25,50 8,20 2.665 1,38 12. Colomadu 15,64 6,48 3.440 2,66 13. Gondangrejo 58,60 7,65 1.119 0,47 14. Kebakkramat 36,46 6,86 1.562 1,15 15. Mojogedang 53,31 7,49 1.168 1,18 16. Kerjo 46,82 4,41 783 0,35 17. Jenawi 56,08 3,25 481 0,47

Jumlah Tahun 2004 773,78 100,00 1.073 0,90 Sumber: BPS

3. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Sebelum Otonomi Daerah tahun 1996/1997-2000 dalam persen

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 Laju Pertumbuhan Riil

7,97 3,77 -11,65 2,90 4,51

Sumber: BPS

Kondisi ekonomi Kabupaten Karanganyar sebelum Otonomi

Daerah berfluktuasi, pada tahun 1998/1999 mengalami pertumbuhan

negatif karena krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Kondisi krisis

moneter itu membuat kondisi ekonomi Indonesia terpuruk dan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar juga terpuruk hingga

-11,65 %.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Saat Era Otonomi Daerah tahun 2001-2004 dalam persen

2001 2002 2003 2004 Laju Pertumbuhan Riil 1,40 3,19 3,32 4,03

Sumber: BPS

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar 5

tahun terakhir masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Propinsi

Jawa Tengah, baik laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan

maupun atas dasar harga berlaku. Selama lima tahun terakhir (2000-2004)

laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dapat

dijadikan tolok ukur bahwa kinerja pembangunan perekonomian di

Kabupaten Karanganyar setelah ditetapkan Otonomi Daerah semakin baik.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 4.5 PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kabupaten Karanganyar Tahun 1996-2004

PDRB Adhb PDRB Adhk Tahun Jumlah

(Juta Rp) Laju Per-

tumbuhan(%) Jumlah

(Juta Rp) Laju Per-

tumbuhan(%) 1996/1997 1.403.071,14 10,64 1.120.801,61 7,97 1997/1998 1.550.662,62 10,52 1.255.719,50 3,77 1998/1999 2.170.222,89 39,95 1.113.939,92 -11,29 1999/2000 2.312.932,52 6,57 1.141.544,82 2,48

2000 2.541.783,09 9,84 1.193.085,08 4,51 2001 2.812.235,12 10,64 1.210.084,63 1,42 2002 3.161.318,40 12,41 1.248.686,47 3,19 2003 3.518.710,69 11,15 1.290.163,05 3,32 2004 3.930.470,48 11,86 1.342.109,36 4,03

Sumber: BPS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan

ekonominya mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada pertumbuhan

tahun 1997/1998 ke tahun 1999/2000 yang mempunyai laju pertumbuhan

Atas Dasar Harga Konstan yang negatif karena krisis ekonomi yang

terjadi di tahun 1997.

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan harga berlaku terjadi

pada tahun 1997/1998 yang mencapai 39,95 %. Sedangkan berdasarkan

harga konstan yaitu sebesar 12,04 % pada tahun 1997/1998, perolehan ini

mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang hanya

3,93 %. Pada tahun anggaran 1998/1999 laju pertumbuhan ekonomi

berdasarkan harga berlaku mencapai keadaan terendah dan perekonomian

terpuruk pada tingkat -11,29 %.

Tabel 4.6 Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan PDRB di Kabupaten Karanganyar Sebelum Otda Tahun 1996/1997-2000 (dalam Persen)

Tahun NO Sektor Ekonomi 1996/

1997 1997/1998

1998/1999

1999/2000 2000

Rata-rata

1. Pertanian 19,63 17,84 18,82 19,88 19,55 19,14

2. Pertambangan dan Penggalian 1,12 1,16 1,23 1,25 1,19 1,19

3. Industri Pengolahan 40,40 41,34 37,56 37,14 38,13 38,91

4. Listrik, Gas dan Air Minum 1,46 1,43 1,53 1,59 1,64 1,53

5. Bangunan 2,64 2,69 2,28 2,34 2,36 2,46

6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran 15,74 16,49 17,94 17,57 17,47 17,04

7. Pengangkutan dan

Komunikasi 2,60 2,58 2,86 2,81 2,76 2,72

8. Keuangan, Persewaan dan

Jasa 3,56 3,33 3,49 3,42 3,35 3,43

9. Jasa-Jasa 18,85 13,14 14,29 14,00 13,55 14,77

Jumlah 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS

Sebelum era Otonomi Daerah dari tahun ke tahun, sektor Industri

Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB

di Kabupaten Karanganyar dengan kontribusi 38,91 %. Kemudian disusul

dengan sektor Pertanian ditempat kedua dan penyumbang terbesar ketiga

adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar

19,14 % dan 17,04 %. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian

memberikan kontribusi terkecil dengan rata-rata 1,22 % per tahun.

Tabel 4.7 Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan PDRB di Kabupaten Karanganyar Era Otda Tahun 2001-2004 (dalam Persen)

Tahun N

O Sektor-Sektor Ekonomi

2001 2002 2003 2004

Rata-

rata

1. Pertanian 20,16 19,38 19,82 19,86 19,81

2. Pertambangan dan Penggalian 1,24 1,22 1,22 1,21 1,22

3. Industri Pengolahan 37,41 37,67 37,38 37,67 37,53

4. Listrik, Gas dan Air Minum 1,72 1,86 1,88 2,09 1,89

5. Bangunan 2,43 2,43 2,44 2,43 2,43

6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran 17,52 17,60 17,35 17,06 17,38

7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,22 2,77 2,78 2,85 2,66

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 3,34 3,31 3,58 3,58 3,45

9. Jasa-Jasa 13,40 13,76 13,55 13,26 13,49

Jumlah 100 100 100 100 100

Sumber: BPS

Perubahan-perubahan yang terjadi di sektor-sektor ekonomi daerah

akan sangat berpengaruh terhadap struktur perekonomian di daerah

tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pembentuk PDRB terdiri dari 9

sektor ekonomi seperti yang tercermin dalam tabel 4.7 di atas. Setiap

perubahan di tiap sektor akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai

PDRB, yang mana hal ini juga akan berpengaruh terhadap pola kebijakan

pembangunan yang akan diambil di daerah tersebut.

Dari tahun ke tahun, sektor Industri Pengolahan memberikan

kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten

Karanganyar. Kemudian disusul dengan sektor Pertanian ditempat kedua

dan penyumbang terbesar ketiga adalah sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan

kontribusi terkecil dengan rata-rata 1,22 % per tahun.

Dari pendataan BPS Kabupaten Karanganyar mata pencaharian

penduduk yang dominan adalah sektor pertanian, sebesar 34,29 %

kemudian disusul sektor industri sebesar 22,40% dan sektor perdagangan

sebesar 20,90 %. Hal ini sesuai dengan semboyan dalam mensukseskan

pembangunan di Kabupaten Karanganyar yaitu INTAN PARI (Industri,

Pertanian dan Pariwisata).

5. Pendapatan Per Kapita

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir

telah berupaya keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di

daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator pendapatan per kapita

penduduknya yang menunjukkan hasil positif setiap tahunnya.

Tabel 4.8 Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 1996/1997-2004

Pendapatan per Kapita (Rp) Pertumbuhan (%) Tahun

ADHB ADHK ADHB ADHK 1996/1997 1.857.897,44 1.602.388,12 12,34 6,66 1997/1998 1.799.385,42 1.450.264,59 9,11 2,46 1998/1999 2.502.708,69 1.120.712,22 9,09 -12,38 1999/2000 2.637.954,12 1.295.122,06 5,40 1,92

2000 2.865.943,56 1.338.738,86 8,64 3,37 2001 3.129.857,47 1.340.519,76 9,21 0,13 2002 3.464.293,24 1.359.786,34 10,69 1,44 2003 3.799.550,22 1.389.743,23 9,86 2,20 2004 4.147.736,96 1.407.044,12 9,16 1,24

Sumber: BPS

Rata-rata pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku tertinggi

dicapai pada tahun 2004 sebesar Rp. 4.147.736,96 sedangkan yang

terendah Rp. 1.799.385,42 pada tahun 1997/1998. Berdasarkan harga

konstan, rata-rata pendapatan perkapita tertinggi dicapai pada tahun

anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 1.602.388,12 sedang yang terendah pada

tahun 1998/1999 senilai Rp. 1.120.712,22.

Namun demikian pendapatan perkapita masyarakat belum

menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang sebenarnya, karena

produktivitas yang dihasilkan di Kabupaten Karanganyar sebagian

dimiliki oleh penduduk di luar kabupaten, sehingga hasil yang diperoleh

khususnya pendapatan perkapita, belum sepenuhnya dinikmati oleh

penduduk Kabupaten Karanganyar.

B. HASIL ANALISIS

Sebelum menganalisis hipotesis yang telah dirumuskan, maka perlu

dilakukan analisis deskripsi dari masing-masing variabel yang diambil.

1. Analisis Deskriptif

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh

dari daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang

ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber penerimaan PAD berasal dari pos Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, Penerimaan Dinas dan

Penerimaan Lain PAD yang sah. Namun, sejak tahun 1999/2000

Penerimaan Dinas dihapuskan.

Pos Pajak Daerah merupakan pos PAD yang memberikan

kontribusi cukup besar. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan yang berarti, dari sebelum otda

sampai era otda berlangsung selama kurang lebih lima tahun.

Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Tahun 1996/1997 – 2005 (dalam rupiah)

Tahun Pajak

Daerah Retribusi Daerah

BagianLaba BUMD

Penerimaan Dinas

Penerimaan Lain Total PAD

1996/1997 1.929.825.427 3.351.826.676 262.462.689 213.333.915 273.494.382 6.030.943.089

1997/1998 2.604.707.138 3.813.520.428 274.114.493 187.780.090 206.818.421 7.086.940.570

1998/1999 2.925.848.317 4.317.473.759 214.307.472 136.070.010 427.552.469 8.021.252.027

1999/2000 3.794.517.754 4.629.793.446 353.295.266 - 640.743.870 9.418.350.336

2000 3.913.032.823 4.271.521.117 645.000.000 - 265.729.224 9.095.283.164

2001 5.499.092.957 7.888.088.985 1.011.956.770 - 2.146.897.762 16.545.956.474

2002 8.613.155.352 10.100.729.611 1.325.046.577 - 2.458.875.527 22.497.807.067

2003 10.107.809.661 9.518.351.073 1.814.559.609 - 3.558.617.029 24.999.337.372

2004 11.572.405.687 10.590.885.522 2.147.956.546 - 5.173.825.171 29.485.072.926

2005 13.158.093.041 11.175.915.881 4.442.162.170 - 5.526.393.809 34.302.564.901

Sumber: Data Sekunder Dinas Pendapatan Diolah

Pos Retribusi Daerah juga sangat besar kontribusinya terhadap

penerimaan PAD baik pada saat sebelum era otda maupun pada era

otda. Dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang positif,

kecuali yang dialami tahun 2003, yang mengalami penurunan

penerimaan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya.

Penerimaan dari pos Bagian Laba BUMD perlu lebih

ditingkatkan lagi, karena mempunyai potensi yang besar untuk

menyokong PAD. Sedangkan penerimaan dari dinas mulai tahun

1999/2000 dihapuskan.

Penerimaan lain PAD Kabupaten Karanganyar bersumber dari

penjualan hasil milik daerah, jasa giro, penjualan dokumen lelang,

penerimaan dari bimbingan pengawasan kesejahteraan buruh,

penerimaan bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan lain-lain

penerimaan yang sah.

Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang

mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan

seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa memperburuk

alokasi faktor produksi lainnya.

Tabel 4.10 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karang anyar Sebelum OTDA (1996/1997-2000) dan Pada Era OTDA (2001-2005)

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)

1996/1997 1.822.335.000 1.929.825.427

1997/1998 2.544.085.000 2.604.707.138

1998/1999 2.642.150.000 2.925.848.317

1999/2000 3.449.000.000 3.794.517.754

2000 3.537.500.000 3.913.032.823

Rata-rata Sebelum

OTDA 2.799.014.000 3.033.586.291,8

2001 5.285.000.000 5.499.092.957

2002 7.099.000.000 8.613.155.352

2003 9.234.000.000 10.107.809.661

2004 10.775.000.000 11.572.405.687

2005 12.551.000.000 13.158.093.041

Rata-rata Pada

Era OTDA 8.988.800.000 9.790.111.339,6


Penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar untuk menggali potensi PAD melalui pos Pajak Daerah.

Rata-rata penerimaan Pajak Daerah sebelum otda sebesar

Rp 3.033.586.291,8 dan mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat pada

era otda yaitu sebesar Rp 9.790.111.339,6.

Begitu pula penerimaan Retribusi Daerah (Tabel 4.11) yang

mengalami peningkatan cukup besar penerimaannya dari sebelum otda

ke era otda. Dari tahun ke tahun penerimaan Retribusi Daerah juga

mengalami peningkatan berarti. Rata-rata penerimaan Retribusi

Daerah sebelum otda sebesar 3.390.827.085,2 dan penerimaan saat era

otda yaitu sebesar Rp 9.854.794.214,4.

Tabel 4.11 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Karanganyar Sebelum OTDA (1996/1997-2000) dan Pada Saat OTDA (2001-2005)

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)

1996/1997 3.303.061.000 3.351.826.676

1997/1998 3.772.061.000 3.813.520.428

1998/1999 4.649.192.500 4.317.473.759

1999/2000 4.304.157.500 4.629.793.446

2000 4.125.165.000 4.271.521.117

Rata-rata Sebelum

OTDA 3.436.187.400 3.390.827.085,2

2001 7.747.155.000 7.888.088.985

2002 9.290.430.000 10.100.729.611

2003 10.028.612.000 9.518.351.073

2004 10.384.893.000 10.590.885.522

2005 11.161.001.800 11.175.915.881

Rata-rata Pada Saat

OTDA 7.738.418.360 9.854.794.214,4


b. Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah dapat berasal

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Bagian

Pendapatan Asli Daerah, Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,

Bagian Sumbangan Dan Bantuan, Bagian Penerimaan Pembangunan

serta Lain-Lain Penerimaan Yang Sah.

Sebelum era otda penerimaan pendapatan daerah berasal dari

sisa lebih anggaran tahun lalu, bagian PAD, bagian hasil pajak/bukan

pajak, sumbangan dan bantuan, penerimaan pembangunan serta

bagian pendapatan perimbangan.

Tabel 4.12 Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Sebelum OTDA dalam rupiah

Pos

Penerimaan 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000

Sisa Lebih

Anggaran

Tahun Lalu

1.651.946.250 1.116.178.350 1.265.150.938 2.704.584.372 2.764.910.000

Bagian PAD 6.030.943.089 7.086.940.570 8.021.252.027 9.418.350.336 9.095.283.164

Bagian Bagi

Hasil Pajak/

Bukan Pajak

4.414.217.871 4.768.967.094 - - -

Bagian

Sumbangan

dan Bantuan

18.767.576.327 25.988.560.002 - - -

Bagian

Penerimaan

Pembangunan

390.097.941 720.890.603 - - -

Bagian

Pendapatan

Imbangan

- - 57.437.767.468 78.200.387.080 71.938.376.684

Catatan: Pada tahun anggaran 1998/1999 Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Bagian Sumbangan dan Bantuan serta Bagian Penerimaan Pembangunan dijadikan satu pos menjadi pos Bagian Pendapatan Imbangan yang berasal dari Pemberian dan atau Instansi yang lebih tinggi.

Sumber: Data Sekunder Sekretaris Daerah Bagian Anggaran Diolah

Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah terbesar diperoleh

dari Bagian Dana Perimbangan, hal itu membuktikan bahwa peran

PAD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan

daerah. Hal itu semakin diperkuat dengan penerimaan PAD yang juga

masih dibawah penerimaan Bagian Sumbangan dan Bantuan. Dari

tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan di tiap pos penerimaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan.

Saat era otda komponen pendapatan daerah berbeda dengan saat

sebelum otda. Penerimaan dari bagian sumbangan dan bantuan

dihilangkan. Komponen yang lain merupakan penggabungan dari

penyusun komponen sebelumnya.

Tabel 4.13 Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Pada Era OTDA (dalam rupiah)

Pos

Penerimaan 2001 2002 2003 2004 2005

Sisa Lebih

Anggaran

Tahun Lalu

6.292.021.661 14.793.332.604 22.915.290.423 28.280.459.228 49.630.283.279

Bagian PAD 16.545.956.474 22.497.807.067 24.999.337.372 29.485.262.926 34.302.564.901

Bagian Dana

Perimbangan 225.000.171.127 244.043.807.205 311.752.686.853 274.301.287.379 324.512.566.000

Bagian

Pinjaman

Daerah

- - - - -

Lain-lain

Pendapatan

Yang Sah

5.647.837.565 7.457.034.000 20.273.874.000 19.345.903.000 14.818.000.000

Sumber: Data Sekunder Sekretaris Daerah Bagian Anggaran Diolah.

Setelah Otonomi Daerah bagian penerimaan PAD belum mampu

menjadi komponen penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah.

Hal ini dapat terlihat dari kontribusi PAD masih jauh dibawah Dana

Perimbangan. Realita ini menunjukkan bahwa ketergantungan

Pemerintah Daerah kepada bantuan Pemerintah Pusat masih tinggi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah di

Kabupaten Karanganyar belum dapat terlaksana dengan baik, karena

salah satu indikator keberhasilan otda adalah pencapaian PAD yang

mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap APBD.

2. Analisis Kuantitatif

Berdasarkan hipotesis penelitian, maka dilakukan analisis secara

kuantitatif terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan

beberapa kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

1) Efisiensi PAD

Efisiensi PAD mengukur seberapa besar perbandingan antara

biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan penerimaan yang

diperoleh. Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

besarnya biaya pemungutan Pajak Daerah paling tinggi sebesar 5

%. Dan untuk memanfaatkan secara optimal pendapatan daerah

dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kepada

masyarakat, maka biaya pemungutan hanya dibebankan pada

pendapatan Pajak Daerah, sedangkan penerimaan pendapatan lain

tidak dipungut biaya.

PAD dikatakan efisien apabila rasionya lebih kecil dari satu

(efisiensi<1) dan sebaliknya, apabila rasionya lebih besar dari satu

(efisiensi>1) maka PAD dikatakan tidak efisien.

Dari tabel 4.14 di bawah dapat diketahui bahwa secara

keseluruhan baik pada saat sebelum Otonomi Daerah ditetapkan

maupun pada saat pelaksanaan Otonomi Daerah penerimaan PAD

sudah efisien, hal ini bisa dilihat dari rasio efisiensi yang kurang dari

satu.

Apabila dibandingkan efisiensi antara sebelum OTDA dan

pada saat era OTDA maka dapat diketahui bahwa pada era

pelaksanaan OTDA penerimaan PAD tidak lebih efisien dibanding

sebelum OTDA ditetapkan. Dimana rata-rata tingkat efisiensi pada

saat sebelum OTDA sebesar 0,019 sedangkan rata-rata efisiensi

pada saat pelaksanaan OTDA lebih besar yaitu senilai 0,021. Jadi

dapat dikatakan sebelum OTDA lebih efisien daripada saat era

OTDA.

Tabel 4.14 Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Saat Pelaksanaan OTDA (1996/1997-2005)

Tahun Hasil Penerimaan

PAD

Biaya Pemungutan

PAD Efisiensi

1996/1997

6.030.943.089 96.491.271,5 0,0160

1997/1998

7.086.940.570 130.235.356,90 0,0184

1998/1999

8.021.252.027 146.292.415.,5 0,0182

1999/2000

9.418.350.336 189.725.887,70 0,0201

2000

9.095.283.164 195.651.641,15 0,0215 Rata-rata

sebelum otda 0,0188

2001

16.545.956.474 758.396.572,95 0,0458

2002

22.497.807.067 274.954.647,85 0,0122

2003

24.999.337.372 430.657.767,60 0,0172

2004

29.485.262.926 505.390.483,05 0,0171

2005

34.302.564.901 578.620.284,35 0,0169 Rata-rata

saat otda 0,0218

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah.

Secara statistik dengan menggunakan uji beda dua means

diperoleh hasil bahwa efisiensi antara era sebelum dan pada era otda

tidak ada perbedaan berarti, hal ini dapat diketahui dari hasil

perhitungan nilai -ttabel £ thitung £ ttabel , yaitu -2,776 £ -0,2 £ 2,776,

sehingga hasil penelitian menerima H0.

2) Efektivitas PAD

Efektivitas PAD mengukur kemampuan Pemerintah Daerah

dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang direncanakan, jadi

dengan menghitung efektivitas PAD dapat mengetahui kemampuan

Pemerintah Daerah untuk memperoleh PAD sesuai target yang

ditentukan. Semakin besar kontribusi terhadap pencapaian tujuan

atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif. Semakin tinggi

rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan keuangan daerah

yang semakin baik.

Kemampuan Daerah dalam mencapai sasaran dapat dikatakan

efektif apabila rasio antara realisasi penerimaan PAD dan target

penerimaan PAD minimal sebesar 1 atau seratus persen (100%),

sehingga semakin besar rasio efektivitasnya menggambarkan

semakin baik kemampuan daerahnya.

Dari analisis efektivitas PAD pada tabel 4.15 di bawah dapat

diketahui bahwa baik sebelum ditetapkan Otonomi Daerah maupun

pada era pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten Karanganyar dikatakan efektif dalam penerimaan PAD.

Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitasnya yang lebih dari 100 %

pada semua tahun penelitian.

Efektifitas sebelum otda (1996/1997-2000) tertinggi dicapai

pada tahun anggaran 1999/2000 dengan efektivitas sebesar 109,62

%. Sedangkan pada era otda (2001-2005) efektivitas tertinggi

sebesar 111,98 % yang dicapai pada tahun 2002. Rata-rata

efektivitas sebelum ditetapkan Otonomi Daerah senilai 104,85 %

dan rata-rata efektivitas saat era otda sebesar 107,97 %.

Tabel 4.15 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Era OTDA (1996/1997-2005)

Tahun Target

Penerimaan PAD

Realisasi Penerimaan

PAD

Efektivitas (%)

1996/1997

5.806.606.000

6.030.943.089 103,86%

1997/1998

7.072.996.000

7.086.940.570 100,20%

1998/1999

7.900.673.500

8.021.252.027 101,53%

1999/2000

8.591.907.500

9.418.350.336 109,62%

2000

8.563.165.000

9.095.283.164 106,21%

Rata-rata Sebelum otda

104,85%

2001

15.542.155.000

16.545.956.474 106,46%

2002

20.090.930.000

22.497.807.067 111,98%

2003

23.665.569.000

24.999.337.372 105,64%

2004

27.490.696.000

29.485.262.926 107,26%

2005

31.618.494.000

34.302.564.901 108,49%

Rata-rata Saat otda

107,97%

Sumber: Data Sekunder Dinas Pendapatan Diolah.

Secara statistik dengan uji beda dua means dapat disimpulkan

bahwa efektivitas antara sebelum otda dan pada era otda tidak dapat

perbedaan berarti, hal ini dapat dilihat dari nilai -ttabel £ thitung £ ttabel ,

yaitu -2,776 £ -1,604 £ 2,776, sehingga menerima H0.

Apabila dikelompokkan berdasarkan pos PAD (tabel 4.16)

maka sebelum OTDA Bagian Laba BUMD mempunyai rata-rata

efektivitas PAD tertinggi yaitu 115,99 % dan terendah yaitu pos

Penerimaan dari Dinas yang belum dapat dikatakan efektif, karena

rata-rata efektivitasnya hanya 91,59 % kurang dari 100 %.

Sedangkan setelah ditetapkannya OTDA dapat diketahui

bahwa pos Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah mempunyai rata-

rata efektivitas tertinggi yaitu sebesar 131,14 %. Penerimaan ini

antara lain bersumber dari penerimaan jasa giro, penerimaan bunga

deposito, penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak

dipisahkan dan penerimaan daerah yang lain. Rata-rata efektivitas

terendah yaitu pada pos Retribusi Daerah yang hanya mencapai

101,36 %.

Tabel 4.16 Rata-Rata Efektivitas PAD Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Era Pelaksanaan OTDA (1996/1997-2005)

POS PAD SEBELUM OTDA PADA ERA OTDA

PAJAK DAERAH 101,26 % 108,91 %

RETRIBUSI DAERAH 101,14 % 101,36 %

BAG LABA BUMD 115,99 % 102,60 %

PENERIMAAN DINAS 91,59 % -

LAIN PAD YG SAH 107,23 % 131,14 %

Catatan: Penerimaan dari Dinas setelah tahun anggaran 1998/1999 dihapuskan dari pos penerimaan PAD.

Sumber: Data Sekunder Dinas Pendapatan Diolah.

3) Elastisitas PAD

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepekaan

perubahan suatu jenis penerimaan PAD jika terjadi perubahan pada

jumlah PDRB. Apabila tingkat elastisnya kurang dari satu (e<1),

maka dikatakan inelastis, dan sebaliknya akan dikatakan elastis jika

tingkat elastisitasnya lebih dai satu (e>1).

Berdasarkan PDRB harga berlaku pada era sebelum Otonomi

Daerah rasio elastisitas pada tahun anggaran 1998/1999 dan tahun

2000 bersifat inelastis (e<1). Sedangkan elastisitas tertinggi

ditunjukkan pada tahun 1999/2000. Pada era Otonomi Daerah rasio

elastisitas yang bersifat inelastis terjadi pada tahun 2003 yaitu

senilai 0,872. Sedangkan rasio elastisitas tertinggi terjadi pada tahun

2002 yaitu sebesar 4,092.

Sedangkan atas dasar PDRB harga konstan elastisitas sebelum

OTDA pada tahun anggaran 1998/1999 dan 2000 bersifat inelastis.

Pada era OTDA (tahun 2001-2004) elastisitasnya bersifat elastis

semua.

Tabel 4.17 Elastisitas Penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Saat Pelaksanaan OTDA (1996/1997-2005)

Sumber: Data Sekunder BPS Dinas Pendapatan Diolah.

Elastisitas Tahun PAD PDRB HB PDRB HK

Growth PAD

Growth PDRB

HB

Growth PDRB HK ADHB ADHK

1996/1997 6.030.943.089 1.403.071,14 1.120.801,61 14,42% 10,64% 7,97 1,356 1,809

1997/1998 7.086.940.570 1.550.662,62 1.255.719,50 17,51% 10,52% 12,04 1,664 1,455

1998/1999 8.021.252.027 2.170.222,89 1.113.939,92 13,18% 39,95% -11,29 0,330 (1,168)

1999/2000 9.418.350.336 2.312.932,51 1.141.544,82 17,42% 6,58% 2,48 2,647 7,028

2000 9.095.283.164 3.231.726,10 1.193.085,08 -3,43% 39,72% 4,51 (0,086) (0,760)

Rata-rata Elastisitas Sebelum Otda 1,182 1,673 2001 16.545.956.474 3.380.870,31 1.210.084,63 81,92% 4,62% 1,42 17,31 57,493

2002 22.497.807.067 3.678.175,87 1.248.686,47 35,97% 8,79% 3,19 4,092 11,276

2003 24.999.337.372 4.147.090,65 1.290.163,05 11,12% 12,75% 3,32 0,872 3,347

2004 29.485.262.926 4.700.695,62 0.342.109,36 17,94% 13,35% 4,03 1,344 4,457

2005 34.302.564.901 - - 16,34% - - - -

Rata-rata Elastisitas pada Era Otda 6,009 19,143

Dari analisis rasio elastisitas berdasarkan PDRB Harga

Berlaku sebelum OTDA dan pada saat pelaksanaan OTDA (tabel

4.17 di atas) dapat diketahui bahwa pada kedua era tersebut

elastisitas PAD bersifat elastis, karena rasionya lebih dari satu (e>1).

Sebelum Otonomi Daerah rata-rata rasio elastisitasnya sebesar 1,182

dan pada saat Otonomi Daerah rata-rata rasio yaitu sebesar 6,009.

Makna dari elastistitas 1,182 adalah apabila terjadi perubahan PDRB

sebesar 1 % akan mengakibatkan perubahan positif PAD sebesar

1,182%. Sedangkan pada tingkat elastisitas 6,009 maka setiap

perubahan PDRB sebesar 1 % mengakibatkan peningkatan PAD

sebesar 6,009 %.

Sedangkan berdasarkan PDRB Harga Konstan, rata-rata

elastisitas sebelum OTDA dan pada Era OTDA bersifat elastis yaitu

sebesar 1,673 dan 19,143 dimana rasionya lebih dari 1 (e>1).

Elastisitasitas yang bersifat elastis 1,67 dan 19,14 berarti setiap 1%

perubahan PDRB mengakibatkan perubahan yang bersifat positif

terhadap PAD sebesar 1,673 % dan 19,143 %.

Secara statistik elastisitas berdasarkan harga berlaku antara

sebelum otda dan pada era otda tidak terdapat perbedaan berarti, hal

ini diketahui dari nilai -ttabel £ thitung £ ttabel, yaitu -2,776£-0,614£

2,776, sehingga menerima H0.

Sedangkan berdasarkan harga konstan, elastisitas sebelum dan

pada era otda juga tidak terdapat perbedaan berarti nilai -ttabel £ thitung

£ ttabel , yaitu -2,776 £ -1,279 £ 2,776, sehingga hasil penelitian

elastisitas menerima H0.

4) Matrik Potensi PAD

Dari perhitungan matrik potensi PAD yang diwakili oleh pos

Pajak dan Retribusi Daerah, maka akan dapat diketahui klasifikasi

pos PAD tersebut. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menilai

kemampuan pos Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan

pertumbuhan dan proporsinya.

Berdasarkan analisis dengan matrik potensi terhadap pos Pajak

Daerah diperoleh klasifikasi sebagai berikut:

a) Kategori Prima

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar

sebelum otda yang termasuk dalam kategori prima hanya Pajak

Hotel dan Restoran. Sedangkan saat era otda tidak ada ayat

Pajak Daerah yang tergolong prima, hal ini dikarenakan tidak

ada proporsi dan pertumbuhannya yang lebih dari satu.

b) Kategori Potensial

Sebelum Otonomi Daerah ayat Pajak yang berkategori

potensial yaitu: Pajak Potong Hewan, Pajak Pembangunan I,

Pajak Radio, Pajak Bangsa Asing, Pajak Pertunjukan, Pajak

Anjing, Pajak Kentator, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak

Pengeras Suara, Pajak Golongan C.

Sedangkan saat Otonomi Daerah beberapa Pajak yang ada

dikategorikan sebagai pajak potensial antara lain: Pajak

Pertunjukan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Golongan C,

Pajak ABT dan Pajak Parkir.

Beberapa ayat Pajak yang dipungut di era sebelum

Otonomi Daerah dihapuskan, seperti Pajak Potong Hewan, Pajak

Pembangunan I, Pajak Radio, Pajak Bangsa Asing, Pajak

Anjing, Pajak Kentator, Pajak Pendaftaran Perusahaan dan

Pajak Pengeras Suara.

c) Kategori Berkembang

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar baik

sebelum otda maupun saat era otda tidak ada yang tergolong

berkembang, hal ini dikarenakan tidak ada Pajak yang

mempunyai proporsi kurang dari satu dan pertumbuhannya yang

lebih dari satu.

d) Kategori Terbelakang

Sebelum Otonomi Daerah Pajak yang dikategorikan

terbelakang hanya Pajak Reklame dan Pajak Pendaftaran

Perusahaan. Sedangkan saat era Otonomi Daerah Pajak Reklame

dan Pajak Hotel dan Restoran termasuk dalam kategori

terbelakang.

Untuk penerimaan Retribusi Daerah terdapat beberapa ayat

Retribusi yang dihilangkan dari tahun sebelumnya, ada beberapa

yang digabungkan dan ada pula beberapa yang dipisahkan, sehingga

terdapat perbedaan komponen ayat Retribusi Daerah antara sebelum

otda dan saat era otda. Misalkan, ayat Retribusi Leges, Uang

Penambangan, IPAIR, Uang Pemeriksaan Pembantaian, Pendaftaran

Perusahaan Angkutan, Tebasan Hasil Bumi, dan lain-lain yang pada

saat era otda sudah dihilangkan. Retribusi RSU dan Puskesmas saat

sebelum otda terpisah kemudian saat era otda digabungkan menjadi

Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini dilakukan semata-mata

untuk efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD dari pos Retribusi

Daerah.

Berdasarkan analisis matrik potensi ayat Retribusi Daerah

dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Kategori Prima

Berdasarkan matrik potensi yang dilakukan terhadap

Retribusi Daerah Kabupaten Karanganyar baik sebelum otda

maupun saat era otda tidak ada yang tergolong prima, hal ini

dikarenakan tidak ada proporsi dan pertumbuhannya yang lebih

dari satu.

b) Kategori Potensial

Sebagian besar ayat Retribusi Daerah baik sebelum

maupun saat era otda mempunyai kategori potensial. Retribusi

Daerah sebelum otda yang termasuk dalam kategori potensial

yaitu: Retribusi Leges, Uang Dispensi Jalan, Uang

Penambangan, ijin Mendirikan Bangunan, Uang Pengujian

Kentator, Retribusi Terminal, Pelayanan Kesehatan, Pasar,

Penerimaan Puskesmas, Rice Mills, Pendaftaran Perusahaan

Angkutan, Pendaftaran Kelahiran, Pemeriksaan Calon

Pengantin, IPAIR, Izin Tempat Pemakaman, Penyeberangan

Jalan di Atas Air dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sedangkan saat era otda Retribusi yang tergolong potensial

adalah: Pelayanan Kebersihan, Parkir Di tepi Jalan Umum,

Retribusi Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Usaha

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Penyedotan

Kakus, Rumah Potong Hewan, Penyeberangan Jalan di air, Izin

Penggunaan tanah, Izin Trayek, Pemeriksaan Kualitas

Lingkungan Laboratorium DKK, Ijin Usaha Industri dan

Retribusi Pelayanan Administrasi.

c) Kategori Berkembang

Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Karanganyar

sebelum otda yang termasuk dalam kategori berkembang adalah

Retribusi Tebasan Hasil Bumi. Sedangkan saat era otda tidak

ada yang tergolong berkembang, hal ini dikarenakan tidak ada

ayat Retribusi yang mempunyai proporsi kurang dari satu dan

pertumbuhannya yang lebih dari satu.

d) Kategori Terbelakang

Yang tergolong Retribusi kategori terbelakang sebelum era

otda antara lain: Retribusi Uang Parkir Kendaraan, Uang

Pemeriksaan Pembantaian, Tempat Rekreasi dan Olahraga,

Kebersihan, Ijin HO dan Retribusi Biaya Cetak KTP.

Sedangkan saat era otda yang termasuk dalam kategori

terbelakang yaitu: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Biaya Cetak

KTP dan Kartu Keluarga, Tempat Rekreasi dan Olah Raga,

IMB, Izin Gangguan, Ijin Sarana Kesehatan dan Umum, Surat

Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar

Perusahaan, Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Retribusi Ijin

Penggilingan Padi.

Alternatif kebijakan atau upaya yang dapat diambil atau

diterapkan dalam usaha peningkatan setiap klasifikasi yang tersebut

diatas akan berbeda-beda. Untuk jenis Pajak/Retribusi Daerah yang

mempunyai kategori prima, maka kebijakan yang telah diterapkan

pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan

mempertahankan tingkat pertumbuhan dan proporsinya. Jika

potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan

mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada

sehingga terjadi perubahan penerimaan. Untuk jenis Pajak/Retribusi

Daerah dengan kategori berkembang perlu diupayakan peningkatan

dengan menggali sumber penerimaan baru dengan tingkat

pertumbuhan seperti pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenis

Pajak/Retribusi Daerah yang berkategori terbelakang perlu

diupayakan peningkatan penerimaan dengan menggali sumber-

sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan yang ada

dari tahun sebelumnya.

b. Hipotesis 2: Kontribusi PAD terhadap Penerimaan APBD

Rasio kontribusi PAD terhadap APBD ini menunjukkan

seberapa besar peranan penerimaan dari pos PAD dalam menyokong

Anggaran Pendapatan Daerah untuk membiayai aktivitas

pembangunan daerahnya. Semakin besar rasio kontribusinya,

sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin besar dan

menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi yang ada

dengan penerimaan PAD yang tinggi. Hal ini juga akan menopang

kemandirian daerah itu dalam keuangan daerahnya.

Tabel 4.18 Kontribusi PAD terhadap Penerimaan APBD Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Saat Pelaksanaan OTDA (1996/1997-2005)

Tahun Jumlah Penerimaan

Anggaran Pendapatan Daerah

Jumlah Penerimaan

PAD

Rasio KONTRIBUSI

PAD(%)

1996/1997 31,254,821,329

6,030,943,089 19.30%

1997/1998 39,681,536,619

7,086,940,570 17.86%

1998/1999 66,766,181,128

8,021,252,027 12.01%

1999/2000 90,323,040,505

9,418,350,336 10.43%

2000 83,832,297,421

9,095,283,164 10.85% Rata-rata Sebelum OTDA 14.09%

2001 253,490,644,735

16,545,956,474 6.53%

2002 289,482,690,633

22,497,807,067 7.77%

2003 357,223,479,552

24,999,337,372 7.00%

2004 373,132,453,105

29,485,262,926 7.90%

2005 391,630,896,577

34,302,564,901 8.76% Rata-rata Saat OTDA 7.59%


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa era sebelum Otonomi

Daerah PAD memberikan kontribusi yang lebih besar hampir 2 kali

lipat dari pada era dilaksanakannya Otonomi Daerah. Hal ini dapat

dilihat dari kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah era

pelaksanaan Otonomi Daerah yang hanya sebesar 7,59 %, yang kalah

jauh dibandingkan sebelum Otonomi Daerah yang mencapai 14,09 %.

Apabila diuji secara statistik dapat diketahui bahwa ada

perbedaan yang berarti antara kontribusi penerimaan PAD terhadap

Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar, karena prosentasenya

berbeda jauh. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel , yaitu 3,069

> 2,776, sehingga H0 ditolak. Walaupun demikian, penerimaan PAD

masih memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap Pendapatan

Daerah.

c. Hipotesis 3

1) Pertumbuhan PAD Sebelum dan Pada Era Otonomi Daerah

Dalam menilai kinerja keuangan daerah, Pemerintah Daerah

dituntut untuk menggali potensi riil daerah itu dengan

menunjukkan penerimaan dari pos PAD yang tinggi. Dengan

semakin meningkatnya pembiayaaan Pemerintah Daerah untuk

pembangunan sarana dan prasarana, maka penerimaan PAD

seharusnya juga senantiasa mengalami peningkatan sehingga

kemandirian dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab

dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan penerimaan PAD bersifat

fluktuatif, bahkan pada tahun 2000 mengalami penerimaan yang

menurun dari tahun sebelumnya sehingga pertumbuhannya

negatif. Walaupun pertumbuhannya tidak memperlihatkan trend

yang terus naik, namun penerimaan PAD dari tahun ke tahun

menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2000. Pertumbuhan

PAD tertinggi ditunjukkan pada tahun pergantian era sebelum

OTDA ke era OTDA yaitu tahun 2000 ke tahun 2001 dengan

angka pertumbuhan mencapai 0,82.

Tabel 4.19 Pertumbuhan Penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Era Pelaksanaan OTDA (1996/1997-2005)

Tahun PAD Pertumbuhan 1996/1997 6.030.943.089 0,14 1997/1998 7.086.940.570 0,18 1998/1999 8.021.252.027 0,13 1999/2000 9.418.350.336 0,17

2000 9.095.283.164 (0,03) Rata-Rata Sebelum

OTDA 7.930.553.837 0,09

2001 16.545.956.474 0,82 2002 22.497.807.067 0,36 2003 24.999.337.372 0,11 2004 29.485.262.926 0,18 2005 34.302.564.901 0,16

Rata-rata Saat

OTDA 25.566.185.748 0,33


Rata-rata pertumbuhan sebelum Otonomi Daerah sebesar

0,09 sedangkan rata-rata pertumbuhan pada saat pelaksanaan

Otonomi daerah mencapai 0,33. Dengan demikian, Pemerintah

Daerah telah menujukkan peningkatan penerimaan PAD dari era

sebelum Otonomi Daerah dan era pelaksananaan Otonomi Daerah.

Secara statistik pertumbuhan PAD antara sebelum otda dan

pada era otda tidak terdapat perbedaan berarti, hal ini diketahui

dari nilai -ttabel £ thitung £ ttabel, yaitu -2,776£ -1,657 £ 2,776,

sehingga menerima H0.

2) Prospek dan Pertumbuhan Penerimaan PAD 5 Tahun

Mendatang

Untuk mengetahui prospek penerimaan PAD 5 tahun

mendatang digunakan analisis trend linier dengan metode least

square:

Y = a + b X

Dimana: Y = Jumlah Penerimaan PAD

a = Jumlah PAD

b = Koefisien Trend Linier

X = Besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada

setiap perubahan unit perubahan variabel X.

Tabel 4.20 Perhitungan Trend PAD Kabupaten Karanganyar Sebelum dan Pada Era OTDA (1996/1997-2005)

Tahun X Y X*Y X2

1996/1997 (9) 6.030.943.089 -54.278.487.801 81 1997/1998 (7) 7.086.940.570 -49.608.583.990 49 1998/1999 (5) 8.021.252.027 -40.106.260.135 25 1999/2000 (3) 9.418.350.336 -28.255.051.008 9

2000 (1) 9.095.283.164 -9.095.283.164 1 2001 1 16.545.956.474 16.545.956.474 1 2002 3 22.497.807.067 67.493.421.201 9 2003 5 24.999.337.372 124.996.686.860 25 2004 7 29.485.262.926 206.396.840.482 49 2005 9 34.302.564.901 308.723.084.109 81

Jumlah 0 167.483.697.926 542.812.323.028 330


Hasil perhitungan metode least square:

a = S Y = 167.483.697.926 = 16.748.369.792,60 N 10 b = S X*Y = 542.812.323.028 = 1.644.885.827,36 S X 330

Dari hasil perhitungan trend tersebut dapat diperoleh persamaan

regresi linier:

Y = 16.748.369.792,60 + 1.644.885.827,36 X

Berdasarkan persamaan trend regresi linier diatas, maka dapat

diketahui rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Karanganyar

menunjukkan ke arah positif, hal ini ditunjukkan dengan besaran

koefisien intersep (b) sebesar 1.644.885.827,36.

Dari analisis diatas dapat diketahui prospek penerimaan PAD

Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun mendatang serta

pertumbuhannya.

Tabel 4.21 Prospek Penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar 5 tahun mendatang

Tahun X Y (Penerimaan PAD) Pertumbuhan

2006 11 34.842.113.893,53 1,57 2007 13 38.131.885.548,25 9,44 2008 15 41.421.657.202,96 8,63 2009 17 44.711.428.857,68 7,94 2010 19 48.001.200.512,39 7,36

Sumber: Perhitungan Trend Data Sekunder Dinas Pendapatan Diolah.

Dari hasil analisis prospek penerimaan PAD 5 tahun mendatang

diperkirakan bahwa penerimaan PAD terus mengalami peningkatan

dan pertumbuhan setiap tahunnya positif dengan pertumbuhan

tertinggi sebesar 9,44 % dan pertumbuhan terendah 1,57 %.

d. Hipotesis 4: Uji Analisis Beda Dua Mean Penerimaan PAD

sebelum dan Pada Era Otonomi Daerah

Penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar

dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang mengalami

peningkatan. Akan tetapi, untuk mengetahui rata-rata penerimaan

PAD sebelum OTDA dan pada saat pelaksanaan OTDA dapat di

analisis dengan menggunakan uji analisis Beda Dua Mean. Dari

analisis ini akan diketahui apakah ada perbedaan berarti penerimaan

PAD antara era sebelum OTDA dan pada saat pelaksanaan OTDA.

Berdasarkan analisis Uji Beda Dua Mean yang dilakukan

diperoleh hasil bahwa nilai thitung yaitu sebesar -6,92. Maka H0 ditolak

karena thitung -6,92 < -ttabel -2,776. Maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan berarti antara penerimaan PAD sebelum Otonomi

Daerah dan pada era Otonomi Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab terakhir, akan disajikan ringkasan dari uraian penelitian yang telah

dilakukan. Selain kesimpulan, penulis akan mengajukan beberapa saran untuk

masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait dengan

kebijakan dalam penggalian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada saat sebelum Otonomi Daerah (1996/1997) dan pada era Otonomi Daerah

(2001-2005).

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis pembahasan dan uji hipotesis yang telah dilakukan

terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar,

baik pada saat sebelum melaksanakan Otonomi Daerah (OTDA) maupun pada

saat diberlakukannya Otonomi Daerah dapat diperoleh berbagai kesimpulan

sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tabel Kesimpulan Analisis Penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar Sebelum Otonomi Daerah (1996/1997-2000) dan Pada Era Otonomi Daerah (2001-2005)

Evaluasi Penerimaan

PAD

Satuan/Kriteria Penilaian

Sebelum Otonomi Daerah

Pada Era Otonomi Daerah

Efisiensi Efisien, e<1 e=0,0188 Efisien e=0,0218 Efisien

Efektivitas Efektif, e>1 e=4,85 Efektif e=7,97 Efektif

ADHB e=1,182 e=6,009 Elastisitas

ADHK Elastis, e>1

e=1,673 Elastis

e=19,143 Elastis

Kontribusi Prosentase 14,09 % 7,59 %

Pertumbuhan Prosentase 9 % 33 %

Penerimaan PAD Rupiah 7.943.153.837,2 25.566.185.748,0

Sumber : Data Dinas Pendapatan diolah

1. Evaluasi penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari

penilaian rasio-rasio efisiensi, efektivitas, elastisitas dan matrik potensi

PAD serta melihat kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Daerah.

a. Pada tahun penelitan sebelum Otonomi Daerah (1996/1997-2000)

rata-rata efisiensinya sebesar 1,88 %, lebih baik dari pada saat

pelaksanaan Otonomi Daerah (2001-2005) dimana tingkat rata-rata

efisiensinya sebesar 2,18 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi

penerimaan PAD sebelum OTDA lebih baik dari pada saat OTDA.

Sehingga dapat dikatakan pada saat OTDA, Pemerintah Daerah

Kabupaten Karanganyar belum mampu meningkatkan efisiensinya

dengan biaya pemungutan yang sama untuk meningkatkan penerimaan

PAD.

b. Rata-rata efektivitas PAD Kabupaten Karanganyar pada saat sebelum

OTDA lebih rendah dari pada saat sudah ditetapkan OTDA. Sebelum

OTDA rata-rata efektivitas PAD hanya sebesar 104,85 %, sedangkan

pada saat OTDA mencapai 107,97 %. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa setelah diberlakukannya OTDA Pemerintah Daerah

Kabupaten Karanganyar mampu meningkatkan efektivitas penerimaan

PAD.

c. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata elastisitas PAD ADHB

sebelum OTDA yaitu hanya sebesar 1,182 lebih kecil bila

dibandingkan dengan rata-rata elastisitas PAD setelah OTDA

ditetapkan yang mencapai 6,009. Sedangkan elastisitas PAD ADHK

sebelum OTDA hanya sebesar 1,673 yang sangat kecil dibandingkan

pada era OTDA yang mencapai 19,43.

d. Dari hasil perhitungan matrik potensi PAD terhadap Pajak dan

Retribusi Daerah baik sebelum maupun saat Otonomi Daerah dapat

diketahui bahwa sebagian besar ayat Pajak dan Retribusi Daerah di

Kategori potensial, dan sisanya termasuk dalam kategori terbelakang.

Tidak ada Pajak Daerah yang termasuk dalam kategori berkembang

baik sebelum otda maupun pada era otda, dan hanya Retribusi

Tebasan Hasil Bumi yang termasuk dalam kategori berkembang saat

sebelum otda ditetapkan, sementara pada era otda tidak ada ayat

Retribusi Daerah yang tergolong dalam kategori berkembang.

Sedangkan yang tergolong dalam kategori prima yaitu Pajak Hotel dan

Restoran Sebelum Otonomi Daerah. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa dengan Otonomi Daerah belum mampu menggeser beberapa

ayat Pajak/Retribusi Daerah ketingkat pertumbuhan maupun proporsi

yang lebih baik.

2. Kontribusi PAD terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan pada saat

sebelum OTDA sebesar 14,09 %, dua kali lebih besar dari pada saat

pelaksanaan OTDA yang hanya 7,59 %. Jadi disimpulkan bahwa

pelaksanaan OTDA belum mampu meningkatkan potensi penerimaan

PAD karena kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Daerah masih

sangat kecil. Hal ini dikarenakan tingginya bagian perimbangan dari

Pemerintah Pusat.

3. Pertumbuhan PAD selama 10 tahun penelitian (1996/1997-2005)

mengalami pertumbuhan positif kecuali tahun 2000 yang mengalami

pertumbuhan negatif, hal ini dikarenakan proses transformasi dari era

sebelum OTDA ke era pelaksanaan OTDA. Prospek penerimaan PAD

selama 5 tahun mendatang juga menunjukkan kecenderungan yang

meningkat dan pertumbuhan yang positif.

4. Berdasarkan analisis Hipotesis Uji Beda Dua mean dapat disimpulkan

bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara penerimaan sebelum dan

saat era Otonomi Daerah. Hal ini disebabkan penerimaan PAD saat era

Otonomi Daerah cukup tinggi.

Secara Umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah

masih belum memberikan perubahan berarti dari era sebelumnya. Hal ini

dapat terlihat dari kinerja PAD yang masih belum memberikan kontribusi

besar terhadap Pendapatan Daerah, atau dapat dikatakan bahwa

ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar masih tinggi. Hal

ini dapat disebabkan karena kurangnya kesiapan Pemerintah Darah Kabupaten

Karanganyar dalam menghadapi era Otonomi Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan dalam rangka

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar,

maka penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Karanganyar. Saran tersebut

antara lain:

1. Membuat peraturan-peraturan pendukung seperti Peraturan Daerah (Perda)

yang dapat menopang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33

Tahun 2004. Perda ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung

pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar, karena Perda

akan dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah

tersebut.

2. Mengoptimalkan potensi daerah dengan menggali potensi-potensi yang

selama ini belum/kurang diberdayakan sehingga peluang baru untuk

sumber penerimaan baru dapat dicari, asalkan tidak mengekploitasi

masyarakat dengan sosialisasi yang cukup. Hal ini juga bisa dilakukan

dengan mengoptimalkan peran BUMD yang masih sangat potensial untuk

dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola PAD dengan

mengadakan seminar, pelatihan dan training, seperti seminar tentang GCG

(Good Corporate Governance), training Pengeloaan Keuangan Daerah

maupun training ESQ (Emotional Spiritual Quotient). Pelatihan ini juga

akan berguna untuk mengurangi pelanggaran dan penyelewengan dalam

pengelolaan PAD. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas

dapat dilakukan dengan seleksi yang ketat dalam perekrutan pegawai baru

sesuai dengan kapabilitasnya.

4. Mengevaluasi penerimaan PAD setiap tahunnya agar dapat diketahui

perkembangan PAD pada tahun itu dan untuk merencanakan langkah-

langkah stratejik untuk meningkatkan penerimaan PAD ke depannya.

5. Mengembangkan strategi kemampuan keuangan daerah yang baru,

misalkan melalui perintisan bentuk kerjasama baru baik dengan

pemerintah maupun dengan badan swasta (domestik maupun asing)

sehingga dapat menjadi alternatif sumber PAD yang lebih prospektif dan

dinamis variatif. Kerjasama ekonomi tersebut bisa jadi mengarah pada

bentuk kontrak-kontrak usaha bersama yang saling menguntungkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Otonomi Daerah dan mendukung

pelaksanaan Otonomi Daerah yang efektif, diperlukan kelembagaan yang

demokratis, efisiensi pengelolaan sumber daya, aparatur yang berkualitas,

potensi ekonomi daerah yang dapat digerakkan sebagai sumber pendapatan

daerah, dan pemberian insentif fiskal/non fiskal guna menciptakan iklim usaha

yang kondusif bagi para pelaku ekonomi (BUMN, BUMD, Koperasi, dan

Swasta) serta pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah yang adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi

Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN. Abdullah, Piter; Armida S. Alisjahbana; Nury Effendi; dan Boediono. 2002. Daya

Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Edisi pertama, cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.

Anita Widyaningrum. 2004. Analisis Realisasi dan Prospek Pendapatan Asli Daerah Surakarta. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.

BAPPEDA-BPS Kabupaten Karanganyar. (Beberapa Terbitan). Karanganyar Dalam Angka. Karanganyar: BAPPEDA-BPS Kabupaten Karanganyar.

BAPPEDA-BPS Kabupaten Karanganyar. (Beberapa Terbitan). Pendapatan Regional Domestik Bruto Karanganyar. Karanganyar: BAPPEDA-BPS Kabupaten Karanganyar.

Dhinaryati. 2003. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.

Djarwanto, P S. 1998. Statistik Induktif. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE-Universitas Gajah Mada.

Dyah Arsih Purwanti. 2003. Studi mengenai Potensi, Efisiensi dan Efektitivitas

Pajak Hotel dan Restoran dalam Upaya Peningkatan PAD Karanganyar Tahun 2003. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.

Erlita Dewi. 2003. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uneversitas Sumatera Utara.

Made Suwandi. 2000. Isu-isu Strategis Penataan Otonomi Daerah.

(Disampaikan dalam Lokakarya Agenda pemukiman dan Pengembangan Wilayah Indonesia 2000-2005)

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

Penerbit ANDI.

Mubyarto. 2001. Prospek Otonomi Daerah dan perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi. Yogayakarta: BPFE UGM.

Mudrajad Kuncoro. 2000. Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan

Kebijakan. Jakarta: LP3ES. Mulyanto. 2003. Identifikasi dan Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di

Kawasan Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah. Usul Penelitian Dosen Muda. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

M. Suparmoko. 1992. Keuangan Daerah dalam Teori dan Praktek. Edisi

Keempat, Cetakan Ketiga. Yogyakarta:PFE UGM. Raksaka Mahi. 2005. Peran Pendapatan Asli Darah di Era Otonomi. Jurnal

Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume VI. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ________________. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

________________. Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

. Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

. Undang-Undang No. 34/2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

Rina Ika Sari. 2004. Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari

Aspek Keuangan Daerah. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.

Riwu Kaho, Yosef. 1985. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di

Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

_______________. 1991. Otonomi Daerah dan Titik Beratnya di Letakkan Pada Daerah Tingkat II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar. APBD Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun 2005. Titik Wijayanti. 2004. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Retribusi

Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 1994/1995 – 1999/2000. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembanunan UNS. Tidak dipublikasikan.

Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh.

Jakarta: Erlangga. Yunastiti Purwaningsih. 2003. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Surakarta:

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Yuswandi A Tumenggung dan Ahmad Kamil. 2001. Pemanfaatan Data Spasial

Sosial Ekonomi dalam rangka Mendukung Otonomi Daerah.

Lampiran 11

Ayat Pajak 1996 1997 1998 1999 2000 Rerata Pjk Potong Hewan Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk Pembangunan I Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk Radio Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk Bangsa Asing Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk Pertunjukan Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Terbelakang Pjk Reklame Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Terbelakang Pjk Anjing Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk Kentator Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk PJU Potensial Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Pjk Pendaftaran Perush Terbelakang Potensial Terbelakang Potensial - Terbelakang Pjk Pengeras Suara Prima Potensial Terbelakang - - Potensial Pjk Galian Gol. C Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial Pjk ABT/APT Terbelakang - Potensial Potensial Potensial Potensial Pjk Hotel dan Restoran - - - - Prima Prima

Lampiran 12

Ayat Pajak 2001 2002 2003 2004 2005 Rerata Pjk Hotel dan Resto

ran Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

Pjk Pertunjukan Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial Pjk Reklame Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Terbelakang PjkPenerangan Jalan

Umum Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial

Pjk Galian Gol. C Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial Pjk ABT/APT Potensial Potensial Potensial Potensial Potensial Potensial Pjk Parkir - Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial

Lampiran 13

Ayat Retribusi 1996 1997 1998 1999 2000 Rerata R. Leges Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial R. Uang Dispensasi Jalan Potensial Potensial - - - Potensial R. Uang Parkir Kendaraan Potensial Potensial Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang R. Uang Penambangan Potensial Potensial Potensial - - Potensial R. Uang Pemeriksaan Pembantaian

Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

R. Ijin Mendirikan Bangunan

Potensial Potensial Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial

R. Uang Pengujian Kentator Potensial Potensial - - - Potensial R. Terminal Potensial Potensial Potensial Potensial Terbelakang Potensial R. Pelayanan Kesehatan Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial R. Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

R. Pasar Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial R. Ricemills Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial R. Pendaftaran Perush. Angkutan

Potensial Potensial - - - Potensial

R. Pendaftaran Kelahiran Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial R. Pemeriksaan Calon Pengantin

Potensial Potensial Terbelakang - - Potensial

R. Tebasan Hasil Bumi Berkembang Berkembang Terbelakang - - Berkembang R. Kebersihan Potensial Potensial Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang R. Cetak Kartu Keluarga Dan KTP

Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang Terbelakang Terbelakang

R. Ijin HO Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang Potensial Terbelakang R. IPAIR Potensial Potensial - Potensial Potensial R. Ijin Tempat Pemakaman Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial R. Penyebrangan Jalan di Atas Air

- - - Terbelakang Potensial Potensial

R. Pemakaian Kekayaan Daerah

- - - Terbelakang Potensial Potensial

Lampiran 14

Ayat Retribusi 2001 2002 2003 2004 2005 Rerata R. Pelayanan Kesehatan

Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Terbelakang

R. Pelayanan Persampahan

Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial

R. Cetak KTP dan Kartu Keluarga

Terbelakang Potensial Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

R. Pemakaman Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang Potensial Terbelakang R. Parkir di Tepi Jalan Umum


R. Pasar Terbelakang Potensial Terbelakang Potensial Potensial Potensial R. Pengujian Kendaraan Bermotor

Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial Potensial

R. Pamakaian Kekayaan Daerah


R. Terminal Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial R. Tempat Khusus Parkir

Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Potensial

R. Penyedotan Kakus Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial Potensial R. Rumah Potong Hewan

Terbelakang Potensial Potensial Potensial Terbelakang Potensial

R. Tempat Rekreasi dan Olah Raga


R. Penyebrangan Jalan di Atas Air

Terbelakang Potensial Potensial - - Potensial

R. Ijin Penggunaan Tanah

Terbelakang Potensial Potensial Potensial Terbelakang Potensial

R. Ijin Mendirikan Bangunan


R. Ijin Gangguan Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Potensial Terbelakang R. Ijin Trayek Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial R. Pemeriksaan Lab. Lingk dan DKK

- Terbelakang Potensial Potensial Potensial Potensial

R. Ijin Sarana Kesehatan dan Umum

- Terbelakang Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

R. Surat Ijin Usaha Perdagangan

- - Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

R. Ijin Usaha Industri - - Terbelakang Potensial Potensial Potensial R. Tanda Daftar Gudang

- - Potensial Terbelakang Terbelakang Terbelakang

R. Tanda Daftar Perusahaan

- - Terbelakang Terbelakang Potensial Terbelakang

R. Ijin Usaha Jasa Konstruksi


R. Ijin Penggilingan Padi


R. Pelayanan Administrasi

- - Terbelakang Potensial Potensial Potensial

Wahyu Warastuti - digilib.uns.ac.id/Analisis-penerimaan... · depan. Selain itu, penelitian ini juga menghitung perbedaan penerimaan PAD antara sebelum dan pada saat Otonomi Daerah

Documents