Vol.17, No.2, Desember 2020 KONSTELASI POLITIK DI TENGAH ...

Jurnal Penelitian

Politik

E-ISSN 2502-7476 Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019 ISSN 1829-8001

Vol.17, No.2, Desember 2020

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 17 No. 2 Hlm. 159-308Jakarta,

Desember 2020ISSN

1829-8001

REVIEW BUKU

Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Potensi Bertambahnya Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah

Kepentingan Politik Donald Trump dan Xi Jinping dalam Meningkatkan

Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19:

Relasi Konfliktual Antara AS-Tiongkok di Masa Pandemi Covid-19

dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia

di Vietnam Dan TaiwanPerspektif Nasionalisme Ekonomi dalam Kebijakan Mitigasi Covid-19

Diplomasi dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia

Respons, Kebijakan, dan Panggung Elektoral

Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik

Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19:

Konstelasi Politik di Tengah Pandemi:

dalam Konstelasi Politik Global

dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif

KONSTELASI POLITIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (I)

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2 Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2 Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2 Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Prof. Dr. Firman Noor, M.A (Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian)Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A (Ahli Kajian Hubungan Internasional)Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A (Ahli Kajian Hubungan Internasional)Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A (Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal)Prof. Dr. Lili Romli (Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)Dr. Siswanto (Ahli Kajian Hubungan Internasional)Dr. Ganewati Wuryandari, M.A (Ahli Kajian Hubungan Internasional)Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, M.A (Ahli Gender dan Politik)Drs. Hamdan Basyar, M.Si (Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam)Prof. Dr. Indria Samego (Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan )Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Ahli Kajian Politik Internasional dan Keamanan )Prof. Dr. Tirta Mursitama (Ahli Kajian Hubungan Internasional)Dr. Alfitra Salam (Ahli Kajian Pemilu dan Demokrasi)Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian) Dr. Yon Machmudi, M.A (Ahli Studi Islam dan Timur Tengah)

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPIHayati Nufus, S.Hum., LL.M

Dr. Sri Nuryanti (Ahli Kajian Kepartaian dan Pemilu)Dr. Dhurorudin Mashad (Ahli Kajian Islam dan Timur Tengah)M. Nurhasim, S. IP, M. Si (Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)Dra. Awani Irewati, M.A (Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan)Sandy Nur Ikfal R, M.Si.(Han) (Ahli Kajian Hubungan Internasional dan Perbatasan)

Dini Rahmiati, S.Sos., M.SiEsty Ekawati, M.IP. Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.A., M.SESutan Sorik, S.H. Putri Ariza Kristimanta, M.Si.(Han)

Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSiAdiyatnika, S.KomPusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XIJl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: [email protected]: www.politik.lipi.go.id | http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

p-: 1829-8001, e: 2502-7476Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

Jurnal Penelitian Politik

Mitra Bestari

Penanggung JawabPemimpin Redaksi

Dewan Redaksi

Sekretaris Redaksi

LayouterProduksi dan SirkulasiAlamat Redaksi

ISSN

Vol. 17, No. 2, Desember 2020

DAFTAR ISI • Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia

Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik

Saiful Mujani• Konstelasi Politik di Tengah Pandemi: Potensi Bertambahnya

Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah M. Prakoso Aji• Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19:

Respons, Kebijakan, dan Panggung Elektoral Ridho Imawan Hanafi, Imam Syafii, Mario Surya Ramadhan, Pandu Prayoga• Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan

Dinamika Pengawasannya di Indonesia Diandra Megaputri Mengko, Aulia Fitri• Kepentingan Politik Donald Trump dan Xi Jinping dalam

MeningkatkanRelasiKonfliktualAntaraAS-Tiongkokdi Masa Pandemi Covid-19

Rangga Amalul Akhli, Galby Rifqi Samhudi• Perspektif Nasionalisme Ekonomi dalam Kebijakan Mitigasi

Covid-19 di Vietnam dan Taiwan Arinda Widya Laraswati• Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi

Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas, Atin Prabandari

• Diplomasi dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia dalam Konstelasi Politik Global

Hardi Alunaza SD

i–iiiii–vi

159–178

179–194

195–218

219-234

235-254

255–268

269–294

295-304

305-308

Daftar IsiCatatan RedaksiArtikel

Review Buku

Tentang Penulis

Catatan Redaksi | iii

CATATAN REDAKSI

World Health Organization (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan berdampak pada kesehatan publik dan perekonomian global. Selain itu, Covid-19 juga memiliki implikasi politik yang memaksa negara-negara di dunia untuk menyesuaikan kebijakannya. Hampir seluruh negara di dunia harus bergerak cepat untuk menerapkan langkah-langkah efektif agar terhindar dari krisis kesehatan, ekonomi, maupun politik. Hal tersebut tentu menjadi ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintahan baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Di sisi lain, Covid-19 juga merupakan ujian bagi komitmen terhadap prinsip demokrasi, misalnya dalam menjamin penyampaian aspirasi di ruang publik dan memberi kebebasan bagi rakyat untuk terlibat dalam roda pemerintahan.

Pandemi Covid-19 bukan merupakan masalah satu negara saja, tetapi saat ini telah menjadi masalah internasional yang penyelesainnya juga membutuhkan solusi global. Latar belakang kondisi politik di atas mendorong redaksi untuk mengangkat judul “Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)” sebagai tema dalam terbitan Jurnal Penelitian Politik Volume 17, No. 2 Tahun 2020. Edisi kali ini menyajikan delapan tulisan yang terdiri dari tujuh artikel ilmiah dan satu naskah review buku.

Artikel pertama berjudul “Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasan Ekonomi-Politik” mengulas tentang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan faktor-faktor penyebabnya. Saiful Mujani melalui tulisannya yang bersandar pada data yang diambil dari serangkaian survei opini pub-lik nasional menemukan bahwa model ekonomi politik dapat digunakan untuk menjelaskan asesmen publik pada kinerja pemerintah dalam

menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Studi tersebut memberikan sumbangan baru dari sisi data dan model teoretis untuk menjelaskan kinerja pemerintah Indonesia dalam kasus penanganan wabah Covid-19.

Artikel kedua ditulis oleh M. Prakoso Aji dengan judul “Konstelasi Politik di Tengah Pandemi: Potensi Bertambahnya Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah”. Tulisan ini memaparkan konstelasi politik Indonesia di masa pandemi Covid-19 sekaligus melihat potensi bertambahnya dukungan politik bagi pemerintah dengan kemungkinan bergabungnya PAN dan Partai Demokrat. Temuan penelitian yang dilakukan M. Prakoso Aji menunjukkan bahwa konstelasi politik di tengah pandemi akan membuat partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah, kecuali PKS, memiliki potensi tinggi untuk bergabung karena ingin membantu mengatasi pandemi secara bersama-sama.

Dalam artikel ketiga yang berjudul “Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, dan Panggung Elektoral” dibahas mengenai respons dan kebijakan kepala daerah di empat provinsi: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ridho Imawan Hanafi, dkk. melalui tulisannya mengungkapkan bahwa untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Tidak hanya berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus di level sub-nasional, kinerja-kinerja para pemimpin daerah juga memunculkan penilaian publik yang dapat mendorong prospek kepemimpinan politik pemimpin lokal ke panggung politik nasional.

Sementara itu, artikel keempat yang ditulis oleh Diandra Megaputri Mengko dan Aulia Fitri menganalisis problematika peran militer dalam

iv | Jurnal Penelitian Politik | Volume 17, No.2 Desember 2020

penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta dinamika pengawasannya. Artikel berjudul “Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia” menunjukkan bahwa ada empat problem dalam pelibatan militer, yaitu persoalan legalitas, urgensi, dampak kepada profesionalisme, dan persoalan keselamatan prajurit. Sementara itu, dari sisi dinamika pengawasan, pengawasan yang ada belum cukup memadai untuk mendorong perbaikan pelibatan militer yang legal maupun proporsional. Hal ini pada akhirnya memunculkan risiko serius bagi kemuduran demokrasi, reformasi militer, dan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain melihat konstelasi politik di tengah pandemi Covid-19 pada tingkat nasional dan lokal, penting juga untuk melihat konstelasi politik di tingkat internasional. Dalam tulisan berjudul “Kepentingan Politik Donald Trump dan Xi Jinping dalam Meningkatkan Relasi Konfliktual Antara AS-Tiongkok di Masa Pandemi Covid-19”, Rangga Amalul Akhli dan Galby Rifqi Samhudi menganalisis kebijakan yang diaplikasikan Trump dan Xi Jinping pada masa pandemi Covid-19, serta motif di balik kebijakan tersebut. Dengan menggunakan perspektif teori kepemimpinan, tulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Trump dan Xi merupakan refleksi karakter personal keduanya dan upaya mereka mempertahankan kekuasaan yang dimiliki pada saat ini.

Respons suatu negara terhadap pandemi Covid-19 yang berbeda-beda turut menentukan keberhasilannya dalam menangani penyebaran pandemi di negara tertentu. Vietnam dan Taiwan adalah contoh negara yang kebijakannya berhasil menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi instrumen bagi Vietnam untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Vietnam Communist Party (CPV) yang belakangan ini menuai kritik akibat berbagai isu. Sementara bagi Taiwan, keberhasilan mengatasi pandemi merupakan upaya untuk menunjukkan eksistensinya dan membuktikan keberhasilan sistem demokrasi

liberal dalam membentuk tata kelola kesehatan. Hasil penelitian ini dipaparkan secara komprehensif oleh Arinda Widya Laraswati dalam artikel berjudul “Perspektif Nasionalisme Ekonomi dalam Kebijakan Mitigasi Covid-19 di Vietnam dan Taiwan".

Tiongkok, sebagai negara pertama yang terserang Covid-19, juga termasuk negara yang berhasil menekan dampak buruk Covid-19. Tiongkok bahkan turut memberikan bantuan bagi negara lain. Di balik kesuksesan tersebut, diplomasi Tiongkok juga memiliki tujuan lain, salah satunya untuk meningkatkan citra Tiongkok di tingkat global. Diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemi Covid-19 merupakan sinergi antara motif normatif dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni tanggung jawab normatif, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional, dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Pemetaan terhadap pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan Tiongkok sebagai emerging powers digambarkan oleh R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas dan Atin Prabandari dalam artikel ketujuh yang berjudul “Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok pada Masa Pandemi Covid-19”.

Selain tujuh artikel di atas, penerbitan kali ini juga memuat review buku yang ditulis oleh Hardi Alunaza S.D dengan judul “Diplomasi dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia dalam Konstelasi Politik Global”. Visi Pemerintahan Jokowi terkait poros maritim dunia bukan hanya telah melahirkan banyak mega proyek yang mengandung peluang, namun juga dapat membawa ancaman dari sisi keamanan. Hardi Alunaza S.D dalam artikel ini melakukan tinjauan buku terhadap karya Humprey Wangke yang meninjau konsep pembangunan konektivitas maritim dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi dan Laut China Selatan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya Jurnal Penelitian Politik edisi kali ini, khususnya para penulis, mitra bestari,

Catatan Redaksi | v

dewan redaksi, dan tim pengelola jurnal. Kami berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik edisi kali ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya kajian politik dan dinamikanya yang berkembang pada masa pandemi Covid-19 ini. Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19 ..... | RidhoImawanHanafidkk | 195

KEPEMIMPINAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19:RESPONS, KEBIJAKAN, DAN PANGGUNG ELEKTORAL

LOCAL LEADERSHIP AMIDST COVID-19:RESPONSES, POLICIES, AND POLITICAL STAGES

RidhoImawanHanafi,ImamSyafii,MarioSuryaRamadhan,PanduPrayoga1

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaJln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta

E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Diterima: 29 Agustus 2020; direvisi: 30 September 2020; disetujui: 23 Oktober 2020

Abstract

This article examines the responses and policies of regional heads in four provinces, namely DKI Jakarta, West Java, Central Java, and East Java in facing the Covid-19 pandemic. By literature studies and descriptive analysis, this study shows that local leaders in these four provinces not only have a role in controlling the spread of the virus, but also have a role in many aspects such as health, social, and economic. To deal with the pandemic, local leaders coordinate with the central government, form and implement policies, and encourage active citizen participation. On the other hand, the policy and action taken by local leaders with regards to control the spread of the virus at the sub-national level could also raise public assessment as a result. This can become political capital for regional leaders to compete at the national stage.

Keywords: Covid-19 pandemic, leadership response, political stage, regional leader, regional policies

Abstrak

Artikel ini membahas tentang respons dan kebijakan kepala daerah di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menelusuri sejumlah studi literatur dan analisis deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa para pemimpin lokal di empat provinsi ini tidak hanya memiliki peran dalam pengendalian penyebaran virus namun juga memiliki peran menjaga banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Di sisi lain, kinerja para pemimpin daerah terkait pengendalian penyebaran virus di level subnasional juga memunculkan penilaian publik. Penilaian publik ini bisa mendorong prospek kepemimpinan politik para pemimpin lokal ke panggung politik nasional.

Kata Kunci : kebijakan daerah, kepala daerah, pandemi Covid-19, panggung politik, respons kepemimpinan

1 Semua penulis adalah kontributor utama

196 | Jurnal Penelitian Politik | Volume 17, No.2 Desember 2020

Pendahuluan1

Sejak pertama kali kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Wuhan, Tiongkok, pada tanggal 29 Desember 2020,2 virus ini kemudian menyebar tidak hanya ke kota-kota lain di Tiongkok, namun juga ke berbagai wilayah belahan dunia lain, termasuk Indonesia.3 Dengan tingkat penyebaran yang meluas dalam waktu bersamaan dan ancaman kematian bagi mereka yang teridap virus membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.4 Sementara itu, Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 pada 2 Maret 2020. Kasus pertama tersebut menginfeksi dua warga Indonesia yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat.5 Sejak kasus pertama terkonfirmasi, virus corona kemudian menyebar di sejumlah daerah dan pada 10 April 2020 tercatat seluruh wilayah Indonesia atau 34 provinsi sudah terpapar virus corona.6

Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah mulai menerapkan manajemen krisis7 1

2 Qun Li, et al., “Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia,” The New England Journal of Medicine 382, no. 13, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001316.3 Bima Baskara, “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19,” 17 April 2020, https://kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-COVID-19/, diakses pada 18 Agustus 2020.4 BBC, “Coronavirus Confirmed as Pandemic by World Health Organization,” 11 Maret 2020, https://www.bbc.com/news/world-51839944, diakses pada 17 Agustus 2020.5 Nina Susilo, “Dua Warga Terinfeksi Virus Korona Baru Pemerintah Sudah Siap,” 2 Maret 2020, https://kompas.id/baca/humaniora/2020/03/02/dua-warga-terinfeksi-virus-korona-baru-pemerintah-sudah-siap/, diakses pada 17 Agustus 2020.6 Liputan6, “Update Corona di 34 Provinsi Jumat 10 April, Seluruh Provinsi Sudah Terpapar Covid-19,” 10 April 2020, https://www.liputan6.com/regional/read/4224615/update-corona-di-34-provinsi-jumat-10-april-seluruh-provinsi-sudah-terpapar-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.7 Sri Yanuarti, “Evaluasi Manajemen Krisis Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” 29 Mei

dan menempatkan kesehatan sebagai aspek utama dalam rangka mitigasi, pemerintah Indonesia justru memberikan fokus utama pada pemulihan ekonomi dengan membayar influencer untuk mempromosikan pariwisata.8 Pemerintah kemudian dianggap tidak memiliki sense of crisis karena mengabaikan data-data ilmiah atau hasil riset (evidence based policy) dalam pengambilan keputusan.9 Lebih lanjut, lambatnya mitigasi juga disebabkan adanya ego sektoral dan banyaknya sumber regulasi yang membuat kerja birokrasi tidak efektif, terlebih ketika menghadapi situasi pandemi. Setidaknya, selama rentang waktu WHO menetapkan status pandemi hingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020, kerja-kerja mitigasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia penuh ketidakpastian.

Situasi ini kemudian memunculkan inisiatif dari beberapa kepala daerah untuk merespons dengan cepat persebaran Covid-19 di wilayahnya.10 Tercatat beberapa kepala daerah menetapkan kebijakan lockdown, seperti di Kota Tegal dan Kota Malang,11 meskipun

2020, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1402-evaluasi-manajemen-krisis-negara-dalam-penanganan-pandemi-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.8 Tempo, “Promosi Wisata Rp72 M, Wishnutama Sebut Sewa Influencer Asing,” 26 Februari 2020, https://nasional.tempo.co/read/1312301/promosi-wisata-rp-72-m-wishnutama-sebut-sewa-influencer-asing/full&view=ok, diakses pada 17 Agustus 2020.9 Gusti, “Pakar Politik UGM Apresiasi Langkah Pemda Alokasikan Anggaran Penanganan Covid-19,” 3 April 2020, https://www.ugm.ac.id/id/berita/19228-pakar-politik-ugm-apresiasi-langkah-pemda-alokasikan-anggaran-penanganan-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.10 Nyimas Letty, et al., “Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah “Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19”,” 28 April 2020, http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.11 Tempo, “Tegal Lockdown Karena Corona, Wali Kota: Tak Ditegur Mendagri,” 3 April 2020, https://nasional.tempo.co/read/1327529/tegal-lockdown-karena-corona-wali-kota-tak-ditegur-mendagri/full&view=ok, diakses pada 17 Agustus 2020. Ihwan Fajar, “Bukan Lockdown, Malang Raya


belakangan dianulir oleh pemerintah pusat. Lebih awal lagi, Bupati Muara Enim12 dan Gubernur DKI Jakarta13 juga menerapkan peringatan dini dengan mengawasi secara ketat pergerakan orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang dianggap berpotensi mempercepat penyebaran Covid-19.

Pada fase awal penyebaran virus corona, sejumlah pemerintah daerah merespons dengan menyiapkan rumah sakit rujukan dan sosialisasi pencegahan virus ke masyarakat. Di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penularan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh jajaran di DKI Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah menyiapkan rumah sakit umum daerah untuk disiagakan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Demikian halnya respons Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang telah menyiapkan sarana kesehatan untuk mengantisipasi pasien Covid-19.14 Hal yang tidak berbeda juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan gubernurnya, Khofifah Indar Parawansa, yang menyiapkan rumah sakit rujukan pertama untuk menerima warga yang terkena Covid-19.15

Bersiap Terapkan PSBB,” 2 April 2020, https://www.tagar.id/bukan-lockdown-malang-raya-bersiap-terapkan-psbb, diakses pada 17 Agustus 2020.12 Salsabila Tiara Aulia, “Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?,” 12 April 2020, http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-COVID-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/, diakses pada 17 Agustus 2020.13 Salsabila Tiara Aulia, “Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?,” 12 April 2020, http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-COVID-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/, diakses pada 17 Agustus 2020.14 Kompas, “Daerah Meningkatkan Kewaspadaan,” 2 Maret 2020, https://kompas.id/baca/humaniora/kesehatan/2020/03/02/daerah-meningkatkan-kewaspadaan/, diakses pada 18 Agustus 2020.15 Liputan6, “Pemprov Jatim Siagakan 44 Rumah Sakit Rujukan Pertama Hadapi Virus Corona,”

Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim merupakan provinsi-provinsi dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang besar di Indonesia (lihat Grafik 1). Hal tersebut membuat tantangan dan persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19 keempat provinsi juga tidak mudah. Respons dan kebijakan masing-masing daerah akan menentukan sejauh mana penanganan pandemi dan dampaknya pada banyak aspek.

Sumber: Monitoring Covid-19 Indonesia oleh catchmeup.id16

Grafik 1. Jumlah Kasus Covid-19 dari 20 Maret–28 Agustus 2020 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Artinya, sejumlah kepala daerah tersebut telah merespons penyebaran virus di daerah masing-masing. Di sisi lain, publik juga menyoroti kepemimpinan sejumlah kepala daerah dan menjadi ujian bagi kepemimpinan politik di level lokal.17 Di antara sejumlah nama kepala daerah, nama-nama gubernur di empat provinsi, yakni Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim

5 Maret 2020, https://surabaya.liputan6.com/read/4194588/pemprov-jatim-siagakan-44-rumah-sakit-rujukan-pertama-hadapi-virus-corona, diakses pada 18 Agustus 2020.16 Catch Me Up!, “Monitoring Covid-19 Indonesia by catchmeup.id,” https://docs.google.com/spread sheets/d/1sgiz8x71QyIVJZQguYtG9n6xBEKdM4fXuDs_d8zKOmY/edit#gid=83750310, diakses pada 29 Agustus 2020.17 JPNN, “Hasil Survei Publik Membuktikan Provinsi Ini Paling Unggul Menangani Covid-19,” 17 April 2020, https://www.jpnn.com/news/hasi-survei-publik-membuktikan-provinsi-ini-paling-unggul-menangani-covid-19, diakses pada 4 Oktober 2020; The Jakarta Post, “Covid-19 Leadership Test,” 13 June 2020, https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/13/COVID-19-leadership-test.html, diakses pada 18 Agustus 2020.


dikenal cukup populer dan dinilai memiliki peluang elektoral dalam kajian sejumlah lembaga survei untuk kepemimpinan nasional. Peran yang diperlihatkan di depan publik dalam penanganan pandemi dinilai memiliki pengaruh terhadap popularitas mereka.18 Terkait dengan hal tersebut, kajian ini akan menyoroti bagaimana respons dan kebijakan pemimpin lokal, terutama pada empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kajian ini juga mencermati bagaimana pengaruh dari kepemimpinan lokal dalam menangani pandemi COVID-19 terhadap popularitas mereka di mata masyarakat, terutama peluang mereka dalam panggung kepemimpinan nasional.

Negara dan Covid-19Penanganan krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19 memerlukan keterlibatan berbagai level pemerintahan, beragam organisasi, dan masyarakat luas. Fukuyama menyebutkan faktor utama keberhasilan sebuah negara terletak pada kapasitas negara (state capacity), kepercayaan sosial, dan kepemimpinan. Negara yang disfungsional, terpolarisasi, serta kepemimpinan yang buruk membuat masyarakat dan ekonomi negara sangat rentan terhadap krisis.19 Mekanisme pengelolaan informasi, perumusan kebijakan, dan eksekusi juga menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dalam membangun dan mengoperasikan manajemen 18 The Jakarta Post, “Covid-19 Leadership Test,” 13 June 2020, https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/13/COVID-19-leadership-test.html, diakses pada 18 Agustus 2020.Arif Satrio Nugroho, “Survei Pandemi Covid-19 Jadi Panggung Politik Kepala Daerah,” 8 Juni 2020, https://republika.co.id/berita/qbltno409/survei-pandemi-covid19-jadi-panggung-politik-kepala-daerah, diakes 18 Agustus 2020.Arif Satrio Nugroho, “Elektabilitas Empat Kepala Daerah di Panggung Covid-19,” 9 Juni 2020, https://republika.co.id/berita/qbn3tk409/elektabilitas-empat-kepala-daerah-di-panggung-covid19, diakses pada 18 Agustus 2020.19 Francis Fukuyama, “The Pandemic and Political Order: It Takes a State,” Juli/Agustus 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order, diakses pada 18 Agustus 2020.

kedaruratan kesehatan publik.20 Studi M. Jae Moon menunjukkan keberhasilan Korea Selatan merespons Covid-19 dengan menggunakan pendekatan agile-adaptive (kecepatan dan adaptabilitas) yang bertumpu pada transparansi dalam mengomunikasikan risiko dan kerja sama sukarela dari masyarakat luas.21 Penelitian ini berpendapat setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemi, yaitu kapasitas negara; kecepatan, adaptabilitas, dan transparansi; serta partisipasi masyarakat.

Kapasitas negara yang mumpuni dibutuhkan pada situasi krisis. Kapasitas negara (state capacity) dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah negara tidak hanya dalam merumuskan atau membuat sebuah kebijakan, tetapi juga tentang kemampuan mengimplementasikan kebijakan yang memiliki legitimasi kuat guna mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan.22 Kapasitas negara yang dibutuhkan pada waktu krisis tidak sama dengan waktu normal. Kapasitas krusial yang harus dimiliki negara dalam manajemen krisis adalah kemampuan memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar dengan waktu singkat ke setiap wilayah yang paling membutuhkan bantuan.23

Beberapa akademisi menggunakan istilah policy capacity karena perumusan dan eksekusi kebijakan menjadi bagian inti dari state capacity. J. J. Woo mendefinisikan policy capacity sebagai kemampuan atau kompetensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk

20 Xiang Gao dan Jianxing Yu, “Public Governance Mechanism in the Prevention and Control of the Covid-19: Information, Decision-making and Execution,” Journal of Chinese Governance 5, no. 2 (2020): 178–197, hlm. 179.21 M. Jae Moon, “Fighting Covid-19 with Agility, Transparancy, and Participation: Wicked Policy Problems and New Governance Challenges,” Public Administration Review 80, issue 4 (2020): 651–656.22 Lihat T. V. Paul (Ed.), South Asia’s Weak States: Understanding the Regional Insecurity Predicament. (Stanford, CA: Stanford Security Studies, 2010).23 Ciqi Mei, “Policy Style, Consistency, and the Effectiveness of the Policy Mix in China’s Fight Against Covid-19,” Policy and Society 39, no. 3 (2020): 309–325, hlm. 317.


melaksanakan suatu kebijakan.24 Berkaca dari yang dialami Singapura, ia mengidentifikasi empat kapasitas yang penting dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu kapasitas operasional, kapasitas fiskal, kapasitas analisis, dan kapasitas politik.25 Bagian penting dari kapasitas operasional adalah sistem kesehatan, yakni ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sumber daya untuk pengobatan pasien yang terinfeksi, dan kemampuan penelusuran aktivitas kontak (contact tracing) dari pasien terinfeksi. Kapasitas fiskal tentu terkait dengan ketersediaan dana. Kapasitas analisis terkait dengan pencegahan dan antisipasi munculnya pandemi di masa mendatang dan pengumpulan serta pemrosesan informasi yang diperlukan untuk penelusuran kontak dan karantina. Kapasitas politik terkait dengan kepercayaan, legitimasi, dan komunikasi politik yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap anjuran, kebijakan, dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Faktor kedua yang menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemi adalah kecepatan, adaptabilitas, dan transparansi yang saling terkait satu sama lain. Ketertutupan informasi berdampak negatif terhadap masyarakat karena memberikan peluang munculnya hoaks dan disinformasi yang bisa memicu konflik, kepanikan, dan dampak negatif terhadap ekonomi.26 Transparansi informasi berpengaruh terhadap kecepatan tindakan dan adaptabilitas kebijakan pemerintah yang harus mengimbangi kecepatan penyebaran Covid-19. Transparansi data yang dikumpulkan secara real time dan diolah secara akurat akan menentukan adaptabilitas kebijakan terhadap perkembangan situasi krisis. Transparansi

24 J.J. Woo, “Policy Capacity and Singapore’s Response to the Covid-19 Pandemic,” Policy and Society 39, no. 3 (2020): 345–362, hlm. 348–356.25 J.J. Woo, “Policy Capacity and Singapore’s Response...” 26 Edbert Gani Suryahuda, “Transparansi, Kolaborasi, dan Resiliensi Kota di Tengah Pandemi Covid-19,” CSIS Commentaries, 19 Maret 2020, https://csis.or.id/publications/transparansi-kolaborasi-dan-resiliensi-kota-di-tengah-pandemi-COVID-19?fbclid=IwAR20CIETRLqFuVF6Mob5kvGSmgMYi-xnXNsHmUSPzIZRBZlQEmAWi1ui3A0, diakses pada 20 Agustus 2020.

juga berdampak kepada kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan yang diambil pemerintah. Kebijakan dalam konteks penanganan Covid-19 memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi yang adaptif terhadap perkembangan situasi. Kebijakan tersebut biasanya memerlukan koordinasi lintas institusi dan tingkat pemerintahan. Desentralisasi memperumit implementasi kebijakan dalam merespons pandemi karena memerlukan kolaborasi antarinstitusi yang secara struktur birokrasi terfragmentasi dan memiliki budaya organisasi yang berbeda.27 Beberapa akademisi berpendapat sistem politik berpengaruh terhadap keberhasilan merespons krisis.28 Gaub dan Boswinkel memiliki pendapat yang berbeda bahwa sistem politik tidak memainkan peran dalam kecepatan merespons krisis, melainkan faktor pengalaman menghadapi SARS dan angka kematian yang tinggi lebih berpengaruh terhadap kecepatan respons.29

Faktor ketiga adalah partisipasi masyarakat luas atau kolaborasi lintas sektor. Penyebaran Covid-19 yang terjadi secara masif memerlukan kolaborasi, baik antartingkat pemerintahan hingga satuan pemerintahan terkecil, sektor swasta, dan masyarakat.30 Sektor swasta berperan dalam menekan pergerakan manusia dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Selain itu, pemerintah memerlukan kontribusi sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan alat pelindung diri, alat tes, dan alat kesehatan lainnya. Masyarakat, baik di dalam organisasi kemasyarakatan, komunitas, maupun individu berperan penting mulai dari mematuhi anjuran dan kebijakan pemerintah, menggalang bantuan, dan mengampanyekan protokol kesehatan. 27 Christopher M. Weible, et al., “Covid-19 and the “Policy Science: Initial Reactions and Perspectives,” Policy Sciences 53, no. 4, (2020): 1-17, https://doi.org/10.1007/s11077-020-09381-4.28 Klaus Dodds, et al., “The Covid-19 Pandemic: Territorial, Political, and Governance Dimensions of the Crisis,” Territory, Politics, Governance 8, no. 3 (2020): 289–298, hlm. 290.29 Florence Gaub and Lotje Boswinkel, Who’s First Wins?: International Crisis Response to Covid-19, (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2020), hlm. 6.30 Edbert Gani Suryahuda, “Transparansi, Kolaborasi, dan Resiliensi Kota...”


Kepemimpinan Lokal dan Panggung PolitikDi Indonesia, merujuk Djohan, penanggulangan bencana nonalam Covid-19 ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan dipegang langsung oleh pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Jokowi dan dibantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di tingkat pusat, penanggulangan diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di daerah dipimpin kepala daerah. Posisi kepala daerah selaku ketua gugus tugas merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kepala daerah dalam menetapkan kebijakan perlu memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini memerlukan sebuah pemerintahan kolaboratif, yakni kerja sama antara pusat dan daerah.31 Relasi pusat dan daerah era reformasi sendiri telah mengalami restrukturisasi, tidak lagi sentralistik melainkan desentralistik atau yang dikenal dengan otonomi daerah.

Merujuk pandangan Turner dan Hulme dalam Wasistiono dan Polyando, desentralisasi merupakan pemindahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dari pejabat atau badan pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau badan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang dilayani.32 Desentralisasi memberi peluang untuk memperbaiki masalah pemerintah pusat yang tidak responsif dengan membuka lebih banyak partisipasi langsung di tingkat lokal. Partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan efisiensi, daya tanggap, dan akuntabilitas daerah.33 Treisman dalam Hidayat menyatakan desentralisasi diharapkan dapat mendorong pejabat lokal lebih akuntabel,

31 Djohermansyah Djohan, “Relasi Pusat Daerah Perkara Wabah,” 8 Mei 2020, https://kompas.id/baca/opini/2020/05/08/relasi-pusat-daerah-perkara-wabah/, diakses pada 4 Oktober 2020.32 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, Politik Desentralisasi di Indonesia, (Bandung: IPDN Press, 2017), hlm. 19.33 Nankyung Choi, Local Politics in Indonesia: Pathways to Power, (USA: Routledge, 2011), hlm. 21.

meningkatkan pengetahuan pejabat publik tentang kondisi lokal atau daerahnya, dan memfasilitasi kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal.34

Dalam hal ini, Turner dan Hulme menyatakan bahwa desentralisasi memberikan sejumlah keuntungan pada perencanaan lokal, koordinasi antarorganisasi, eksperimen dan inovasi, motivasi personel di lapangan, dan pengurangan beban kerja.35 Dengan desentralisasi, berbagai perencanaan lokal dapat diakomodasikan dalam dokumen perencanaan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Desentralisasi dapat dilakukan dengan koordinasi antarorganisasi untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama di level lokal. Selain itu, desentralisasi membuka peluang adanya uji coba berbagai kebijakan berskala lokal maupun munculnya berbagai inovasi atas inisiatif pemimpin pemerintah daerah.36 Desentralisasi dapat menghasilkan efek positif pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan lokal. Dalam proses demokrasi, pemilihan pemimpin lokal dapat membuat pemimpin lokal bertanggung jawab atas kepentingan warga. Desentralisasi juga meningkatkan persaingan politik dalam demokrasi atau pemilu di level lokal.37

Sementara, Smith dalam Hidayat mengemukakan bahwa desentralisasi mendorong pelatihan kepemimpinan politik yang demokratis dalam pengaturan pemerintah daerah. Desentralisasi akan memberikan ruang persemaian lokal bagi calon pemimpin politik untuk mengembangkan keterampilan politik mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

34 Rachmat Hidayat, “Political Devolution: Lessons from a Decentralized Mode of Government in Indonesia,” SAGE Open, January–March (2017): 1–11.35 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, Politik Desentralisasi…, hlm. 20.36 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, Politik Desentralisasi…, hlm. 2037 Patrick Ziegenhain, “Political Engineering, Decentralization and Federalism in Southeast Asia: Strengths and Weaknesses of Governance,” dalam Wilhelm Hofmeister and Edmund Tayao, Federalism and Decentralization Perceptions for Political and Institutional Reforms, (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016), hlm. 57.


Dengan demikian, dalam ruang desentralisasi akan menyediakan kumpulan bakat yang akan meningkatkan kualitas pada pemimpin atau politisi lokal.38 Meskipun desentralisasi ditujukan sebagai langkah mempromosikan demokratisasi, terlebih di level lokal, desentralisasi di Indonesia juga membuka ruang terjadinya pembajakan oleh elite politik lokal, sebagaimana diamati Hadiz.39 Buehler melihat bahwa desentralisasi atau otonomi daerah juga memungkinkan berlanjutnya dominasi elite oligarki yang secara substansial telah merusak akuntabilitas bangunan demokratisasi lokal ini.40

Pada era reformasi, kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Kemudian, pada 2004 terjadi perubahan regulasi dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi baru ini menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dan pertama kalinya memperkenalkan pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung kepala daerah, baik untuk gubernur level provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota. Pemilihan langsung kepala daerah yang kemudian dikenal dengan pilkada ini dimulai pada 2005, satu tahun setelah Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.41 Pada tahun 2014, regulasi baru tentang otonomi dikeluarkan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan penting dalam regulasi ini adalah penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.42 Dari sini diharapkan presiden sebagai kepala

38 Patrick Ziegenhain, “Political Engineering, Decentralization …”, hlm. 57.39 Vedi R. Hadiz, “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives,” Development and Change 35, no. 4 (2004): 697–718.40 Michael Buehler, “Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of The Public Sphere,” dalam Edward Aspinall and Marcus Mietzner (eds.), Problem of Democratisation in Indonesia, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 269.41 Ben Hillman, “Electoral Governance and Democratic Consolidation in Indonesia,” The Indonesian Quarterly 39, no. 3 (2011), hlm. 304.42 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, Politik Desentralisasi…, hlm. 448.

pemerintahan akan memperoleh informasi mengenai keadaan seluruh daerah di Indonesia melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.43

Salah satu hasil penting dari otonomi daerah, seperti dalam amatan Vermonte (2018), adalah munculnya sumber-sumber kepemimpinan baru untuk kepemimpinan nasional. Di era otonomi daerah saat ini, kepala daerah bisa menjadi alternatif kepemimpinan baru. Hal yang berbeda dari era sebelum otonomi daerah diterapkan ketika pemimpin-pemimpin nasional umumnya berasal dari figur-figur dari Jakarta atau tentara.44 Figur yang bisa disebut dalam hal ini adalah Joko Widodo. Sebelum terpilih sebagai presiden dalam pemilihan presiden tahun 2014, Jokowi adalah kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah langsung pada 2005 sebagai Wali Kota Solo. Pada 2012, Jokowi kemudian berkontestasi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta dan berhasil terpilih. Setelah terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi menerapkan formula-formula kebijakan yang cenderung populis sebagaimana diterapkan di Solo, seperti memperluas program kesehatan dan pendidikan, membuka rumah sakit bagi kalangan miskin, melakukan blusukan―yang menjadi model baru gaya kepemimpinan, dan mendorong realisasi transportasi bawah tanah yang lama tertunda.45

Bagaimanapun kebijakan otonomi daerah telah melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif. Dalam hal ini, kepala daerah bisa melakukan berbagai eksperimen kepemimpinan dengan menjalankan prinsip-prinsip kebijakan publik, seperti bagaimana mengelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, anti korupsi, partisipasi publik dan local budgeting.46 Dalam konteks ketika 43 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, Politik Desentralisasi…, hlm. 448.44 Philips Vermonte, “Kepala Daerah dan Era Baru Kepemimpinan Nasional,” 9 November 2018, https://kompas.id/baca/opini/2018/11/09/kepala-daerah-dan-era-baru-kepemimpinan-nasional/, diakses pada 19 Agustus 2020.45 Marcus Mietzner, “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia,” Policy Studies, no. 72 (2005), hlm. 27.46 Philips Vermonte, “Kepala Daerah dan Era Baru


kepemimpinan lokal bisa menjadi salah satu tahapan menuju kepemimpinan nasional, yang bisa dilihat dari sini adalah kepala daerah-kepala daerah yang berkontestasi dalam kepemimpinan nasional memiliki titik berangkat dari pemahaman mereka akan persoalan tata kelola pemerintahan, demokrasi, keragaman dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik berdasarkan pengalaman memimpin di daerah masing-masing.47

Respons dan kebijakan sebuah pemerin-tahan terhadap krisis atau bencana memiliki implikasi terhadap penilaian publik dalam sebuah pemilihan elektoral. Studi Healy dan Malhotra, misalnya, menyatakan bahwa pemilih memberi penghargaan kepada partai presiden petahana dalam hal mereka memberikan pengeluaran bantuan untuk penanganan bencana.48 Kajian keduanya memeriksa bagaimana akuntabilitas politik dalam penanganan bencana menawarkan sebuah kesempatan atau peluang unik untuk menilai hubungan timbal balik antara tindakan pemerintah dan tanggapan pemilih.49 Dampak krisis kesehatan, dalam hal ini Covid-19, juga dinilai memiliki kaitan terhadap perilaku politik. Leininger dan Schaub dalam studinya menganalisis efek pandemi Covid-19 pada pilihan elektoral berdasarkan kasus di Jerman, salah satu negara yang terdampak pandemi. Kajian keduanya melihat pemilihan lokal di negara bagian Bavaria yang digelar saat awal pandemi. Hasil kajian memperlihatkan bahwa krisis kesehatan secara kuat dan konsisten menguntungkan partai dominan dan kandidatnya. Sebelum pemilihan, di semua tingkatan pemerintahan, kandidat partai-partai ini bekerja lebih baik di daerah yang lebih terpengaruh penyebaran penyakit.50

Kepemimpinan Nasional,” 9 November 2018, https://kompas.id/baca/opini/2018/11/09/kepala-daerah-dan-era-baru-kepemimpinan-nasional/, diakses pada 19 Agustus 2020.47 Philips Vermonte, “Kepala Daerah dan Era Baru...”48 Andre Healy and Neil Malhotra, “Myopic Voters and Natural Disaster Policy,” American Political Science Review 103, no. 3 (August 2009).49 Andre Healy and Neil Malhotra, “Myopic Voters and Natural Disaster…,”50 Arndt Leininger and Max Schaub, Voting at the Dawn of a Global Pandemic, https://www.researchgate.net/publication/340594081_Voting_at_

Respons dan Kebijakan Pemprov DKI Jakarta melawan Covid-19Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa tulisan ini memilih DKI Jakarta sebagai salah satu studi kasus. Pertama, sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sehingga Jakarta memiliki posisi yang strategis bagi Indonesia. Dalam konteks Covid-19, Jakarta juga menjadi salah satu episentrum penyebaran. Sebagian besar instansi pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional, berkantor di Jakarta sehingga dampak dari terhambatnya aktivitas pemerintahan dan perekonomian di Jakarta akibat Covid-19 dapat meluas secara nasional. Kedua, dinamika politik di Jakarta kerap menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional serta dianggap mencerminkan situasi Indonesia secara keseluruhan. Posisi Gubernur Jakarta adalah jabatan yang strategis sebagai batu loncatan untuk kemudian dapat berkontestasi pada pemilihan presiden. Ketiga, posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mengharuskan pemerintahan provinsi menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekeliling Jakarta yang warganya banyak bekerja di Jakarta.

Jakarta adalah salah satu episentrum pertama dan terbesar penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hingga tanggal 29 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jakarta berjumlah 38.166 dan dari angka tersebut 1.172 meninggal dunia.51 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menaruh perhatian terhadap perkembangan Covid-19 sejak 22 Januari 2020. Respons awal adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan No. 18/SE/2020 mengenai Kewaspadaan terhadap Pneumonia Novel Coronavirus52 sebelum kasus pertama di

the_dawn_of_a_global_pandemic, DOI: 10.31235/osf.io/a32r7.51 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Data Pemantauan Covid-19 DKI Jakarta,” https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan, diakses pada 29 Agustus 2020.52 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Linimasa Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Terkait Penanganan COVID-19,” https://corona.jakarta.go.id/id/kebija kan, diakses pada 29 Agustus 2020.


Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Setelah mengumumkan 115 orang warga Jakarta dalam pemantauan dan 32 orang dalam pengawasan, pada 1 Maret 2020, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, membentuk Tim Tanggap Covid-19 melalui Keputusan Gubernur No. 291/2020. Anies Baswedan menetapkan status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di Jakarta pada 20 Maret 2020 yang diikuti dengan penghentian kegiatan perkantoran. Pada 10 April 2020, Anies mengumumkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 4 Juni 2020. Mulai 5 Juni 2020, Anies menetapkan PSBB masa transisi yang statusnya diperbaharui dalam rentang waktu dua minggu.

Kendali pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Covid-19 Jakarta berada di bawah wewenang Tim Tanggap Covid-19 yang diketuai oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov DKI. Dari segi kapasitas operasional, jumlah tes PCR setiap pekan per tanggal 29 Agustus 2020 mencapai 53.097 tes. Angka tersebut telah memenuhi standar World Health Organization untuk Jakarta yang mensyaratkan minimum 10.645 orang dites setiap pekannya.53 Nilai Rt (reproduksi virus atau kasus penularan) menurun hingga 0,99 setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB pada 10 April 2020 hingga akhir masa PSBB awal dengan meliburkan sekolah, menetapkan kebijakan bekerja dari rumah, serta menutup pusat perbelanjaan dan rumah ibadah.54 Pasca pemberlakuan PSBB masa transisi pada 5 Juni 2020, angka penularan Covid-19 kembali meningkat. Pada tanggal 31 Agustus 2020, Jakarta bahkan mencatatkan jumlah kasus positif harian terbanyak sejak awal kemunculan Covid-19, yaitu 1.024 kasus positif, 16,7 persen dari total 6.144 orang yang melakukan tes.55 Penularan bahkan terjadi di 53 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Jakarta Tanggap Covid-19,” https://corona.jakarta.go.id/id, diakses pada 29 Agustus 2020.54 Detik, “Anies Klaim Angka Penularan Corona di Jakarta Turun Drastis Sebelum PSBB,” 4 Juni 2020, https://news.detik.com/berita/d-5040319/anies-klaim-angka-penularan-corona-di-jakarta-turun-drastis-sebelum-psbb, diakses pada 20 Agustus 2020. 55 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Tabel Positivity Rate Hasil Lab Covid-19,” https://corona.jakarta.

lingkungan perkantoran pemerintahan Provinsi DKI.56 Rumah sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 67 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur isolasi mencapai 4.456 unit dan ruang ICU 483 unit, yang pada tanggal 1 September 2020 kamar isolasi dan intensive care unit (ICU) sudah terisi 70 persen, di atas angka ideal 60 persen.57 Secara kapasitas fiskal, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 10,7 triliun rupiah untuk menangani Covid-19, angka ini tertinggi di antara provinsi yang lain.58 Pada aspek kapasitas politik, berdasarkan Survei Nasional Charta Politika Periode Juli 2020, Gubernur Anies Baswedan termasuk tiga kepala daerah yang dinilai masyarakat memiliki kinerja terbaik dalam menangani Covid-19, hanya berada di bawah posisi Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil.59

Kewaspadaan Pemprov DKI Jakarta terhadap wabah Covid-19 muncul cukup dini. Pada Januari 2020, Pemprov DKI Jakarta telah memantau potensi kasus positif Covid-19. Namun, posisi Jakarta sebagai ibu kota membuat Gubernur perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan strategis, yang pada masa awal, memperlambat pengambilan dan eksekusi kebijakan. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak diizinkan melakukan tes untuk warganya dan harus mengirim sampel

go.id/id/data-pemantauan, diakses pada 1 September 2020.56 Aditya Divenranta, “Ancaman Covid-19 di Kantor Pemerintahan Wilayah Jakarta Terus Bermunculan,” 10 Juli 2020, https://kompas.id/baca/metro/2020/07/10/ancaman-COVID-19-di-kantor-pemerintahan-wilayah-jakarta-terus-bermunculan/, diakses pada 25 Agustus 2020.57 Imam Hamdi, “Anies Baswedan Janjikan Tambah Kamar Isolasi dan ICU Pasien Covid-19,” 2 September 2020, https://metro.tempo.co/read/1381678/anies-baswedan-janjikan-tambah-kamar-isolasi-dan-icu-pasien-covid-19/full&view=ok, diakses pada 2 September 2020.58 Nursita Sari, “Anggaran Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Rp 10,7 Triliun, Terbanyak untuk Jaring Pengaman Sosial,” 29 April 2020, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/29/09291431/anggaran-penanganan-covid-19-dki-jakarta-rp-107-triliun-terbanyak-untuk, diakses pada 25 Agustus 2020. 59 Charta Politik Indonesia, “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, (Survei Nasional, Periode Survei 6–12 Juli 2020).


ke pusat meski telah membaca kemunculan dan lonjakan kasus.60 Pandangan dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta kerap berbeda dengan Pemerintah Pusat. Terkait transparansi kasus Covid-19, misalnya, Anies berbeda pandangan dengan Menteri Kesehatan yang pada bulan Februari 2020 bersikukuh memandang Indonesia aman dari Covid-19, sementara Anies telah melihat potensi adanya kasus positif di Jakarta. Berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang mengakui tidak membuka informasi kemunculan dan perkembangan kasus awal Covid-19 untuk mencegah kepanikan masyarakat61, Anies berpendapat transparansi informasi justru dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap pemerintah. Situs web Pemrov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, menampilkan data dan informasi secara lengkap dan terbuka, mulai dari pembaruan kasus harian secara berkala, pemetaan kasus positif pada setiap kecamatan, dan penelusuran kontak.

Kapasitas, kecepatan, adaptabilitas, dan transparansi pemerintah memerlukan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi aktif dari masyarakat agar penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif. Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah menginformasikan data dan kebijakan secara transparan dan berkala, hal tersebut tidak berkorelasi positif dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk disiplin menjaga protokol kesehatan dalam menghadapi ancaman Covid-19. Hasil survei yang dilakukan oleh Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) dengan melibatkan 154.471 responden menunjukkan 77 persen warga Jakarta meyakini kemungkinan mereka tertular Covid-19 relatif kecil.62 Optimisme warga 60 Gustidha Budiartie, “Cerita Anies yang Sempat Frustrasi ke Terawan Soal Covid-19,” 11 Mei 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200510223303-4-157452/cerita-anies-yang-sempat-frustrasi-ke-terawan-soal-covid-19, diakses pada 25 Agustus 2020.61 Chandra Gian Asmara, “Jokowi Cerita ‘Operasi Senyap’ Penanganan Corona,” 13 Maret 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200313151510-4-144710/jokowi-cerita-operasi-senyap-penanganan-corona, diakses pada 25 Agustus 2020. 62 Fajar Ramadhan, “Mayoritas Warga DKI Jakarta Yakin Tak Akan Tertular Covid-19,” 5 Juli 2020, https://kompas.id/baca/metro/2020/07/05/mayoritas-warga-dki-jakarta-yakin-tak-akan-

Jakarta terhadap tingkat kesembuhan Covid-19 juga cukup tinggi, yakni 47 persen.63 Sebagian masyarakat Jakarta tidak menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang menyebabkan kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi.64 Pemprov DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat melalui Program Kolaborasi Skala Besar (KSBB) dengan melibatkan kolaborasi individu maupun perusahaan swasta.65

Langkah Pemprov Jawa Barat Menanggulangi Covid-19Sejak 2 Maret hingga 30 Agustus 2020, Provinsi Jawa Barat mencatat pertambahan kasus positif berjumlah 10.918 jiwa dengan pasien sembuh berjumlah 6.093 jiwa dan meninggal 265 jiwa. Di masa awal-awal penularan (sekitar bulan Juli 2020), Pemprov Jawa Barat membagi wilayah-wilayah kabupaten/kota ke dalam kriteria zona merah/oranye/kuning sebagai antisipasi penularan. Depok dikategorikan sebagai zona merah dengan risiko penularan virus tertinggi dibanding dengan daerah lain. Kriteria ini dibangun dari beberapa penilaian, yaitu laju positif, laju probabilitas, laju kematian, laju kesembuhan, laju sembuh daripada yang positif, jumlah tempat tidur di ruang isolasi, jumlah tempat di rumah sakit rujukan, jumlah spesimen diperiksa PCR, positivity rate, laju insidensi dan kematian per 100 ribu penduduk. Setiap minggunya, penilaian-penilaian tersebut dikaji dan dievaluasi untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi di lapangan.66

tertular-COVID-19/, diakses pada 29 Agustus 2020.63 Fajar Ramadhan, “Mayoritas Warga DKI Jakarta...”64 Laraswati Ariadne Anwar, “Koordinasi Lemah, Disiplin Longgar, Kasus Positif di DKI Mengkhawatirkan,” 21 Juli 2020, https://kompas.id/baca/metro/2020/07/21/koordinasi-lemah-disiplin-longgar-kasus-positif-dki-mengkhawatirkan/, diakses pada 20 Agustus 2020. 65 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Kolaborator KSBB,” https://corona.jakarta.go.id/id/kolaborator-ksbb, diakses pada 25 Agustus 2020.66 Huyogo Simbolon, “Daftar Terbaru Zona Merah, Oranye, dan Kuning Covid-19 di Jawa Barat,” 07 Agustus 2020, https://www.liputan6.com/regional/read/4325126/daftar-terbaru-zona-merah-oranye-dan-kuning-COVID-19-di-jawa-barat, diakses pada 31 Agustus 2020.


Pemilihan Jawa Barat dalam studi kasus berkaitan erat dengan sorotan kasus pertama sekaligus kerentanan penyebaran kasus pada jumlah populasi dengan mobilisasi yang tinggi. Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 km2 dengan jumlah penduduk 48.68 juta jiwa, paling banyak populasi di Indonesia. Mobilisasi penduduk yang tinggi dari satu tempat ke tempat lainnya menjadikan Jawa Barat rawan sebagai pusat kasus positif Covid-19. Secara geografis, Jawa Barat merupakan daerah neksus yang menghubungkan DKI Jakarta (daerah dengan kasus tertinggi di awal pandemi) dengan provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui jalur darat. Terlebih lagi wilayah Jawa Barat, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor adalah kota satelit DKI Jakarta dengan pergerakan manusia yang rutin dan sangat terhubung. Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi penyumbang kasus positif terbanyak di Indonesia sehingga menjadi prioritas penanganan oleh Presiden Joko Widodo.67

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menyatakan daerahnya telah siaga satu sejak dua minggu sebelum kasus pertama terungkap.68 Seolah berlainan dengan apa yang diakui oleh pusat, Pemerintah Jabar menyiapkan ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan dan mengimbau masyarakat agar tenang. Dua hari setelah kasus pertama, yaitu tanggal 4 April 2020, Pemprov Jabar membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19. Kebijakan lanjutannya adalah imbauan untuk menunda acara yang mengumpulkan banyak orang semisal pentas seni dan bepergian jauh seperti kegiatan study tour. Tanggal 20 Maret 2020, Pemprov Jabar meluncurkan aplikasi/situs web sebagai pusat informasi Covid-19 berupa Pikobar yang masih dapat diakses hingga kini.67 Pebriansyah Ariefena dan Yosea Arga Pramudita, “Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Fokus Dimulai dari Jawa Timur dan Jawa Barat,” 10 Agustus 2020, https://jatim.suara.com/read/2020/08/10/135912/jokowi-minta-penanganan-COVID-19-fokus-dimulai-dari-jawa-timur-dan-jabar?page=1, diakses pada 31 Agustus 2020.68 Yudha Maulana, “Jejak Ridwan Kamil Tangani COVID-19 di Jawa Barat,” 8 Juli 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5084553/jejak-ridwan-kamil-tangani-COVID-19-di-jawa-barat, diakses pada 31 Agustus 2020.

Respons dan kebijakan kepala daerah menangani pandemi adalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus. Pemprov Jabar mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.415-Hukham/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.376-Hukham/2020 tentang Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban Selama Pandemi Covid-19; Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jabar; Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan AKB di Luar Wilayah Bodebek; Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga PSBB Secara Proporsional di Daerah Bodebek; Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; Kepgub 441 Perpanjangan Keempat Pemberlakukan PSBB Bodebek.

Faktor penting selain peraturan dalam menangani krisis Covid-19 di daerah Jawa Barat adalah penganggaran sebagai ketersediaan dan kapasitas mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Humas Pemprov Jabar mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar dari segi persentase anggaran berbanding pendapatan daerah paling tinggi aplikasinya dari seluruh provinsi. Anggaran Pemprov dialokasikan ke dalam tiga sektor, yaitu sebesar 6,26 persen untuk sektor kesehatan, 1,50 persen untuk sektor pemulihan ekonomi, dan 9,63 persen untuk sektor jaring pengaman sosial.69 Anggaran sudah terserap hingga mencapai angka Rp1.423 triliun per tanggal 1 Juli 2020.70 Pemprov 69 Anggara Wikan Prasetya, “Jabar Paling Tinggi dalam Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19,” 20 April 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/20495031/jabar-paling-tinggi-dalam-realokasi-anggaran-untuk-penanganan-COVID-19, diakses pada 31 Agustus 2020.70 Inang Jalaludin Sofihara, “Anggaran Penang-gulangan Covid-19 Pemprov Jabar Sudah Terserap Rp1,423 Triliun,” 1 Juli 2020, https://regional.


Jabar akan terus menyempurnakan data yang memperoleh bantuan sosial agar sesuai sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan. Jumlah bantuan sosial yang diterima masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp500.000. Selain Bansos Pemprov, masyarakat Jabar mendapatkan delapan manfaat lainnya (sembilan pintu), yaitu kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bansos Presiden RI, dana desa (untuk kabupaten), kartu prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, Bansos kabupaten/kota, dan gerakan nasi bungkus (Gasibu).71

Berbagai peraturan di atas tidak berdiri sendiri. Faktor peran masyarakat untuk mematuhi aturan dan protokol kesehatan adalah keharusan agar PSBB berjalan optimal. Protokol kesehatan berupa physical distancing; menggunakan masker, baik yang sakit maupun yang sembuh; menghindari kerumunan; selalu cuci tangan sehabis dari luar rumah; dan menerapkan pola hidup sehat. Di lapangan, kepemimpinan formal-informal bekerja sama dan berkoordinasi dalam sinergi kelembagaan untuk menangani krisis. Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat dibentuk dari level provinsi hingga desa. Di level desa, Gugus Tugas Covid-19 melibatkan berbagai unsur desa, seperti bidan, ketua RW dan RT, pendamping program keluarga harapan, dan PKK. Keterlibatan warga dan mitigasi respons masyarakat diajak serta, seperti karang taruna, puskesmas, patriot desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas.72 Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, tugas utama Gugus Covid-19 adalah mendata warga yang masuk dari daerah lain, sosialisasi jaga jarak, dan sosialisasi hidup sehat.

kompas.com/read/2020/07/01/16575561/anggaran-penanggulangan-COVID-19-pemprov-jabar-sudah-terserap-rp-1423?page=all, diakses pada 31 Agustus 2020.71 Humas Jawa Barat, “Keterlibatan Semua Pihak Kunci PSBB di Jabar Berjalan Optimal,” 22 April 2020, http://ppid.jabarprov.go.id/posting/read/3292-Keterlibatan-Semua-Pihak-Kunci-PSBB-di-Jabar-Berjalan-Optimal, diakses pada 31 Agustus 2020.72 Anggara Wikan Prasetya, “Upaya Jawa Barat Cegah dan Tangani Penyebaran Covid-19 di Desa-Desa,” 06 April 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/06/19394011/upaya-jawa-barat-cegah-dan-tangani-penyebaran-COVID-19-di-desa-desa?page=all, diakses pada 31 Agustus 2020.

Gaya kepemimpinan Ridwan Kamil yang mengajak warga berpartisipasi aktif dengan menunjukan contoh, seperti menjadi relawan suntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac, patut diapresiasi.73 Tercatat ratusan relawan dari berbagai kalangan ikut mendukung program uji klinis vaksin Covid-19 ini. Permintaan terhadap vaksin ataupun obat antivirus menjadi sangat tinggi karena jumlah pasien positif dari hari ke hari semakin meningkat, padahal perangkat-perangkat daerah, kebijakan, dan partisipasi warga terus digalakkan. Dengan demikian, kehadiran vaksin menjadi sangat krusial dalam perang melawan Covid-19.

Respons dan Kebijakan Pemprov Jateng dalam Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus positif Covid-19 menempati empat besar di Indonesia.74 Sebelumnya, dalam merespons pandemi yang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, Pemprov Jateng telah menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19. Penetapan ini melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. Keputusan tersebut berlaku sejak 20 Maret 2020 sampai 29 Mei 2020.75 Dalam hal ini, semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jateng dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.76

73 Dendi Ramdhani, “Perjalanan Ridwan Kamil Disuntik Vaksin Covid-19, Ada Kisah Nasihat Ibundanya,” 29 Agustus 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/08/29/10174131/perjalanan-ridwan-kamil-disuntik-vaksin-COVID-19-ada-kisah-nasihat-ibundanya?page=all, diakses pada 31 Agustus 2020.74 Data berdasarkan perkembangan di situs https://covid19.go.id/peta-sebaran, diakses pada 4 Oktober 2020.75 Humas Prov. Jawa Tengah, “Jateng Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Corona,” 28 Maret 2020, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4174, diakses pada 19 Agustus 2020.76 Humas Prov. Jawa Tengah, “Jateng Tetapkan


Ada tiga fokus yang dikerjakan Pemprov Jateng dalam penanganan pandemi, yakni pada sisi kesehatan, ekonomi, dan jaring pengamanan sosial.77 Berbagai regulasi untuk menangani pandemi telah dikeluarkan oleh Pemprov Jateng.78 Salah satu yang dibicarakan publik adalah tentang Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui “Satgas Jogo Tonggo”. Satgas Jogo Tonggo merupakan Satuan Tugas Menjaga Tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan Covid-19 di wilayahnya.79 Dalam pelaksanaan Jogo Tonggo, misalnya, Ganjar mengajak masyarakat desa untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing. Pelaksanaannya mencakup jaring pengaman sosial dan keamanan serta jaring ekonomi. Dalam jaring ekonomi, memastikan tidak ada satu warga yang kelaparan selama wabah.80

Ganjar mendorong kearifan lokal dalam menghadapi pandemi, salah satunya meminta kepala desa menghidupkan budaya jimpitan, yakni setiap warga desa menyumbangkan bahan makanan ke lumbung desa dan sumbangkan kepada warga yang terdampak Covid-19.81

Status Tanggap Darurat…”77 Humas Prov. Jawa Tengah, “Jateng Tetapkan Status Tanggap Darurat…”78 Lihat selengkapnya dalam Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, update 12 Agustus 2020.79 Lihat Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui “Satgas Jogo Tonggo”.80 Inadah Rahma Nidya, “Bentuk Satgas Jogo Tonggo, Ganjar Ajak Masyarakat Desa Saling Jaga,” 22 April 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/22/21281191/bentuk-satgas-jogo-tonggo-ganjar-ajak-masyarakat-desa-saling-jaga, diakses pada 19 Agustus 2020.81 Humas Prov. Jawa Tengah, “Hadapi Corona, Ganjar Minta Hidupkan Kearifan Lokal,” 2 April 2020, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4190, diakses pada 4 Oktober 2020.

Dalam hal pembatasan sosial, Pemprov Jateng tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam skala provinsi sebagaimana dipraktikkan daerah lain. Hal ini, sebagaimana dijelaskan Ganjar, karena ada hal yang lebih berpengaruh ke masyarakat terkait pencegahan Covid-19, yakni edukasi dan pendekatan ke masyarakat. Daerah di Jawa Tengah yang ingin menerapkan PSBB perlu menghitung aspek ekonomi dan sosial.82 Meskipun demikian, dalam skala kota, penerapan PSBB di Jawa Tengah pertama kali dilakukan oleh Pemkot Tegal. Untuk menangani Covid-19 di Tegal, PSBB diterapkan pada 23 April 2020 sampai 23 Mei 2020.83 Sementara, untuk wilayah Semarang Raya diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Tujuan dari PKM di Semarang Raya adalah untuk pengoptimalan pengendalian kegiatan masyarakat agar bisa menekan penyebaran virus.84

Mengenai penganggaran, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Tengah. Anggaran tersebut, menurutnya, tidak semuanya untuk penanganan langsung Covid-19. Sebagian anggaran akan dialihkan untuk jaring pengaman, khususnya bagi warga kurang mampu yang terdampak secara ekonomi. Contohnya, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta warga yang belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), 82 Tribun News, “Jawa Tengah Belum Terapkan PSBB, Ganjar Ungkap Alasannya dan Sebut Ada Hal Lain yang Lebih Penting,” 19 Mei 2020, https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/19/jawa-tengah-belum-terapkan-psbb-ganjar-ungkap-alasannya-dan-sebut-ada-hal-lain-yang-lebih-penting, diakses pada 19 Agustus 2020.83 Tresno Setiadi, “Kota Tegal Terapkan PSBB Pertama di Jawa Tengah,” 17 April 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/19403601/kota-tegal-terapkan-psbb-pertama-di-jawa-tengah, diakses pada 19 Agustus 2020.84 Angling Adhitya Purbaya, “Ganjar Perintahkan Pemberlakuan PKM di Semarang Raya, Ini Ketentuannya,” 10 Juli 2020, https://news.detik.com/beri ta- jawa-tengah/d-5088171/ganjar-perintahkan-pemberlakuan-pkm-di-semarang-raya-ini-ketentuannya/1, diakses pada 19 Agustus 2020.


dan kelompok risiko rentan.85 Sumber anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing kabupaten/kota yang memiliki anggaran cukup besar bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan tersebut.86 Selain berasal dari pos tersebut, potensi anggaran lain adalah kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan, sampai para filantropis. Selain itu, bisa juga mengoptimalkan dana desa, yakni melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa.87

Persoalan ekonomi atau kemiskinan juga menjadi perhatian Pemprov Jateng. Oleh karena itu, Pemprov Jateng menyiapkan lapangan kerja pada proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, terutama bagi siapa yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menganggur. salah satunya dengan mengubah pekerjaan dari anggaran yang tidak terkena refocusing, misalnya mengganti sistem pengerjaan yang menggunakan mesin dengan model padat karya.88 Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah anjlok. Pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,60%. Hal ini kemungkinan karena target dan rencana tidak tercapai.89 85 Muhammad Idris, “Melihat Anggaran Penanganan Corona Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah,” 7 April 2020, https://money.kompas.com/read/2020/04/07/091847826/mel iha t -anggaran-penanganan-corona-anies-rk-ganjar-dan-khofifah?page=all, diakses pada 19 Agustus 2020.86 Alif Nazzala Rizqi, “Ganjar Lapor ke Jokowi, Jateng Siapkan Rp1,4 Triliun Anggaran Corona,” 30 Maret 2020, https://semarang.bisnis.com/read/20200330/535/1219951/ganjar-lapor-ke-jokowi-jateng-siapkan-rp14-triliun-anggaran-corona, diakses pada 19 Agustus 2020.87 Riska Farasonalia, “Selama Pandemi Corona, Warga Jateng Bakal Terima Bantuan,” 30 Maret 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/03/30/11585291/selama-pandemi-corona-warga-jateng-bakal-terima-bantuan, diakses pada 19 Agustus 2020.88 Yakob Arfin Tyas Sasongko, “Atasi Kemiskinan di Masa Pandemi, Ganjar Siapkan Model Padat Karya,” 19 Juli 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/19/16401441/atasi-kemiskinan-di-masa-pandemi-ganjar-siapkan-model-padat-karya, diakes pada 19 Agustus 2020.89 Afri Rismoko, “Ekonomi Jateng Dihantam Covid-19, Ganjar Dorong Sektor Investasi,” 15 Juni 2020, https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/15/58736/ekonomi-jateng-dihantam-

Dalam hal ini, program percepatan investasi di Jateng menjadi salah satu yang didorong. Selain itu, yang dilakukan Pemprov adalah mendesain APBD 2021 sebagai APBD Pertolongan. Beberapa program dalam desain tersebut salah satunya adalah padat karya yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi.90 Terkait dengan fasilitas kesehatan, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa pihaknya menyediakan fasilitas pemeriksaan identifikasi Covid-19 secara gratis di tujuh rumah sakit milik pemerintah provinsi.91 Selain itu yang dilakukan Ganjar Pranowo adalah meminta fasilitas kesehatan (Faskes) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) tetap melakukan pelayanan kesehatan lain meski sedang fokus penanganan Covid-19, di antaranya imunisasi.92

Ganjar Pranowo dalam penanganan Covid-19 juga melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk tokoh dari lintas agama. Kalangan ini, misalnya, hadir dalam rapat koordinasi bersama Pemprov dan diminta memberikan masukan kepada pemerintah tentang sikap mengatasi pandemi, salah satunya membahas tentang kegiatan keagamaan.93 Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengumpulkan sejumlah pakar ilmu sosial dalam rapat penanganan pandemi. Bagi Ganjar, masukan dari pakar ilmu sosial sangat membantu pemerintah provinsi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan.94

COVID-19-ganjar-dorong-sektor-investasi, diakses pada 19 Agustus 2020.90 Afri Rismoko, “Ekonomi Jateng Dihantam Covid-19…”91 Inang Jalaludin Shofihara, “Pemprov Jateng Gratiskan Tes Corona…”92 Gatra, “Pandemi Corona, Ganjar Minta Faskes tetap Layani Imunisasi,” 29 Mei 2020, https://www.gatra.com/detail/news/480305/kesehatan/pandemi-corona-ganjar-minta-faskes-tetap-layani-imunisasi, diakses pada 19 Agustus 2020.93 Sindo News, “Tanggulangi Covid-19, Ganjar Ajak Tokoh Lintas Agama Bahas Acara Keagamaan di Jateng,” 20 Maret 2020, https://nasional.sindonews.com/berita/1563226/15/tanggulangi-COVID-19-ganjar-ajak-tokoh-lintas-agama-bahas-acara-keagamaan-di-jateng, diakses pada 19 Agutsus 2020.94 Fabiola Febrinastri, “Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Kumpulkan Sejumlah Pakar Sosial,” 27 Juli 2020, https://www.suara.com/news/2020/07/27/180659/penanganan-COVID-19-


Namun demikian, penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah juga tidak bisa lepas dari persoalan. Misalnya, dalam laporan, WHO mencatat tingginya positivity rate di Jateng. Positivity rate adalah gambaran rasio jumlah kasus positif dari hasil tes Covid-19. Jumlah pemeriksaan di Jateng dinilai masih rendah selama 15 Juni hingga 5 Juli 2020.95 Persoalan lain adalah tantangan penegakan protokol kesehatan. Hal ini menjadi salah satu pemicu kasus positif di Jateng meningkat. Tantangan selanjutnya adalah sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagai salah satu catatan, data jumlah kematian akibat Covid-19 di Jateng dan nasional tidak sinkron sebagaimana terekam tanggal 20 Juli 2020.96 Selain itu, tentang penyaluran bantuan sosial dan distribusi alat-alat kesehatan sampai pertengahan Juni 2020 yang juga masih mengalami persoalan keterlambatan.97

Respons dan Kebijakan Pemprov Jatim dalam Penanganan Covid-19Secara umum di bulan Maret 2020, Pemprov Jawa Timur mengeluarkan setidaknya enam poin penanganan pandemi yang berfokus pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, birokrasi, ekonomi, serta informasi dan komunikasi.98

ganjar-pranowo-kumpulkan-sejumlah-pakar-sosial, diakses pada 19 Agustus 2020.95 Zakki Amali, “Kasus Corona Jawa Tengah: Tes Rendah, Sengkarut Data, dan Kluster Baru,” 15 Juli 2020, https://tirto.id/kasus-corona-jawa-tengah-tes-rendah-sengkarut-data-klaster-baru-fPTe, diakses pada 31 Agustus 2020.Dhana Kencana, “Rasio Tes PCR Virus Corona di Jawa Tengah di Bawah Standar WHO,” 8 Juli 2020, https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/rasio-tes-pcr-virus-corona-di-jawa-tengah-dibawah-standar-who/3, diakses pada 31 Agustus 2020.96 Jamal A Nashr, “Data Kematian Covid-19 Versi Jateng dan Nasional Tak Sinkron,” 20 Juli 2020, https://nasional.tempo.co/read/1367249/data-kematian-COVID-19-versi-jateng-dan-nasional-tak-sinkron, diakses pada 31 Agustus 2020.97 Baihaqi, “Penanganan Covid-19 di Jateng Dianggap Lamban, DPRD Beri Kritik Keras,” 23 Juni 2020, https://jatengtoday.com/penanganan-COVID-19-di-jateng-dianggap-lamban-dprd-beri-kritik-keras-50502, diakses pada 31 Agustus 2020.98 Faiq Azmi, “Pemprov Jatim Keluarkan Enam

Sementara, dilihat dari struktur anggaran, dari 3,84 triliun yang dianggarkan, jaring pengaman sosial menjadi aspek dengan penganggaran yang paling besar, yakni 995,04 milyar, 35 persen dari total keseluruhan yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat terdampak Covid-19.99

Di sektor transportasi, Pemprov mengim-bau para kepala daerah untuk menyiapkan fasilitas cuci tangan di setiap pintu masuk wilayahnya, seperti bandara, stasiun, ataupun terminal tanpa adanya pengawasan ketat terhadap mobilitas warga dari dan ke wilayah mereka.100 Di sektor pendidikan, meskipun semua sekolah dinyatakan diliburkan, pelajar kelas dua belas tetap akan mengikuti ujian nasional sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat. Di sektor kesehatan, dilaksanakan pemantauan orang-orang dalam risiko, penelusuran kepada pasien yang positif, dan penambahan sarana di setiap rumah sakit (RS) yang telah ditetapkan sebagai RS rujukan. Di sektor birokrasi pemerintahan, fokus Pemprov justru pada penerapan protokol kesehatan bagi seluruh ASN, tidak pada upaya mengondisikan struktur birokrasi yang siap menghadapi krisis. Pemilihan fokus dalam penerapan protokol kesehatan juga diberlakukan di sektor perindustrian dan perdagangan, selain menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok warga. Namun demikian, belum ada upaya yang mengarah pada penentuan prioritas industri atau perdagangan yang relevan untuk terus beroperasi selama pandemi. Sementara itu, aspek terakhir, yakni komunikasi, adalah menyebarkan imbauan yang luas kepada masyarakat tentang protokol kesehatan selain membuat layanan call center.

Penentuan enam poin respons Pemprov Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Poin Penting Respon Wabah Virus Corona,” 16 Maret 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4940535/pemprov-jatim-keluarkan-enam-poin-penting-respon-wabah-virus-corona, diakses pada 18 Agustus 2020.99 Erik Erfinanto, “Anggaran Penanganan Corona Covid-19 di Jawa Timur,” 20 April 2020, https://surabaya.liputan6.com/read/4231878/anggaran-penanganan-corona-covid-19-di-jawa-timur, diakses pada 23 Agustus 2020.100 Faiq Azmi, “Pemprov Jatim Keluarkan Enam Poin Penting...”


merepresentasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tanpa adanya inisiatif-inisiatif lokal. Berbeda dengan Jawa Tengah, misalnya, yang sejak bulan Maret memutuskan status tanggap darurat yang berfokus pada tiga aspek, yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial, Pemprov Jawa Timur justru baru memutuskan kebijakan PSBB pada bulan April 2020. Sementara dalam praktiknya, inkonsistensi kebijakan ini terlihat ketika Pemprov Jawa Timur mengeluarkan izin untuk tetap mengadakan sholat Idulfitri di tempat-tempat ibadah, di tengah-tengah peningkatan kasus terkonfirmasi positif.101 Surabaya Raya, meliputi Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo kemudian menjadi pusat episentrum penyebaran Covid-19 di Jawa Timur dan menjadi fokus utama penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Untuk wilayah-wilayah lain, Pemprov Jawa Timur menyerahkan penanganan pandemi kepada Pemda, termasuk dalam memutuskan penerapan PSBB di wilayah mereka masing-masing.

Munculnya Surabaya Raya menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Timur merupakan konsekuensi sebagai pintu utama keluar masuk orang dari dan ke wilayah Jawa Timur, juga sebagai pusat ekonomi yang memiliki konsentrasi dan mobilitas penduduk sangat tinggi. Namun sayangnya, penerapan PSBB di wilayah ini kurang optimal. Selain disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, persoalan koordinasi antara Pemprov dengan pemerintah daerah di ketiga wilayah itu seringkali mengalami kebuntuan. Perseteruan antara Gubernur Khofifah dan Wali Kota Surabaya, Risma, soal distribusi mobil PCR kemudian muncul di publik. Tidak hanya menggambarkan relasi konfliktual di antara keduanya, hal ini juga menunjukkan buruknya koordinasi antarbirokrasi di daerah (ego sektoral). Kerja-kerja penanganan pandemi kemudian semakin kontraproduktif karena tidak hanya membuat kebijakan yang

101 Haris Prabowo, “Jawa Timur Zona Merah Covid-19 dan Pemprov Gagap Menghadapinya,” 21 Mei 2020, https://tirto.id/jawa-timur-zona-merah-COVID-19-dan-pemprov-gagap-menghadapinya-fzsC, diakses pada 19 Agustus 2020.

saling bertentangan,102 tetapi juga memunculkan polarisasi di level masyarakat antara kelompok pendukung gubernur dengan pendukung wali kota.

Buruknya penanganan Covid-19 di Surabaya Raya kemudian mencapai puncaknya manakala wilayah Jawa Timur pada bulan Juli berada di garis paling depan dalam penambahan kasus harian, pun dengan angka kematian.103 Ultimatum yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar semua level pemerintahan di Jawa Timur mampu menekan laju penyebaran Covid-19 dalam dua minggu, gagal terealisasi.104 Hal ini disebabkan, salah satunya, akibat lambatnya pembuatan keputusan di masa-masa kritis. Berbeda dengan Pemprov Jawa Barat yang memperpanjang PSBB, Pemprov Jawa Timur justru memutuskan menghentikan kebijakan PSBB di Surabaya Raya dan menggantinya dengan PSBB transisi pada tanggal 8 Juni 2020 karena pertimbangan ekonomi.105 Kebijakan ini justru menyebabkan Jawa Timur memiliki peningkatan kasus harian tertinggi di Indonesia dan Surabaya sempat menjadi zona hitam Covid-19 yang memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan.

Sementara itu, keterlibatan kelompok masyarakat dalam membantu penanganan Covid-19 di Jawa Timur cukup signifikan. BPBD Jawa Timur mencatat bahwa sejak awal 102 Eben Haezer Panca. “Dokter Tirta Sebut Konflik Elit Juga Menghambat Laju Penanganan Covid-19 di Jawa Timur,” 8 Juli 2020, https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/08/dokter-tirta-sebut-konflik-elit-juga-menghambat-laju-penanganan-COVID-19-di-jawa-timur?page=2&_ga=2.178869348.1757159871.1598185747-70779655.1540019127, diakses pada 23 Agustus 2020.103 Andrian Pratama Taher, “Melampaui Tenggat Jokowi, Corona di Jatim Malah Makin Liar,” 10 Juli 2020, https://tirto.id/melampaui-tenggat-jokowi-corona-di-jatim-malah-makin-liar-fPGy, diakses pada 23 Agustus 2020.104 Andrian Pratama Taher, “Melampaui Tenggat Jokowi…”105 CNN Indonesia, “Beda Penanganan Corona di Jatim dan Jabar,” 13 Juni 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200613060815-20-5 12866/beda-penanganan-corona-di-jatim-dan-jabar, diakses pada 23 Agustus 2020.


pandemi, setidaknya terdapat 32 kelompok masyarakat yang memberikan bantuan melalui Pemprov dalam bentuk sumbangan hazmat (pakaian pelindung diri), masker, alkohol, disinfektan, sarung tangan lateks, alat rapid test, lemari sterilisasi, hingga bantuan paket sembako.106 Di sisi lain, terpilihnya Jawa Timur menjadi pemenang penghargaan dari Kementerian Agama sebagai provinsi yang mampu menangani krisis Covid-19 dengan menggabungkan kebijakan berbasis sains, teknologi, dan spiritual melalui gerakan berselawat Li Khomsatun107 merepresentasikan orientasi politik sang gubernur, menggalang dukungan dari konstituennya di kalangan nahdliyin dan masyarakat pesantren dalam penanganan Covid-19. Sayangnya, kebijakan ini tidak serta merta membuat pesantren terhindar dari penyebaran virus ini.

Covid-19 dan Panggung Politik: Menuju Kepemimpinan Nasional?Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah di seluruh dunia memiliki peranan penting dalam mengontrol penyebaran virus.108 Terlihat bahwa pemerintah daerah dengan pemimpinnya masing-masing berada di garis depan keterlibatan warga negara, penyampaian layanan, dan pengelolaan ruang publik. Dalam pencegahan penyebaran virus, pemerintah daerah memerlukan sumber daya dan aspek fiskal. Hal ini guna memenuhi kebutuhan krisis

106 Yusron, “Gubernur Khofifah Terima Bantuan 22 Ton Beras dan 1.150 Indomie dari KOI,” 20 April 2020, https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2020/04/08/gubernur-khofifah-terima-bantuan-22-ton-beras-dan-1-150-indomie-dari-koi/, diakses pada 23 Agustus 2020.107 Esti Widayana, “Gabungkan Sains dan Spiritual Lawan Covid-19, Khofifah Sabet Penghargaan dari Kemenag,” 23 Agustus 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5143210/gabungkan-sains-dan-spiritual-lawan-COVID-19-khofifah-sabet-penghargaan-dari-kemenag, diakses pada 23 Agustus 2020.108 ICLEI Southeast Asia, ”Covid-19 Resources for Southeast Asian Local Government,” 23 April 2020, https://icleiseas.org/index.php/2020/04/23/COVID-19-resources-for-southeast-asian-local-governments/, diakses pada 31 Agustus 2020.

yang mendesak dan memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan kepada warga.109 Peranan ini diperlihatkan oleh sejumlah pemerintah daerah dengan pemimpin lokalnya sebagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Ridwan Kamil, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Ganjar Pranowo, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Masing-masing kepala daerah telah memperlihatkan perannya dalam mengendalikan penyebaran virus di daerahnya.

Pandemi telah memperlihatkan bagaimana kepala-kepala daerah tersebut merespons dan menyikapi dengan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan virus, menjaga kesehatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi. Pada saat yang bersamaan, publik juga mempersepsi sejauh mana kinerja kepala daerah dengan tingkat keberhasilan atas kompleksitas yang ada di masing-masing daerah. Persepsi publik atas kinerja kepala daerah, terutama pada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indar Parawansa dalam menangani Covid-19 tersebut terekam oleh sejumlah rilis survei. Survei Charta Politika, misalnya, mengungkapkan empat kepala daerah tersebut berada di posisi empat besar pada penilaian atas kepala daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19. Survei yang dilakukan pada 6–12 Juli 2020 tersebut mencatat nama Ridwan Kamil sebagai urutan teratas dalam penanganan Covid-19, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Khofifah Indar Parawansa.110

109 UNCDF, “UNCDF Response to Covid-19,” https://www.uncdf.org/article/5452/COVID-19, diakses pada 31 Agustus 2020.110 Charta Politik Indonesia, “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 (Survei Nasional, Periode Survei 6–12 Juli 2020. Elza Astari Retaduari, “3 Kepala Daerah Terbaik Tangani Corona Versi Survei Charta: RK, Ganjar, Anies,” 22 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-5103911/3-kepala-daerah-terbaik-tangani-corona-versi-survei-charta-rk-ganjar-anies, diakses pada 31 Agustus 2020.


Merujuk Burhanuddin Muhtadi, penang-gulangan Covid-19 di tingkat daerah bisa menciptakan panggung politik bagi para pemimpin daerah untuk mendongkrak popularitas mereka menjelang pemilihan 2024.111 Survei nasional yang dilakukan Indikator pada 16–18 Mei 2020 menunjukkan nama-nama, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa masuk dalam tujuh besar nama-nama yang akan dipilih dalam pemilihan presiden tahun 2014. Posisi pertama ditempati Prabowo Subianto, kemudian diikuti posisi kedua Ganjar Pranowo, ketiga Anies Baswedan, keempat Ridwan Kamil, dan Khofifah menempati peringkat ketujuh.112 Ketika penanggulangan Covid-19 bergeser dari pusat ke daerah, kenampakan para kepala daerah di depan publik saat pandemi ikut berperan pada popularitas politik mereka.113 Keempat nama gubernur tersebut juga masuk dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis pada 2 Juli 2020 sebagai calon presiden potensial.114

111 The Jakarta Post, “Covid-19 Leadership Test,” 13 June 2020, https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/13/COVID-19-leadership-test.html, diakses pada 18 Agustus 2020.Komentar dengan nada yang sama dari peneliti atau pengamat politik atas penanganan pandemi Covid-19 oleh kepala daerah yang bisa menjadi panggung elektoral bisa dilihat dalam Sindo News, “Kinerja Kepala Daerah Tangani Pandemi Covid-19 Jadi Panggung Politik,” 10 Juni 2020, https://nasional.sindonews.com/read/64498/12/kinerja-kepala-daerah-tangani-pandemi-COVID-19-jadi-panggung-politik-1591747602/, diakses pada 31 Agustus 2020.112 Indikator, Persepsi Publik Terhadap Penanganan COVID-19, Kinerja Ekonomi, dan Implikasi Politiknya, (Temuan Survei Nasional, 16–18 Mei 2020). Lihat juga Arif Satrio Nugroho, “Elektabilitas Empat Kepala Daerah di Panggung Covid-19,” 9 Juni 2020, https://republika.co.id/berita/qbn3tk409/elektabilitas-empat-kepala-daerah-di-panggung-covid19, diakses pada 18 Agustus 2020.113 Arif Satrio Nugroho, “Elektabilitas Empat Kepala Daerah...”114 Dewi Nurita, “15 Calon Presiden 2024 Versi LSI Denny JA, Nama Prabowo Masih Ada,” 2 Juli 2020, https://nasional.tempo.co/read/1220420/15-calon-presiden-2024-versi-lsi-denny-ja-nama-prabowo-masih-ada/full&view=ok, diakses pada 31 Agustus 2020.

Dalam hal tersebut, kinerja para kepala daerah dalam penanganan pandemi Covid-19, dengan kata lain, telah merekam persepsi publik atas potensi mereka sebagai kandidat pemimpin-pemimpin nasional di masa mendatang. Tren menguatnya kepemimpinan dari kepala daerah sendiri adalah sebuah fenomena global. Pemerintahan subnasional, baik level provinsi, kabupaten, maupun kota menjadi tumpuan dalam menghadapi problem kolektif, seperti transportasi, banjir, sanitasi, kemacetan, ketimpangan, penyakit epidemi, dan infrastruktur.115 Panggung politik nasional pada tahun 2014 telah mencatat pelajaran atas keterpilihan Jokowi sebagai pemimpin nasional dengan latar belakang sebagai pemimpin lokal. Dari pengalaman seperti itu, kepala daerah dengan kinerjanya masing-masing, terutama dalam hal penanganan Covid-19 bisa membuka peluang mereka untuk dinilai publik menjadi kandidat-kandidat potensial yang berkontestasi dalam panggung politik nasional.

PenutupCovid-19 telah menjadi tantangan sosial yang kompleks, baik di level nasional maupun lokal. Pandemi membuat pejabat pemerintahan, baik nasional maupun lokal dan warga negara, berjuang mengatasi bersama dengan ancaman tertular dan risiko kehilangan nyawa.116 Dalam hal ini, mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, terutama dalam memperkuat sistem dan membangun kapasitas pemerintahan lokal dari persoalan kesehatan sampai ekonomi. Investasi seperti ini bagi pemerintah daerah menjadi salah satu kunci pemulihan dan ketahanan jangka panjang.117 Pemerintah daerah di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan kepemimpinan kepala daerah masing-masing telah merespons dan 115 Philips Vermonte, “Kepala Daerah dan Era Baru…”116 Madhavi Rajadyakhsha, “Five Lessons for local governments during Covid-19,” April 2020, https://www.opml.co.uk/blog/five-lessons-for-local-governments-during-COVID-19, diakses pada 31 Agustus 2020.117 Madhavi Rajadyakhsha, “Five Lessons for local governments…”


menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala tantangan dan persoalannya melalui kebijakan-kebijakan daerah, koordinasi atau kerja sama dengan pemerintah pusat, dan partisipasi aktif warga. Respons dan kebijakan ini berfokus, di antaranya, pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, kepemimpinan lokal memiliki arti signifikan bagi penanganan pandemi Covid-19. Para pemimpin daerah memiliki kesempatan untuk lebih mengetahui kondisi atas berbagai persoalan penanganan pandemi di daerah. Kebijakan-kebijakan pemimpin daerah ini juga memiliki peluang untuk bisa langsung dirasakan oleh warga di tingkat lokal. Dampak atas respons dan kebijakan yang dirasakan warga juga memunculkan penilaian publik atas kinerja kepemimpinan kepala daerah. Dengan kata lain, kepemimpinan mereka di masa pandemi, salah satunya, membawa pengaruh pada popularitas politik mereka. Penilaian publik ini bisa memunculkan kepercayaan warga terhadap pemimpin-pemimpin di daerah dalam menghadapi berbagai persoalan. Bukan tidak mungkin, dalam kinerja-kinerja seperti itu, para pemimpin daerah akan mendapat penilaian publik yang bisa mendorongnya untuk memasuki fase kepemimpinan di level nasional.

Daftar PustakaAmali, Zakki. “Kasus Corona Jawa Tengah: Tes

Rendah, Sengkarut Data, dan Kluster Baru,” 15 Juli 2020, https://tirto.id/kasus-corona-jawa-tengah-tes-rendah-sengkarut-data-klaster-baru-fPTe, diakses pada 31 Agustus 2020.

Anwar, Laraswati Ariadne. “Koordinasi Lemah, Disiplin Longgar, Kasus Positif di DKI Mengkhawatirkan,” 21 Juli 2020, https://kompas . id /baca/metro /2020/07/21/koordinasi-lemah-disiplin-longgar-kasus-positif-dki-mengkhawatirkan/, diakses pada 20 Agustus 2020.

Ariefena, Pebriansyah dan Yosea Arga Pramudita. “Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Fokus Dimulai dari Jawa Timur dan Jabar,” 10 Agustus 2020, https://jatim.suara.com/read/2020/08/10/135912/jokowi-minta-penanganan-COVID-19-fokus-dimulai-dari-jawa-timur-dan-jabar?page=1, diakses pada 31 Agustus 2020.

Asmara, Chandra Gian. “Jokowi Cerita 'Operasi Senyap' Penanganan Corona,” 13 Maret 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200313151510-4-144710/jokowi-cerita-operasi-senyap-penanganan-corona, diakses pada 25 Agustus 2020.

Aulia, Salsabila Tiara. “Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?,” 12 April 2020, http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-COVID-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/, diakses pada 17 Agustus 2020.

Azmi, Faiq. “Pemprov Jatim Keluarkan Enam Poin Penting Respon Wabah Virus Corona,” 16 Maret 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4940535/pemprov-jatim-keluarkan-enam-poin-penting-respon-wabah-virus-corona, diakses pada 17 dan 18 Agustus 2020.

Baihaqi. “Penanganan Covid-19 di Jateng Dianggap Lamban, DPRD Beri Kritik Keras,” 23 Juni 2020, https://jatengtoday.com/penanganan-COVID-19-di-jateng-dianggap- lamban-dprd-ber i -kr i t ik-keras-50502, diakses pada 31 Agustus 2020.

Baskara, Bima. “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19,” 17 April 2020, https://kompas.


id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-COVID-19/, diakses pada 18 Agustus 2020.

BBC. “Coronavirus Confirmed as Pandemic by World Health Organization,” 11 Maret 2020, https://www.bbc.com/news/world-51839944, diakses pada 17 Agustus 2020.

Budiartie, Gustidha. “Cerita Anies yang Sempat Frustrasi ke Terawan Soal Covid-19,” 11 Mei 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200510223303-4-157452/cerita-anies-yang-sempat-frustrasi-ke-terawan-soal-covid-19, diakses pada 25 Agustus 2020.

Buehler, Michael. “Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of The Public Sphere,” dalam Edward Aspinall and Marcus Mietzner (eds.). Problem of Democratisation in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.

Catch Me Up!. “Monitoring Covid-19 Indonesia by catchmeup.id,” https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgiz8x71QyIVJZQguYtG9n6xBEKdM4fXuDs_d8zKOmY/edit#gid=83750310, diakses pada 29 Agustus 2020.

Charta Politik Indonesia. “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi COVID-19. Survei Nasional, Periode Survei 6–12 Juli 2020.

Choi, Nankyung. Local Politics in Indonesia: Pathways to Power. Routledge, 2011.

CNN Indonesia. “Beda Penanganan Corona di Jatim dan Jabar,” 13 Juni 2020, h t t p s : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m /nasional/20200613060815-20-512866/beda-penanganan-corona-di-jatim-dan-jabar, diakses pada 23 Agustus 2020.

Covid19.go.id. “Peta Sebaran.” https://covid19.go.id/peta-sebaran, diakses pada 4 November 2020.

Divenranta, Aditya. “Ancaman Covid-19 di Kantor Pemerintahan Wilayah Jakarta Terus Bermunculan,” 10 Juli 2020, https://kompas.id/baca/metro/2020/07/10/a n c a m a n - C O V I D - 1 9 - d i - k a n t o r -pemerintahan-wilayah-jakarta-terus-bermunculan/, diakses pada 31 Agustus 2020.

Djohan, Djohermansyah. “Relasi Pusat Daerah Perkara Wabah,” 8 Mei 2020, https://

kompas.id/baca/opini/2020/05/08/relasi-pusat-daerah-perkara-wabah/, diakses pada 4 Oktober 2020.

Dodds, Klaus, et al. “The Covid-19 Pandemic: Territorial, Political, and Governance Dimensions of the Crisis.” Territory, Politics, Governance 8, no. 3 (2020): 289–298.

Erfinanto, Erik. “Anggaran Penanganan Corona Covid-19 di Jawa Timur,” 20 April 2020, ht tps: / /surabaya.l iputan6.com/read/ 4231878/anggaran-penanganan-corona-COVID-19-di-jawa-timur, diakses pada 23 Agustus 2020.

Fajar, Ihwan. “Bukan Lockdown, Malang Raya Bersiap Terapkan PSBB,” 2 April 2020, https://www.tagar.id/bukan-lockdown-malang-raya-bersiap-terapkan-psbb, diakses pada 17 Agustus 2020.

Farasonalia, Riska. “Selama Pandemi Corona, Warga Jateng Bakal Terima Bantuan,” 30 Maret 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/03/30/11585291/selama-pandemi-corona-warga-jateng-bakal-terima-bantuan, diakses pada 19 Agustus 2020.

Febrinastri, Fabiola. “Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Kumpulkan Sejumlah Pakar Sosial,” 27 Juli 2020, https://www.suara.com/news/2020/07/27/180659/penanganan-COVID-19-ganjar-pranowo-kumpulkan-sejumlah-pakar-sosial, diakses pada 19 Agustus 2020.

Fukuyama, Francis. “The Pandemic and Political Order: It Takes a State,” Juli/Agustus 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order, diakses pada 18 Agustus 2020.

Gao, Xiang dan Yu Jianxing. “Public Governance Mechanism in the Prevention and Control of the Covid-19: Information, Decision-making and Execution.” Journal of Chinese Governance 5, no. 2 (2020): 178–197.

Gatra. “Pandemi Corona, Ganjar Minta Faskes tetap Layani Imunisasi,” 29 Mei 2020, https://www.gatra.com/detail/news/480305/kesehatan/pandemi-corona-ganjar-minta-faskes-tetap-layani-imunisasi, diakses pada 19 Agustus 2020.

Gaub, Florence dan Lotje Boswinkel. Who’s First Wins?: International Crisis Response to COVID-19. Paris: European Union Institute for Security Studies, 2020.


Gusti. “Pakar Politik UGM Apresiasi Langkah Pemda Alokasikan Anggaran Penanganan Covid-19,” 3 April 2020, https://www.ugm.ac.id/id/berita/19228-pakar-politik-ugm-apresiasi-langkah-pemda-alokasikan-anggaran-penanganan-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.

Hadiz, Vedi R. “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives.” Development and Change 35, no. 4 (2004): 697–718.

Hamdi, Imam. “Anies Baswedan Janjikan Tambah Kamar Isolasi dan ICU Pasien Covid-19,” 2 September 2020, https://metro.tempo.co/read/1381678/anies-baswedan-janjikan-tambah-kamar-isolasi-dan-icu-pasien-covid-19/full&view=ok, diakses pada 2 September 2020.

Healy, Andre dan Neil Malhotra. “Myopic Voters and Natural Disaster Policy.” American Political Science Review 103, no. 3 (August 2009).

Hidayat, Rachmat. “Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode of Government in Indonesia.” SAGE Open, January–March (2017): 1–11.

Hillman, Ben. “Electoral Governance and Democratic Consolidation in Indonesia.” The Indonesian Quarterly 39, no. 3 (2011).

Humas Jawa Barat. “Keterlibatan Semua Pihak Kunci PSBB di Jabar Berjalan Optimal,” 22 April 2020, http://ppid.jabarprov.go.id/posting/read/3292-Keterlibatan-Semua-Pihak-Kunci-PSBB-di-Jabar-Berjalan-Optimal, diakses pada 31 Agustus 2020.

Humas Prov. Jawa Tengah. “Jateng Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Corona,” 28 Maret 2020, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4174, diakses pada 19 Agustus 2020.

Humas Prov. Jawa Tengah. “Hadapi Corona, Ganjar Minta Hidupkan Kearifan Lokal,” 2 April 2020, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4190, diakses pada 4 Oktober 2020.

ICLEI Southeast Asia. ”Covid-19 Resources for Southeast Asian Local Government,” 23 April 2020, https://icleiseas.org/index.php/2020/04/23/COVID-19-resources-for-southeast-asian-local-governments/, diakses pada 31 Agustus 2020.

Idris, Muhammad. “Melihat Anggaran Penanganan Corona Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah,” 7 April 2020, https://money.

kompas.com/read/2020/04/07/091847826/melihat-anggaran-penanganan-corona-anies-rk-ganjar-dan-khofifah?page=all, diakses pada 19 Agustus 2020.

Indikator. “Persepsi Publik Terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya.” Temuan Survei Nasional, 16–18 Mei 2020.

JPNN. “Hasil Survei Publik Membuktikan Provinsi Ini Paling Unggul Menangani Covid-19,” 17 April 2020, https://www.jpnn.com/news/hasi-survei-publik-membuktikan-provinsi-ini-paling-unggul-menangani-covid-19, diakses pada 4 Oktober 2020.

Kencana, Dhana. “Rasio Tes PCR Virus Corona di Jawa Tengah di Bawah Standar WHO,” 8 Juli 2020, https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/rasio-tes-pcr-virus-corona-di-jawa-tengah-dibawah-standar-who/3, diakses pada 31 Agustus 2020.

Kompas. “Daerah Meningkatkan Kewaspadaan,” 2 Maret 2020, https://kompas.id/baca/humaniora/kesehatan/2020/03/02/daerah-meningkatkan-kewaspadaan/, diakses pada 18 Agustus 2020.

Leininger, Arndt dan Max Schaub. Voting at the Dawn of a Global Pandemic. (April 2020), https://www.researchgate.net/publication/ 340594081_Voting_at_the_dawn_of_a_global_pandemic, DOI: 10.31235/osf.io/a32r7.

Letty, Nyimas, et al. “Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah “Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19,” 28 April 2020, http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.

Liputan6. “Pemprov Jatim Siagakan 44 Rumah Sakit Rujukan Pertama Hadapi Virus Corona,” 5 Maret 2020, https://surabaya.liputan6.com/read/4194588/pemprov-jatim-siagakan-44-rumah-sakit-rujukan-pertama-hadapi-virus-corona, diakses pada 18 Agustus 2020.

Liputan6. “Update Corona di 34 Provinsi Jumat 10 April, Seluruh Provinsi Sudah Terpapar Covid-19,” 10 April 2020, https://www.liputan6.com/regional/read/4224615/update-corona-di-34-provinsi-jumat-10-april-seluruh-provinsi-sudah-terpapar-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.


Maulana, Yudha. “Jejak Ridwan Kamil Tangani Covid-19 di Jawa Barat,” 8 Juli 2020, https:/ /news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5084553/jejak-ridwan-kamil-tangani-COVID-19-di-jawa-barat, diakses pada 31 Agustus 2020.

Mei, Ciqi. “Policy Style, Consistency, and the Effectiveness of the Policy Mix in China’s Fight Against Covid-19.” Policy and Society 39, no. 3 (2020): 309–325.

Mietzner, Marcus. “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia.” Policy Studies, 72 (2015).

Moon, M. Jae. “Fighting Covid-19 with Agility, Transparancy, and Participation: Wicked Policy Problems and New Governance Challenges,” Public Administration Review 80, issue 4 (2020): 651–656.

Nashr, Jamal A. “Data Kematian Covid-19 Versi Jateng dan Nasional Tak Sinkron,” 20 Juli 2020, https://nasional.tempo.co/read/1367249/data-kematian-COVID-19-versi-jateng-dan-nasional-tak-sinkron, diakses 31 Agustus 2020.

Nidya, Inadah Rahma. “Bentuk Satgas Jogo Tonggo, Ganjar Ajak Masyarakat Desa Saling Jaga,” 22 April 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/22/21281191/bentuk-satgas-jogo-tonggo-ganjar-ajak-masyarakat-desa-saling-jaga, diakses pada 19 Agustus 2020.

Nugroho, Arif Satrio. “Elektabilitas Empat Kepala Daerah di Panggung Covid-19,” 9 Juni 2020, https://republika.co.id/berita/qbn3tk409/elektabilitas-empat-kepala-daerah-di-panggung-covid19, diakses pada 18 Agustus 2020.

Nugroho, Arif Satrio. “Survei Pandemi Covid-19 Jadi Panggung Politik Kepala Daerah,” 8 Juni 2020, https://republika.co.id/berita/qbltno409/survei-pandemi-covid19-jadi-panggung-politik-kepala-daerah, diakses pada 18 Agustus 2020.

Nurita, Dewi. “15 Calon Presiden 2024 Versi LSI Denny JA, Nama Prabowo Masih Ada,” 2 Juli 2020, https://nasional.tempo.co/read/1220420/15-calon-presiden-2024-versi-lsi-denny-ja-nama-prabowo-masih-ada/full&view=ok, diakses pada 31 Agustus 2020.

Panca, Eben Haezer. “Dokter Tirta Sebut Konflik Elit Juga Menghambat Laju Penanganan Covid-19 di Jawa Timur,”

8 Juli 2020, https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/08/dokter-tirta-sebut-konflik-elit-juga-menghambat-laju-penanganan-COVID-19-di-jawa-timur?page=2&_ga= 2.178869348.1757159871.1598185747-70779655.1540019127, diakses pada 23 Agustus 2020.

Paul, T. V. (ed.). South Asia’s Weak States: Understanding the Regional Insecurity Predicament. Stanford, CA: Stanford Security Studies, 2010.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020. “Data Pemantauan Covid-19 DKI Jakarta,” 2020, https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan, diakses pada 29 Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Tanggap Covid-19,” 2020, https://corona.jakarta.go.id/id, diakses pada 29 Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kolaborator KSBB,” https://corona.jakarta.go.id/id/kolaborator-ksbb, diakses pada 25 Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Linimasa Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Terkait Penanganan Covid-19,” 2020, https://corona.jakarta.go.id/id/kebijakan, diakses pada 29 Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Tabel Positivity Rate Hasil Lab Covid-19,” 2020, https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan, diakses pada 1 September 2020.

Prabowo, Haris. “Jawa Timur Zona Merah Covid-19 dan Pemprov Gagap Menghadapinya,” 21 Mei 2020, https://tirto.id/jawa-timur-zona-merah-COVID-19-dan-pemprov-gagap-menghadapinya-fzsC, diakses pada 19 Agustus 2020.

Prasetya, Anggara Wikan. “Jabar Paling Tinggi dalam Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19,” 20 April 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/20495031/jabar-paling-tinggi-dalam-realokasi-anggaran-untuk-penanganan-COVID-19, diakses pada 31 Agustus 2020.

Prasetya, Anggara Wikan. “Upaya Jawa Barat Cegah dan Tangani Penyebaran Covid-19 di Desa-Desa,” 06 April 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/06/19394011/upaya-jawa-barat-cegah-dan-tangani-p e n y e b a r a n - C O V I D - 1 9 - d i - d e s a -desa?page=all, diakses pada 31 Agustus 2020.


Purbaya, Angling Adhitya. “Ganjar Perintahkan Pemberlakuan PKM di Semarang Raya, Ini Ketentuannya,” 10 Juli 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5088171/ganjar-perintahkan-pemberlakuan-pkm-di-semarang-raya-ini-ketentuannya/1, diakses pada 19 Agustus 2020.

Qun Li, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. 2020. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001316, diakses pada Senin, 17 Agustus 2020.

Rajadyakhsha, Madhavi. “Five lessons for local governments during Covid-19,” April 2020, https://www.opml.co.uk/blog/five-lessons-for-local-governments-during-COVID-19, diakses pada 31 Agustus 2020.

Ramadhan, Fajar. “Mayoritas Warga DKI Jakarta Yakin Tak Akan Tertular COVID-19,” 5 Juli 2020, https://kompas.id/baca/metro/2020/07/05/mayoritas-warga-dki-jakarta-yakin-tak-akan-tertular-COVID-19/, diakses pada 29 Agustus 2020.

Ramdhani, Dendi. “Perjalanan Ridwan Kamil Disuntik Vaksin Covid-19, Ada Kisah Nasihat Ibundanya,” 29 Agustus 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/08/29/10174131/perjalanan-ridwan-kamil-disuntik-vaksin-COVID-19-ada-kisah-nasihat-ibundanya?page=all, diakses 31 Agustus 2020.

Retaduari, Elza Astari. “3 Kepala Daerah Terbaik Tangani Corona Versi Survei Charta: RK, Ganjar, Anies,” 22 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-5103911/3-kepala-daerah-terbaik-tangani-corona-versi-survei-charta-rk-ganjar-anies, diakses pada 31 Agustus 2020.

Rismoko, Afri. “Ekonomi Jateng Dihantam Covid-19, Ganjar Dorong Sektor Investasi,” 15 Juni 2020, https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/15/58736/ekonomi-jateng-dihantam-COVID-19-ganjar-dorong-sektor-investasi, diakses pada 19 Agustus 2020.

Rizqi, Alif Nazzala. “Ganjar Lapor ke Jokowi, Jateng Siapkan Rp1,4 Triliun Anggaran Corona,” 30 Maret 2020, https://semarang.bisnis.com/read/20200330/535/1219951/ganjar-lapor-ke-jokowi-jateng-siapkan-rp14-triliun-anggaran-corona, diakses pada 19 Agustus 2020.

Sari, Nursita. “Anggaran Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Rp 10,7 Triliun, Terbanyak

untuk Jaring Pengaman Sosial,” 29 April 2020, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/29/09291431/anggaran-penanganan-covid-19-dki-jakarta-rp-107-triliun-terbanyak-untuk diakses pada 25 Agustus 2020.

Sasongko, Yakob Arfin Tyas. “Atasi Kemiskinan di Masa Pandemi, Ganjar Siapkan Model Padat Karya,” 19 Juli 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/19/16401441/atasi-kemiskinan-di-masa-pandemi-ganjar-siapkan-model-padat-karya, diakes pada 19 Agustus 2020.

Setiadi, Tresno. “Kota Tegal Terapkan PSBB Pertama di Jawa Tengah,” 17 April 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/19403601/kota-tegal-terapkan-psbb-pertama-di-jawa-tengah, diakses pada 19 Agustus 2020.

Shofihara, Inang Jalaludin. “Anggaran Penanggulangan Covid-19 Pemprov Jabar Sudah Terserap Rp. 1,423 Triliun,” 1 Juli 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/16575561/anggaran-penanggulangan-COVID-19-pemprov-jabar-sudah-terserap-rp-1423?page=all, diakses pada 31 Agustus 2020.

Shofihara, Inang Jalaludin. “Pemprov Jateng Gratiskan Tes Corona di 7 Rumah Sakit,” 16 Maret 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/03/16/07225581/pemprov-jateng-gratiskan-tes-corona-di-7-rumah-sakit, diakses pada 19 Agustus 2020.

Simbolon, Huyogo. “Daftar Terbaru Zona Merah, Oranye, dan Kuning Covid-19 di Jawa Barat,” 07 Agustus 2020, https://www.liputan6.com/regional/read/4325126/daftar-terbaru-zona-merah-oranye-dan-kuning-COVID-19-di-jawa-barat, diakses pada 31 Agustus 2020.

Sindo News. “Kinerja Kepala Daerah Tangani Pandemi Covid-19 Jadi Panggung Politik,” 10 Juni 2020, https://nasional.sindonews.com/read/64498/12/kinerja-kepala-daerah-tangani-pandemi-COVID-19-jadi-panggung-politik-1591747602/, diakses pada 31 Agustus 2020.

Sindo News. “Tanggulangi Covid-19, Ganjar Ajak Tokoh Lintas Agama Bahas Acara Keagamaan di Jateng,” 20 Maret 2020, https://nasional.sindonews.com/berita/1563226/15/tanggulangi-COVID-19-ganjar-ajak-tokoh-lintas-agama-bahas-acara-keagamaan-di-jateng, diakses pada 19 Agustus 2020.


Suryahuda, Edbert Gani. “Transparansi, Kolaborasi, dan Resiliensi Kota di Tengah Pandemi Covid-19,” 19 Maret 2020, https://csis.or.id/publications/transparansi-kolaborasi-dan-resiliensi-kota-di-tengah-pandemi-COVID-19?fbclid=IwAR20CIETRLqFuVF6Mob5kvGSmgMYi-xnXNsHmUSPzIZRBZlQEmAWi1ui3A0, diakses pada 20 Agustus 2020.

Susilo, Nina. “Dua Warga Terinfeksi Virus Korona Baru Pemerintah Sudah Siap,” 2 Maret 2020, https://kompas.id/baca/humaniora /2020/03/02 /dua-warga-terinfeksi-virus-korona-baru-pemerintah-sudah-siap/, diakses pada 17 Agustus 2020.

Taher, Andrian Pratama. “Melampaui Tenggat Jokowi, Corona di Jatim Malah Makin Liar,” 10 Juli 2020, https://tirto.id/melampaui-tenggat-jokowi-corona-di-jatim-malah-makin-liar-fPGy, diakses pada 23 Agustus 2020.

Tempo. “Promosi Wisata Rp 72 M, Wishnutama Sebut Sewa Influencer Asing,” 26 Februari 2020, https://nasional.tempo.co/read/1312301/promosi-wisata-rp-72-m-wishnutama-sebut-sewa-influencer-asing/full&view=ok, diakses pada 17 Agustus 2020.

Tempo. “Tegal Lockdown karena Corona, Wali Kota: Tak Ditegur Mendagri,” 3 April 2020, https://nasional.tempo.co/read/1327529/tegal-lockdown-karena-corona-wali-kota-tak-ditegur-mendagri/full&view=ok, diakses pada 17 Agustus 2020.

The Jakarta Post. “Covid-19 Leadership Test,” 13 Juni 2020, https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/13/COVID-19-leadership-test.html, diakses pada 18 Agustus 2020.

Detik. “Anies Klaim Angka Penularan Corona di Jakarta Turun Drastis Sebelum PSBB,” 4 Juni 2020, https://news.detik.com/berita/d-5040319/anies-klaim-angka-penularan-corona-di-jakarta-turun-drastis-sebelum-psbb, diakses pada 20 Agustus 2020.

Tribun News. “Jawa Tengah Belum Terapkan PSBB, Ganjar Ungkap Alasannya dan Sebut Ada Hal Lain yang Lebih Penting,” 19 Mei 2020, https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/19/jawa-tengah-belum-terapkan-psbb-ganjar-ungkap-alasannya-dan-sebut-ada-hal-lain-yang-lebih-penting, diakses pada 19 Agustus 2020.

UNCDF. “UNCDF Response to Covid-19,” 2020, https://www.uncdf.org/article/5452/COVID-19, diakses pada 31 Agustus 2020.

Vermonte, Philips. “Kepala Daerah dan Era Baru Kepemimpinan Nasional,” 9 November 2020, https://kompas.id/baca/opini/2018/11/09/kepala-daerah-dan-era-baru-kepemimpinan-nasional/, diakses pada 19 Agustus 2020.

Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. Politik Desentralisasi di Indonesia. Bandung: IPDN Press, 2017.

Weible, Christopher M, et al. “Covid-19 and the Policy Sciences: Initial Reactions and Perspective.” Policy Sciences, 53 (2020): 225–241.

Widayana, Esti. “Gabungkan Sains dan Spiritual Lawan Covid-19, Khofifah Sabet Penghargaan dari Kemenag,” 23 Agustus 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5143210/gabungkan-sains-dan-spiritual-lawan-COVID-19-khofifah-sabet-penghargaan-dari-kemenag, diakses pada 23 Agustus 2020.

Woo, J. J. “Policy Capacity and Singapore’s Response to the Covid-19 Pandemic.” Policy and Society 39, no. 3 (2020): 345–362.

Yanuarti, Sri. “Evaluasi Manajemen Krisis Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” 29 Mei 2020, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1402-evaluasi-manajemen-krisis-negara-dalam-penanganan-pandemi-COVID-19, diakses pada 17 Agustus 2020.

Yusron. “Gubernur Khofifah Terima Bantuan 22 Ton Beras dan 1.150 Indomie dari KOI,” 20 April 2020, https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2020/04/08/gubernur-khofifah-terima-bantuan-22-ton-beras-dan-1-150-indomie-dari-koi/, diakses pada 23 Agustus 2020.

Ziegenhain, Patrick. “Political Engineering, Decentralization and Federalism in Southeast Asia: Strengths and Weaknesses of Governance,” dalam Wilhelm Hofmeister and Edmund Tayao, Federalism and Decentralization Perceptions for Political and Institutional Reforms. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016.

Tentang Penulis | 305

TENTANG PENULIS

Saiful Mujani

Penulis adalah dosen di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri Syarif Hiayatullah, Jakarta. Peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Peneliti di Asian Barometer, Academia Sinica, Taiwan. Peneliti di Comparative National Election Project, Ohio State University, USA. Menyelesaikan pendidikan Strata Tiga (Ph.D.) dari jurusan Ilmu Politik, Ohio State University, USA. Minat studinya meliputi perbandingan politik, perilaku politik, opini publik, demokratisasi, agama dan politik, dan gerakan sosial. Menulis beberapa buku di antaranya Voting Behavior in Indonesia Since Democratization (Cambridge University Press, 2018), Piety and Public Opinion (Oxford University Press 2018), dan menulis di sejumlah jurnal nasional seperti Jurnal Politik dan Politika, maupun jurnal internasional seperti American Journal of Political Science, Comparative Political Studies, Journal of Experimental Political Science, dan Journal of Democracy. Dapat dihiubungi di: [email protected]

Muhammad Prakoso Aji

Penulis menyelesaikan program sarjana Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2010. Ia mengawali karirnya sebagai CPNS di Kementerian Dalam Negeri RI pada tahun 2009. Kemudian karena ketertarikannya akan ilmu politik dan bidang pemerintahan menjadi Staf di Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otononomi Daerah (DPOD), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2009-2016). Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi

Kinerja Daerah Wilayah III A pada Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2016-2018). Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di UPN “Veteran” Jakarta dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta (2019-sekarang). Ia mengampu mata kuliah, seperti: Komunikasi Politik, Birokrasi dan Politik, dll. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

RidhoImawanHanafi

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI), dengan fokus kajian mengenai demokrasi, partai politik, dan pemilu. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, dan memperoleh gelar Master dari Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Menulis di media massa di antaranya Kompas, Koran Tempo, Suara Merdeka. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected].

ImamSyafi'i

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI). Meraih gelar S1 Sejarah dari Universitas Negeri Malang dan S2 Sejarah dari Universitas Diponegoro. Tergabung dalam Tim Kajian Konflik Sumber Daya Alam (SDA) P2 Politik LIPI dalam rentang waktu 2014-2019. Dan mulai 2020, tergabung di Tim Kajian Masyarakat Sipil P2 Politik LIPI. Penulis memiliki ketertarikan pada kajian Sejarah dan Komunitas Maritim (Masyarakat Pesisir), serta Konfllik SDA. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]


Pandu Prayoga

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI). Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2011 dan Pendidikan S2 di Coventry University, the United Kingdom tahun 2019 pada jurusan yang sama. Tergabung pada Tim Kajian ASEAN P2 Politik LIPI pada tahun 2014 dengan kosentrasi Regionalisme dan Regionalisasi ASEAN, Ekonomi Politik Maritim, dan Politik Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui: [email protected]

Mario Surya Ramadhan

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI). Menyelesaikan pendidikan sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar Master dari National Security College, Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian Politik Luar Negeri dan Tim Kajian Keamanan Non-Tradisional P2 Politik LIPI. Penulis mememiliki ketertarikan pada kajian keamanan internasional dan dinamika Indo-Pasifik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Diandra Megaputri Mengko

Peneliti Pusat Penelitian Politik yang tergabung di dalam Tim Kajian Pertahanan-Kemanan sejak tahun 2014. Pendidikan S-1 Ilmu Hubungan Internasional diselesaikan dari FISIP Universitas Parahyangan tahun 2010, sementara pendidikan S-2 diselesaikan dari Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan bekerjasama dengan Cranfield University pada tahun 2012. Diandra telah terlibat dalam beberapa penelitian terkait dengan TNI, intelijen, dan kontra-terorisme. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Aulia Fitri

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan tahun 2010 dan S2 Manajemen Pertahanan

Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”, “Implementasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penguatan Sistem Pertahanan dalam RPJMN 2015-2019”. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Rangga Amalul Akhli

Penulis merupakan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Pasundan. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan dan melanjutkan pendidikan tingkat magister di Universitas Pertahanan jurusan Diplomasi Pertahanan. Ia memiliki ketertarikan pada Studi Keamanan dan Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Galby Rifqi Samhudi

Penulis merupakan Tenaga Ahli DPR RI untuk lingkup kerja kebijakan luar negeri, keamanan, pertahanan, dan intelijen. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di International Islamic University Malaysia jurusan Ilmu Politik. Setelah itu mengambil S2 di Universitas Pertahanan dengan jurusan Diplomasi Pertahanan dan Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penulis bisa dihubungi melalui [email protected]

Arinda Widya Laraswati

Penulis saat ini merupakan seorang mahasiswi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia angkatan 2019. Sebelumnya, penulis menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Fokus kajian penulis adalah bidang ekonomi politik internasional. Penulis dapat dihubungi melalui [email protected].

Tentang Penulis | 307

R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas

Penulis merupakan Peneliti Pertama pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meraih gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian Politik Luar Negeri Indonesia P2P LIPI sejak 2014. Minat riset Rizka meliputi kajian Politik Internasional, diplomasi dan politik luar negeri, isu migrasi paksa, dan pengungsi internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Atin Prabandari

Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, dan juga research fellow di ASEAN Studies Center dan Southeast Asia Social Studies Center Universitas Gadjah Mada. Minat penelitian beliau adalah isu kemanusiaan, studi pengungsi dan migrasi paksa, serta politik perbatasan. Penulis saat ini sedang menempuh studi S3 di the School of Politics and International Studies, The University of Queensland dengan fokus penelitian “the role of emotions in shaping humanitarian practices across cultures”. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Hardi Alunaza S.D

Penulis merupakan alumni dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saat ini aktif sebagai tenaga pengajar di Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura, Pontianak Kalimantan Barat. Pernah mengikuti Lokakarya Pengajar Muda Untuk Kebijakan Luar Negeri Indonesia di tahun 2019 yang diadakan oleh CSIS Indonesia. Penulis juga merupakan alumni dari Program Mahathir Global Peace School di International Islamic University Malaysia. Pada Januari 2020, mengikuti Short Course Science Diplomacy yang diselenggarakan oleh Indian Technical Economic Cooperation (ITEC) di New Delhi, India. Memiliki ketertarikan dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri dan dapat dihubungi melalui email: [email protected]

Vol.17, No.2, Desember 2020 KONSTELASI POLITIK DI TENGAH ...

Documents