VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-21

V-1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi pembangunan Kabupaten Belu merupakan gambaran kondisi masa depan

yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu tahun 2005-

2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat

arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai

wilayah yang berbatasan darat dengan Negara RDTL berkomitmen untuk menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi pembangunan Kabupaten

Belu tahun 2016-2021 yaitu:

“ BELU YANG BERKUALITAS, MANDIRI, MAJU, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA ” Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

a. Kualitas, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, olahraga dan kebudayaan) dengan indikator kualitas

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan

kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing;

b. Mandiri, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi

daerah dan peluang dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhannya secara baik;

c. Maju, mencerminkan sikap masyarakat yang inovatif, rasional dan adaptif terhadap

dinamika perubahan serta tetap berpedoman pada nilai budaya lokal;

d. Demokratis, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda

pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan

mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan;

BAB V


V-2

e. Berbudaya, mencerminkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma dan tatakrama

serta nilai-nilai budaya masyarakat Belu.

Visi pembangunan Kabupaten Belu tersebut berpedoman pada visi Pembangunan

Nasional yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan

Gotong Royong dan visi Pembangunan Propinsi NTT yang dituangkan dalam Peraturan

Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan

Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan visi

sebagaimana dimaksud seperti pada Gambar 5.1 berikut ini.

Gambar 3.1

Keterkaitan RPJMN, RPJMD Propinsi NTT dan RPJMD Kabupaten Belu

5.2. MISI

Misi pembangunan Kabupaten Belu merupakan komitmen untuk melaksanakan

agenda-agenda utama pembangunan yang menjadi penentu untuk mencapai keberhasilan

pencapaian visi pembangunan. Oleh karena itu ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan

yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja dan agenda pembangunan

yaitu;

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Belu dalam

hal peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan akses yang unggul,

terjangkau serta merata, peningkatan pembangunan kebudayaan, peningkatan

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Visi Pembangunan Propinsi NTT 2013-2018

Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas,

Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Visi Pembangunan Kabupaten Belu 2016-2021

Belu yang Berkualitas, Mandiri, Maju, Demokratis dan Berbudaya


V-3

partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga masyarakat, daya

saing kualitas ketenagakerjaan, pengembangan layanan perpustakaan, peningkatan

aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kehidupan

keluarga dan kualitas kesejahteraan sosial/jangkauan pelayanan sosial kepada

masyarakat. Misi ini dmaksudkan juga untuk mendukung isu strategis yakni

membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

2) Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan:

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat di

Kabupaten Belu agar terus melakukan peningkatan pendapatan dan kapasitas

ekonomi unggulan berbasis lokal di sektor pertanian, ketahanan pangan, produksi

dan nilai tambah hasil perikanan. pengembangan potensi parawisata daerah,

kualitas pelayanan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),

pengembangan industri, perdagangan dan pusat ekonomi kerakyatan serta kualitas

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Disisi lain dilakukan juga

peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi

masyarakat agar lebih mudah untuk berusaha agar kemampuan ekonomi masyarakat

semakin bertumbuh dan kuat untuk menuju kemandirian ketahanan ekonomi lokal

sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi antar

sektor dengan berbagai program yang bersinergi. Misi ini juga diarahkan untuk

menitikberatkan pada isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan ekonomi

berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.

3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah sebagai wilayah perbatasan

dan pengelolaan lingkungan hidup:

Misi ini dimaksudkan untuk mengelolah pembangunan infrastruktur di Kabupaten

Belu khususnya sebagai salah satu wilayah perbatasan di Indonesia dalam konteks

penguatan sistim ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan

masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan kelestarian

lingkungan hidup secara arif dan bijaksana serta memperhatikan pula penataan

ruang secara baik. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis

pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah, pembangunan

kawasan perbatasan dan pencegahan degradasi lingkungan hidup.

4) Meningkatkan kinerja birokrasi, penegakan hukum dan kualitas pelayanan

publik:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di

Kabupaten Belu melalui peningkatan kualitas profesional birokrasi, penegakan

hukum agar dapat menjadi pelayanan publik secara prima. Oleh karena itu,

peningkatan kemampuan aparat sebagai pelayan publik perlu didukung dengan

pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi

Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan perangkat daerah serta promosi ASN secara

terbuka dengan peningkatan remunerasi berdasarkan “merit system” untuk

mencapai kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi kepada masyarakat dalam

rangka menuju good governance. Misi ini juga di fokuskan untuk mendukung isu

strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan kinerja ASN dan pelayanan publik.


V-4

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan strategis masing-masing agenda pembangunan yang akan menjadi

dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan strategis pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan agenda

pembangunan. Atas dasar itu misi, agenda dan tujuan strategis mempunyai keterkaitan sebagaimana uraian masing-masing misi pembangunan

pada tabel 5.1

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

MISI -1 :

Meningkatkan

Kualitas

Sumberdaya

Manusia

1) Peningkatan

kualitas dan akses

pendidikan yang

unggul, terjangkau

dan merata.

1. Meningkatnya

akses layanan

pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni

(APM) :

~ PAUD % 25,39 28,71 31,75 34,12 37,56 40,23 43,24

~ SD/MI % 94,32 96,32 97,42 98,15 98,48 98,84 99,04

~ SMP/MTs % 62,8 64,8 65,75 66,56 68,8 68,95 72,23

~ SMA % 52,37 68,4 68,1 68,89 68,94 69,2 70,31

~ SMK % 40,74 45,58 47,85 47,97 50,37 52,8 53,42

2. Angka Partisipasi Kasar

(APK):

~ PAUD % 21,81 26,86 31,34 36,46 41,65 46,15 51,34

~ SD/MI % 94 94,4 95,5 96,6 97,6 97,8 99,4

~ SMP/MTs % 61,3 61,4 61,43 61,46 61,49 61,76 63,17

~ SMA % 61,89 64,99 68,24 71,65 75,23 79,95 80,14

~ SMK % 18,99 19,94 20,93 21,99 23,08 24,24 26,47

3. Angka Putus Sekolah

(APS):

~ SD/MI % 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21 0,19

~ SMP/MTs % 1,32 1,29 1,28 1,27 1,25 1,24 1,12


V-5


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

~ SMA % 1,22 1,2 1,19 1,18 1,17 1,16 1,13

~ SMK % 0,90 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,08

4. Rata-rata lama sekolah

(RLS)

Tahun 7,0 7,4 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0

2) Peningkatan

kualitas pelayanan

pendidikan yang

dapat memenuhi

standart pelayanan

minimal

2. Meningkatnya

Tingkat Pendidikan

Masyarakat

5. Angka Melek Huruf

(AMH) : Pada penduduk

usia >15 tahun dapat

membaca dan menulis

% 96,49 96,69 96,87 97,05 97,21 97,37 97,56

3. Meningkatnya

kualitas dan Tingkat

Kelulusan semua

jenjang pendidikan

6. Tingkat Kelulusan

Siswa:

~ SD/MI % 99,21 99,32 99,41 99,48 99,6 99,8 99,8

~ SMP/MTs % 98,86 98,88 99 99,2 99,4 99,6 99,7

~ SMA % 98,13 98,15 98,17 98,19 98,21 98,23 98,46

4. Meningkatnya

ketersediaan sarana

dan prasarana

pendidikan

~ SMK % 99,84 99,85 99,86 99,87 99,88 99,89 99,91

7. Tingkat kelulusan ujian

kompotensi Nasional

AKPER Pemkab Belu

% 74,8 76 78 80 82 84 86

8. Persentase Jarak

Tempuh Sekolah –Siswa

dengan berjalan kaki:

~ SD/MI % 82,68 84,28 86,90 88,36 89,45 90,98 91,24

~ SMP/MTs % 68,33 70,12 71,89 72,48 74,28 76,14 77,42

~ SMA % 58,33 60,14 60,98 62,14 63,21 64,22 65,28

~ SMK % 16,68 20,46 22,49 24,68 26,18 28,46 30,12

9. Jumlah guru

berpendidikan S1

~ PAUD % 8 8 10 12 13 14 15

~ SD/MI % 55,7 60,2 70,4 70,8 80,2 80,6 82,24

~ SMP/MTs % 95,5 95,7 96 96,3 96,6 96,9 97,12


V-6


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

~ SMA % 95,5 95,7 96 96,3 96,6 96,9 97,24

~ SMK % 87,7 88 88,3 88,4 88,6 88,9 90,02

10. Ketersediaan ruang kelas

terhadap rombongan

belajar (Rombel)

~ SD/MI % 75,53 76,02 76,46 76,64 76,84 77 78,62

~ SMP/MTs % 75,66 75,89 76,13 76,44 77,67 77,98 82,14

11. Ketersediaan ruang

laboratorium IPA

terhadap sekolah :

~ SMP/MTs % 17 20,25 26,1 36,46 46,89 56,25 58,12

12. Ketersediaan ruang guru

terhadap sekolah:

~ SD/MI % 40,01 45 50 55 60 65 72

~ SMP/MTs % 25,78 30 35 40 45 50 64

13. Ketersediaan buku teks

mata pelajaran terhadap

jumlah siswa:

~ SD/MI % 35,3 40 45 50 55 60 75

~ SMP/MTs % 7,50 15 25 35 45 55 68

14. Ketersediaan alat peraga

IPA terhadap sekolah

pada jenjang SD/MI

% 9,00 18 27 36 45 54 62

15. Ketersediaan buku

pengayaan dan buku

referensi terhadap

sekolah

%

~ SD/MI % 33,12 40 45 50 55 60 68

~ SMP/MTs % 22,35 27 32 37 42 50 58


V-7


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

16. Ketersediaan Sarana dan

prasarana AKPER

Pemkab Belu :

Paket 2 3 3 3 3 3 4

17. Ketersediaan guru

terhadap jumlah murid di

SD/MI

% 98,87 98,92 99,02 99,14 99,18 99,22 99,44

18. Ketersediaan guru

terhadap mata pelajaran

di SMP/MTs

% 86,29 86,47 86,72 86,94 87,14 87,35 91,12

19. Ketersediaan buku teks

mata pelajaran terhadap

jumlah siswa:

~ SD/MI % 35,3 40 45 50 55 60 60

~ SMP/MTs % 7,50 15 25 35 45 55 55

20. Persentase Guru

sertifikasi:

~ SD/MI % 46,06 43,86 41,87 40,05 38,38 36,85 42,89

~ SMP/MTs % 61,91 56,28 51,59 47,62 44,22 41,27 56,78

~ SMA % 44,33 40,29 36,94 34,09 31,66 29,55 46,87

~ SMK % 32,47 29,52 27,06 24,98 23,19 21,65 42,12

3) Peningkatan

akuntabilitas

manajmen

pengelolaan

pendidikan

5. Meningkatnya

manajemen

pengelolaan

pendidikan

21. Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS):

_ Satuan Pendidikan

yang memiliki

rencana kerja

% 96 96 96,5 97 97,7 98 98,5

_ Satuan kerja yang

memiliki laporan

tahunan

% 98,12 98,28 98,48 98,68 98,76 98,88 99,06


V-8


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

- Satuan pendidikan

yang memiliki

komite sekolah

yang berfungsi

dengan baik

% 98,94 99,8 99,16 99,3 99,38 99,46 99,52

22. Penerapan kurikulum

2013:

~ SD/MI % 15,49 30 45 60 75 90 90

~ SMP/MTs % 19,05 20 40 60 80 85 90

~ SMA % 21,05 40 55 70 85 90 95

~ SMK % 33,33 50 60 70 80 90 96

4). Peningkatan

partisipasi pemuda

dalam pembangunan

dan prestasi olah raga

6. Meningkatnya

generasi pemuda

yang cerdas dan

kreatif

23. Fasilitasi organisasi

pemuda yang aktif

Unit 60 62 64 66 68 70 72

7. Meningkatnya

pembinaan olahraga

secara menyeluruh

dan berprestasi

24. Jumlah klub olahraga

yang aktif

Unit 18 18 20 22 24 26 30

25. Jumlah atlet berprestasi

yang diorbitkan

Orang 5 5 7 8 9 10 11

8. Meningkatnya

sarana dan prasarana

olahraga yang dapat

diakses oleh

masyarakat .

26. Jumlah fasilitas sarana

olahraga yang

dikembangkan dan

direhabilitasi

Unit 6 6 7 7 7 7 7

5). Peningkatan

pembangunan

kebudayaan

9. Meningkatnya

mutu pelayanan

kebudayaan dan

pelestarian seni dan

budaya lokal

27. Jumlah gedung kesenian Unit 0 0 0 1 1 1 1

28. Jumlah benda, kawasan

cagar budaya dan situs

yang dilestarikan

Unit 46 48 50 52 54 56 58


V-9


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

29 Jumlah Pembangunan

Museum

Unit 0 0 0 1 1 1 1

10. Meningkatkan

pembinaan seni dan

budaya

30. Cakupan Kajian

Kesenian

% 6 6 18 30 42 54 66

31. Cakupan gelar seni % 75 75 75 75 75 100 100

4.Peningkatan

Kualitas pelayanan

perpustakaan.

11. Meningkatnya

Mutu dan Jangkauan

Pelayanan

Perpustakaan

32. Jumlah judul buku di

perpustakaan

Buku 4.878 5.336 5.970 6.602 6.434 6.677 7.000

33. Jumlah perpustakaan

sekolah (SD –

SMA/SMK)

Unit 50 52 55 57 60 63 65

34. Jumlah perpustakaan

Desa/Kelurahan

Unit 12 12 14 16 18 20 22

5. Peningkatan daya

saing ketenagakerjaan

12. Meningkatnya

Kualitas

Ketenagakerjaan

35. Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

kompotensi

% 50 75 75 80 85 88 90

36 Besaran pencari kerja

kerja yang terdaftar yang

ditempatkan

% 25 70 71 72 73 74 75

37. Besaran kasus yang

diselesaikan dengan

Perjajian Bersama (PB)

% 47 50 55 60 75 80 90

38 Besaran pekerja/buruh

yang menjadi peserta

Jamsostek/BPJS

Ketenagakerjaan

% 49 50 55 60 75 80 90

39 Pembangunan Kursus

Latihan Kerja (KLK)

Unit 0 0 1 0 0 0 1

6. Peningkatan

Kualitas Kehidupan

keluarga

13. Meningkatnya

kualitas dan

jangkauan pelayanan

KB

40 Persentase Akseptor KB % 57,93 60 62 64 66 68 70


V-10


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

41 Cakupan sasaran

Pasangan Usia Subur

(PUS) menjadi peserta

KB Aktif

% 57,93 59,43 61,93 62,43 63,93 65,43 65,53

42 Jumlah Kampung/Desa

KB

Desa 0 15 30 45 60 75 81

43 Total Fertility Rate

(TFR)

% 3,33 3,31 3,3 3,29 3,28 3,27 3,26

7. Peningkatan

kualitas kesejahteraan

sosial

14. Menurnnya

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

44 Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

% 80 81 82 83 84 85 86

45. Persentase penyandang

cacat fisik dan mental

serta lanjut usia tidak

potensial yang telah

menerima jaminan sosial

.

% 40 41 42 43 44 45 46

46 Update Data penerima

Iuran (PBI) dan Kartu

Perlindungan Sosial

(KPS)

Dok 1 1 2 2 2 2 2

47 Fasilitasi Penyaluran

Beras Miskin (RASKIN)

KK 0 12.891 12.891 12.891 12.891 12.891 12.891

8. Peningkatan

Koordinasi Pelayanan

Sosial Masyarakat

15. Meningkatnya

peran dan fungsi

Pelayanan Sosial

48. Fasilitasi kegiatan lintas

Agama

Kali 5 5 5 5 5 6 7

49 Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah

(UKS)

Kali 1 1 2 2 3 4 5

50 Fasilitasi penyusunan

profil penyandang

masalah sosial LANSIA

di luar panti

Dok 0 0 1 1 1 1 1


V-11


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

9. Peningkatan

aksesibilitas dan kualitas

layanan kesehatan

masyarakat yang

terjangkau dan merata

16. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Rumah Sakit,

Puskesmas dan

Pustu.

51 Akses & Mutu

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat :

a. Jumlah Rumah

Sakit yang

terbangun

Unit 1 1 1 2 2 2 2

b. Jumlah Puskesmas

yang terbangun

Unit 17 17 19 19 20 20 20

c. Jumlah Pustu yang

terbangun

Unit 16 16 16 16 16 17 17

d. Jumlah Puskesmas

rawat nginap yang

terbangun

Unit 6 7 8 8 8 8 8

52 Layanan Rujukan

Pelayanan Sekunder

dan Tersier :

~ Jumlah Puskesmas

PONED

Unit 1 1 1 2 2 3 3

2. Menurunnya

Kasus Kematian Ibu

dan Anak .

53 Angka Harapan Hidup

Jumlah Kelahiran :

~ Persentase Bayi

Lahir Hidup.

% 96 96,5 97 97,5 98 98,5 98,5

54

Menurunnya Persentase

Balita Gizi Buruk

% 2,89 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,75

55 Pelayanan Ibu Hamil :

~ Kualitas Pelayanan

Antenatal ( K4 )

% 71,84 74 77 80 83 86 86

~ Menurunnya

Jumlah kasus

Kematian Ibu

(Hamil,

Melahirkan,Nifas).

Org 9 8 7 6 5 4 4


V-12


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

56 Menurunnya Jumlah

Kasus Kematian Bayi

Orang 57 52 47 42 37 32 32

57 Kematian Balita (12 -

59 Bulan)

Orang 6 4 3 2 2 2 2

58 Bayi Mendapat ASI

Eksklusif (0-6 Bulan)

% 75 80 85 90 93 95 98

3. Menurunnya

Angka kesakitan dan

kematian akibat

penyakit menular

dan penyakit tidak

menular

59 A Jumlah kasus

penyakit Menular di

Desa/Kelurahan :

~ Penderita DBD

yang yang

ditemukan dan

ditangani

Kasus 5 50 40 30 20 10 10

~ Penemuan dan

pengobatan

penderita malaria

% 16,14 25 20 15 15 15 15

~ Penemuan dan

pengobatan pasien

HIV/AIDS

% 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

~ Cakupan

Desa/Kelurahan

UCI

% 82,72 84 85 87 90 93 93

60 B Jumlah kasus

penyakit tidak

menular

~ Persentase

Desa/Kelurahan

yang melaksanakan

Pos Binaan Terpadu

penyakit tidak

menular

% 8 10 12 14 16 18 20


V-13


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

4. Meningkatnya

upaya promosi

kesehatan kepada

masyarakat

61 Persentase rumah tangga

ber PHBS

% 73,42 73,9 74,5 74,9 75,2 75,5 75,7

62 Persentase sekolah ber

PHBS

% 0 2,4 4,8 9,6 14,4 20,1 22,4

5. Meningkatnya

upaya pemberdayaan

kesehatan kepada

masyarakat

63 Jumlah Desa Siaga Aktif Desa 31 34 37 40 43 46 49

64 Persentase Posyandu

Mandiri

% 22,4 25,9 29,4 32,9 36,4 39,9 42,4

65 Jumlah PERDES KIBLA

(Kesehatan Ibu, Bayi

baru lahir dan Anak)

Dok 4 9 14 19 24 29 34

6. Meningkatnya

upaya

pengembangan

lingkungan sehat

66 Meningkatnya Jumlah

Desa/Kelurahan Stop

Buang Air Besar

Sembarangan

Desa 0 2 5 10 15 20 25

67 Persentase Rumah Sehat % 48,4 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5

7. Meningkatnya

manajemen kesehatan

68 Jumlah dokter umum

yang dibutuhkan

Orang 43 50 57 64 71 78 80

69 Jumlah Perawat yang

dibutuhkan

Orang 462 466 470 474 478 482 490

70 Jumlah Bidan yang

dibutuhkan

Orang 218 229 240 252 264 275 290

71 Jumlah Ahli gizi yang

dibutuhkan

Orang 34 35 36 37 38 39 40

72 Pengembangan SIKDA

(Sistem Informasi

Kesehatan Daerah)

Elektronik

Unit 1 1 1 2 3 4 5

10. Peningkatan

kualitas Pelayanan

Rumah Sakit Umum

Daerah

8. Meningkatnya

pelayanan IGD ,

Rawat inap dan

transfusi darah

73 Pemberi layanan

kegawatan darurat yang

bersertifikat

% 30,5 50 55 60 65 70 75


V-14


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

74 Menurunya Kejadian

infeksi pasca operasi

% 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

75 Menurunnya Pemberian

persalinan melalui seksio

cesaria

% 35 33 31 29 27 25 23

76 Kebutuhan darah bagi

setiap pelayanan transfusi

% 93,70 94 95 96 97 98 99

Misi 2:

Meningkatkan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Ekonomi

Kerakyatan

1. Peningkatan

Pendapatan

Masyarakat dan

Kapasitas Ekonomi

Ungulan Berbasis

Pertanian

1. Meningkatnya

Produktivitas

komoditas padi

sawah , Jagung dan

palawija serta

komoditas

hortikultura

1 Produksi dan

Produktivitas padi sawah

Ton-

Ton/Ha

20.059/

3,8

21.000/

3,8

24.000/

4,0

27.000/

4,5

30.000/

5,0

33.000/

5,5

33.000/

5,5

2 Produksi dan

Produktivitas Jagung

Ton-

Ton/Ha

20,215/

2,52

27000/

3,00

35000/

3,5

44400/

3,7

48000/

4,0

60000/

5,0

60000/

5,0

3 Produksi dan

Produktivitas Ubi Kayu

Ton-

Ton/Ha

7.500/

3,2

7600/

3,4

7700/

3,6

7800

3,8

7850/

4,0

7880/

4,3

7900/

4,5

4 Produksi dan

Produktivitas kacang

tanah

Ton-

Ton/Ha

685/

1,4

690/

1,4

700/

1,5

760/

1,6

790/

1,7

800/

1,8

820/

2,0

5 Produksi dan

Produktivitas kacang

hijau

Ton-

Ton/Ha

310/

1,2

330/

1,3

350/

1,3

370/

1,3

390/

1,4

420/

1,4

450/

1,5

6 Produksi dan

Produktivitas Bawang

Putih

Ton-

Ton/Ha

38/

0,6

45/

0,7

50/

0,8

75/

0,8

100/

1,0

125/

1,1

125/

1,2

7 Produksi dan

Produktivitas Bawang

Merah

Ton-

Ton/Ha

40/

0,8

45/

0,8

50/

0,8

75/

0,8

100/

1,0

125/

1,1

125/

1,2

8 Luas Tanam Pisang Ha 0 0 50 60 70 80 90

2. Meningkatnya

Luas tanam

Komoditas

perkebunan Rakyat

9 Luas Tanam (Ha) :

~ Kelapa Ha 461 761 781 801 821 841 841

~ Jambu Mente Ha 1472 1772 2072 2102 2132 2142 2142

~ Kopi Arabika Ha 248 258 283 333 343 353 363

3. Meningkatnya

Pengolahan Hasil

Pertanian

10 Jumlah Unit Usaha

Pengolahan Kripik Ubi

Kayu

Unit 5 6 7 8 9 10 11


V-15


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

4. Meningkatnya

Optimalisasi Potensi

Lahan yang belum

dimanfaatkan

11 Pengembangan

komoditas lokal "Maek

Bako" (suweg)

Ha 0 0 300 400 500 600 700

12 Produksi Jahe Ton 0 15 30 45 60 75 80

13 Percetakan sawah baru Ha 0 0 100 150 200 250 300

5. Meningkatnya

Infrastruktur

Pertanian

14 Jumlah Saluran Irigasi

tersier terbangun

Unit 41 48 68 93 123 158 193

15 Pembangunan jalan

Usaha Tani (JUT)

Unit 59 68 83 103 128 158 158

16 Pembangunan Embung Unit 18 23 31 41 51 66 66

17 Irigasi Air Tanah

dangkal dan Air tanah

dalam

Unit 0 0 0 2 4 6 6

1. Meningkatnya

Potensi Hasil Hutan

Bukan Kayu

18 Jumlah Unit usaha

Pengembangan Budidaya

Lebah Madu

Unit 2 3 3 3 3 3 4

2 Meningkatnya luas

tanaman Cendana

dan jumlah bibit

tanaman kehutanan

19 Jumlah luas tanaman

kayu cendana

Ha 15 20 25 30 35 40 45

20 Jumlah bibit tanaman

kehutanan yang siap

tanam

Pohon 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 95.000 95.000

1.Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

komoditas

peternakan

21 Populasi ternak sapi Ekor 57.383 58.085 58.898 59.722 60.558 61.405 62.265

22 Populasi ternak babi Ekor 58.649 59.505 60.374 61.256 62.150 63.057 63.978

23 Luas lahan

Pengembangan HMT

Ha 10 20 30 40 45 48 50

24 Prosentase vaksinasi

ternak

% 70 80 80 80 80 80 80


V-16


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

2. Peningkatan

ketahanan pangan

daerah

1.Meningkatnya nilai

ketahanan pangan

masyarakat.

25 Prosentase Penguatan

cadangan pangan daerah

% 60 62 65 67 70 72 75

26 Prosentase Pengawasan

dan pembinaan

keamanan pangan

% 80 81 82 83 84 85 86

27 Prosentase Penanganan

Kerawanan Pangan

% 60 62 64 66 68 70 72

28 Jumlah Desa sebagai

Lumbung Pangan

Desa 12 13 14 15 16 17 17

29 Pencapaian Skor Pola

Pangan Harapan (PPH)

% 57,3 70 70 75 80 85 90

30 Nilai Ketersediaan

energi dan protein per

kapita

% 90 91 92 93 94 95 95

2. Meningkatnya

pendampingan

penyelenggaraan

penyuluhan dan

peran dan fungsi

kelembagaan

penyuluhan .

31 Jumlah Kelembagaan

Penyuluhan aktif :

~ BP3K (Balai

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan)

Unit 10 0 0 11 11 12 12

~ Posluhdes (Pos

Penyuluhan Desa)

Unit 0 2 4 6 8 10 10

32 Jumlah kelas

kemampuan kelompok

tani

~ Lanjut Klpk 63 63 73 83 93 103 113

~ Madya Klpk 0 10 13 16 19 21 23

~ Utama Klpk 0 0 1 2 3 3 3


V-17


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

3. Peningkatan

Produksi dan nilai

tambah hasil

perikanan.

1. Meningkatnya

Produksi perikanan

tangkap dan

budidaya

33 Jumlah Produksi

perikanan tangkap

(Pelagis, Demarsal, Ikan

karang, Crustacea,

molusca)

Ton 1479,5 1.509,09 1.546,8 1.593,2 1.647 1.712,9 1.712,9

34 Jumlah Produksi

perikanan air tawar (lele,

karper, nila)

Ton 12,1 12,34 12,65 13,03 13,49 14,03 14,03

35 Jumlah Produksi ikan

Air Payau (Bandeng)

Ton 135,2 137,9 141,35 145,59 150,68 156,71 156,71

2. Meningkatnya

pengolahan hasil

perikanan

36 Jumlah centra industri

hasil olahan perikanan:

~ Tuna Loin Klpk 4 5 7 8 9 10 10

~ Abon ikan Klpk 8 12 14 16 18 20 20

~ Dendeng ikan Klpk 2 3 4 5 6 7 7

3. Meningkatnya

Publikasi data dan

informasi Kelautan

dan Perikanan

37 Penyusunan Profil

Kelautan dan Perikanan

Dok 1 1 1 1 2 2 2

4. Peningkatan dan

pengembangan

potensi parawisata

daerah

1.Meningkatnya

kunjungan wisata

dan rata-rata lama

tinggal wisatawan

38 Jumlah wisatawan

mancanegara

Orang 22.647 23.150 23.500 24.200 24.600 25.000 25.000

39 Jumlah kunjungan

wisatawan domestik

Orang 56.130 63.192 68.915 73.450 75.000 79.000 79.000

40 Rata-rata lama menginap Hari 5 5 6 7 8 9 9

41 Proporsi Kontribusi

PDRB sektor pariwisata.

Rupiah

(Juta)

19.695 21.585 27.724 34.171 39.890 46.800 47.700

42 Jumlah revitalisasi obyek

wisata (LALIMAN)

Unit 1 1 1 4 5 6 6


V-18


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

5. Peningkatan

Kualitas dan

Pelayanan Koperasi,

UMKM dan LEPMM

1. Meningkatnya

jumlah jenis dan

pelayanan

Koperasi,UMKM

dan LEPMM

43 Meningkatnya proporsi

jumlah koperasi yang

berkualitas

Unit 50 76 106 136 166 196 196

Jumlah anggota

koperasi

Orang 40.581 40.791 40.991 41.190 41.390 41.480 41.591

44 Jumlah UMKM yang

aktif

Unit 765 790 850 970 1150 1390 1390

45 LEPMM yang aktif Unit 89 104 119 134 149 164 164

6.Peningkatan dan

pengembangan

industri, perdagangan

dan pusat ekonomi

kerakyatan

1. Meningkatnya

pertumbuhan jumlah

usaha garam rakyat

46 Fasilitasi Jumlah

Kelompok Usaha Garam

Rakyat

Klpk 5 7 10 12 15 17 20

2. Meningkatnya

Pengembangan

industri rumah

tangga

47 Jumlah Unit Usaha

industri Kecil dan

menengah

Klpk 51 56 59 60 65 70 75

3. Meningkatnya

event promosi

produk unggulan

daerah dan pasar

perbatasan

48 Pelaksanaan EXPO RI –

RDTL (Indo-Tiles)

Kali 1 1 1 1 1 1 1

49 Pengembangan pasar di

wilayah perbatasan

Unit 17 20 25 28 30 32 35

50 Pembinaan usaha produk

unggulan pengolahan

hasil pertanian dan

perikanan.

Klpk 106 112 119 125 135 150 155


V-19


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

4. Meningkatnya

tertib ukur dan

kepuasan

konsumen/Pengguna

/Pemilik UTTP

51 Pengawasan dan

penteraan

Unit 3.090 3.500 4.500 6.000 6.500 7.000 8.000

7. Peningkatan

kualitas Penanaman

Modal dan kualitas

pelayanan Perizinan

Terpadu

1.Meningkatnya

Pelayanan Perijinan

Daerah

52 Jumlah penerbitan ijin

(dari 20 jenis ijin dan

tanda daftar)

Lembar 1.157 1.160 1.165 1.175 1.200 1.225 1.250

53 Cakupan sosialisasi

kebijakan Penanaman

modal kepada

masyarakat-dunia usaha

Kali 1 1 2 3 3 3 3


pelanggaran perijinan

% 40,8 35 30 30 20 15 15

2. Meningkatnya

kualitas promosi dan

kerjasama investasi

dan penaman modal

55 Tersedianya informasi

peluang usaha sektor/

bidang usaha unggulan

Sektor 1 1 1 1 1 1 2

56 Jumlah investor di

Kabupaten

Pelaku

Usaha

80 95 115 130 145 165 165

57 Jumlah Investasi PMDN

di Kabupaten

Rp

( Juta)

78.548 80.000 81.250

83.000 83.250 83.500 83.700

Misi -3

:Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

daerah sebagai

wilayah

perbatasan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1. Peningkatan

kualitas dan

persebaran

aksesibilitas wilayah

Perbatasan berbasis

tata ruang

1. Meningkatnya

pembangunan dan

pemeliharaan jalan

dan jembatan untuk

menunjang

pengembangan

kawasan perbatasan

1. Persentasi tingkat kondisi

jalan Kabupaten baik dan

sedang

% 51,56 64,83 71,86 78,89 85,91 92,94 95,00

2 Jumlah Pembangunan

jembatan

Unit 76 79 83 87 90 93 95

3 Panjang jaringan jalan

lingkungan terbangun

Km 66 70 74 79 84 90 96


V-20


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

4 Jumlah Jembatan

terpelihara

Unit 2 5 13 23 35 48 63

5 Jumlah jalan desa

terbangun

Km 69,43 77,63 87,63 99,63 104,63 121,63 141,63

2. Meningkatnya

pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong

6 Panjang saluran

drainase/gorong-gorong

yang dibangun/di

tingkatkan

% 51,06 62,12 79,31 82,11 85,64 88,62 88,62

7 Panjang Bronjong

terbangun

M 439 442 444 446 449 452 455

3. Meningkatnya


kebinamargaan

8 Jumlah alat berat yang

diadakan

Unit 0 1 1 2 2 2 3

9 Jumlah alat laboratorium

aspal, Cat dan Kimia

yang diadakan

Unit 0 0 0 1 1 1 1

4. Meningkatnya

pembangunan

jaringan irigasi

10 Persentase tersedianya

air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistim irigasi

yang sudah ada sesuai

dengan kewenangannya

% 31 58 67 75 83 88 90

5. Meningkatnya

pembangunan

jaringan air bersih/

air minum

11 Panjang jaringan air

bersih yang dibangun

Km 54 75

80 85 90 95 100

12 Persentasi jumlah jiwa

yang menggunakan air

bersih

% 15 25 35 45 55 65 75

6. Meningkatnya

pembangunan

embung dan

bangunan penampung

air lainnya

13 Persentasi tersedianya air

baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok

minimal sehari-hari

% 68,87 76,78 80,78 84,90 88,90 88,92 88,95

14 Jumlah bendung irigasi

yang terbangun

Unit 3 3 5 6 6 6 6


V-21


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

7. Meningkatnya

pembangunan

prasarana pengaman

sungai

15 Panjang tembok penahan

yang dibangun

M 1620 1942 2272 2622 2982 3352 3500

16 Terbangunnya

pengendali banjir

M 0 0 1000 1100 1200 1300 1400

8. Meningkatnya

penataan ruang dan

penyediaan Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

17 Survei dan pemetaan

untuk penertiban SKRK

Dok 153 163 173 183 193 203 203

18 Jumlah RTBL yang

tertangani

Dok 0 0 1 2 3 4 4

19 Jumlah Rencana Tata

Ruang Kawasan

Perdesaan

Dok 0 0 0 1 2 3 3

20 Persentase tersedianya

luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas

wilayah Kabupaten

% 3,96 5,0 15,5 16,5 17,0 18 20

9. Meningkatnya

penyediaan sarana

dan prasarana serta

kinerja pengolahan

persampahan

21 Pengadaan Motor roda 3 Unit 7 7 15 20 25 30 30

22 Pengadaan Tong sampah Unit 0 50 100 150 200 250 300

23 Pengadaan Dam Truck Unit 4 4 4 5 6 6 6

24 Persentase Pengurangan

sampah di Perkotaan

% 23,20 28,20 33,20 38,20 43,20 45,20 48,20

25 Persentase pengangkutan

sampah

% 33,56 40,71 47,86 52,00 60,00 65,00 70,00

10. Meningkatnya

sanitasi dasar bagi

masyarakat miskin

26 Jumlah Rumah tangga

dengan akses sanitasi

layak

% 27 28 30 32 34 36 40


V-22


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

27 Persentase berkurangnya

luasan permukiman

kumuh di kawasan

perkotaan

% 0 0 8 10 12 14 16

11. Meningkatnya

pembangunan

perumahan rakyat

28 Cakupan Rumah Layak

Huni

% 27,27 27,87 28,47 29,07 29,67 30,27 30,87

2. Peningkatan

kualitas pelayanan

transportasi publik

1. Meningkatnya

Pelayanan

Transportasi Publik

29 Tersedianya angkutan

umum yang melayani

wilayah yang telah

tersedia untuk jaringan

jalan kabupaten

% 75 78 80 83 85 88 88

30 Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan

(rambu lalulintas, marka

dan guardrill) pada jalan

Kabupaten

% 60 64 68 72 76 80 80

31 Jumlah kelayakan

pengujian kendaraan

bermotor (kir)

Unit 2.330 2.350 2.400 2.450 2.500 2.550 2.600

32 Tersedianya fasilitas

terminal tipe C

Unit 3 3 3 4 4 4 4

3.Peningkatan

Kelestarian

Lingkungan hidup

1. Meningkatnya

pengelolaan

kerusakan dan

pencemaran

lingkungan

33 Persentase cakupan

penanganan sampah

% 23,85 29,45 36,46 45,51 57,6 74,61 74,61

34 Cakupan Penghijauan

wilayah sempadan sungai

dan sumber mata air

% 12,5 16,67 17,67 18,67 19,67 20,83 20,83

35 Prosentase usaha

dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan

administratif dan teknis

pencegahan pencemaran

air

% 15,74 15,74 15,74 15,74 16,24 20,81 20,81


V-23


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

36 Prosentase Usaha

dan/atau kegiatan dari

sumber tidak bergerak

yang mentaati

persyaratan administratif

dan teknis pencegahan

pencemaran udara

% 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

37 Prosentase usaha

dan/atau kegiatan dari

sumber bergerak yang

mentaati persyaratan

administratif dan teknis

pencegahan pencemaran

udara ambien

% 12,50 12,50 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75

38 Prosentase pelayanan

tindak lanjut pengaduan

masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran

dan/atau perusakan

lingkungan hidup

% 10,71 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86

39 Jumlah Pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

ekosistim pesisir

Kali 1 1 4 4 4 4 4

40 Jumlah Desa Mandiri

Lingkungan (DML)

Desa 0 0 0 7 8 9 10

4. Peningkatan

Kualitas pengelolaan

batas negara dan

kawasan perbatasan

1. Meningkatnya

pemeliharaan tanda

batas negara

41 Tersusunnya rencana

aksi pemeliharaan tanda

batas negara

Dok 1 1 1 1 1 1 1

42 Terpeliharanya tanda

batas negara

Titik 3 3 3 3 3 3 3

2. Meningkatnya

Pengelolaan potensi

ekonomi, sosial

kawasan perbatasan

43 Terlaksananya Promosi

unggulan kawasan

perbatasan

Kali 1 1 1 2 2 2 2


V-24


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

44 Tersusunnya RTR dan

RDTR kawasan

perbatasan

Dok 1 1 2 2 2 2 2

3. Meningkatnya

Pengelolaan

pembangunan

kawasan perbatasan

45 Tersusunnya rencana aksi

pengelolaan batas

wilayah negara dan

kawasan perbatasan

Dok 1 1 1 1 1 1 1

5.Peningkatan

kualitas pelayanan

Sumberdaya energi

dan sumberdaya

mineral

1. Meningkatnya

jaringan air bawah

tanah dan

sumberdaya energi

46 Pemutahiran Data

Pemetaan Wilayah Air

Bawah Tanah (ABT)

Dok 1 0 0 1 1 1 1

47 Jumlah titik pengeboran

ABT

Titik 8 9 14 19 24 29 33

48 Perluasan jaringan

Penerangan jalan Umum

(PJU) Tenaga surya

Titik 0 0 0 120 125 130 135

49 Jumlah KK pemanfaat

Energi Baru Terbarukan

(EBT)

KK 1.525 1.600 1.625 1.650 1.675 1.700 1.725

50 Ratio elektrifikasi % 49,28 51,28 53,42 55,46 57,5 58,1 60

Misi-4 :

Meningkatkan

kinerja birokrasi,

penegakan hukum

dan kualitas

pelayanan publik

1.Peningkatan

kualitas tata kelola

pemerintahan sesuai

prinsip-prinsip good

governance

1.Meningkatnya

penataan

kelembagaan dan

sumber daya

birokrasi

1 Jumlah Perda penataan

kelembagaan

Dok 10 10 10 12 12 13 13

2 Efisiensi Kinerja

perangkat organisasi

daerah/SKPD : Lakip,

SPM, SPP, SOP dan

Road Map Reformasi

Birokrasi

% 50 50 65 75 85 95 95


V-25


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

3 Penataan dan

pengendalian

kelembagaan, Analisis

Jabatan (Anjab) dan

Analisis Beban Kerja

(ABK) Kabupaten

% 50 50 65 75 85 95 95

2. Meningkatnya

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

4 Produk Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(LPPD) Kabupaten

Dok 1 1 1 1 1 1 1

5 Produk Laporan

Keterangan

Pertanggungjawabn

(LKPJ) Kepala Daerah

Dok 1 1 1 1 1 1 1

6 Produk Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(ILPPD) Kabupaten

Dok 1 1 1 1 1 1 1

7 Jumlah Aset Tanah

PEMDA yang bersrtifikat

Bidang 10 10 20 30 40 50 60

3. Meningkatnya

Koordinasi Publikasi

dan Informasi

Pemerintahan

8 Jumlah Penerbitan

Tabloid “Warta Belu”

Explr 12.000 12.000 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000

9 Peliputan Berita

Kunjungan Kerja

(Kunker) Bupati/wakil

Bupati

Kali 864 864 904 904 970 980 980

4. Meningkatnya

Koordinasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah

10 Jumlah koordinasi

pengendalian jasa

konstruksi pembangunan

daerah

Kali 4 4 4 4 4 4 4

11 Jumlah evaluasi

monitoring pembangunan

fisik

Kali 96 96 96 96 96 96 96


V-26


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

5. Meningkatnya

Koordinasi

pelaksanaan

perekonomian

daerah

12 Jumlah Penerbitan ijin

prinsip bidang ekonomi

(SPBU)

Explr 3 4 5 6 6 6 6

13 Jumlah Koordinasi

penyertaan modal kepada

BUMD (Bank NTT,

PDAM, PD. Belu Bakti)

Paket 3 3 3 3 3 3 3

14 Jumlah rekomendasi

sumbangan pihak ketiga

(SP3)

Explr 1152 1267 1382 1497 1612 1727 1842

6. Meningkatnya

Koordinasi

pelayanan umum

Pemerintah

15 Pelayanan

keprotokoleran

pemerintah

Kali 864 950 1036 1122 1208 1294 1380

16 Pelayanan Kebutuihan

Bupati /Wakil Bupati

dan Sekretarias Daerah,

Staf ahli serta asisten

Setda

Paket 4 5 5 5 5 5 5

7. Meningkatnya

koordinasi pelayanan

pemerintahan desa

17 Jumlah Desa Yang

terfasilitasi penyusunan

APBDes

Dok 69 69 70 71 72 73 74

18 Jumlah Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa

dan BPD

Desa 0 33 33 38 38 64 69

19 Jumlah Penyelesaian

Tapal Batas antar Desa

Desa 0 0 1 1 1 1 1

20 Jumlah Pemekaran Desa Desa 69 69 74 76 78 80 81

21 Jumlah pelaksanaan

pembinaan LPM

Desa 0 0 1 2 3 4 5

22 Pelaksanaan Lomba Desa

Tk. Kabupaten

Desa 69 69 74 76 78 80 81


V-27


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

23 Jumlah PERDES inisiasi

oleh BPD

Dok 0 0 0 2 3 3 3

2. Peningkatan

koordinasi kepastian

hukum untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

8. Meningkatnya

produk hukum

daerah yang

berpihak pada

kepentingan Rakyat

24 Jumlah Kajian PERDA Dok 9 12 15 17 18 19 20

25 Jumlah Kajian

PERKADA/PERBUB

Dok 35 40 45 50 55 60 65

26 Jumlah Kajian SK Bupati Dok 279 289 299 310 320 330 340

27 Jumlah Kajian PERDES Dok 69 109 149 189 229 269 309

9.Meningkatnya

kesadaran hukum

aparatur dalam

pemberantasan KKN

dan pelanggaran

HAM

28 Penanganan kasus ASN

di dalam dan luar

pengadilan

Kasus 1 3 3 3 3 3 4

29 Rekomendasi Atas

Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)

Dok 125 130 140 145 150 155 160

30 Jumlah Desa sadar

Hukum

Desa 0 0 2 4 6 8 10

3. Peningkatan

kualitas perencanaan

pembangunan daerah

1. Meningkatnya

pola koordinasi

perencanaan

pembangunan daerah

31 Tersusunnya dokumen

rencana prioritas

pembangunan Kecamatan

Dok 1 1 1 1 1 1 1


rencana prioritas

pembangunan Kabupaten

Dok 1 1 1 1 1 1 1


rencana prioritas bidang

ekonomi

Dok 1 1 1 1 1 1 1


V-28


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021



sosial budaya

Dok 1 1 1 1 1 1 1



prasarana wilayah dan

sumberdaya alam

Dok 1 1 1 1 1 1 1

36 Pengembangan data,

informasi dan statistik

Dok 3 3 4 4 4 4 4

37 Ketersediaan dokumen

Hasil kajian//penelitian

dan pengembangan

Dok 1 1 3 4 5 6 7

(2) Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan daerah

38 Partisipasi masyarakat

dalam musyawarah

perencanaan Kecamatan

% 80 82 84 86 88 90 92

39 Partisipasi masyarakat

dalam musyawarah

perencanaan Kabupaten

% 60 65 70 75 75 75 75

(3) Meningkatnya

Tingkat ketersediaan

dokumen

perencanaan strategis

40 Tingkat ketersediaan

dokumen rencana

pembangunan Kawasan

Khusus dan Daerah

Tertinggal (KKDT).

Dok 1 1 1 1 1 1 1

41 Tingkat ketersediaan

dokumen rencana

pembangunan kawasan

strategis dan cepat

tumbuh

Dok 0 1 1 1 1 1 1

42 Tersedianya dokumen

RTRW, RPJPD dan

RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Perda

Dok 3 3 3 3 3 3 3


V-29


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021


RKPD yang telah

ditetapkan dengan

PERBUB

Dok 2 2 2 2 2 2 2


KUA-PPAS

Dok 2 2 2 2 2 2 2


Monitoring dan Evaluasi

perencanaan dan

pembangunan Kabupaten

Dok 2 4 4 4 4 4 4

4. Peningkatan

kualitas pelayanan

Aparatur

2.Meningkatnya

aparatur yang bersih,

berwibawa. dan

profesional


Pelanggaran disiplin

ASN

Kasus 75 50 55 50 45 40 45

47 Jumlah ASN yang

mengikuti diklat

penjenjangan struktural

Orang 0 22 100 75 50 50 50

48 ASN yang mengikuti

diklat teknis dan

fungsional

Orang 0 8 10 10 10 10 10

49 ASN yang dapat

mengikuti Ijin Belajar

dan Tugas Belajar

Orang 5 20 20 20 20 20 20

50 Jumlah ASN yang

mendapat tanda jasa dan

penghargaan lainnya

yang sah

Orang 400 425 450 475 500 450 500

7. Peningkatan

kapasitas Pendapatan,

pengelolaan keuangan

dan aset Daerah

1. Meningkatnya

Pengelolaan

keuangan daerah

51 Cakupan pengelolaan

pendapatan dan belanja

daerah

Dok 66 68 69 70 70 70 70

52 Level kinerja keuangan

daerah

Level WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

2. Meningkatnya

pengelolaan aset

daerah

53 Cakupan penatausahaan,

penggunaan, dan

pemanfaatan

Dok 26 27 27 28 28 28 28


V-30


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

pengamanan aset daerah

secara akuntabel;

12. Peningkatan

kualitas

Penanggulangan

Bencana daerah

1. Meningkatnya

pencegahan dini,

penanganan darurat

dan penanganan

pasca bencana

54 Jumlah mitigasi

Pengurangan Resiko

Bencana (PRB)

Paket 0 1 1 1 1 1 1

55 Jumlah simulasi

Pengurangan Resiko

Bencana (PRB)

Kali 0 0 1 2 2 2 2

56 Jumlah intervensi

bantuan tanggap darurat

bencana

Paket 3 1 1 1 1 1 1

57 Jumlah intervensi

bantuan rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana

Paket 0 0 1 1 1 1 1

13. Peningkatan

kulitas pembinaan dan

pengawasan

pembangunan,

kemasyarakatan dan

pemerintahan Daerah

1. Meningkatnya

pengawasan dan

pemeriksaan urusan

pemerintahan


Pengawasan Internal

secara berkala

(Pemeriksaan rutin dan

laporan pengaduan

masyarakat)

Dok 108 108 108 140 140 140 140

59 Persentase tindak lanjut

hasil pemeriksaan aparat

pengawas

% 55 60 65 70 75 80 85

60 Jumlah Review Laporan

keuangan, LKIP, RKA

SKPD, pengadaan

barang dan Jasa,

dokumen perencanaan

dan anggaran tahunan

daerah

Dok 5 5 5 5 5 5 5

61 Evaluasi LKIP SKPD Dok 1 1 1 1 1 1 1

2.Meningkatnya

Pengarusutamaan

Tata Kelola

Pemerintahan yang

baik

62 Implementasi

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Level 1 1 2 2 3 3 3


V-31


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

63 Tingkat Kapabilitas

Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah

(APIP)

Level 1 1 2 2 3 3 3

11. Peningkatan

kualitas pelayanan

Sekretariat Dewan

1. Meningkatnya

kualitas pelaksanaan

rapat-rapat DPRD


rapat-rapat pimpinan dan

anggota DPRD

Kali 15 15 20 24 26 28 30


rapat-rapat Komisi

DPRD dalam masa

sidang

Kali 4 8 8 8 8 8 8


rapat-rapat pimpinan dan

Alat Kelengkapan

DPRD

Kali 5 5 5 6 6 6 6


Rapat-rapat Fraksi DPRD

Kali 6 6 6 6 6 6 6

19. Peningkatan

pembinaan dan

pengembangan

KORPRI

1. Meningkatnya

Optimalisasi

Kegiatan Pekan

Olahraga KORPRI

68 Jumlah peserta

perlombaan KORPRI

Tk. Propinsi

Orang 28 28 28 28 28 28 28

69 Jumlah peserta

perlombaan olahraga

KORPRI Tk.Nasional

Orng 20 20 20 20 20 20 20

70 Terlaksananya PORSENI

Tingkat Kabupaten

dalam rangka HUT

KORPRI

Paket 1 1 1 1 1 1 1

20. Peningkatan

kualitas pelayanan

pemerintahan

Kecamatan

1. Meningkatnya

kualitas

pemberdayaan

masyarakat,

ketertiban dan

keamanan

masyarakat serta

keagrariaan

71 Persentase pemberdayaan

Kelompok Masyarakat

(Pokmas) dalam

pembangunan

% 65 67 69 71 73 75 77

72 Persentasi Menurunnya

angka kriminalitas

% 0,17 0,15 0,13 0,11 0,08 0,05 0,03


V-32


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

73 Persentase kepemilikan

lahan yang bersertifikat

% 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

21. Peningkatan

kualitas pelayanan

pemerintahan

Kelurahan

1. Meningkatnya

Optimalisasi

Fasilitasi

Pembangunan di

wilayah Kelurahan

74 Fasilitasi Perawatan Fisik

Sarana dan Prasarana

Paket 1 1 1 1 1 1 1

75 Penyusunan Profil

Kelurahan

Dok 1 1 1 1 1 1 1

76 Fasilitasi PAUD Paket 0 0 0 1 1 1 1

77 Jumlah Posyandu

terintegrasi dengan

Kategorial

% 45 45 50 55 60 65 70

5.Peningkatan

ketentraman ,

ketertiban umum dan

perlindungan

masyarakat

1. Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban umum dan

perlindungan

masyarakat

78 Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan)

% 70 73 76 79 82 85 88

79 Besaran peningkatan

kapasitas aparatur Satpol

PP

% 30 32 34 36 38 40 42

80 Besaran Penguatan

kapasitas LINMAS

% 20 23 26 29 34 37 40

81 Cakupan penertiban

Pedagang Kaki Lima

(PKL)

% 73 75 78 81 84 87 89

82 Menurunnya pelanggaran

PERDA dan Peraturan

Bupati

% 7 6 5 4 3 2 3

83 Menurunnya Kasus unjuk

rasa/demonstrasi

Kasus 10 9 8 7 6 5 4


V-33


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

6.Peningkatan

kesatuan persatuan

bangsa dan

pengembangan politik

yang demokratis dan

berkedaulatan rakyat

1.Meningkatnya

perssatuan dan

kesatuan bangsa

serta kesadaran

politik masyarakat

84 Pembinaan wawasan

kebangsaan kepada

masyarakat

Orang 400 800 900 900 1000 1000 1200

85 Pembinaan politik

kepada masyarakat

Orang 1760 480 560 680 840 960 1100

2.Meningkatnya

deteksi dini

keamanan dan

ketertiban

masyarakat

86 Deteksi dini gangguan

keamanan dan ketertiban

masyarakat

Kali 24 24 24 26 28 28 30

8. Peningkatan

Sarana dan prasarana

TIK (Teknologi,

Informasi dan

Komunikasi)

Kabupaten

1. Meningkatnya


jaringan TIK dan

pengelolaan Web

Site Kabupaten

87 Jumlah SKPD yang

terkoneksi dalam

jaringan TIK

Unit 0 4 4 4 4 4 4

88 Persentase pengelolaan

sentral Web Site

Kabupaten

% 50 60 70 80 90 95 98

89 Jumlah sub domain dari

web site kabupaten

Unit 0 0 0 2 2 2 2

9. Peningkatan

kualitas penerangan

masyarakat

3. Meningkatnya

pelayanan informasi

kepada masyarakat

90 Cakupan pengembangan

dan pemberdayaan

Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) di

Tingkat Kecamatan

% 33 50 66 83 83 91 91

91 Jumlah peliputan dan

publikasi –Media center

Paket 1 2 2 2 2 2 2

92 Jumlah pameran dan

pertunjukan rakyat

Kali 1 1 1 1 1 1 2


V-34


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

10. Peningkatan

kualitas

penyebarluasan

informasi kepada

masyarakat

4. Meningkatnya

pelayanan informasi

kepada masyarakat

melalui media

elektronik ( Radio

dan TV) dan cetak

93 Cakupan Deseminasi

dan pendistribusian

Informasi nasional

melalui majalah, siaran

Radio dan TV

Kali/

Tahun

12 12 12 18 18 18 24

94 Pengadaan gedung dan

peralatan studio

Paket 0 0 1 2 0 0 2

95 Jumlah edisi terbitan

“Buletin Citra Belu”

Kali 0 2 4 4 4 4 4

5. Meningkatnya

pengawasan dan

pembinaan terhadap

media

96 Jumlah pembinaan dan

pengawasan terhadap

media massa

Kali 0 4 4 4 4 4 4

14 Peningkatan

pemberdayaan dan

perlindungan

perempuan dan anak

1. Meningkatnya

kapasistas

perempuan untuk

mengkakses sumber

daya pembangunan

97 Regulasi pelaksanaan

PUG, perempuan dan

anak

Dok 1 1 1 1 1 1 1

2.Tercapainya 30%

keterwakilan jabatan

perempuan sebagai

tindakan afirmatif

dalam jabatan

legislatif dan

eksekutif

98 Keterwakilan

Perempuan dalam jabatan

:

~ Legislatif, % 36,7 36.7 36,7 36,7 36,7 40 40

~ Eksekutif (esalon

II),

% 22,2 22,2 29,6 33,3 33,3 33,3 33,3

3.Terbentuknya Desa

Layak Anak

99 Jumlah Desa Layak Anak Dok 0 0 2 4 6 8 10

4.Menurunnya kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

100 Jumlah Kasus Kekerasan

Perempuan

Kasus 73 70 67 64 61 58 55

101 Jumlah Kasus Kekerasan

Anak

Kasus 70 68 66 64 62 60 58


V-35


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

5.Meningkatnya

Penanganan korban

kekerasan

perempuan dan anak

102 Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan

penanganan pengaduan

oleh petugas terlatih di

dalam unit pelayanan

terpadu

% 30,07 30,15 30,30 30,45 30,60 30,75 30,90

15. Peningkatan

kualitas

Pemberdayaan

Masyarakat

1. Meningkatnya

peran masayarakat

dalam pembangunan

pedesaan

103 Fasilitasi pengelolaan

BUMDES

Orang 0 138 340 414 552 560 620

104 Fasilitasi Perencanaan

dan penganggaran Desa

Desa 69 69 69 69 69 69 69

105 Fasilitasi pemberdayaan

Lembaga Adat

Paket

1 1 1 1 1 1 1

106 Fasilitasi Penyusunan

Profil Kelurahan/Desa

Dok 81 81 81 81 81 81 81

107 Fasilitasi Kelompok

Teknologi Tepat Guna

(TTG)

Klpk 20 26 36 66 96 146 200

16. Peningkatan

Pelayanan Dokumen

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. Meningkatnya

Kepemilikan KTP,

Kartu Keluarga,

Akta Kelahiran dan

Akta perkawinan

108 Cakupan Penerbitan

KTP elektronik

% 79,47 84,74 88,33 91,45 92,23 93,36 95,94


Kartu Keluarga

% 77,22 81,19 84,95 88,52 91,92 92,61 93,27


Akta Kelahiran bagi

Anak berusia 0 - 18

Tahun

% 21,54 43,08 56 63,53 68,91 75,37 79,67

111 Cakupan Penerbitan Akta

Perkawinan

% 10,53 20,54 26,07 28,89 30,25 31,59 32,23

18. Peningkatan

Jangkauan Pelayanan

Transmigrasi

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan

Transmigrasi

112 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan

Transmigrasi

Dok 0 1 1 1 1 1 1


V-36


KONDISI

AWAL

RPJMD

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

113 Pelatihan Bagi Warga

Transmigrasi

Orang 40 0 50 60 80 100 100

17 Peningkatan

pelayanan kearsipan

dan dokumentasi

daerah

1. Meningkatnya

Mutu Pelayanan

Kearsipan dan

Dokumen

114 Jumlah dokumen daerah

yang diarsipkan

Dok 1.147 1.157 1.182 1.207 1.232 1.257 1.282

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Documents