PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TINDAKAN AGRESIF PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015) KHOLIFATUL JANNAH Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRACT This study aimed to examine the effect of good corporate governance and disclosure csr against aggressive action taxes. This study proposed a hypothesis: 1) good corporate governance affect the aggressive action taxes, 2) the disclosure csr towards the aggressive action pajak.populasi influential research using manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2015 period, research sample a number of 15 companies the selected method sampling.metode purpose of analysis in this study uses linear regression berganda.hasil this study menemikan that good corporate governance negatively affect the aggressive actions of tax and disclosure csr positive effect on aggressive actions taxes. Keywords : Corporate Governance, Social Responsibility Disclosure, Aggressive Action Taxes. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengujai pengaruh good corporete governance dan pengungkapan corporate socual responsibility terhadap tindakan agresif pajak.
45
Embed
digilib.unmuhjember.ac.iddigilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/75/umj-1x... · Web viewUniversitas Muhammadiyah Jember ABSTRACT This study aimed to examine the effect of good corporate
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
TINDAKAN AGRESIF PAJAK(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012-2015)
KHOLIFATUL JANNAH
Universitas Muhammadiyah Jember
ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of good corporate governance and
disclosure csr against aggressive action taxes. This study proposed a hypothesis:
1) good corporate governance affect the aggressive action taxes, 2) the disclosure
csr towards the aggressive action pajak.populasi influential research using
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2015 period,
research sample a number of 15 companies the selected method sampling.metode
purpose of analysis in this study uses linear regression berganda.hasil this study
menemikan that good corporate governance negatively affect the aggressive
actions of tax and disclosure csr positive effect on aggressive actions taxes.
Keywords : Corporate Governance, Social Responsibility Disclosure, Aggressive
Action Taxes.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengujai pengaruh good corporete
governance dan pengungkapan corporate socual responsibility terhadap tindakan
agresif pajak. Penelitian ini mengajukan hipotesis : 1) Good Corporete
Governance berpengaruh terhadap tindakan agresif pajak, 2) pengungkapan
Corporete Social Responsibility berpengaruh terhadap tindakan agresif pajak.
Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI periode 2012 – 2015. Sampel penelitian sejumlah 15 yang dipilih dengan
metode purpose sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan
regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Good Corporate
Responsibility berpengaruh negatif tehadap tindakan agresif pajak dan
pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap
tindakan agresif pajak.
Kata kunci : Tata Kelola Perusahaan, Pengungkapn Tanggung Jawab Sosial,
Tindakan Agresif Pajak
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Suatu perusahaan didirikan
dengan maksud dan tujuan utama
untuk memaksimumkan laba atau
keuntungan (Warren, 2005:2).
Tujuan perusahaan bisa diwujudkan
dengan suatu pengelolaan
perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance). GCG yaitu
sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan nilai tambah (value
added) untuk semua stakeholder
(Dharmapala, 2007 dalam Annisa
dan Kurniasih, 2012). Pedoman
GCG diterbitkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) pada tahun 2006 di
Indonesia. Pedoman ini diterbitkan
karena adanya dorongan dari
kesadaran individu-individu pelaku
bisnis untuk menjalankan praktik
bisnis yang mengutamakan
kelangsungan hidup perusahaan,
kepentingan stakeholders, dan
menghindari cara-cara menciptakan
keuntungan sesaat.
Pada tanggal 17 Oktober 2013,
7 (tujuh) instansi yang bekerja sama
yaitu Bapepam dan LK, Kementerian
BUMN, Bank Indonesia, Direktorat
Jenderal Pajak, Komite Nasional
Kebijakan Governance, PT. Bursa
Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan
Indonesia menyelenggarakan acara
Malam Penganugerahan Annual
Report Award (ARA) 2012 kepada
perusahaan Indonesia. ARA
bertujuan untuk melakukan penilaian
atas kualitas keterbukaan informasi
dan penerapan GCG dalam laporan
tahunan dengan mengacu pada
ketentuan dan pedoman yang berlaku
secara nasional maupun
internasional. Prinsip-prinsip dalam
GCG yaitu kewajaran, akuntabilitas,
transparansi, kemandirian dan
responsibility menjadi penting
karena penerapan prinsip GCG
secara konsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas laporan
keuangan (Beasly, 1996 dalam
Sulistyanto dan Wibisono, 2003
dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).
Pengungkapan Corporate Sosial
Responsibily (CSR) merupakan salah
satu bentuk implementasi dari
konsep GCG. Di Indonesia,
pengungkapan CSR diatur ketat
dalam regulasi melalui Pasal 74 UU
No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yang berbunyi
“Perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya dibidang dan/ atau
berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan”. Pasal 15
huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal juga
mengatur mengenai pengungkapan
CSR yang berbunyi “Setiap
penanaman modal berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan”.
Perusahaan mempunyai
kewajiban ganda dalam
menganggarkan dana untuk
pengungkapan CSR dan membayar
pajak. Hal ini yang menyebabkan
perusahaan semakin agresif dalam
perpajakan. Hlaing (2012)
mendefinisikan agresifitas pajak
sebagai kegiatan perencanaan pajak
semua perusahaan yang terlibat
dalam usaha mengurangi tingkat
pajak yang efektif. Bukti empiris
baru-baru ini menunjukkan bahwa
agresifitas pajak lebih merasuk
dalam tata kelola perusahaan yang
lemah (Jimenez, 2008).
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
95.1 97.3 99.4 96.4 93.8 91.7
41.04
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak ( % )
Tabel 4.1 Distribusi Sampel PenelitianKeterangan Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 – 2015Kriteria 1:a. Perusahaan tidak terdaftar dalam Bursa
Efek Indonesia selama tahun 2012 - 2015b. Perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2012 - 2015Kriteria 2:a. Perusahaan tidak menyajikan dan
mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2012 – 2015
b. Perusahaan menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2012 – 2015
Kriteria 3:a. Perusahaan tidak menggunakan satuan nilai
rupiah dalam laporan keuangan selama 2012-2015
b. Perusahaan menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangan selama 2012-2015
Kriteria 4:
4.3 Pembahasan
Setelah dilakukan pengujian
statistik secara parsial (individu)
dengan menggunakan uji t, maka
analisis lebih lanjut dari hasil analisis
regresi adalah:
4.3.1 Pengaruh Good Corporate
Governance terhadap
Tindakan Agresif Pajak
Hasil uji regresi
menunjukkan variabel Good
Corporate Governance berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap
Tindakan Agresif Pajak dengan
koefisien regresi sebesar -0,017. Hal
ini berarti semakin baik Good
Corporate Governance, maka
semakin rendah Tindakan Agresif
Pajak. Sehingga ditemukan bukti
secara statistik signifikan bahwa
corporate governance berpengaruh
negatif terhadap tindakan agresif
pajak (H1 diterima).
Desai dan Dharmapala
(2006) meneliti pengaruh praktik
corporate governance terhadap
hubungan antara kompensasi/insentif
manajemen dengan tindakan
penghindaran pajak. Di tingkat
internasional, interaksi antara
corporate governance dan pajak
sudah mulai diobservasi. Diketahui
dari Schon (2008), peraturan
corporate governance telah dijadikan
alat oleh pemerintah untuk
memerangi usaha penghindaran
pajak yang dilakukan perusahaan.
Friese et al. (2008)
menyatakan bahwa pajak dan
corporate governance dapat
berinteraksi dalam berbagai aspek,
dan interaksi ini dapat bersifat satu
atau dua arah. Di Indonesia, contoh
peraturan perpajakan yang dapat
mempengaruhi governance
perusahaan adalah Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia
Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP –
2008). Peraturan tersebut
menyatakan bahwa Wajib Pajak
(WP) dapat menggunakan nilai buku
dalam pemekaran usaha jika WP atau
badan usaha hasil pemekaran
tersebut akan melakukan penawaran
umum perdana. Dari peraturan ini
terlihat adanya dorongan dari
pemerintah bagi perusahaan untuk
melakukan transparansi lebih dengan
cara menjadi perusahaan publik.
Sedangkan contoh prinsip corporate
governance yang dapat
mempengaruhi pengambilan
keputusan perpajakan perusahaan
adalah prinsip keterbukaan dan
transparasi.
Dengan adanya keterbukaan
informasi, maka diharapkan
perusahaan akan cenderung
mengambil tindakan perpajakan yang
tidak berisiko. Prinsip keterbukaan
dan transparansi informasi tersebut
juga bisa mengurangi masalah yang
timbul antara pemilik perusahaan
dan manajer. Perusahaan dengan
corporate governance yang tinggi
akan lebih taat terhadap peraturan
yang telah ditentukan dan lebih
jarang melakukan tindakan pajak
agresif. Dengan adanya good
corporate governance masyarakat
bisa menilai apakah perusahaan
tersebut taat dalam pembayaran
pajak atau tidak, dan apakah
perusahaan tersebut juga melakukan
penyimpangan pajak atau tidak.
Hasil yang akan didapatkan adalah
kinerja perusahaan yang baik
sehingga masyarakat menilai bahwa
perusahaan tersebut baik.
Perusahaan dalam melakukan
kinerjanya juga tidak hanya fokus
memperhatikan masyarakat dan
lingkungannya, namun perlu
memperhatikan kepentingan
stakeholder juga. Teori stakeholder
menyatakan bahwa perusahaan
dalam melakukan kegiatan
operasinya harus mempertimbangkan
kepentingan semua pihak yang
terlibat dalam aktivitas operasi
perusahaan. Perusahaan tidak hanya
mementingkan kepentingan
stakeholder saja, akan tetapi juga
harus memperhatikan kepentingan
masyarakat, pemerintah, konsumen,
supplier, analis, dan lain sebagainya
(Chairiri, 2008). Kinerja perusahaan
dikatakan baik apabila mampu
memperoleh laba yang tinggi pada
tahun berjalan. Laba perusahaan
yang tinggi dapat diperoleh dengan
cara meminimalkan beban-beban
yang dimiliki oleh perusahaan. Salah
satu beban yang dimiliki oleh
perusahaan adalah beban dalam
membayar pajak.
Dalam pengambilan proses
pengambilan keputusan komisaris
tidak mengetahui banyak mengenai
internal perusahaan dan perencanaan
penghindaran pajak melainkan lebih
menjelaskan risiko biaya yang harus
ditanggung perusahaan akibat
penghindaran pajak (Armstrong et
al., 2015). Dengan demikian,
semakin besar proporsi komisaris
dalam jajaran dewan komisaris dapat
menghambat keputusan
penghindaran pajak perusahaan.
Lanis dan Richardson (2011) dan
Armstrong, et al. (2015) menemukan
bahwa semakin besar proporsi
komisaris berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak.
Komisaris juga diharapkan sebagai
penyeimbang dimana dapat
mengawasi proses pengambilan
keputusan yang dapat
membahayakan nama baik pemilik
saham dan perusahaan sehingga
komisaris dapat bertugas sesuai
dengan kepentingan pemilik saham.
Hasil penelitian ini tidak
sesuai dan tidak mendukung temuan
penelitian Fadhilah (2014) serta
penelitian Yasmeen dan Hermawati
(2013) yang menyatakan bahwa
Good Corporate Governance tidak
berpengaruh terhadap Tax
Avoidance.
4.3.2 Pengaruh Pengungkapan
CSR terhadap Tindakan
Agresif Pajak
Hasil uji regresi
menunjukkan variabel
Pengungkapan CSR berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
Tindakan Agresif Pajak dengan
koefisien regresi sebesar 0,303. Hal
ini berarti semakin besar
Pengungkapan CSR, maka semakin
tinggi Tindakan Agresif Pajak.
Sehingga tidak ditemukan bukti
secara statistik signifikan bahwa
pengungkapan CSR berpengaruh
positif terhadap tindakan agresif
pajak (H2 diterima).
Kinerja perusahaan tidak
lepas dari lingkungan dan
masyarakat. Salah satu bentuk
interaksi perusahaan dengan
masyarakat adalah melalui tanggung
jawab sosial perusahaan atau
pengungkapn CSR. Bentuk tanggung
jawab sosial perusahaan bertujuan
menarik perhatian masyarakat agar
perusahaan tersebut mendapatkan
kesan yang baik dan dapat diterima
oleh masyarakat. Perusahaan dituntut
untuk melakukan pengungkapan
CSR agar dapat memperbaiki
legitimasi dari masyarakat dan
mendapatkan keuntungan.
Perusahaan dikatakan berhasil
apabila dapat memenuhi harapan
masyarakat melalui pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Sebaliknya, perusahaan akan
mengarah pada kegagalan apabila
tidak dapat memenuhi harapan
masyarakat dan tentunya
menimbulkan penyebaran informasi
negatif tentang perusahaan tersebut.
Perusahaan dalam melakukan
kinerjanya juga tidak hanya fokus
memperhatikan masyarakat dan
lingkungannya, namun perlu
memperhatikan kepentingan
stakeholder juga. Teori stakeholder
menyatakan bahwa perusahaan
dalam melakukan kegiatan
operasinya harus mempertimbangkan
kepentingan semua pihak yang
terlibat dalam aktivitas operasi
perusahaan. Perusahaan tidak hanya
mementingkan kepentingan
stakeholder saja, akan tetapi juga
harus memperhatikan kepentingan
masyarakat, pemerintah, konsumen,
supplier, analis, dan lain sebagainya
(Chairiri, 2008). Kinerja perusahaan
dikatakan baik apabila mampu
memperoleh laba yang tinggi pada
tahun berjalan. Laba perusahaan
yang tinggi dapat diperoleh dengan
cara meminimalkan beban-beban
yang dimiliki oleh perusahaan. Salah
satu beban yang dimiliki oleh
perusahaan adalah beban dalam
membayar pajak.
Tindakan meminimalkan
beban pajak atau tindakan agresif
pajak di kalangan perusahaan-
perusahaan besar sering terjadi,
terutama di Indonesia. Perusahaan
merasa terbebani dengan banyaknya
beban yang ditanggung, misalnya
kasus yang saat ini terjadi adalah
perusahaan berusaha untuk menekan
beban pengungkapan CSR
perusahaan dengan meminimalkan
beban pajaknya. Tindakan tersebut
pada dasarnya tidak sesuai dengan
harapan masyarakat dan memiliki
dampak negatif terhadap masyarakat
karena mempengaruhi kemampuan
pemerintah dalam menyediakan
barang publik (Lanis dan
Richardson, 2013). Kewajiban dalam
membayar pajak seharusnya
dilaksanakan dengan baik oleh
perusahaan. Namun, banyak
perusahaan justru melanggar
peraturan perundang-undangan pajak
dengan mengurangi pajak yang
seharusnya dibebankan kepada
perusahaan tersebut. Perilaku ini
membuat manfaat pajak tidak
maksimal dalam menyejahterakan
masyarakat. Padahal pajak
dipandang sebagai dividen yang
dibayar oleh perusahaan kepada
masyarakat sebagai imbalan telah
menggunakan sumber daya yang
tersedia (Harari, et.al, 2012).
Menurut Deegan, et.al
(2002), teori legitimasi menunjukkan
bahwa perusahaan yang melakukan
tindakan agresif pajak akan
cenderung mengungkapkan
informasi tambahan terkait dengan
kegiatan CSR di berbagai bidang
dalam rangka meringankan perhatian
publik serta mencari simpati dari
masyarakat. Semakin tinggi tindakan
agresivitas pajak yang dilakukan
oleh perusahaan, diharapkan
perusahaan dapat memaksimumkan
pengungkapan CSR. Selain itu
menurut Utari (2014) menunjukkan
perusahaan yang melakukan tindakan
agresif pajak akan mengakibatkan
perusahaan akan melakukan
pengungkapan corporate
responsibility lebih besar.
Hasil penelitian ini sesuai dan
mendukung temuan penelitian Novia
Bani Nugraha (2015) yang
menyatakan bahwa dalam konteks
Indonesia tingkat aktivitas CSR
berpengaruh signifikan terhadap
tindakan agresif pajak. Selain itu
hasil penelitian ini tidak sesuai dan
tidak mendukung temuan penelitian
Wahyudi (2015) serta penelitian
Jessica dan Toly (2014) yang
menyatakan bahwa dalam konteks
Indonesia tingkat aktivitas CSR tidak
berpengaruh signifikan terhadap
tindakan agresif pajak.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan pada penelitian ini,
maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Good Corporate Governance
berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Tindakan
Agresif Pajak. Sehingga
ditemukan bukti secara statistik
signifikan bahwa corporate
governance berpengaruh
negatif terhadap tindakan
agresif pajak (H1 diterima).
2. Pengungkapan CSR
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Tindakan
Agresif Pajak. Sehingga tidak
ditemukan bukti secara statistik
signifikan bahwa
pengungkapan CSR
berpengaruh positif terhadap
tindakan agresif pajak (H2
diterima).
5.2 Keterbatasan
Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, penelitian ini
memiliki terbatasan sebagai berikut :
Dalam penelitian ini hanya
menggunakan dua variabel
independen yang di teliti yaitu Good
Corporate Governance dan
Pengungkapan CSR. Dalam
penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menggunakan variabel lain
seperti ukuran perusahaan, leverage,
profitabilitas, dan lainnya serta
menambah periode penelitian untuk
mengetahui lebih jauh faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap Tindakan
Agresif Pajak.
5.3 Saran
Mengacu pada hasil
kesimpulan dan pembahasan, maka
dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Hasil penelitian membuktikan
bahwa Good Corporate
Governance dan Pengungkapan
CSR berpengaruh signifikan
terhadap Tindakan Agresif
Pajak. Oleh karena itu
diharapkan perusahaan
manufaktur yang tercatat di BEI
selalu berupaya untuk menekan
tingkat tindakan agresif pajak.
2. Bagi investor, sebaiknya
menanamkan modal pada
perusahaan yang memiliki
tingkat tindakan agresif pajak
yang rendah.
5.4 Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan, maka rekomendasi
yang diberikan adalah :
a. Bagi peneliti selanjutnya,
sebaiknya menambah periode
penelitian dan variabel lain dalam
penelotian yang akan dilakukan.
b. Bagi peneliti selanjutnya,
sebaiknya memperluas objek
penelitiannya untuk meningkatkan
generalisasi hasil penelitian
kesemua jenis perusahaan.
Daftar Pustaka
Annisa, Nuralifmida Ayu da lulus kurniasih. 2002. Pengaruh Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Freeman, R.E., Reed. 1983. Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance.
Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
Ghozali, Imam. Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Universitas Diponegoro: Semarang.
Hlaing, Khin Phyo. 2012. Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness. University of Waterloo.
Jiménez, Carlos Eriel. 2012. Tax Aggressiveness, Tax Environment Changes, And Corporate Governance. University Of Florida.
Jessica, Agus Arianto Toly (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibilty Terhadap Agresivitas Pajak: Universitas Kristen Petra
Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umun Good Corporate Governance di Indonesia 2006.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2010. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-Negara Anggota Acmf.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 2011. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per— 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Nasution, Marihot Dan Doddy Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Novia Bani Nugraha ( 2015) Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Semarang : Universitas Diponegoro.
Octaviana, N. E. Abdul Rohman (2014). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi. Semarang : Universitas Diponegoro.
Rahmi Fadhilah ( 2014 ). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Universitas Negeri Padang.
Richardson, Grant. Roman Lanis. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Public Policy. Australia.
Rina Winarsih ( 2013). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif: Universitas trunojoya madura.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG). 2012. Corporate Governance Perception Index 2012 Tentang Program tahunan Riset dan Pemeringkatan Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia.
Warren, Carl S. 2005. Pengantar Akuntansi: Edisi Revisi 21. Jakarta: Salemba Empat.