-
q,DPRESIDEN
R EP UBLIK IND ONES IA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANGPERASURANSIAN
DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
PRESIDDN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat
b.
!,ahwa industri perasuransian yang sehat, dapatdiandalkan,
a.mrnah, dan kompetitif akan meningkatkanpelindungan bAgi pemegang
polis, tertanggung, ataupeserta, dan berperan mendorong pembangunan
nasional;
bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasiperkembangan
industri perasuransian sertaperkembangan perekonomian, baik pada
tingkat nasionalmaupun pada tingkat global, perlu mengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun lgg2 tentang Usah;Perasuransian dengan
undang-undang yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perasuran
sian;
c.
: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPI'BLIK
INDONESIA
danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANGTENTANG PERASURANSIAN.Menetapkan
BAB I
-
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
-2-BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasa] IDalam Undang-Undang ini yarrg dimaksud dengan:l. Asuransi
adalah peg'anjian antara dua pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransisebagai imbalan untuk:a.
memberikan penggantian kepada tertanggung atau
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biayayang timbul,
kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkindiderita tertanggung atau pemegang polis
karenaterjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan padameninggalnya
tertanggung atau pembayaran yangdidasarkan pada hidupnya
tertanggung denganmanfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/ataudidasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiriatas
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah danpemegang polis dan
pe{anjian di antara para pemegangpolis, dalam rangka pengelolaan
kontribusi berdasarkanprinsip syariah guna saling menolong dan
melindungidengan cara:a. memberikan penggantian kepada peserta
atau
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biayayang timbul,
kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkindiderita peserta atau pemegang polis karena
terjadinyasuatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yanrg didasarkal padameninggatrya
peserta atau pembayaran yangdidasarkan pa.da hidupnya peserta
dengan manfaatyang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkanpada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip
-
$).)-r!p4{PRESIDEN
R EPLIBLIK IN D ONES IA
-3-3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yangdikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangandalam penetapan fatwa di bidang
syariah.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkutjasa
pertangtungan atau pengelolaan risiko,pertanggungan ulang risiko,
pemasaran dan distribusiproduk asuransi atau produk asuransi
syariah,konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransisyariah,
reasuransi, atau reasuransi syariah, ataupenilaian kerugian
asuransi atau asuransi syariah.Usaha Asuransi Umum adalah usaha
jasa pertanggunganrisiko yang memberikan penggantian kepada
tertanggungatau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,
biayayang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin dideritatertanggung atau pemegang
polis karena terjadinya suatuperistiwa yang tidak pasti.Usaha
Asuransi Jiwa adalah usaha yangmenyelenggarakan jasa penanggulangan
risiko yangmemberikan pembayaran kepada pemegarlg
polis,tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam haltertanggung
meninggal dunia atau tetap hidup, ataupembayaran lain kepada
pemegang polis, tertanggung,atau pihak lain yang berhak pada waktu
tertentu yangdiatur dalam pe{anjian, yang besarnya telah
ditetapkandan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.Usaha
Reasuransi adalah usaha jasa pertanggunganulang terhadap risiko
yang dihadapi oleh perusahaanasuransi, perusahaan penjaminan, atau
perusahaanreasuransi lainnya.Usaha Asuransi Umum Syariah adalah
usahapengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah gunasaling
menolong dan melindungi dengan memberikanpenggantian kepada peserta
atau pemegang polis karenakerugian, kerusakan, biaya yang timbul,
kehilangankeuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihakketiga
yang mungkin diderita peserta atau pemegangpolis karena terjadinya
suatu peristiwa yang tidak pasti.
5.
6.
7.
8.
9. Usaha.
-
9.
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-4-Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaanrisiko
berdasarkan kinsip Syariah guna saling menolongdan melindungi
dengan memberikan pembayaran yangdidasarkan pada meninggal atau
hidupnya peserta, ataupembayaran Iain kepada peserta atau pihak
lain yangberhak pada waktu tertentu yang diatur dalamperjanjian,
yang besarnya telah ditetapkan dan/ataudidasarkan pada hasil
pengelolaan dala.Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha
pengelolaanrisiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko
yangdihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaanpenjaminan
syariah, atau perusahaan reasuransi syariahlainnya.Usaha Pialang
Asuransi adalah usaha jasa konsultasidan/atau keperantaraan dalam
penutupan asuransi atauasuransi syariah serta penanganan
penyelesaianklaimnya dengan bertindak untuk dan atas namapemegang
polis, tertanggung, atau peserta.Usaha Pialang Reasuransi adalah
usaha jasa konsultasidan/atau keperantaraan dalam penempatan
reasuransiatau penempatar reasuransi syariah serta
penangananpenyelesaian ttaimnya dengan bertindak untuk dan atasnama
perusahaan asuransi, perusahaan asuransisyariah, perusahaan
penjaminan, perusahaanpenjaminan syariah, perusahaan reasuransi,
atauperusahaan reasuransi syariah yang melalukanpenempatan
reasuransi atau reasuransi syariah.
13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasapenilaian
klaim dan/ atau jasa konsultasi atas objekasuransi.Perusahaan
Perasuransian adalah perusahaan asuransi,perusa-haan asuransi
syariah, perusahaan reasuransi,perusahaan reasuransi syariah,
perusahaan pialangasuransi, perusahaan pialang reasuransi,
danperusahaan penilai kerugian asuransi.Perusahaan Asuransi adalah
perusahaan asuransi umumdan perusahaan asuransi jiwa.
16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaanasuransi umum
syariah dan perusahaan asuransi jiwasyariah.
10.
11.
t2.
14.
15.
17. Pihak.
-
$).)-r!p4{
t7.
18.
PRESIOENR EPUBL IK INDONESIA
-5-
Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yangberbentuk badan
hukum maupun yang tidak berbentukbadan hukum.
Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi,Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusatraan reasuransi
syariah yang merupakanjaminan terakhir dalam rangka melindungi
kepentinganpemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam
halPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah dilikuidasi.
Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidaklangsung
mempunyai kemampuan untuk menentukandireksi, dewan komisaris, atau
yang setara dengandireksi atau dewan komisaris pada badan
hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama dan/ataumempengaruhi
tindakan direksi, dewan komisaris, atauyang setara dengan direksi
atau dewan komisaris padabadan hukum berbentuk koperasi atau usaha
bersama.
Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal daripremi yang
dibentuk untuk memenuhi kewajiban yangtimbul dari polis yang
diterbitkan atau dari klaimasuransi.
2L. Dana Tabarm'adalah kumpulan dana yang berasal darikontribusi
para peserta, yang mekanisme penggunaannyasesuai dengan perjanjian
Asuransi Syariah atauperjanjian reasuransi syariah.
22. Pernegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan
diriberdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi,Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau peru sahaan reasuransi
syariah untuk mendapatkanpelindungan atau pengelolaan atas risiko
bagi dirinya,tertanggung, atau peserta lain.
23. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risikosebagaimana
diatur dalam pedanjian Asuransi ataupe{anjian reasuransi.
19.
20.
24. Peserta
-
mPRESIDEN
R EP I]EL IK IN D ONES IA
-6-24. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko
sebagaimana rliatur dalam perjanjian Asuransi Syariahatau
perjanjian reasuransi syariah.
25. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatanmanusia,
tanggung jawab hukum, benda dan jasa, sertasemua kepentingan
lainnya yang dapat hilang, rusak,rugi, dan/atau berkurang
nilainya.
26. Pialarl,g Asuransi adalah orang yang bekerja padaperusahaan
pialang asuransi dan memenuhi persyaratanuntuk memberi rekomendasi
atau mewakili PemegangPolis, Tertanggung, atau Peserta dalam
melakukanpenutupan asuransi atau asuransi syariah
dan/ataupenyelesaian klaim.
27. Piallang Reasuransi adalah orang yang beke{a padaperusahaan
pialang reasuransi dan memenuhipersyaratan untuk memberi
rekomendasi atau mewakiliPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminansyariah,
perusahaan reasuransi, atau perusaJraanreasuransi syariah dalam
melakukan penutupanreasuransi atau reasuransi syariah
dan/ataupenyelesaian klaim.
28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri ataubekerja
pada badan usaha, yang bertindak untuk danatas narna Perusahaan
Asuransi atau PerusahaanAsuransi Syariah dan memenuhi persyaratan
untukmewakili Perusahaan Asuransi atau PerusahaanAsuransi Syariah
memasarkan produk asuransi atauproduk asuransi syariah.
29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan olehPerusahaan
Asuransi atau perusahaan reasuransi dandisetujui oleh Pemegang
Polis untuk dibayarkanberdasarkan perjanjian Asuralsi atau
pe{anjianreasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkanberdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undanganyang mendasari program
asuransi wajib untukmemperoleh manfaat.
30. Kontribusi.
-
30.
PRESIDENR EPI.IBL IK IN D ONES IA
-7 -
Kontribusi adalah sej umlah uang yang ditetapkan olehPerusahaan
Asuransi Syariah atau perusahaanreasuransi syariah dan disetujui
oleh Pemegang Polisuntuk dibayarkan berdasarkan pe{anjian
AsuransiSyariah atau perjanjian reasuransi syariah untukmemperoleh
manfaat dari Dana Tabarm'dan/atau danainvestasi Peserta dan untuk
membayar biaya pengelolaanatau sejumlah uang yang ditetapkan
berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yangmendasari
progrErm asuransi wajib untuk memperolehmanfaat.Afrliasi adalah
hubungan antara seseorang atau badanhukum dengan satu orang atau
lebih, atau badan hukumlain, sedemikian rupa sehingga salah satu
dari merekadapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dariorang
yang lain atau badan hukum yang lain atausebaliknya.Program
Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkanperaturan
perundang-undangan bagr seluruh ataukelompok tertentu dalam
masyarakat guna mendapatkanpelindungan dari risiko tertentu, tidak
termasuk programyang diwajibkan undang-undang untuk
memberikanpelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanismesubsidi
silang dalam penetapan manfaat dan Premi
atauKontribusinya.Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk
olehOtoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alihkepengurusan
Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atauperu sahaan reasuransi syariah.Setiap Orang adalah
orang perseorangan atau korporasi.Otoritas Jasa Keuangan adalah
lembaga pengatur darrpengawas seli:tor jasa keuangan sebagaimana
dimaksuddalam undang-undang mengenai otoritas jasa
keuangan.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturantertulis
yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa
keuangan.Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
31.
32.
33.
34.35.
36.
37.
38. Menteri
-
q,DPRESIDEN
R EFUBL IK IND ONES IA
-8-38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
BAE} IIRUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN
Pasal 2
(1) Perusahaan asuransi umum hanyamenyelenggarakan:
dapat
a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransikesehatan
dan lini usalta asuransi kecelakaan diri; dan
b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan AsuransiUmum
lain.
Perusahaan asuransi jiwa hanya dapatmenyelenggarakan Usaha
Asuransi Jiwa termasuk liniusaha anuitas, lini usaha asuransi
kesehatan, dan liniusaha asuransi kecelakaan diri.Perusahaan
reasuransi hanya dapat menyelenggarakanUsaha Reasuransi.
Pasal 3
Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapatmenyelenggarakan:a.
Usaha Asuransi Urnum Syariah, termasuk lini usaha
asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah danlini usaha
asuransi kecelakaan diri berdasarkanPrinsip Syariah; dan
b. Usaha Reasuralsi Syariah untuk risiko PerusahaanAsuransi Umum
Syariah Lain.
Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapatmenyelenggarakan
Usaha Asuransi Jiwa Syariahtermasuk lini usaha anuitas berdasarkan
PrinsipSyariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkanPrinsip
Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diriberdasarkan Prinsip
Syariah.Perusahaan reasuransi syariah hanya dapatmenyelenggaralan
Usaha Reasuransi Syariah.
(2t
(3)
(1)
(2t
(3)
Pasal 4
-
f).)-ag4{
(2t
(3)
PRESIDENR EPL]BL IK INDONESIA
-9-Pasal 4
(l) Perusahaan piatang asuransi hanya dapatmenyelenggarakan
Usaha Pialang Asurarsi.Perusahaan pialang reasuransi hanya
dapatmenyelenggarakan Us$a Pialang Reasuransi.Perusahaan penilai
kerugian asuransi hanya dapatmenyelenggarakan Usaha Penilai
Kerugian Asuransi.
Pasal 5
Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan UsahaAsuransi Jiwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan ayat (21 serta Usaha
Asuransi Umum Syariah danUsaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas
sesuaidengan kebutuhan masyarakat.Perluasan ruang lingkup Usaha
Asuransi Umum, UsahaAsuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah,
danUsaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dapat berupa penambahan manfaat yangbesamya didasarkan pada hasil
pengelolaan dana.Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan
ruanglingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa,Usaha
Asuransi Umum Syariah, dan Usaha AsuransiJiwa Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.
BAB IIIBENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEM]LIKAN
PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Pasal 6
(1) Bentuk badan hukumPerasuransian adalah:a. perseroan
terbatas;b. koperasi; atauc. usaha bersama yang telah
Undang ini diundangkan.
penyelenggara Usaha
ada pada saat Undang-
(1)
(2\
(3)
(2) Usaha
-
(1)
PRESIDENREPUEL.IK INOONESIA
_ 10_
(21 Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c
dinyata}an sebagai badan hukum berdasarkanUndang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usahabersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 7
Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:a. warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia yang secara Langsung atau tidak langsungsepenuhnya
dimiliki oleh warga negara Indonesia;atau
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukumIndonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,bersama-sama dengan warga negara
asing ataubadan hukum asing yang harus merupakanPerusahaan
Perasuransian yang memiliki usahasejenis atau perusahaan induk yang
salah satu anakperusahaannya bergerak di bidang UsahaPerasuran sian
yang sejenis.
Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
dapat menjadi pemilik PerusahaanPerasuransian hanya melalui
transaksi di bursa efek.Ketentuan lebih lanj ut mengenai kriteria
badan hukumasing dan kepemilikan badan hukum asing
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan
warganegara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalamPerusahaan Perasuransian diatur dalam PeraturanPemerintah.
BAB IVPERIZINAN USAHA
Pasal 8
(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian
wajibterlebih dahulu mendapat izin u saha dari Otoritas
JasaKeuangan.
(21
(3)
(2) Untuk
-
fl,DPRESIDEN
R EPUBL IK INDONESIA
- 1l -(2\ Untuk mendapatlan izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:a. anggaran
dasar;b. susunan organisasi;
modal disetor;Dana Jaminan;kepemilikan;kelayakan dan kepatutan
pemegang saham danPengendali;kemampuan dan kepatutan direksi dan
dewankomisaris, atau yang setara dengan direksi dandewan komisaris
pada badan hukum berbentukkoperasi atau usaha bersama sebaga im6ns
dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawassyariah,
aktuaris perusahaan, dan auditor internal;tenaga ahli;kelayakan
rencana kerja;kelayakan sistem manajemen risiko;produk yang akan
dipasarkan;perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada
dankebijakan pengalihan sebagian fungsi dalampenyelenggaraan
usaha;
m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporankepada
Otoritas Jasa Keuangan;
n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asalpihak asing,
dalam hal terdapat penyerlaan langsungpihak asing; dan
o. hal lain yang diperlukan untuk mendukungpertumbuhan usaha
yang sehat.
Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang
akandijalankan.Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tatacara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 9
Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolakpermohonan izin
usaha Perusahaan Perasuransian palinglama 30 (tiga puluh) hari ke{a
sejak permohonanditerima secara lengkap.
e.
c.d.e.f.
h.i.j.k.1.
(3)
(4)
(1)
(2) Dalam
-
(1)
(21
PRESIDENR EPLIBLIK IN DONES IA
-12-(21 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan
izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penolakan harus
dilakukan secara tertulis dengandisertai alasannya.
Pasal l0Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan
setiappembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepadaOtoritas Jasa
Keuangan.Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah di luar
kantor pusatnya yang memilikikewenangan untuk membuat keputusan
mengenaipenerimaan atau penolakan pertanggungan dan/ ataukeputusan
mengenai penerimaan atau penolakan klaimsetiap saat wajib memenuhi
persyaratan yang ditetapkanOtoritas Jasa Keuangan.Perusahaan
Perasuransian bertanggung jawabsepenuhnya atas setiap kantor yang
dimiliki ataudikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya
diberiizin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian
yangbersangkutan.Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata
carapelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VPEMELENGGARAAN USAHA
Pasal l l(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata
kelola
perusahaan yang baik.{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
kelola perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalamPeraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
(41
Pasal 12
-
(1)
(2)
PRESIDENREPt]BLIK INDONESIA
_13-
Pasal 12
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan
anggota direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum
berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah,aktuaris
perusahaan, auditor intemal, dan Pengendalisetiap saat wajib
memenuhi persyaratan kemampuandan kepatutan.Ketentuan lebih lanjut
mengenai syarat dart tata carapenilaian kemampuan dan kepatutan
sebagaimanadimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 13
(l) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib menetapkan
paling sedikit I (satu)Pengendali.
(21 Ddam hal terdapat Pengendali lain yang belumditetapkan oleh
Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa
Keuanganberwenang menetapkan Pengendali di luar
Pengendalisebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
Pengendalisebagaimana dimal
-
$-.D
(1)
PRESIDENREFI,]ElLIK IND ONES IA
-14-(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
memperoleh persetujuan berhenLi sebagai Pengendalisebagaimana
dirnaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 15
Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugianPerusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariahyang disebabkan oleh Pihak dalam
pengendaliannya.
Pasal 16
Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang sahampengendali pada I
(satu) perusahaan asuransi jiwa, 1(satu) perusahaan asuransi umum,
1 (satu) perusahaanreasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa
syariah, I(satu) perusahaan asuransi umurr syariah, dan I
(satu)perusahaan reasuransi syariah.Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidakberlaku apabila pemegang saham pengendali
adalahNegara Republik Indonesia.Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemegang sahampengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 17
Perusahaan Perasuransian wajib mempeke{akan tenagaahli dalam
jumlah yang cukup sesuai dengan jenis danlini usaha yang
diselenggarakannya, dalam rangkamemastikan penerap.rn manajemen
asuralsi yang baik.Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah
wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlahyang cukup sesuai dengan
jenis dan lini usaha yangdiselenggarakannya, untuk secara
independen dan sesuaidengan standar praktik yang berlaku mengelola
dampakkeuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.
(2t
(3)
(1)
(21
(3) Ketentuan
-
(t)
(2t
(3)
(4)
PRESIDENR EPUELIK INDONESIA
- 15-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah,
danpersyaratan tenaga a-l.li sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan
aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 18
Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sanrla denganpihak lain
dalam rangka memperoleh bisnis ataumelaksanakan sebagian fungsi
dalam penyelenggaraanusahanya.Perusahaan Perasuransian wajib
memastikan bahwapihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memilikiizin untuk menjalankan usahanya dari instansi
yangberwenang.Perusahaan Perasuransian wajib memiliki danmenerapkan
standar seleksi dan akuntabilitas dalampelaksanaan ke{a sama
sebagaimana dimaksud padaayat (l ).Ketentuan lebih lanjut mengenai
kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 19
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib mematuhi
ketentuan mengenai kesehatankeuangan.Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransisyariah wajib melakukan evaluasi secara berkalaterhadap
kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabamt'untuk memenuhi ktaim atau
kewajiban lain yang timbuldari polis.Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransisyariah wajib merencanakan dan menerapkan metodemitigasi
risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.
(1)
(2t
(3)
(4) Ketentuan
-
$-,D
(2t
(3)
(4t
(s)
(4)
(1)
(1)
(21
PRESIDENR EF LIBL,IK INDONESIA
-16-Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan
keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan metode
mitigasirisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 20
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib membentuk Dana
Jaminan dalam bentukdan jumlah yarlg ditetapkan oleh Otoritas
JasaKeuangan.Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)waj ib
disesuaikan jumlahnya dengan perkembanganusaha, dengan ketentuan
tidak kurang dari yangd ipersyaratlan pada awal pendirian.Dana
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang diagunkan atau
dibebani dengan hak apa pun.Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelahmendapat
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai
Dana Jaminansebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), ayat
(3),dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasa] 2lKekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hakPemegang
Polis, Tertanggung, atau Peserta wajibdipisahkan dari kekayaan dan
kewajiban yang lain dariPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransisyariah.Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan
dankewajiban Peserta untuk keperluan saling menolongdalam
menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaandan kewajiban
Peserta untuk keperluan investasi'
(3) Perusahaan
-
$.).)-t!sy4{
(s)
(4)
(4)
(s)
(1)
(2t
(3)
PRESIDENR EP UBLIK INOONESIA
-t7-Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib menerapkan
prinsip kehati-hatian dankesesuaian antara kekayaan dan kewajiban
dalammenginvestasikan kekayaan Pemegang Polis,Tertalggung, atau
Peserta.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaandan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2ll, dan
investasi kekayaan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta
sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.
Pasal 22
Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan,informasi,
data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas JasaKeuangan.Penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui
sistem data elektronik.Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan reasttransi, atau perusahaan reasuransisyariah
wajib mengumumkan posisi keuangan, kine{akeuangal, dan kondisi
kesehatal keuangan perusahaandalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia yangberedar secara nasional dan media
elektronik.Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah
wajib menyediakan informasi mengenai posisikeuangan, kinerja
keuangan dan risiko yang dihadapinyakepada pihak yang
berkepentingan dengan cara yangsesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah
wajib mengumumkan laporan keuangan yangtelah diaudit paling lama 1
(satu) bulan setelah bataswaktu penyampaian laporan keuangan
tersebut kepadaOtoritas Jasa Keuangan.
(6) Ketentuan
-
f,,D
(1)
PRESIDENREPIJBL..IK IN D ONES IA
-18-(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dan pengumuman sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 23
Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidakdapat dibuka oleh Otoritas
Jasa Keuangan kepada pihaklain, kecuali kepada:a. polisi dan jaksa
untuk kepentingan penyidikan;b. hakim untuk kepentingan
peradilan;c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;d. Bank
Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; ataue. pihak lain berdasarkan
peraturan perundang-
undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
caramemperoleh laporan tertentu dan hasil analisis ataslaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.
Pasal 24
Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harusdidasarkan pada asas
kebebasan memilih PerusahaanAsuransi atau Perusahaan Asuralsi
Syariah.Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud padaayat (1)
harus dilakukan dengan memperhatikan dayatampung Perusahaan
Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, dan
perusahaalreasuransi syariah di dalam negeri.Ketentuan lebih lanjut
mengenai penutupan ObjekAsuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(2t
(1)
(2t
(3)
Pasa] 25
-
mPRESIDEN
R EP'JBL IK IN DONES IA
-19-Pasal 25
Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan
padaPerusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
yangmendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan,
kecualida-lam hal:a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi
Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri
maupunbersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan ataumengelola
risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dariObjek Asuransi
yang bersangkutan; atau
b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan AsuransiSyariah
di Indonesia yang bersedia melakukan penutupanasuransi atau
asuransi syariah atas Objek Asuransi yangbersangkutan.
Pasal 26
(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standarperilaku
usaha yang mencakup ketentuan mengenai:a. polis;b. Premi atau
Kontribusi;c. urderutititrg dan pengenalan Pemegalg Polis,
Tertanggung, atau Peserta;d. penyelesaian klaim;e. keahlian di
bidang perasuransian;f. distribusi atau pemasaran produk;g.
penarlganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta; danh. standar lain yang
penyelen ggaraan usaha.berhubungan dengan
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku
usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal2T
(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransiwajib
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pialang
-
(2t
(3)
PRESIDENR EPUBL IK IND ONES IA
_20-
Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransiwajib
memiliki pengetahuan dan kemampuan yangcukup serta memiliki
reputasi yang baik.Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tatacara pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,dan Agen
Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 28
Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung olehPemegang
Polis atau Peserta kepada PerusahaartAsuransi atau Perusahaan
Asuransi Syariah, ataudibayarkan melalui Agen Asuransi.Agen
Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premiatau Kontribusi dari
Pemegang Polis atau Peseria setelahmendapatkan persetujuan dari
Perusahaan Asuransiatau Perusahaan Asuransi Syariah.Pertanggungan
dinyatakan mulai berlaku dan mengikatpara Pihak terhitung sejak
Premi atau Kontribusiditerima oleh Agen Asuransi.Agen Asuransi
dilarang menahan atau mengelola Premiatau Kontribusi.Agen Asuransi
dilarang menggelapkan Premi atauKontribusi.Dalam hat Premi atau
Kontribusi dibayarkan mela-luiAgen Asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) danayat (21, Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi
atauKontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atauPerusahaan
Asuransi Syariah dalam jangka waktu yangdiatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.Perusahaan Asuransi atau Peru sahaan
Asuransi Syariahwajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim
yangtimbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi
atauKontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepadaPerusahaan
Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariahtersebut.
(1)
(21
(s)
(41
(s)
(6)
(71
(8) Perusahaan
-
(l)
(21
(3)
(41
(s)
PRESIDE NR EPUBLIK INDONESIA
-21-(8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepadaAgen Asuransi
segera setelah menerima hemi atauKontribusi.
Pasal 29
Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung olehPemegang
Polis atau Peserta kepada PerusahaanAsuransi atau Perusahaan
Asuransi Syariah, ataudibayarkan melalui perusahaan pialang
asuransi.Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung
olehPerusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariahkepada
perusahaan reasuransi atau perusahaanreasuransi syariah, atau
dibayarkan melalui perusahaanpialang reasuransi.Perusahaan pialang
asuransi dan perusahaan pialangreasuransi dilarang menahan atau
mengelola Premi atauKontribusi.Perusahaan pialang asuransi dan
perusahaan pialangreasuransi dilarang menggelapkan Premi atau
Kontribusi.Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan
melaluiperusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksudpada ayat
(l) atau melalui perusahaan pialang reasuransisebagaimana dimaksud
pada ayat (2l', perusahaanpialang asuransi atau perusahaan pialang
reasuransiwajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebutkepada
Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah dalam jangka waktu
yang diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.Dalam hal
penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukanoleh perusahaan pialang
asuransi atau perusahaanpialang reasuransi setelah berakhirnya
jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaanpialang
asuransi atau perusahaan pialang reasuransiwajib bertanggung jawab
atas pembayaran klaim yangtimbul dari kerugian yang terl'adi
setelah berakhirnyajangka waktu tersebut.
(6)
(7) Perusahaan
-
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
-22-(71 Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang
reasuransi mendapatlan imbalan jasa keperantaraandari Pemegang
Polis atas jasa keperantaraannya.
Pasal 30
(1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkanpenutupan
asuransi atau penutupan asuransi syariahpada Perusahaan Asuransi
atau Perusahaan AsuransiSyariah yang merupakan Afiliasi dari
Pialang Asuransiatau perusahaan pialang asuransi yang
bersangkutart.Perusahaan pialang reasuransi dilarang
menempatkanpenutupan reasuransi atau penutuPan reasuransisyariah
pada perusahaan rieasuransi atau perusahaanreasuransi syariah yang
merupatan Afiliasi dari PialangReasuransi atau perusahaan pialang
reasuransi yangbersangkutan.Perusahaan pialang asuransi dan
perusahaan pialangreasuransi bertanggung jawab atas tindakan
PialangAsuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikanrekomendasi
kepada Pemegang Polis terkait penutupanasuransi atau penutupan
reasuransi.
Pasa] 31
Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,dan
Perusahaan Perasuransian wajib menerapkansegenap keahlian,
perhatian, dan kecermatan dalammelayani atau bertransaksi dengan
Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta.Agen Asuransi, Pialang
Asuransi, Pialang Reasuransi,dan Perusahaan Perasuransian wajib
memberikaninformasi yang benar, tidak palsu, dan/atau
tidakmenyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta
mengenai risiko, manfaat, kewajiban danpembebanan biaya terkait
dengan produk asuransi atauproduk asuransi syariah yang
ditawarkan.
(21
(3)
(1)
(21
(3) Perusahaan
-
(3)
(4)
(s)
PRESIDENREPi]t]LIK IND ON ES IA
_23-
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, perusahaan reasuransi syariah,perusahaan pialang
asuransi, dan perusahaan pialangreasuransi wajib menangani klaim
dan keluhan melaluiproses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan
adil.Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah dilarang melakukan
tindakan yang dapatmemperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim,atau tidak melakukan tindakan yang seharusnyadilakukan
sehingga mengakibatkan kelambatanpenyelesaian atau pembayaran
klaim.Ketentuan Iebih lanjut mengenai penanganan klaim dankeluhan
melalui proses yang cepat, sederhana, mudahdiakses, dan adil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.
Pasal 32
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, danperusahaan
pialang asuransi w4iib menerapkankebljakan anti pencucian uang dan
pencegahanpendanaan terorisme.Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, danperusahaan pialang asuransi wajib
mendapatkaninformasi yang cukup mengenai calon Pemegang
Polis,Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkaitdengan
penutupan asuransi atau asuransi syariah untukdapat menerapkan
kebljakan anti pencucian uang danpencegahan pendanaan
terorisme.Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakananti
pencucian uang dal pencegahan pendanaanterorisme bagr Perusahaan
Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, dan perusahaan pialang
asuransisglagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(1)
(2)
(3)
Pasal 33
-
PRESIDENR EPUBLIK IN DONES IA
-24-Pasal 33
Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumenPerusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah.
Pasal 34
Anggota direksi dan/ atau pihak yang berwenangmenandatangani
polis dari Perusahaan Asuransi atauPerusahaan Asuransi Syariah yang
dikenai sanksipembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani
polisbaru.
BAB VITATA KELOLA USAHA PERASURANSIAN
BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA
Pasal 35
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariahberbentuk
koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c hanya dapatmenyelenggaral
-
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-25-Anggota dari Perusahaan Asuransi dan PerusahaanAsuransi
Syariah berbentuk koperasi atau anggota dariusaha bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c berhak atas
seluruh keuntungan danwajib menanggung seluruh kerugian dari
kegiatan usahasesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
keuanganuntuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan
ayat (21 serta pemanfaatan keuntungan olehanggota dan pembebanan
kerugian di antara anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari
PerusahaanAsuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
berbentukkoperasi atau anggota dari usaha bersama
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur
dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VIIPENINGKATAN KAPASITAS ASURANSI, ASURANSI SYARIAH,
REASURANSI,
DAN REASURANSI SYARIAH DALAM NEGERI
Pasal 36
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, dan perusahaar reasuransi syariahwajib mengoptimalkan
pemanfaatan kapasitas asuransi,asuransi syariah, reasuransi,
dan/atau reasuransi syariahdalam negeri.
Pasal 37
Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorongpeningkatan
kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi,dan/atau
reasuransi syariah dalam negeri guna memenuhikebutuhan
pertanggungan asuransi, asuransi syariah,reasuransi, dan/atau
reasuransi syariah dalam negeri.
(4)
(s)
Pasal 38
-
(1)
(2t
PRESIDENR EPUBL IK INDONESIA
-26-Pasal 38
Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepadaperseorangan,
rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil,dan menengah untuk
mendorong pemanfaatan jasa asuransi,asuransi syariah, reasuransi,
dan/atau reasuraresi syariahdalam pengelolaan risiko sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB VIIIPROGRAM ASURANSI WAJIB
Pasal 39
Frogram Asuransi Wajib harus diselenggarakan
secarakompetitif.Pengaturan Program Asuransi Wajib
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pding sedikit memuat:a. cakupan
kepesertaan;b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;c. Premi
atau Kontribusi;d. manfaat atau santunan;e. tata cara klaim dan
pembayaran manfaat atau
santunan;f. kriteriapenyelenggara;g. hak dan kewajiban
penyelenggara; danh. keterbukaan informasi.Pihak yang dapat
menyelenggarakan Program AsuransiWajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harusmemenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas
JasaKeuangan.Penyelenggara Program Asuransi Wajib
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaattambahan
dengan tambahan Premi atau Kontribusi.Penyelenggara Program
Asuransi Wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa
PemegangPolis untuk menerirna tawaran manfaat tambahansebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
(3)
(4)
(s)
BAB Ix
q.D
-
$-,DPRESIDEN
R EPUEL IK IND ONES IA
-27 -
BAE} IXPERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN
(1)
(21
Pasal 40
Setiap perubahan kepemilikan PerusahaanPerasuransian wajib
terlebih dahulu memperolehpersetujuan Otoritas Jasa Keuangan.Dalam
hal perubahan kepemilikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
merupakan perubahankepemilikan yang mengakibatkan
terdapatnyapenyertaan langsung oleh pihak asing di dalamPerusahaan
Perasuransian, pihak asing tersebut harusmerupakan Perusahaan
Perasuransian yang memilikiusaha sejenis atau perusahaan induk yang
salah satuanak perusahaannya bergerak di bidang UsahaPerasu ransian
yang sejenis.Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian
yangmemiliki usaha sejenis atau kepemilikan perusahaaninduk atas
anak perusahaan yang bergerak di bidangUsaha Perasuransian yang
sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib tetap dipenuhi
selamapihak asing tersebut memiliki penyertaan padaPeru sahaan
Perasuransian.Perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransianmelalui
transaksi di bursa efek dikecualikan dariketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)sepanjang tidak menyebabkan perubahan
pengendalianpada Perusahaan Perasuransian tersebut.Untuk memperoleh
persetujuan, perubahan kepemilikanPerusahaan Perasuransian
sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi ketentuan:a.
perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi
hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagiPerusahaan
Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah; dan
b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangihak
penanggung, penanggung ulang, atau pengelola,bagr perusahaan
reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah.
(3)
(4)
(s)
(6) Ketentuan
-
(1)
(2t
(3)
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
_28-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan
perubahan kepemilikan PerusahaanPerasuransian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan.
Pasal 4l
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah yang melakukan
penggabungan atau peleburanwajib terlebih dahulu memperoleh
persetujuan dariOtoritas Jasa Keuangan.Penggabungan atau peleburan
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar
PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaanreasuransi, atau perusahaEln reasurrnsi syariah
yangbidang u sahanya sejenis.Untuk memperoleh persetujuan,
penggabungan ataupeleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harusmemenuhi ketentuan:a. penggabungan atau peleburan tersebut
tidak
mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta, bagi
Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah; dan
b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi
Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah
hasil penggabunganatau peleburan tersebut harus tetap
memenuhiketentuan tingkat kesehatan keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan ataupeleburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
(4)
BAB X
-
(l)
(2\
(3)
(4)
PRESIDENR EP I]BL IK IND ONESIA
_29-
BAB XPEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN
Pasal 42
Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatanusahanya
wajib terlebih dahulu melaporkan rencanapenghentian kegiatan usaha
kepada Otoritas JasaKeuangan.Perusahaan Perasuransian sebagaimana
dimaksud padaayat (l) wajib terlebih dahulu menyelesaikan
seluruhkewajibannya.Dalam hal Perusahaan Perasuransian
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan
seluruhkewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izinusaha
Perusahaan Perasuransian yalg bersangkutan.Ketentuan lebih lanjut
mengenai penghentian kegiatanusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) danpenyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransiansebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 43
Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanyawajib
menghentikan kegiatan usahanya.Pemegang saham, direksi, dewan
komisaris, atau yangsetara dengan pemegang saham, direksi, dan
dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (f) huruf c, dan
pegawai Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah dilaralgmengalihkan,
menjaminkan, mengagunkan, ataumenggunakan kekayaan, atau melakukan
tindakan lainyang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai
asetPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah sejak dicabut izin
usahanya.
(1)
(21
Pasal 44
-
PRESIDENF{ EP URLIK IND ONES IA
-30-Pasal 44
(l) Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
dicabutnyaizin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi
syariah yang dicabut izin usahanya wajibmenyelenggarakan rapat umum
pemegang saham atauyang setara dengan rapat umum pemegang saham
padabadan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersamasebagaimana
dimaksud da-lam Pasal 6 ayat (1) huruf cuntuk memutuskan pembubaran
badan hukumperusahaan yang bersangkutan dan membentuk
timlikuidasi.
(21 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (l)
rapat umum pemegang saham atau yangsetara dengan rapat umum
pemegang saham pada badanhukum berbentuk koperasi atau usaha
bersamasebagaimana dima]
-
$1.)-$ay4{
(1)
(2t
(3)
PRESIDENR EP UBL IK INDONESIA
-31 -
Pasal 45
Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal
44 ayat (1) dan ayat {21, tanggung jawab dankepengurusan Perusahaan
Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi,
atauperusahaan reasuransi syariah da-lam likuidasidilaksanakan oleh
tim likuidasi.Tim likuidasi berwenang mewakili Perusahaan
Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau
perusahaan reasuransi syariah da-lam likuidasidalam segala hal yang
berkaitan dengal penyelesaianhak dan kewajiban Perusahaan Asuransi,
PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan
reasuransi syariah.Ketentuan lebih Ianjut mengenai pelaksanaan
likuidasiPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 46
(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksikomisaris, atau
yang setara dengan direksi
dandan
dewandewan
komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, Perusahaan
Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi,
atauperusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidakmemiliki
kewenangan sebagai direksi dan dewankomisaris, atau yang setara
dengan direksi dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk
koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat
(1) huruf c, Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah.
(2) Pemegang
-
i.DPRESIDEN
R EF I,.II-]I., IK IND ONESIA
-32-(21 Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang
setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris pada
badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan
Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau
perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasiwajib memberikan data,
informasi, dan dokumen yangdiperlukan oleh tim likuidasi.
(3) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, at.u yangsetara
dengan pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris pada badan hukum
berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6ayat (l) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuralsi,Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi
syariah dalam likuidasidilarang menghambat proses likuidasi.
Pasal 47
Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantumdalam daftar
biaya likuidasi menjadi beban asetPerusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransisyariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih
dahuludari setiap hasil pencairannya.
Dalam ha.l terdapat sisa hasil likuidasi setelah
dilakukanpembayaran atas seluruh kewajiban PerusahaanAsuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaEln
reasuransi syariah dalamIikuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut
merupakan hakpemegang saham atau yang setara dengan pemegarlgsaham
pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c.
(1)
(2t
Pasal 48
-
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-33-
Pasal 48
(1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2), tagihan yang timbuldalam jangka waktu 2
(dua) tahun sejak proses [kuidasiselesai diajukan melalui Otoritas
Jasa Keuangan kepadapemegang saham atau yang setara dengan
pemegarlgsaham pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha
bersama ssla ga i p6qna dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c.
(21 Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada
sisa hasil likuidasi yang merupakanhak pemegang saham atau yang
setara dengan pemegangsaham pada badan hukum berbentuk koperasi
atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf
c.
Pasal 49
(1) Tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif
dalammelaksanal
-
l2t
(3)
PRESIDENREPURL.IK IND ONES IA
-34-Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan
pailitterhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.Permohonan pernyataan pailit terhadap
PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahsebagaimana
dimaksud pada
^yat (1) tidak dapatdiajukan dalam rangka mengeksekusi
putusanpengadilan.
Pasal 51
(1) Kreditor menyampaikan permohonal kepada OtoritasJasa
Keuangal untuk mengajukan permohonanpemyataan pailit kepada
pengadilan niaga.
(2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolakpermohonan
yang disampaikan oleh kreditorsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima secara
lengkap.Datam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonanyang
disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksudpada ayat (2),
penolakan harus dilakukan secara tertulisdengan disertai
alasalnya.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan
permohonan dari kreditor sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 52
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah
dipailitkan atau dilikuidasi, hakPemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta ataspembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukanyang
lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
(3)
(4)
(2) Dalam
-
$-.DPRESIOEN
R EPUBLIK INDONESIA
-35-Dalam hd Perusahaan Asuransi atau perusahaanreasuransi
dipaifitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransiharus digunakan terlebih
dahulu untuk memenuhikewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung,
ataupihak lain yang berhak atas marfaat asuransi.Dalam hal terdapat
kelebihan Dana Asuransi setelahpemenuhan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat(2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat
digunakanuntuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga
selainPemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yangberhak atas
manfaat asuransi.Dalam hat Perusahaan Asuransi Syariah
atauperusahaan reasuransi syariah dipailittan ataudilikuidasi, Dana
Tabamt' dan dana investasi pesertatidak dapat digunakan untuk
membayar kewajiban selainkepada Peserta.
BAB XIPELINDUNGAN PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG,
ATAU PESERTA
Pasal 53
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariahwajib menjadi
peserta program penjaminan polis.Penyelenggaraan program penjaminan
polis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan
undang-undang'Pada saat program penjaminan polis berlakuberdasarkan
undang-undang sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ketentuan mengenar
Dana Jaminansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ddan
Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untukPerusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah '
(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21dibentuk
paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2)
(3)
(41
(1)
(21
(3)
Pasal 54
-
(1)
PRESIDENR EPT]EL IK INDONESIA
-36-Pasal 54
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib menjadi anggota
lembaga mediasi yangberfungsi melakukan penyelesaian sengketa
antaraPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah dan Pemegang Polis,
Tertanggung, Peserta, ataupihak lain yang berhak memperoleh manfaat
asurarsi.kmbaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat
independen dan imparsial.I-embaga mediasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas
JasaKeuangan.Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat
bagipara Pihak.Ketentuan Iebih lanjut mengenai lembaga
mediasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan
ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 55
(1) Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransianterdiri
atas:a. konsultan aktuaria;b. akuntan publik;c. penilai; dand.
profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.(2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi
Perusahaan
Perasuransian, profesi penyedia jasa sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar diOtoritas Jasa
Keuangan.
(2t
(3)
(4)
(s)
BAB XIIPROFESI PEI{YEDIA JASA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN
(3) Ketentuan
-
(3)
PRESIDENR EPTJEII,..IK IN D ONES IA
-37 -
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratrn dan tatacara
pendaJtaran profesi penyedia jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dan ayat l2l diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 56
Pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 55 ayat (2) menjadi batal apabila izin profesiyang
bersangkutan dicabut oleh instansi yangberwenang.Jasa dari profesi
penyedia jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (l) yang diberikan
sebelum dibatalkannyapendaftaran profesi dinyatakan tetap berlaku,
kecualiapabila jasa yang diberikan tersebut merupakanpenyebab
dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnyaizin profesi yang
bersangkutan.Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa
menjadibatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas
JasaKeuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaianatas jasa
lain yang diberikan profesi penyedia jasatersebut kepada Perusahaan
Perasuransian untukmenentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa
tersebut.Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwajasa yang
diberikan oleh profesi penyedia jasasebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak berlaku,Otoritas Jasa Keuangan dapat
memerintahkanPerusahaan Perasuransian yang menggunakan jasaprofesi
penyedia jasa tersebut untuk menunjuk profesipenyedia lain untuk
melakukan kembali jasa yang sama.
BAB XIIIPENGATURAN DAN PENGAWASAN
Pasal 57
(1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan UsahaPerasuransian
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(r)
(21
(3)
(4)
(2) Menteri
-
(1)
(2t
(1)
(2t
FRESIDENR EPIJ?L IK IND ONES IA
-38-(21 Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka
pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransiuntuk mendukung
perekonomian nasional.
Pasal 58
Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanyapersaingan
usaha yang sehat di bidang Usaha PerasurEmsian.
Pasal 59
Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihaktertentu untuk dan
atas nama Otoritas Jasa Keuanganmelaksanakan sebagian dari fungsi
pengaturan danpengawasan.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penugasandan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan danpengawasan
oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (l) diatur dalam
Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 60
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1), OtoritasJasa Keuangan menetapkan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.Dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),
OtoritasJasa Keuangan berwenang:a. menyetujui atau menolak
memberikan izin Usaha
Perasuransian;b. mencabut iain Usaha Perasuransian;c. menyetujui
atau menolak memberikan pemyataarl
pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik,penilai,
atau pihak lain yang memberikan jasa kepadaPerusahaan
Perasuransian;
d. membatalkan pemyataan pendaftaran bagi konsultanaktuaria,
akuntan publik, penilai, atau pihak lainyang memberikan jasa kepada
PerusahaanPerasuransian;
e. mewajibkan
-
f.
PRESIDENREPLIi]LIK IN DONES IA
-39-
e. mewajibkarl Perusahaan Perasuransianmenyampaikan laporan
secara berkala;melakukan pemeriksaan terhadap
PerusahaanPerasuransian dan pihak lain yang sedang ataupernah
menjadi pihak terafiliasi atau memberikanjasa kepada Perusahaan
Perasuransian;menetapkan Pengendali dari Perusahaan
Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah;menyetujui atau mencabut persetujuan
suatu Pihakmenjadi Pengendali Perusahaan Asuransi,Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau peru sahaan reasuransi
syariah;mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadiPengendali
dari Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atauperu sahaan reasuransi syariah ;
j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
1.
terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setaradengan
direksi dan dewan komisaris pada badanhukum berbentuk koperasi atau
usaha bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) hurufc,
dewan pengawas syariah, aktuaris peru sahaan,auditor internal, dan
Pengendali;menonal,rtifkan direksi, dewal komisaris, atau
yangsetara dengan direksi dan dewan komisaris padabadan hukum
berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat(1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah,
danmenetapkan Pengelola Statuter;memberi perintah tertulis
kepada:l. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai
hal tertentu, atas biaya PerusahaanPerasuransian dan disampaikan
kepada OtoritasJasa Keuangan;
c.
h.
1.
k.
2. Perusahaan
-
mPRESIOEN
R EPLIBLIK INDONESIA
_40-
2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah untuk mengalihkan
seba granatau seluruh portofolio pertanggungannya kepadaPerusahaan
Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaanreasuransi syariah lain;
3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atautidak melakukan
hal tertentu guna memenuhiketentuar peraturan perundang-undangan
dibidang perasuransian;
4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaikiatau menyempurnakan
sistem pengendalianintern untuk mengidentifrkasi dan
menghindaripemanfaatan Perusahaan Perasuransian untukkejahatan
keuangan;
5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah untuk
menghentikan pemasaran produkasuransi tertentu; dan
6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikanseseorang dari
jabatan atau posisi tertentu, ataumenunjuk seseorang dengan
kualifikasi tertentuuntuk menempati jabatan atau posisi
tertentu,dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidakmemenuhi
kualifrkasi tertentu, tidakberpengalaman, atau melakukan
pelanggaranterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian;
m. mengenakan sanksi kepada PerusahaanPerasuransian, pemegang
saham, direksi, dewankomisaris, atau yang setara dengan pemegang
saham,direksi, dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk
koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c, dewanpengawas syariah, aktuaris perusahaan,
dan/atauauditor internal; danmelaksanakan kewenangan lain
berdasarkanperaturan perundang-undangan.
Pasal 61
-
(1)
(2t
(3)
PRESIDENR EP UBL-IK INDONESIA
-4t-Pasal 6 I
Pemeriksaan sslagaimana dimaksud dalam Pasal 6O ayat(2) huruf f
dilakukan secara berka-la dan/atau sewaktu-waktu.
Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lainuntuk dan atas
nama Otoritas Jasa Keuanganmelakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud padaayat (1).
Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggotadewan
komisaris, atau yang setara dengan anggotadireksi dan anggota dewan
komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf c, dewanpengawas
syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal,pegawai liain,
pemegang saham, Pengendali, pihakteraliliasi, dan pihak yang
menerima pengalihan sebagianfungsi dalam penyelenggaraan usaha
untuk kepentinganPerusahaan Perasuransian wajib memberikan
keterangandan/atau data, kesempatan untuk melihat semuapembukuan,
catatan, dokumen, dan sarana fisik yangberkaitan dengan kegiatan
usahanya dan hal lain yangdiperlukan oleh pemeriksa.
(41 Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadianggota
direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan anggota
direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum berbentuk
koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat
(l) huruf c, dewan pengawas syariah, alrtuarisperusahaan, auditor
internal, pegawai lain, pemegangsaham, Pengendali, pihak
terafiliasi, dan pihak yangmenerima pengalihan sebagian fungsi
dalampenyelenggaraan usaha untuk kepenLingan
PerusahaalPerasuransian, wajib memberikan keterangan dan/ataudata,
kesempatan untuk melihat semua pembukuan,catatan, dokumen, dan
sarana fisik yang berkaitandengan kegiatan Usaha Perasuransian yang
diperlukanoleh pemeriksa.
(5) Ketentuan
-
PRESIDENR EPI,]BLIK IND ONES IA
_42_
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata
carapemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sertakriteria
dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 62
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktilkan direksi,dewan
komisaris, atau yang setara dengan direksi dandewan komisaris pada
badan hukum berbentuk koperasiatau usaha bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas
syariah,serta menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambilalih
kepengurusan Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah, dalam
hal:a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah
tersebut telah dikenai sanksi pembatasankegiatan usaha;
b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut memberikan
informasi kepadaOtoritas Jasa Keuangan bahwa menurutpertimbangannya
perusahaan diperkirakan tidakmampu memenuhi kewajibannya atau
akanmenghentikan pelunasan kewajiban yang jatuhtempo;
c. menurut perLimbangan Otoritas Jasa Keuangan,Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransisyariah tersebut diperkirakan tidak
mampumemenuhi kewajiban atau akan menghentikanpelunasan kewajiban
yang jatuh tempo;
d. menurut perLimbangan Otoritas Jasa Keuangan,Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusa-haan reasuransi, atau
perusahaan reasuransisyariah tersebut melakukan kegiatan usaha
yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian atau secarafinansial dinilai tidak sehat;
atau
e. menurut
-
12)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-43-e. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan,
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut dimanfaatkan
untuk memfasilitasidan/atau melakukan kejahatan keuangan.
Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OtoritasJasa
Keuangan mempunyai tugas:a. menyelamatkan kekayaan dan/atau
kumpulan dana
peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah;
b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dariPerusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransisyariah sesuai dengan Undang-Undang ini;
c. menyusun langi
-
$).)-fl64PRESIDEN
R EF L]tsL IK IN D ONES IA
-44-b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan
direksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi
atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf
c, dan/ataudewan pengawas syariah nonaktif w4jib membantuPengelola
Statuter dalam menjalankan fungsikepengurusan.
(4) Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan
dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha
bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
dan/ataudewan pengawas syariah nonaktif dilarangmengundurkan diri
selama fungsi kepengurusarl diambilalih oleh Pengelola
Statuter.
(5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saatmemberhentikan Pengelola
Statuter.
dapat
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas, masatugas,
dan pemberhentian Pengelola Statutersebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat(5) serta hak dan kewajiban direksi, dewan
komisaris,atau yang setara dengan direksi dan dewan komisarispada
badan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf c, dal /atau dewan pengawas
syariah nonaktifsebagaimana dimalsud pada ayat (3) dan ayat (4)
diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 63
Pengelola Statuter dalam melaksanakan tugasnya wajibmematuhi
peraturan perundang-undangan di bidangperasuransian.Pengelola
Statuter wajib mematuhi setiap perintahtertulis dari Otoritas Jasa
Keuangan mengenaipengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha
dariPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah.
(1)
(21
(3) Pengelola
-
(3)
(41
(s)
PRESIDENR EP IJALIK IND ONES IA
_45_
Pengelola Statuter mengambil alih pengendalian danpengelolaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah sejak tanggal
penetapan sebagaiPengelola Statuter.Pengelola Statuter memiliki
seluruh wewenEutg dan fungsidireksi, dewan komisaris, atau yang
setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk
koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud datam Pasal 6 ayat
(1) huruf c, dan/ ataudewan pengawas syariah dari Perusahaan
Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau
perusahaan reasuransi syariah.Selain kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4l',Pengelola Statuter juga memiliki
kewenangan:a. membatalkan atau mengakhiri pe{anjian yang dibuat
oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah dengan pihak ketiga,
yangmenurut Pengelola Statuter dapat merugikankepentingan
perusahaan dan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta; dan
b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruhportofolio
pertanggungan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah,
yangmenurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugianIebih besar
bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta.
Pasal 64
Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugianPerusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusa-haan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariahdan/atau pihak ketiga jika kerugian
tersebut disebabkan olehkecurangan, ketida\iujuran, atau
kesengajaannya untuktidak mematuhi ketentuan peraturan
perundangan-undangandi bidang perasuransian.
Pasal 65
-
(l)
PRESIDENR EPI.,]BL IK IND ONES IA
_46_
Pasal 65
Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi,Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi
syariah oleh PengelolaStatuter berakhir apabila Otoritas Jasa
Keuanganmemutuskan:a. pengendalian dan pengelolaan Perusahaan
Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah olehPengelola Statuter tidak
diperlukan lagi; atau
b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah telah dicabut izin
usahanya.
Pengelola Statuter wqiib mempertanggungjawabkansegala keputusan
dan tindakannya dalam mengenda-likandan mengelola Perusahaan
Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi,
atauperusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 66
(1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60ayat
(21 huruf I diberikan dalam hal Otoritas JasaKeuangan berkesimpulan
bahwa PerusahaanPerasuransian:
(2t
a. menjalankanhati-hati danfinansial;
b. diperkirakanyang tidakkewajibannya;
c. melanggar peraturan perundang-undangan di
bidangperasuransian; dan /atau
d. terlibat kejahatan keuangan.
kegiatan usahanya dengan cara tidaktidak wajar atau tidak sehat
secaraakan mengalami keadaan keuangansehat atau akan gagal
memenuhi
(2) Perintah
-
(2t
(3)
PRESIDENR EPUB L.IK IN DONES IA
-47 -
Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga dapat
diberikan kepada Pengendali dari PerusahaanAsuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah.
Perusahaan Perasuransian dan/atau Pengendali dariPerusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusa.haan reasuransi, atau
perusahaal reasuransisyariah wajib mematuhi perintah tertulis
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).Perintah tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak dapat
dijadikan alasan oleh pihak yangmelakukan perjanjian dengan
Perusahaan Perasuransianuntuk membatalkan atau menolak
pery'anjian,menghindari kewajiban yang ditentukan di
dalampe{anjian, atau melakukan hal apa pun yang dapatmengakibatkan
kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.
Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhakmendapatkan ganti
kerugian dari PerusahaanPerasuransian apabila menderita kerugian
yangdisebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan
kepadaPerusahaan Perasuransian.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakberlaku
apabila pihak yang bersangkutan merupakanpihak teraliliasi atau
pihak yang terkait dengan keadaanyang menyebabkan dikeluarkannya
perintah tertulistersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 67
Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas
JasaKeuangan sebagaimana rl imaksud dalam Pasa.l 59 ayat (1)
danPasal 61 ayat (21 dilarang menggunakan atau
mengungkapkaninformasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak
lain,kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, danwewenangnya
berdasarkan keputusan Otoritas JasaKeuangan atau diwajibkan oleh
undang-undang.
(4)
(s)
(6)
BAB XIV
-
(1)
(2)
(1)
(21
PRESIDENR EPUR I- IK IN DONES IA
_48_
BAB xIVASOSIASI USAHA PERASURANSIAN
Pasal 68
Setiap Perusahaan Perasuralsian wajib menjadi anggotasalah satu
asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuaidengan jenis
usahanya.Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) harus mendapat persetujuan tertuls dariOtoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 69
Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan ataumendelegasikan
wewenang tertentu kepada asosiasiUsaha Perasuransian dalam rangka
pengatura-ndan/atau pengawasan Usaha Perasuransian.Ketentuan lebih
lanjut mengenai penugasan ataupendelegasian wewenang sebagaimana
dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
BAB XVSANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 70
Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksiadministratif
kepada Setiap Orang yang melakukanpelanggaran terhadap ketentuan
dalam Undang-Undang inidan peraturan pelaksanaan nya.
Pasal 71
-
(1)
PRESIDENREPL]BLIK IN D ONES IA
_49_
Pasal 7lSetiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3),Pasal 3 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1),ayat
(21, dan ayat (3), Pasal 7 ayat (l), Pasal 10 ayat (l)dan ayat (2),
Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasaf 13ayat (1), Pasal 14
ayat (l), ayat(21, dan ayat (3), Pasal 15,Pasal 16 ayat (1), Pasa.l
17 ayat (l) dan ayat (2), Pasal 18ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19
ayat (1), ayat (2), dan ayat(3), Pasal 20 ayat (1), ayat (21, ayat
(3), dan ayat (4), Pasal2l ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal
22 ayat (l), ayat(3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1),
Pasal 27 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat
(6), ayat(7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat
(6),Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3),dan
ayat (a), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (21, Pasal 35 ayat(1) dan ayat
(2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat(l) dan ayat (3),
Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (l) danayat (21, Pasal 46 ayat l2l
dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1),Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat
(21, Pasal 68 ayat (1), danPasal 86 dikenai sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)
berupa:a. peringatantertulis;b. pembatasan kegiatan usaha, untuk
sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;c. larangan untuk memasarkan produk
asuransi atau
produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;d. pencabutan
izin usaha;e. pembatalan pemyataan pendaftaran bagi Pialang
Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;f. pembatalan
pernyataan pendaftaran bagi konsultan
alrtuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lainyang
memberikan jasa bagr PerusahaanPerasuransian;
g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atauasosiasi;
h. denda administratif; dan/ atau
(2t
i. larangan . . .
i.D
-
(s)
(41
PRESIDENR EPUBL IK IND ONES IA
-50-i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali,
direksi, dewan komisaris, atau yang setara denganpemegang saham,
Pengendali, direksi, dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk
koperasiatau u saha bersama sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat
(1) huruf c, dewan pengawas syariah,atau menduduki jabatan
eksekutif di bawah direksi,atau yang setara dengan jabatan
eksekutif di bawahdireksi pada badan hukum berbentuk koperasi
atauusaha bersama sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6ayat (1) huruf
c, pada Perusahaan Perasuransian.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisiPerusahaan
Perasuransian membahayakan kepentinganPemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta, Otoritas JasaKeuangan dapat mengenakan sanksi
pencabutan izinusaha tanpa didahului pengenaan sanksi
administratifyang lain.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata carapengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (21,
dan ayat (3), serta besaran dendasanksi administratif seb,gaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 72
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah,
perusahaan reasuralsi, atau perusahaanreasuransi syariah dikenai
sanksi peringatan tertulisatau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas
JasaKeuangan dapat memerintahkan :a. penambahan modal;b.
penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang
setara dengan direksi dan dewan komisaris padabadan hukum
berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat(1) huruf c, dewan pengawas syariah, al
-
(2t
(3)
PRESIDENREPI,]BLIK INDONESIA
-51 -
c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan
dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha
bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
dan/ataudewan pengawas syariah menyerahkan pengendaliandan
pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi
Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariahkepada Pengelola Statuter;
d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah mengalihkan sebagian
atau seluruh portofoliopertanggungan kepada Perusahaan
Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah lain;dan/atau
e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan
reasuransi, atau perusalraan reasuransisyariah melakukan tindakan
yang dinilai dapatmengatasi kesulitan atau tidak melakukan
tindakanyang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.
Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat
mengatasi kesulitan yang dihadapiPerusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransisyariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izinusaha
Perusaluan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah.
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yangberwenang
untuk memblokir sebagian atau seluruhkekayaan Perusahaan Asuransi,
Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaanreasuransi syariah yang sedang dikenai sanksipembatasan
kegiatan usaha karena tidak memenuhiketentuan tingkat solvabilitas
atau dicabut izinusahanya.
(4) Pencabutan
-
(4)
(s)
PRESIDENR EP UBL IK iNDONESIA
-52-Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruhkekayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan setelah memperoleh
persetujuan dari OtoritasJasa Keuangan.Ketentuan lebih lanjut
mengenai prosedur dan tata carapemblokiran sebagaimana dimalsud
pada ayat (3) danpencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XVIKETENTUAN PIDANA
Pasal 73
Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi,usaha
asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau UsahaReasuransi Syariah
tanpa izin usaha sebagaimanadimaksud datam Pasal 8 ayat (1)
dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidanadenda paling banyak Rp200.000.OO0.000,00 (dua ratusmiliar
rupiah).
Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha PialangAsuransi
atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izinusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh)tahun dan pidana denda paling banyakRp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
(3) Setiap
(1)
(2)
-
(1)
PRESIDENR EPUBLIK IND ONES IA
-53-(3) Setiap Orang yang menjalankaa kegiatan Usaha Penilai
Kerugian Asuransi tarpa iarr usaha sebagaimanarlimaksud dalam
Pasal 8 ayat (l) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 74
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan
anggota direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum
berbentuk koperasi atauusaha bersama sbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah,aktuaris
perusahaan, auditor internal, Pengendali, ataupegawai lain dari
Perusahaan Perasuransian yang dengansengaja memberikan laporan,
informasi, data, dan/ ataudokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (l) yang tidak benar,palsu,
dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliarrupiah).Anggota direksi, anggota dewan komisaris,
atau yangsetara dengan anggota direksi dan anggota dewankomisaris
pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas
syariah,aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali,
ataupegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengansensaja
memberikan informasi, dar.a, dan/atau dokumenkepada pihak yang
berkepentingan sebagaimaladimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) dan
Pasal 46 ayat (21yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan
dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danpidana
denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (duapuluh miliar
rupiah).
(2t
Pasal 75
-
PRESIOENR EP UBL IK IN D ONES IA
-54-
Pasal 75
Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikaninformasi atau
memberikan informasi yang tidak benar, palsu,dan / atau menyesatkan
kepada Pemegang Polis, Tertanggung,atau Peserta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
Pasal 76
Setiap Orang yarrg menggelapkan Premi atau Kontribusisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (Iima)tahun dan pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
Pasal 77
Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara
mengalihkan,menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan
kekayaan,atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi
asetatau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi,Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaal reasuransi
syariah sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat (21 tanpa hak
dipidana dengan pidana penjarapaling lama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda palingbanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).
Pasal 78
Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumenPerusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 79
-
PRESIDENREPUBLIK IN OONESIA
-55-
Pasal 79
Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polisbaru
dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah yang
sedang dalam pengenaan sanksi pembatasankegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahundan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00
(limabelas miliar rupiah).
Pasal 8O
Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas
JasaKeuangan, yang menggunakan atau mengungkapkaninformasi apapun
yang bersifat rahasia kepada pihak lain,kecuali dalam rangka
pelaksanaan fungsi, tugas, danwewenangnya berdasarkan keputusan
Otoritas JasaKeuangan atau diwajibkan oleh undang-undang
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana
penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyakRp20. 0OO. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Pasal 81
(1) Dalam hd tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 73,
Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atauPasal 80 dilakukan oleh
korporasi, pidana dijatuhkanterhadap korporasi, Pengendali,
dan/atau pengurus yangbertindak untuk dan atas nama korporasi.
(21 Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindakpidana:a.
dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali
dan/atau pengurus yang berlindak untuk dan atasnama
korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dantujuan
korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelakuatau pemberi
perintah; dan
d. dilakukarr
-
i,DPRESIOEN
R EPUBL IK INDONESIA
-56-
d. dilakukan dengan malsud memberikan manfaat bagikorporasi.
Pasal 82
Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidanadenda
paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratusmiliar rupiah).
BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83
Perusahaan Perasuransian yang telah mendapatkan izinusaha pada
saat diundangkannya Undang-Undang ini,dinyatakan telah mendapat izn
usaha berdasarkanUndang-Undang ini.Perusahaan agen asuransi yang
telah mendapatJ
-
q,DPRESIDEN
R EPUBLIK INOONESIA
-57-
Pasal 85
(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, setiapPihak yang
menjadi pemegang saham pengendali padalebih dari I (satu)
perusahaan asuransi jiwa, I (satu)perusahaan asuransi umum, 1
(satu) perusahaanreasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa
syariah, 1(satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1
(satu)perusahaan reasuransi syariah wajib menyesuaikandengan
ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) pafing lama 3(tiga) tahun sejak
diundangkannya Undang-Undang ini.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyesuaianpemegang saham pengendali sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) dan sanksi bag, Pihak yang tidakmelakukan penyesuaian pemegang
saham pengendalidiatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 86
Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 ayat (1)huruf
c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalamUndang-Undang ini dan
f,eraturan pelaksanaannya palinglama 3 (tiga) tahun sejak
diundangkannya Undang-Undangini.
Pasal 87
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaanreasuransi
memiliki unit syariah dengan nilai DanaTabamt' dan dana investasi
peserta telah mencapaipaling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
total nilaiDana Asuransi, Dana Tabarnt', dan dana investasipeserta
pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh)tahun sejak
diundangkannya Undang-Undang ini,Perusahaan Asuransi atau
perusahaan reasuransitersebut w4Jib melakukan pemisahan unit
syariahtersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atauperusahaan
reasuransi syariah.
(2) Ketentuan
-
(1)
(2t
PRESIOENR EPUBLIK INDONESIA
-58-
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariahdan
sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaanreasuransi yang tidak
melakukan pemisahan unit syariahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 88
Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhiketentuan dalam
Pasal 7 ayat (ll huruf a wajibmenyesuaikan dengan ketentuan
tersebut denganmengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warganegara
Indonesia atau melakukan perubahankepemilikan melalui mekanisme
penawzuan umum (inifialpttblic offenng pding lama 5 (lima) tahun
sejakdiundangkannya Undang-Undang ini.Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyesuaiankepemilikan sglagairnana dimaksud
pada ayat (l) dansanksi bagr Perusahaan Perasuransian yang
tidakmelakukan penyesuaian kepemilikan diatur dalamPeraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 89
Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yangmewajibkan
penutupan asuransi atau asuransi syariah olehseluruh atau kelompok
tertentu dalam masyarakat wajibdisesuaikan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 90
-
PRESIDENR EP UBL IK INDONESIA
-59-
Pasal 90
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (I*mbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992
Nomor 13, Tambahan kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3467)
dicabut dan dinyatakantidak berlaku;
b. ketentuan mengenai permohonan pemyataan pailit olehMenteri
Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(5) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2OO4 tentangKepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor131, Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4443)
dinyatakan tidak berlaku bagi PerusahaanAsuransi dan perusahaan
reasu