UU NOMOR 20 TAHUN 2001

Penjabaran Pasal-Pasal Tertentu UU No. 31 Tahun 1999,

Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001,

Tentang Pemberantasan TPK

1

Tim PKn-Pak

Kementerian Pendidikan NasionalDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian 2010

2

PENGANTAR :Pasal-pasal menyangkut penyuapan dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya sama atau mengambil alih pasal-pasal dalam Bab VIII KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yaitu pasal 209 Pasal 210 KUHP, dan Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan yaitu asal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 dan pasal 435 KUHP.Menurut pasal 1 ayat (1) c Undang-undang no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, dipidana karena tindak pidana korupsi ialah barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.Pasal 1 ayat (1) d ; barang siapa memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.Pasal 1 ayat (1) e, barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pasal penyuapan pada Pasal 5 mengambil alih pasal 209 KUHP, pasal 6 mengambil alih pasal 210 KUHP, pasal 7 mengambil alih pasal 387, 388 KUHP, pasal 8 mengambil alih pasal 415 KUHP, pasal 9 mengambil alih pasal 416 KUHP, pasal 10 mengambil alih pasal 417 KUHP, pasal 11 mengambil alih pasal 418 KUHP,

3

pasal 12 mengambil alih pasal 419, 420, 423, 425, 435, KUHP, pasal 13 sama dengan pasl 1 ayat (1) d UU No. 3 tahun 1971.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur pasal penyuapan pada pasal 5 yang unsur deliknya sama dengan pasal 209 KUHP, pasal 6 unsur deliknya sama dengan pasal 210 KUHP, pasal 7 ayat (1) a dan b, unsur deliknya sama dengan pasal 387 (1) dan (2) KUHP, pasal 7 ayat (1) c dan d unsur deliknya sama dengan pasal 388 ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 8 unsur deliknya sama dengan pasal 415 KUHP, pasal 9 unsur deliknya sama dengan pasal 416 KUHP, pasal 10 unsur deliknya sama dengan 417 KUHP, pasal 11 unsur deliknya sama dengan pasal 418 KUHP, pasal 12 .a dan b unsur deliknya sama dengan pasal 419 ke 1 dan 2 KUHP, pasal 12 c dan d unsur deliknya sama dengan pasal 420 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP, pasal 12 e unsur deliknya sama dengan pasal 423 KUHP, pasal 12 f, g dan h unsur deliknya sama dengan pasal 425 ke 1, 2 dan 3 KUHP, pasal 12 I unsur deliknya sama dengan pasal 435 KUHP, pasal 12 B dan pasal 12C unsur deliknya kurang lebih sama dengan pasal 1 ayat (1) e UU No. 3 tahun 1971.

Undang – undang no. 11 tahun 1980 mengatur tindak pidana suap diluar KUHP dan UU No. 3 Tahun 1971 yang unsur deliknya memperluas unsur delik pasal 209 dan pasal 419 KUHP, dimana subyek deliknya meliputi orang atau pejabat swasta yang berbuat atau meng-alpakan sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dan unsur kesalahan meliputi Opzet dan Culpa

4

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999

Unsur-Unsurnya :

a. Setiap orang

b. Secara melawan hukum

c. Melakukan perbuatan

d. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

e. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

PEMBAHASAN

5

1. Perseorangan, meliputi :

- Pegawai Negeri, (Pasal 1)

a. Pasal 92 KUHP

b. UU No.30 Tahun 1999, jo UU No.20 Tahun 2001

c. UU No.28 Tahun 1999

d. Pasal 1 (2) UU No.31 Tahun 1999

- TNI / POLRI

- Swasta

Pasal 1 (3) UU No.31 Tahun 1999

2. Korporasi, ialah :

Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1)

a. Unsur “Setiap Orang “ meliputi :1. Perseorangan2. Korporasi

6

Permasalahan yang sering timbul :Dalam hal terjadi delik penyertaan (deelneming) harus diperhatikan bentuk deelneming yang terjadi :

Medeplegen- Antara sesama peserta ada kesadaran bekerja sama, dan ada kerjasama secara fisik- Peran dan kualitas antar peserta bisa sama dan bisa tidak sama- Dalam hal “turut serta melakukan” disyaratkan bahwa setiap pelaku

mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki danterbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R. 9 Juni 1925)

- Dalam perkara korupsi harus diperhatikan jabatan/kedudukan para peserta guna menentukan kapan berkas perkara harus displit dan kapan tidak

Doenplegen- Tidak ada kesadaran bekerja sama, dan bisa tidak ada kerja sama

secara fisik- Yang menyuruh melakukan dipertanggung jawabkan, yang melakukan

tidak dipertanggung jawabkan- Berkas perkara dan surat dakwaan satuUitlokking- Ada kesadaran bekerja sama, tapi tidak ada kerja sama secara fisik- Harus menggunakan sarana tersebut secara limitatif pada pasal 55 (1)

ke 2 KUHP- Berkas perkara harus displit, sehingga antar sesama peserta dapat

saling menyaksikanMedeplichtig- Tidak ada kesadaran bekerja sama, tapi bisa ada kerja sama secara fisik- Kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan pada si pelaku telah

terdapat maksud untuk melakukan kejahatan (H.R.6 Maret 1939 no. 897)- Berkas perkara antara pelaku dan pembantu displit

7

b. Unsur “Melawan Hukum”

Melawan Hukum, dapat berarti :- Bertentangan dengan hukum- Bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subyektif seseorang- Tanpa hak atau tidak berwenang

Jadi sifat melawan hukum meliputi :- Melawan hukum dalam arti formil, dan- Melawan hukum dalam arti materiil

Sifat melawan hukum dalam perkara korupsi meliputi melawan hukum, dalam arti formil maupun materiil, dimaksudkan agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” daripada memenuhi ketentuan-ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh UU No. 24 Prp. Tahun 1960. (Penjelasan Umum UU. NO. 3 tahun 1971)

Agar dapat menjangkau beberapa modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berarti dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (Penjelasan Umum UU. No. 31 Tahun 1999)

Bagaimanakah pendirian kita terhadap soal ini ? Kiranya tidaklah mungkin selain daripada mengikuti ajaran materiil. Sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis (Prof. Moeljatno, SH, Azas-azas Hukum Pidana)

8

Melawan Hukum Dalam Arti Formil :Kalau perbuatan telah mencocoki semua unsur delik

Melawan Hukum Dalam Arti Materiil :Kalau perbuatan oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut.a. Melawan Hukum Dalam Arti Materiil Dengan Fungsi Negatif.

1. Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1965 No.42 K/Kr/1965 ; Terdakwa Machroes Effendi “ Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan

suatu ketentuan dalam per Undang-Undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung “

2. Putusan MA RI tanggal 23 Juli 1973, No.43K/Kr/1973, Terdakwa I Gde Sudana.“ Pengadilan Tinggi : Permintaan uang jasa honorarium o;eh seorang dokter hewan dari exportir hewan tidak

merupakan pemerasan dalam jabatan dari Pasal 423 KUHP maupun tindak pidana korupsi, karena dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kedinasannya sehingga menghilangkan unsur sifat melawan hukum “

MARI : Kebiasaan memungut uang honorarium, selain sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga tidak bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1961

b. Melawan Hukum Dalam Arti Materiil Dengan Fungsi Positif.1. Putusan MA RI tanggal 15 Desember 1983, No.275K/Kr/1983 ; Terdakwa R.S.Natalegawa.

a. Penafsiran terhadap sebutan “ melawan hukum “ tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan Direksi yang menurut pengadilan neger i tidak melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang

sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

9

b. Menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara- perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum” karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

2. Putusan MARI No.1974K/Pid/2006 ; Terdakwa Prof.Dr.Rusandi K. Putusan MARI No.103K/Pid/2007 ; Terdakwa Theo F. Toemion

“Mengenyampingkan Putusan M.K. Tanggal 25 Juli 2006, Tentang Perbuatan Melawan Hukum Materiil (menururt Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ; dengan pertimbangan :

1. Berdasarkan doctrine ‘ Sens – Clair “2. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat dengan

pendapat doktrin dan yurisprudensi.

Unsur “ melawan hukum “ tidak menjadikan suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan hanya merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

10

C. Unsur “Melakukan Perbuatan”

Selama ini unsur “melakukan perbuatan” memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap hanya satu unsur saja, sehingga yang dibuktikan hanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tanpa membuktikan apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan atau dikehendaki.

Unsur “melakukan perbuatan” sama maknanya dengan unsur “dengan maksud” pada Pasal 362 KUHP, yang artinya dikehendaki atau sengaja, yang merupakan unsur subyektif pada pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 ini.

Membuktikan unsur “melakukan perbuatan” dengan menggunakan teori kesengajaan, yaitu :- Wilstheorie- Voorstellingtheorie

Bagian inti suatu delik meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif meliputi unsur “ Kesalahan “ yang terdiri dari :- Sengaja / Opzet, dan - Lalai / Culpa

Tidak ada pidana tanpa kesalahan

11

d. Unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2001 :

- Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

- Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

- Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi

Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001)

Dalam hal terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Merupakan beban pembuktian terbalik. (Pasal 38B ayat (2) UU no. 20 tahun 2001.

Unsur memperkaya diri sendiri telah terbukti.

12

e. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Berbeda dengan unsur Pasal 1 ayat (1)a UU No. 3 tahun 1971 yang merupakan delik materiil, maka Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 ini merupakan delik formil. Dengan diubah menjadi delik formil maka pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa karena tindak pidana telah selesai. (Pasal 4 UU ini)

Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara tidak dapat ditafsirkan lain selain yang telah dirumuskan pada penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999, yaitu :

- Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala

hak dan kewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban

pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban

BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.- Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Pengelolaan keuangan BUMN dikelola berdasarkan UU No. 19 tahun 2004, akan tetapi pertanggungjawaban pidana mengacu pada UU no. 31 tahun 1999.

13

1. Dasar pertimbangannya adalah Pasal 4 ayat (1) UU No, 19 Tahun2003 Tentang BUMN, Modal BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penjelasannya…….untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN,……..

2. Fatwa MARI tersebut didasarkan atas permintaan Menteri Keuangan menyangkut tata cara penghapusan piutang negara / daerah ( PP No.14 Tahun 2005)

3. Fatwa MA hanya mengikat sesuai dengan apa yang diminta, jadi hanya berlaku mengenai tata cara penghapusan piutang negara / daerah.

f. Fatwa MARI Tgl. 16 Agustus 2006 No.WKMA/Yud/20/VIII/2006

14

Pasal 2 UU ini pada dasarnya sama dengan Pasal 1 ayat (1)a UU No. 3 tahun 1971; Perbedaan terletak pada subyek delik Pasal 2 diperluas dan Unsur “dapat” merugikan keuangan negara pada Pasal 2 merupakan delik formil sementara pada Pasal 1 ayat (1)a merupakan delik materiil.

Yang menjadi permasalahan apakah dengan berubahnya Pasal 2 menjadi delik formil sehingga adanya kerugian negara tidak harus dibuktikan. Bukankah kata “dapat” pada pasal ini sama dengan kata “berpotensi”, seperti halnya pada Pasal 263 KUHP. (Perlu didiskusikan lebih lanjut)

Tetap harus dibuktikan karena merupakan unsur tersendiri.

15

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

Unsur-Unsurnya :

a. Setiap orang

b. Dengan tujuan

c. Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

d. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

e. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

16

a. Unsur “Setiap Orang”

Pada dasarnya sama dengan unsur “setiap orang” pada Pasal 2 di atas

Yang perlu diperhatikan kalau terjadi delik penyertaan, antara pejabat dan bukan pejabat, antara yang punya kewenangan dan yang tidak punya kewenangan.

Pastikan kapan perkara displit dan kapan tidak dalam hal terjadi delik penyertaan.

17

b. Unsur “Dengan Tujuan”

Unsur ini juga sama dengan unsur “melakukan perbuatan” pada Pasal 2 di atas, sehingga penyidik maupun penuntut umum harus bisa membuktikan adanya unsur sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan.Dengan tujuan dimaksudkan sama dengan “dengan maksud” artinya sengaja.Setiap unsur yang ada sesudah unsur sengaja diliputi oleh unsur sengaja tersebut, artinya unsur menguntungkan diri sendiri, unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur dapat merugikan keuangan negara, semuanya diliputi dengan sengaja dan karenanya harus dibuktikan adanya kesengajaan untuk itu.

18

c. Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur itupun pada dasarnya sama dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 di atas.

Jadi untuk membuktikan unsur ini hendaknya dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2001.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak selalu dalam bentuk uang akan tetapi dapat meliputi pemberian, hadiah, fasilitas, dan kenikmatan lainnya.

19

d. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti sempit atau khusus.Unsur ini merupakan unsur alternatif dari 6 (enam) kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu :1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan

Dalam praktik hampir tidak pernah kita jumpai pilihan salah satu dari enam pilihan unsur yang tepat berdasarkan fakta yang ada, baik dalam berkas perkara hasil penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan bahkan dalam pertimbangan putusan pengadilan sekalipun.Hal ini disebabkan karena sulitnya membedakan antara kewenangan dan kesempatan, demikian juga antara jabatan dan kedudukan.

Putusan MARI Tanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ menyalahgunakan kewenangan “

20

Yang ada Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ menyalahgunakan kewenangan “ mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu.

Doktrin : menurut JEAN REVERO dan JEAN WALIME

Pemyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi diartikan dalam tiga wujud, yaitu :a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

(Dr.H.Parman Soeparman, SH,Tuada Pidana Mahkamah Agung RI)

21

e. Unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”

Unsur ini juga merupakan unsur alternatif dari 2 (dua) pilihan kemungkinan yang bisa terjadi.

Penjelasan mengenai unsur ini sama dengan penjelasan unsur yang sama pada Pasal 2 di atas.

22

Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999Unsur-unsurnya :

a. Setiap Orang

b. Melakukan tindak pidana Pasal 209 KUHP

Pasal 209 ayat (1) ke 1 KUHPUnsur-Unsurnya :

1. Barang Siapa

2. Memberikan hadiah atau janji

3. Kepada Pegawai Negeri

4. Dengan Maksud

5. Untuk menggerakkannya melakukan sesuatu atau meng-alpakan sesuatu

6. Dalam Tugasnya

7. Bertentangan Dengan Kewajibannya

Pasal 209 ayat (2) ke 2Unsur-Unsurnya :

1. Barang Siapa

2. Memberikan hadiah atau janji

3. Kepada Pegawai Negeri

4. Karena Telah Berbuat Sesuatu atau Menga-lpakan sesuatu

5. Dalam Jabatannya

6. Bertentangan Dengan Kewajibannya

23

Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 ayat (1) a

Unsur-Unsurnya :

1. Setiap Orang2. Memberikan atau menjanjikan sesuatu3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara4. Dengan Maksud5. Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya6. Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya

Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 ayat (1) b

Unsur-Unsurnya :

1. Setiap Orang2. Memberikan sesuatu3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban5. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

24

Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 ayat (2)

Unsur-Unsurnya :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

2. Yang Menerima Pemberian atau Janji

3. Dimaksud Dalam Ayat (1) huruf a atau b

25

1. Unsur “Setiap Orang”- Unsur barang siapa pada Pasal 209 KUHP hendaknya dibaca atau diartikan “ Setiap Orang” sebagaimana subyek delik pada Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999.

2. Unsur “Memberi Hadiah atau Janji”- Memberi Hadiah meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai (H.R. 25 April 1916)- Pasal ini dapat juga diberlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima atau ditolak (H.R. 24 Nopember 1890)- Menawarkan sejumlah uang bukan berarti memberi hadiah akan tetapi memberikan suatu janji yang orang akan bersedia memenuhi apabila tawaran itu diterima- Janji dapat berupa pemberitahuan bahwa seorang ketiga akan memberikan pembayaran atau akan mengusahakan sesuatu keuntungan (H.R. 21 Oktober 1918)- Ayat (1) dan (2) dapat diberlakukan jika pemberian itu didasarkan pada janji yang telah diberikan sebelumnya (H.R. 24 Pebruari 1919)

3. Unsur “Kepada Pegawai Negeri”- Pengertian Pegawai Negeri pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) harus diartikan pengertian pegawai negeri pada Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999

4. Unsur “Dengan Maksud”- Unsur dengan maksud sama dengan unsur subyektif pada Pasal 362 KUHP dan unsur “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang artinya sengaja.- Jadi harus dibuktikan bahwa maksud atau tujuan orang itu memberikan hadiah atau janji sengaja agar pegawai negeri itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya, pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Unsur ayat (2). (H.R. 13 Nopember 1893)

26

5. Unsur “Menggerakannya melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu”- Unsur ini merupakan unsur alternatif :- Delik Commissi, atau- Delik Ommissi/Nalaten- Pihak yang memberikan hadiah atau janji bisa merupakan :- Uitlokker = penganjur atau sebagai- Doenpleger / manus domina = menyuruh melakukan- Tidak perlu dipersoalkan apakah maksud / kehendak si pemberi hadiah atau janji tercapai, tetapi sudah cukup dengan pemberiannya bermaksud memperoleh pelayanan

yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. (delik formil)

6. Unsur “Dalam Tugasnya”- Dengan unsur “dalam tugasnya” tidaklah disyaratkan bahwa pegawai negeri tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dari dirinya, akan tetapi semata-mata karena jabatannya memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. (H.R.26 Juni 1916 ; W.9990 ; dan 2 Juni 1909 ; W.8890)- Lagipula pemberian itu tidak perlu dilakukan ketika pegawai negeri tersebut sedang melakukan tugasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. (MARI, 22 Juni 1956, No. 145 K/Kr/1955)

7. Unsur “Pertentangan dengan Kewajibannya”- Maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan atau meng-abaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut.- Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan.

27

Perbedaan Pasal 209 ayat (1) ke 1 dan ke 2 terletak pada unsur ke 5 pada ayat (1) ke 1 dan unsur ke 4 pada ayat (1) ke 2.

Kalau ayat (1) ke 1, pemberian atau janji dilakukan sebelum pegawai negeri melakukan sesuatu, jadi pemberian/janji merupakan sarana untuk menggerakkan.

Sedang ayat (1) ke 2, pemberian diberikan karena pegawai negeri tersebut telah melakukan sesuatu yang diminta/ dikehendaki sebelumnya. (balas jasa)

28

Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001

Unsur dan pengertian unsur pada Pasal 209 ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP pada dasarnya sama dengan unsur Pasal 5 ayat (1) a dan b UU No. 20 Tahun 2001

Perbedaan terletak pada subyek delik pada unsur ke 3 masing-masing pasal tersebut, yaitu pada Pasal 5 ditambahkan “Penyelenggara Negara”

Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara, meliputi:- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

- Menteri

- Gubernur

- Hakim

- Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bandingkan pengertian pegawai negeri pada Pasal 92 KUHP, Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999)

29

Pasal 5 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001

Apa yang dimaksud dengan “sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b”, sangat sulit dimengerti sementara penjelasan ayat ini hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”

Apabila unsur ini maksudnya bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui bahwa pemberian atau janji yang diterima itu dimaksudkan agar supaya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, maka akan tumpang tindih dengan Pasal 12 huruf a atau b

Apabila unsur ini maksudnya bahwa pemberian atau janji yang diterimanya ada hubungan dengan kewajiban dalam jabatannya, maka Pasal ini akan tumpang tindih dengan Pasal 11 Undang-undang ini, yang ancaman pidananya sama dengan Pasal 5 ayat (2)

Ataukah harus diartikan “gratifikasi” pada Pasal 12B undang-undang ini, yang mensyaratkan adanya unsur “berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” yang ancaman pidananya juga berbeda.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) a atau b yang ditunjuk Pasal 5 ayat (2) adalah sama dengan unsur-unsur Pasal 209 KUHP yang merupakan unsur Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999.

Bahwa Pasal 209 KUHP pasangannya adalah Pasal 419 KUHP, sementara unsur-unsur Pasal 419 KUHP sama dengan Pasal 12 huruf a dan b, sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 5 ayat (2) sama dengan Pasal 12 huruf a dan b, yang ancaman pidananya sangat jauh berbeda.Bahwa oleh itu Pasal 5 ayat (2) tidak diterapkan

30

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999

Unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang

2. Melakukan tindak pidana Pasal 418 KUHP

Pasal 418 KUHPUnsur-unsurnya :

1. Pegawai negeri

2. Menerima pemberian atau janji

3. Yang diketahui atau Patut harus diduganya

4. Pemberian atau janji ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya atau menurut anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya

31

Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001

Unsur-unsurnya :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Menerima hadiah atau janji

3. Diketahui atau patut diduga

4. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

32

1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”- Perumusan delik Pasal 418 KUHP yang ditunjuk oleh Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999, pada dasarnya perumusan dan unsur deliknya sama dengan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001. Perbedaannya terletak pada subyek

deliknya.

2. Unsur “Menerima Pemberian atau Janji”- Yang dimaksud dengan “pemberian” tidak harus dalam bentuk uang akan tetapi yang penting mempunyai nilai.- Pemberian atau janji harus diterima, kalau ditolak atau tidak diterima maka yang memberikan yang dapat dipidana menurut Pasal 5 ayat (1) apabila maksudnya supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut

berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya.- Orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut KUHP, tidak dipidana.- Lain halnya menurut Pasal 1 (1) d UU No. 3 Tahun 1971 : Orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya itu.

3. Unsur “Diketahui atau Patut diduga”- Unsur ini merupakan unsur sengaja yang harus dibuktikan.- Tersangka atau terdakwa harus tahu bahwa pemberian atau janji diberikan kepadanya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.- Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi cq menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa

melainkan isteri dan anak-anak terdakwa. (M.A. 19 Nop 1974, No. 77 K/Kr/1973)(Dalam hubugannnya dengan unsur “patut diduga”

33

4. Unsur “hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan/kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, ATAU menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya.”

- Opzet pada unsur alternatif yang pertama ada pada pegawai negeri/penyelenggara negara, sedangkan opzet pada unsur alternatif yang kedua ada pada di pemberi hadiah atau janji.

- Unsur ini tidak dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya. Cukuplah apabila hadiah atau janji diterima karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya.

- Untuk menerapkan Pasal 418 KUHP, masalahnya harus ditinjau dari sudut pegawai negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi hadiah adalah orang yang sederhana, maka dapat dimengerti bahwa di dalam pandangannya penuntut kasasi (seorang komis pada Kantor Pengadilan) adalah seorang pegawai berkuasa. Ditinjau dari sudut penerima hadiah, penuntut kasasi yang karena mengusahakan agar perkara perdata saksi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, telah menerima hadiah dari saksi, telah melanggar Pasal 418 KUHP. (M.A. 12 Sept 1961, No. 127K/Kr/1960.

34

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 hendaknya dibaca sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 a atau b UU No. 20 Tahun 2001

35

Pasal 12 aUnsur-unsurnya :1. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara2. Menerima hadiah/janji3. Padahal diketahui, atau patut diduga4. Hadiah/janji tersebut diberikan untuk menggerakan5. Agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu6. Dalam jabatannya7. Bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 12 b

Unsur-unsurnya :1. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara2. Menerima hadiah3. Padahal diketahui, atau patut diduga4. Hadiah/janji tersebut diberikan sebagai akibat/disebabkan5. Telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu6. Dalam jabatannya7. Bertentangan dengan kewajibannya

36

Perumusan deliknya

sama dengan

Pasal 12 a dan b UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 419 ke 1 dan 2 KUHP

37

Pasal 419 ke 1 KUHPUnsur-unsurnya :1. Pegawai negeri2. Menerima suatu pemberian atau janji3. Yang diketahuinya4. Pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya untuk menggerakan dirinya5. Agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu6. Bertentangan dengan kewajiban7. Dalam jabatannya

Pasal 419 ke 2 KUHP

Unsur-unsurnya :1. Pegawai negeri2. Menerima suatu pemberian3. Yang diketahuinya4. Pemberian itu telah diberikan kepadanya5. Karena telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu6. Bertentangan dengan kewajiban7. Dalam jabatannya

38

Untuk unsur “Yang diketahui” seperti dimaksud pada Pasal 419 ke 1KUHP hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam melakukan tugasnya; tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak. (H.R. 4 Februari 1947, 1947 No. 1970)

Perbedaan Pasal 419 ke 1 dan ke 2 KUHP, demikian juga pada Pasal 12 a dan b UU No. 20 Tahun 2001, terletak pada :

- Pasal 419 ke 1, juga Pasal 12 aPemberian atau janji diberikan sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau mengabaikan sesuatu

- Pasal 419 ke 2, juga Pasal 12 bPemberian diberikan setelah / sebagai akibat pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau mengabaikan sesuatu

- Perbedaan lainnya antara Pasal 419 KUHP dengan pasal 12 a,b, terletak pada unsur subyektifnya ; Pada Pasal 419 ke-1 maupun

ke-2 KUHP unsur subyektifnya hanya “Sengaja”.Pegawai Negeri harus tahu bahwa hadiah atau janji diberikan untuk menyelesaikan dirinya, sementara pada Pasal 12.a,b,

Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara selain unsur sengaja dapat juga unsur “Culpa” yaitu patut menduga bahwa hadiah diberikan untuk menggerakkan dirinya

Seperti halnya dalam uitlokking, maka berkas perkara antara yang menyuap dan yang menerima suap harus dipisah dan dituntut sendiri-sendiri; antara mereka dapat saling saksi menyaksikan.

39

Pasangan Pasal PenyuapanPasangan Pasal Penyuapan

KUHPKUHP UU No. 31 Tahun 1999UU No. 31 Tahun 1999 UU No.20 Tahun 2001 UU No.20 Tahun 2001

Pasal 418 - 0 Pasal 11,Jo Pasal 418 - Pasal 13 Pasal 418 - 0 Pasal 11,Jo Pasal 418 - Pasal 13 Pasal 11 - 0 - (Pasal 13) Pasal 11 - 0 - (Pasal 13) Pasal 419 - Pasal 209 Pasal 12,Jo Pasal 419 - Pasal 5,Jo Pasal 209 Pasal 12.a,b - Pasal 5(1) a,bPasal 419 - Pasal 209 Pasal 12,Jo Pasal 419 - Pasal 5,Jo Pasal 209 Pasal 12.a,b - Pasal 5(1) a,b Pasal 420 - Pasal 210 Pasal 12,Jo Pasal 420 - Pasal 6, Jo Pasal 210 Pasal 12.c,d - Pasal 6(1) a,bPasal 420 - Pasal 210 Pasal 12,Jo Pasal 420 - Pasal 6, Jo Pasal 210 Pasal 12.c,d - Pasal 6(1) a,b

Catatan :Catatan :

1. Pasal 418 KUHP tidak ada pasangannya1. Pasal 418 KUHP tidak ada pasangannya Jadi orang yang memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tidakJadi orang yang memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tidak dipidana sekalipun hadiah atau janji tersebut diberikan dalam hubungannya dipidana sekalipun hadiah atau janji tersebut diberikan dalam hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan karena jabatannyadengan kekuasaan atau kewenangan karena jabatannya

2. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 orang yang memberi hadiah atau janji kepada2. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tersebut pada Pasal 11 Jo Pasal 418 KUHP, diancam pidanaPegawai Negeri tersebut pada Pasal 11 Jo Pasal 418 KUHP, diancam pidana menurut Pasal 13 UU No. 31Tahun 1999menurut Pasal 13 UU No. 31Tahun 1999

3. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada 3. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara tersebut pada Pasal 11, tidak adaPegawai Negeri / Penyelenggara Negara tersebut pada Pasal 11, tidak ada Pasal / ketentuan hukumnya, namun diterapkan / dikenakan Pasal 13 UU Pasal / ketentuan hukumnya, namun diterapkan / dikenakan Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999No.31 Tahun 1999

4. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, orang yang memberi hadiah atau janji 4. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tersebut pada Pasal 12, jo Pasal 419 KUHP, diancamkepada Pegawai Negeri tersebut pada Pasal 12, jo Pasal 419 KUHP, diancam pidana menurut Pasal 5, jo Pasal 209 KUHPpidana menurut Pasal 5, jo Pasal 209 KUHP

5. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, orang yang memberi hadiah atau janji kepada5. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Hakim, Pengacara / Penasihat Hukum (juga Jaksa) menurut Pasal 12, jo PasalHakim, Pengacara / Penasihat Hukum (juga Jaksa) menurut Pasal 12, jo Pasal 420 KUHP, diancam pidana menurut Pasal 6, jo Pasal 210 KUHP420 KUHP, diancam pidana menurut Pasal 6, jo Pasal 210 KUHP

6. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada6. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara menurut Pasal 12. a,b, diancam Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara menurut Pasal 12. a,b, diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) a,bpidana menurut Pasal 5 ayat (1) a,b

7. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada7. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Hakim dan Pengacara / Penasihat Hukum (tidak termasuk Jaksa) menurutHakim dan Pengacara / Penasihat Hukum (tidak termasuk Jaksa) menurut Pasal 12.c,d, diancam dan dikenakan pidana menurut Pasal 6 ayat (1) a,bPasal 12.c,d, diancam dan dikenakan pidana menurut Pasal 6 ayat (1) a,b

8. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun8. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun

2001 harus dianggap 2001 harus dianggap tidak adatidak ada atau tidak diterapkan karena bagian inti atau tidak diterapkan karena bagian inti deliknya sama dengan bagian inti delik Pasal 12. a,b dan Pasal 12. c,d deliknya sama dengan bagian inti delik Pasal 12. a,b dan Pasal 12. c,d sementara ancaman pidananya jauh berbeda.sementara ancaman pidananya jauh berbeda. Lagipula menurut UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 ketentuanLagipula menurut UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tidak dikenal Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tidak dikenal

40

PASAL 13 UU No.31 Tahun 1999

Unsur – unsurnya :

a. Setiap Orangb. Memberi hadiah atau Janjic. Kepada Pegawai Negerid. Dengan mengingat Kekuasaan atau Wewenang

yang melekat pada jabatannya / kedudukannyaATAU pemberi hadiah atau janji dianggapmelekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

CATATAN :1. Unsur delik Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 418 KUHP dan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya sama dengan

unsur delik Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, Kecuali :a. Pada Pasal 11 yang diancam pidana adalah Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji ; sedangkan pada Pasal 13 yang diancam pidana adalah setiap orang yang memberi hadiah / janji.b. Pada Pasal 11 unsur subyektifnya meliputi sengaja maupun “CULPA”, sedangkan pada Pasal 13 unsur sebyektifnya “harus sengaja”

2. Unsur hadiah, janji dan Pegawai Negeri pada Pasal ini sama dengan unsur hadiah, janji dan Pegawai Negeri pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001

3. Pemberi menyadari atau beranggapan bahwa hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan / kedudukan Pegawai Negeri tersebut

41

K E S I M P U L A N

Terlepas dari Putusan MK tentang perbuatan melawan hukum, menurut MA perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi positif tetap berlaku sebagai unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 diperluas sehingga mencakup pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Tata Usaha Negara

Terlepas dari fatwa Mahkamah Agung Tanggal 16 Agustus 2006 Keuangan Negara pada BUMN yang telah dipisahkan dari APBN tetap merupakan keuangan negara menurut pengertian Tindak Pidana Korupsi

Perumusan unsur atau bagian inti delik pasal-pasal suap dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi antara Undang-Undang no.3 tahun 1971, Undang-undang no. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 pada dasarnya sama antara satu dengan yang lain yang diangkat dari pasal-pasal yang ada pada Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, Bab XXV tentang Perbuatan Curang dan Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan Buku II KUHP.

Mamahami dan mengartikan unsur-unsur pasal suap dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seyogyanya dikembalikan kepada maksud dan pengertian unsur pasal-pasal dalam KUHP, kecuali apabila Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian lain.

Dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) a atau b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jo pasal 209 KUHP hendaknya diterapkan pasal 12 huruf a atau b UU no. 20 tahun 2001 dan bukannya pasal 5 ayat (2) UU no. 20 tahun 2001  Demikian juga apabila Hakim atau Penasihat Hukum / Advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a atau b seyogyanya dikenakan pasal 12 huruf c atau d dan bukan pasal 6 ayat (2) UU no. 20 Tahun 2001.    

TERIMA KASIHUNTUK TIDAK TIDUR PADA

SAAT MATERI INI SAYA SAMPAIAKAN

BOGOR 24 JUNI 2010

42