Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kab. Barito Selatan 3.1. Pemahaman Terhadap Latar Belakang. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia di samping pangan dan sandang. Selain berfungsi sebagai hunian, rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga yang mendukung penghidupan dari pemiliknya. Rumah juga mempunyai fungsi sebagai wahana pendidikan dan pembinaan keluarga, serta merupakan wahana pembentukan watak dan kepribadian generasi muda melalui pewarisan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai awal mewujudkan ketahanan keluarga, yang menjadi prasayarat menciptakan ketahanan nasional, dalam rangka tetap menjaga keutuhan dan tegaknya NKRI. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan social budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
3.1. Pemahaman Terhadap Latar Belakang.
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia di samping pangan dan sandang.
Selain berfungsi sebagai hunian, rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan
keluarga yang mendukung penghidupan dari pemiliknya. Rumah juga mempunyai
fungsi sebagai wahana pendidikan dan pembinaan keluarga, serta merupakan
wahana pembentukan watak dan kepribadian generasi muda melalui pewarisan
nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai awal mewujudkan ketahanan keluarga, yang
menjadi prasayarat menciptakan ketahanan nasional, dalam rangka tetap
menjaga keutuhan dan tegaknya NKRI.
Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah
Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki
oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan
bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara
juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan
perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan
kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam
wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan social budaya yang mampu menjamin
kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi
daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan
pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan
perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau
perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan,
dan/atau swadaya masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan
dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu.
Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyediaan perumahan sederhana
yang perlu mendapat perhatian baik pemerintah, swasta, stakeholder dan
masyarakat. Permasalahan tersebut akan menyebabkan rendahnya penyediaan
pembangunan rumah sederhana di perkotaan yang sangat diharapkan oleh
masyarakat khususnya bagi MBR. Perlu diketahui disini bahwa pada pembangunan
sebuah unit rumah sederhana diperlukan komponen-komponen biaya dengan
struktur sebagai berikut (DPP-REI. 2005) :
Tabel 1. Komponen Biaya Pembangunan Rumah
No. Komponen Biaya Besar Biaya (%)
1. Tanah 20
2. Pematangan Tanah 5
3. infrastruktur 17
4. Bangunan 43
5. Overhead 5
6. Perijinan (izin pemanfaatan ruang, izin lokasi,
sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan). 10
Terkait dengan permasalahan-permasaiahan tersebut diatas, maka studi
Kelayakan adalah tahapan kegiatan dalam rangka memperoleh informasi secara
rinci seluruh aspek yang berkaitan dengan tujuan mencari/menemukan rekomendasi
atau menilai pelaksanaan rekomendasi yang sudah ditetapkan dalam kegiatan
perencanaan di bidang sektor perumahan di Kabupaten Barito Selatan.
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
3.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN :
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi peningkatan
kapasitas pemerintah daerah melalui penyusunan studi kelayakan (feasibility study)
pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Barito Selatan.
Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk
menyiapkan studi kelayakan pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Barito Selatan yang dapat dimanfaatkan sebagai
pedoman bagi stakeholder yang terlibat dalam usaha pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Barito Selatan.
3.1.2. KELUARAN:
Keluaran dari kegiatan ini bermanfaat sebagai fasilitasi pelaksanaan pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama untuk investor yang akan
menanamkan modalnya dalam rangka investasi pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini sekaligus dapat
mendorong pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten
Barito Selatan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman secara lebih terencana dan tertata serta telah
mempertimbangkan cakupan dari aspek-aspek terkait.
3.1.3. SASARAN:
a. Terciptatanya lingkungan permukiman yang layak sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
b. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau oleh kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah.
c. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pada kawasan
yang diremajakan
d. Terciptanya tatanan lingkungan permukiman dan perumahan yang tertib,
teratur dan aman serta serasi dengan lingkungan
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
3.1.4. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699).
4. Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman.
7. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
8. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
10. Keputusan Presiden No.63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijakan dan
Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis
Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
dan Bekas Sungai.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.29/PRT/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
13. Peraturan Mentari Pekerjaan UmumNo.30/PRT/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan
Lingkungan.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang pedoman
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Permukiman.
16. SNI No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan.
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
3.1.5. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan pada pekerjaan ini yaitu pada kawasan-kawasan prioritas
penanganan di Kabupaten Barito Selatan yang antara lain;
1. Kawasan Kumuh
2. Kawasan Rawan Bencana
3. Kawasan Perumahan Dan Permukiman Baru
3.1.6. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Lingkup Penyusunan Feasibility Study dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh Konsultan meliputi: teknis dan non teknis tentang lahan; sosial ekonomi
masyarakat di kawasan studi, dan rencana pengembangan (Development Plan).
Ruang lingkup pekerjaan secara rinci adalah sebagai berikut :
a. Lahan
Kepastian secara hukum fungsi, status dan kepemilikan serta luas lahan serta
kondisi lahan di sekitarnya
b. Prasarana, Sarana dan utilitas
Kebutuhan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung
keberadaan lokasi serta keterkaitannya dengan sistem pelayanan kawasan kota
yang sudah ada
c. Ilustrasi Site Plan dan Massa angunan Pembuatan ilustrasi site plan dan massa
bangunan untuk dijadikan acuan pada proses pengembangan desain
selanjutnya.
d. Kelayakan Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Biaya pembangunan dan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan
jangka panjang.
e. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Identifikasi dan analisa data sosial ekonomi kemasyarakatan di lokasi dan
kawasan sekitarnya dalam kaitannya dengan penetapan kelompok sasaran
serta potensi dan kemampuan ekonomi yang dimiliki
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
3.2. Pemahaman Terhadap Kerangka Acuan Kerja
Dengan mempelajari dan memahami persoalan ruang dan lingkup pekerjaan,
ketelitian yang diminta serta produk akhir yang diharapkan, maka konsultan akan
dapat memperoleh titik referensi sebagai pedoman guna membuat analisa teknis
dalam usulan teknis yang utuh dan memadai.
Personil yang diperlukan akan dipersiapkan dan memenuhi kualifikasi yang telah
disyaratkan serta kerjasama antara personil yang baik dan lancar.
Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan pentahapan pekerjaan sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Kerangka Acuan Kerja, mulai dari tahap persiapan, tahap
survey pengumpulan data dan Analisis, sampai dengan tahap penyusunan Zona
Pesebaran Menara Telekomunikasi .
Membuat dan memberikan kesimpulan secara obyektif berdasarkan teori yang ada
terhadap data-data observasi lapangan serta analisa yang cermat terhadap
permasalahan yang terjadi.
Untuk menjamin kuantitas dan kualitas produk yang diharapkan maka diupayakan
rencana operasi dan sistem pengendalian kualitas yang memadai.
Dalam menghadapi terjadinya permasalahan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan
tetap menjadi pedoman dan setiap pembahasan yang mungkin terjadi pada sub
kegiatan pekerjaan, keputusan berada di pihak Pemberi Tugas.
Secara umum, apa yang telah diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat
dimengerti dan dipahami oleh pihak konsultan dan telah menggambarkan secara
rinci mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Namun demikian, ada beberapa
hal dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut yang perlu ditanggapi oleh Konsultan
atau masih memerlukan penjelasan, diantaranya adalah untuk mendapatkan
manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik, diperlukan suatu pengorganisasian
yang mantap dan terarah. Oleh karena itu konsultan telah membuat struktur
organisasi dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan arahan dari kerangka acuan
kerja, sehingga masing-masing personil yang terlibat dapat bekerja dengan baik serta
memahami tugas dan tanggung jawabnya.
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
Secara umum, apa yang telah diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat
dimengerti dan dipahami oleh pihak konsultan dan telah menggambarkan secara
rinci mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Namun demikian, ada beberapa
hal dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut yang perlu ditanggapi oleh Konsultan
atau masih memerlukan penjelasan, diantaranya adalah untuk mendapatkan
manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik, diperlukan suatu pengorganisasian
yang mantap dan terarah. Oleh karena itu konsultan telah membuat struktur
organisasi dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan arahan dari kerangka acuan
kerja, sehingga masing-masing personil yang terlibat dapat bekerja dengan baik serta
memahami tugas dan tanggung jawabnya.
4.1. Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Setelah membaca dan mempelajari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diberikan,
maka konsultan berpendapat bahwa secara umum dapat memahami KAK tersebut.
Di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah dikemukakan latar belakang
dilaksanakan pekerjaan, kemudian dijelaskan pula maksud, tujuan dan sasaran
kegiatan berikut ruang lingkupnya. Secara umum isi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK)
sudah dapat memberikan gambaran tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan
dan dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melaksanakan Pekerjaan
Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman di
Kabupaten Barito Selatan.
Dalam latar belakang disebutkan, bahwa kegiatan penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan mengacu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang
mana penetapan lokasi pembangunan lingkungan hunian baru melalui hasil study
kelayakan, dengan berpedoman terhadap: a). Rencana pembangunan perkotaan
dan perdesaan ; b). rencana penyediaan tanah; dan analisis mengenai dampak
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
lalulintas dan lingkungan. Sehingga hasil dari study kelayakan ini akan dijadikan dasar
dalam usaha pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
Untuk itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi penimgkatankapasitas
pemerintah daerah melalui penyusunan study kelayakan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman, dengan tujuan menyiapkan study kelayakan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dijadikan
pedoman bagi stakeholder yang terlibat dalam usaha pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito selatan.
Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai fasilitasi pelaksanaan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman terutama untuk investor yang akan
menanamkan modalnya dalam rangka investasi pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman.
Sebagai sasaran dalam kegiatan ini adalah :
Terciptanya lingkungan permukiman yang layak sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan pemda
Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau oleh kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat khususnya pada kawasan yang
diremajakan
Terciptanya tatanan lingkungan permukiman dan perumahan yang tertib, teratur
dan aman serta serasi dengan lingkungan.
Tentang pentahapan kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada KAK,
maka pada prinsipnya konsultan hanya menterjemahkan dalam bentuk yang lebih
terarah, yaitu :
1. Tahap Persiapan.
Pekerjaan persiapan meliputi koordinasi awal tim konsultan, penjabaran tugas
dan tanggung jawab konsultan, membuat program kerja, serta membuat format
laporan.
2. Tahap Pelaksanaan Survey dan Pengumpulan Data.
Tahap ini merupakan pelaksanaan survey dan pengumpulan data, yang mana
konsultan secara aktif ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
dengan melakukan kajian analisa kuantitatif dan kualitatif, yang dikumpulkan
dari :
a. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan
pengisian kuesioner dengan melakukan pendekatan ke masing-masing
desa/kelurahan.
b. Data sekunder diperoleh melalui instansi terkait, laporan hasil studi yang
dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun perguruan
tinggi.
3. Tahap Kompilasi dan Analisis Data.
Tahap kompilasi data merupakan kegiatan mengkompilasi dan menganalisis
data. Data yang didapatkan melalui sumber primer maupun sekunder akan
dianalisis sesuai dengan jenis data.
4. Tahap Penyusunan dan Perumusan laporan
Pekerjaan penyusunan dan perumusan laporan serta rekomendasi meliputi
penyusunan strategi pengembangan dan usulan program, terkait dengan hasil
Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Barito Selatan. Penyusunan laporan meliputi :
1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan disusun minimal mencakup :
Latar Belakang
Tujuan dan sasaran
Ruang lingkup pekerjaan
Jadwal pekerjaan dan mobilisasi personil, dan
Metodologi pekerjaan
Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar dan diserahkan 1
(satu) bulan setelah SPK.
2. Laporan Antara
Laporan Antara disusun menimal mencakup :
Pendahuluan
Dokumen Teknis Study Kelayakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Di Kab. Barito Selatan
Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Profil Perumahan dan kawasan permukiman
Analisis Tenis dan Pasar
Laporan Antara dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan dan diserahkan 3
(tiga) bulan setelah SPK.
3. Laporan Draft Final
Laporan Draft Final disusun menimal mencakup :
Pendahuluan
Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman
Analisis Teknis, Pasar, Pembiayaan, Kelembagaan dan Pengelolaan
Laporan Draft Final dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan dan diserahkan 5
(lima) bulan setelah SPK.
4. Laporan Akhir/Final mencakup:
Pendahuluan
Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman
Analisis Teknis, Pasar, Pembiayaan, Kelembagaan dan Pengelolaan
Kesimpulan dan Rekomendasi
Laporan Akhir/Final dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan dan diserahkan 6