Usaha Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Untuk Melepaskan Diri Dari NKRI

1

BAB I

PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Tanpa terasa50 tahun sudah Papua menjadi bagian dari

Indonesia Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang

bergabung kedalam Negara Kesatuan Replublik Indonesia (NKRI)

melalui perjanjian internasional yaitu perjanjian New York pada

15 Agustus 1962 Hingga kini di wilayah tersebut masih sering

terjadi Konflik baik konflik vertikal antara sebagian rakyat

papuadengan pemerintah Indonesia maupun konflik horizontal

antarsesama masyarakat di tanah Papua yang terkait persolana

politik ekonomi atupun social budaya

Papua adalah sebuah wilayah yang kompleks Wilayah ini kaya

akan sumber daya alam dan budaya tetapi sebagian besar penduduk

asli Papua masih amat miskin bahkan ada sebagian kecil

masyarakatnya yang hidup seakan masih berada di zaman batu muda

(neo-lithcum) Dari sisi topografi wilayah Papua terdiri atau

wilayah pantai lembah gunung dan pulau-pulau besar dan kecil

2

Papua adalah wilayah Indonesia yang paling banyak kelompok

etniknya sekitar 250-an etnik dihitung dari jumlah bahasa yang

mereka gunakan Ini yang menjadikan Indonesia adalah negara nomer

dua yang memiliki bahasa yang paling banyak setelah Papua Nugini

yang memiliki 700an bahasa atau kelompok etnik

Tulisan ini saya beri judul ldquo Peran Majelis Rakyat Papua

Dalam Pemilihan Gubernur Papua Baratrdquo setalah Orde Baru

Berakhir muncul desakan-desakan dari penduduk asli Papua dan

dunia Internasional yang menuntut Papua untuk merdeka Konflik

tanah papua yang telah berlangsung selama lima dekade Untuk

meredam tuntutan kemerdekaan penuh dari rakyat Papua pemerintah

yang itu dipimpin oleh BJ Habibie merumuskan sebuah rancangan

otonomi khusus yang isinya desentralisasi yaitu UU No22 Tahun

1999 tentang pemerintah daerah Solusi yang di tawarkan UU

tersebut adalah desentralisasi yaitu kontrol adminitrasi dan

pengelolaan sumber daya lokal dijalankan oleh pemerintahan

tingkat kabupaten KabupatenKota1

1 Rodd McGibbon Aceh and Papua Is Special Autonomy The Solution 2004) hlm9

3

Namun UU No22 tersebut tidaklah cukup dala meredam

tuntuntan dari rakyat Papua Untuk Merdeka akhirnya pemerintah

BJ Habibie menelurkan UU No45 Tahun 1999 tentang pembentukan

provinsi Irian Jaya Tengah Provinsi Irian Jaya Barat kabupaten

Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan Kota

Sorongdengan SK Presiden Habibie juga menetapkan dua gubernur

bagi Provinsi Irian Barat dan Irian Tengah yakni Abraham Atururi

dan Herman Monim yang sebelumnya menjabat sebagai wakil-wakil

gubernur Irian Jaya

Kedua Gubernur tersebut dilantik secara diam-diam di Jakarta

pada 11 oktober 1999 Kedua kebijakan tersebut diambiloleh

pemerintahan habibi untuk maksud mendekatkan masyarkat Papua

dengan Pemerintah Sebaliknya orang-orang Papua yang kritis

justru menilai bahwa kebijakan ini di ambil dengan maksud untuk

memecah belah dan menguasi papua seperti yang biasa dilakui

selama ini oleh pemerintah Penolakan diwujudkan dengan berbagai

aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Papua pucak dari aksi

unjuk rasa tersebut adalah di dudukinya kantir gubernur Papua

pada 19 Oktober 1999 Pada hari yang sama DPRD Tingkat I Iriian

Jaya juga mengadakan sidang istimewa untuk membahas pemekaran

4

Irian Jaya dan pelantikan dua Gubernur DPRD Irian Barat Juga

Menuntut untuk mencabut UU NO 45 Tahun 1999 tentang pemekaran

Irian Jaya Tuntutan Itu dikarenakan semua Elemen masyarakt Papua

memiliki pandangan yang sama tentang pemekaran yaitu pemekaran

adalah upaya oemerintah untuk memecah belah Papua

Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI hasil pemilu 1999

segera merumuskan kebijakan baru tentang Papua MPR RI mensahkab

Tap MPR RI Nomor IV tentang Garis-Garis Besar Halauan Negara

(GBHN) 1999-2004 yang menetapkan bahwa ldquo Intregrasi bangsa di

dalam wadah Negara kesatuan Replubik Indonesia dengan tetap

menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan social budaya

masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah Otonomi Khusus

yang diatur Undang-undang Menurut SP Morin anggota DPR wakil

dari provinsi Papua ide otonomi khusus tersebut dibicarakan

untuk ditetapkan hanya di Provinsi Aceh Lalu setelah perdebatan

panjangyang melibatkan Politisi-politis Papua termasuk JP

salossa Ruben Gobay dan Tony Rahail Otonomi Khusus akhirnya

diberlakukan juga di Papua

5

Setelah proses panjang yang penuh dinamika dan setelah

pergantian Presiden dari BJ Habibie kepada Abdurahman Wahid

Akhirnya UU Otonomi khusus lahir namun karena Abdurahman Wahid

di makzulkan oleh MPR akhirnya UU Otsus yaitu UU No 21 tahun 2001

di sahkan oleh Presiden Megawati yang menggantikan Abdurahman

Wahid Akibat dari UU itu Provinsi Irian Barat di Ganti menjadi

Provinsi PapuaUU Otsus juga mengatur tentang pengelolaan dana

yang desantralisasi diberlakukannya Peradilan Adat dan memiliki

sistem Parlemen Bikameral di Provinsi Meskipun sudah ada UU

Otsus namun untuk menunjang pelaksaan UU Otsus masih di

perlukannya peraturan tambahan termasuk peraturan perundangan

Keputusan Presiden Peraturan Pemerintah Peraturan daerah Khusus

(Perdasus) peraturan Daerah Provinsi (perdasi) dan peraturan

pemerintahan daerah kabupatenkota untuk mengimplementasikanya

Salah satu kewajiban Otsus adalah dibentuknya sistem

bikameral parlemen di Provinsi selain perdasus tentang dana

Otsus perdasus yang harus diutamakan adalah tentang MRP

( Majelis Rakyat Papua) tetapi PP dan Perdasus MRP tidak kunjung

dibuat Pemebentukan MRP mundur hingga 4 tahun dan baru terbentuk

pada tahun 2005 Keterlambatan pembentukan MRP adalah disebabkan

6

Karena Pemerintah Menaruh Kecurigaan bahwa MRP akan menjadi

Lembaga Superbody yang ada di Papua

Tertundanya Pembentukan MRP hingga empat tahun berdampak

lahirnya kebijakan yang bertetangan denag UU Otsus Salah satunya

adalah intruksi presiden (Inpres) No 1 tahun 2003 yang merupakan

tindak lanjut dari UU No 45 tahun 1999 tentang pemekaran Irian

Jaya 23

Secara substansial UU No 45 tahun 1999 telah ditolak oleh

DPRD dan juga masyarakat Papua Secara prosedur Hukum lahirnya

inpres I2003 juga dinilai bertentangan dengan UU Otsus didalam

UU 212001 disebutkan bahwa pemekaran daerah Papua harus atas

persetujuan MRP dan DPRP sementara itu saat inpres diterbitkan

MRP belum terbentuk

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah sebuah lembaga di provinsi

Papua yang beranggotakan penduduk asli Papua MRP adalah Lemabaga

yang dihasilkan melalui produk Politik yang dibuat khusus bagi

Papua yaitu UU No 21 Otsus 2001 tentang otonomi Khusus Papua

2 httpwwwmhukumonlinecom

3Murdian S Widjojo ldquo Membaca Kekerasan di Timikardquo dalam httpwwwunisosdemorg di unduh pada 1 November 2013

7

pada Bab V UU Otsus dijelaskan bahwa bentuk dan susunan

Pemerintahan provinsi Papua terdiri dari tiga Komponen yaoutu

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRPDPRD) pemerintah Daerah

(Gubernur beserta jajarannya) dan MRP4

MRP dalam tugas dan wewenangnya adalah sebagai lembaga yang

diisi oleh penduduk asli Papua adalah memberi pertimbangan

saran dan persetujuan terkait rancangan Perdasus menjadi pihak

ketiga atas kerjasama yang di lakukan pemerintah dengan penduduk

asli tanah Papua menjadi penyalur aspirasi penduduk asli Papua

melindungi budaya asli Papua dan memberikan pertimbangan dan

persetujuan terkait keaslian bakal calon Gubernur Papua dan Moral

secara Pribadi

Terkait wewenang untuk menimbang dan menyetujui bakal calon

gubernur MRP yang tujuan adalah menjadi instrumen dan jembatan

bagi penduduk asli Papua dalam menyampaikan aspirasinya malah

menjadi intrumen bagi para elit Politik di Papua Hal ini dapat

dilihat ketika dualisme MRP terjadi yaitu MRP dan MRPB ( Majelis

Papua Barat)

4 Wikipedia Majelis Rakyat Papua dalam httpwwwwikipediaorg diakses tanggal 1 November 2013

8

Dualisme ini terjadi akibat dari kepentingan para elit

politik Papua untuk maju dalam pemilihan Gubernur Papua Barat

pada 12 April 2011 Mendagri Garmawan Fauzi melantik 73 anggota

MRP namun pada 15 Juni 2011 tanpa diduga-duga Gubernur Papua

Barat Abraham O Atuturi melantik sejumlah utusan MRP dari Papua

Barat menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akibat

dualisme MRP ini menjadi polemik bagi Penduduk Papua Karena UU

Otsus hanya mengamanatkan satu MRP untuk semua Provinsi

Dualisme MRP ini banyak pengamat yang menilai terjadi

karena kepentingan Pemilukada Papua Barat Karena kewenangan MRP

dalam menentukan Bakal calon Gubernur maka banyak yang menduga

bahwa kelahiran MRPB adalah ulah dari salah satu elit politik

Papua yang akan maju dalam Pemilukada Papua Barat

Dualisme MRP membuat kekacauan posisi jabatan pimpinan

antara MRP di Papua dan MRP di Papua Barat Sebagai contoh Ibu

Dorkas yang menjabat sebagai ketua MRP ia juga menjabat sebagai

wakil ketua MRP di Papua Barat Sejak awal terbentuknya MRPB

sudah banyak pengamat yang menilai bahwa Aroma Persaingan Politik

9

di Papua sangat panas Papua yang sebelum di berlakukannya UU

Otsus dijuluki Hotland atau Tanah Panas saat ini nampaknya UU

Otsus tidak bisa menghilangkan stigma Papua sebagai tanah yang

panas padahal kehadiran UU Otsus diharapkan menjadi pendingin

atas konflik yang terjadi di Papua

Dualisme MRP ini menjadi salah satu bukti penyebab Gagalnya

Otsus dalam mencapai tujuan untuk memajukan provinsi Papua Otsus

yang diharapkan menjadi instrument untuk rakyat Papua malah

menjadi instrumen bagi elit politik di Papua Pemilukada di

Papua pun menjadi salah penyebab Konflik di tanah Papua padalah

ide Desentralisasi adalah untuk meredam konflik antar Papua dan

Jakarta salah satu hal disebakan dari Desantralisasi adalah

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dari tingkat Provinsi

hingga tingkat KabupatenKota

Saat ini banyak pengamat yang menilai bahwa Pemilukada

sering menjadi peneyebab konflik di Papua Konflik berdarah

sering terjadi akibat Pemilukada Para Elit politik Papua sering

memangfaatkan rendahnya pendidikan dari sebagian rakyat Papua

untuk menjadi massa yang berbuat anarkis untuk mencapai tujuan

10

para elit Politik Bahkan untuk penetapan bakal calon saja sering

terjadi kerusuhan yang menyebabkan puluhan rakyat tidak berdosa

meninggal

Terjadinya dualisme MRP adalah salah satu kegagalan Otsus

dualisme yang sangat bermuatan politik lahir karena kurangnya

ketegasan pemerintah pusat terhadap para elit Papua dualisme MRP

adalah terkait konspirasi politik pemilihan Gubernur dan Wagub

di Papua Barat MRP pernah membuat satu kesepakatan terkait satu

kesatuan kultural dan ekonomi Namun jika ada dua MRP maka satu

kesatuan kultural dan ekonomi tersebut terancam hilang

Berdasarkan paparan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian penyebab dualisme MRP dalam penelitian ini

Penulis Memberi Judul rdquo Penyebab dualisme Majelis Rakyat Papuardquo

12 INDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah

1 Bagaiaman proses munculnya dualisme Majelis Rakyat

Papua

2 Apa penyebab dualisme Majelis Rakyat Papua

11

3 Bagaimana peran elit politik Papua dalam menyikapi

dualisme Majelis Rakyat Papua

4 Faktor Apa yang berpengaruh dalam Proses Kemunculan

Dualisme Majelis Rakyat Papua

13 BATASAN MASALAH

Meskipun banyak masalah yang terjadi di tanah Papua dalam

penelitian ini penulis hanya akan membahas penyebab Dualisme

Majelis Rakyat Papua

14 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang

proses kemunculan dan factor apa saja yang menjadi penyebab


12

15 SIGNINFIKASI PENELITIAN

Adapun signifikansi penelitian ini terbagai menjadi dua

signifikansi yaitu sebagai berikut

1 Signifikansi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan khasanah ilmu serta sebagai pengaplikasian

Ilmu Politik khususnya Mahasiswa FISIP UMJ (Ilmu Politik)

dalam perkuliahan

2Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi bahan masukan

agar dapat meningkatkan pemahaman tentang permasalahan

politik yang terjadi di Provinsi Papua

13

15 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun ke dalam empat bab yang

terdiri dari Pendahuluan Tinjauan Metode Penelitian Pembahasan

dan terakhir kesimpulan Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan

sistematisasi dalam memahami penulisan

1 Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang

didalamnya termuat penjelasan mengapa masalah teliti timbul

dan penting serta memuat alasan pemilihan masalah tersebut

sebagai judul Bab ini juga berisi indentifikasi pembatasan

dan perumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan

untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan tujuan

penelitian mangfaat penelitian tinjauan pustakan metode

dan teknik penelitian sistematika penelitian hingga dipokok

bahasan pembahasan dan kesimpulan

2 Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan teori

14

Bab ini merupakan hasil tinjauan kepustakaan dan kajian

teoritis serta telaah dari berbagai referensi yang

berhubungan dengan situasi politik Papua dan dualisme


3 Bab III Metodelogi Penelitian

Bab ini membahas langkah-langkahmetode dan teknik

penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam mecari

sumber-sumber cara pengolahan sumber serta analisis dan

cara penulisannya Semua prosedur dalam penelitian akan

dijelaskan dalam bab ini

4 Bab IV

Dalam bab ini akan di bahas deskripsi wilayah Papua

sejarah bergabungnya wilayah Papua dalam Negara Kesatuan

Replubik Indonesia sejarah Pembentukan Provinsi Papua dan

Papua Barat dan kondisi sosial politik di Papua pembahasan

dalam Bab ini meliputi

a Deskripsi Geografis Wilayah Papua

15

b Sejarah Intregrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan

Republik

c Sejarah Pembentukan Provinsi Papua Barat

d Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua

5 Bab V

Pembahasan dalam Bab adalah penyebab Dualisme Majelis

Rakyat Papua pembahasan Meliputi

a Pembentukan Majelis Rakyat Papua

b Munculnya dualisme Majelis Rakyat Papua

c Penyebab dualisme Majelis Rakyat Papua

BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi

bukan kemerdekaan Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah

wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh

pihak yang diberi tanggung jawab Secara implisit definisi

otonomi tersebut mengandung dua unsur yaitu Adanya pemberian

tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta

kewenangan untuk melaksanakannya dan Adanya pemberian

kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan

sendiri berbagai penyelesaian tugas itu Dalam kaitannya dengan

kewajiban untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana

penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan

mengemukakan batasan otonomi sebagai kebebasan bergerak yang

diberikan kepada daerah otomom dan memberikan kesempatan

kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala

macam keputusannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan umumrdquo

Dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut diatas

dapat dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan realisasi

dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak

rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan

17

pemerintahan negara Dengan kata lain otonomi menurut Magnar

(1991 22) memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat

untuk turut serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam

proses pemerintahanrdquo Manan (dalam Magnar 199123) menjelaskan

bahwa otonomi mengandung tujuan-tujuanyaitu

1 Pembagian dan pembatasan kekuasaanSalah satu persoalan

pokok dalam negara hukum yang demokratik adalah bagaimana

disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat

dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang- wenang

Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri berarti pemerintah pusat

membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi

kekuasaanya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada

kepala daerah

2 Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin

untuk meletakkan dan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala

18

persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang

beraneka ragam coraknya Oleh sebab itu untuk menjamin

efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya kepada daerah perlu diberi wewenang untuk

turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya diharapkan

masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian

dan pelayanan yang wajar dan baik

3 Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi

faktor-faktor sosial

ekonomi politik maupun budaya untuk mencapai dan

menciptakan perikehidupan sejahtera

4 Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur

dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya

partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan

pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata

daerah yang

bersangkutan karena merekalah yang paling mengetahui

kepentingan dan

kebutuhannya

19

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang- undangan Daerah otonom selanjutnya disebut daerah

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan

kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan

manajemen pemerintahan daerah Artinya seluruh kebijakan dan

kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di

daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam

kebijakan Negara tersebut Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu

saja bukan sekedar membincangkan mekanisme bagaimana

20

menterjemahkan tujuan-tujuan policy kepada prosedur rutin dan

teknik melainkan lebih jauh daripada itu melibatkan berbagai

faktor mulai dari factor sumber daya hubungan antar unit

organisasi tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan

politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui polici yang sudah

ditetapkan5

25 Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin conflictus yang artinya

pertentangan Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah

bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut

pandang atau perspektif yang berbeda-beda Akan tetapi secara

umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar

dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak merasa diperlukan

secara tidak adil kemudian kecewa Dan kekecewan itu dapat

5 httpwwwtesisdiertasiblogspotcom201010teori-otonomi-daerahhtml di akses tanggal 2 desember 2013

21

diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak

legal Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak

atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa

sasaran-sasaran yang tidak sejalan

Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni mendapatkan

danatau mempertahankan sumber-sumber Tujuan konflik untuk

mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat

materil-jasmaniah untuk maupun spiritual-rohaniah untuk dapat

hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat Yang ingin

diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak

bebas dan kepentinganya Tujuan konflik untuk mempertahankan

sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan

kecenderungan hidup manusia6

Konflik merupakan sebagian dari kehidupan manusi yang tidak

lenyap dari sejarah Selama manusia masih hidup konflik terus

ada dan tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini

baik konflik antar individu dengan individu individu dengan

kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada dalam lingkup

6 Ramlan Surbakti OpCit hal 155 20 Fera Nugroho M A (dkk) Konflikdan Kekerasan pada Aras Lokal Turusan Salatiga Pustaka Percik 2004 hal22

22

masyarakat Konflik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat yang

mencakup aspek politik sosial ekonomi budaya dan berbagai

aspek lainnya

26 Elit Politik Lokal dan Non Politik Lokal

a Elit merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan

politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih

melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang

demokratis ditingkat lokal7 Mereka menduduki jabatan politik

tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan

politik Elit politiknya seperti GubenurBupati Walikota

Ketua DPRD dan pimpinan-pimpinan partai politik Elit Politik

Lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik

(kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui

7 Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategoriyang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dankarenanya menduduki posisi untuk memerintah dan (b) sejumlah besar massa yangditakdirkan untuk diperintah Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orangsebagi individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yangmenguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkarankekuasaan maupun yang sedang berkuasa Mosca dan Pareto membagi strtifikasidalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah(governing elit) elit yangtidak memerintah (non-governing elite)dan mkassa umum (non-elite) Lihat S PVarma Teori Politik Modren (Jakarta Rajawali Pers 1987) Maurice DuvergerSosiologi Politik (Jakarta Rajawali Pers 1982) hlm179

23

pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis

ditingkat lokal Mereka menduduki jabatan politik tinggi

ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik

Elit polotiknya seperti GubenurBupati Walikota Ketua DPRD

dan pimpinan-pimpinan partai politik8

b Elit Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-

jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang

lain dalam lingkup masyarakat Elit non politik ini seperti

elit keagamaan elit organisasi kemasyarakatan kepemudaan

profesi dan lain sebagainya Perbedaan tipe elit lokal ini

diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka juga

dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit

politik maupun elit mesyarakat dalam proses Pemilihan Kepala

Daerah di tingkat lokal Dalam sirkulasi elit konflik bisa

muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok

pengusaha maupun kelompok tandingan Sirkulasi elit menurut

Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu Pertama pergantian

terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri

dan Kedua pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk

8 SP VarmaTeori Politik Modern Jakarta Rajawali Pres 1987 hlm 203 24 VarmaIbit hlm 205-206

24

lainya Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang

terdiri atas dua hal yaitu (a) Individu-individu dari lapisan

yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada dan atau

(b) Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk

kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan

dengan elit yang sudah ada9

27 Pilkada Sebagai Demokratisasi Politik Lokal

Kajian tentang Pilkada secara langsung pada dasarnya

merupakan pilar yang bersifat memperkukuh bangunan demokrasi

secara nasional Sebagai mana dinyatakan oleh Tip O Neiilrdquoall

politics is lokalrdquo Pemilihan secara demokratis terhadap kepala

daerah tersebut dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD

menurut UUNo22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan

wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

maka pemilihan secara demokratis dalam UU Ini dilakukan secara

9 Penjelasan lain mengenai teori-teori elit ini dapat dilihat pada Mark NHagopian RegimesMovement and Ideology(New York and London Logman 1978)hlm 223-249

25

rakyat secara langsung dan Kepala Daerah dalam melaksankan

tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah dan perangkat

Daerah Secara sederhana demokrasi adalah sebuah sistem untuk

membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu

mendapat kekuasaan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan

suara rakyat Pemaknaan demokrasi dengan tekanan pada yang

berarti demokrasi akan berkembang subur dan terbangun kuat

diaras nasioanal apabila tingkatan yang lebih rendah (Lokal)

nilai-nilai demokrasi berakar kuatPilkada secara langsung

adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di

Negeri ini karena pilkada langsung merupakan momentum pelekatan

dasar fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta

demokrasi di aras lokal10

Terselenggaranya Good Gavernance di daerah akan merupakan

jaminan bagi Otonomi Daerah yang langsung dan bermutu Tetapi

Otonomi daerah yang di dasarkan pada program Desentralisasi

pemerintahan juga akan tergantung pada Polotical Will amp

Political Commitment dari pemerintahan di tingkat pusat Kedua

hal ini merupakan faktor- faktor utama untuk menimbang masa

10 Samuel PHuntintonGelombang Demokrasi ke Tiga Jakarta Pustaka Utama Grapiti 1997 37

26

depan Otonomi Daerah Otonomi Daerah yang di dasarkan pada

program Desentralisasi meniscayakan kewenangan pemerintah pusat

untuk menentukan seberapa besar dan luas Otonomi Daerah itu akan

di berikan

Pemerintahan pusat yang di kuasai secara bergantian oleh

kekuatan- kekuatan politik yang berbeda-beda aliran dapat

berpengaruh terhadap berubah-ubahnya kebijakan desentrilisasi

yang di terapkan untuk masa-masa yang berbeda-beda Smith Dahl

maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mengujutkan apa yang di

sebut Lokal Accountability Political equity and lokal

responsiveness yang merupakan tujuan Desentralisasi ada

beberapa prasyarat yang harus di penuhi yakni Pemerintahan

Daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal

territorial of power) memiliki Pendapatan Daerah sendiri (lokal

own income) meimiliki lembaga perwakilan rakyat (lokal

representative body) yang berpungsi untuk mengontrol Eksekutif

Daerah dan adanya Kepala Daerah yang di pilih secara langsung

oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum

j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif

analisis Penelitian deskriptif melakukan analisis dan

menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga

dapat dipahami dan disimpulkan Tujuan penelitian deskriptif

analisis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi

atau daerah tertentu Disamping itu penelitian ini juga

menggunakan teori-teori data-data dan konsep-konsep sebagai

kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian menganalisis

dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti Oleh karena itu

jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis

Artinya penelitian ini akan menggambarkan menguraikan

menganalisa menjelaskan dan merekomendasikan wacana dan gagasan

terkait penyebab dualisme Majelis Rakyat Papua

28

32 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penyebab dualisme Majelis Rakyat Papua

33 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Papua Barat

Penelitian Ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan metode

studi kepustakaan sebagai pendekatanya maka tempat penelitian

dilakukan di beberapa tempat dan menelepon langsung kepada pihak

yang mendukung dan menunjang proses pengumpulan data dan analisa

data kepustakaan Adapaun tempat-tempat tersebut dipilih adalah

perpustakaan Universitas Indonesia perpuskaan LIPI dan media-

media nasional tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai fokus

penelitian mengingat keberadaan tempat tersebut terkait dengan

sumber data dan Informasi seputar keadaan politik di Papua dan

penyebab dualisme Majelis Rakyat Papua pengumpulan tersebut

29

dilakukan dengan cara wawancara dan mengumpulkan data-data

melalui buku-buku dan bahan lainnya yang didapatkan di

Perpustakaan dan data-data dari lembaga terkait hubunganya

dengan masalah yang diteliti

34 Teknik Pengumpulan data

a) Data primer dipeloreh melalui wawancara melalui sambungan

telepon dengan Tokoh elit Politik Papua yang memahami

permasalahan penelitian khususnya tentang Pendirian

Majelis Rakyat Papua dan dinamika yang ada di dalamnya

dalam rangka mendengarkan kesaksian dan penjelasan terkait

penyebab dualisme Majelis Rakyat Papua proses pengumpulan

data primer dengan menelpon langsung Abraham atururi

karena beliau adalah pihak yang terlibat dalam Proses

pendirian Majelis Rakyat Papua Barat beliau pula lah yang

menggagas beridirnya Majelis Rakyat Papua Barat Artinya

penjelasan dan kesaksian beliau serupa dengan kesaksian

para tokoh yang terlibat dan pro atas berdirinya Majelis

Rakyat Papua Barat

30

b) data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan

informasi melalui buku-buku jurnal internet dan lain-

lain yang berkaitan dengan penelitian ini

45 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskritif-

analitis Yaitu bertolak dari data yang telah dikumpulkan secara

deskriptif nerdasarkan teori (pendekatan) yang digunakan setelah

itu ditelaah secara mendalam dengan studi komparatif dan

anatitis Meteode kajian yang digunakan dalam analisis data di

dalam penelitian ini dalah metode deskripkif yang berdasarkan

pada pendekatan teori elit politik local

BAB IV

Pembahasan

a Deskripsi geografis wilayah Papua

Pada mulanya pulau Papua merupakan dasar lautan Pasifik yang

paling dalam dan juga merupakan lempeng Australia (lempeng Sahul)

yang berada di bawah dasar lautan Pasifik tetapi akibat adanya

pertemuantumbukan lempeng (tektonik lempeng) antara lempeng

31

benua Australia (Lempeng Sahul) dan lempeng Samudera Pasifik

sehingga terangkatnya lempeng Australia menjadi pulau di bagian

Utara Australia Pertemuantubukkan lempeng ini sehingga

menyebabkan terbentuknya gugusan pegunungan Tengah dan gugusan

pegunungan di wilayah Kepala Burung (Hamilton 1979 Dow et al

1988)

Papua merupakan lempeng Australia sehingga dapat ditemukan

berbagai jenis bebatuan yang mirip antara Australia dan Papua

Proses pengangkatan pulau Papua dari Dasar lautan Pasifik

sehingga kini telah ditemukan berbagai kerang (bia) dan pasir

laut di berbagai wilayah pegunungan Tengah dan Pegunungan Kepala

Burung Akibat pengangkatan ini akhirnya pulau Papua mulai

terhubung dengan benua Australia sehingga mulai terjadi migrasi

Hewan dan Manusia dari daratan Australia ke wilayah Papua sebelum

terjadinya pencairan es di kutub akibat adanya pemanasan global

Proses geologi Papua ini baru terjadi sekitar 60an jutaan tahun

silam sehingga masih bisa ditemukan kerang di wilayah daratan

Papua Menurut istilah geologi bahwa proses pertemuan lempeng

disebut Convergent dan proses pemisahan lempeng disebut Divergent

Sehingga Papua merupakan proses Konvergen antara lempeng Samudera

dan lempeng Benua

Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah

pulau Greenland dan berada pada 1310 BT ndash 1410 BT yang berada di

wilayah utara Australia dan berbatasan dengan Provinsi Maluku

(Indonesia) di bagian Barat serta berbatasan langsung di bagian

32

Timur dari Negara Papua New Guinea dan berada di bagian Selatan

Samudera Pasifik Papua merupakan provinsi cangkokkan paling

timur Indonesia karena tidak disahkan melalui Undang-Undang

menjadi Provinsi ke-26 (Provinsi Papua) dan ke-33 (Provinsi Papua

Barat) Wilayah ini dibagi menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi

Papua berdasarkan PENPRES No 1 Tahun 1963 yang beribu kota di

Jayapura dan Provinsi Papua Barat berdasarkan INPRES No1 Tahun

2003 yang beribu kota di Manokwari11 maka sudah sepantasnya pulau

ini harus diberi nama pulau Convergentland (Tanah Konvergen)

sedangkan bangsa yang mendiami pulau itu harus diberi nama Bangsa

Melanesia yang berasal dari bahasa Yunani Kuni yaitu Melan

(Hitam) dan Nesos (Pulau) sehingga disebut Pulau Hitam12

Sedangkan Rumpun Bangsa asli Australia dan Papua adalah

rumpun bangsa Negroid yang berasal dari Afrika sebelum terjadinya

divergen benua Australia dari benua Afrika sehingga secara

otomatis Papua termasuk dalam rumpun bangsa Negroid Secara

antropologi banyak terdapat kesamaan budaya dengan orang asli

Australia serta kemiripan manusia Papua dengan manusia asli

Australia (suku Aborigin) Hal ini sangat bertentangan dengan

nama Indonesia yang berasal dari kata Yunani kuno yaitu Indos

(India) dan Nesos (Pulau) sehingga Indonesia berarti pulau India

Orang Asli Papua sangatlah berbeda dengan orang Indonesia yang

notabene berasal dari Yunani India Arab dan China sehingga

berkulit hitam dan soumatang serta berambut lurus mirip dengan

orang India Dengan adanya fakta ini sehingga Indonesia banyak

terdapat peninggalan dari Timur Tengah seperti Agama Budha Hindu

33

dan Islam serta peninggalan Candi dan banyak terdapat peninggalan

Kerajaan-Kerajaan Sedangkan Papua sangatlah berbeda sehingga

tidak terdapat system kerajaan-kerajaan dan hanya terdapat

beberapa wilayah di bagian barat yang beragama islam akibat

masuknya bangsa Tidore dan Ternate ke bagian barat Papua

Secara keseluruhan Papua memiliki luas 421981 km2 dan

dengan letak astronomi pada ujung Barat Papua di Pulau Gaag (Raja

ampat) berada pada 1290 BT ndash pada 1410 BT di ujung Timur

Perbatasan Merauke dan Jayapura serta berada di 00 - 10 LU pada

pulauMapia dan Pulau Fani di bagian Utara Papua serta 90 LS di

bagian Selatan Merauke13

Sebagai sebuah pulau besar dengan topografi berbukit-bukit

dan bergunung-gunung dan pengaruh letak geografis dan astronomis

menyebabkan Papua memiliki iklim yang bervariasi di tiap daerah

meskipun secara umum beriklim tropis Sepanjang daerah pegunungan

hujan turun hampir sepanjang tahun dan di bagian belahan utara

musim hujan pada umumnya lebih panjang daripada musim kemarau

Sedangkan pada bagian tenggara musim kemarau berlangsung lebih

panjang Bagian Utara pulau Papua berbatasan dengan lautan

Pasifik selatan berbatasan dengan Bagian Utara Australia bagian

Timur berbatasan dengan Negara tetangga Papua New Guinea serta di

bagian Barat berbatasan dengan Maluku Pada bagian pesisir pantai

Utara Papua umunya terdiri dari karang laut sedangkan di bagian

selatan banyak terdapat pasir (tidak berbatuan) dan lebih rendah

sedangkan bagian utara umumnya banyak terdapat pegunungan

34

Papua memiliki Puncak Gunung bersalju yang hingga kini tidak

pernah dimasukkan dalam Keajaiban Dunia karena salju tersebut

berada di daerah jalur lintasan Matahari (Khatulistiwa) dan

bebatuannya banyak mengandung logam-logam seperti Emas Perak

Tembaga Uranium dll Puncak tersebut pertama kali ditemukan

oleh Cartenz dan beliau menyebarkan laporannya tentang Puncak

bersalju di daerah Khatulistiwa tetapi banyak orang Eropa tidak

percaya akan hal ini Puncak ini kemudian disebut Puncak Cartenz

yang berada pada ketinggian 4884 m dari permukaan air laut

dengan koordinat S 04deg04733 dan E 137deg09572 Puncak ini

termasuk puncak tertinggi di Asia Tenggara dan Oceania Puncak

ini tidak dipublikasikan karena banyak mengandung Uranium Emas

Tembaga dan lain-lain yang kini menjadi incaran Negaranegara

bersama-sama dengan Indonesia Selain itu Pegunungan di Kepala

Burung (Vogel Kop) juga banyak mengandung Pertambangan dan MIGAS

Salah satunya kini telah diadakan eksplorasi oleh Perusahaan

Anglo American milik Inggris dimana Anglo America telah membayar

anak Perusahaan PT Minorco Service Indonesia untuk mengadakan

pemboran di Kali Biru Kampung Sasior (Pertbatasan antara Distrik

Kebar dan Distrik Merdey) untuk KP I dan KP II di wilayah Anari

Distrik Kebar Dan juga telah diadakan eksploitasi Minyak oleh

NNGPM pada tahun 1938 di Sorong hingga kini dilanjutkan oleh

Petrochina serta kini mulai dieksploitasi Gas di Teluk Bintuni

oleh BP Indonesia

Papua adalah surganya berbagai Flora (Tumbuhan-tumbuhan) dan

Fauna (Hewanhewan) Berbagai varietas ini ditentukan berdasarkan

35

habitatnya masing-masing mulai dari dasar laut pesisir pantai

lembah pegunungan hingga ke udara Papua Barat terletak di sabuk

Wallace yang membagi Kalimantan dan Sulawesi dan memisahkan

wilayah biogeografi Asia dan Australia Berbeda dengan Jawa

Sumatera dan Kalimantan sebagian besar flora dan fauna Papua

berasal dari Australia7 Salah contoh di Papua Barat setidaknya

ada sekitar 650 spesies burung dan masih banyak lagi

subspeciesnya di Papua Barat Di Pegunungan Cagar Alam Arfak 25

km barat daya Manokwari ditemukan sekitar 320 spesies burung

Termasuk di dalamnya beragam burung paradise burung beo burung

kakak tua burung bangau Elang Papua Harpy burung Bower dan

Arfak Astrapia Sekitar 110 spesies mamalia termasuk 30 spesies

marsupial juga ditemukan di Pegunungan Arfak juga kanguru pohon

spesies kuskus rubah kelelawar dan possum Selain itu Papua

Barat juga sebagai rumah bagi invertebrata dan reptil termasuk

kupu-kupu besar dan kecil (hanya berukuran 3 m) dan varian

Komodo mini (Bahasa Melayu Papua yaitu Soa-soa)

Dengan adanya pertemuan tiga lempeng di Papua (lempeng Asia

Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia) sehingga terjadi

pengangkatan dari dasar laut menjadi pulau Papua maka sudah

jelas bahwa seluruh kekayaan yang berupa fosil dan mineral pun

terangkat ke atas permukaan bersama-sama dengan pulau ini

Akibatnya permukaan pulau Papua tidak rata tetapi bergunung-

gunung lembah-lembah jurang terjal dll Dengan adanya

pengangkatan ini maka pulau Papua banyak terdapat kekayaan alam

36

yang tidak dapat diperbaharui seperti Minyak Bumi Gas dan

Pertambangan

11 Wawancara Ottis Simopiaref dengan Bapak Frits Kirihio

12 John Anari Bangsa Melanesia di Pulau Convegentland (wwwoppbwebscom danwwwfacebookcomoppbwpio)

13 Google Earth Hasil Citra Satelite Update 5 Februari 2009

b Sejarah Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik

Pembentukan Provinsi Papua Barat dan Undang-undang Otonomi

Khusus Provinsi Papua

Bangsa asing yang pertama kali mulai masuk ke wilayah Papua

orangorang dari Tidore atas perintah Sultan Tidore Mereka masuk

ke wilayah ini untuk mencari burung kuning (Paradise Bird) serta

menyebarkan agama mereka yaitu Islam Mereka hanya berhasil masuk

di bagian Barat yaitu di daerah Raja Ampat Kaimana Bintuni

Kokas Fakfak dan bagian Selatan lainnya Selain mencari burung

Kuning Sultan Tidore juga meminta bantuan orang-orang untuk

berperang melawan orang-orang Eropa sehingga Sultan pun meminta

bantuan dari wilayah Biak yang dipimpin oleh seorang Mambri

(Panglima Perang) Selanjutnya disusul oleh orangorang Arab yang

masuk ke wilayah Fakfak kemudian mereka member nama pulau Papua

yang berarti Budak14

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan pada saat

Pidato Soekarno di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

37

(PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa ldquoYang disebut

Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa Sumatra Borneo

dan Celebes) Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali Lombok Nusa

Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Maluku

Tetapi untuk keamanan Indonesia dari arah Pasifik maka kita

perlu menguasai Papuardquo15 Hal ini juga sesuai dengan Sumpah

Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda

mulai dinyatakan oleh Bangsa Indonesia setelah menyadari bahwa

mereka adalah orang-orang yang berasal dari keturunan India yang

mana nama Indonesia mulai diperkenalkan oleh seorang warga Negara

Inggris yang bernama Logo Ia menggantikan nama Nederland Indie

menjadi Indonesia yang berasal dari kata Indo India dan Nesos

Kepulauan Berita tentang Kemerdekaan Indonesia dimanfaatkan oleh

Soegoro Atmoprasodjo yang bekas Pemuka Taman Siswa untuk

memprovokasi muridmuridnya di Sekolah Pemerintahan (Bestuur School)

di Hollandia untuk membentuk suatu Gerakkan Bawah Tanah yang

diberi nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands) Ia

diangkat oleh Belanda menjadi Direktur Sekolah Pemerintahan

tersebut serta merangkap sebagai Penasehat di bidang Pengajaran

Beliau adalah salah seorang Tawanan Digul yang dipindahkan ke

Australia akibat Perang Dunia II namun ditarik kembali untuk

membantu menjalankan roda Administration Pemerintahan Nederland

Nieuw Guinea16 Beberapa muridnya yaitu Silas Papare kemudian

dibuang ke Serui dan di sana ia bergabung dengan Dr Sam

Ratulangi (buangan Belanda dari Sulawesi Utara Manado) membentuk

Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) Sedangkan murid

38

lainnya seperti Marthen Indey Frans Kaisiepo dan Rumkorem

menjadi pengikut setia Soegoro Sedangkan Murid lainnya seperti

Herman Wajoi Nicholas Jouwe Johan Ariks Markus Kaisiepo

Nikolas Tanggahma dll Mereka ini Adalah Tokoh Masyarakat yang

kemudian menjadi Anti Soegoro karena telah mengetahui niat

Soegoro untuk memasukkan Papua ke dalam Republik Indonesia

Akibatnya Soegoro ditahan kembali ke Digul tetapi berkat seorang

penjaga maka beliau diloloskan oleh Petugas Lembaga hingga ia

melarikan diri ke Port Morestby dan kemudian dikembalikan ke

Indonesia

Konflik perebutan Papua dari Belanda terus berlanjut di

Konferensi Malino di Makasar -Sulawesi Selatan pada tanggal 16

Juli 1946 Perjanjian Linggar Jati bulan Maret 1947 hingga pada

Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus ndash 2

November 1949 Yang mana pada pasal 2 ayat f menyatakan ldquo Tentang

Residen Nederlands Nieuw Guinea tercapai persetujuan sebagai

berikut Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan

hendak mempertahankan azas supaya semua perselisihan yang mungkin

ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan

rukun maka Status Quo Residen Nieuw Guinea tetap berlaku seraya

ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan

kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) masalah

kedudukan Kenegaraan Irian Barat diselesaikan antara Republik

Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederlandrdquo17 Status Quo Nieuw

Guinea disebabkan karena Belanda sebagai anggota PBB yang telah

menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 tanggal 26 Juni 1945 merasa

39

berkewajiban untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah Negara Hal

ini disebabkan karena Papua adalah suatu daerah yang belum

Berpemerintahan Sendiri (Non Self Government Territory) oleh sebab itu

Belanda mempersiapkan Parlement Papua (Niuew Guinea Raad) Sekolah

Pemerintahan (Bestuur School) Kepolisian Papua PVK (Papoea

Vrijwilleger Korps) serta memasukkan Nieuw Guinea ke Daftar Komisi

Pasifik Selatan (South Pacific Commition) melalui Perjanjian yang

ditanda tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera oleh

Australia Perancis Inggris Nederland New Zealand dan Amerika

Serikat18 Maksud perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja

sama internasional supaya dimajukan kemakmuran ekonomis dan

social dari bangsa-bangsa di dalam daerah-daerah yang belum

berpemerintahan sendiri di Samudera Pasifik19 Kemudian pada

tanggal 5 November 1960 Dewan Dekolonisasi menerima Resolusi

yang dimajukan oleh 21 Negara dengan perbandingan suara 67 dan 0

Isi Resolusi itu ialah supaya utusan-utusan dari bangsa-bangsa

yang belum berdaulat (Belum Berpemerintahan Sendiri) diundang

untuk turut bekerja di berbagai bagian dan dewan-dewan PBB yang

tertentu Ini berarti bahwa biarpun Negara-negara yang belum

berdaulat belum juga menjadi anggota PBB sudah bisa turut bekerja

dalam berbagai bagian dari PBB Melalui cara ini maka diharapkan

supaya kemajuan di Negara-negara tersebut bisa dipercepat Negara

Uni Soviet Guinea Spanyol dan Portugal tidak turut pemungutan

suara

Menurut Wakil Niuew Guinea Raad Nicolas Jouwe mengatakan

bahwa ldquoIndonesia tidak menghargai hak kami untuk menentukan nasib

40

sendirirdquo Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam

Pemberian Kemerdekaan Negara-negara dan orang-orang jajahan yang

mulai berlaku tanggal 14 Desember 1960 dianggap oleh Indonesia

sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak dapat diterapkan

untuk orang-orang Papua Indonesia mengatakan bahwa orang Papua

adalah orang Indonesia Hak orang Papua untuk menentukan nasib

sendiri diputuskan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945rdquo20

Namun kenyataan ini tidak diterima baik oleh Indonesia maka

sebagai tandingnya Indonesia membuka Partai Komunis pada tahun

1946 namun berhasil dibubarkan oleh TNI AD Tetapi akhirnya

kembali berjaya lagi karena didukung oleh Presiden Soekarno

sehingga hampir sebagian besar penduduk Indonesia di Jawa beralih

ke Komunis mengikuti paham NASAKOM (Nasionalis Agama dan

Komunis) Padahal Soekarno telah melanggar Politik Luar Negeri

Indonesia yang Bebas Aktif atau tidak memihak kepada salah satu

Blok yaitu Blok Barat (Sekutu) maupun Blok Timur (Komunis)

Belanda sebelumnya telah mengundang Indonesia ke Mahkama

Internasional PBB tetapi Indonesia menolak karena mereka tidak

ada dasar yang jelas untuk mengklaim wilayah Papua Dan bahkan di

muka Sidang Umum PBB pun Indonesia tidak mendapat banyak

dukungan dari Negara-negara karena akan melanggar Piagam 73 PBB

tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua yang berbeda

kulit rambut dan ras dari warga Negara Indonesia lainnya

Akhirnya Soekarno mengambil jalan singkat yaitu membentuk

NASAKOM dan Perang terbuka di Papua dengan peralatan militer

41

Rusia Kemudian President John F Kennedy menyuruh saudaranya

Roberth Kennedy ke Jakarta untuk menerima bayaran dari Soekarno

lalu menekan Belanda melalui surat Rahasia tanggal 2 April 1962

Berikut adalah surat rahasia President John F Kennedy yang

mendesak Perdana Menteri Dequai di Belanda untuk segera

menyerahkan Administrasi Nederlands Nieuw Guinea ke Indonesia dan

Indonesia akan mejamin hak untuk Penentuan Nasib Sendiri bagi

rakyat Penduduk Asli Papua sesuai dengan usulan Menteri Luar

Negeri Belanda DR Joseph Lunch21

Lampiran

Teks surat Rahasia dari Presiden Kennedy

Tt 2 April 1962 yang menekan pemerinatah

Belanda agar menerima Rencana Bunker

BIDANG URUSAN LUAR NEGERI RAHASIA

AMERIKA SERIKAT 2 April 1962

Tuan Perdana Menteri Yth

Saya telah mengikuti dengan seksama masalah yang dihadapi

pemerintah Tuan selama beberapa minggua terakhir dalam upaya

mencari penyelesaian yang baik guna mengakhiri pertikaian dengan

Indonesia mengenai pelepasan wilayah Nieuw Guinea Saya merasa

prihatin dengan penghentian PEMBICARAAN-PEMBICARAAN RAHASIA

antara wakil-wakil anda dan Indonesia Namun demikian saya tetap

percaya akan adanya kemungkinan penyelesaian secara damai antara

kedua belah pihak bersedia melanjutkan kembali perundingan-

perundingan tersebut atas dasar saling percaya

42

Pemerintah Nederland telah mengambil langkah penyelesaian

yang baik dengan pertama-tama membawa masalah tersebut ke PBB

dan setelah gagal dilanjutkan kemudian dengan PERUNDINGAN-

PERUNDINGAN RAHASIA dengan pihak Indonesia Saya menghargai

pelaksanaan tanggung jawab yang berat oleh pihak pemerintah

Belanda dalam melindungi warganya di Nieuw Guinea serta mengerti

akan perlunya Nederland meningkatkan pertahanan atas wilaya

tersebut Namun demikian kita sedang menghadapi bahaya dimana

peningkatan kekukatan militer bakal memicu timbulnya perang

terbuka di wilayah tersebut Konflik semacam itu akan menimbulkan

dampak permusuhan yang bakal mempengaruhi proses penyelesaian

masalah tersebut pada semua tingkatan Akan terjadi perang

terbuka dimana baik Belanda maupun pihak Barat bakal kalah dalam

arti sesungguhnya Apapun akibat dari pertentangan militer ini

tapi yang jelas posisi dunia bebas di kawasan Asia akan hancur

berat Hanya Komunis sajalah yang akan memetik manfaat dari

konflik semacam itu Jika Pasukan Indonesia telah bertekad untuk

memerangi Belanda maka semua unsure moderat baik di dalam tubuh

Angkatan Perang maupun di dalam negeri akan menjadi rapuh dan

sasaran empuk bagi intervensi komunis Jika Indonesia takluk

kepada komunis dalam keadaan seperti ini maka seluruh posisi

non-komunis di Vietnam Thailand dan Malaya akan terancam

bahaya padahal kawasan tersebutlah yang saat ini justru menjadi

pusat perhatian Amerika Serikat Kami memahami posisi Belanda

yang ingin mundur dari wilayah tersebut serta kerelaanya jika

akhirnya wilayah tersebut harus beralih kepada penguasaan

43

Indonesia Namun demikian pemerintah Belanda telah bertekat

mengupayakan kepemimpinan Papua sebagai jaminan atas HAK

PENENTUAN NASIB SENDIRI bangsa Papua dan Status Polotiknya

dimasa akan datang

Pihak lain Indonesia telah menyampaikan pada kami tentang

keinginanannya untuk mengambil alih secara langsung pemerintahan

atas wilayah itu sekaligus memberikan kesempatan kepada Rakyat

Papua untuk Menentukan sendiri Nasib Masa Depannya

Jelaslah bahwa posisi kedua pandangan ini tidaklah jauh

berbeda bagi suatu penyelesaian Tuan Ellsworh Bunker yang dalam

masalah ini telah bertindak sebagai perantara PERUNDINGAN-

PERUNDINGAN RAHASIA Belanda-Indonesia telah menyiapkan suatu

rumusan yang akan mengatur pengalihan Administrasi Pemerintahan

wilayah tersebut kepada PBB PBB kemudian akan mengalihkan

Pemerintahan kepada Indonesia setelah kurun waktu tertentu

Pengaturan-pengaturan tersebut akan mencakup ketentuan-ketentuan

dimana RAKYAT PAPUA SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU AKAN

DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENTUKAN NASIBNYA SENDIRI PBB akan

dilibatkan dalam tahap penyiapan maupun tahap pelaksanaan

PENETUAN NASIB SENDIRI Pemerintah kami sangat tertarik akan hal

ini dan meyakinkan anda bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan

bantuan seperlunya kepada PBB saat rakyat Papua melaksanakan

Penentuan Nasibya Sendiri Dalam keadaan seperti ini serta

didorong didorong oleh tanggung jawab kami terhadap Dunia Bebas

(non komunis) saya mendesak dengan sangat AGAR PEMERINTAH

BELANDA MENERIMA RUMUSAN yang digagaskan oleh Tuan Bunker Kami

44

pun tentu akan menekan pemerintah Indonesia sekuatnya agar

menyetujui pengadaan perundingan ndash perundingan lanjutan

berdasarkan rumusan tersebut diatas Saya menyampaikan ini dengan

tulus dan penuh kepercayaan dan berharap bahwa itulah yang tepat

dalam menjaga jalinan hubungan antara kedua Negara kita sebagai

sahabat dan sekutu Yang mendorong saya adalah keyakinan saya

bahwa demi kepentingan saat ini maka kita jangan sampai

kehilangan kesempatan-kesemptan baik bagi perundingan-perundingan

damai bagi penyelesaian masalah yang menyakitkan iniHormat sayatt John F Kenedy

Yang Mulia Dr J E de QuayPerdana Menteri Nederland di Den Haag

Dari surat rahasia ini terlihat jelas bahwa usulan Bunker

adalah merupakan ide dari Soekarno Dengan adanya penekanan ini

maka Belanda terpaksa menanda tangani Perjanjian New York tanggal

15 Agustus 1962 untuk menyerahkan Administrasi Nederlands Nieuw

Guinea kepada Pemerintahan Sementara PBB UNTEA (United Nation

Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962 Kemudian

diserahkan lagi ke Indonesia tetapi harus diberikan Hak

Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) kepada rakyat penduduk

Asli Papua (West Papua Indigenous Peoples) bahwa apakah mereka ingin

menyerahkan Administrasi Negara Papua untuk dipimpin oleh

Indonesia selama kurun waktu tertentu atau administrasi Negara

itu diurus oleh Bangsa Papua sendiri Namun proses pelaksanaan

Penentuan Nasib Sendiri tersebut diubah dari aturan internasional

menjadi aturan Indonesia karena alasan Kondisi Geografis serta

45

keadaan Ekonomi dan Sosial Penduduk Papua masih rendah jadi tidak

dimungkinkan untuk pelaksanaan Self Determination itu sesuai dengan

aturan Internasional Seperti yang saat ini dikampanyekan di

dunia internasional melalui Permanent Mission Indonesia dalam

Laporannya yang diberi judul Restoration of Irian Jaya Into Republic

Indonesia (Pengembalian Irian Jaya Kedalam Republik Indonesia)

mengatakan bahwa Proses Self Determination itu dilaksanakan

berdasarkan Perjanjian yang diratifikasi tanggal 1 September

196219 Sedangkan laporan Fernando Ortisan (utusan PBB untuk

mengamati ReferendumPEPERA di Papua tahun 1969) mengatakan bahwa

Indonesia tidak melaksanakan Proses Penentuan Nasib Sendiri

(PEPERAReferendum) sesuai aturan internasional karena Masalah

Politik serta Kondisi Geografis yang tidak memungkinkan untuk

Referendum melalui Praktek Internasional22 Dan ini merupakan

suatu kegagalan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi

internasional yang melndungi Hak Asasi Manusia Pada masa

Pemerintahan UNTEA pernah dilakukan uji coba jajak pendapat di

Merauke sesuai dengan Praktek Internasional sesuai Perjanjian New

York tetapi hasilnya semua rakyat Penduduk Asli Papua yang berada

memilih untuk Menolak Indonesia Maka dibuat lagi suatu

perjanjian rahasia oleh Amerika Indonesia dan Belanda di Roma

(Ibu Kota Negara Italia) pada 30 September 1962 Yang mana

isinya sebagai berikut

1048633 Referendum atau yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat)

yang direncanakan pada tahun 1969 dibatalkan saja atau bila perlu dihapuskan

1048633 Indonesia menduduki wilayah Papua Barat hanya selama 25 tahun saja

46

terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963

1048633 Pelaksanaan PEPERA dilakukan sesuai dengan Praktek Parlemen Indonesia

yaitu melalui Sistem Musyawarah

1048633 Hasil PEPERA diterima di muka umum sidang PBB tanpa ada perdebatan

1048633 Amerika berkewajiban untuk menanam Saham untuk mengeksplorasi kekayaan

alam di Irian Barat demi kemajuan daerah tersebut

1048633 Amerika memberikan bantuan sebesar US $ 30 juta melalui jaminan kepada

ADB (Asian Development Bank) untuk pembangunan Papua selama 25 tahun

1048633 Amerika memberikan bantuan dana melalui Bank Dunia (Word Bank) kepadaIndonesia untuk mengirimkan Transmigrasi ke daerah Papua untuk Assimilasimulai tahun 197723

Sedangkan Operasi Tumpas selama masa jabatan Jenderal

Kartidjo dan Bintoro pada tahun 1964 ndash 1968 sebelum Proses

Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA 1969) tidak pernah dilaporkan

juga di muka umum Sidang PBB Operasi ini adalah Operasi yang

paling banyak menimbulkan korban Rakyat Papua karena pada waktu

itu telah terjadi Gerakan Perlawanan Rakyat Papua mulai dari

Jayapura tahun 1963 dibawah pimpinan Aser Demotokay hingga yang

paling parah di Kebar tanggal 26 Juli 1965 dibawah Pimpinan

Yohanes Jambuani dan Benyamin Anari serta di Arfai 28 Juli 1965

yang dibawah pimpinan Permenas Fery Awom Operasi Tumpas

dilakukan agar bisa menumpas semua gerakan masyarakat Pribumi

Papua yang menentang Indonesia sebelum diadakannya Referendum

(PEPERA) pada tahun 1969 Setelah itu dibentuk Dewan Musyawarah

Penentuan Pendapat Rakyat (DMP) yang mana anggotanya ditunjuk

langsung oleh Militer Indonesia kemudian para anggota DMP itu

ditampung di suatu penampungan khusus dan tidak dijinkan

47

berkomunikasi dengan keluarganya atau orang lain Dalam

penampungan itu mereka setiap hari diberi nasehat terror

intimidasi pembunuhan dan rayuan oleh Komandan Inteligen KOSTRAD

BRIGJEN Ali Murtopo (Komandan OPSUS) Berikut adalah ucapan Ali

Murtopo kepada para anggota DMP yaitu Jakarta sama sekali tidak

tertarik dengan orang Papua tetapi Jakarta hanya tertarik dengan

Wilayah Irian Barat Jika inginkan Kemerdekaan maka sebaiknya

minta kepada Allah agar diberikan tempat di salah sebuah Pulau di

Samudera Pasifik atau menyurati orang-orang Amerika untuk

mencarikan tempat di bulan24

Setelah selesai Jajak Pendapat tahun 1969 maupun setelah

berintegrasi pada 1 Mei 1963 Indonesia menjadikan Provinsi Papua

sebagai Provinsi ke-26 Republik Indonesia tidak melalui suatu

Undang-Undang tetapi hanya melalui PENPRES No1 tahun 1963 untuk

Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura (Lihat lampiran

PENPRES No1 Tahun 1963) dan INPRES No 1 Tahun 2003 untuk

Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari PENPRES No1

Tahun 1963 dan KEPRES No 2 (Rahasia) telah memberikan Otonomi

Khusus Papua dengan mata uang sendiri Irian Barat Rupiah (IB Rp)

untuk menggantikan mata uang Niuew Guinea Gulden tetapi kemudian

dicabut oleh Orde Baru melalui Ketetapan MPRS No21 Tahun 1966

Pasal 6 yang berbunyi Kedudukan Khusus Irian Barat ditiadakan selanjutnya

disamakan dengan Otonomi Daerah Lainnya di Indonesia25 Kemudian diganti

dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) tetapi gagal

juga ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa pada zaman

48

Reformasi kemudian dikembalikan lagi ke Otonomi Khusus melalui UU

No 21 Tahun 2001 oleh Megawati Soekarno Putri

14 Wawancara dengan Tete Apus Mambrasal Biak 201115 Agus A Alua Dialog Nasional Papua dan Indonesia Sekretariat

Presidium Dewan Papua dan BiroPenelitian STFT Fajar Timur Jayapura 2002 Hal 6116 Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat Api

Perjuangan Pembebasan Irian BaratJakarta 1986 Hal 12317 GRIB Dokumen Irian Barat 1968 Hal 318 Mr H J Sorolea Azas-Azas Tatanegara Nederlands Niuew Guinea Jilid

II Diterjemahkan oleh P JMerkelijn Pustaka Rakyat Hollandia Hal 11519 Mr HJ Sorolea Azas-Azas Tata Negara Nederlands Nieuw Guinea

Jilid II Diterjemahkan olehPJ Merkelijn Pustaka Rakyat Holandia 1961 Hal 103 104 dan 11520 Charles Farhadian Kisah Hidup Tokoh-Tokoh Papua Deiyai West Papua

2007 Jakarta Hal 21221 Organisasi Pribumi Papua Barat Secret Letter of John F Kennedy

httpwwwoppbwebscom22 United Nations Security Force (UNSF) West New Guinea 1962-1963httpwwwunorgDeptsDPKOMissionsunsfhtml 23 West Papua Community Papua Barat Dari Kolonisasi ke Rekolonisasi

Hal 32 24 West Papua Community Papua Barat dari Kolonisasi ke Rekolonisasi

1999 Hal 4725 Inventaris dan Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR-RI 1960 ndash 1988 ALDA

Jakarta 1989 Hal149 ndash 151

2

Papua adalah wilayah Indonesia yang paling banyak kelompok

etniknya sekitar 250-an etnik dihitung dari jumlah bahasa yang

mereka gunakan Ini yang menjadikan Indonesia adalah negara nomer

dua yang memiliki bahasa yang paling banyak setelah Papua Nugini

yang memiliki 700an bahasa atau kelompok etnik

Tulisan ini saya beri judul ldquo Peran Majelis Rakyat Papua

Dalam Pemilihan Gubernur Papua Baratrdquo setalah Orde Baru

Berakhir muncul desakan-desakan dari penduduk asli Papua dan

dunia Internasional yang menuntut Papua untuk merdeka Konflik

tanah papua yang telah berlangsung selama lima dekade Untuk

meredam tuntutan kemerdekaan penuh dari rakyat Papua pemerintah

yang itu dipimpin oleh BJ Habibie merumuskan sebuah rancangan

otonomi khusus yang isinya desentralisasi yaitu UU No22 Tahun

1999 tentang pemerintah daerah Solusi yang di tawarkan UU

tersebut adalah desentralisasi yaitu kontrol adminitrasi dan

pengelolaan sumber daya lokal dijalankan oleh pemerintahan

tingkat kabupaten KabupatenKota1

1 Rodd McGibbon Aceh and Papua Is Special Autonomy The Solution 2004) hlm9

3









gubernur Irian Jaya












4



















5





















6







Jaya 23






MRP belum terbentuk







7












secara Pribadi






Papua Barat)


8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













3









gubernur Irian Jaya












4



















5





















6







Jaya 23






MRP belum terbentuk







7












secara Pribadi






Papua Barat)


8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













4



















5





















6







Jaya 23






MRP belum terbentuk







7












secara Pribadi






Papua Barat)


8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













5





















6







Jaya 23






MRP belum terbentuk







7












secara Pribadi






Papua Barat)


8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













6







Jaya 23






MRP belum terbentuk







7












secara Pribadi






Papua Barat)


8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













7












secara Pribadi






Papua Barat)


8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













8



















9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













9




















10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













10



meninggal














Papua


11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













11





13 BATASAN MASALAH








12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













12








dalam perkuliahan






13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













13






1 Bab I Pendahuluan











14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













14











4 Bab IV







15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













15


Republik



5 Bab V






BAB II

LANDASAN TEORI

16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













16

21 Otonomi Daerah




















17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













17














kepala daerah





18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













18

















daerah yang


kepentingan dan

kebutuhannya

19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













19











Republik Indonesia








20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













20






ditetapkan5

25 Konflik









21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













21




















22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













22



aspek lainnya












23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













23





















24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













24




















25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













25





















26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













26




di berikan















j

27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













27

BAB III

METODE PENELITIAN

31 Tipe Penelitian















28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













28

32 Fokus Penelitian














29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













29


















Rakyat Papua Barat

30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













30












BAB IV

Pembahasan






31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













31






1988)















dan lempeng Benua





32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













32



























33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













33


























34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













34
























oleh BP Indonesia



35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













35


























36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













36


Pertambangan





















37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













37



























38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













38










Indonesia

















39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













39
























suara



40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













40


























41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













41










Lampiran
















42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













42



























43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













43




dimasa akan datang























44

























45



























46


























47


























48













44

























45



























46


























47


























48













45



























46


























47


























48













46


























47


























48













47


























48













48













Usaha Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Untuk Melepaskan Diri Dari NKRI

Documents