PENGUATAN SPIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017
PENGUATAN SPIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017
2
Paket Reformasi
Keuangan Negara
UU 1/2004 Perbendaharaan Negara
UU 15/2004 Pemeriksaan Peng. KN
UU 17/2003 Keuangan Negara
LATAR BELAKANG PP SPIP
Good Governance
(UU 28/99 Penyelenggaraan
Negara bebas KKN)
SPI
dibutuhkan
Kondisi???Perspektif tak mendukung
Kompetensi tak memadai
Praktik KKN
dll
Perlu standar
(PP 60/2008)
PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1
Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang
petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui
dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
3
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
DEFINISI SPI
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. (PP No. 60 Tahun 2008)
KETERKAITAN UNSUR-UNSUR SPIP
6
SPIP
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Lingkungan
Pengendalian
Ps. 4
Penilaian
Risiko
Ps. 13
Kegiatan
Pengendalian
Ps. 18
Informasi &
Komunikasi
Ps. 41
Pemantauan
Pengendalian
InternPs. 43
8 Lingkungan Pengendalian
11 Kegiatan Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Pimpinan organisasi wajib menciptakan dan memeliharalingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positifdan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Interndalam lingkungan kerjanya, melalui:
1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentangpembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintahyang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintahterkait.
PENILAIAN RISIKO
Pimpinan organisasi wajib melakukan penilaian
risiko terhadap tujuan organisai (Renstra, IKU &
Renja) melalui;
1. Identifikasi risiko; dan
2. Analisis risiko.
KEGIATAN PENGENDALIAN
Pimpinan organisasi wajib menyelenggarakan kegiatanpengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat daritugas dan fungsi melalui;
1. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. pemisahan fungsi;
7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dankejadian;
9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern sertatransaksi dan kejadian penting.
INFORMASI & KOMUNIKASI
Pimpinan organisais wajib mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi
dalam bentuk dan waktu yang tepat, sekurang-
kurangnya melalui;
1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai
bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. Mengelola, mengembangkan, dan
memperbarui sistem informasi secara terus
menerus.
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
Pimpinan organisasi wajib melakukan pemantauanSistem Pengendalian Intern.
SPI dilaksanakan melalui;
1. Pemantauan berkelanjutan (Pengelolaan rutin, Supervisi, Pembandingan, Rekonsiliasi, danTindakan lain yang terkait dalam pelaksanaantugas)
2. Evaluasi terpisah (Penilaian sendiri, Reviu, danPengujian efektivitas SPI— dapat dilakukan olehInspektorat Jenderal/BPKP/BPK)
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviulainnya (Segera diselesaikan dan dilaksanakansesuai dengan mekanisme penyelesaianrekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yangditetapkan .
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP
12
Tahap pemahaman dan penyamaanpersepsi
Tahap pemetaan
Tahap membangun infrastukstur
Tahap internalisasi
Tahap pengembangan berkelanjutan
KETERBATASAN SPI
Kurang matangnya suatu pertimbangan
(judgement).
Kesalahan dalam menerjemahkan perintah.
Pengabaian manajemen.
Adanya Kolusi
SPI bukan untuk memperoleh keyakinan
Mutlak, tetapi keyakinan yang memadahi
LANDASAN HUKUM
SPIP DI KEMENAG
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun
20011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan
Kementerian Agama;
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 216 Tahun
2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan
SPIP Kementerian Agama Pusat.
TUJUAN SPIP
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan
Kementerian Agama bertujuan untuk
mengendalikan dan mendorong para pimpinan
unit kerja mandiri dan Unit Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugas, fungsinya dan
kewenangannya secara efektif, efisien sehingga
tercapai tujuan organisasi.
WEWENANG DAN
TANGGUNGJAWAB
Menteri Agama berwenang melakukan
pengendalian penyelenggaraan program
pembangunan di bidang agama untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan
Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui
SPIP .
Unit kerja mandiri bertanggung jawab
menyelenggarakan SPIP sesuai dengan iingkup
tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh
Sekretaris Jenderal.
IMPLEMENTASI SPIP
Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu
dan menjadi bagian integral dari program
Kementerian Agama.
Penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas
Kementerian Agama Pusat yang ditetapkan oleh
Menteri dan Satuan Tugas pada masing-masing
unit kerja mandiri yang ditetapkan oleh
pimpinan unit kerja mandiri
SPIP DI KEMENAG
Penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Agama adalahpenggunaan unsur-unsur SPIP dalam melaksanakan tugasdan fungsi pada setiap unit kerja di lingkunganKementerian dalam rangka mewujudkan tatapemerintahan yang baik (good governance) untuk menujupemerintahan yang bersih (clean governance) sertakeefektifannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi(WBK).
Mewujudkan pengendalian yang dapat memberikankeyakinan yang memadai, bahwa program atau kegiatanterlaksana dengan baik secara Efektif, Efisien
Mempertahankan serta meningkatkan opini BadanPemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuanganKementerian Agama menuju Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).
PENGUATAN
PENYELENGGARAAN SPI
Penguatan sistem pengendalian intern melekat
pada fungsi manajerial yang ditujukan untuk
memastikan dan menjamin bahwa visi, misi,
tujuan, sasaran, program serta kegiatan dapat
terlaksana dan mencapai hasil dengan baik,
diyakini akan dapat meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good
Governance).
Pimpinan Organisasi bertanggung jawab atas
efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan masing-
masing.
LANJUTAN…PENGUATAN
Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama
Pusat dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan
oleh Menteri.
Untuk Satuan Tugas pada masing-masing unit
kerja mandiri yang ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja mandiri.
Pengawasan dan Pembinaan intern atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga termasuk akuntabilitas
keuangan negara oleh BPKP dan Inspektorat
Jenderal; dan
KEGIATAN SATGAS SPIP KEMENAG
Menyusun rencana dan agenda kerja;
Menyusun petunjuk pelaksanaan;
Melaksanakan internalisasi dan
implementasi;
Melaksanakan monitoring penyelenggaraan;
Menyusun laporan penyelenggaraan
IMPLEMENTASI SPIP DI KANWIL DIY
TERBENTUKNYA SATGAS SPIP:
1. Kanwil terbentuk Satgas terdiri dari unsurPimpinan, Pengendali Program dan Anggaran, PokjaPengawasan I (Visi Misi, Renstra, IKU, ArahKebijakan, Perencanaan). Pokja pengawasan II (Tata Kelola Keuangan, Kesesuaian dengan SBM, SBU, Proses Pengadaan Barang dan Jasa), PokjaPengawasan III (Tata aturan Perundang-undangan, efektif efisien, benturan kepentingan, aduanmasyarakat) serta pelaksana
2. Kankemenag Kab/Kota (hampir sama dengankanwil dengan personel dan wilayah yang terbatas)
3. satker minimal terdiri dari pimpinan, pengendaliprogram dan pelaksana
KANWIL KEMENAG DIYVisi Misi
Renstra-Renja
SOP, TOR
Kegiatan seluruh
Bagian, Bidang
Dan
Kemasyarakatan
Dokumentasi
(Arsip)
Eksternal/
Masyarakat
RKAKL-DIPAProses Manajeme
Risiko
Internal/
Auditor, Mgt
Standar Renja,
SOP dan TOR
Template aplikasi 30
hari
kerjaWebsite Kanwil
(Kebijakan Informasi
Publik) Laporan
PROSES SPI
Aplikasi RPD
PP No. 82 thn 2012
UU No.14 thn 2008
Instruksi Presiden
no 3 tahun 2003
Review olehPengendali Kegiatan
Standar laporan
Template aplikasi
24
KESIMPULAN
SPIP bukan hanya upaya membentukmekanisme administratif tetapi juga upayamelakukan perubahan sikap dan perilaku. (softfactor)
Peraturan Pemerintah, PMA, KMA Tentang SPIP bukan suatu akhir, tapi awal
Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Agama.
TERIMA KASIH