UPAYA OPTIMALISASI SUMBER DAYA IKAN DALAM · PDF fileMakalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester pada ... mineral serta pariwisata ... dan mengembangkan nilai tambah

UPAYA OPTIMALISASI SUMBER DAYA IKAN DALAM MENDUKUNG

KETAHANAN PANGAN DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAAN

MASYARAKAT INDONESIA

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester pada

Matakuliah Teori Pembangunan yang dibina oleh Dr. Said Abdullah., M.Si

Disusun oleh:

DEWI IMROATUSH SHOLIKHA

(125030700111012)

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

JANUARI 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar dari setiap manusia.

Ketahanan pangan adalah akses setiap orang sepanjang waktu pada pangan yang

cukup jumlahnya, bermutu dan aman untuk hidup sehat (World Food Summit,

1996 dalam Jaya, 2009). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah

maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau

pembuatan makanan atau minuman. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan

atas dasar kriteria keamanan pangan (higienis), kandungan gizi, dan standar mutu

perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Menurut Hariyadi (2011), aspek ketahanan pangan meliputi tiga hal yaitu:

(1) Ketersediaan pangan, yang meliputi: kecukupan jumlah, kecukupan mutu,

kecukupan gizi dan keamanan; (2) Keterjangkauan, yang meliputi: keterjangkauan

fisik, ekonomi, dan sosial, kesesuaian dengan referensi, kesesuaian kebiasaan dan

budaya dan kesesuaian dengan kepercayaan; (3) Kecukupan konsumsi, yang

meliputi: kecukupan asupan (intake), kualitas pengolahan pangan, kualitas sanitasi

dan higienis, kualitas air dan kualitas pegasuhan anak. Kebutuhan pangan yang

bertambah dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber

daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi

kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Produksi ikan di Indonesia

2

sebenarnya juga dapat mendukung ketahanan pangan Indonesia di tengah

ancaman krisis pangan. Sebab kebutuhan ikan di Indonesia tidak bergantung pada

impor dan mampu secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan ikan. Tingkat

konsumsi ikan di Indonesia per kapita sebanyak 33,89 kg/tahun pada tahun 2012,

sebanyak 35,21 pada tahun 2013 dan sebanyak 38 kg/tahun pada tahun 2014 yang

selalu bisa dipenuhi dengan produksi nasional (Data statistik Kementerian

Kelautan dan Perikanan, 2014).

Indonesia sudah diakui sebagai negara yang memiliki potensi besar

dibidang kelautan atau maritim. Faktor-faktor yang yang menjadi indikator

keunggulan Indonesia, antara lain posisi strategis yang dilalui 40 persen lalu lintas

perdagangan dunia, atau bisa disebut dengan “Jalan Semanggi Dunia”. Indonesia

juga memiliki sumber alam sangat kaya dengan didukung zona ekonomi eksklusif,

zona tambahan dan zona territorial. Saat ini Indonesia memiliki tujuh sektor

ekonomi kelautan unggulan yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya,

industri hasil perikanan, industri bio-teknologi kelautan, energi dan sumber daya

mineral serta pariwisata bahari.

Untuk itu, guna mendukung ketahanan pangan nasional masyarakat

pemerintah terus meningkatkan konsumsi ikan karena saat ini konsumsi ikan

Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia dan Jepang. Laporan

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), The State of World Fisheries and

Aquaculture 2014 menunjukkan bahwa Indonesia tidak termasuk negara dalam 10

besar negara eksportir ikan. Indonesia sebagai negara maritim luput dari catatan

organisasi dunia sebagai eksportir ikan. Berdasarkan laporan itu, 10 negara

eksportir ikan adalah Tiongkok, Norwegia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat,

Cile, Kanada, Denmark, Spanyol, dan Belanda. Pada 2012, nilai ekspor Thailand

8,07 miliar dollar AS dan Vietnam 6,27 miliar dollar AS. Nilai itu jauh lebih besar

daripada nilai ekspor ikan dan udang dari Indonesia. Merujuk data Badan Pusat

Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan, nilai ekspor ikan, termasuk

udang, dari Indonesia pada tahun 2012 hanya 2,75 miliar dollar AS, mengalami

kenaikan pada tahun 2013 hingga nilai ekspornya 2,85 miliar dollar AS, kemudian

per September 2014 nilai ekspor mengalami penurunan hingga 2,26 miliar dollar

AS. Data itu menunjukkan sektor perikanan Indonesia sangat kurang dalam

3

mendorong ekspor, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu

adanya disparitas ketahanan pangan yang diukur dari asupan kalori tiap orang

dalam sehari antar wilayah maupun antar sosial ekonomi di Indonesia.

Mengingat bahwa kekurangan asupan gizi ini sangat berdampak pada

tingkat kesehatan dan produktifitas penduduk, maka upaya tersebut perlu

difokuskan pada peningkatan asupan kalori bagi penduduk yang selama ini hanya

memiliki asupan harian di bawah 1.400 Kkal/kap/hari. Berdasarkan kenyataan

bahwa proporsi penduduk dengan asupan kalori serendah ini sangat beragam,

maka perhatian perlu lebih difokuskan pada daerah-daerah dengan proporsi

penduduk dengan asupan gizi dibawah 1.400 Kkal/kap/hari yang masih tinggi,

seperti provinsi Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Gambar 1. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori < 1.400 Kkal dan < 2.000

Kkal Tahun 2011

Sumber: BPS, Susenas 2011

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya

strategis untuk mempercepat tujuan terwujudnya kesejahterakan masyarakat

melalui optimalisasi hasil perikanan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Secara

nasional ketahanan pangan yang diukur dari asupan kalori tiap orang dalam sehari

mengalami peningkatan yang baik. Hal ini sejalan dengan salah satu upaya yang

dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengoptimalkan

4

hasil perikanan nasional adalah dengan menggunakan berbagai komoditas

unggulan di bidang perikanan budidaya. Salah satu upaya KKP yaitu terus

mengembangkan berbagai jenis ikan yang mampu berkembang baik di air payau.

Selain itu, perlu adanya alternatif manajemen dalam pengelolaan perikanan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk memandirikan negara

dibidang perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Berdasarkan dengan kondisi

tersebut, maka penulis mengambil judul “Upaya Optimalisasi Sumber Daya

Ikan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Demi Terwujudnya

Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Melihat dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum permasalahan ketahanan pangan di

Indonesia?

2. Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengotimalkan sumber daya ikan

dalam mendukung ketahanan pangan demi terwujudnya kesejahteraan

masyarakat Indonesia?

5

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Model Baru Pembangunan

Pembanguan merupakan upaya untuk melakukan perubahan pada berbagai

aspek kehidupan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Semua paradigma

maupun teori pembangunan bertujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat,

akan tetapi dalam perjalanannya sering kali bertolak belakang dengan tujuan

semula dan terkadang tidak tepat sasaran dalam aplikasinya. Kondisi saat ini

tatanan negara berada dalam kompleksitas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial,

budaya, oleh karena itu perlu aplikasi multi paradigma pembangunan dalam

menghadapi kompleksitas tersebut. Diharapkan masing-masing paradigma dapat

diaplikasikan nila-nilai positifnya, sehingga masing-masing paradigma

berkontribusi positif pada pembangunan.

Menurut Dr. Abdullah Said., M.Si (2014) yang disampaikan pada

Matakuliah Teori Pembangunan, paradigma dominan pembangunan menyebabkan

nilai GNP (Gross National Product) meningkat dengan industrialisasi, namun

muncul kepincangan sosial ekonomi di negara Dunia Ketiga, pembangunan

tatanan nilai sosial budaya dan sumber-sumber identitas kolektif masyarakat

sebagai simbol kekuatan diri, sirma seketika. Hal tersebut memunculkan krisis

ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan

di negara berkembang. Sehingga perlu cara pandang baru dalam pembangunan.

Apa yang diperlukan dalam model baru pembangunan tidak saja menumbuhkan

dan mengembangkan nilai tambah ekonomis tetapi juga nilai tambah secara adil

(equity) dan setara (equality) dan memunculkan nilai sosial budaya lokal atau

negara masing-masing serta partisipatif sebagai upaya pengembangan kapasitas

manusia dan masyarakat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Teori pembangunan sering dianggap ada kelebihan dan kelemahan,

mungkin kelemahan yang dimaksud tersebut ada di negara Indonesia, fakta-fakta

yang ada yang dijadikan landasan teori mungkin cocok dengan kondisi di negara

maju dimana teori itu diciptakan dan belum tentu benar diterapkan di Indonesia.

6

Jadi bukan teorinya yang salah, namun karena fakta atau kondisi negara yang

berbeda, maka teori–teori pembangunan yang ditiru seolah-olah menjadi salah.

Teori-teori yang bersifat holistik dapat diimplementasikan di negara manapun,

akan tetapi teori yang berdasarkan pada kondisi negara tertentu maka akan

terdapat kelemahanan terutama diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu

modifikasi agar sesuai dengan kondisi Negara Indonesia. Pembangunan harus

holistik, ada transfer ilmu pengetahuan, interaksi antar berbagai ilmu

pengetahuan, bukan hanya peningkatan kapasitas, namun juga harus ada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dicontohkan dari Dr. Said Abdullah (2014) mengenai model

baru pembangunan adalah Pembangunan yang berpusat pada rakyat (People

Centered Development). Dalam paradigma “People Centered Development”

(PCD) baru ini, strategi atau model pembangunan berorientasi pada pembangunan

kualias manusia. Asumsi dasarnya adalah bahwa tujuan pembangunan merupakan

upaya memberi manfaat bagi manusia, baik dalam upayanya maupun dalam

menikmati hasil dari upaya tersebut. Disamping itu, paradigma pembangunan ini

juga mampu memberi masyarakat kesempatan untuk mengembangkan kepandaian

yang kreatif bagi masa depannya sendiri dan masa depan masyarakat pada

umumnya (Korten, 1984 dalam Indra Bastian, 2007).

Secara konseptual, paradigma PCD mempromosikan fokus perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan pada manusia (sebagai warga

negara maupun sebagai masyarakat). Artinya manusia menjadi subyek sekaligus

obyek pembangunan yang aktif, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai

fasilitator, yaitu mendorong dan memberi contoh. Orientasi tujuan

pembangunannya adalah memberdayakan rakyat (empowering) dan

menumbuhkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Manajemen pembangunan

dilaksanakan dengan pendekatan “Community Based Resources Management”.

Paradigma ini mensyaratkan struktur dan prosedur pemerintah melalui sistem

desentralisasi, transactive, demokratis, debirokratisasi, deregulasi, dan otonomi

yang luas bagi pemenrintahan daerah/lokal. Sementara itu, model utama

pembangunan adalah kreativitas dan komitmen rakyat serta organisasi

kemasyarakatan di tingkat lokal.

7

Pembangunan baru dinilai berhasil apabila hubungan antara manusia

dengan sumber-sumber tersebut menciptakan keharmonisan dan kehidupan

manusia itu sendiri. Peran pemerintah tidak boleh lagi dominan. Pemerintah tidak

boleh lagi berperan sebagai pemborong yang aktif memupuk modal, sehingga

semua perencanaan dan kebijakan berasal dari bawah ke atas.

Sebaliknya, pemerintah harus berperan sebagai enabler atau fasilitator

dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama hidup, bekerja dan belajar, serta

mendorong masyarakat ke arah kemajuan dengan member contoh. Perencanaan

dan pembuatan kebijakan tidak lagi bersifat Top-Down atau Bottom-Up, tetapi

bersifat Transtactive Planning, yakni perencanaan pembangunan dilakukan

melalui kebijakan yang demokratis, di mana birokrasi melaksanakan perencanaan

itu bersama-sama rakyat dan manajemen dipraktikkan dengan cara partisipatif.

Kondisi Indonesia yang begitu kompleks, berbagai macam kondisi fisik,

budaya, sosial, potensi, perlu berbagai teori dalam pembangunannya. Masing-

masing teori pembangunan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pembangunan

multiparadigma atau model baru pembangunan perlu dilakukan dengan

mengambil nilai-nilai positif dari masing-masing teori pembangunan, dan

modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia.

2.2 Teori Pembangunan di Indonesia

Tujuan Pembangunan di Indonesia yaitu mencapai kesejahteraan sosial

yang dijelaskan pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas

kekeluargaan

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

rakyat banyak dikuasai oleh negara

3. Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasasi negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

8

Menurut M. Dawam Rahardjo (2008), Teori pembangunan Indonesia

esensinya adalah pertama dari segi ontologi perekonomian Indonesia adalah

warisan kolonial yang dualistis yang terdiri dari lapis kekuatan ekonomi kapital

kolonial di atas lapis kekuatan ekonomi rakyat bawah. Kedua, dari segi

epistemologi perekonomian pasca kolonial perlu didekati dengan prinsip

demokrasi ekonomi yang mendampingi demokrasi politik yang ditopang dengan

dua prinsip, yaitu partisipasi rakyat dan emansipasi rakyat dari segala bentuk

dominasi dan ketergantungan, sehingga menjadi perekonomian yang mandiri.

Ketiga dari segi aksiologi, pembangunana Indonesia menuju kepada masyarakat

adil dan makmur yang disebut juga kesejahteraan sosial.

Teori pembangunan tersebut memang telah dimiliki Indonesia sejak

setengah abad yang lalu. Namun dalam perjalanannya perekonomian Indonesia

sering menyimpang dari jalan lurus, yang sebenarnya sejalan namun dipengaruhi

oleh teori ekonomi politik dunia yang terdiri dari dua kutub, kapitalisme dan

sosialisme, keduanya adalah teori yang lahir dari sejarah Eropa-Barat yang

bercorak imperialis. Wacana terakhir diketahui bahwa perekonomian Indonesia

menghadapi krisis ekonomi multi-dimensi sebagai akibat dari ketergantungan

ekonomi. Karena itu Indonesia perlu mengatasi ketergantungan itu dengan

membangun perekonomian yang dinamis, mengikuti perkembangan spirit zaman.

Teori model baru pembangunan yang tepat untuk diaplikasikan di

Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Konsep kemandirian lokal

2. Modernisasi dengan modifikasi oleh pendekatan kebutuhan dasar dan

pembangunan berkelanjutan.

2.2.1 Konsep Kemandirian Lokal

Teori pembangunan yang tepat untuk diaplikasikan di Indonesia adalah

teori kemandirian lokal. Prof. Mappadjantji Amien menyatakan bahwa

Kemandirian lokal adalah sintesis dari wawasan baru temuan-temuan sains baru.

Konsepsi ini cenderung memilih jalan yang ditawarkan oleh paradigma Holisme-

Dialogis walaupun tidak menolak metah-mentah kebenaran yang ada pada

paradigma Digitalis-Informatis. Itu tidak sulit dilakukan karena pada dasarnya

9

paradigma Holisme-Dialogis (HD) memahami kemenduaan sehingga tidak

menolak adanya kebenaran lain.

Analisis yang digunakan dalam kemandirian lokal berbasis pada konsep

gabungan atau interkoneksitas. Fenomena yang ingin dikaji selalu dilihat sebagai

perwujudan interkoneksitas. Misalnya pada pembangunan wilayah, kajian

difokuskan pada interkoneksitas yang ada pada wilayah yang bersangkutan.

Wilayah dilihat sebagai perwujudan interkoneksitas antara berbagai entitas seperti

penduduk, sumber daya alam, kelembagaan dan lainnya. Masalah pembangunan

wilayah ditemukenali berdasarkan kinerja interkoneksitas itu, demikian juga

dengan pemecahannya. Kemandirian lokal juga mengembangkan konsep tatanan

sebagai perangkat analisis utamanya. Konsep ini dikembangkan mengacu pada

premis bahwa pada dasarnya interkoneksitas yang mewujud dalam berbagai

entitas dan fenomena alam maupun sosial memiliki karakteristik yang serupa.

Tatanan adalah hasil “gabungan” atau interkoneksitas dari berbagai tatanan,

memiliki sumber daya alam dan atau fitur baru yang bukan merupakan

penjumlahan dari fitur-fitur yang dimiliki sebelumnya oleh tatanan-tatanan

pembentuknya (emergence resources).

Pendekatan pembangunan seyogyaanya memposisikan kemandirian

sebagai kata kuncinya. Dalam hal ini, kemandirian dimaksud berupa kompetensi

dan otonomi setiap entitas pembangunan dalam membangun dirinya sendiri.

Kemandirian diperlukan untuk menjaga identitas setiap entitas pembangunan, agar

diversitas keseluruhan yang merupakan syarat untuk mempertahankan

kesinambungan keberadaan semesta dapat dijaga. Jika semua entitas

pembangunan di Indonesia sudah kehilangan jati dirinya, maka kualitas ketahanan

nasional akan menurun dan pada gilirannya akan diikuti dengan ambruknya

bangsa ini (Prof. Mappadjantji Amien, 2005).

Konsepsi kemandirian lokal memberikan porsi yang sama bagi setiap

entitas pembangunan untuk menentukan sendiri masa depannya, serta

meninggalkan keseragaman (uniformisme) dan mengangkat akan perlunya

keberagaman (diversitas) dalam pembangunan. Sehingga perlu desentralisasi

dalam semua tahapan dan kegiatan pembangunan, dengan tatanan sebagai unit

analisis sekaligus sebagai entitas pembangunan. Teori Kemandirian Lokal

10

merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan

ketersediaan sumberdaya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik

yang dimiliki. Pembangunan seyogyanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas

tatanan yang indikator utamanya adalah terjaganya keadilan berpartisipasi bagi

semua komponen tatanan serta meningkatkannya kapasitas swatata tatanan (self-

organization).

Masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan kelembagaan

dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumberdaya alam dan kondisi

lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat sebagai satu kesatuan, tepatnya sebagai

suatu jejaring interkoneksitas yang kuat, tetapi tetap terbuka, dalam arti

merupakan bagian dari entitas lain yang memiliki dimensi ruang maupun dimensi

fungsional yang lebih luas. Wujud interkoneksitas inilah yang dinamakan tatanan.

Teori kemandirian lokal sangat tepat dalam pembangunan saat ini, dimana

pembangunan didasarkan pada karakteristik wilayah masing-masing. Masyarakat

bukan dianggap sebagai objek pembangunan, namun masyarakat diajak

berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konsep kemandirian lokal yang sangat

diperhatikan adalah interkoneksitas yang tercipta antara kelompok-kelompok

masyarakat yang antara lain diukur apakah ada sumberdaya dan atau fitur baru

yang tercipta sebagai akibat dari interkoneksitas tersebut, sebagai contoh yaitu

dalam pengembangan dan peningkatan kualitas modal sosial (social capital).

Keterhubungan tatanan dengan lingkungannya juga merupakan pokok analisis

dalam konsep kemandirian lokal, yaitu apakah dampak interkoneksitas tersebut

baik atau tidak terhadap tatanan.

Selanjutnya Prof.Mapadjantji Amien (2005) menyatakan bahwa jika kita

ingin memahami kinerja dari suatu daerah, analisis mengenai ketersediaan sumber

daya alam, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan berbagai potensi atau

sumber daya lainnya memang sering memberi kita pada penjelasan yang bersifat

analitik dan dianggap benar, tetapi pada hakikatnya hanyalah berupa kumpulan

informasi yang berkeping-keping, yang umumnya tidak mampu memberikan

gambaran yang memadai mengapa daerah itu mampu berkembang atau

mengalami stagnasi. Sebaliknya melihat sebagai sesuatu jejaring interkoneksitas

yang unik akan memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif.

11

2.2.2 Modifikasi Modernisasi

Dalam modernisasi terjadi kesenjangan, ekologis, dan etnis.

Perekonomian itu dikuasai konglomerat, yang menyumbang sebagian besar

pertumbuhan ekonomi. Namun dibalik pertumbuhan ekonomi terjadi kerusakan

ekologi seperti eksploitasi, Freeport, hutan dieksploitasi yang menyebabkan

ekologi hancur. Begitu juga pada etnis, modernisasi tidak berfikir lagi secara

etnis, padahal setiap suku punya kearifan lokal. Jika produk dari kearifan lokal

disentuh dengan teknologi, maka bisa lebih mahal untuk di ekspor, dan ini akan

diminati oleh luar negeri. Oleh karena itu apa yang ada dalam masyarakat, harus

dianggap sebagai potensi yang baik, bukan diabaikan sebagaimana yang

dilakukan oleh modernisasi.

Modernisasi yang mengusung pertumbuhan ekonomi perlu dimodifikasi

sesuai dengan kondisi Indonesia. Memang betul dalam pembangunan, kita perlu

berbagai investasi untuk membangun berbagai infrastruktur bagi berlangsungnya

pengelolaan Negara dan kehidupan masyarakat, begitu juga pertumbuhan

ekonomi (Gross National Product, Pendapatan Domestik Bruto, dan ukuran

lainnya) perlu menjadi perhatian sebagai indikator terukur dari perekonomian

suatu Negara. Namun tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi

kesejahteraan masyarakat haruslah menjadi tujuan utama dalam pembangunan.

Tidak dipungkiri pembangunan selama Orde Baru sampai saat ini

merupakan kontribusi Teori Modernisasi khususnya dalam pembangunan

infrastruktur, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan dan lainnya. Prof.

Darmawan Salman (2012) dalam Hery Sopari (t.t) mencatat aplikasi modernisasi

di desa persawahan, Beliau menyatakan bahwa desa persawahan dicirikan oleh

kedekatan dengan kota provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Desa persawahan

relatif terpenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasarnya. Infrastruktur

transportasi, energi, komunikasi, informasi, pasar dan perbankan, serta relatif

terpenuhi pelayanannya atas pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Hal

ini merupakan hasil dari pembangunan yang merupakan aplikasi dari teori

modernisasi dan pendekatan kebutuhan dasar.

Namun teori modernisasi ini masih perlu dimodifikasi, agar

memperhatikan kebutuhan dasar seluruh warga negara, serta memperhatikan

12

pembangunan yang berkelanjutan. Artinya pertumbuhan ekonomi bukan

merupakan tujuan akhir namun sebagai alat untuk mengukur pembangunan,

sementara tujuan dari pembangunan haruslah kesejahteraan seluruh warga

masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam harus menggunakan teknologi yang

ramah lingkungan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap lestari. Beberapa

hal yang perlu dimodifikasi pada teori modernisasi menurut Hery Sopari (t.t):

1. Pendekatan kebutuhan dasar dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi

perhatian utama dalam modernisasi, agar terjadi pemerataan pembangunan,

terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat serta pengelolaan

sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan (lestari) seperti penggunaan

teknologi yang ramah lingkungan dan melakukann Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan benar.

2. Perlu ada intervensi pemerintah dalam pengaturan investasi asing, baik

berupa regulasi maupun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat

dan Negara. Pasar bebas untuk pengelolaan sumberdaya perlu diatur

sedemikian rupa agar investor luar negeri tidak mengeksploitasi SDA

Indonesia. Investasi dalam pengelolaan sumber daya alam harus lebih

memihak kepada masyarakat serta kedaulatan Negara, jangan seperti PT.

Freeport, PT. Newmont, dan perusahaan lainnya yang telah mengeksploitasi

kekayaan SDA Indonesia, sementara kontribusi terhadap Negara Indonesia

serta rakyatnya sangat tidak sebanding.

3. Perusahaan swasta yang mengelola SDA maupun usaha lainnya harus

memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kewajiban

melaksanakan Corporate Social Responsibility perlu diperketat.

4. Sasaran pembangunan harus tepat, kalau ada program peningkatan

kesejahteraan masyarakat maka masyarakat miskinlah yang menjadi sasaran.

Pemerintah harus punya komitmen dan membangun kelembagaan yang kuat

untuk menciptakan pelaksanaan program-programnya dengan baik.

2.3 Teori Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan suatu keadaan dimana

pangan tersedia bagi setiap individu setiap saat dimana saja baik secara fisik,

maupun ekonomi. Definisi mengenai ketahanan pangan (food security) memiliki

13

perbedaan dalam tiap konteks waktu dan tempat. Istilah ketahanan pangan sebagai

sebuah kebijakan ini pertama kali dikenal pada saat World Food Summit tahun

1974. Setelah itu, ada banyak sekali perkembangan definisi konseptual maupun

teoritis dari ketahanan pangan dan hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah akses setiap orang sepanjang waktu pada pangan

yang cukup jumlahnya, bermutu dan aman untuk hidup sehat (World Food

Summit, 1996 dalam Jaya, 2009). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya

pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan

budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Pangan meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Mutu pangan adalah

nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan (higienis), kandungan

gizi, dan standar mutu perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan

minuman.

Menurut Hariyadi (2011), aspek ketahanan pangan meliputi tiga hal yaitu:

(1) Ketersediaan pangan, yang meliputi: kecukupan jumlah, kecukupan mutu,

kecukupan gizi dan keamanan;

(2) Keterjangkauan, yang meliputi: keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial,

kesesuaian dengan referensi, kesesuaian kebiasaan dan budaya dan

kesesuaian dengan kepercayaan;

(3) Kecukupan konsumsi, yang meliputi: kecukupan asupan (intake), kualitas

pengolahan pangan, kualitas sanitasi dan higienis, kualitas air dan kualitas

pegasuhan anak.

14

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Permasalahan Pangan di Indonesia

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem

ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik

dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi

berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin

agar seluruh negara sampai pada per orang atau individu dapat memperoleh

pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu atau secara

berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi

berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan di Indonesia memenuhi

kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya. Hal ini

sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa

masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau

ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan

pangan dan keamanan pangan. Saat ini, situasi ketahanan pangan di Indonesia

masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh:

a) Anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar

Penanganan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam

pembangunan nasional. Pangan dan gizi terkait langsung dengan status

kesehatan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi tidak dapat

dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan

individu dan masyarakat, serta peningkatan daya saing sumber daya

manusia (SDM), yang selanjutnya menjadi daya saing bangsa. Indonesia

telah berada dalam jalur yang benar (on track) untuk mencapai MDGs

khususnya target 1C, yaitu telah berhasil menurunkan angka kekurangan

gizi pada anak di bawah lima tahun (balita) dari 24,50% pada tahun 2005

menjadi 17,90% pada tahun 2010 (Riskesdas 2010). Penurunan angka

kekurangan gizi pada anak balita harus terus dilakukan agar Indonesia

15

dapat mencapai target MDGs pada tahun 2015, yaitu 15,50%. Namun

demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan pembangunan pangan dan

gizi yang lain, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita yang pendek

(stunting). Data Riskesdas tahun 2010, menunjukkan prevalensi stunting

35,60%. Jumlah balita gizi kurang, gizi buruk, dan kekurangan gizi akan

mengakibatkan besarnya angka kematian bayi dan kecacatan.

Gambar 2. Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun dan Kemenkes, Riskedas, 2007,

2010

b) Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar

Proporsi penduduk dengan asupan kalori harian rawan pangan (tingkat

konsumsi per hari secara nasional adalah 60,03 % di bawah 2.000 Kkal

dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat

konsumsi per hari secara nasional adalah 14,65 % di bawah 1.400 Kkal

dari rekomendasi) berdasarkan Susenas 2011.

Selain itu, masih ditemukan disparitas asupan kalori harian di Indonesia,

baik antar wilayah maupun antar sosial ekonomi. Mengingat bahwa

kekurangan asupan gizi ini sangat berdampak pada tingkat kesehatan dan

produktifitas penduduk, maka upaya tersebut perlu difokuskan pada

peningkatan asupan kalori bagi penduduk yang selama ini hanya memiliki

16

asupan harian di bawah 1.400 Kkal/kap/hari. Berdasarkan kenyataan

bahwa proporsi penduduk dengan asupan kalori serendah ini sangat

beragam, maka perhatian perlu lebih difokuskan pada daerah-daerah

dengan proporsi penduduk dengan asupan gizi dibawah 1.400

Kkal/kap/hari yang masih tinggi, seperti provinsi Maluku Utara, Papua,

Papua Barat, dan Maluku.

Gambar 3. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori < 1.400 Kkal dan

< 2.000 Kkal Tahun 2011

Sumber: BPS, Susenas 2011

Di Indonesia, permasalahan pangan tidak dapat dihindari, walaupun sering

disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani.

Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia. Hal ini

seiring dengan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk

bukanlah satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan

pangan di Indonesia. Permasalahan lain adalah berkurangnya lahan pertanian yang

dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi tantangan

tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam

bidang pangan.

17

Menurut Jaya (2009), beberapa permasalahan pangan di Indonesia antara

lain disebabkan oleh:

(1) Inkonsistensi dan sinergi kebijakan ketahanan pangan antar sektor dan

antar pusat maupun daerah,

(2) Program ketahanan pangan yang sesuai dan bisa diandalkan untuk

pencapaian target MDGs,

(3) Pengembangan teknologi, SDM dan kelembagaan bagi ketahanan pangan,

(4) Produksi dan produktivitas pangan rendah,

(5) Efisiensi distribusi, perdagangan dan pemasaran produk pangan antar

waktu dan wilayah,

(6) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang terkait dengan

tingginya kemiskinan dan pengangguran,

(7) Rendahnya konsumsi pangan,

(8) Mutu gizi pangan penduduk, terutama kelompok rawan dan miskin,

(9) Keamanan pangan, tetrutama penggunaan bahan berbahaya,

(10) Pengetahuan dan perilaku penganekaragaman pangan yang belum

memadai,

Sedangkan menurut Sucipto (2012), pemenuhan pangan rakyat bukan soal

sederhana. Apalagi, pangan menjadi kebutuhan dasar setiap individu untuk

mempertahankan hidup dan kehidupannya demi meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan umat manusia. Diskursus konsep ketahanan pangan (food security)

dan kedaulatan pangan (food souvereignty) untuk memenuhi pangan sedang

terjadi. Pangan juga terkait ketersediaan (availability), keterjangkauan

(accessibility), penerimaan (acceptability), dan simbol kesejahteraan rakyat

(people’s welfare).

Pembebasan bea masuk yang ditetapkan pemerintah selama setahun untuk

57 pos tarif komoditas beras, gandum, kedelai, bahan baku pupuk dan pakan

ternak tahun 2011 mendorong impor pangan. Susu impor 90% kebutuhan, gula

30%, garam 50%, gandum 100%, kedelai 70%, daging sapi 30%. Padahal kecuali

gandum, pangan tersebut bisa diproduksi dalam negeri (Achmad Fachruddin

Syah: 2012).

18

3.1.1 Potensi Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang luar

biasa di bidang kelautan dan perikanan. Lautan Indonesia adalah Marine Mega

Biodiversity terbesar di dunia yaitu mempunyai 8500 spesies ikan, 555 spesies

rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Sumber daya ikan (SDI) meliputi

ikan pelagis, demersal, ikan karang, udang, lobster dan cumi-cumi. Total potensi

lestari 6.409.210 ton/tahun, produksi 4.069.420 ton/tahun, tingkat pemanfaatan

63,49% (LIPI-BRKP, 2001). Kalau potensi ini dikelola dengan baik dan

berkelanjutan maka pasti akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebuah gambaran tentang luas perairan dan panjang garis pantai di Indonesia

dapat dilihat pada tebel berikut ini.

Tabel 1. Luas Perairan dan Panjang Garis Pantai Indonesia

Luas Laut Indonesia 5.8 juta km2

Luas Perairan Kepulauan (Laut Nusantara) 2.3 juta km2

Luas Perairan Teritorial 0.8 juta km2

Luas Perairan ZEE Indonesia 2.7 juta km2

Panjang Garis Pantai Indonesia 81290 km

Sumber: Dishidros TNI AL, 1987

Luasnya perairan menggambarkan luasnya “lahan” bagi perikanan tangkap

sedang panjang garis pantai menggambarkan area budidaya kelautan. Namun

demikian, menurut data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tingkat

exploitasi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia

tidak sama.

19

Tabel 2. Tingkat Eksploitasi Sumber Daya Ikan di setiap Wilayah Pengelolaan

Perikanan Indonesia

Sumber: Achmad Fachruddin Syah, 2012

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa ada kawasan yang sudah

“overfishing”, misalnya di Laut Jawa. Hal ini menyebabkan penghasilan nelayan

di kawasan itu menjadi relatif rendah. Hal lain yang juga menambah masalah

yaitu di Laut Jawa jumlah nelayannya adalah yang terbanyak. Sementara kawasan

yang masih “underexploited” atau “moderate” adalah di kawasan yang relatif

jauh, sulit dijangkau atau bergelombang besar misalnya di Laut Banda atau

Samudra Hindia (Barat Sumatera), sehingga umumnya baru dinikmati nelayan

berteknologi tinggi yang umumnya dikuasai oleh pemodal asing.

Kondisi yang berbeda ini mengakibatkan volume hasil tangkapan di laut

menjadi bervariasi tiap wilayahnya. Namun secara nasional produksi ikan tangkap

dan ikan budidaya mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai pada tahun

2013.

Gambar 4. Volume Produksi Ikan di Indonesia

Sumber: Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014

20

Data DKP ini sesuai dengan data BPS, yaitu konsumsi ikan diwilayah

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 2014. Tingkat

konsumsi ikan di Indonesia per kapita sebanyak 33,89 kg/tahun pada tahun 2012,

sebanyak 35,21 pada tahun 2013 dan sebanyak 38 kg/tahun pada tahun 2014 yang

selalu bisa dipenuhi dengan produksi nasional.

Gambar 5. Angka Konsumsi Ikan di Indonesia

Sumber: Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014

Selain itu, dengan meningkatnya konsumsi ikan sebanding dengan

produksi ikan dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Namun, hal tersebut

tidak terjadi dengan nilai ekspor yang mengalami kemerosotan pada tahun 2014.

Grafik 5. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Tahun 2008-2014

Sumber: Data Statistik Kelautan dan Perikanan, 2014

21

Data tersebut menunjukkan penurunan tajam dari tahun 2013 mengalami

penurunan di tahun 2014. Penurunan nilai ekspor ini terjadi pada semua varietas

seperti udang, TTC, kepiting, rumput laut, mutiara, dan lain-lain. Hal yang sama

ditunjukkann oleh Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan,

nilai ekspor ikan, termasuk udang, dari Indonesia pada tahun 2012 hanya 2,75

miliar dollar AS, pada tahun 2013 mencapai 2,85 miliar dollar AS, dan per

September 2014 mengalami penurunan hingga 2,26 milliar dollar AS (Kompas,

2014). Data tersebut menunjukkan sektor perikanan di Indonesia mengalami

penurunan dalam mendorong ekspor, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Penurunan dalam sektor perikanan ini terjadi karena praktik

penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing).

Dari laporan FAO, dari 54 negara yang dikaji, kerugian akibat praktik

illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU) diperkirakan 11 juta-26 juta

ton ikan dengan nilai 10 milliar-23 milliar dollar AS. Jumlah penangkapan ikan

yang tak dilaporkan dari Indonesia diperkirakan 1,5 juta ton per tahun. Tak ada

angka pasti berapa nilai kerugian akibat praktik IUU di Indonesia. Diperkirakan,

kerugiannya lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

Gambar 6. Wilayah Perairan Bebas IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak

Sumber: Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014

Dari data tersebut menjelaskan bahwa wilayah perairan bebas IUU fishing

dan kegiatan yang merusak mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014.

Namun, jika dibandingkan terjadinya penurunan wilayah perairan bebas IUU

22

fishing dan kegiatan yang merusak dengan nilai ekspor ikan yang mengalami

penurunan di tahun yang sama adalah sebanding, yang artinya bahwa tidak terjadi

pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai ekspor ikan. Menteri Kelautan dan

Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, persoalan penangkapan secara illegal

(illegall fishing) ibarat gunung es. Apa yang terlihat selama ini hanya bagian

permukaan. Penangkapan ikan illegal menyimpan berbagai persoalan lain yang

tak terungkap, seperti perdagangan kayu illegal dan perdagangan manusia yang

menggunakan atau berkedok kapal ikan. Modus pencurian ikan itu antara lain

dilakukan oleh kapal-kapal asing dan kapal domestik yang melanggar wilayah

penangkapan ikan (Kompas, 2014):

1. Kapal Asing

a. Pemilik kapal dan perusahaan operator berhubungan dengan “mafia”

internasional dan “mafia” Indonesia.

b. Mencari surat ijin penangkapan ikan (SIPI) secara illegal dengan cara

mencari mitra perusahaan Indonesia yang memiliki surat ijin usaha

perikanan (SIUP).

c. Sejumlah kapal yang memiliki SIPI sengaja beroperasi secara

berkelompok. Padahal sebagian kapal-kapal itu tidak memiliki SIPI.

d. Mengeruk ikan sebanyak-banyaknya dengan segala cara, termasuk

dengan alat tangkap pukat harimau (“tawl”).

e. Memanipulasi nama nahkoda asing menjadi nama Indonesia.

f. Melakukan negosiasi di laut dan meyuap petugas di kapal patrol.

2. Kapal Domestik

a. Memperkecil data bobot kapal ikan agar memperoleh subsidi bahan

bakar minyak dan kemudahan pengurusan prosedur izin dari daerah.

b. Mengeruk ikan sebanyak-banyaknya dengan segala cara, termasuk

menggunakan pukat harimau (“tawl”).

c. Melanggar ketentuan wilayah tangkapan perikanan (“fishing ground”).

d. Saat kapal illegal beroperasi, petugas kongkalikong tidak melakukan

patroli.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang secara

terbuka melarang alih muat kapal di laut adalah kebijakan tepat. “Genderang

23

perang” terhadap praktik IUU perlu didukung dan dilaksanakan secara konsisten.

Selanjutnya, bagaimana memberdayakan nelayan lokal dan industri perikanan

berjaya menjadi pekerjaan rumah yang berat. Kebijakan Susi itu merupakan awal

perjalanan menuju ajaran Trisakti Bung Karno, terutama berdikari dibindang

ekonomi.

3.2 Upaya-Upaya Mengoptimalkan Ikan dalam Mendukung Ketahanan

Pangan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

3.2.1 Upaya Optimalisasi Ikan melalui Alternatif Manajemen Pengelolaan

Perikanan

Dengan permasalahan ketahanan pangan di Indonesia, maka diperlukan

suatu upaya optimalisasi ikan melalui alternatif manajemen pengelolaan perikanan

dengan perspektif yang berbeda. Beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran

dalam hal pengelolaan kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang

ketahanan pangan masyarakat Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Laut adalah milik bersama

Berdasarkan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945, sumber

daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak pada hakekatnya

tidak bisa dimiliki perorangan, dan seharusnya dikuasai oleh negara untuk

memakmurkan rakyatnya. Jalan raya, mata air didaerah tandus, sumber api

abadi dan sejenisnya, harus dimiliki bersama oleh manusia. Laut memiliki

banyak fungsi, baik sebagai jalan raya, sebagai habitat bagi makhluk air,

maupun sebagai sumber energi dan mineral. Oleh karena itu laut harus

ditetapkan sebagai milik bersama.

Karena itu tidak boleh ada dominasi penguasa laut oleh mereka yang

memiliki teknologi tinggi. Tidak seperti selama ini mereka yang memiliki

pukat harimau, ditambah dengan teknologi sonar dan GPS untuk mencari

ikan, ditambah dengan pabrik pengolahan ikan terapung, dapat mengeruk

ikan sebanyak-sebanyak, sehingga praktis nelayan-nelayan kecil hanya

kebagian sangat sedikit. Untuk itu negara mesti mengatur dan membuat

kebijakan agar kompetisi berjalan sehat, misalnya nelayan berteknologi

tinggi hanya boleh beroperasi di area yang nelayan sederhana tidak

24

sanggup mencapainya. Namun sistem konsesi semacam ini tetap harus

diawasi dengan ketat, jangan sampai secara keseluruhan merusak

ekosistem dan merugikan rakyat sebagai pemilik hakiki dari area laut itu.

2. Negara mengatur agar tersedia SDM kelautan dan perikanan dalam jumlah

yang cukup dan cerdas.

Pada saat yang sama, negara meberdayakan para nelayan-nelayan kecil

dengan pendidikan yang gratis atau murah, mensubsidi upgrade teknologi

yang dipakai, hingga memberikan pinjaman modal tanpa bunga sehingga

mereka juga dapat meningkatkan produktifitasnya.

Semua ini tetap dengan menghitung keberlanjutan sumber daya laut yang

ada, sehingga overfishing dapat dihindarkan. Bila mana disuatu wilayah

jumlah nelayan tangkap sudah terlalu banyak, maka negara harus

melakukan upaya konversi mereka sehingga menjadi nelayan budidaya,

atau masuk ke industri pasca panen.

3. Negara mendorong agar tersedia teknologi kelautan dan perikanan yang

handal dan memadai

Dominasi kapal-kapal asing yang berteknologi tinggi harus diatasi dengan

upaya negara mendorong penguasaan dan alih teknologi kelautan da

perikanan sehingga tidak lagi diatur oleh korporasi asing. Banyak sekali

teknologi yang terkait disini, yang memerlukan kerja keras para peneliti

dan perekayasa. Teknologi itu mulai dari rancang bangun kapal, alat

navigasi, elektronika komunikasi, alat penerima citra satelit pendeteksi

keberadaan ikan, sonar, jaring pukat harimau, hingga pabrik pengolah ikan

terapung.

Mereka yang berhasil melakukan terobosan teknologi harus diberi

penghargaan yang layak, agar tidak justru menjual teknologi ini ke asing,

yang kemudian menerapkan aturan hak atas kekayaan intelektual yang

merugikan negara sendiri.

4. Negara memberikan iklim pasar yang kondusif

Pasar yang tidak kondusif ditandai oleh terjadinya asimetri dari kekuatan

penjual (yaitu nelayan) dan pembeli (yang tengkulak pedagang ikan).

Penjual bisa sangat lemah ketika produk ikan tangkapnya terancam busuk

25

bila tidak laku, sementara kredit modal melaut terus berjalan dan berbunga

seiring waktu. Sebaliknya, pembeli bisa sangat lemah ketika penjual

sangat sedikit, yakni tinggal nelayan berteknologi tinggi, setelah banyak

nelayan modal kecil kalah tergusur persaingan.

Negara perlu menciptakan badan penyangga semacam BULOG untuk

produk perikanan, agar ketika harga turun, negara membelinya dengan

harga wajar yang lebih tinggi dari harga pasar, dan pada saat harga tinggi

melepasnya lagi ke pasar dengan harga wajar yang lebih rendah dari harga

pasar. Negara boleh saja menjadi monopoli atau monopsoni selama tidak

mengambil untung, namun semata-mata untuk mengurus urusan rakyat.

5. Negara menjaga agar sumber daya laut akan berkelanjutan

Pada saat yang sama, untuk wilayah yang memerlukan teknologi tinggi

bermodal besar, negara melalui BUMN-nya dapat mengambil alih

sehingga sumber daya laut ini dapat sepenuhnya memberikan pemasukan

bagi negara untuk diberikan kepada rakyat. Negara tidak menyerahkan

optimasi ini kepada pasar, karena pasar cenderung hanya memikirkan

keuntungan bagi dirinya sendiri. Selama ini tidak ada ekonomi pasar yang

berhasil mengoptimasi diri dalam soal lingkungan.

Agar wilayah laut tetap lestari, negara juga harus menjaga agar laut tidak

tercemar, baik oleh limbah ataupun kecelakaan di laut, oleh operasi

penangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya (misalnya bom

ikan) maupun oleh bahan pencemaran yang berasal dari darat.

Untuk itu negara wajib menjaga agar tidak ada pencemaran maupun illegal

fishing, baik dari kapal-kapal asing yang memasuki laut tanpa izin,

ataupun dari kapal-kapal berizin namun beroperasi di luar wilayah yang

ditentukan. Angkatan bersenjata negara harus diperkuat agar mampu

menjaga perbatasan sekalius mendeteksi posisi tiap kapal yang berizin dan

mengecek secara cepat dalam database apakah mereka beroperasi di

wilayah yang ditentukan atau tidak, serta melakukan pengawasan dengan

ketat. Negaralah yang harus harus pro-aktif berhadapan dengan korporat

asing yang melakukan illegal fishing, pencemaran atau pelanggaran

26

wilayah operasi, bukannya nelayan kecil yang lemah, atau Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM).

3.2.2 Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalkan Hasil Ikan dalam

Mendukung Ketahanan Pangan Demi Terwujudnya Kesejahteraan

Masyarakat Indonesia

Indonesia sudah diakui sebagai negara yang memiliki potensi besar

dibidang kelautan atau maritim. Faktor-faktor yang yang menjadi indikator

keunggulan Indonesia, antara lain posisi strategis yang dilalui 40 persen lalu lintas

perdagangan dunia, atau bisa disebut dengan “Jalan Semanggi Dunia”. Indonesia

juga memiliki sumber alam sangat kaya dengan didukung zona ekonomi eksklusif,

zona tambahan dan zona territorial. Saat ini Indonesia memiliki tujuh sektor

ekonomi kelautan unggulan yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya,

industri hasil perikanan, industri bio-teknologi kelautan, energi dan sumber daya

mineral serta pariwisata bahari.

Gambar 7. Konservasi Kawasan Perairan Tahun 2013

Sumber: Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014

Dari data tersebut menjelaskan bahwa upaya pemerintah melakukan

konservasi kawasan perairan pada tahun 2013 adalah yang terbesar kawasan

konservasi daerah sebanyak 35,30% kemudian 25,64% pada taman nasional laut

27

kemudian 22,33% pada taman nasional perairan kemudian 9,77 pada taman wisata

perairan.

Hal ini sejalan dengan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengoptimalkan hasil perikanan nasional

adalah dengan menggunakan berbagai komoditas unggulan di bidang perikanan

budidaya. KKP terus mengembangkan berbagai jenis ikan yang mampu

berkembang baik di air payau.

Gambar 8. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya Tahun 2013

Sumber: DJPB, 2013

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa budidaya terbesar adalah

budidaya ikan laut yang mencapai 8 juta ton lebih, kemudian budidaya tambah

mencapai 2 juta ton lebih disusul budidaya kolam mencapai 1 juta ton, budidaya

karamba mencapai 2 juta lebih, budidaya jaring apung 505.248 ton dan budidaya

minapadi 97.303 ton pada tahun 2013.

Salah satu upaya KKP melalui Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) yaitu kembali merilis ikan Nila Srikandi

ke masyarakat. Ikan yang telah mendapat pengujian varietas sejak November

2011 ini terbukti mampu tumbuh cepat diperairan payau. Menurut Kepala

Balitbang KP, Achmad Poernomo, nila Srikandi merupakan strain ikan nila

unggul hasil cross breeding yang diproduksi Balai Penelitian Pemulian Ikan

28

(BPPI) yang berada di bawah Balitbang KP. Ikan Nila Srikandi dirakit dengan

tujuan untuk mendapatkan strain ikan nila yang mampu tumbuh cepat diperairan

payau. Ikan nila Srikandi merupakan hasil perkawinan silang antara ikan nila

Nirwana betina (Oreochromis niloticus) dengan ikan nila biru jantan

(Oreochromis aureus).

Ikan nila Nirwana (Nila ras Wanayasa) yang dirilis tahun 2006, merupakan

strain ikan nila hitam hasil seleksi yang diproduksi oleh Balai Pengembangan

Benih Ikan (BPBI), Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Ikan nila Nirwana

mempunyai keunggulan dapat tumbuh cepat di perairan tawar. Ikan nila biru

(Oreochromis aureus) merupakan ikan yang berasal dari Afrika Utara dan Timur

Tengah. Sedangkan ikan nila biru, terang Peornomo, mempunyai keunggulan

berupa daya toleransi yang tinggi diperairan payau. Perkawinan silang antara

kedua strain ikan nila ini menghasilkan ikan nila Srikandi yang mempunyai

karakter tumbuh cepat diperairan payau dengan salinitas atau tingkat garam cukup

tinggi diantara 10-30 parts per thousand (ppt).

Dari hasil pengujian ikan nila Srikandi di tambak-tambak pantai utara

Jawa seperti Karawang, Pekalongan serta Tegal serta pantai selatan Yogyakarta

menunjukkan perkembangan sangat baik. Nila Srikandi memiliki karakter

pertumbuhan dan sintasan yang lebih baik dibandingkan ikan nila sebelumnya

yakni Nirwana dan ikan nila biru. Nila Srikandi memiliki nilai heterosis 13,44

pada karakter bobot dan 20,33 pada karakter sintasan. Disamping itu Balitbang

KP juga telah merilis jenis udang galah GI macro II. Udang galah berlabel

Genetic Improvement of Macrobrachium rosenbergii (GI Macro) ini terbukti

tumbuh lebih cepat baik pada fase pembenihan maupun pembesaran. Udang galah

macro II merupakan hasil program seleksi individu di Balai Penelitian Pemuliaan

Ikan (BPPI) Sukamandi. Udang ini dibentuk oleh empat strain udang galah alam

yang secara geografis berasal dari tempat yang berbeda, yakni Barito (Sungai

Barito, Kalsel), Musi (Sungai Ogan, Sumsel), Asahan (Sungai Asahan, Sumut),

dan Ciasem ( Sungai Ciasem, Jabar) serta strain udang galah GI Macro koleksi

BPPI Sukamandi yang telah melalui proses peremajaan sejak dirilis pada tahun

2001.

29

Udang galah GI Macro II, menurut Poernomo memiliki ketahanan lebih

baik dengan sebelumnya. Pertumbuhannya pun lebih cepat, dimana total respon

seleksi berdasarkan karakter panjang standar selama empat generasi (F1 sampai

F4) diperoleh sebesar 17% atau setara dengan 68% jika berdasar pada karakter

bobot udang galah. Selain itu, pengembangan udang galah GI Micro II tidak

mensyaratkan teknologi khusus sehingga dapat dikembangkan oleh masyarakat

luas, baik melalui teknologi tradisional, semi intensif dan intesif. Kandidat strain

udang galah unggul tersebut juga dapat dikembangkan dalam sistem UGADI

(Udang Galah Bersama Padi). Melalui pemanfaatan benih udang galah unggul GI

Macro II diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas usaha budidaya

udang galah nasional. Di sisi lain, dengan memanfaatkan induk maupun benih

udang galah GI Macro II diharapkan mampu mengurangi kegiatan penangkapan

yang berlebihan terhadap populasi udang galah di alam. Sehingga kelestarian

udang galah di alam tetap terjaga.

Kekurangan dan Kelebihan Teori Pembangunan

A. Kekurangan

1. Teori Model Baru Pembangunan

- Menggunakan berbagai model campuran dalam melaksanakan

pembangunan, memilih model baru pembangunan yang sesuai dan

apakah baik atau tidak baik diterapkan.

2. Konsep Kemandirian Lokal

- Setiap orang, setiap negara akan bersaing mendapatkan harta

sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi sumberdaya alam yang

mereka miliki. Serta adanya disparitas pertumbuhan ekonomi antar

wilayah, karena setiap wilayah mempunyai sumberdaya alam yang

berbeda.

- Masyarakat bergantung pada perencanaan dan pengawasan dari

pemerintah melalui (bimbingan dan contoh) sampai masyarakat

tersebut mampu secara mandiri untuk mngembangkan kreatifitas dan

ekonominya sendiri.

30

3. Modifikasi Modernisasi

- Adanya satu ketergantungan negara berkembang kepada negara maju

di bidang teknologi, sebagai dampak industrialisasi dari modernisasi.

B. Kelebihan

1. Teori Model Baru Pembangunan

- Merupakan pengembangan dan modifikasi dari teori petumbuhan

tradisional yang khusus untuk dirancang untuk menjelaskan kenapa

equilibrium pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bisa positif

dan bervariasi di berbagai negara dan mengapa pula arus modal

cenderung mengalir dari negara-negara miskin ke Negara-negara maju

meskipun rasio modal-tenaga kerja masih rendah.

- Dalam teori modern ini, faktor-faktor produksi yang krusial tidak

hanya banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas SDM

dan kemajuan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal atau

mesin), energi, kewirausahaan, bahan baku, dan material. Bahkan,

dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dunia saat ini, kualitas

SDM dan teknologi merupakan dua faktor dalam satu paket yang

menjadi penentu utama keberhasilan suatu bangsa dan negara. Selain

itu, faktor-faktor lain yang oleh teori modern juga dianggap sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersedian dan

kondisi infrastruktur, hukum, serta peraturan, stabilias poitik,

kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional.

2. Konsep Kemnadirian Lokal

- Holisme adalah acuan utama teori kemandirian lokal. Paham ini

meyakini bahwa semesta merupakan perwujudan interkoneksitas,

karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Holisme juga menyadarkan kita bahwa semesta bukan hanya tanggung

jawab kita beserta entitas semesta lainnya tetapi juga merupakan asal

dan sekaligus akan menciptakan masa depan setiap entitas. Sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari semesta setiap entitas ikut

berpartisipasi dalam proses evolusi demi untuk menjaga

31

keberlangsungan semesta karena melaui proses itu setiap entitas lahir

dan melalui proses yang sama setiap entitas akan berakhir. Hal ini

tidak terlalu sulit untuk dilakukan karena setiap entitas selalu ingin

menjaga keberlangsungan keberadaannnya.

- Paradigma Holisme-Dialogis (HD) memahami kemenduaan sehingga

tidak menolak adanya kebenaran lain.

- Berorientasi pada peningkatan kualitas manusia (SDM), melalui

pemberdayaan (empowering), dan kemnadirian masyarakat sebagai

warga negara maupun masyarakat.

3. Modifikasi Modernisasi

- Memodifikasi modernisasi dengan kebutuhan dasar dari suatu negara.

Misalnya di Indonesia, Indonesia boleh melakukan industrialisasi dari

modernisasi tetapi industrialisasi yang mendukung pangan di Indonesia

sesuai dengan keunggulan komparatif. Indonesia memiliki sumberdaya

alam yang melimpah di bidang maritim dan agraris, jadi industrialisasi

yang dilaksanakan adalah yang mendukung dan mengolah hasil

pertanian dan hasil kelautan.

- GNP (Gross National Product) meningkat dengan industrialisasi.

32

BAB VI

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam yang salah

satunya adalah bidang kelautan dan perikanan. Akan tetapi sumberdaya alam

tersebut belum mampu dikelola dengan baik untuk bisa mewujudkan ketahanan

pangan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Diperlukan upaya-upaya untuk

mengoptimalkan sumber daya ikan (SDI) melalui alternatif manajemen

pengelolaan yang baru di bidang kelautan dan perikanan agar sumberdaya alam

tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal dan berkelanjutan serta

berkesinambungan. Dengan manajemen pengelolaan yang merupakan salah satu

model baru pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

seluruh lapisan masyarakat khususnya para nelayan.

4.2 SARAN

Menurut Jeremy Rifkin (1991) dalam Arief Budiman (2000),

menggunakan pandangan konsep politik biosfer yang tidak didasarkan pada

negara kebangsaan secara terpisah-pisah tetapi pada bumi sebagai sebuah

kesatuan. Keamanan setiap negara kebangsaan bukan ditentukan melalui jalan

masing-masing negara berusaha memperkuat dirinya, melainkan melaui

pemeliharaan bersama bumi ini. Hanya dengan pemeliharaan bersama inilah kita

juga sekaligus memelihara masa depan kita masing-masing, baik sebagai individu

maupun sebagai bangsa. Begitulah konsep baru yang sedang dikembangkan oleh

para ahli sekarang, meskipun semuanya masih dalam taraf permulaan.

Tetapi, tampaknya dunia kita sekarang masih dikuasai oleh konsep lama

dari ekonomi persaingan bebas. Setiap orang, setiap negara, masih sibuk bersaing

untuk mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk mengamankan dirinya

di masa depan. Jalan pikiran yang ada sekarang ialah mereka yang sekarang

berhasil memiliki paling banyak, merekalah yang akan meraih masa depan.

Akibatnya, setiap orang dan setiap negara berebut untuk memiliki sebanyak-

33

banyaknya. Dalam sistem semacam ini, yang kuatlah yang akan menang, yang

kuatlah yang punya masa depan. Karena itu tidaklah berlebihan kalau David

Korten berpendapat bahwa apa yang dilakukan orang sekarang adalah mengobati

penyakit baru dengan resep lama.

Dari kenyataan ini, bandingkan dengan pandangan Barbara Ward dan

Rene Dubos dalam bukunya Only One Earth (1972), atau buku yang lebih

mutakhir yang ditulis oleh David Korten (1990). Dalam karyanya ini Korten

menyatakan bahwa kita harus sadar bahwa bumi kita sekarang merupakan sebuah

kapal-ruang-angkasa. Dalam sebuah kapal-ruang-angkasa, tidak tepat kalau kita

menjalankan kebijakan ekonomi persaingan pasar bebas, dimana tiap-tiap individu

berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk mendapatkan sebanyak-

banyaknya. Dalam sebuah kapal-ruang-angkasa, yang harus kita jalankan adalah

sistem perekonomian kebersamaan, karena keselamatan dari individu yang satu

tergantung pada keselamatan dari individu lainnya. Hal ini hampir sama dengan

konsep politik biosfer yang dikembangkan oleh Jeremy Rifkin.

Meskipun teori ini masih tampaknya merupakan konsep pinggiran yang

masih belum diterima. Konsep ini masih harus diperjuangkan dengan gigih, dan

mungkin akan memakan waktu yang lama sebelumpada akhirnya bisa diterima.

Pendapat dan pandangan mengenai politik biosfer dan bumi itu sebagai sebuah

kapal-ruang-angkasa setidaknya menjadi jawaban baru yang lebih baik. Serta

menyadarkan kita bahwa kita harus menjaga bumi ini agar tetap hijau tidak

tercemari oleh bahan kimia, dan sumber daya alam di dalamnya tetap terjaga

kelestariannya dengan tidak meneksploitir bumi tanpa memperhatikan

keberlangsungan bumi ini.

34

DAFTAR PUSTAKA

Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan,

Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru. Makassar:

Universitas Hasanuddin.

Badan Pusat Statistik. 2011. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011. Jakarta: BPS

Bastian, Indra. 2007. Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik. Jakarta: Erlangga

BRKP dan LIPI. 2001. Pengkajian Stok Ikan di Perairan Indonesia. Kerjasama

PRPT-BRKP-DKP dan PPPO-LIPI, Jakarta. 125 hal.

Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

DJPB. 2013. Statistik Menurut Jenis Budidaya 2013. Diakses melalui

http://www.djpb.kkp.go.id/download/Statistik%20menurut%20jenis%20b

udidaya%202013.pdf, [7-1-2015].

Hariyadi, Purwiyatno. 2011. Tantangan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah

dalam seminar dan Sosialisasi Program Indofood Riset Nugraha 2011.

UGM-Yogyakarta.

Hukum Online. 2012. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Diakses melalui

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b48fe0bfe90/nprt/lt4f2a

51338fbaf/uu-no-18-tahun-2012-pangan, [5-1-2015].

Jaya, I. 2009. Peluang, Tantangan dan Agenda Riset Ketahanan Pangan Bidang

Perikanan. Makalah dalam Seminar Perikanan dan Perspesifik Islam.

FPIK-IPB

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Data Statistik Kelautan dan

Perikanan. Diakses melalui http://statistik.kkp.go.id/, [7-1-2015].

Korten, David. 1990. Getting to the 21th Century, Voluntary Action and the

Global Agenda. West Hardford: Kumarian Press.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat

Jenderal MPR RI

35

Rafkin, Jeremy. 1991. Biosphere Politics: A New Consciousness for a New

Century. New York: Crown Publishers, Inc.

Rahardjo, M. Dawam. 2008. Makalah Paradigma Pembangunan di

Persimpangan Jalan. Disampaikan pada Dies Natalis IPB ke-45 dengan

Tema” Konvergensi Nasional untuk Kemandirian Pangan dan Energi

Menuju Kedaulatan Bangsa di Bogor, [30 Oktober 2008].

Raz/Zal/Frn/Lkt/Edn/Ana. Koran Harian Kompas. 11 Desember 2014. “Kapal

Ilegal: MA Tambah Pengadilan Perikanan”. Halaman pertama dari 32

halaman.

Said, Abdullah. 2014. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Materi yang

disampaikan pada Matakuliah Teori Pembangunan. UB-Malang

Santoso, Ferry. Koran Harian Kompas. 11 Desember 2014. “Penangkapan Ikan

Ilegal: Ironi Negara Maritim”. Halaman 17 dari 32 halaman.

Sopari, Hery. t.t. Paradigma/Teori/Konsep Pembagunan yang Tepat untuk

Indonesia. Diakses melalui

https://www.academia.edu/6978344/_Paradigma_Teori_Konsep_Pembang

unan_yang_Tepat_untuk_Indonesia_, [8-1-2015].

Sucipto. 2012. Mengurai Problema Pemenuhan Pangan Rakyat. Bogor: IPB

Syah, Achmad Fachruddin. 2012. Alternatif Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah dalam Seminar

Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi 2012. Fakultas Pertanian-

Universitas Trunojoyo Madura Jini 2012.

Ward, Barbara & Rene Dubos. 1972. Only One Earth. New York: Norton.