Top Banner
UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN DAN PENGRUSAKAN BARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/MIL/2014) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Dewanto Priyagung NIM. E0011089 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017 i
12

UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

Aug 17, 2019

Download

Documents

trinhdung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN

BEBAS PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA DALAM PERKARA

PENGGELAPAN DAN PENGRUSAKAN BARANG

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/MIL/2014)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

Dewanto Priyagung

NIM. E0011089

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

i

Page 2: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

ii

Page 3: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan
Page 4: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan
Page 5: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

MOTTO

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Matius 7:7)

Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih

harapan dan memetakan cita-cita.

(Monkey D. Luffy)

How can you move forward if you keep regretting the past

(Edward Elric)

v

Page 6: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Yohanes Bima Yama

Barata dan Lucia Indri Aryanti

2. “Kembaran” kecil yang tersayang, Punjung

Setyo Pambudi

3. Yang terkasih, Bernadetha Aurelia Oktavira

4. Sahabat dan temanku Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

vi

Page 7: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang

telah memberikan memberkatid dari awal hingga akhir penelitan sehingga penulis

mampu menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul

“UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN

BEBAS PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA DALAM PERKARA

PENGGELAPAN DAN PENGRUSAKAN BARANG (Studi Putusan

Mahkamah Nomor : 129 K/MIL/2014)”.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk

terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah

memberikan bantuan serta dukungan moril maupun materiil. Maka dengan segala

kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak

sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Dr. Soehartono S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara

3. Ibu Rahayu Subekti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.

4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing

terima kasih atas ketulusanhati dan kesabarannya dalam membimbing,

mendukung dan mengarahkan penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan kampus Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan

berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan

menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

6. Kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan kasih

sayang, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini. Serta kelak dapat mengejar cita-

cita sesuai harapan kedua orang tua penulis.

7. Adikku Punjung Setya Pambudi yang selalu memberi semangat dan

mendoakan penulis.

vii

Page 8: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan

mendoakan penulis.

9. Bernadetha Aurelia Oktavira yang terkasih yang selalu memberikan

dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan hukum ini.

10. Ogi, Ellen, Iyos yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam

sidang skripsi penulis.

11. Keluarga di KMK Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dari

awal hingga akhir perkuliahan Mas Prada, Mas Danan, Mas Heru,

Fendi, Widar (Bombom), Logika, Ovi, Nicolas, Sisca, Mario, Gilles,

Jati, Julio, Novanda (Nopek), Andre, Denis, Ojan, Ndaru, Elias, Bimo,

Bapak Aldho, dan lain sebagai yang tidak bisa penulis sebutkan satu-

persatu yang telah menemani penulis dalam berbagai keadaan.

12. Sahabat di PMK Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jordi,

Bayu, Ino, Joel, Mona, Rowena, Bina, Grace, Selen, Gebi yang turut

mewarnai perkuliahan penulis.

13. Keluarga KKN Sidoasri Malang Gego, Angga, Anggi, Monik, Jati,

Juno, Dyna, Bella, Chika, Virsa, Salis, Ayu, Prilla, Fani terima kasih

atas kebahagiaannya.

14. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2009, 2011, 2012, 2013,

terima kasih atas kebahagiaan dan kenyamanannya yang kita bina,

sukses dan semangat buat kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih

terdapat kekurangan. Saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk

perbaikan penulisan hukum selanjutnya. Demika semoga penulisan hukum

ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Desember 2017

Penulis

DEWANTO PRIYAGUNG

viii

Page 9: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL............................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................ iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................. v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................. vi

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii

DAFTAR ISI ........................................................................................... viii

ABSTRAK .............................................................................................. xi

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................. 7

D. ManfaatPenelitian ................................................................. 7

E. Metode Penelitian ................................................................. 8

F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................. 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA............................................................ 13

A. KerangkaTeori ...................................................................... 13

1. Tinjauan tentang Hukum Acara Peradilan Militer ....... 13

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Militer ...................... 16

3. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi ......................... 17

4. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan .......................... 22

5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan ........... .. 28

6. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengrusakan Barang... 29

ix

Page 10: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

B. Kerangka Pemikiran .............................................................. 33

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 35

A. Hasil Penelitian ..................................................................... 35

1. Identitas Terdakwa ....................................................... 35

2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa .................................... 35

3. Surat Dakwaan Oditurat ............................................... 37

4. Tuntutan Oditurat ......................................................... 38

5. Pertimbangan Mahkamah Agung ................................. 39

6. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor

102 K/MIL/2014. ......................................................... 41

B. Pembahasan ........................................................................... 43

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Penggelapan

dan Pengrusakan Barang Menurut Pasal 239 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer........................................................................... 43

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah

Agung Mengabulkan Kasasi Oditur Militer Telah

Sesuai Pasal 242 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ........ 52

BAB IV.PENUTUP ................................................................................ 59

A. Kesimpulan ................................................................... 59

B. Saran.............................................................................. 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

ABSTRAK

Dewanto Priyagung, E 0011089. 2017.UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN DAN PENGRUSAKAN BARANG (Studi Putusan Mahkamah Nomor : 129 K/MIL/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dan pengrusakan barang dengan ketentuan Kasasi Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dengan ketentuan Pasal 242 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Putusan yang berupa putusan bebas berdasarkan ketentuan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 semula tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi, namun dalam praktek penegakan hukum dapat diajukan Kasasi berdasar ketentuan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sejak adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 telah menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, sehingga tidak ada pengecualian terhadap putusan bebas untuk dilakukan upaya Kasasi oleh Oditur Militer. Metode penelitian dalam penilitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus atau lebih tepatnya studi kasus. Sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode silogisme dengan pola deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 yang kurang tepat, dan perlu dikoreksi, serta kekurangtelitian dalam pencantuman unsur pasal, Judex Facti telah salah menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. (2) Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonoan kasasi Oditur Militer atas dasar bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dengan percobaan 8 bulan dan wajib mengembalikan uang sebesar Rp176.128.500,00. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 242 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Kata Kunci : Kasasi, Oditur Militer, Penggelapan

xi

Page 12: UPAYA HUKUM KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN … fileupaya hukum kasasi oditur militer terhadap putusan bebas pengadilan militer iii-12 surabaya dalam perkara penggelapan dan

ABSTRACT Dewanto Priyagung, E 0011089. 2017. REMEDY OF CASSATION MILITARY PROSECUTOR AGAINST FREE VERDICT OF THE MILITARY COURT III-12 SURABAYA IN CASE OF EMBEZZLEMENT AND DAMAGE OF GOODS (Study on Supreme Court Verdict Number : 129 K/MIL/2014) Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta This study aims to determine the reason for filling the suitability of cassation by Military Prosecutor against free verdict in case of embezzlement and damage of goods with the provision of Cassation Article 239 of Act Number 31 Year 1997 about Military Justice and the appropriateness of the Supreme Court's consideration in granting the Cassasion request of Military Prosecutor with the provision of Article 242 jo Article 190 paragraph (1) of Act Number 31 Year 1997 about Military Justice. Verdict in the form of free verdict based on the provisions of Article 219 of Act Number 31 Year 1997 originally could not be remedy of Cassasion, but in law enforcement practice Cassation can be filed based on the provisions in the attachment of the decision of the Minister of Justice and the jurisprudence of the Supreme Court, since the existence of the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-X/2012 has removed the phrase "except against free verdict", so there is no exceptions to the free verdict to make the Cassation by Military Prosecutor. Research method in this study is a kind of normative legal research that is prescriptive and applied with case approach or more precisely the case study. Sources of research using primary legal materials and secondary legal materials. Gathering techniques with the study of document or literature study. Technical analysis using syllogistic method with deductive pattern. Based on the result of the study, it can be concluded that (1) the filing of Cassation by Military Prosecutor with the reason of the consideration of the Judges of Military Court III-12 which is not precise, and need to be corrected, also the the lack of scrunity in the inclusion of the article, Judex Facti has wrongly applied the law in accordance with Article 239 Act Number 31 Year 1997. (2) Supreme Court considerations in granting the request Cassation of the Military Prosecutor on the basis that judex facti has misapplied the law and then the Supreme Court has adjudicated the case itself. The defendant is legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement, the court shall impose 6 months imprisonment with trial 8 months and must refund Rp176.128.500,00. This is in accordance with the provisions of Article 242 jo Article 190 paragraph (1) of Act Number 31 Year 1997.

Keywords: Cassation, Military Prosecutor, Embezzlement

xii