i PENGAJUAN KASASI OLEH ODITUR MILITER TINGGI KARENA ADANYA KESALAHAN JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Fidha Nursita Putri NIM. E0014158 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2018 library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
13
Embed
PENGAJUAN KASASI OLEH ODITUR MILITER TINGGI KARENA …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENGAJUAN KASASI OLEH ODITUR MILITER TINGGI KARENA
ADANYA KESALAHAN JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM
DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Oleh
Fidha Nursita Putri
NIM. E0014158
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PENGAJUAN KASASI OLEH ODITUR MILITER TINGGI
KARENA ADANYA KESALAHAN JUDEX FACTI TIDAK
MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Oleh
Fidha Nursita Putri
E0014158
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 30 April 2018
Dosen Pembimbing Skripsi
Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 19570629 198503 1 002
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PENGAJUAN KASASI OLEH ODITUR MILITER TINGGI KARENA
ADANYA KESALAHAN JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM
DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
Disusun Oleh:
Fidha Nursita Putrri
E0014158
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulis Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Juni 2018
DEWAN PENGUJI
Mengetahui
Dekan
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP 196011071986011001
Ketua
(.........................................)
1. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum.
2. NIP : 19581225 198601 1 001
Sekertaris
(........................................)
1. Nama
: Dr. Muhammad Rustamaji,
S.H., M.H.
2. NIP : 19821008 200501 1 001
Anggota
(.......................................)
1. Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
2. NIP : 19570629 198503 1 002
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Fidha Nursita Putri
NIM : E0014158
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi)
berjudul: PENGAJUAN KASASI OLEH ODITUR MILITER TINGGI
KARENA ADANYA KESALAHAN JUDEX FACTI TIDAK
MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH
TENTARA NASIONAL INDONESIA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-
hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 2018
Yang membuat Pernyataan,
Fidha Nursita Putri
NIM. E0014158
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
ABSTRAK
Fidha Nursita Putri. 2018. E0014158. PENGAJUAN KASASI OLEH
ODITUR MILITER TINGGI KARENA ADANYA KESALAHAN JUDEX
FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN
UNSUR PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Oditur
Militer Tinggi mengajukan kasasi atas dasar kesalahan Judex Facti tidak
menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasaan telah
sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang