Unsur Unsur Tipikor Ed Esp 08 4

N A M A: H. ZAENUDIN, SH, SE, MHPANGKAT / NRP: KOMPOL / 73020685JABATAN: KANIT I SUBDIT TIPIKORKESATUAN: POLDA BANTENTMPT / TGL LHR: PANDEGLANG, 08 PEBRUARI 1973AGAMA:ISLAMSTATUS : K / 1NAMA ISTRI: Hj. YENINAMA ANAK: CAESAR KEEFE DAFA

A. PENDIDIKAN UMUM : 1. SDN 1 CENING LULUS TH. 1985 2. SMPN 1 MENES LULUS TH. 1988 3. SMAN 1 PDG JURUSAN FISIKALULUS TH. 1991 4. S-1 AKUNTANSI LULUS TH. 1997 5. S-1 HUKUM LULUS TH. 2003 6. S-2 HUKUM LULUS TH. 2007

B. PENDIDIKAN POLRI : 1. DIKMA PA PK TH. 1997/1998 2. SESPIMA POLRI TH 2010

C. DIK JUR 1. JUR PA SERSE TH. 2000 2. LAN PA SERSE PAJAK TH. 2004

D. RIWAYAT JABATAN : 1. PAMA POLDA KALTENG 1998 2. PANIT RESUM DIT SERSE POLDA KALTENG 1998 3. WAKASAT SERSE POLRES KOBAR 1999 4. KAPOLSEK SUKAMARA POLRES KOBAR 2000-2002 5. KANIT /PS KASAT TIPIKOR DIT RESKRIM POLDA KTG 2002-2006 6. KASAT DALMAS DIT SAMAPTA POLDA KTG 2006 7. KASUBDIT PAM OBSUS DIT SAMAPTA POLDA KTG 2006 8. KASAT RESKRIM POLRES SUKAMARA 2007-2009 9. KASUBID INFOLAHTA BID TELEMATIKA POLDA KTG 2009 10. SEKOLAH SESPIMA TA 2010 11. AUDITOR POLDA BANTEN TA 2011 - 2012 12. KANIT I SUBDIT TIPIKOR POLDA BANTEN 2012 S/D SKRG

E. TANDA JASA : SATYA LANCANA 8 TH

F. PENGHARGAAN 1. PIAGAM PENGHARGAAN DALAM MENGUNGKAP KASUS RUSUH SARA TH 2001 . 2. PIAGAM PENGHARGAAN DALAM MENGUNGKAP KASUS ILEGAL LOGING TH 2004.

OLEH : KOMPOL ZAENUDIN, SE, S.H., M.H.

IDEFINISI

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tesebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh (30) bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara2. Suap-menyuap3. Penggelapan dalam jabatan4. Pemerasan5. Perbuatan curang6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. Gratifikasi8. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas :

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Melawan hukum untuk mempekaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah KORUPSI (Pasal 2).Unsur-unsur :- Setiap orang - Memperkaya diri sendiri/ orang lain/ korporasi- Melawan hukum- Merugikan negara

2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah KORUPSI (Pasal 3).Unsur-unsur :- Setiap orang- Menyalahgunakan kewenangan- Memperkaya diri sendiri/ orang lain- Merugikan keuangan negara

IIIKORUPSI YANG TERKAIT DENGANSUAP-MENYUAP

1. Menyuap Pegawai Negeri adalah KORUPSI (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).Unsur unsur :- Setiap orang- Memberi/ Menjanjikan- Pegawai negeri/ Penyelenggara negara- Supaya berbuat/ tidak berbuat

2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah KORUPSI (pasal 13).Unsur-unsur :- Setiap orang- Memberi hadiah/ janji- Kepada Pegawai negeri- Melekat ke jabatan/ kedudukan 3. Pegawai negeri menerima suap adalah KORUPSI (Pasal 5 ayat 2; pasal 12 huruf a dan b).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Menerima pemberian/ janji- Berkaitan dengan jabatan

4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah KORUPSI (Pasal 11).5. Menyuap Hakim adalah KORUPSI (Pasal 6 ayat 1).

6. Menyuap Advokat adalah KORUPSI (Pasal 6 ayat 1).7. Hakim dan Advokat menerima suap adalah KORUPSI ( Pasal 6 ayat 2).8. Hakim menerima suap adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf c).9. Advokat menerima suap adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf d).

IVKORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN

1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah KORUPSI (Pasal 8).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Sengaja- Menggelapkan/ membiarkan- Uang/ surat berharga- Disimpan karena jabatan

2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah KORUPSI (Pasal 9).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Sengaja- Memalsu- Buku-buku 3. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah KORUPSI (Pasal 10 huruf a).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Sengaja- Menggelapkan/ merusak/ membiarkan

4. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah KORUPSI (Pasal 10 huruf b).

5. Pegawai negei membantu orang lain merusakkan bukti adalah KORUPSI (Pasal 10 huruf c).

VKORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERASAN

1. Pegawai negeri memeras adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf e dan g).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Menguntungkan diri sendiri/ orang lain- Melawan hukum- Memaksa- Menyalahgunakan kekuasaan

2. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf f).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Saat bertugas- Meminta/ menerima/ memotong- Kepada pegawai negeri- Seolah-olah PN yang lain punya hutang- Hal tersebut bukan merupakan hutang

VIKORUPSI YANG TERKAIT DENGANPERBUATAN CURANG

1. Pemborong berbuat curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1).Unsur-unsur :- Pemborong- Melakukan perbuatan curang- Pada waktu membuat/ menyerahkan bangunan- Membahayakan keamanan negara2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1).Unsur-unsur :- Pengawas- Membiarkan kecurangan- Sengaja3. Rekanan TNI/ Polri berbuat curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1).4. Pengawas rekanan TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1huruf d).

5. Penerima barang TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 2).6. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf h).

VIIKORUPSI YANG TERKAIT DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf i).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Sengaja- Langsung/ tidak langsung turut memborong- Seharusnya mengurus/ mengawasi

VIIIKORUPSI YANG TERKAIT DENGAN GRATIFIKASI

Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor PK adalah KORUPSI (Pasal 12 B dan C).Unsur-unsur :- Pegawai negeri- Menerima Gratifikasi- Yang berhubungan dengan jabatan- Tidak melapor ke KPK dalam 30 hari sejak menerima

IXTINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Merintangi proses pemeriksaan perkara KORUPSI (Pasal 21).Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya (Pasal 22 dan Pasal 28).Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 dan Pasal 29)Saksi atau Ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 dan Pasal 35).

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 dan Pasal 36).6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 dan Pasal 31).

Pegawai negeri adalah meliputi :a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaianb. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerahd. Oang yang menerima gaji/ upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerahe. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/ masyarakat(UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 1 (2))

KOLUSI ADA DIMANA2MEMANFAATKAN CELAH & TIPU DAYAMENGAMBIL UNTUNG MEMBABI BUTAYANG NAMANYA ETIKATINGGAL KENANGAN BELAKA

SPION ATAU APA NAMANYA IA TAK PEDULITEGA MEMBUAT KURUS INSTITUSI POLRI SENDIRITIDAK MAU RUGI DAN TAK PUNYA HATI NURANIDISEBUT PENCURI, EE EEH MARAH SEKALI

*********