BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang termasuk
dalam kategori negara berkembang (www.worldbank.org). Negara
Berkembang merupakan suatu negara yang dapat berhasil dalam
mewujudkan pembangunan namun ia belum dapat mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan
pencapaian pembangunan yang telah dilakukan
(www.crayonpedia.com). Ciri-ciri dari suatu negara berkembang
ialah sebagai berikut ini : 1. Memiliki berbagai masalah
kependudukan, seperti: a) b) c) d) Laju pertumbuhan dan jumlah
penduduk relatif tinggi Persebaran penduduk tidak merata Tingginya
angka beban tanggungan Kualitas penduduk relatif rendah sehingga
mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk juga rendah. e) 2. 3.
4. 5. 6. 7. Angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi
Rendahnya pendapatan perkapita Tingkat pendidikan masih rendah
Tingkat pendapatan masih rendah Tingkat kesehatan Produktivitas
masyarakat didominasi barang-barang primer Pemanfaatan sumber daya
alam belum optimal1
8. 9.
Ketergantungan terhadap negara maju Kesadaran hukum, kesetaraan
gender, dan penghormatan terhadap HAM relatif rendah
Seperti umumnya negara berkembang, Indonesia juga memiliki ciri
yang sekaligus menjadi permasalahan di Indonesia yakni kurangnya
kesadaran hukum di masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
penegakan hukum relatif masih rendah. Masyarakatnya (termasuk
pejabatnya) masih banyak yang melakukan kecurangan-kecurangan hukum
tanpa rasa malu. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi,
antara lain pemaksaan kehendak, penyuapan, korupsi, kolusi,
nepotisme, perusakan fasilitas umum, dan sebagainya. Dari semua
tindakan pelanggaran tersebut permasalahan yang saat ini kerap
terjadi di Indonesia ialah Korupsi. Korupsi menurut bahasa Latin
yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah,
korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau
politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak
legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada
mereka (www.wikipedia.com). Dari segi semantik, "korupsi" berasal
dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua
kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan
rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa
dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan
yang dilakukan karena adanya suatu pemberian (www.digg.com). Dari
sudut pandang hukum, tindak pidanakorupsi secara garis besar
mencakup unsur-unsur yakni perbuatan melawan hukum,
2
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya
diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara. Salah dampak dari korupsi ialah
menimbulkan adanya kerugian negara. Karena dampaknya yang besar
dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian serta negara secara
utuh, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dengan bekerja sama dengan para ahli untuk menghilangkan korupsi di
Indonesia, mulai dengan munculnya UU Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor), berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga
memanfaatkan para profesi auditor dalam melacak serta menguak
tindakan korupsi, dengan memanfaatkan bidang ilmu Akuntansi
Forensik. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (UU
Pembendaharaan Negara Pasal 1).Keuangan negara yang dimaksud adalah
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau
yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat
lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; (b) berada
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan
perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara.
Hingga saat ini, para pakar hukum menemukan ketidaksinkronan
dalam definisi kerugian negara. Frase kerugian negara yang nyata
dalam UU Perbendahaaraan Negara menimbulkan penafsiran yang
berbeda. Pengertian kerugian negara ini
3
pernah digunakan hakim tingkat pengadilan negeri untuk
membebaskan terdakwa. Pada waktu itu, kasus belum menimbulkan
adanya kerugian negara yang nyata, padahal dalam kasus korupsi ada
yang dinamakan kerugian potensial. Adapaun upaya DPR untuk mencoba
mensikronisasi definisi tersebut yang hingga sekarang ini masih
dalam perundingan para pakar. Merriam Websters Collegiate
Dictionary (edisi 10) mendefinisikan Forensik berkenaan dengan
pengadilan atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada
masalah hukum. Akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu
akuntansi untuk kepentingan hukum. Akuntansi forensik adalah
akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya akuntansi yang
dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan,
atau dalam proses peninjauan judisial atau administratif (Crumbley,
Larry). Istilah akuntansi forensik merupakan terjemahan dari
forensic accounting. Pengertian forensik, bermakna; (1) yang
berkenaan dengan pengadilan, atau (2) berkenaan dengan penerapan
pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Menurut Merriam Websters
Collegiate Dictionary, akuntansi forensik adalah penerapan disiplin
akuntansi pada masalah hukum. Ilmu Akuntansi Forensik ini kemudian
berkembang dan digunakan untuk mengungkap tipikor di Indonesia.
Banyak sekali tipikor yang terjadi di Indonesia, baik itu tingkat
nasional ataupun masih di tingkat regional dan bahkan hingga ke
tingkat kelurahan. Akuntansi Forensik baiknya digunakan untuk
menguak segala tipikor yang terjadi dan potensial terjadi serta
mengupayakan solusi untuk menghentikannya. Media umumnya
memberitakan secara berlebihan tipikor yang terjadi di tingkat
nasional sehingga kerap melupakan dan hanya memberitakan4
sedikit tipikor yang terjadi di tingkat regional dan di
bawahnya. Padahal, Indonesia begitu luas dan memiliki begitu banyak
regional yang rawan tipikor. Salah satu regional yang rawan terjadi
di tingkat regional ialah di Provinsi Bali. Dengan memperoleh
peringkat sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara,
melalui sektor pariwisata, Bali merupakan sasaran empuk bagi para
pelaku tipikor. Selain itu, karena Bali merupakan salah satu tujuan
pariwisata terfavorit internasional, terjadinya tipikor di provinsi
tersebut akan menverminkan secara langsung keadaan masyarakat
Indonesia yang gemar melakukan korupsi. Salah satu kabupaten di
Bali, yang merupakan kabupaten terluas di pulau tersebut, yakni
Kabupaten Tabanan. Tabanan menjadi salah satu kabupaten terfavorit
dalam sektor pariwisata dengan berbagai obyek yang dimilikinya.
Pada tahun 2003, Tabanan direncanakan untuk didirikan sebuah Rumah
Sakit Internasional yang pengerjaanya akan dilakukan pada tahun
2008. Rumah sakit tersebut didirikan di Desa Nyitdah, Tabanan,
dengan luas lahan 7 hektar dengan bangunan kokoh tiga lantai
(sumber: portofolio RSU Internasional Tabanan). Pendirian RSU ini
pun tidak luput dari kasus tipikor. Mantan Bupati Tabanan N Adi
Wiryatama pun diseret dalam kasus tipikor yakni melakukan markup
atas pembelian lahan hingga 14 miliar dari anggaran maksimalnya
ialah 7 miliar. Kasus ini sudah jelas menimbulkan kerugian negara
akibat terjadinya markup atas lahan yang dibeli tersebut.
Permasalahannya bertambah karena hingga sekarang ini pembangunan RS
Internasional tersebut terbukti gagal dan kemudian diganti dengan
pembangunan BRSUD Private Wings, semacam unit pelayanan khusus bagi
pasien BRSUD Tabanan. Namun, pembangunan private wings itu mendapat
sorotan kalangan
5
dewan. Setelah melakukan sidak, dewan menilai perencanaan proyek
ini kurang bagus sehingga terancam molor. Lahan seluas 7 hektar
tersebut terbuang sia-sia. Hingga sekarang ini, warga Bali
khususnya warga Tabanan masih menyayangkan atas terjadinya markup
atas pengadaan lahan RS Internasional tersebut, dan sayangnya lagi
RS tersebut ternyata gagal untuk didirikan. Dengan beranjak dari
berkembangnya Akuntansi Forensik sebagai jawaban atas terjadinya
korupsi di Indonesia, melihat fungsi Akuntansi Forensik dalam
pemberantasan kasus korupsi., serta Kasus Markup Pengadaan Lahan RS
Internasional Tabanan, penulis ingin mencoba untuk mengaitkan
hal-hal tersebut dalam makalah yang berjudul Analisis Tindak Pidana
Korupsi; studi kasus Markup Pengadaan Lahan RS Internasional
Tabanan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah suatu tindakan dapat
dikatakn sebagai suatu tindakan pidan korupsi? 2. Apakah kasus
pengadaan Lahan RS Internasional Tabanan tersebut tergolong kasus
korupsi? 3. Undang-undang apa sajakah yang dapat menjerat pelaku
dalam pengadaan Lahan RS Internasional Tabanan tersebut?
1.3. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui bagaimana suatu tindakan
dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi.
6
2. Mengetahui perundangan-perundangan korupsi serta
penggunaannya untuk menjerat kasus Lahan RS Internasional
Tabanan.
7
BAB II PROBLEMATIKA
2.1. Perbuatan melawan Hukum Kasus Tipikor yang dimaksud dalam
makalah ini ialah tindakan penggelembungan danan atau markup dana
dalam Proyek Pengadaan Lahan untuk Rumah Sakit (RS) Internasional
Tabanan. RS yang direncanakan berdiri di Desa Nyitdah, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan luas hampir 7 hektar dengan
bangunan 3 lantai dan bertaraf internasional hingga kini gagal
untuk direalisasikan. Padahal pengadaan untuk lahannya saja telah
menimbulkan
penggelembungan atau markup dana pembelian lahan yang semulanya
7 miliar menjadi 14 miliar. Diduga kuat kenaikan harga sebesar 7
miliar tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum UU Tindak
Pidana Korupsi terkait Pengadaan yakni melakukan suatu markup atau
penggelembungan terkait kegiatan pengadaan. Hal ini bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis mengutip dari beberapa
media yang menunjukkan bahwa para ahli hukum merujukkan kenaikan
harga lahan tersebut sebagai suatu tindakan markup pengadaan ;KBRN,
Jakarta : Mantan Ketua DPRD Bali I Wayan Sukaja, Rabu (6/4)
melaporkan kasus korupsi mantan Bupati Tabanan Adi Wriyatama ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adi Wriyatama diduga terlibat 4
kasus korupsi, 8
salah satunya melakukan mark up harga pembelian tanah untuk
pembangunan rumah sakit internasional di Tabanan. Menurut I Wayan
Sukaja, ada 4 dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Bupati
Tabanan Adi Wriyatama. Kasus yang pertama adalah dugaan korupsi
melakukan mark up pembelian tanah untuk Rumah Sakit Internasional
di Tabanan, tahun 2003-2005 senilai Rp 7 milyar. (Sumber :
www.rri.co.id)
Denpasar (Bali Post) - Kasus dugaan korupsi pembebasan tanah
rumah sakit internasional (RSI) di Kediri, Tabanan, kini tengah
diselidiki Sat. IV Dit. Reskrim Polda Bali. Bahkan, tim penyidik
pun telah diturunkan guna melacak aliran dana sesungguhnya. Hal ini
disampaikan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Gde Sugianyar, Senin
(19/7) kemarin. Didampingi Kasat IV Tipikor Dit. Reskrim Polda Bali
AKBP Komang Suwirya, Kombes Sugianyar menyebutkan, pihaknya masih
mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti. Sebab, penyidikan dimulai
adanya informasi dari masyarakat yang dimuat di media massa. Untuk
penanganan kasus korupsi ini, tentu membutuhkan waktu yang lama.
''Kami juga mesti harus bekerja profesional, tidak adanya
intimidasi dari pihak lain,'' tegas mantan Kapolres Balikpapan
ini.
Pihaknya berharap kepada semua pihak yang memiliki data-data
valid dalam kasus dugaan korupsi pembebasan tanah RSI ini, untuk
diberitahukan kepada penyidik. Hal itu, kata dia, agar proses
penyidikan lebih cepat dan tentunya akan lebih cepat juga
pengusutannya.
Sementara itu, ratusan relawan Sukarno mendatangi Polda Bali,
Senin (19/7) kemarin. Kedatangan mereka memberikan dukungan moral
untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembebasan tanah RSI di
Kediri, Tabanan. ''Saya selaku perwakilan relawan Sukarno, meminta
kepada Polda Bali untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi
tersebut. Saya juga meminta supaya pihak penyidik bersikap
transparan menangani kasus ini. Sebab, kami ini ingin pemerintahan
Tabanan bersih dari KKN,'' ucap Made Muskadana selaku korlap
relawan Sukarno didampingi enam perwakilan yang diterima Sat. IV
Dit. Reskrim Polda Bali. (kmb21)
9
(sumber : www.balipost.co.id)
Kasus ini kemudian dikaitkan dengan kasus-kasus tipikor lainnya
yang dilakukan oleh Mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama. Adi
Wiryatama sedikitnya telah melakukan 4 dugaan tipikor yang salah
satunya ialah markup pengadaan lahan RS Internasional Tabanan ini.
Penulis kutip dari salah satu media ;Yang dilaporkan ke KPK ada 4
point. Yakni adanya dugaan markup pengadaan tanah Rumah Sakit
Internasional (RSI) di Nyitdah Kediri yang diduga terjadi
penggelembungan dari angka 7 milyar menjadi 14 milyar.
Dan adanya dugaan penggelapan uang penalti kerjasama pihak
ketiga dengan pemkab Tabanan dalam rangka membangun tower bersama
yang sampai hari ini tidak terwujud. Selain itu penggunaan bansos
dalam pemilukada lalu yang diduga kuat memenangkan salah satu
kandidat, dan terakhir anggaran pemilukada Tabanan yang besarnya 7
milyar lebih sama sekali tidak tercantum dalam APBD maupun APBD
Perubahan.
Untuk ke KPK ini yang saya laporkan adalah mantan Bupati Tabanan
(N Adi Wiryatama) dan Ketua KPUD Tabanan (I Gde Budiatmika), terang
Sukaja. (nod) (sumber : www. beritabali.com)
Dari keseluruhan kasus tersebut, Adi Wiryatama telah diperiksa
oleh tim investigatif KPK, dan fokus penuli dalam makalah ini ialah
tipikor terkait markup pengadaan lahan RS Internasional
Tabanan.
2.2. Munculnya Kerugian Negara Kerugian Keuangan Negara adalah
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil
temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik
10
yang ditunjuk (UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat (1)).
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai (UU Pembendaharaan Negara
Pasal 1). Merujuk pada dua definisi tersebut terlihat jelas terjadi
dugaan penggelembunngan dana pengadaan lahan yakni sebesar 7
miliar. Sekarang pertanyaan; Apakah kenaikan harga lahan tersebut
direkayasa ataukah memang terjadi akibat kenaikan nilai jual dari
lahan tersebut? Merujuk pada harian Radar Bali, 13 Juli 2010, dari
survey lahan, sarana dan prasarana pendukung, tidak ada lahan di
lokasi tersebut yang mencapai harga 10 miliar. Berdasarkan
informasi dari Portofolio Perencanaan Pembangunan RS Internasional
Tabanan, anggaran maksimal dari pengadaan lahan tersebut ialah 10
miliar dari minimalnya ialah 7 miliar, sedangkan harga perolehan
menurut panitia pengadaan lahan tersebut, lahan di desa nyitdah
tersebut dibeli dengan harga 14 miliar. Pengadaan tersebut
menyebabkan adanya selisih aktual dan anggaran sebesar 7 miliar
rupiah. Hasil Kajian pada tanggal 10 Maret 2003 (sumber: harian
Radar Bali), tanah di desa nyitdah tersebut 20%-nya senilai Rp
30.000.000 per are dan itu terletak di pinggir jalan dan 80%-nya
senilai Rp 8.000.000-9.000.000 per arenya. Jadi, berdasarkan
perhitunngan tim kajian, nilai tanah di desa tersebut seharusnya
tidak lebih dari Rp 9.500.000.000.
11
2.3. Menguntungkan diri sindiri, orang lain, atau korporasi
Mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama merupakan tersangka utama dari
penggelembungan dana pengadaan lahan RS Internasional Tabanan
senilai 7 miliar rupiah. Penulis mengutip salah satu media
elektronik yang memuat mengenai tipikor markup RS Internasional
Tabanan oleh Mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama ini ;Mantan Ketua
DPRD Kabupaten Tabanan Bali I Wayan Sukaja menyambangi Gedung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wayan mengaku ingin
mempertanyakan kelanjutan proses hukum laporan kasus korupsi di
Tabanan, yang pernah disampaikan Januari lalu.
"Kami ingin tahu tindak lanjutnya," ujarnya, ketika berbicara
didepan wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2011).
Menurut Wayan, pada Januari lalu, dirinya bersama rekan-rekannya
yang lain, telah melaporkan empat kasus korupsi yang diduga
dilakukan oleh mantan Bupati Tabanan N Adi Wiryatama. Kasus korupsi
pertama adalah dugaan mark up anggaran dalam pengadaan lahan seluas
14 hektar untuk rumah sakit internasional di Tabanan pada 2003-2005
lalu.
"Untuk pengadaan tanah saja sudah terjadi mark up Rp 7 miliar
dari Rp 14 miliar yang dialokasikan," ujarnya.
(sumber : www. tribunnews.com)
Pengadaan tanah tersebut menimbulkan slack sebesar 7 miliar
rupiah. Dana inilah yang digelapkan oleh Mantan Bupati tersebut.
Kabid Humas Polda Bali menjelaskan pada 19 Juli 2010 pada Harian
Bali Pos seperti berikut ;Denpasar- Kasus dugaan korupsi pembebasan
tanah rumah sakit internasional (RSI) di Kediri, Tabanan, kini
tengah diselidiki Sat. IV Dit. Reskrim Polda Bali. Bahkan, tim
penyidik pun telah diturunkan guna melacak aliran dana
sesungguhnya. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Bali Kombes
Pol. Gde Sugianyar, Senin (19/7) kemarin.
12
Aliran sebesar 7 Miliar yang digelapkan oleh mantan bupati
tabanan tersebut akan dilacak keberadaanya. Penelusuran ini juga
akan dapat menyaring tangan-tangan panjang dari Adi Wiryatama dalam
mensukseskan tipikornya.
13
BAB III PEMBAHASAN
3.1. Perbuatan Melawan Hukum 3.1.1.Definisi Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dengan
perbuatan melawan hukum materiil dan melawan hukum formiil, yaitu
perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Sementara
menurut Schaffmeister menjadi empat kelompok, yaitu melawan hukum
secara umum, khusus, formil dan materiil. Melawan hukum secara umum
berarti semua delik baik tertulis maupun tidak tertulis bagian inti
delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana
sehingga delik semacam ini tidak perlu dibuktikan, cukup dengan
melihat dalam undang-undang yang mengatur apakah diatur atau tidak,
apakah tidak sesuai hukum (berlawanan dengan hukum) atau tidak.
Perbuatan melawan hukum secara khusus, artinya melawan hukum harus
dapat dibuktikan adanya melawan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan,
maka putusannya adalah bebas. Melawan hukum dalam arti formiil
artinya bila bagian inti deliknya telah terbukti, maka tidak perlu
dibuktikan lagi. Sebaliknya, melawan hukum secara materiil, yaitu
delik yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi
juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
3.1.2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus RS Internasional
Tabanan Kasus Markup yang dilakukan oleh Mantan Bupati Tabanan Adi
Wiryatama ini tergolong dalam kasus penggelapan dalam kegiatan
pengadaan.
14
Lahan yang seharusnya bisa dibeli dengan nilai hampir 10 miliar
digelembungkan menjadi 14 miliar. Tindakan ini melanggar UU no. 20
Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yakni pasal 12 point i.
Berikut ini penulis sertakan kutipan pasal 12 UU no.20 tahun 2001
;Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim
yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri
sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui
atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e.
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan
15
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau
kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g.
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan
barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal
diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,
telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,
seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah
merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan
tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i.
pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan,
atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3.1.3.Sanksi Perundangan terkait Kasus RS Internasional Tabanan
Mantan Bupati dapat dijerat dengan UU no 20 tahun 2001 pasal 12
poin i dan menerima sanksi pidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16
3.2. Munculnya Kerugian Negara Penggelembungan dana pengadaan
lahan RS Internasional terbukti timbul dengan unsur kesengajaan dan
bukan merupakan efek dari kenaikan nilai lahan di tempat tersebut.
Penulis menguatkan fakta ini dengan merujuk pada temuan tim kajian,
seperti dimuat oleh Harian Radar Bali bahwa : Pada tanggal 10 Maret
2003 tanah di desa nyitdah tersebut 20%-nya senilai Rp 30.000.000
per are dan itu terletak di pinggir jalan dan 80%nya senilai Rp
8.000.000-9.000.000 per arenya. Jadi, berdasarkan perhitunngan tim
kajian, nilai tanah di desa tersebut seharusnya tidak lebih dari Rp
9.500.000.000. Jelas sekali terjadi slack sebesar 4 miliar yang
sudah jelas merugikan negara. Slack sebesar 4 miliar tersebut sudah
dapat diakui sebagai kerugian negara dengan merujuk pada definsi
kerugian keuangan negara. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
(UU Pembendaharaan Negara Pasal 1). Penjelasan Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :Keuangan
negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik
ditingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan
17
perusahaan
yang
menyertakan
modal
negara,
atau
perusahaan
yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara.
Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut
Undang- Undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat
berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum
yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam
melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang
berbunyi:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3.3. Menguntungkan diri sindiri, orang lain, atau korporasi
3.3.1.Gambaran Umum tindakan menguntungkan diri sendiri, orang
lain, atau korporasi Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31
tahun 1999 yang dirubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001
yang berbunyi :(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat
18
merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam
hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan.
Pada sebagian besar pengadilan Tipikor, pasal inilah yang paling
sering digunakan dalam menjerat pelaku korupsi. Unsur memperkaya
dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu
korporasi terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan
tindak pidana korupsi tersebut, antara lain: 1. Melawan hukum untuk
memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat
merugikan keuangan negara adalah korupsi 2. Menyalahgunakan
kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara
adalah korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan
dapat dikategorikan sebagai delik korupsi jika telah memenuhi
hal-hal, antara lain: a. Perbuatan memperkaya dan atau
menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang
dilakukan dengan cara melawan hukum. b. Perbuatan tersebut
menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian
negara. Maka harus diartikan bahwa perbuatan melawan hukum dalam
tindak pidana korupsi adalah perbuatan-
19
perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat
harus dituntut dan dipidana. Sementara yang dimaksud dengan
merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi
ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Unsur
memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya
bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam
kehidupan sehari-harinya dalam hal ini, dapat dibuktikan tentang
bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan
korupsi dilakukan. Sementara maksud unsur menguntungkan diri atau
orang lain atau suatu korporasi, yaitu adanya sarana atau kemudahan
sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Secara
umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan
kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu,
maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata
lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya
publik (sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umum)
akanmemiliki potensi besar untuk melakukan korupsi. Secara khusus
dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur memperkaya, dan pada
Pasal 3 mengenai unsur menguntungkan jika melihat ketentuan
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tersebut. Namun, pada bagian penjelasan atas
undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan
kriteria dari pada unsur memperkaya
20
dan atau unsur menguntungkan sehingga dapat berdampak
multitafsir saat interpretasinya. Pada bagian penjelasannya hanya
menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang
korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana
minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana
mati. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau korporasi adalah : 1) Memperkaya diri
sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku
menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum
dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya
atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan
bukan pelaku langsung. 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga
yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang
atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana
terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang
sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang
21
tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan
sebagai alat bukti. 3.3.2. Tindakan tindakan menguntungkan diri
sendiri oleh Adi Wiryatama Mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatam telah
jelas melanggar perundangan tipikor, Pasal 2 dan Pasal 3
undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi
undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi :(1) Setiap orang
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Ia menggelapkan dana pengadaan lahan RS Internasional Tabanan
dengan melakukan markup atas biaya pembelian lahan di Desa Nyitdah
sebesar 4 miliar rupiah.
22
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan 1) Suatu tindakan dapat dikatakan korupsi apabila
ia telah memenuhi unsurunsur korupsi yakni tindakan melawan hukum,
merugikan negara, serta menguntungkan diri sendiri, orang lain atau
korporasi. 2) Kasus Pengadaan Lahan RS Internasional tersebut
tergolong kasus korupsi yakni melakukan markup atas pengadaan lahan
yang dilakukan oleh Mantan Bupati Tabanan Adi Wiryatama. 3) Pasal
yang dapat menjerat Adi Wiryatama dalam kasus pengadaan lahan RS
Internasional Tabanan ini ialah pasal 12 poin i, pasal 2 dan 3, UU
no 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta definisi
kerugian negara dalam UU Pembendaharaan Negara.
4.2. Rekomendasi 1) Perlu diadakannya sinkronisasi atas definisi
kerugian keuangan negara agar tidak menimbulkan kerancuan dalam
mengait pelaku korupsi. 2) Selain adanya Perundangan yang jelas,
diperlukan adanya badan-badan pengawas independen yang mengawasi
badan-badan pemerintahan di tiantiap regional dan dijaga betul
kerahasiaan mengenai keberadaan badan tersebut serta
keindependensiannya. 3) Memperbaiki SPI dalam Pengadaan Barang. 4)
Transparansi yang memenuhi kepada masyarakat perlu
ditingkatkan.
23