Universitas Udayana...Agreement.6 Indones a sebaga negara bedaulat yang telah meng kut berbaga perjanj an nternas onal, termasuk d dalamnya WTO-TRIMs Agreement sudah sepatutnya melaksanakan

550

Magister Hukum Udayana • September 2015ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)

1 Dosen Progaram Mag�ster (S2) Imu Hukum UNUD. Ema�l: [email protected]

2 Dosen Progaram Mag�ster (S2) Imu Hukum UNUD.3 Dosen Fakultas Hukum UNUD.

PENJABARAN STANDAR INTERNASIONAL TRIMS DAN OECD DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Oleh: Ni Ketut Supasti Dharmawan1, Putu Tuni Caka Bawa Landra2,

Putu Aras Samsithawrati3

ABSTRACTAs a member of the WTO-TRIMs Agreement basically Indonesia has stipulated the National Treatment Principle to the legal provisions relating to investment activities. However, the Indonesian investment Law (Law No. 25 of 2007) still remains that the regulation of National Treatment with regard to national interests. In order to the difficulties may exist in domestic level such as the social, economic as well as values may be different in some member countries, the WTO-TRIMs provide exceptions for the member with notify mandatory requirement to the Board of TRIMs. Relating to investment activities other International standards also relevant to study is the GCG principles developed by the OECD. Although Indonesia is not OECD member countries, the GCG principles adopted in various Indonesian laws related to investment activities doe to it relevant and harmony to the economic, social as well as community values in order to develop capital investment .

Key words: International Standards, TRIMS, OECD, GCG, Indonesia Investment Law

1. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan keg�atan �nvestas� d� Indones�a t�dak dapat d�pungk�r� d�pengaruh� oleh berbaga� faktor, salah satunya adalah faktor pent�ng regulas� hukum yang sangat d�butuhkan oleh para �nvestor. Berdasarkan kaj�an Duncan H. Meldrum (1994) d�ke-mukakan sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang pent�ng dalam keg�atan �nvestas� ya�-tu: kemudahan mend�r�kan usaha, t�dak ada d�skr�m�nas� bag� �nvestor as�ng, perlakuan yang sama bag� �nvestor as�ng dan lokal, transparans� dalam per�z�nan, keb�jakan �m�gras�, mekan�sme penyampa�an keluhan kepada pemer�ntah, serta pemer�ntah yang

respons�ve terhadap keluhan-keluhan yang d�ajukan.4

Has�l stud� Duncan H. Meldrum terse-but d� atas ternyata relevan dengan pr�ns�p-pr�ns�p transparans� yang merupakan salah satu pr�ns�p GCG (Good Corporate Gov-ernance) dan pr�ns�p perlakuan yang sama (non discrimination) yang menjad� salah satu p�lar utama legal bas�s WTO (World Trade Organization). Ketentuan hukum dalam d�-mens� global, dalam l�ngkup hukum �nterna-s�onal yang berka�tan dengan GCG dan Non Discrimination Principles dapat d�cermat� d�antaranya dar� OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) dan WTO Agreement (World Trade Organization

4 Teddy Re�n�er Sondakh, 2009, Implementas� Pr�ns�p Transparans� Dalam Praktek Penanaman Modal d� Indones�a, Bayumed�a Publ�sh�ng, Malang, hlm.11.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

551



Agreement) dengan salah satu Annex-nya sepert� TRIMs Agreement (Agreement on Trade Related Investment Measures). Ket-erbukaan serta perlakuan yang sama meru-pakan unsur-unsur pent�ng dar� 6 unsur GCG dalam kontek pengaturan OECD5 juga pr�n-s�p perlakuan yang sama dalam WTO-TRIMs Agreement khususnya pr�ns�p NT (National Treatment ) tertuang dalam Pasal 2 TRIMs Agreement.6

Indones�a sebaga� negara bedaulat yang telah meng�kut� berbaga� perjanj�an �nternas�onal, termasuk d� dalamnya WTO-TRIMs Agreement sudah sepatutnya melaksanakan kewaj�ban-kewaj�ban yang telah d�sepakat�nya sepert� m�salnya kewaj�ban melaksanakan Pr�ns�p NT yang tertuang dalam Article 2 TRIMs. Mengadops� serta menjabarkan pr�ns�p-pr�ns�p hukum yang tertuang dalam ketentuan hukum �nternas�onal ke dalam tatanan hukum nas�onal t�daklah semudah membal�k tangan, karena dalam real�tanya berbaga� benturan n�la�-n�la� yang berbeda serta s�tuas� dan kond�s� untuk menyamaratakan suatu negara maju dengan negara berkembang mas�h ser�ng d�perdebatkan dalam stud�-stud� terdahulu yang memfokuskan

stud�nya dalam b�dang transplantas� hukum. Mesk�pun mas�h banyak persoalan-persoalan dalam kaj�an tentang transformas� hukum, namun Indones�a sebaga� subyek hukum �nternas�onal sangat pent�ng mentaat� hukum �nternas�onal. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, mengamanahkan set�ap negara anggota dalam suatu perjanj�an �nternas�onal waj�b mentaat� perjanj�an �nternas�onal yang telah d�tandatangan�nya.

Dalam kerangka kewaj�ban Vienna Convention, maka menjad� pent�ng untuk d�lakukan penel�t�an tentang transformas� standar �nternas�onal dar� suatu perjanj�an �nternas�onal ke dalam hukum nas�onal, dalam konteks �n� khususnya berka�tan dengan apakah non discrimination system dalam WTO-TRIMs Agreement sudah terjabarkan dalam ketentuan hukum berka�tan dengan �nvestas� d� Indones�a, beg�tu juga penjabaran pr�ns�p GCG sebaga�mana d�atur dalam OECD ke dalam hukum �nvestas� d� Indones�a.

1.2 PermasalahanFokus kaj�an dalam tul�san �n�

membahas permasalahan sebaga� ber�kut:1. Apakah substans� pr�ns�p non

discrimination dalam WTO-TRIMs Agreement serta pr�ns�p-pr�ns�p GCG dalam OECD d�jabarkan dalam ketentuan hukum perusahaan khususnya hukum �nvestas� d� Indones�a?

2. Apakah pengecual�an d�mungk�nkan terka�t penjabaran pr�ns�p-pr�ns�p TRIMs ke dalam hukum nas�onal suatu negara anggota termasuk d�dalamnya Indones�a?

5 Iswand� & W�dya Rahmawat�, 2011, Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Prinsip Dalam Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada PT Aneka Tambang Tbk, B�nus Bus�ness Rev�ew, Vo. 2 No. 1, Me� 2011, hlm.586-588. L�hat pula Penerapan Pr�ns�p-Pr�ns�p OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengena� Corporate Governance, Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republ�k Indones�a, http://www.bapepam.go.�d/pasar_modal/publ�kas�_pm_kaj�an_pm/stud�_2006/Stud�-Penerapan -OECD, hlm.15.

6 TRIMs Agreement, https://www.wto.org/engl�sh/docs_e/legal_e/18-tr�ms.pdf, d�akses tanggal 24 Oktober 2015.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

552



1.3. Tujuan PenelitianSecara khusus, tul�san �n� bertujuan

untuk menganal�s�s penjabaran standar �nternas�onal WTO-TRIMs Agreement dan OECD ke dalam tatanan hukum �nvestas� d� Indones�a serta mengkaj� pengecual�an terhadap pr�ns�p non discrimination yang d�waj�bkan dalam TRIMs pada level nas�onal negara anggota.

II. METODE PENELITIANMetode yang d�gunakan dalam

penel�t�an �n� adalah metode penel�t�an hukum normat�f, dengan pendekatan statute approach, comparative approach, serta conceptual approach dengan menel�t� bahan-bahan hukum : WTO Agreement, TRIMs Agreement, OECD, U.U. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta U.U. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum dalam penul�san �n�, ba�k pr�mer maupun sekunder d�anal�s�s secara deskr�pt�f kual�tat�f.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN3.1. Prinsip Non Discrimination Dalam

WTO-TRIMs AgreementDalam stud� stud� tentang era

perdagangan bebas-l�beral�sas� yang salah satu fondas� utamanya adalah Non Discrimination Principle, d�mana World Trade Organization (WTO) ser�ngkal� d�anggap sebaga� �nstrumen hukum �nternas�onal dalam b�dang perdagangan yang pal�ng g�g�h memperjuangkan l�bral�sas� ekonom� dalam pasar dun�a, acapkal� mas�h ser�ng d�perdebatkan terutama oleh kelompok Negara-Negara Berkembang yang merasa t�dak selalu d�untungkan dengan kehad�ran fenomena l�brar�sas� ekonom� dan pasar

bebasnya dengan p�rant� hukumnya yang tercakup dalam WTO Agreement . Kegalauan sepert� �tu juga d�pertanyakan oleh Peter Van Den Bossche, sebaga�mana d�tul�snya: Economic globalization: a blessing or a curse?7

Era global�sas� adalah sebuah ken�scayaan, yang telah had�r d� era �n�, setuju atau t�dak setuju, fenomena �n� telah ada dan t�dak b�sa d�h�ndar�, �tu art�nya peradaban manus�a terus melangkah dan bergerak berproses se�r�ng dengan berprosesnya global�sas� dengan pasar bebasnya yang telah banyak menghas�lkan argumen pro dan kontra terutama dalam konteks keberadaan negara berkembang dalam s�tuas� pasar bebas oleh para penstud� terdahulu.

Sebaga� sebuah ken�scayaan yang t�dak b�sa d�h�ndar�, maka secara b�jaksana dapat d�faham� akan pent�ngnya had�r keb�jakan-keb�jakan atau aturan hukum yang berka�tan dengan perdagangan yang cakupannya �nternas�onal. Tanpa eks�snya �nstrumen hukum perdagangan �nternas�onal, ba�k yang meng�kat negara-negara maju (rich countries) maupun negara-negara m�sk�n (poor countries), serta pengecual�an-pengecual�an sebaga� bentuk kepedul�an terhadap spec�al needs bag� negara-negara berkembang, tentu negara-negara berkembang t�dak akan b�sa ter�ntegras� secara penuh dalam perdagangan bebas.

Sehubungan dengan mengapa pent�ng ada ketentuan yang mengatur perdagangan secara �nternas�onal, Peter Van Den Bossche mengemukakan sed�k�tnya ada empat (4)

7 Peter Van Den Bossche, 2008, The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials, Cambr�dgeUn�vers�ty Press, UK, p. 9.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

553



alasan ya�tu: 1) Countries must be restrained from adopting trade-restrictive measures both in their own interest and in that of the world economy; 2) The need of traders and investors for a degree of security and predictability; 3) National government alone simply cannot cope with the challenges presented by economic globalization; 4). The need to a chieve agreater measure of equity in international economic relations.8

The WTO Law atau yang d�kenal dengan sebutan WTO Agreement adalah perjanj�an �nternas�onal tentang perdagangan sedun�a yang sangat komplek dan komprehens�f terd�r� dar� t�ga (3) Annexes / Lamp�ran ya�tu: TRIPs Agreement, GATs Agreement dan TRIMs Agreemen. Dalam WTO Agreement pada dasarnya terjabarkan pr�ns�p-pr�ns�p sepert� : the pr�nc�ples of non-d�scr�m�nat�on, the rules on market access, the rules on unfa�r trade, the rules on conflict between trade libralsation and other soc�etal values and �nterests �nclud�ng the rules on spec�al and d�fferent�al treatment for develop�ng countr�es, and the rules promot�ng harmon�zat�on of nat�onal regulation in specific fields.9

Berdasarkan stud� terdahulu yang d�lakukan oleh Peter Van Deen Bossche tampak jelas bahwa pr�ns�p non d�scr�m�nat�on merupakan salah satu p�lar utama dar� konstruks� hukum WTO. Pengejawantahan dar� Pr�ns�p Non Discrimination eks�s dalam sebutan Pr�ns�p Most-Favoured Nation Treatment (MFN) dan Pr�ns�p National

Treatment (NT). Pr�ns�p Non D�scr�m�nat�on �n� sesungguhnya mengakar pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994). Secara s�ngkat dapat d�kemukakan bahwa Non D�scr�m�nat�on Pr�nc�ples melarang adanya perlakuan yang membeda-medakan antara satu negara anggota dengan negara anggota la�nnya.10

Dalam TRIMs Agreement kewaj�ban bag� negara anggota untuk melaksanakan Pr�ns�p Non Discrimination tertuang dalam Article 2 ya�tu yang mengatur tentang National Treatment and Quantitative Restrictions yang harus harmon� dan kons�sten dengan Article GATT III atau Article XI of GATT 1994. Dalam ka�tannya dengan keg�atan �nvestas� dan perdagangan d�atur bahwa t�dak boleh ada d�skr�m�nas� berka�tan dengan produk-produk as�ng yang perlakuannya berbeda dengan produk domest�k.11

Peter Van Den Bossche mengemukakan dar� has�l stud�nya terdahulu bahwa pada �nt�nya ada 5 group pr�ns�p-pr�ns�p dalam WTO Agreement ya�tu : non discrimination, market access, unfair trade, rule on conflict between trade libralisation and societal values and sepecial treatment for developing countries, and rule promoting harmonization of national regulation in specific field.

Kel�ma pr�ns�p dasar tersebut kemud�an dalam perkembangannya juga ser�ng d�kenal dengan sebutan :

8 Ibid, p. 33-35.9 Ib�d, p. 37. L�hat pula WTO, 2015, Understanding The

Wto: Basics Principles of the trading system, https://www.wto.org/engl�sh/thewto_e/what�s_e/t�f_e/fact2_e.htm.

10 N� Ketut Supast� Dharmawan & Wayan W�ryawan, 2014, Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NTDalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Jurnal Mag�ster Hukum Udayana, Vo. 3 No. 2 , ISSN : 2302-528X, hlm.260.

11 WTO, 2015, Trade And Investment: Techn�cal Informat�onn Agreement on Trade Related Investment Measures,https://www.wto.org/engl�sh/tratop_e/�nvest_e/�nvest_�nfo_e.htm.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

554



a. Non Discrimination Principles terd�r� dar� Prinsip Most Favoured Nations (MFN) dan National Treatment (NT). Dalam perdagangan bebas d� era global sekarang �n� t�dak boleh ada d�skr�m�nas�.T�dak boleh ada suatu perlakuan yang leb�h �st�mewa pada satu anggota WTO tertentu dar� suatu negara anggota la�nnya. Dengan kata la�n para anggota WTO Agreement t�dak boleh membeda-bedakan, t�dak boleh member�kan kemudahan hanya kepada satu negara tertentu saja terhadap t�ndakanyang berkenaan dengan dan perdagangan. Ketentuan tersebut tertuang Agreement Establising the World Trade Organization yang sumbernya dar� Article I (1) jo Article III (2) (4) GATT 1994. Prinsip National Treatment pada �nt�nya menegaskan bahwa negara anggota WTO t�dak boleh member�kan perlakuan yang berbeda dan d��st�mewakan antara warga negara domest�k atau nas�onal yang menjalankan keg�atan b�sn�s dengan warga negara anggota WTO la�nnya atau pelaku b�sn�s non domest�k. Pr�ns�p MFN dan NT tertuang dalam lamp�ran WTO ya�tu TRIPs dan GATS, sementara �tu yang berka�tan langsung dengan keg�atan �nvestas� ya�tu TRIMs hanya mencantumkan Prinsip National Treatment (NT) dalam Article 2 TRIMs.

b. Principles on market Access terd�r� dar� empat (4) ketentuan hukum yang mendasar ya�tu: rule on customs duties, rules on other duties and financial charges, rules on quantitative restrictions, and rules on other “non-

tariff barriers.12 Khusus untuk pr�ns�p Non-Tar�ff Measures d�maksudkan bahwa Negara-negara anggota WTO yang mel�ndung� �ndustry dalam neger� sedapat mungk�n mengusahakan agar mengh�ndar� perl�ndungan yang bers�fat Non-Tariff-measures. Dalam konteks �n� transparans� memegang peran pent�ng. Peter Van den Boosche kembal� menekankan bahwa Transparency and the fa�r appl�cat�on of trade regulat�ons are therefore part of the bas�c rules on market access.13

c. Transparencyd. Quantitative Restriction atau Quotas.

3.2. Penormaan Prinsip TRIMs Non Discrimination Dalam berbagai Hukum terkait Kegiatan Investasi Di Indonesia Secara ekspl�s�t ketentuan hukum

yang mengatur keg�atan �nvestas� d� Indones�a terkonstruks� melalu� ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam ka�tannya dengan keg�atan penanaman modal atau �nvestas�, dalam level �nternas�onal khususnya dalam TRIMs hanya mengakomod�r 3 pr�ns�p-utama dar� 5 pr�ns�p yang ada dalam WTO ya�tu :National Treatment, Quantitative Restriction dan Transparancy. Oleh karena �tu sekurang-kurangnya d� t�ngkat domest�k suatu negara anggota waj�b untuk menjabarkan ketentuan �nternas�onal tersebut sebaga� bentuk kepatuhan terhadap kewaj�ban �nternas�onal.

12 Peter van Deen Boosche, Op.Cit, p.39.13 Peter van Deen Booshe, Op.Cit, p. 40.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

555



TRIMs Agreement yang d�kenal sebaga� salah satu Annex dar� WTO dalam kons�derannya secara tegas mengatur bahwa tujuan dar� perjanj�an �nternas�onal �n� adalah untuk mempromos�kan pengembangan l�bral�sas� perdagangan dun�a secara progres�f dengan maksud memfas�l�tas� perkembangan �nvestas� l�ntas negara secara �nternas�onal dalam kerangka men�ngkatkan pertumbuhan perekonom�an dar� semua p�hak, khususnya parther-parther pedagang / �nvestor dar� anggota negara-negara berkembang dengan tetap mengedepankan persa�ngan bebas dalam perdagangan yang berbas�s pr�ns�p-pr�ns�p WTO-TRIMs Agreement. Perjanj�an �nternas�onal �n� juga menekankan bahwa ruang l�ngkupnya hanya mencakup perdagangan barang saja. Perdagangan jasa secara sepesifik diatur melalu� General Agreement Trade Services (GATS).

Pr�ns�p National Treatment dan Quantitative Restrictions tertuang dalam Article 2 of TRIMs sebaga� ber�kut:1. Without prejudice to other rights and

obligations under GATT 1994 no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI of GATT 1994.

2. An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement

Berdasarkan ketentuan Article 2 dar� Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) sepert� tersebut d� atas, dengan mengacu pada ketentuan Article III dan Article XI GATT 1994 pr�hal National Principles, pada �nt�nya dapat d�kemukakan bahwa dalam keg�atan �nvestas� t�dak boleh ada d�skr�m�nas� perlakuan terhadap produk-produk barang �mport dar� Negara anggota la�nnya. Dengan kata la�n, melarang memperlakukan produk-produk perdagangan dar� Negara anggota WTO leb�h rendah perlakuannya dar� produk dom�st�k. Melalu� ketentuan Article 2 TRIMs secara tegas tampak pengejawantahan dar� Non Discrimination Principles. Jurgen Kurtz dalam stud�nya terdahulu mengemukakan bahwa pengaturan National Treatment Principles eks�s dalam bag�an-bag�an pengaturan dar� WTO termasuk dalam GATT dan GATs. Berdasarkan Article III GATT d�atur tentang kewaj�ban Negara anggota WTO untuk menjalankan kewaj�ban berka�tan dengan Pr�ns�p National Treatment ya�tu perlakuan yang sama bag� produk barang �mport. Dengan kata la�n (no less favourable that that accorded to like products of national origin in respect of all laws).14

Dalam hukum �nvestas� d� Indones�a, Pr�ns�p National Treatment terkonstruks� melalu� ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPM

14 Jürgen Kurtz , 2009, The Use and Abuse of WTO Law �n Investor-State Arb�trat�on: Compet�t�on and �ts D�scontentss, The European Journal of International Law Vol. 20 no. 3 , EJIL 2009, http://ej�l.oxfordjournals.org/content/20/3/749.full.pdf+html, p. 753.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

556



dapat d�ketahu� bahwa salah satu asas yang melandas� keg�atan penanaman modal d� Indones�a adalah asas perlakuan yang sama dan t�dak membedakan asal negara. Melalu� ketentuan Pasal 4 (2) huruf a. UUPM dapat d�faham� bahwa pemer�ntah Indones�a member� perlakuan yang sama bag� penanam nodal dalam neger� dan penanam modal as�ng melalu� keb�jakan dasar penanaman modal d� Indones�a. Namun dem�k�an ketentuan pasal �n� juga menekankan bahwa perlakuan yang sama dengan tetap memperhat�kan kepent�ngan nas�onal. Leb�h lanjut penjabaran Pr�ns�p Non Discrimination dapat d�cermat� dar� ketentuan Pasal 6 (1) U.U. No. 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Pemer�ntah member�kan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dar� Negara manapun yang melakukan keg�atan penanaman modal d� Indones�a sesua� dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran pr�ns�p Non Discrimination dalam UUPM d� Indones�a tampak t�dak sepenuhnya kons�sten dengan TRIMs. Sepert� m�salnya sebaga�mana tertuang dalam Pasal 4 (2) huruf. a. UUPM d�atur tentang perlakuan yang sama, namun tetap memperhat�kan kepent�ngan nas�onal. Real�ta penormaan substans� hukum sepert� �tu bukanlah meny�ratkan bahwa Indones�a sebaga� salah satu Negara anggota telah t�dak comply atau t�dak patuh dengan kewaj�ban-kewaj�ban WTO, karena sesungguhnya dalam ketentuan hukum WTO termasuk juga dalam TRIMs Agreement d�ber� ruang atau mengatur pengecual�an , ya�tu special need for developing country members.

Pr�ns�p Transparency yang tertuang dalam Article 6 TRIMs eks�s penjabarannya

dalam hukum �nvestas� Indones�a ya�tu melalu� Pasal 3 UUPM. H Sal�m dan Bud� Sutr�sno mengemukakan ada 10 asas yang melandas� keg�atan penanaman modal atau �nvestas� d� Indones�a, salah satunya adalah asas keterbukaan, ya�tu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh �nformas� yang benar, jujur, dan t�dak d�skr�m�nat�f tentang keg�atan penanaman modal.15 Pr�ns�p Transparans� dalam TRIMs bersumber dar� GATT 1947 Article X berka�tan dengan Publication and Administration of Trade Regulations.

3.3. Prinsip Good Gorporate Governance (GCG) Dalam OECD 2004Keberhas�lan suatu keg�atan �nvestas�

sangat d�tentukan oleh kons�stens� semua p�hak menerapkan pr�ns�p Good Corporate Governance (GCG. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang d�d�r�kan pada tahun 1948 dengan d�motor� oleh negara-negara maju dan kaya sepert� Amer�ka Ser�kat dan Eropa, adalah salah satu organ�sas� �nternas�onal yang sangat fokus memperjuangkan peng�mplementa�an pr�ns�p GCG dalam suatu perusahaan. OECD bertujuan untuk men�ngkatkan kerjasama ekonom� dan pembangunan, khususnya bag� negara-negara berkembang yang setuju dan bersama-sama menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam tatanan pasar ekonom� global.

Dalam rangka pasar global, negara-negara anggota OECD secara terus-menerus berkom�tmen menjalankan

15 H. Sal�m HS & Bud� Sutr�sno, 2012, Hukum Investasi Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14-15.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

557



kewaj�bannya dalam rangka l�beral�sas�, serta menggunakan upaya terba�knya dalam memperluas manfaat dar� proses l�bral�sas� bag� seluruh negara-negara anggotanya untuk memast�kan keg�atan �nvestas� �nternas�onal dapat berlangsung tanpa hambatan dan transparan.

Berka�tan dengan �nvestas� �nternas�onal dan keberadaan perusahaan mult�nas�onal d� dalamnya, OECD telah mengeluarkan Deklaras� (1976) kemud�an d�lakukan Review Deklaras� (1991) yang d�buat dan d��kut� oleh Negara-negara anggota OECD maupun non anggota negara-negara la�nnya yang sedang d�pert�mbangkan untuk bergabung dalam OECD. Rev�ew utama dar� Deklaras� OECD selesa� pada tahun 2000. Dalam Deklaras� tersebut mengatur 4 (empat) unsur pent�ng ya�tu: 1).Pedoman untuk Perusahaan Mult�nas�onal agar memperhat�kan dan menerapkan et�ka b�sn�s, lapangan kerja dan hubungan �ndustr�al, Hak Asas� Manus�a, l�ngkungan, keterbukaan �nformas�, memerang� penyuapan kepent�ngan konsumen, serta persa�ngan usaha sehat dan perpajakan; 2).Melaksanakan Pr�ns�p National Treatment ; 3).Anggota harus bekerjasama untuk mengh�ndar� persyaratan yang sal�ng bertentangan dan mengedepankan pendekatan konsultas�; serta 4).Insent�f dan d��nsent�f �nvestas� �nternas�onal.

OECD mengatur berbaga� keg�atan berka�tan dengan ekonom� bebas (l�beral�sas�) khususnya �nvestas� �nternas�onal serta b�dang jasa sepert� : perbankan dan jasa keuangan, asurans�, transportas�, travel, dan par�w�sta. Dalam berbaga� keg�atan usaha sepert� tersebut, OECD mengatur agar dalam menjalankan keg�atan usahanya

Perusahaan-perusahaan menerapkan Pr�ns�p GCG atau yang d� Indones�a ser�ng d�kenal dengan �st�lah Pr�ns�p Tata kelola Perusahaan Yang Ba�k. Berdasarkan OECD 2004 terdapat enam (6) elemen penerapan GCG ya�tu:16 Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework, The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions, The Equitable Treatment of Shareholders, The Role of Stakeholders in Corporate Governance, Disclosure and Transparency, serta The Responsibilities of the Board.

Berdasarkan 6 elemen GCG serta Deklaras� OECD 2004, dapat d�cermat� bahwa pr�ns�p-pr�ns�p yang d�kedepankan oleh OECD sebaga� aturan hukum bag� negara-negara anggotanya juga d�peruntukkan bag� negara berkembang dalam keg�atan pasar bebas adalah sela�n pr�ns�p-pr�ns�p GCG juga pr�ns�p Non Discrimination, khususnya National Treatment (NT) yang menekankan bahwa perlakuan yang sama antara perusahaan as�ng dan perusahaan domest�k atau memperlakukan perusahaan as�ng t�dak kurang menguntungkan dar� perusahaan domest�c dalam suatu s�tuas� yang sama. Namun dem�k�an pemberlakuan pr�ns�p NT dalam hal �n� juga memperhat�kan pengecual�an-pengecual�an sepert� m�salnya dalam kerangka akses bag� kred�t lokal perbankan dan pasar modal.

16 T�m Stud� Pengkaj�an, 2006, Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance, Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta, hlm.12-86.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

558



3.4 Penjabaran Prinsip-Prinsip OECD Dalam Ketentuan Hukum Terkait Kegiatan Investasi Di IndonesiaKeg�atan �nvestas� d�bedakan menjad�

keg�atan �nvestas� t�dak langsung dan keg�atan �nvestas� langsung. Keg�atan Investas� t�dak langsung berka�tan dengan keg�atan portofol�a atau keg�atan �nvestas� d� pasar modal yang mana pemegang sahamnya atau ser�ng d�kenal dengan �nvestor publ�k bers�fat pas�f, dengan kata la�n t�dak melakukan pengelolaan secara akt�f atas saham-sahamnya. Sementara �tu dalam �nvestas� langsung, para �nvestornya melakukan keg�atan usaha serta mengelola perusahaan secara langsung. Para �nvestor dalam konteks �n� berkeddudukan akt�f. Dalam perkembangan global karena �nvestas� langsung dom�nan bersentuhan dengan �nvestor as�ng, maka acapkal� keg�atan �nvestas� langsung juga d�kenal dengan sebutan Foreign Direct Investment (FDI). OECD mendifinisikan FDI sebagai kegiatan �nvestas� l�ntas batas (cross border), d�mana suatu ent�tas bertujuan untuk membangun suatu perusahaan yang mot�vas�nya bertujuan secara langsung mengelola, mengerahkan pengaruh pengelolaan secara langsung atas perusahaan �nvestas�nya. Investor secara signifikan mengontrol, mengendalikan dan berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan.17

Menurut OECD, keberadaan FDI member�kan dampak pos�t�f bag� Negara tuan rumah (Host Country) sepert� m�salnya member�kan kontr�bus� �ntegras� perdagangan �nternas�onal, men�ngkatkan perkembangan teknolog�, pertumbuhan ekonom�, berkontr�bus� mengurang� kond�s� kem�sk�nan bag� Negara-negara

berkembang, men�ngkatkan kond�s� sos�al dan l�ngkungan, serta d�antara keuntungan yang bers�fat ekonom�, FDI berkontr�bus� sepert� m�salnya “transferring “cleaner” technology and leading to more socially responsible corporate policies18. Persoalan-persoalan yang berka�tan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) menjad� mendapat perhat�an dalam konteks �nvestas� �n�, FDI mampu men�ngkatkan pengaturan keb�jakan korporas� yang leb�h bertanggungjawab.

Indones�a sesungguhnya bukanlah negara anggota dar� Konvens� OECD, keanggotaan OECD secara umum terd�r� dar� Negara-Negara kaya dar� Eropa dan Amer�ka Ser�kat19. Namun dem�k�an, sejak tahun 2007 Indones�a menjad� m�tra utama OECD, berbaga� kerjasma b�lateral yang sal�ng menguntungkan telah d�jal�n. Pada tahun 2012 kem�traan antara Indones�a dengan OECD d�resm�kan melalu� Perjanj�an Kerangka Kerjasama (Framework of Co-operation Agreement) yang berfungs� unuk memfas�l�tas� ke�kutsertaan Indones�a dalam serangka�an proyek OECD.20

18 OECD, 2002, Fore�gn D�rect Investment for Development”Maximizing Benefits, Minimazing Cost, http://www.oecd.org/�nvestment/�nvestmentfordevelopment/1959815.pdf, p.5.

19 Negara anggota OECD terd�r� dar� : Austral�a, Austr�a, Belg�um, Canada, Ch�le, Czech Republ�c, Denmark, Eston�a, F�nland, , France, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Luxenburg, Mex�co, Japan, Newzealnd, Norwey, Un�ted K�ngdom, dan Un�ted Amer�ca (Amer�ka Ser�kat). L�hat OECD 2015, List of OECD member Countries Ratification of the Convention on the OECD, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/l�st-oecd-member-countr�es.htm, p.1.

20 OECD 2015, Indones�a dan OECD: Kem�traan yang Sal�ng Menguntungkan, http://www.oecd.org/globalrelat�ons/keypartners/Indones�a%20brochure%20Bah_web.pdf, hlm.2.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

559



Kem�traan antara OECD dan Indones�a berka�tan dengan keg�atan �nvestas� d�kuatkan melalu� suatu keb�jakan �nvestas� yang d�kenal dengan sebutan Investment Policy Review. Tujuan dar� keb�jakan �nvestas� �n� adalah untuk leb�h menar�k ba�k �nvestor dalam neger� maupun �nvestor as�ng dalam keg�atan �nvestas�. Leb�h khusus lag� berka�tan dengan pen�ngkatan mutu keg�atan dun�a usaha d� Indones�a juga telah d�lakukan dan d�rumuskan pr�ns�p-pr�ns�p yangberka�tan dengan Corporate Governance dalam suatu d�alog yang d�kenal dengan sebutan “Indonesia-OECD Policy dialogue on Corporate Governance”.

Dalam konteks Indones�a, pr�ns�p-

pr�ns�p Good Corporate Governance d�jabarkan sebaga� ber�kut: 1. Perl�ndungan atas hak-hak pemegang

saham , perl�ndungan yang sama fa�rness.

2. Perl�ndungan atas hak-hak pemegang saham

3. Perlakuan yng ad�l bag� seluruh pemegang saham.

4. Peranan stakeholder dalam corporate governance

5. Keterbukaan dan transfarans� 6. Akuntab�l�tas D�reks� dan Kom�sar�s.

Pr�ns�p Good Corporate Governance telah d�jabarkan dalam berbaga� ketentuan hukum yang berka�tan dengan keg�atn �nvestas� atau keg�atan perusahaan. D�antaranya dalam U.U. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pr�ns�p fa�rness, pember�an hak yang sama secara tanpa adanya d�skr�m�nas� perlakuan kepada pemegang saham untuk klasifikasi

saham yang sama. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 53 Ayat 2 UUPT. Leb�h lanjut pr�ns�p Transparans� tertuang dalam ketentuan Pasal Pasal 44 Ayat 2 UUPT, Pasal 50 Ayat 2, Pasal 101 ayat 1 dan Pasal 116 UUPT. Pr�ns�p Akuntab�l�tas tertuang dalam Pasal 108 Ayat 1, serta pr�ns�p Responsibility d�atur dalam Pasal 97 Ayat 4 UUPT, Pasal 114 Ayat 4 dan Pasal 152 Ayat 1 UUPT.

Pr�ns�p GCG juga d�tuagkan dengan sangat r�nc� pada berbaga� ketentuan berka�tan dengan sektor keuangan dan perbankan sepert� : PBI nomor 8/14/PBI/2006 menyebutkan bahwa set�ap bank waj�b menerapkan GCG. Juga dalam peraturan OJK d�atur tentang GCG.

3.5. Pengecualian Prinsip-Prinsip TRIMS Dalam Konteks Harmonisasi dan Mekanisme Kontrol Kepatuhan Indonesia Sebagai Negara Anggota WTOPada ura�an sebelumnya telah

d�kemukakan bahwa Indones�a dalam mengembangkan keg�atan �nvestas� dalam tatanan global, pada �nt�nya telah menjabarkan Pr�ns�p-Pr�ns�p GCG dar� OECD mesk�pun Indones�a bukanlah negara anggota dar� Konvens� tersebut. Kepatuhan Indones�a terhadap keb�jakan-keb�jakan yang berka�tan dengan tata kelola perusahaan yang ba�k sebaga�mana d�atur dalam OECD. Mesk�pun bukan sebaga� negara anggota, Indones�a menyadar� peran dan dukungan dar� organ�sas� dun�a yang satu �n� yang d�dukung oleh negara-negara maju d�rasakan relevan dan sangat berkontr�bus� pos�t�f dalam proses pengembangan keg�atan dun�a usaha d� b�dang �nvestas� terutama dar� aspek pertanggungjawaban perusahaan

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

560



dan keterbukaan, yang pada akh�rnya dapat men�ngkatkan c�tra ba�k �kl�m ber�nvestas� d� Indones�a, namun dalam usaha tersebut t�dak merusak tatanan dan n�la�-n�la� yang bertumbuh d� Indones�a yang mem�l�k� n�la�-n�la� fundamental yang mungk�n saja t�dak selalu dalam satu kor�dur dengan n�la�-n�la� barat.

Berka�tan dengan Pr�ns�p-Pr�ns�p WTO, dalam konteks �n� pr�ns�p yang terkandung dalam TRIMs Agreement, mesk�pun Indones�a adalah salah satu negara anggota WTO, dapat d�kemukakan bahwa pada umumnya Indones�a telah menjabarkan pr�ns�p-pr�ns�p TRIMs sepert� m�salnya pr�ns�p National Treatment (NT) sebaga� salah satu p�lar dar� pengejawantahan pr�ns�p Non Discrimination, namun Indones�a juga mengatur pembatasan-pembatasannya. Dengan kata , mesk�pun tampaknya Indones�a t�dak sepenuhnya menjabarkan Pr�ns�p NT, sepert� halnya d�atur dalam ketentuan Pasal 4 (2) huruf. a. Undang-Undang Penanaman Modal yang pada �nt�nya member� perlakuan yang sama, namun tetap memperhat�kan kepent�ngan nas�onal, real�ta sepert� �tu bukan berart� Indones�a t�dak harmon� dan t�dak mengakomod�r dengan pr�ns�p-pr�ns�p WTO-TRIMs, akan tetap� harus juga d�kaj� dar� kepent�ngan dan n�la�-n�la� yang berbeda yang ada pada suatu negara anggota. Sela�n �tu, j�ka d�cermat� perjanj�an �nternas�onal (WTO Law) �tu send�r� member� ruang bag� negara berkembang dalam kor�dur “special need for developing countries “, termasuk d�dalamnya Indones�a. K�ranya pengecual�an sepert� �tu dapat d�gunakan termasuk Indones�a untuk mengatur “dengan tetap memperhatikan kepentingan nsional” sebaga� bentuk perwujudan dar� penggunaan

sepecial need for developing countries members dalam meny�mpang� pr�ns�p non discrimination sebaga�mana tertuang dalam Article 2 TRIMs.

Perjanj�an TRIMs pada dasarnya mengatur tentang keg�atan-keg�atan �nvestas� serta menyatukan keb�jakan yang berka�tan dengan perdagangan �nvestas� as�ng dar� seluruh Negara anggota WTO-TRIMs Agreement, serta mencegah proteks� sesua� dengan pr�ns�p-pr�ns�p GATT. Dengan kata la�n TRIMs melarang negara anggota mengatur keb�jakan penanaman modal as�ng yang meny�mpang� pr�ns�p-pr�ns�p GATT 1994. Namun dem�k�an melalu� ketentuan Pasal 3 TRIMs, Negara anggota dalam kond�s� tertentu, m�salnya dalam hal mengalam� kesul�tan sangat berart� dalam negaranya d�perbolehkan melakukan pengecual�an-pengecual�an terhadap kewaj�ban –kewaj�ban TRIMs. Article 3 TRIMs secara lengkap mengatur pr�hal Exceptions: All exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this Agreement. Leb�h lanjut dalam Pasal 4 TRIMs juga d�tegaskan kembal� pengecual�an tersebut bag� Negara-negara anggota dar� Negara berkembang Developing Country). Article 4 TRIMs mengatur :

”A developing country Member shall be free to deviate from provisions of Article 2 to the extent and in such a manner as Article XVIII of GATT 1994, the understanding on the balances-of-Payments Provisions of GATT 1994, and the Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted on 28 November 1979 (BISD 26S/205-209 permit the Member to deviate from the provisions of Articles III and XI of GATT 1994”.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

561



Berka�tan dengan pengecual�an tersebut d� atas, TRIMs leb�h lanjut melalu� Pasal 5 mengatur agar negara-negara anggota yang belum sepenuhnya melaksanakan kewaj�ban sebaga�mana d�atur dalam Article 2 TRIMs yang berka�tan dengan National Treatment (Not conformity) agar meng�nformas�kan kepada Dewan Perdagangan Barang dar� TRIMs (shall notify the Council for Trade in Goods of all TRIMs).

Pasal 5 TRIMs �n� mengatur, antara la�n: (a) set�ap negara anggota d�ber�kan waktu 90 (semb�lan puluh) har� sejak berlakunya persetujuan WTO harus melakukan notifikasi kepada Council for Trade �n Goods mengena� semua TRIMs yang d�terapkan dan t�dak sejalan dengan TRIMs, ba�k yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus d�serta� dengan ketentuan yang mengaturnya. Dalam hal TRIMs d�terapkan berdasarkan kewenangan yang tidak bersyarat, setiap penerapan spesifik harus d�ber�tahukan. (b) menghapuskan semua TRIMs yang dinotifikasi tersebut dalam waktu 5 (l�ma) tahun sejak berlakunya persetujuan WTO untuk anggota yang tergolong negara berkembang, dan 7 (tujuh) tahun untuk anggota negara terbelakang. (c) Negara anggota dapat memperpanjang masa peral�han untuk menghapuskan TRIMs dengan mengajukan permohonan ke Counc�l dengan member�kan alasan yang jelas kesul�tan yang d�hadap� dalam melaksanakan persetujuan TRIMs.21

Pr�ns�p-pr�ns�p TRIMs pada �nt�nya waj�b d�jabarkan dalam ketentuan hukum

yang berka�tan dengan keb�jakan �nvestas� perdagangan khususnya yang menyangkut penanaman modal as�ng, namun tetap d�mungk�nkan untuk melakukan pengecual�an-pengecual�an sepenjang memenuh� persyaratan tertentu. Dalam konteks ketentuan Pasal 4 Ayat (2) a UUPM tentang pengecual�anyang d�lakukan Indones�a atas t�dak sepenuhnya kewaj�ban terhadap Prinsip National Treatment d�laksanakannya seyogyanya d�faham� mas�h dalam kor�dor pengecual�an yang d�mungk�nkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampa� dengan 5 TRIMs. Dalam kerangka WTO pengecual�an terhadap pr�ns�p NT juga datur berka�tan dengan persyaratan procurement untuk pemer�ntah. The national treatment provisions do not apply, however, to laws, regulations or requirements governing the procurement of goods by government agencies for governmental use…. This agreement was revised further under the Uruguay Round. The revised version came into force on January 1, 1996.22

IV . PENUTUP4.1 Simpulan

Berdasarkan ura�an pada Bab-Bab sebelumnya dapat d�s�mpulkan sebaga� ber�kut:1. Indones�a sebaga� salah satu negara

anggota WTO-TRIMs Agreement telah menjabarkan Pr�ns�p Non Discrimination khususnya pr�ns�p National Treatment (NT) dan pr�ns�p Transparancy ke dalam Undang-

21 Or�nton Purba, 2010, Perdagangan Global Dan Tindakan Investasi: TRIMs, https://hukum�nvestas�.wordpress.com/2010/09/16/trade-related-�nvestment-measures-tr�ms/, ph.

22 Arv�nd Panagar�ya, Core WTO Agreements: Trade in Goods and Services and Intellectual Property, www.columb�a.edu/~ap2231/.../wto-overv�ew.do..., p.31.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

562



Undang Pasar Modal Indones�a melalu� ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Pasar Modal. Sementara �tu mesk�pun Indones�a bukan sebaga� Negara anggota OECD namun sebaga� m�tra kerja telah menjabarkan enam (6) Pr�ns�p-pr�ns�p utama dar� OECD khususnya yang berka�tan dengan GCG ke dalam berbaga� ketentuan perundang-undangan yang berka�tan dengan perdagangan barang dan jasa sepert� dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PBI Nomor 8/14/PBI/2006, serta peraturan OJK.

2. Dalam kerangka perjanj�an �nternas�onal WTO-TRIMs Agreement pada dasarnya set�ap negara anggota berkewaj�ban mentaat� pr�ns�p-pr�ns�p TRIMs yang telah d�sepakat�nya. Namun dem�k�an dalam kerangka harmon�sas� hukum ba�k berka�tan dengan kesul�tan-kesul�tan terka�t kond�s� sos�al, ekonom�, serta n�la�-n�la� yang mungk�n berbeda d� suatu negara anggota termasuk Indones�a, WTO-TRIMs member�kan pengecual�an-pengecual�an dengan persyaratan wajib menotifikasikan kepada Dewan TRIMs. Dalam kerangka kewaj�ban Indones�a menjabarkan pr�ns�p Non Discrimination dalam ketentua �nvestas� (UUPM) tampak t�dak sepenuhnya kons�sten dengan TRIMs. Sebaga�mana dalam Pasal 4 (2) huruf. a. UUPM mengatur tentang perlakuan yang sama, namun tetap memperhat�kan kepent�ngan nas�onal. Real�ta penormaan substans� hukum

sepert� �tu bukanlah meny�ratkan bahwa Indones�a sebaga� salah satu negara anggota yang t�dak patuh dengan kewaj�ban-kewaj�ban WTO, karena sesungguhnya dalam ketentuan hukum WTO termasuk juga dalam TRIMs Agreement d�ber� ruang atau mengatur pengecual�an ya�tu special need for developing country members sebaga�mana d�atur dalam Pasal 3 sampa� dengan Pasal 5 TRIMs.

4.2 Saran1. Dalam rangka kewaj�ban negara anggota

terhadap perjanj�an �nternas�onal yang telah d�sepakat�nya sepert� halnya terhadap TRIMs Agreement, d�harapkan Indones�a mengatur secara leb�h r�nc� tentang penjelasan peny�mpangan / pengecual�an terhadap keb�jakan TRIMs sebaga�mana sekarang d� Indones�a eks�s melalu� ketentuan Pasal 4 ayat 2 (b) U.U. No. 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal.

2. D�harapkan peny�mpangan-peny�mpangan terhadap pr�ns�p-pr�ns�p �nternas�onal yang telah d�sepakat� d�jabarkan juga secara leb�h deta�l melalu� Country Report yang d�laporkan secara per�od�k oleh set�ap negara anggota termasuk Indones�a dalam kerangka kepatuhan terhadap kewaj�ban TRIMs Agreement.

DAFTAR PUSTAKABUKUBambang Sunggono. 2001. Metodologi

Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Huala Adolf. 2004. Perjanjian Penanaman

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

563



Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

H. Sal�m HS & Bud� Sutr�sno, 2012, Hukum Investasi Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Iswand� & W�dya Rahmawat�, 2011, Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Prinsip Dalam pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada PT Aneka Tambang Tbk, B�nus Bus�ness Rev�ew, Vo. 2 No. 1, Me� 2011.

Johnny Ibrah�m. 2007. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumed�a Publ�sh�ng. Malang.

Peter Van Den Bossche, 2008, The Law and Pol�cy of the World Trade Organ�zat�on Text, Cases and Mater�als, Cambr�dgeUn�vers�ty Press, UK.

Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�. 2007. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Teddy Re�n�er Sondakh, 2009, Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktek Penanaman Modal di Indonesia, Bayumed�a Publ�sh�ng, Malang

INTERNETJürgen Kurtz , 2009, The Use and Abuse

of WTO Law �n Investor-State Arb�trat�on: Compet�t�on and �ts D�scontentss, The European Journal of Internat�onal Law Vol. 20 no. 3 , EJIL 2009, http://ej�l.oxfordjournals.org/content/20/3/749.full.pdf+html.

N� Ketut Supast� Dharmawan & Wayan W�ryawan, 2014, Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan

Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Jurnal Mag�ster Hukum Udayana, Vo. 3 No. 2 , ISSN : 2302-528X,http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu.

OECD, 2008, OECD Benchmark Definitian of Foreign Direct Investmen, h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / d a f / � n v /�nvestmentstat�st�csandanalys�s/40193734.pdf.

OECD, 2002, Fore�gn D�rect Investment for Development”Maximizing Benefits, Minimazing Cost, http://www.oecd.org/�nvestment/�nvestmentfordevelopment/ 1959815.pdf

OECD 2015, List of OECD member Countries Ratification of the Convention on the OECD, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/l�st-oecd-member-countr�es.htm.

OECD 2015, Indones�a dan OECD: Kem�traan yang Sal�ng Menguntungkan, http://www.oecd.org/globalrelat�ons/keypartners/Indones�a%20Bah_web.pdf.

T�m Stud� Pengkaj�an Bapepam, 2006, Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance, Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republ�k Indones�a ,http://www.bapepam.go.�d/pasar_modal/publ�kas�_pm_kaj�an_pm/stud�_2006/Stud�-Penerapan-OECD.

WTO, 2015, Understanding The Wto: Basics Principles of the trading system, http://www.wto.org/engl�sh/thewto_e/what�s_e/t�f_e/fact2_e.htm.

WTO, 2015, Trade And Investment: Techn�cal Informat�onn Agreement on Trade Related Investment Measures,http://www.wto.org/engl�sh/tratop_�nvest_e/�nvest_�nfo_e.htm.

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

564



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-----------, Undang-Undang Penanaman

Modal. UU No. 25 Tahun 2007.-----------, Undang-Undang Perseroan

Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007.----------, WTO Agreement----------, GATT-----------, TRIMs Agreement-----------, GATs

Vol. 4, No. 3: 550 - 564

Universitas Udayana...Agreement.6 Indones a sebaga negara bedaulat yang telah meng kut berbaga perjanj an nternas onal, termasuk d dalamnya WTO-TRIMs Agreement sudah sepatutnya melaksanakan

Documents