PERJANJ重AN KERJA SA蘭A DINAS PENANAMAN MODAL DAN …web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/PK MPP... · Nomor 23 Tthun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan

PERJANJ重AN KERJA SA蘭A

A関でARA

DINAS P聞ANA蘭AN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PI珊TU

KABUPATEⅣ PAT量

DEⅣGAⅣ

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P霊NTU

PROVINS重JA冊A T田NGAH

TEⅣ↑AⅣG

PENY田L田NGGARAA蜘PELAYANAN PUBLIK

PADA MAL PELAHANAN PUBLIK D重KABUPATEN PATI

NOMOR : 440/861/2020

NO蘭OR : 522.312/11415

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh (05-

08-2020), yang bertandatangan dibawah血i :

量. S町GⅢ0蘭o

案I.慮A珊A KAIWUR量

Kepala D血as Penanaman Modal dan Pelayanan

Ttrpadu Satu P血tu Kabupaten Pati? berkedudukan di

Jalan To皿bronegoro Nomor l Pati, berdasarkan Surat

Kuasa Bupati Pa也Nomor 130.1/1782.2 tanggal O4

Agustus 2020 da血m hal ini bertindak untuk dan atas

nama D血as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sa調Phtu Kabupaten Pati, yang Se咄utrya disebut

PIHA離K田亀A冒町.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah’

berkedudukan di Jalan Mgr Sugiyopranoto No.1

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubemur Jawa

Tengah Nomor 120.13/099/2020 tangga1 03 Agustus

2020 dalam hal ini ber血dak untuk dan atas nama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

産Itu Provinsi Jawa Tengah, yang Se咄utnya disebut

P重HAK KEDUA.

1

Berdasa血輪n:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenta・ng Pe皿bentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prop血si Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi

P皿bl韮;

3. Undang-Undang Nomor 25 Thhun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pe皿e血ntahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa ka止terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 23船hun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undaェng-Undang

Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemer血tahan Daerah;

5.　Peraturan Peme血Itah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenta-ng Pelayanan Publik;

6.　Peraturan Pe皿erintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petryanan Pe轟zinan

Berusaha Te血tegrasi Secara Elek億Onik;

7.　Peraturan Pemer血tah Nomor 28 Tahun 2018 tentang KeIja Sama Daerah;

8.　Peraturan Mente五Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 23 Tthun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Pub出番

dan

9.　Kesepakatan Bersa皿a Bupa缶Pati dengan Gubemur Jawa Tengah Nomor

20/ViII/KB/2020 dan Nomor : 120.13/098/202O tangga1 3 Agustus 2020

tentang pelayanan Per苛inan dan Non PeIijinan pada Mal Pelayanan Publik di

Kabupaten Pati.

剛HAK KESATU dan PIHAK KEDUA, Selanjutnya secara bersama-Sama disebut

Sebagai PARA ]門HAK, dan masing-maSing disebut PIHAK terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten

Pati yang皿elaksanakan tugas peme血Itahan di bidang Perizinan dan Non

Periz血an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemer血tah Provinsi

Jawa Tengah yang皿elaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pe重izinan

dan Non Perizimm sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebaga血ana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk

men血daklar屯uti Kesepakatan Bersa皿a Bupati Pati dengan Gubemur Jawa

Teng観h Nomor 20/VIII/KB/2020 dan Nomor : 120.13/098/2020 tangga1 3

Agustus 2020 tentang Pelayanan Pertiinan dan Non Pertiinan pada Mal Pelayanan

Publik di Kabupaten Pati dengan皿engadakan Pe寄anjian Ke巧asana tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dala皿Mal Pelayanan Publik di Kabupaten

Pati dengan syarat- Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

之

Pas血l

KETENTUAN UMUM

(1) Pe車両直n adalah Per車pjian Ke垂Sama Penyelenggaraan Petryanan Pub此

dalam Mal Pekyanan Pub皿Kabupaten Pati;

(2) Mal Pelayanan Pub批yang se坤utnya disingkat MPP adala-h te皿Pat

berlangsungnya kegiatan atau ak軸tas penyelenggaraan pelayanan pub批

dalam pelayanan ad皿inistrasi yang皿emPakan pe。uasan fungsi pekyanan

terpadu.

Pas孤2

MAKSUD DAN TUJUAN

( 1) PeIjaItiian ini d血aksudkan untuk me皿bantu terwujudnya Penyelenggaman

Pelayanan Publik teIPadu dan te轟ntegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan

Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.

(2) PeIjaItiian ini bert巾uan un血k:

a. mengop血na地m pe皿anfaatan data dan infomasi perlZman SeSuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan

b. meningkatkan pelayanan perizinan dan non perlZman yang皿e可adi

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi maayarakat

Kabupaten Pati dengan mema皿faa也姐n sumber daya yang dimiliki oleh

PARA PIHAK.

Pasa13

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) O助ek Pe重ja車ian ini ada血n pelayanan periz血an dan non periz血m pada Mal

Pelayanan PubⅢ〔 di Kabupaten Pati.

(2) Ruang lingkup Pe屯a垂ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. 1ayanan periz血an dan non periz血an yang dilaksanakan secara mandiri

ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;

b. penyediaan’　Pengelo血m dan pemanfaatan lokasi secara

bertanggungjawab dan berintegritas;

c. pengintegrasian PereyaratanタProsedur Pelayanan’Pemanfaatan Data

dan Informasi tertentu secara bersama;

d. penyediaan pengelohan, Pemanfataan, fasilitasi dan pengembangan

manajemen pelayanan publjk berbasis teknoIogi informasi; dan

e. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepaka缶PARA PIHAK.

3

Pas粗4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

a. mendapatkan pekyanan peri吃血an dan non per脇man yang皿enjadi

kewenangan Pemerintah Prov血si Jawa Tengah di MPP Kabupaten Pati;

b. memperoleh peI互elasan atas pengaduan yang ditujukan kepada PIHAK

KEDUA meぬ山i pengaduan MPP Kabupaten Pa也; dan

c. mener血a laporan atas pelaksanaan petryanan yang diberikan oleh

PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Pati.

(2) Kewaj軸oan PIHAK KESATU adalah:

a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk

menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai

peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan

Para Pengguna layanan;

b. menyediakan fas址tas, Peralatan/Perlengkapan, Sarana dan prasarana

berupa tempat’mebehir, koneksi血temet dan instalasi listrik untuk

kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KEDUA di

MPP Kabupaten Pati sesuai dengan prosedur dan mekanis皿e Serta tata

ter働o yang be血aku;

c. melaksanakan sosia血sasi penyelenggaraan MPP kepada maeyarakat dan

juga instansi pemerintah la血nya melalui brosur, 1ea皿et, Pamflet dan

lain-1ain; dan

d. me亘iaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib

dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

a. mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (2)

huIuf b untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non

PenZman yang me車adi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

di MPP Kabupaten Pati ; dan

b. mendapatkan ke皿udahan untuk memberikan akses pelayanan

PerlZman dan non pe血Z血an yang meI屯adi kewenangan Pemenntah

Provinsi Jawa Tengah di MPP Kabupaten Pati.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyelenggarakan pelayanan periz血an dan non perlZman yang menjadi

kewenangan Pemerintah Ftovinsi Jawa Tengah;

b. memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, Sarana dan

PraSarana, Serta Sistem teknotogi dan informasi terkait dengan kegiatan

Pelayanan di MPP yang disediakan oleh PIHAK KESATU;

C.皿elaksanakan sosialisasi penyelengga重穏an MPP kepada mae阿鵬Lkat

terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi

4

kewenangan Pe皿e血tah Provinsi kepada maayarakat melalui brosur,

leaflet, Pamflet dan血n-hin sesuai dengan prosedur dan meka血sme

serta tata tertib yang be血aku;

d. menyediakan Su皿ber Daya Manusia yang berirompeten untuk

mehksanakan layanan periz血m dan non pe轟z血an yang皿eI事adi

kewenangan Pemerintah Prov血si Jawa Tengah;

e. menyediakan sarana dan prasama Pe劇画ang se血n tersebut pada

ayat (2) huruf b dalam pelayanan perizinan d狐nOn Periz血an yang

meI車di kewenangan Pe皿e血tah Prov血si Jawa Tengah; dan

f meqjaga kerahasiaan semua infomasi/dokumen yang wajib

dirahasiakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasa1 5

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Pati berada di Gedung Mal

pelayanan Publik Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Desa Margor句o Keca皿atam

MargorQjo Kabupaten Pa缶rmvinsi Jawa Tengah.

Pasa1 6

PEMBIAYAAN

se皿ua biaya yang血nbul sebagai akibat pelaksanaan PeIja可ian ini akan

dibebankan kepada:

a. Anggar狐Pendapatan dan BelaIria Pemerintah Prov血si Jawa Tengah; dan

b. Anggaran Pendapatan dan BelaI直Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasa17

(1) Pe車重ian-ini beriaku un血k jangka waktu　3 (tiga) tahun sqjak

ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dipe町a画mg berdasarkan hasil

evaluasi PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas Pe直垂ian ini l (Sa叫tahun

sekah atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK・

Pasa18

Hal-hal yang be山m diatur dalam PeIjapjian irri danlatau perubahan葛Perubahan

diperiukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan PeIjar卓ian ini,皿aka akan

diatur lebih la重もut dala皿bentuk addendu皿PeIjanjian yang disepakati dan

ditandatanga血Oleh PARA PIHAK, dan meqjadi bagian yang tidak terpisahkan

da正Pe轟a車ian血主.

5

Pas粗9

PENYELESAIAN PERSELI SIHAN

Dalam hal te画i perselisihan dalam pefaksanaan dan penatsiran坤aI車ian ini,

maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara皿uayaraWah untuk

mufakat dengan i批ad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau皿elalui

fas址tasi Peme血tah sesuai peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

Pasa110

KEADAAN MEMAKSA (FO尺CB MAJ房U只E)

(1) Masing-maSing PIHAK tidak dapat ditun請Pertanggungjavabannya akibat

kehlainnnya da血n melaksanak狐kew勾ibannya berdasarkan peI]a呵ran ml,

apabila kelalaian tersebut disebabkan karena teIjadinya suatu peristiwa

yang berada diluar jangkauan atau kema皿Puan Wajar PARA PIHAK’SePerti

te寄adinya bencana ala皿, huru hara’ Pemberontakan’ Perang atau

perubahan ke呼出an peme血tah dibidang pof腿, ekonomi dan hukum

yang mempengaruhi pelaksanaan peIja車ian ini (Fbrce M匂鋤r句.

(2) Peristiwa Keadaan Me皿aksa (Fbrce坤y弧rg) yang dialami oleh salah sa血

pihak ataupun kedua belah pihak’harus diberitahukan kepada pihak

h血nya paling lambat d血a血14 (empat belas) hari setelah teIjadinya

peristiwa tersebut・ Apabila pihak yang mengala皿i Keadaan Me皿ak親(Fbrce

M両軸ie) tidak di beritahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut

diatas,皿aka pihak la血nya dapat menganggap bahwa tidak te重jadi keadaan

memaksa (Fb櫛e M両軸「す

(3) Sumt peInyataan yang menyatakan te寄adinya Keadaan Memaksa (Fbrce

M頓3t〃e) tersebut harus dibuat oleh mas血g-皿aSing p址Lak. Surat pemyataan

tersebut hams皿enyatakan kapan dan d血ana peris也wa Keadaan Memaksa

(Fbタでe坤y弧re) tersebut teIjadi・

Pas粗ll

KO RE SPO N DENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau infomasi sebaga血ana die血r daぬ皿Pe直垂an

KeIjasama皿yang d王berikan diantsm PARA PIHAK, dapat disampaika皿

secara langsung ataupun dik亜m皿elalui pos・ faxsim址, SeCara elektronik

ataupun a塩komunikasi yang setara kepada PIHAK h血dengan PARA

PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan a血皿at sebagai berikut :

6

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pati

A血皿at

Telepon

Fax

Ema皿

Web site

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati

(0295) 381118

(0295) 381118

dpmptsp. kabpat⑫gmail. co皿

dpmptsp. patikab. go. id

b. D血as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa請Pin調

Provinsi Jawa Tengah

Alamat

Telepon

E皿a組

Website

Jh. Mgr. Sugfyopr紬m如o No. 1 Sem劃mg

(024) 3547091

dpmptsH動atengprov ・ gP. id

dpmptsp.jatengprov ・ gO. id

(2) Apabぬteriadi perubahan a血mat dari alamat sebaga血ana d血aksud ayat

(1) atau alanat terakhir yang tercatat Pada masing-皿aS血g PIHAK’maka

perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pil]血lain

da血m Pe車重ian Ke車Sa皿a ini sela皿bat-lambatnya 14 (empat beぬs) hari

sebelum perubahan alamat dimaksud be血aku efektif.

(3) Apabila pembahan ahmat tersebut tidak d址reritahukan,皿aka surat

皿enyurat atau pemberitahuan sebaga血ana d血aksud pada ayat (1)

dianggap tehh dibe轟kan sebaga血ana皿eS血rya dengan pen親rman yang

ditujukan ke alamat di atas atau alanat terak血yang diketahui/tercatat

pada masing-maSing・

Pas孤12

Demikian Pe車anjian Ke直Sa皿a ini dibuat dan ditandatangani pada hari’

tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Pe瑠aI可ian KeIja Sama

dalam rangkap 4 (empa乱2 (dua) bemeterai cukup dan lainnya tanpa materai’

masing-maSin雲me皿Punyai kekuatan hukum yang sa皿a dan mengikat, Serta

untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

7