UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT BINA PELANYANAN KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 7 -18 JANUARI 2013 TUGAS UMUM PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA CYNTIANI., S.Farm 1206312914 ANGKATAN LXXVI FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013 Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
58
Embed
UNIVERSITAS INDONESIA - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/20351332-PR-Cyntiani-Laporan praktek... · informasi obat, konseling, dan penyuluhan kepada masyarakat secara umum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI DIREKTORAT BINA PELANYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 7 -18 JANUARI 2013
TUGAS UMUM PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
CYNTIANI., S.Farm 1206312914
ANGKATAN LXXVI
FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER
DEPOK
JUNI 2013
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI DIREKTORAT BINA PELANYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 7 -18 JANUARI 2013
TUGAS UMUM PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker
CYNTIANI., S.Farm 1206312914
ANGKATAN LXXVI
FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER
DEPOK
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diajukan oleh:
Nama : Cyntiani
NPM : 1206312914
Program Studi : Apoteker - Fakultas Farmasi UI
Judul Laporan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Kemenkes RI
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh
gelar Apoteker pada Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas
Indonesia.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
KATA PENGANTAR
Segala puji kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat
dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi
Apoteker (PKPA) di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direkterat Jendral
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemeterian Kesehatan RI, serta menyusun
laporan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua
pihak yang telah membantu selama pelaksanaan PKPA ini. Khususnya kepada:
1. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S, Selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Indonesia
Dr. Harmita, Apt, selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia
Dr. Abdul Munim MS, Apt dan Dr. Arry Yanuar MS, Apt, selaku pembimbing
penulis dalam menyusun laporan ini
Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D, selaku Direktur jendral Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Dra. Dettie Yuliati, Apt, Msi, selaku Direktur Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI
Desko Irianto, SH, MH, selaku Kepala Subbagian Tata usaha Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian dan Pembimbing penulis dalam menyusun laporan
ini.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dr. Zorni Fadia, selaku Kepala Subdirektorat Standardisasi; Dra. Dara Amalia,
Apt, MM, selaku Kepala Subdirektorat Farmasi Komunitas; Drs. Elon Sirait,
Apt, Ms.Sc.PH, selaku Kepala Subdirektorat Farmasi Klinik dan Drs.
Hidayanti Mas’ud, MM, selaku Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat
Rasional
8. Seluruh staff Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kemeterian Kesehatan RI
Seluruh staff pengajar dan Tata Usaha Program Profesi Apoteker Fakultas
Farmasi Universitas Indonesia.
9.
10. Rekan-rekan apoteker UI angkatan LXXVI
5 Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Penulis menyadari dalam menyusun laporan PKPA ini masih terdapat
banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk
perbaikan di masa datang. Akhir kata semoga laporan PKPA ini dapat bermanfaat
bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu farmasi pada
khususnya.
Penulis
2013
6 Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
LAPORAN PRAKTEK KERJA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Cyntiani
NPM : 1206312914
Program Studi : Apoteker
Fakultas : Farmasi
Jenis karya : Karya Akhir
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti
Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI DIREKTORAT BINA PELANYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 7 -18 JANUARI 2013
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak
menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan
tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Juli 2013
Yang menyatakan
( Cyntiani )
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara
Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dilakukan dengan melakukan upaya kesehatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).
Permasalahan yang saat ini dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan kesehatan
adalah ketidakseimbangan peningkatan antara biaya dan mutu pelayanan
kesehatan yang pada akhirnya turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Permasalahan ini disebabkan antara lain oleh perkembangan teknologi kedokteran
dan obat-obatan, pemberian pelayanan kesehatan yang tidak rasional, adanya
tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berlebihan
serta kurangnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia (PT. ASKES,
2010). Upaya pembangunan kesehatan di Indonesia perlu terus dilaksanakan
untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk peningkatan pelayanan kefarmasian.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran yang besar
dalam upaya pembangunan kesehatan yakni melalui perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Salah satu Direktorat Jenderal di
bawah Kementerian Kesehatan yang berperan dalam upaya peningkatan
pelayanan kefarmasian adalah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2011). Upaya peningkatan pelayanan kefarmasian di Indonesia bukan hanya
merupakan tugas dan peran dari pemerintah, khususnya Ditjen Binfar Alkes,
namun juga membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak, antara lain Apoteker
dan masyarakat. Apoteker dalam hal ini berperan mewujudkan pelayanan
kefarmasian yang ideal dengan melakukan pelayanan kefarmasian yang
berorientasi kepada pasien (patient oriented) (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2004). Pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan berupa pelayanan
informasi obat, konseling, dan penyuluhan kepada masyarakat secara umum dan
pasien secara khusus.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Pelayanan kefarmasian yang ideal dan merata di seluruh wilayah Indonesia
perlu didukung dengan adanya suatu standar dan kebijakan. Perumusan standar
dan kebijakan tersebut merupakan peran dari Ditjen Binfar Alkes, yang telah
disebutkan sebelumnya. Namun, standar dan kebijakan yang telah disusun tidak
dapat berfungsi dengan optimal jika pelaksana pelayanan kefarmasian tidak
memahami standar dan kebijakan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, Program
Profesi Apoteker Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi
Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Tujuan diselenggarakannya PKPA ini agar para mahasiswa apoteker dapat
mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan,
khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu,
diharapkan mahasiswa apoteker juga mengetahui, mempelajari, dan memahami
kebijakan-kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan
bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
1.2. Tujuan
Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Kementerian
Kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat
Bina Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai berikut:
a. Mengenal dan memahami struktur organisasi, tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara umum.
b. Mengenal dan memahami struktur organisasi, tugas dan fungsi Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian.
c. Mengetahui dan memahami peran apoteker di Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian.
d. Mengetahui permasalahan yang terdapat di Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian.
BAB 2 TINJAUAN UMUM
2.1. Tinjauan Umum Kementerian Kesehatan
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan lembaga
pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden, serta
dipimpin oleh seorang Menteri. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelengarakan pemerintahan negara (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2010).
2.1.1. Dasar Hukum
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.47 Tahun 2009 Nomor 144 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisai, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
c. Peraturan Menteri Kesehatan
Tentang
Republik
Organisasi dan
Indonesia
Tata Kerja No.1144/MENKES/PER/VII/2010
Kementerian Kesehatan.
2.1.2. Visi dan Misi
Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah “Masyarakat
Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Untuk mencapai masyarakat sehat yang
mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2010):
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan.
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2.1.3. Nilai-Nilai Kementerian Kesehatan
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK
03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-
2014, guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan,
Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010):
a. Pro Rakyat
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan
selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang
terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku,
golongan, agama, dan status sosial ekonomi.
b. Inklusif
Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak karena
pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus
berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi
masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.
c. Responsif
Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat,
serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi
setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar
dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga
diperlukan penanganan yang berbeda pula.
d. Efektif
Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang
telah ditetapkan dan bersifat efisien.
e. Bersih
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.
2.1.4. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, maka susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal.
b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
f. Inspektorat Jenderal.
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.
j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan.
l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.
m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal.
n. Pusat Data dan Informasi.
o. Pusat Kerja Sama Luar Negeri.
p. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
r. Pusat Komunikasi Publik.
s. Pusat Promosi Kesehatan.
t. Pusat Inteligensia Kesehatan
u. Pusat Kesehatan Haji.
2.1.5. Fungsi Organisasi
Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2011):
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Kesehatan.
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan.
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Kesehatan di daerah.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
2.1.6. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
Sasaran strategi dalam pembangunan kesehatan tahun 2010 – 2014, yaitu:
a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
c. Menurunnya disparitas statur kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar
tingkat sosial ekonomi serta gender
d. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka
mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk,
terutama penduduk miskin
e. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah
tangga dari 50 persen menjadi 70 persen
f. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Terpencil,
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DPTK).
g. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
h. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.1.7. Strategi
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka disusun strategi untuk
mencapai visi dan misi tersebut. Adapun strategi yang disusun oleh Kementerian
Kesehatan RI antara lain :
a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta, dan masyarakat madani
dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan
berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya – preventif.
c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk
mewujudkan jaminan sosial nasional.
d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang
merata dan bermutu.
e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat
kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya
guna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang
bertanggung jawab.
2.1.8. Kewenangan
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah
disebutkan, Kementerian Kesehatan RI memiliki kewenangan sebagai berikut
(Kementerian Kesehatan, n.d.):
a. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung
pembangunan secara makro.
Penetapan pedoman untuk menetukan standard pelayanan minimal yang
wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kesehatan.
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan.
Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga
profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di
bidang kesehatan.
b.
c.
d.
e.
f. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan
atas nama Negara di bidang kesehatan.
Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan.
Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang
kesehatan.
Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan.
Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan.
Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan.
Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka
kematian ibu, bayi, dan anak.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
n. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan.
Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi
kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan.
o.
p.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
q. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan
gizi.
Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan
penanggulangan wabah, penyakit menular, dan kejadian luar biasa.
r.
s.
t. Penyediaan obat essensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar
sangat essensial (stok penyangga nasional).
Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu, serta
pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan.
2.2. Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan
satuan pelaksana kegiatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kesehatan.
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terbentuk berdasarkan
pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan.
2.2.1. Sejarah
Pada tahun 2001, sehubungan dengan perubahan organisasi pemerintahan
Republik Indonesia, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut
menjadi dasar pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga
pemerintah non departemen, yang sebelumnya merupakan salah satu Direktorat
Jenderal dalam Departemen Kesehatan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan dikeluarkan dari struktur organisasi
Departemen/Kementerian Kesehatan, dan resmi berdiri sebagai Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Presiden. Sementara itu, tanggung jawab mengenai perumusan serta pelaksanaan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan kefarmasian dan alat
kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dengan membentuk
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Yanfar
dan Alkes).
Pada tahun 2005, Kementerian Kesehatan memperbarui susunan
organisasinya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1575/Menkes/PER/XI/2005. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut,
Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan berubah nama
menjadi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar
dan Alkes). Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Pada tahun 2010, susunan
organisasi Kementerian Kesehatan diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
2.2.2. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2011). Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjalankan fungsi sebagai berikut (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2011):
a.
b.
c.
Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dana alat kesehatan.
Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan.
pembinaan
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian
dan alat kesehatan.
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
e.
2.2.3. Tujuan
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tujuan
sebagai berikut (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011):
a. Terjaminnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan
perbekalan kesehatan bagi pelayanan kefarmasian.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
b. Terlindungnya masyarakat dari penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kerasionalan.
Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit dalam
kerangka pelayanan kesehatan komprehensif yang didukung oleh tenaga
farmasi yang professional.
c.
2.2.4. Sasaran dan Indikator
Sasaran hasil program kefarmasian dan alat kesehatan adalah
meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan
terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2014
adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100% (Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, 2010).
2.2.5. Kegiatan, Luaran, dan Indikator Pencapaian Luaran (Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, 2010)
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta dengan luaran dan indikator
pencapaian luaran pada tahun 2014 dalam mendukung pencapaian sasaran hasil
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yakni:
a. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan
Luaran: meningkatnya ketersediaan obat Essensial Generik di Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar.
Indikator pencapaian luaran:
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%.
2. Persentase obat yang memenuhi standar, cukup dan terjangkau sebesar
95%.
3. Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar
sebesar Rp. 18.000 per kapita.
4. Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota sesuai standar sebesar 80%.
b. Peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT)
Luaran: meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Indikator pencapaian luaran:
1. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi
persyaratan cara produksi yang baik sebesar 80%.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
2. Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang yang memenuhi
persyaratan distribusi sebesar 70%.
3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi
pesyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebesar 95%.
c. Peningkatan pelayanan kefarmasian
Luaran: meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan
kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang
optimal.
Indikator pencapaian luaran:
1. Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 50%.
2. Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar sebesar 30%.
3. Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan
sebesar 70%.
d. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian
Luaran:
1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu produksi
dan distribusi kefarmasian.
2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian.
3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di
dalam negeri.
Indikator pencapaian luaran:
1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri
sebanyak 45 jenis.
2. Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan
produksi dan distribusi sebanyak 10 standar.
3. Jumlah industri farmasi nasional memperoleh prakualifikasi WHO untuk
produk obat program sebanyak 3 industri.
e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program
kefarmasian dan alat kesehatan
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
Luaran: meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan.
Indikator pencapaian:
1. Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan (sesuai usulan,
pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia dan prasarana, pertanggung
jawaban keuangan yang sesuai SAI, dan peraturan per-UU) sebesar 100%.
2. Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi sebesar 100%.
2.2.6. Susunan Organisasi
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Direktorat Jenderal sendiri
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri, serta dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2011):
1.
2.
3.
4.
5.
Sekretariat Direktorat Jenderal,
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian,
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, dan
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
2.2.6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011):
1.
2.
3.
Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
Pengelolaan data dan informasi.
Penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan
masyarakat.
Pengelolaan urusan keuangan.
Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga,
dan perlengkapan.
4.
5.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
6. Evaluasi dan penyusunan laporan.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2011):
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
c.
5.
Bagian Program dan Informasi:
Subbagian Program
Subbagian Data dan Informasi
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat:
Subbagian Hukum
Subbagian Organisasi
Subbagian Hubungan Masyarakat;
Bagian Keuangan:
Subbagian Anggaran
Subbagian Perbendaharaan
Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
Bagian Kepegawaian dan Umum:
Subbagian Kepegawaian
Subbagian Tata Usaha dan Gaji
Subbagian Rumah Tangga; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2.6.2. Direkorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan
norma standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian teknis dan evaluasi di
bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya,
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi,
di antaranya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011):
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga
obat, penyediaan dan pengelolaan obat obat publik dan perbekalan kesehatan,
serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan
kesehatan.
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat,
penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta
pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik
dan perbekalan kesehatan.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi
harga obat, penyiapan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan,
serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan
kesehatan.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis
dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan
perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik
dan perbekalan kesehatan.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai
struktur organisasi yang terdiri dari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2011):
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.
a.
b.
4.
Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat:
Seksi Analisis Harga Obat
Seksi Standardisasi Harga Obat;
Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan:
Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan:
Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan:
a.
b.
Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2.6.3. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
5.
6.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
bidang pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2011):
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas,
farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional.
Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik,
dan penggunaan obat rasional.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat
rasional.
2.
3.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi
komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional.
Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang
standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat
rasional.
5.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai struktur organisasi
yang terdiri dari (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011):
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
5.
6.
Subdirektorat Standardisasi:
Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian
Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional;
Subdirektorat Farmasi Komunitas:
Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas;
Subdirektorat Farmasi Klinik:
Seksi Pelayanan Farmasi Klinis
Seksi Pemantaun dan Evaluasi Farmasi Klinik;
Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional:
Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
2.2.6.4. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi
Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2011):
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi
dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan
sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian,
inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga.
2.
3.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian, inspeksi,
standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian,
inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai
struktur organisasi yang terdiri dari (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2011):
1. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan:
a. Seksi Alat Kesehatan Elektromedik
b. Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik;
2. Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga:
a.
b.
Seksi Produk Diagnostik Invitro
Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga:
Seksi Inspeksi Produk
3.
a.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
b.
4.
a.
b.
5.
6.
Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi;
Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi:
Seksi Standardisasi Produk
Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2.6.5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian (Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, 2011).
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi
Kefarmasian menyelenggarakan fungsi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2011):
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi
kefarmasian.
Pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
produksi dan distribusi kefarmasian.
Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian dan analisis di
bidang produksi dan distribusi kefarmasian.
Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di
bidang produksi dan distribusi kefarmasian.
Pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai struktur
2.
3.
4.
5.
6.
7.
organisasi yang terdiri atas:
1.
a.
b.
2.
Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional:
Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi
Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi;
Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan:
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
a.
b.
3.
Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan
Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika;
Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan
Sediaan Farmasi Khusus:
a.
b.
4.
a.
b.
5.
6.
Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Seksi Sediaan Farmasi Khusus;
Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat:
Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat
Seksi Kerjasama;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
UNIVERSITAS INDONESIA
PERBANDINGAN PELAYANAN INFORMASI OBAT
DI INDONESIA DAN AUSTRALIA
TUGAS KHUSUS PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
CYNTIANI, S.Farm.
1206312914
ANGKATAN LXXVI
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JUNI 2013
1
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
UNIVERSITAS INDONESIA
PERBANDINGAN PELAYANAN INFORMASI OBAT
DI INDONESIA DAN AUSTRALIA
TUGAS KHUSUS PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
CYNTIANI, S.Farm.
1206312914
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JUNI 2013
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada periode 7 Januari – 18 Januari 2013.
Penulisan tugas khusus ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan terima kasih kepada: 1. Desko Irianto, SH., MM. selaku Kasubbag Tata Usaha Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian dan pembimbing atas bantuan, bimbingan, dan
kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. 2. Dr.Abdul Mun’im.,MSi.,Apt. selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam
penyusunan laporan ini. 3. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S, selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
melaksanakan praktek kerja profesi apoteker ini. 4. Dr. Harmita, Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia yang telah membantu penulis melaksanakan praktek kerja
profesi apoteker ini.
5. Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D selaku Direktur Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk mengenal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 6. Dra. Dettie Yuliati, Apt., M.Si. selaku Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian atas
bantuan, bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk
mengenal direktorat ini; 7. dr. Zorni Fadia selaku Kasubdit Standardisasi, Dra. Dara Amelia, Apt., MM. selaku
Klinik, Dra. Hidayati Mas’ud, Apt., MM. selaku Kasubdit Penggunaan Obat
Rasional beserta staf yang telah banyak membantu dan membimbing penulis. 8. Seluruh staf dan karyawan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas
segala keramahan, pengarahan dan bantuan yang telah diberikan kepada
penulis selama melaksanakan PKPA. 9. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 10. Ibu, Bapak, seluruh anggota keluarga saya (Nita, Ka Iyoh, Uyat, Lidia) dan Muzni
Ifnandar yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. 11. Seluruh teman-teman apoteker angkatan 76 yang telah memberikan banyak
sekali bantuan dan dukungan kepada penulis.
Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari masih banyak
kekurangan dalam penulisan laporan ini, namun penulis berharap semoga laporan ini
dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Penulis
2013
Laporan praktek…., Cyntiani, FF, 2013
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR...................................................................................................... iii
DAFTAR ISI..................................................................................................................... v
BAB 1. PENDAHULUAN................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang......................................................................................... 1