UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 17 – 28 MARET 2014 LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER TIKA NURHASANAH 1306344305 ANGKATAN LXXVIII PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI DEPOK JUNI 2014 Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
81
Embed
UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 17 – 28 MARET 2014
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
TIKA NURHASANAH
1306344305
ANGKATAN LXXVIII
PROGRAM PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
DEPOK
JUNI 2014
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
DI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 17 – 28 MARET 2014
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker
TIKA NURHASANAH
1306344305
ANGKATAN LXXVIII
PROGRAM PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
DEPOK
JUNI 2014
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa
laporan ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Universitas Indonesia.
Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan
bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh
Universitas Indonesia kepada saya.
Depok, 28 Juni 2014
Tika Nurhasanah
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Laporan ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Tika Nurhasanah
NPM : 1306344305
Tanda Tangan :
Tanggal : 28 Juni 2014
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
v
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Praktek Kerja Profesi ini diajukan oleh :
Nama : Tika Nurhasanah, S. Farm.
NPM : 1306344305
Program Studi : Apoteker – Fakultas Farmasi UI
Judul Laporan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Atrika Jalan
Kartini Raya No. 34, Jakarta Pusat Periode 8 Januari- 14
Februari
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperolehgelar Apoteker pada
Program Studi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitasndonesia.
EWAN PENGUJI
embibing I : Dr. Harmita, Apt. ( ................................................ )
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama : Tika Nurhasanah
NPM : 1306344305
Program Studi : Farmasi
Fakultas : Farmasi
Jenis karya : Laporan Praktek kerja Profei
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode 17 – 28 Maret 2014
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,
dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 28 Juni 2014
Yang menyatakan
(Tika Nurhasanah)
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
ii
ABSTRAK
Nama : Tika Nurhasanah
Program Studi : Farmasi
Judul : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Periode 17 – 28 Maret 2014
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia bertujuan agar calon apoteker mengetahui dan memahami fungsi dan
program kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen
Binfar Alkes), khususnya di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Laporan
praktek kerja ini membahas tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan,
Dirjen Binfar Alkes, serta Sekretariat dan Direktorat-Direktorat Bina yang berada
di bawahnya.. Laporan ini secara khusus membahas Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian dalam hal tugas pokok dan fungsi, sasaran kebijakan, struktur
organisasi, dan kegiatan. Salah satu kebijakan Direktorat Bina Pelaanan
Kefarmasian yang dianalisa adalah Pengembangan Software Pelayanan Informasi
Obat (PIO)
Kata Kunci : Apoteker, Kementrian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Informasi Obat (PIO)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, dan penyusunan NSPK dibidang pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat rasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat
Standardisasi menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan RI,2010) :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
b. pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.
c. Penyiapan bahan penyusunan NSPK di bidang pelayanan kefarmasian
d. dan penggunaan obat rasional.
e. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
f. pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
21
Universitas Indonesia
Subdirektorat Standardisasi terdiri atas :
a. Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian
Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan NSPK di bidang
pelayanan kefarmasian.
b. Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional
Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan NSPK di
bidang penggunaan obat rasional.
3.3.2 Subdirektorat Farmasi Komunitas
Subdirektorat Farmasi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK
serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangfarmasi
komunitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Farmasi
Komunitas menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan RI, 2010) :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi
komunitas.
b. Penyiapan bahan NSPK di bidang farmasi komunitas.
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi komunitas
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dibidang
farmasi komunitas.
Subdirektorat Farmasi Komunitas terdiri atas :
a. Seksi pelayanan Farmasi Komunitas
Seksi pelayanan Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK
dibidang farmasi komunitas.
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
22
Universitas Indonesia
3.3.3 Subdirektorat Farmasi Klinik
Subdirektorat Farmasi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK serta
bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan. Laporan di bidang farmasi klinik.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Farmasi Klinik
menyelenggarakan fungsi (Kementerian KesehatanRI, 2010) :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi
klinik.
b. Penyiapan bahan penyusunan NSPK di bidang farmasi klinik.
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi klinik.
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang
farmasi klinik.
Subdirektorat Farmasi Klinik terdiri atas :
a. Seksi Pelayanan Farmasi Klinik
Seksi pelayanan Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK dibidang
farmasi klinik.
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.
3.3.4 Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK
serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan dibidang farmasi klinik.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
menyelenggarakan fungsi (Kementerian KesehatanRI, 2010) :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan
obat rasional.
b. Penyiapan bahan penyusunan NSPK di bidang penggunaan obat rasional.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
23
Universitas Indonesia
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penggunaan obat rasional.
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang
penggunaan obat rasional.
Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional terdiri atas :
a. Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional
Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK di
bidang penggunaan obat rasional.
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.
3.4 Kegiatan
Penetapan Kinerja di Lingkungan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
3.4.1 Kegiatan Umum Direktorat
a. Rapat konsultasi teknis Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
b. Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan.
c. Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
d. Peningkatan Kapasitas Dalam Negeri.
e. Koordinasi kerja lintas sektor dalam rangka sosialisasi NSPK, Program dan
Pendampingan.
3.4.2 Kegiatan Tata Usaha
a. Penyusunan analisis beban kerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
b. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian 2014.
c. Penyusunan laporan tahunan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian 2014.
d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-
AP) Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
24
Universitas Indonesia
e. Penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian 2015.
f. Pemantapan dan konsolidasi penyusunan laporan BMN Pemerintahan
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian 2014.
g. Evaluasi pelaksanaan program Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian TA
2014.
h. Administrasi perkantoran.
i. Administrasi kegiatan.
j. Pengadaan Alat pengolahan data Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
tahun 2014.
k. Pengadaan Saran Perkantoran.
3.4.3 Subdirektorat Standarisasi
Subdirektorat Standarisasi memiliki kegiatan sebagai berikut:
a. Revisi Formularium Haji.
b. Review obat dalam FORNAS 2013 dan DOEN 2013.
c. Pencetakan Buku Pedoman dan Standar.
d. Advokasi Implementasi FORNAS kepada stake holder dan Prescriber di
wilayah tengah.
e. Evaluasi implementasi pedoman dan standar di regional tengah.
f. Advokasi implementasi FORNAS kepada stake holder dan Prescriber di
wilayah timur.
g. Evaluasi implementasi pedoman dan standar di regional timur.
h. Evaluasi Implementasi Pedoman Dan Standard Di Regional Timur.
i. Advokasi Implementasi FORNAS Kepada Stake Holder dan
Prescriber di Wilayah Barat.
j. Sosialisasi Formularium Nasional.
k. Pengembangan Koding Sistem Untuk Obat Dalam FORNAS.
l. Evaluasi Implementasi Pedoman Dan Standard Di Regional Barat.
3.4.4 Subdirektorat Farmasi Komunitas
Subdirektorat Farmasi Komunitas memiliki kegiatan sebagai berikut:
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
25
Universitas Indonesia
a. Penggunaan software Pelayanan Informasi Obat berbasis web.
b. Advokasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas kepada Mahasiswa Program
Profesi Apoteker.
c. Preliminary Tools Assessment pelayanan kefarmasian di Apotek dalam rangka
penerapan akreditasi.
d. Evaluasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
e. Koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasian.
f. Pembekalan bagi tenaga kefarmasian di Puskesmas untuk penatalaksanaan
pelayanan rujuk balik untuk penyakit kronik.
g. Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Perawatan
di provinsi Bali.
h. Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Perawatan
di provinsi Sulawesi Tengah.
i. Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Perawatan
di provinsi Sulawesi Barat.
j. Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Perawatan
di provinsi Lampung.
3.4.5 Subdirektorat Famasi Klinik
Subdirektorat Farmasi Klinik memiliki kegiatan sebagai berikut:
a. Revisi pedoman konseling.
b. Pengembangan sistem pelayanan kefarmasian yang berkelanjutan dalam
rangka SJSN.
c. Implementasi Software sistem pelaporan pelayanan kefarmasian secara
elektronik (Dinkes/RS/Puskesmas).
d. Penyusunan Joint Class Mahasiswa Fakultas Farmasi, Kedokteran & Rumah
Sakit.
e. Penyusunan pedoman penatalaksanaan pelayanan kefarmasian dalam rangka
menunjang akreditasi di RS.
f. Peningkatan kemampuan SDM IFRS dalam pelayanan kefarmasian sesuai
standar (Regional I).
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
26
Universitas Indonesia
g. Peningkatan kemampuan SDM IFRS dalam pelayanan kefarmasian sesuai
standar (Regional II).
h. Peningkatan kemampuan SDM IFRS dalam pelayanan kefarmasian sesuai
standar (Regional III).
i. Evaluasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
j. Evaluasi Penggunaan Obat di Fasilitas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan
JKN.
3.4.6 Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional memiliki kegiatan sebagai
berikut:
a. Penggerakan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Sumatra Utara.
b. Penggerakan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau.
c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan Penggunaan Obat
Rasional di Provinsi Banten.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan Penggunaan Obat
Rasional di Provinsi Jawa Timur.
e. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan Penggunaan Obat
Rasional di Provinsi Kalimantan Selatan.
f. Workshop Antibiotika Regional 1.
g. Workshop Antibiotika Regional 2.
h. Penyebaran informasi Penggunaan Obat Rasional dan Obat Generik.
i. Rapat Koordinasi pemantauan dan evaluasi Penggunaan Obat Rasional.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
27 Universitas Indonesia
BAB 4
PEMBAHASAN
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan
salah satu unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini membawahi empat Direktorat Bina,
yakni Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian, Produksi
dan Distribusi Alat Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat
Kesehatan yang masing-masing direktorat tersebut mempunyai tugas pokok dan
fungsinya.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian merupakan direktorat yang baru
dibentuk sesuai dengan Permenkes No. 1144 tahun 2010. Direktorat ini
merupakan gabungan dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik dengan
Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional. Direktorat Bina Pelayanan
Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian.
Direktorat ini terbagi menjadi 4 subdirektorat, subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional. Keempat subdirektorat tersebut adalah subdirektorat
standarisasi, subdirektorat farmasi komunitas, subdirektorat farmasi klinik, dan
subdirektorat penggunaan obat rasional.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian memfokuskan tugas dan
fungsinya pada praktek kefarmasian di komunitas, praktek kefarmasian di klinik,
kebijakan mengenai standarisasi, serta pembinaan dalam penggunaan obat secara
rasional.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
28
Universitas Indonesia
4.1 Subdirektorat Standarisasi
Subdirektorat Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat
rasional. Pada tahun 2014 ini, Subdirektorat Standarisasi memiliki rencana
kegiatan antara lain revisi Formularium Haji, melakukan review obat dalam
FORNAS 2013 dan DOEN 2013, pencetakan buku pedoman dan standar,
sosialisasi Formularium Nasional, evaluasi implementasi pedoman dan standar di
regional barat, dan lainnya.
4.2 Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang
penggunaan obat rasional. Kegiatan dari subdirektorat ini adalah menggerakkan
penggunaan obat rasional di wilayah Indonesia, memberdayakan masyarakat
dalam rangka peningkatan penggunaan obat rasional di wilayah Indonesia,
mengadakan workshop berskala regional, dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan
untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di Indonesia. Pada tahun 2014,
penggerakan penggunaan obat rasional akan dilakukan di Provinsi Sumatra Utara
dan Riau.
4.3 Subdirektorat Farmasi Klinik
Subdirektorat Farmasi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di
bidang farmasi klinik. Pada subdirektorat ini, salah satu program kerjanya adalam
pembuatan pedoman konseling. Kegiatan subdirektorat ini untuk tahun 2014
antara lain pengembangan sistem pelayanan kefarmasian yang berkelanjutan
dalam rangka SJSN, penyusunan pedoman penatalaksanaan pelayanan kefrmasian
dalam rangka menunjang akreditasi rumah sakit, dan lainnya.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
29
Universitas Indonesia
4.4 Subdirektorat Farmasi Komunitas
Subdirektorat Farmasi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan
laporan di bidang farmasi komunitas. Kegiatan subdirektorat ini, untuk tahun
2014, antara lain pengembangan software Pelayanan Informasi Obat berbasis web,
advokasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas kepada mahasiswa program profesi
apoteker, preliminary tools assesment pelayanan kefarmasian di apotek dalam
rangka penerapan akreditasi, evaluasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di
puskesmas, koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kefarmasian,
pembekalan bagi tenaga kefarmasian di Puskesmas untuk penatalaksanaan
pelayanan rujuk balik untuk penyakit kronik, serta percepatan peningkatan mutu
pelayanan kefarmasian di Puskesmas perawatan di Provinsi Bali, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, dan Lampung.
4.4.1 Software Pelayanan Informasi Obat
Software Pelayanan Informasi Obat (PIO) 2013 merupakan hasil
pemutakhiran dari Software PIO 2009. Kegiatan pelayanan informasi obat
dilatarbelakangi oleh fakta terdapatnya obat yang beredar dengan lebih dari dua
puluh ribu nama dagang yang menyebabkan ledakan informasi bagi tenaga
kesehatan dan masyarakat serta dapat memberikan informasi yang bias mengenai
suatu obat. Pembuatan software PIO bertujuan untuk mempermudah Apoteker,
Tenaga Teknis Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan lain, serta Mahasiswa
program profesi Apoteker, dalam memperoleh informasi mengenai karakteristik
obat dan bentuk sediaannya, antara lain: nama generik, deskripsi, golongan, rumus
bangun, nama dagang, indikasi, perhatian pada penggunaan off-label, dosis, cara
pemakaian, frekuensi dan lama pemberian, farmakologi, stabilitas dan
penyimpanan, kontraindikasi, peringatan dan atau perhatian, reaksi obat yang
tidak dikehendaki (ROTD), interaksi obat dengan obat lain, interaksi obat dengan
makanan, monitoring pasien, bentuk dan kekuatan sediaan.
Pembuatan software PIO diharapkan dapat menjadi sarana untuk
memperoleh informasi obat yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat, mendorong
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
30
Universitas Indonesia
penggunaan obat yang rasional, meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
serta dapat melengkapi Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium
Nasional dalam rangka mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Software
yang sedang dikembangkan ini mencantumkan 297 item/obat dengan 16 kategori
informasi, yang dijelaskan dengan lengkap dan rinci.
Informasi dalam bentuk software ini seharusnya akan sangat memudahkan
pengguna untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai obat tersebut.
Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kekurangan, misalnya awalnya
diperkirakan software PIO hanya dapat di-install langsung pada komputer yang
menggunakan operating system windows XP, tidak dapat digunakan langsung
pada komputer dengan operating system terbaru seperti windows vista, windows 7
dan windows 8. Padahal sebenarnya software PIO tersebut dapat digunakan pada
komputer dengan operating system terbaru dengan cara melakukan klik kanan
mouse pada program lalu pilih “run as administrator”. Petunjuk peng-install-an
tersebut sebenarnya sudah ada pada kemasan wadah (softcover) CD PIO di bagian
belakang sebelah atas, hanya saja tulisan petunjuk tersebut berisi sangat kecil dan
berisiko luput dari penglihatan mata, sehingga hal ini dapat mempersulit pengguna
software PIO dan mengurangi pemanfaatan software PIO karena dianggap CD
PIO tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Selain itu, seringkali program
mengalami gangguan (error), sehingga seluruh kata yang dicari tidak muncul.
Pada saat gangguan, pengguna harus me-reinstall program, setelah itu program
dapat digunakan kembali.
Kekurangan lainnya yaitu pencarian kata kunci dalam software yang
seharusnya memudahkan pengguna, justru mempersulit pencarian. Hal tersebut
disebabkan karena tidak semua item tercantum dalam Bahasa Indonesia, beberapa
item tercantum dalam bahasa asing. Sehingga ketika memasukkan kata kunci
dalam bahasa Indonesia, hasil tidak ditemukan.
Program Pelayanan Informasi Obat sudah didistribusikan oleh
Subdirektorat Farmasi Komunitas ke Dinas Kesehatan Provinsi. Namun,
pendistribusian selanjutnya ke daerah kabupaten/kota oleh Dinkes Provinsi tidak
dikontrol secara langsung oleh Subdirektorat Farmasi Komunitas. Dari laporan
tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
31
Universitas Indonesia
juga tidak dijelaskan bagaimana evaluasi pemanfaatan PIO di daerah-daerah,
sehingga tidak diketahui bagaimana kebermanfaatan PIO terhadap peningkatan
pelayanan kefarmasian di lapangan dan tidak ada umpan balik dan follow up dari
Subdirektorat Farmasi Komunitas mengenai penggunaan PIO di lapangan.
Dari pemaparan masalah di atas, ada beberapa saran yang mungkin dapat
membantu menyelesaikan masalah. Sebaiknya, seluruh item yang terdaftar ditulis
dalam ejaan Bahasa Indonesia. Akan lebih baik apabila item tersebut tercantum
dalam dua bahasa, yaitu ejaan Bahasa Indonesia dan istilah internasional.
Informasi dalam software harus selalu diupdate secara berkala untuk menjamin
bahwa informasi yang didapat selalu baru (up to date). Dari segi isi program PIO,
sebaiknya ditambahkan kategori mengenai data toksisitas dan cara penanganannya.
PIO sebaiknya tidak hanya diakses dalam bentuk compact disc. Namun,
juga dapat diakses melalui internet dalam bentuk website PIO atau aplikasi PIO
yang bisa diunduh. Bila perlu, terdapat dalam bentuk buku untuk memudahkan
pengguna PIO di daerah yang tidak terjangkau internet atau tidak memiliki
fasilitas mengakses program ini. Supaya informasi dapat dimengerti oleh
masyarakat awam, sebaiknya dibuat dua versi untuk praktisi dan masyarakat
awam. Bagi masyarakat awam bahasa yang digunakan harusnya adalah bahasa
yang informatif dan jelas.
Dalam hal pendistribusian software PIO sebaiknya dipastikan bahwa
setiap dinas kesehatan se-Indonesia menerima CD PIO dengan jumlah yang sesuai
dan kemudian disalurkan merata ke Rumah Sakit dan Puskesmas. Sehingga setiap
praktisi kesehatan baik di RS dan Puskesmas pemerintah dapat memanfaatkan
program ini. Selain itu sebaiknya dibuat program PIO yang bisa digunakan di
smartphone seperti pada aplikasi micromedex ataupun medscape. Kemudian
setiap tahunnya dilakukan evaluasi dan timbal balik dari pengguna PIO untuk
bahan revisi PIO berikutnya. Sehingga program ini dapat dirasakan
kebermanfaatannya dalam jangka panjang.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
32 Universitas Indonesia
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Salah satu program kerja dari Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan software Pelayanan Informasi Obat
(PIO) berbasis web. Adapun permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan
terkait PIO antara lain: kata kunci dengan penggunaan bahasa yang beragam
sehingga menyulitkan pencarian, software yang sering mengalami gangguan dan
masih menggunakan sistem operasi windows lama, serta belum ada pelaporan
mengenai distribusi dan evaluasi penggunaan PIO oleh praktisi di lapangan.
5.2 Saran
Untuk mengatasi masalah terkait pengembangan software pelayanan
Informasi Obat (PIO) berbasis web, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
disarankan untuk melakukan hal-hal berikut, antara lain: kata kunci obat ditulis
seluruhnya dalam bahasa indonesia atau ditulis dalam dua bahasa yakni indonesia
dan inggris. Kemudian, informasi pada PIO harus diperbaharui secara berkala
agar relevan dengan kondisi di lapangan. Selain itu PIO sebaiknya dapat diakses
melalui website, telepon gengam atau dapat diunduh dari internet sehingga lebih
mudah diakses. Selain itu bila ingin dibaca oleh masyarakat awam sebaiknya PIO
menggunakan dua versi yakni untuk praktisi dan masyarakat awam. Terakhir
perlu dipastikan bahwa distribusi software PIO harus merata ke seluruh dinas
kesehatan, RS dan Puskesmas di Indonesia dan diminta timbal balik serta
masukan dari praktisi pengguna PIO sebagai bahan evaluasi PIO.
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
33 Universitas Indonesia
DAFTAR ACUAN
Kementerian Kesehatan. (2005). Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 1575/Menkes/PER/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan. (2010a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan. (2010b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Peraturan Presiden RI No. 47 tahun 2009 nomor 144 tentang pembentukan dan
organisasi kementerian negara
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
LAMPIRAN
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lam
pir
an
1. S
truktu
r O
rgan
isas
i K
emen
teri
an K
eseh
atan
Rep
ubli
k I
ndones
ia
34
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN
DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
DIREKTORAT BINA PELAYANAN
KEFARMASIAN
DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN
DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI KEFARMASIAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
35
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lampiran 3. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
SEKRETARIS DITJEN BINFAR & ALKES
KABAG PROGRAM DAN
INFORMASI
KASUBBAG PROGRAM
KASUBBAG DATIN
KASUBBAG EVAPOR
KABAG KEPEGAWAIAN
DAN UMUM
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
KASUBBAG TU & GAJI
KASUBBAG RT
KABAG HUKUM, ORGANISASI, DAN
HUMAS
KASUBBAG HUKUM
KASUBBAG ORGANISASI
KASUBBAG HUMAS
KABAG KEUANGAN
KASUBBAG VER. & AKUN
KASUBBAG ANGGARAN
KASUBBAG PERBENDAHARAAN
36
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lampiran 4. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
SUBDIT PENYEDIAAN
SEKSI PERENCANAAN
SEKSI PEMANTAUAN
KETERSEDIAAN OBAT
SUBDIT PENGELOLAAN
SEKSI STANDARISASI PENGELOLAAN
OBAT
SEKSI BIMBINGAN PENGENDALIAN
OBAT PUBLIK
SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PROGRAM
SEKSI PEMANATAUAN PROGRAM OBAT
PUBLIK
SEKSI EVALUASI PROGRAM OBAT
PUBLIK
SUBDIT ANALISIS DAN
STANDARISASI HARGA OBAT
SEKSI ANALISIS HARGA OBAT
SEKSI STANDARISASI HARGA OBAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
37
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lampiran 5. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
38
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lampiran 6. Struktur Organisasi Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN
SUBDIT PENILAIAN ALAT KESEHATAN
SEKSI ALKES ELEKTROMEDIK
SEKSI ALKES NONELEKTROMEDIK
SUBDIT PENIALAIAN PRODUK DR & PKRT
SEKSI PRODUK DR
SEKSI PRODUK PKRT
SUBDIT INSPEKSI ALKES & PKRT
SEKSI INPEKSI PRODUK
SEKSI INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI
SUBDIT STANDARISASI &
SERTIFIKASI
SEKSI STANDARISASI PRODUK
SEKSI STANDARISASI & SERTIFIKASI PRODUKSI & DISTRIBUSI
SUBBBAGIAN TATA USAHA
39
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
Lampiran 7. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
DIREKTUR BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
SUBDIT PRODIS OBAT & OBAT TRADISIONAL
SEKSI STANDARISASI
PRODIS
SEKSI PERIZINAN SARANA PRODIS
SUBDIT PRODIS KOSMETIK & MAKANAN
SEKSI STANDARISASI
PRODIS KOSMETIK & MAKANAN
SEKSI PERIZINAN SARANA PRODUKSI
KOSMETIK
SUBDIT PRODIS NARKOTIKA
SEKSI NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA
SEKSI SEDIAAN FARMASI KHUSUS
SUBDIT KEMANDIRIAN
OBAT & BBO
SEKSI ANALISIS OBAT & BBO
SEKSI KERJASAMA
SUBBAGIAN TATA USAHA
4
0
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
HALAMAN SAMPU L
UNIVERSITAS INDONESIA
PELAYANAN INFORMASI OBAT
(FINASTERID DAN DIETILKARBAMAZIN)
TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
TIKA NURHASANAH
1306344305
ANGKATAN LXXVIII
PROGRAM PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
FEBRUARI 2014
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
ii
HALAMAN JUDU L
UNIVERSITAS INDONESIA
PELAYANAN INFORMASI OBAT
(FINASTERID DAN DIETILKARBAMAZIN)
TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Apoteker
TIKA NURHASANAH
1306344305
ANGKATAN LXXVIII
PROGRAM PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
FEBRUARI 2014
Laporan praktek…, Tika Nurhasanah, FFar UI, 2014
iii Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL .......................................................................................... 1 HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv DAFTAR TABEL ................................................................................................. v DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ vi
BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 1.2 Tujuan .......................................................................................................... 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 3 2.1 Definisi Pelayanan Informasi Obat .............................................................. 3 2.2 Tujuan Pelayanan Informasi Obat ................................................................ 3 2.3 Sasaran Informasi Obat ................................................................................ 3 2.4 Kegiatan Pelayanan Informasi Obat............................................................. 3 2.5 Langkah-Langkah Sistematis Pemberian Informasi Obat............................ 4 2.6 Sumber Informasi Obat ................................................................................ 5 2.7 Dokumentasi ................................................................................................ 7 2.8 Evaluasi kegiatan ......................................................................................... 8
BAB 3 METODE PENULISAN ........................................................................... 9 3.1 Waktu Penulisan........................................................................................... 9 3.2 Metode Penulisan ......................................................................................... 9
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 10 4.1 Hasil ................................................................................................................ 10 4.2 Pembahasan ..................................................................................................... 14
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 16 5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 16