Universitas HKBP Nommensen - NOTA KESEPA.HA.MAN ... UHN dengan...NOTA KESEPA.HA.MAN AliTARA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BAHAT DAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Nomor : 800/ /DINKES/2016

NOTA KESEPA.HA.MAN

AliTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BAHAT

DAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 800/ /DINKES/2016

Nomor :o6/ R/MoU/Vill/2016

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan tujuh tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini: I. FADUHUSI DAELY, S.Pd, selaku Bupati Nias Barat dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat, berkedudukan di Jl. Onolimbu - Lahomi Kabupaten Nias Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr. Ir. SABAM MALAU, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama­sarna disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan: a. Bahwa PIHAK. KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia yang memiliki komitmen dan program untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridanna Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok

..>­yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan pertirobangan di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, sebagai bentuk keIjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasall MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepabaman sebagai landasan bagi kerjasama ~ operasional dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat serta Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.

Pasa12 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman :ini meliputi sebagai berikut : a. Bidang Kedokteran dan Profesi . b. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasa13 PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIBAK mengadakan keIjasama.

(2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa peJaksanaan lebib lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasa14 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasa15 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebe1um berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya Nota Kesepahaman ini,

maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau \t diberJakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak cliperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya PeIjanjian KeIjasama yang telah clibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Inl sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai PeIjanjian Kerjasama.

Pasal6 (1) Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan

dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK. (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) PeIjanjian KeIjasama ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PlHAK clibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalarn memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau cliakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian KeIjasama ini adalah bencana alarn, wabab penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonorni dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini serta dikeluarkannya Peraturan Perundang­undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam hal teIjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PlHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaa.n Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

(4) Apabila PlHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalarn ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PllIAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PasalS PENUTUP

(I} Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepaharnan ini, akan diatur Iebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku eli lernbaga masing-rnasing.

(3) Nota Kesepahaman ini dibubuhi materai dan dibuat rangkap 2 (dua) ~ dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PlHAKKEDUA

~ektor Universitas HKBP Nomrnensen,,,-

Dr. Jr. SABAM MALAU

Disaksikan oleh:

Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat,

Jr. NITEMA GULO, M.Si