PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS HKBP ...uhkbpnp.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/revisi...PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Halaman 6 c. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana

PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Halaman 1

PERATURAN

YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

NOMOR ___ TAHUN 2018

TENTANG

Kepegawaian di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban pelaksanaan

tugas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian.

b. Bahwa Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor. 145 Tahun

2011 ternyata masih belum menjamin terlaksananya keseluruhan aspek kelancaran

dan ketertiban di bidang kepegawaian, sehingga dipandang perlu menyempurnakan

Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen 145 Tahun 2011 tentang

Kepegawaian.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

3. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 07 Tahun 2014 dan Surat Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 0106-1162 tanggal 17 Desember 2014;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

6. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Statuta Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar No. 086 Tahun 2017.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor

______________ tanggal ___________ 2017 tentang Pengangkatan Pengurus

Yayasan Universitas HKBP Nommensen Masa Bakti 2017-2021.

2. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. _____ Tahun 2015 tentang

Kepegawaian.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

TENTANG KEPEGAWAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Batasan dan Pengertian

Dalam Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen ini, yang dimaksud

dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Universitas Huria Kristen Batak Protestan.

2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP

Nommensen.

3. Universitas adalah Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar yang

didirikan oleh Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 6 Desember

2017.

4. Statuta adalah Statuta Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang

dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan

penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas,

berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum,

peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas.

5. Peraturan Yayasan adalah Peraturan yang dibuat dan disetujui Yayasan yang

berlaku di Universitas HKBP Nommensen.

6. Rektor adalah Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar.

7. Wakil Rektor adalah semua Wakil Rektor Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.

8. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.

9. Wakil Dekan adalah semua Wakil Dekan Fakultas yang ada di Universitas

HKBP Nommensen Pematangsiantar.

10. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana di Universitas


11. Ketua Program Studi adalah semua Ketua Program Studi pada setiap

Fakultas dan Pascasarjana di Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.

12. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi pada setiap

Fakultas dan pada program Pascasarjana di Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.


13. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.

14. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang ada pada Lembaga di Universitas


15. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang ada pada Biro Rektor Universitas


16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

17. Tenaga Kependidikan adalah pekerja yang melaksanakan pekerjaannya di

Yayasan Universitas HKBP Nommensen yang diangkat oleh Pengurus

Yayasan atas usul Rektor untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

tinggi di Yayasan dan Universitas, sebagai Pustakawan, Tenaga

Administrasi, Laboran, dan Teknisi serta pranata teknik informasi sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

18. Calon Dosen adalah Dosen yang belum memperoleh jabatan akademik

dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai Calon

Dosen.

19. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Universitas HKBP

Nommensen Pematangsiantar, yang terdiri dari :

a. Dosen Tetap Yayasan dengan identitas Nomor Induk Dosen Nasional

(NIDN)

b. Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah sebagai Dosen melalui

Kopertis ke Yayasan.

c. Dosen Tetap Pendeta HKBP.

d. Dosen Tetap Yayasan dengan identitas Nomor Induk Dosen Khusus

(NIDK)

20. Pendeta adalah Pendeta HKBP yang diperbantukan di Universitas HKBP

Nommensen baik sebagai rohaniawan maupun sebagai tenaga dosen.

21. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus

sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

22. Calon Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan yang dalam masa

percobaan selama 1 (satu) tahun.

23. Tenaga Kependidikan Tetap adalah pekerja yang sudah memperoleh status

sebagai pegawai tetap sebagai Pustakawan, Tenaga Administrasi, Laboran,

dan Teknisi serta pranata teknik informasi sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012.

24. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah tenaga kependidikan yang bekerja

di Lingkup Yayasan Universitas HKBP Nommensen berdasarkan

kesepakatan bersama untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam jangka

waktu tertentu, yang di dalam kesepakatan antara Yayasan dan tenaga

kependidikan yang bersangkutan ditentukan luas cakupan tugas, target kerja


dan gaji yang disepakati kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan

peraturan.

25. Gaji adalah hak Dosen/Tenaga Kependidikan yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada Dosen/Tenaga

Kependidikan yang ditetapkan dan dibayarkan termasuk tunjangan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

26. Kerja Lembur adalah kerja yang dilakukan oleh Dosen/Tenaga

Kependidikan diluar hari/jam kerja sesuai penugasan Pimpinan yang telah

ditentukan dan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

27. Jabatan Fungsional adalah kedudukan Dosen sebagai pendidik profesional

yang menunjukkan tugas/tanggung jawab dan wewenangnya dalam susunan

organisasi di Yayasan.

28. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya

dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam Sasaran Kerja

Pegawai (SKP).

29. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seseorang tenaga kependidikan sebagai

pimpinan unit/satuan kerja di lingkup Yayasan.

30. Pangkat adalah kedudukan seseorang Dosen/Tenaga Kependidikan yang

digunakan sebagai dasar penggajian.

31. Tunjangan Pangan atau tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan

kepada Dosen/Tenaga Kependidikan dan anggota keluarganya dalam bentuk

natura (beras) atau dalam bentuk innatura (uang)

32. Tunjangan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada

tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural.

33. Tunjangan Penyesuaian Gaji (TPG) adalah tunjangan yang diterima

Dosen/Tenaga Kependidikan akibat berkurangnya gaji yang diterima dari

yang seharusnya diterima sebelum kenaikan pangkat/golongan/masa kerja.

34. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah tunjangan yang diberikan

kepada Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan dan Dosen

dipekerjakan Kopertis.

35. Tunjangan Khusus adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga

Kependidikan tidak tetap yang memiliki ketrampilan tertentu berdasarkan

penetapan Rektor atau Pengurus Yayasan.

36. Tunjangan Tugas Tambahan adalah penghasilan yang diberikan kepada

dosen yang diberikan Tugas Tambahan.

37. Perjalanan Dinas adalah suatu perjalanan ke luar kota akibat penugasan

secara tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam rangka

pelaksanaan kegiatan dari pengurus Yayasan dan Universitas HKBP

Nommensen Pematangsiantar.

38. Tunjangan hari raya keagamaan adalah tunjangan yang diberikan oleh

Yayasan kepada setiap Dosen/Tenaga Kependidikan menjelang perayaan


hari raya keagamaan masing-masing dan diterima 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

39. Penilaian Prestasi Kerja dan Perilaku Kerja Dosen/Tenaga Kependidikan

adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat

Penilai terhadap Sasaran Kinerja Dosen/Tenaga Kependidikan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Peraturan Yayasan ini adalah mengatur hak dan kewajiban

serta hubungan kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Yayasan

Universitas HKBP Nommensen;

(2) Tujuan dari Peraturan Yayasan ini adalah agar terwujudnya pelaksanaan hak

dan kewajiban serta hubungan kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

(1) Peraturan Kepegawaian ini berlaku untuk seluruh Dosen/Tenaga

Kependidikan di lingkungan Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.

BAB II

PROSES PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

Penerimaan dan Pengangkatan Calon Dosen

(1) Calon Dosen Tetap Yayasan :

a. Penerimaan Calon Dosen Tetap Yayasan didasarkan atas inisiatif

Program Studi (Prodi) yang disampaikan Dekan kepada Rektor sesuai

dengan analisis kebutuhan.

b. Syarat-syarat Menjadi Calon Dosen Tetap

1. Jenjang pendidikan sekurang-kurangnya S-2 dari program studi yang

memiliki akreditasi B.

2. IPK sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol-nol).

3. Batas usia maksimum 40 tahun untuk Magister (S-2) dan 55 tahun

untuk Doktor (S-3).

4. Usia 45 tahun untuk S2 dan 60 tahun untuk S3 bagi yang telah

memiliki jabatan akademik.

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

7. Lulus psikotest.


c. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam huruf b

maka setiap calon mengajukan surat lamaran dengan melampirkan :

1. Daftar Riwayat Hidup.

2. Fotocopy Ijazah dan Transkrip yang dilegalisir oleh instansi yang

berwenang.

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Pemerintah.

5. Surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

dari pejabat yang berwenang.

6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.

d. Proses Seleksi penerimaan Calon Dosen Tetap Yayasan.

1. Pembentukan Panitia Seleksi.

Pengurus Yayasan menetapkan panitia seleksi penerimaan Dosen atas

usul Rektor dengan susunan sebagai berikut : 1 (satu) orang Ketua

merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota,

serta 3 (tiga) orang Anggota dengan tugas :

a. Mengumumkan penerimaan dosen melalui media cetak dan media

elektronik;

b. Menerima berkas lamaran;

c. Meneliti kelengkapan administrasi;

d. Membuat daftar nama-nama pelamar yang memenuhi syarat

administrasi;

e. Mempersiapkan naskah ujian tertulis;

f. Melaksanakan ujian tertulis;

g. Materi seleksi : Umum dan Test Potensi Akademik (TPA);

h. Memeriksa hasil ujian;

i. Menentukan jadwal Psikotest;

j. Melaporkan hasil seleksi kepada Pengurus Yayasan.

2. Pengangkatan menjadi Calon Dosen Tetap

a. Pengurus Yayasan menetapkan nama yang lulus seleksi;

b. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Calon Dosen

Tetap.

c. Penerimaan Calon Dosen Tetap dapat dilakukan karena alasan

mendesak yang didasarkan atas analisis kebutuhan, ditetapkan oleh

Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

d. Rektor melengkapi ketentuan persyaratan pengajuan NIDN dan

pengajuan jabatan akademik atas persetujuan Pengurus Yayasan.

3. Pengangkatan menjadi Dosen Tetap

Calon Dosen diangkat menjadi Dosen Tetap apabila :

a. Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;


b. Memiliki kinerja yang baik dalam pengembangan Universitas


c. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan

Dosen tetap apabila sudah memenuhi persyaratan pada huruf a dan

b atas usul Rektor.

e. Penerimaan Dosen Tetap karena pindahan.

1. Dosen dari Perguruan tinggi lain dapat diterima menjadi Dosen Tetap

Yayasan.

2. Dosen Tetap yang pindah dari perguruan tinggi lain harus memenuhi

persyaratan dan telah memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya

Lektor.

3. Perhitungan masa kerja dari dosen pindahan ini adalah berdasarkan

tanggal SK pengangkatannya sebagai dosen tetap dari perguruan

tinggi asal.

4. Surat ijin pindah dari perguruan tinggi asal.

5. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Dosen

Tetap karena pindahan apabila sudah memenuhi persyaratan pada

angka 1, 2, 3 dan 4 atas usul Rektor.

(2) Dosen Tetap Yang Dipekerjakan Pemerintah :

a. Syarat-syarat menjadi Dosen Tetap Yang Dipekerjakan Pemerintah :

1. Jenjang pendidikan sekurang-kurangnya S-2 dari program studi yang

memiliki akreditasi B, khusus dokter sekurang-kurangnya spesialis.

2. IPK sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol-nol).

b. Penempatan Dosen Tetap Yang Dipekerjakan Pemerintah di Universitas

dilakukan dengan cara penempatan langsung oleh Pemerintah.

c. Penempatan Dosen Tetap Yang Dipekerjakan Pemerintah di Universitas

dilakukan melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan atas usul Rektor

d. Dosen Tetap Yang Dipekerjakan Pemerintah wajib tunduk dan mematuhi

peraturan yang berlaku di Universitas.

(3) Pendeta HKBP sebagai dosen

a. Pengangkatan Pendeta HKBP sebagai dosen didasarkan pada analisis

kebutuhan masing-masing Fakultas dan diusulkan Dekan.

b. Pengurus Yayasan meminta secara tertulis kepada Pimpinan HKBP

berdasarkan usul Rektor untuk menempatkan Pendeta HKBP yang

memenuhi persyaratan menjadi Dosen Tetap.

c. Penempatan Pendeta HKBP sebagai dosen di Universitas dilakukan

melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

d. Pendeta HKBP yang diperbantukan menjadi dosen di Universitas wajib

tunduk dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lingkup Yayasan

Universitas HKBP Nommensen.


e. Pendeta HKBP yang diperbantukan menjadi dosen di Universitas

minimal S2 dan berlatar belakang keilmuan Theologia.

(4) Dosen Tetap dengan Identitas NIDK

a. Pengurus Yayasan dapat menyetujui orang yang memiliki keahlian

prestasi luar biasa untuk diangkat menjadi Dosen dengan identitas NIDK

atas rekomendasi Rektor setelah mempertimbangkan usulan Dekan.

b. Pengangkatan Dosen Identigas NIDK

1. Dosen Tetap dengan Identitas NIDK adalah dosen Perjanjian Kerja

diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Pengurus

Yayasan.

2. Dosen Ikatan Kerja menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat

Pernyataan bersedia mengajar di Universitas HKBP Nommensen

Pematangsiantar.

3. Hak dan kewajiban Dosen NIDK selanjutnya diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja dan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 5

Penerimaan Tenaga Kependidikan

(1) Pustakawan

a. Penerimaan Tenaga Pustakawan Yayasan didasarkan atas analisis

kebutuhan.

b. Syarat-syarat Menjadi Pustakawan

1. Lulusan D-III, D-IV, S-1, S-2, S-3 Ilmu Perpustakaan (sejenis).

2. Batas usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 40

tahun.

3. D-III, D-IV, S-1 minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)

sedangkan untuk S-2 dan S-3 minimal IPK 3,00 (tiga koma nol-nol).

4. Sehat jasmani dan rohani.


6. Lulus Psikotest.




2. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh instansi yang

berwenang.

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).


5. Surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainnya dari pejabat yang berwenang.

6. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.


d. Proses seleksi penerimaan Calon Pustakawan.

Pengurus Yayasan menetapkan panitia seleksi penerimaan Calon

Pustakawan atas usul Rektor dengan susunan sebagai berikut : 1 (satu)

orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap

Anggota, serta 3 (tiga) orang Anggota dengan tugas :

1. Mengumumkan penerimaan Pustakawan;

2. Menerima berkas lamaran;

3. Meneliti kelengkapan administrasi;

4. Membuat daftar nama-nama pelamar yang memenuhi syarat

administrasi;

5. Mempersiapkan naskah ujian tertulis;

6. Materi seleksi : Umum dan Test Potensi Akademik (TPA)

7. Memeriksa hasil ujian;

8. Menentukan jadwal Psikotest;

9. Melaporkan hasil seleksi kepada Pengurus Yayasan.

e. Pengangkatan Calon Tenaga Pustakawan.

1. Pengurus Yayasan menetapkan nama yang lulus seleksi.

2. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Calon Tenaga

Pustakawan.

3. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Tenaga Pustakawan

Tetap setelah bekerja selama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat

untuk diangkat menjadi Tenaga Pustakawan Tetap.

4. Syarat-syarat sebagaimana diatur dalam butir 3, adalah sebagai

berikut:

a. Memiliki prestasi kerja dengan nilai baik

b. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Putusan Pengadilan

selama yang bersangkutan menjadi Calon Tenaga Pustakawan

d. Diusulkan pimpinan unit.

(2) Tenaga Administrasi

a. Penerimaan Tenaga Administrasi Yayasan didasarkan atas analisis

kebutuhan.

b. Syarat-syarat Menjadi Tenaga Administrasi :

1. Lulusan SLTA, D-I, D-II, D-III, D-IV, S-1; S2


tahun;

3. Nilai STTB untuk SLTA minimal 7, 00, untuk D-I, D-II, D-III, D-

IV, S-1 minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan S2

minimal IPK 3,0 (tiga koma nol);

4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;


6. Lulus psikotest.



1. Daftar Riwayat Hidup

2. Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai yang dilegalisir oleh instansi yang

berwenang.

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Pemerintah




d. Proses seleksi penerimaan Calon Tenaga Administrasi Tetap.

Pengurus Yayasan menetapkan panitia seleksi penerimaan Calon Tenaga

Administrasi Tetap atas usul Rektor dengan susunan sebagai berikut : 1

(satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris

merangkap Anggota, serta 3 (tiga) orang Anggota dengan tugas :

1. Mengumumkan penerimaan Tenaga Administrasi;




administrasi;



7. Memeriksa hasil ujian

8. Menentukan jadwal Psikotest

9. Melaporkan hasil seleksi kepada Pengurus Yayasan

e. Pengangkatan Calon Tenaga Administrasi

1. Pengurus Yayasan Menetapkan nama yang lulus seleksi.

2. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Calon Tenaga

Administrasi Tetap.

3. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Tenaga Administrasi

Tetap setelah bekerja selama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat

untuk diangkat menjadi Tenaga Administrasi Tetap.


berikut :

a. Memiliki prestasi kerja dengan nilai baik;

b. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;


selama yang bersangkutan menjadi Calon Tenaga Administrasi.



(3) Laboran

a. Penerimaan LaboranYayasan didasarkan atas analisis kebutuhan.

b. Syarat-syarat menjadi Laboran :

1. Lulusan SMA/SMK, D-III, D-IV, S-1; S2; S3


tahun;

3. Nilai STTB untuk SMA/SMK minimal 7,00, untuk D-III, D-IV, S-1

minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), untuk S2 dan S3

mimimal IPK 3,00 (tiga koma nol);



6. Lulus Psikotest.

c. Untuk memenuhi persyaratan sebagai mana yang diatur dalam huruf b


1. Daftar Riwayat Hidup;


berwenang;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

4. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Pemerintah;


lainnya dari pejabat yang berwenang;


d. Proses seleksi penerimaan Calon Laboran.

Pengurus Yayasan menetapkan panitia seleksi penerimaan Calon

Laboran atas usul Rektor dengan susunan sebagai berikut : 1 (satu) orang

Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap


1. Mengumumkan penerimaan Laboran;




administrasi;


6. Melaksanakan ujian tertulis;

7. Materi seleksi : Umum dan Test Potensi Akademik (TPA);

8. Memeriksa hasil ujian;

9. Melaporkan hasil seleksi kepada Pengurus Yayasan;

e. Pengangkatan Calon Laboran


2. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Calon Laboran.


3. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Laboran Tetap

setelah bekerja selama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Laboran Tetap


berikut:

a. Memiliki prestasi kerja dengan nilai baik;

b. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;


selama yang bersangkutan menjadi Calon Laboran Tetap


(4) Teknisi

a. Penerimaan Teknisi Yayasan didasarkan atas analisis kebutuhan.

b. Syarat-syarat menjadi Teknisi.

1. Lulusan SMK, D-III, D-IV dan S-1;


tahun;

3. Nilai STTB untuk SMK minimal 7, 00, untuk D-III, D-IV, S-1

minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);



6. Lulus Psikotest.





berwenang;






e. Proses seleksi penerimaan Calon Teknisi.

Pengurus Yayasan menetapkan panitia seleksi penerimaan Calon Teknisi,

atas usul Rektor dengan susunan sebagai berikut : 1 (satu) orang Ketua

merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, serta

3 (tiga) orang Anggota dengan tugas :

1. Mengumumkan penerimaan Teknisi/Pranata Teknik Informasi.

2. Menerima berkas lamaran.

3. Meneliti kelengkapan administrasi.



administrasi.

5. Mempersiapkan naskah ujian tertulis.

6. Melaksanakan ujian tertulis.


8. Memeriksa hasil ujian.


f. Pengangkatan Calon Teknisi.


2. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Calon Teknis.

3. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Teknisi Tetap

setelah bekerja selama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Teknisi Tetap.


berikut:

a. Memiliki prestasi kerja dengan nilai baik.

b. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin.


selama yang bersangkutan menjadi Calon Teknisi Tetap.

d. Diusulkan pimpinan unit

(5) Pranata Teknik Informasi

a. Penerimaan Pranata Teknik Informasi Yayasan didasarkan atas analisis

kebutuhan.

b. Syarat-syarat menjadi Pranata Teknik Informasi :

1. Lulusan SMK, D-III, D-IV dan S-1;


tahun;

3. Nilai STTB untuk SMK minimal 7, 00, untuk D-III, D-IV, S-1

minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);



6. Lulus Psikotest.

c. Untuk memenuhi persyaratan sebagai mana yang diatur dalam huruf b




berwenang;







d. Proses seleksi penerimaan Calon Pranata Teknik Informasi.

Pengurus Yayasan menetapkan panitia seleksi penerimaan Calon Pranata

Teknik Informasi, atas usul Rektor dengan susunan keanggotaan,1 (satu)

orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap


1. Mengumumkan penerimaan Teknisi/Pranata Teknik Informasi.

2. Menerima berkas lamaran.

3. Meneliti kelengkapan administrasi.


administrasi.

5. Mempersiapkan naskah ujian tertulis.

6. Melaksanakan ujian tertulis.


8. Memeriksa hasil ujian.


e. Pengangkatan Calon Pranata Teknik Informasi


2. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Calon

Teknisi/Pranata Teknik Informasi.

3. Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Pranata Teknik

Informasi Tetap setelah bekerja selama 1 (satu) tahun dan memenuhi

syarat untuk diangkat menjadi Pranata Teknik Informasi Tetap.

4. Syarat-syarat sebagaimana di atur dalam butir 3, adalah sebagai

berikut :

a. Memiliki prestasi kerja dengan nilai baik.

b. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin.


selama yang bersangkutan menjadi Calon Teknisi/Pranata Teknik

Informasi tetap.


(6) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap

a. Penerimaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap didasarkan atas analisis

kebutuhan.

b. Pengurus Yayasan dapat menyetujui orang yang memiliki keterampilan

untuk diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di

Universitas atas rekomendasi Rektor dan di Yayasan atas rekomendasi

Sekretaris Pengurus Yayasan.


c. Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap

1. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di Universitas diangkat oleh

Rektor setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan.

2. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang telah memenuhi persyaratan

administrasi, wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja Atas

Kesepakatan Bersama di Lingkup Yayasan.

d. Penerimaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap harus memenuhi Syarat-

syarat sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah SLTA.


tahun.

3. Sehat jasmani.


e. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam huruf c



2. Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai yang dilegalisir oleh instansi yang

berwenang.




5. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar

f. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang dibutuhkan untuk pekerjaan

yang memerlukan keterampilan tertentu meliputi :

1. Pemelihara Mesin pompa air, Genset, Lift dan Listrik;

2. Tukang kebun;

3. Supir;

4. Satuan Pengamanan (Satpam);

5. Cleaning Service.

g. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap hanya diberikan untuk tenaga kerja

sebagai tersebut pada butir “f”.

BAB III

PANGKAT GOLONGAN DAN RUANG

Pasal 6

Pangkat, Golongan dan Ruang Pengangkatan Pertama Dosen

Pelamar yang diangkat sebagai Calon Dosen Tetap diberikan pangkat, golongan,

ruang III/b untuk Magister dan III/c untuk Doktor.


Pasal 7

Penentuan Kenaikan Pangkat, Golongan/Ruang Dosen

(1) Kenaikan pangkat, golongan/ruang bagi Dosen hanya dapat dilakukan bila

sudah memiliki jabatan akademik.

(2) Kenaikan pangkat, golongan/ruang bagi Dosen sebagaimana butir 1 di atas

dapat dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dosen yang bersangkutan.

(3) Kenaikan pangkat, golongan/ruang selanjutnya dapat disesuaikan dengan

inpassing atas jabatan akademik yang diperoleh.

Pasal 8

Tugas Tambahan dan Jabatan Struktural

(1) Yang termasuk Tugas Tambahan adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan,

Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua

Program Studi/Ketua Bagian, Sekretaris Program Studi, Sekretaris

Lembaga, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit

Pelayanan Teknis, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

(2) Yang termasuk Jabatan Struktural adalah Kepala Biro, Kepala Perpustakaan,

Kepala Bagian/Kepala Tata Usaha (KTU), Kepala Sub Bagian yang

merupakan Jabatan Tenaga Kependidikan (Lampiran I).

Pasal 9

Masa Kenaikan Pangkat Reguler

(1) Kenaikan pangkat regular Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan

ditetapkan tanggal 01 April dan 01 Oktober setiap tahun.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana butir 1 didasarkan atas penilaian kinerja

Dosen/Tenaga Kependidikan dimaksud.

(3) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama terhitung sejak pengangkatan

sebagai calon Dosen/Tenaga Kependidikan.

(4) Kenaikan pangkat reuguler bagi Dosen Tetap dapat diberikan, apabila :

a. Kenaikan pangkat/golongan reguler dimaksud didasarkan pada inpassing

dan jabatan akademik.

b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan telah

memiliki angka kredit yang disyaratkan untuk itu sampai sama dengan

jenjang jabatan akademik.

Pasal 10

Jabatan Akademik

(1) Ketentuan mengenai Jabatan Akademik


a. Jabatan akademik terkait dengan pangkat dan golongan dengan

perincian : Asisten Ahli golongan III/b, Lektor golongan III/c dan III/d,

Lektor Kepala golongan IV/a, IV/b dan IV/c serta Guru Besar golongan

IV/d dan IV/e.

b. Setiap dosen wajib memperoleh inpassing golongan dan jabatan

akademik.

c. Untuk mendapatkan golongan dalam masing-masing jabatan akademik

seorang dosen harus mengumpulkan angka kredit yang terdiri dari

unsur utama dan unsur penunjang.

d. Perolehan angka kredit disesuaikan dengan peraturan pemerintah dalam

hal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

e. Program Studi dan Fakulktas wajib membimbing semua dosen untuk

dapat mengumpukan angka kredit dari semua unsur.

f. Adapun angka kredit yang harus dikumpulkan untuk masing-masing

golongan dalam jabatan akademik itu sebagai tertera pada Lampiran II.

g. Dosen yang telah memperoleh jenjang jabatan akademik, apabila

pangkat yang dimiliki masih lebih rendah daripada pangkat dalam

jenjang jabatan akademik yang telah diperolehnya berhak memperoleh

kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi setelah sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki sampai

pangkatnya sama dengan pangkat dalam jenjang jabatan akademiknya.

h. Dosen yang memiliki pangkat lebih tinggi dari pangkat dalam jenjang

jabatan akademiknya tidak berhak mengusulkan kenaikan pangkat

selama pangkatnya dalam jenjang jabatan akademiknya tidak

memperoleh kenaikan.

(4) Syarat-syarat kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen

adalah :

a. Kenaikan jabatan akademik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan

pemerintah.

b. Kenaikan pangkat dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun dalam pangkat yang dimiliki dan memiliki Penilaian Prestasi

Kinerja (PPK) bernilai sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

Pasal 11

Pangkat, Golongan dan Ruang Pengangkatan Pertama Dosen dan Tenaga

Kependidikan

Yang diangkat sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan pangkat,

golongan, ruang berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang

digunakannya pada saat melamar sebagaimana diatur dalam Lampiran III.

Pasal 12

Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Kependidikan

(1) Kenaikan pangkat reguler bagi Tenaga Kependidikan adalah :


a. Bagi yang nilai PPK (Penilaian Prestasi Kinerja) dalam 2 (dua) tahun

terakhir baik, kenaikan pangkatnya 4 (empat) tahun.

b. Bagi yang nilai PPK (Penilaian Prestasi Kinerja) dalam 2 (dua) tahun

terakhir cukup, kenaikan pangkatnya 5 (lima) tahun.

(2) Kenaikan pangkat reguler bagi Tenaga Kependidikan yang tidak menduduki

jabatan struktural maksimal dapat diberikan sampai dengan pangkat tertentu

(Lampiran IV).

(3) Tenaga Kependidikan yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi,

berhak memperoleh penyesuaian Pangkat, Golongan/Ruang berdasarkan

ijazah apabila pendidikan yang diambil terlebih dahulu mendapat ijin belajar

atau tugas belajar dari Rektor/Pengurus Yayasan.

Pasal 13

Kenaikan Pangkat Pilihan Tenaga Kependidikan

(1) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan

apabila :

a. Menduduki jabatan struktural tertentu;

b. Menunjukkan prestasi kerja sangat baik.

(2) Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural yang pangkatnya

masih dalam jenjang pangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan

untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,

apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang

didudukinya;

c. Setiap unsur penilaian PPK sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

(3) Tenaga Kependidikan yang diangkat dalam jabatan struktural yang

pangkatnya masih 2 (dua) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang

ditentukan untuk jabatan itu, dapat diangkat menjadi Pejabat sementara

(Pjs), sedangkan Tenaga Kependidikan yang pangkatnya 1 (satu) tingkat di

bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan itu, dapat diangkat sebagai

Pejabat (Pj). (Lampiran V).

(4) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) mulai berlaku pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah

pelantikan jabatan.

Pasal 14

Mutasi Tenaga Kependidikan

(1) Mutasi Tenaga Kependidikan adalah pengalihan kerja dan atau jabatan bagi

seorang Tenaga Kependidikan dalam lingkungan Yayasan.


(2) Mutasi Tenaga Kependidikan dilakukan dengan maksud :

a. Penyegaran Tenaga Kependidikan dalam lingkungan satuan kerja;

b. Pengisian formasi yang kosong;

(3) Mutasi Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Tenaga Kependidikan yang berada di satuan kerja Yayasan dilaksanakan

oleh Pengurus Yayasan;

b. Tenaga Kependidikan yang ada di satuan kerja Universitas dilaksanakan

oleh Rektor;

c. Tenaga Kependidikan yang bekerja dari Yayasan yang akan dimutasikan

ke Universitas atau sebaliknya, terlebih dahulu dikonsultasikan antara

Pengurus Yayasan dan Rektor.

(4) Mutasi Tenaga Tependidikan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan

sejak surat keputusan mutasi diterima oleh yang bersangkutan.

(5) Tenaga Kependidikan yang tidak mematuhi atau menolak keputusan mutasi

dapat dikenakan sanksi sebagai tersebut dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 15

Promosi Tenaga kependidikan

(1) Promosi Tenaga Kependidikan adalah peningkatan karir dalam jabatan

struktural dan atau jabatan akademik yang diberikan kepada Tenaga

Kependidikan di lingkup Yayasan.

(2) Promosi Tenaga Kependidikan diberikan berdasarkan :

a. Keberhasilan dalam mengemban tugas dan atau jabatan akademik;

b. Memperoleh keterampilan dan kemampuan yang lebih tinggi melalui

pelatihan atau kursus-kursus;

c. Memperoleh tambahan ilmu dalam bidang tertentu melalui pendidikan

formal S2, dan S3;

d. Mengangkat nama baik Yayasan dan atau Universitas melalui prestasi

pribadi yang dicapai.

(3) Promosi Tenaga Kependidikan yang bekerja di lingkup Yayasan ditetapkan

dengan prosedur sebagai berikut :

a. Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas atas usul

Rektor;

b. Pejabat struktural di satuan kerja Yayasan oleh Pengurus Yayasan.

(4) Promosi Tenaga Kependidikan dilakukan dengan syarat SKP setidak-

tidaknya nilai baik dan dosen di samping SKP bernilai baik, juga harus telah

memenuhi syarat minimum untuk jabatan itu.


Pasal 16

Demosi Tenaga Kependidikan

(1) Demosi Tenaga Kependidikan adalah penurunan pangkat atau

pemberhentian dari jabatan struktural yang diberlakukan di lingkungan

Yayasan.

(2) Demosi Tenaga Kependidikan diberlakukan karena :

a. Tidak berhasil dalam mengemban tugas;

b. Tidak memiliki loyalitas yang tinggi;

c. Melanggar aturan dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan

Yayasan dan Universitas.

(3) Keputusan tentang pelanggaran yang tersebut pada Pasal 16 ayat (2)

didasarkan pada hasil penilaian atas jabatan struktural.

(4) Demosi Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Pengurus Yayasan atas usul

Rektor bagi Tenaga Kependidikan di satuan kerja Universitas dan dilakukan

oleh Pengurus Yayasan bagi Tenaga Kependidikan di satuan kerja Yayasan.

Pasal 17

Berakhirnya Hubungan Kerja

(1) Berakhirnya hubungan kerja, karena :

a. Diberhentikan dengan hormat

b. Diberhentikan tidak dengan hormat

(2) Dosen/Tenaga Kependidikan berhenti dengan hormat karena :

a. Yayasan pailit;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Telah mencapai batas usia pensiun;

d. Rasionalisasi;

e. Berhalangan tetap;

f. Meninggal dunia.

(3) Dosen/Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat

karena melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus didukung

dengan bukti sebagai berikut :

a. Dosen/Tenaga Kependidikan tertangkap tangan melakukan pelanggaran;

b. Ada saksi di luar pengakuan dan saksi korban;

c. Ada pengakuan dari Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan

(5) Batas Usia Pensiun:

a. Dosen yang memiliki jabatan akademik memasuki masa pensiun pada

usia 65 (enam puluh lima) tahun.


b. Dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar memasuki masa

pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun;

c. Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik memasuki masa pensiun

pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

d. Dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan sudah memasuki

masa pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, jika dibutuhkan dapat

diangkat menjadi Guru Besar Emeritus sampai usia 75 tahun.

e. Tenaga Kependidikan memasuki usia pensiun pada umur 58 (lima puluh

delapan) tahun.

(6) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Pengurus

Yayasan di satuan kerja Yayasan dan oleh Pengurus Yayasan atas usul

Rektor di satuan kerja Universitas.

BAB IV

HARI KERJA

Pasal 18

Jumlah Hari/Jam Kerja

(1) Jumlah hari kerja di lingkup Yayasan adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu)

minggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari-hari libur

nasional sesuai ketentuan pemerintah dan kalender HKBP.

(2) Jam kerja Tenaga Kependidikan di satuan kerja Yayasan adalah 40

jam/minggu yang perincian :

a. Hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 07.45 s/d 12.00 WIB dan

14.00 – 16.45.

b. Khusus bagi yang beragama Islam diberikan waktu Sholat Jumat, hari

Jumat dimulai pkl 07.45 - 11.00 WIB dan 14.00 – 16.45 WIB.

c. Hari Sabtu dimulai pkl 07.45 - 12.45 WIB.

(3) Jam kerja di satuan kerja Universitas adalah 40 jam/minggu yang perincian :

a. Hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pkl 07.45 s/d 16.45 WIB

dengan masa istirahat antara pkl 12.00 s/d 14.00 WIB. Dan untuk yang

beragama Islam diberikan waktu sholat Jumat antara jam11.00 s/d 14.00

WIB.

b. Hari Sabtu dimulai pkl 07.45 – 12.45 WIB


BAB V

IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

Pasal 19

Ijin Meninggalkan Pekerjaan

(1) Izin meninggalkan pekerjaan diberikan oleh atasan langsung setelah

mendapat pemberitahuan dari Dosen/Tenaga Kependidikan yang

bersangkutan.

(2) Izin dengan alasan penting adalah izin karena kepentingan yang

berhubungan dengan urusan pribadi atau keluarga paling lama 6 (enam) hari

kerja dalam keadaan :

1. Isteri/suami, anak, orangtua, mertua dan menantu meninggal dunia.

2. Melangsungkan perkawinan atau mengawinkan anak yang sah.

BAB VI

DOSEN YANG MENJALANKAN TUGAS

PADA LEMBAGA DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 20

Dosen Yang Menjalankan Tugas Pada Lembaga di Luar Universitas

(1) Atas rekomendasi Rektor Pengurus Yayasan memberikan persetujuan bagi

Dosen yang menjalankan tugas pada lembaga lain di luar Univeritas.

(2) Hak-hak atas gaji diberikan sebesar 50 % dari gaji pokok.

(3) Dosen dimaksud diberikan beban kerja sebesar 6 SKS/semester.

BAB VII

C U T I

Pasal 21

Jenis-jenis Cuti

(1) Cuti Sakit

(2) Cuti Tahunan

(3) Cuti Bersalin

(4) Cuti dengan alasan penting

(5) Cuti di luar Tanggungan Yayasan


Pasal 22

Cuti Sakit

(1) Dosen/Tenaga Kependidikan yang sakit berdasarkan surat keterangan dokter

berhak mendapatkan cuti sakit.

(2) Dosen/Tenaga Kependidikan yang menderita penyakit yang berkepanjangan

diberikan cuti sakit dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan dan dapat

diperpanjang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.

(3) Dosen/Tenaga Kependidikan yang telah menjalankan cuti sakit di dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagai tersebut pada ayat (1) menerima

gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk 4 (empat) bulan pertama 100% dari gaji;

b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% dari gaji;

c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% dari gaji;

d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari gaji sebelum dilakukan

pemutusan hubungan kerja.

Pasal 23

Cuti Tahunan

(1) Tenaga Kependidikan Tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.

(2) Lamanya cuti tahunan maksimal adalah 12 (dua belas) hari kerja.

(3) Hak atas cuti tahunan menjadi hapus apabila tidak diambil dalam tahun

yang bersangkutan kecuali karena penangguhan yang dilakukan oleh

pimpinan satuan kerja,

(4) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pimpinan satuan

kerja, apabila kepentingan pekerjaan mendesak.

(5) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun akademik berjalan karena

penangguhan yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja diperhitungkan

untuk penambahan jumlah hari cuti tahunan pada tahun berikutnya,

maksimum 18 (delapan belas) hari kerja.

Pasal 24

Cuti Bersalin

(1) Dosen/Tenaga Kependidikan perempuan berhak memperoleh cuti selama

1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut surat keterangan dokter atau

bidan.


(2) Pelaksanaan cuti bersalin tidak boleh dikumulatifkan setelah melahirkan,

harus dipergunakan minimal 1 (satu) bulan sebelum melahirkan.

(3) Dosen/Tenaga Kependidikan yang menjalankan cuti bersalin berhak

menerima penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

Cuti Dengan Alasan Penting

Cuti dengan alasan penting adalah cuti karena kepentingan yang berhubungan

dengan urusan pribadi atau keluarga paling lama 6 (enam) hari kerja dalam

keadaan :

(1) Isteri/suami, anak, orangtua, mertua dan menantu meninggal dunia.

(2) Melangsungkan perkawinan atau mengawinkan anak yang sah

Pasal 26

Cuti di Luar Tanggungan Yayasan

(1) Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan yang telah bekerja sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus, dapat diberikan cuti di

luar tanggungan yayasan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali

untuk paling lama 5 tahun.

(2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan, yang bersangkutan tidak

menerima gaji dan tunjangan apapun dari Yayasan.

(3) Dosen/Tenaga Kependidikan yang telah selesai menjalankan cuti dan

berkeinginan menjadi Dosen/Tenaga Kependidikan kembali harus

mengajukan permohonan kepada Pengurus Yayasan, melalui Rektor bila

berada di satuan kerja universitas dan melalui Pengurus Yayasan bila berada

di satuan kerja Yayasan, untuk diaktifkan kembali.

(4) Dosen/Tenaga Kependidikan yang permohonannya disetujui untuk aktif

kembali maka yang bersangkutan kembali bekerja sebagai Dosen/Tenaga

Kependidikan.

(5) Masa kerja selama cuti diluar tanggungan Yayasan tidak diperhitungkan

untuk kenaikan pangkat/golongan, masa kerja dan kenaikan gaji baik regular

maupun berkala.

Pasal 27

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

(1) Cuti sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) s/d ayat (4)

disetujui oleh Rektor di satuan kerja Universitas dan Pengurus Yayasan di

satuan kerja Yayasan.


(2) Cuti di luar Tanggungan Yayasan diberikan oleh Pengurus Yayasan atas

usul Rektor dan pengurus yayasan pada satuan kerja masing-masing.

BAB VIII

HAK-HAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 28

Hak Dosen/Tenaga Kependidikan

(1) Dosen/Tenaga Kependidikan berhak mendapat gaji, tunjangan, jaminan

sosial, dan dana kesejahteraan.

(2) Dosen/Tenaga Kependidikan berhak mendapat kenaikan pangkat/golongan.

(3) Dosen/Tenaga Kependidikan berhak mendapat kenaikan gaji berkala.

(4) Dosen/Tenaga Kependidikan berhak mendapat cuti.

(5) Dosen/Tenaga Kependidikan berhak mendapat tugas belajar/izin belajar.

(6) Dosen/Tenaga Kependidikan berhak mendapat kesempatan menduduki

suatu jabatan.

Pasal 29

Hak Pendeta dan Tenaga Kependidikan Yang Diperbantukan HKBP

(1) Berhak mendapat gaji sesuai pangkat, golongan dan masa kerja yang

ditetapkan oleh HKBP.

(2) Gaji pokok Pendeta/Tenaga Kependidikan yang diperbantukan HKBP

diberikan berdasarkan peraturan kepegawaian.

(3) Pendeta/Tenaga Kependidikan yang diperbantukan HKBP yang

ditempatkan ke Yayasan Universitas HKBP Nommensen diberikan uang

pindah sesuai dengan bukti-bukti yang sah.

(4) Pendeta/Tenaga Kependidikan yang diperbantukan HKBP yang dimutasikan

dari Yayasan dengan masa kerja lebih 10 (sepuluh) tahun diberikan uang

penghargaan sebesar 2 (dua) bulan gaji, sedangkan masa kerja yang kurang

dari 10 (sepuluh) tahun diberikan uang penghargaan sebesar 1 (satu) bulan

gaji.

(5) Pendeta/Tenaga Kependidikan yang diperbantukan HKBP yang memasuki

usia pensiun diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang

pengantian hak sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan di Universitas

HKBP Nommensen.

(6) Pendeta/tenaga kependidikan yang diperbantukan HKBP di Universitas

HKBP Nommensen ikut serta dalam Program Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) dan Dana Kesejahteraan (DKS).

Pasal 30

Hak Dosen Dipekerjakan Pemerintah


(1) Dosen dipekerjakan pemerintah diberikan uang pengganti transport setiap

akhir bulan. (Lampiran VI).

(2) Setiap kenaikan gaji Dosen di Universitas HKBP Nommensen bagi dosen

yang dipekerjakan pemerintah uang transport turut dinaikkan sebesar

persentase kenaikan gaji dimaksud.

(3) Dosen yang dipekerjakan pemerintah yang memasuki usia pensiun di

Universitas HKBP Nommensen diberikan uang penghargaan :

a. Masa kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun di Universitas HKBP

Nommensen sebesar 5 (lima) kali uang pengganti transport

b. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Universitas HKBP

Nommensen sebesar 8 (delapan) kali uang pengganti transport

c. Dosen yang dipekerjakan pemerintah yang dimutasikan dari Yayasan

dengan masa kerja lebih 10 (sepuluh) tahun diberikan uang penghargaan

sebesar 3 (tiga) kali uang pengganti transport, sedangkan masa kerja yang

kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberikan uang penghargaan sebesar 2

(dua) kali uang pengganti transport.

(4) Dosen yang dipekerjakan pemerintah di Universitas HKBP Nommensen

ikut serta dalam Program Dana Kesejahteraan (DKS)

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 31

Kewajiban Dosen/Tenaga Kependidikan

Kewajiban Dosen/Tenaga Kependidikan.

(1) Menaati segala ketentuan dan undang-undang Negara yang berlaku dan

peraturan-peraturan Yayasan dan Universitas.

(2) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Dosen/Tenaga

kependidikan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

(3) Menjunjung tinggi kehormatan Yayasan, Universitas dan martabat

Dosen/Tenaga kependidikan.

(4) Mengutamakan kepentingan Yayasan dan Universitas dari pada kepentingan

sendiri, seseorang dan/atau golongan.

(5) Memegang rahasia Yayasan, Universitas dan jabatan yang menurut sifatnya

atau menurut perintah harus dirahasiakan.

(6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

Yayasan dan Universitas.

(7) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan Yayasan dan Universitas

terutama bidang keamanan, keuangan dan materiil.

(8) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.


(9) Mencapai sasaran kerja Dosen/Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.

(10) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Yayasan dan

Universitas dengan sebaik-baiknya.

(11) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dan

masyarakat.

(12) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

(13) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.

(14) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(15) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Pemerintah.

Pasal 33

Tingkat dan Jenis-Jenis Sanksi

(1) Tingkat sanksi terdiri dari:

a. Ringan;

b. Sedang;

c. Berat.

(2) Jenis-jenis sanksi terhadap kesalahan Ringan terdiri dari:

a. Peringatan lisan;

b. Peringatan tertulis.

(3) Jenis-jenis sanksi terhadap kesalahan Sedang terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

c. Pencabutan dari segala hak-hak kegiatan akademik

- Mengajar

- Membimbing skripsi

- Menguji pada ujian oral comprehensive

- Melakukan penelitian

- Melakukan pengabdian kepada masyarakat

(4) Jenis-jenis sanksi terhadap kesalahan Berat terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu)

tahun;

b. Pembebasan dari jabatan fungsional secara utuh yang meliputi

1. Dibebastugaskan dari pelaksanaan Tridarma PT

2. Memegang jabatan structural di segala aras.

3. Diberhentikan tunjangan fungsional

c. Skorsing (pemberhentian sementara) dan pemotongan gaji sebanyak 50

persen dari bruto;

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen/Tenaga

Kependidikan


Pasal 34

Larangan Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan 2

(1) Mengalihkan waktu kelas mengajar tanpa seijin pimpinan fakultas dan

melaksanakan jumlah kuliah pengganti mencapai setengah pertemuan kuliah

tatap muka.

(2) Tidak melaksanakan tugas sebagai pengawas ujian dalam periode berjalan,

baik dalam UTS dan UAS.

(3) Tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan prodi/bagian dan

fakultas selama satu tahun.

(4) Menyebarkan berita-berita bohong (tanpa bukti) tentang institusi di

Universitas maupun terhadap pemangku jabatan tertentu serta yang

menyerang karakter seseorang.

(5) Meninggalkan tugas mengajar selama tiga hari berturut-turut tanpa

pemberitahuan kepada pimpinan prodi/bagian, fakultas dan mahasiswa.

(6) Meninggalkan tugas beberapa waktu (lebih satu semester) tanpa seijin

pimpinan prodi/fakultas/universitas/yayasan dalam bentuk apapun.

(7) Menolak tugas sebagai pembimbing Skripsi dan menguji Ujian Oral

Comprehensif, tanpa alasan yang logis.

(8) Memakai barang milik Yayasan/Universitas untuk kepentingan sendiri

sehingga mengganggu kepentingan yang lebih luas.

(9) Mengalihkan dan merusak barang-barang milik Yayasan/Universitas untuk

dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan tidak sah.

(10) Meminta imbalan dari mahasiswa atau orang tua atau wali mahasiswa pada

waktu ujian dan bimbingan skripsi atau kegiatan lainnya dengan maksud

memberi kemudahan kepada mahasiswa.

(11) Melakukan pelecehan seks, dan sejenisnya terhadap mahasiswa, sesama

dosen dan tenaga kependidikan yang bukan suami isteri, termasuk suka

sama suka.

(12) Mengabaikan tugas sebagai dosen wali yang menimbulkan akibat, sehingga

bimbingannya tidak dapat mengukuti perkuliahan lagi.

(13) Tidak mau mengikuti aturan-aturan tentang tugas belajar dan ijin belajar

besertaakibat-akibatnya.

(14) Memprovokasi dengan maksud supaya tercipta keributan berupa demontrasi

mahasiswa.

(15) Terlibat dalam praktek/kegiatan pelanggaran hukum Negara di kampus atau

luar kampus yang menjadi sorotan publik, sebatas kasus narkoba, korupsi,

trafficking, kejahatan seks terhadap anak, penistaan terhadap kepala Negara,

penistaan terhadap agama dan gereja.

(16) Melakukan plagiat dalam pembuatan thesis, disertasi dan karya ilmiah yang

dipublikasikan di jurnal lokal, nasional dan internasional.


BAB X

PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERILAKU KERJA

Pasal 42

Tujuan dan Unsur Penilaian Prestasi Kinerja dan Perilaku Kerja

(1) Setiap atasan langsung wajib memberikan Penilaian Prestasi Kinerja dan

Perilaku Kerja terhadap Dosen/Tenaga Kependidikan setiap tahun.

(Lampiran VII).

(2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Penilaian Prestasi

Kinerja dan Perilaku Kerja.

(3) Tujuan pembuatan Penilaian Prestasi Kinerja dan Perilaku Kerja adalah

untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam

pembinaan Dosen/Tenaga Kependidikan di lingkup Yayasan Universitas

HKBP Nommensen.

(4) Unsur-unsur, tata cara penilaian dan pembuatan Penilaian Prestasi Kerja

dan Perilaku Kerja diatur tersendiri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 43

Program Pengembangan Dosen/Tenaga Kependidikan

(1) Pembinaan Dosen/Tenaga Kependidikan dilakukan untuk meningkatkan

wawasan, disiplin, kemampuan dan prestasi kerja.

(2) Pembinaan dan Pengembangan Dosen/Tenaga Kependidikan dilakukan

dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan misi dalam upaya

mewujudkan visi Yayasan.

(3) Program pengembangan Dosen/Tenaga Kependidikan adalah salah satu

kegiatan yang termasuk dalam program kerja tahunan dan rencana stratejik

(Renstra) Yayasan.

(4) Progam pengembangan Dosen/Tenaga Kependidikan dilakukan melalui

berbagai macam kegiatan, meliputi :

a. tugas belajar;

b. penataran;

c. kursus;

d. pendidikan dan latihan;

e. studi banding;

f. seminar, lokakarya dan simposium.

(5) Penugasan Dosen/Tenaga Kependidikan untuk mengikuti kegiatan

pengembangan Dosen/Tenaga Kependidikan bersifat wajib.


(6) Dosen/Tenaga Kependidikan yang akan mengikuti program pengembangan

tersebut dalam ayat (4) di Yayasan diusulkan oleh Pengurus Yayasan dan di

Universitas diusulkan oleh Rektor.

Pasal 44

Tugas Belajar dan Izin Belajar

(1) Tugas belajar dan izin belajar disetujui apabila program studi yang akan

diikuti benar-benar dibutuhkan di Universitas.

(2) Tugas Belajar dibiayai oleh Yayasan, Pemerintah, Donatur/Sponsor tertentu

dan izin belajar atas biaya sendiri.

(3) Ijin belajar dibiayai sendiri dan tetap melaksanakan tugas sehari-hari

(4) Dosen/Tenaga Kependidikan disetujui untuk tugas belajar dan izin belajar

setelah mendapat pertimbangan dari komisi beasiswa Universitas HKBP

Nommensen dan apabila yang bersangkutan diterima untuk mengikuti

program studi di Universitas tertentu, selanjutnya wajib menanda tangani

Akte Perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban mereka di hadapan

Notaris yang dihunjuk oleh Pengurus Yayasan.

(5) Universitas hanya membiayai dosen Yayasan untuk tugas belajar.

(6) Tugas belajar hanya dapat diberikan bila seorang dosen telah bekerja

minimal tiga tahun berturut-turut, kecuali di luar tanggungan Yayasan.

(7) Dosen DPK Kopertis yang ingin dibiayai Yayasan harus menanggalkan

status ASN nya terlebih dahulu.

(8) Dosen/Tenaga Kependidikan wajib menandatangani Akte Perjanjian di

hadapan Notaris setelah mendapat persetujuan dari Komisi Beasiswa.

Apabila tidak menandatangani Akte Perjanjian maka tugas belajar/izin

belajar dibatalkan oleh Pengurus Yayasan.

(9) Masa Tugas Belajar atau Izin Belajar ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk program S-1 selama 10 semester;



4. Untuk program Diploma 1 selama 2 semester;




8. Untuk Profesi, Vokasi maksimum 24 bulan.

(10) Apabila masa waktu yang disebut dalam ayat (9) tidak dapat dipenuhi maka

segala hak-hak yang bersangkutan atas biaya-biaya yang diperjanjikan juga

berakhir.

(11) Bila yang bersangkutan ingin melanjutkan pendidikannya sampai selesai

maka yang bersangkutan wajib memohonkan cuti selama-lamanya satu

tahun enam bulan.

(12) Bila yang bersangkutan juga belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai

dengan ayat (11) tersebut maka diadakan pemutusan hubungan kerja.

(13) Hak-hak yang bersangkutan akan diberikan sesuai dengan Pasal 60 ayat (2)

peraturan ini.


(14) Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan tugas belajar/izin belajar

untuk Dosen/Tenaga Kependidikan setelah mendapat usul Rektor.

(15) Setiap Dosen/Tenaga Kependidikan yang tugas belajar/izin belajar

diwajibkan menyerahkan ijazah asli tertinggi yang sudah dimilikinya

kepada Pengurus Yayasan.

(16) Setiap selesai tugas belajar/izin belajar diwajibkan menyerahkan ijazah asli

pendidikan terakhir yang diikutinya kepada Pengurus Yayasan dan semua

ijazah asli yang diserahkan akan dikembalikan setelah masa pengabdian

berakhir.

(17) Setiap Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat tugas belajar/izin

belajar wajib membuat laporan perkembangan studinya kepada Dekan

Fakultas yang bersangkutan/Rektor.

(18) Rektor/Dekan Fakultas yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan

secara teratur terhadap Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat tugas

belajar/izin belajar.

(19) Dalam hal ijin belajar dengan biayai sendiri :

a. Dosen/Tenaga Kependidikan harus melakukan pekerjaannya sebagai

Dosen/Tenaga kependidikan pada unit kerjanya.

b. Dosen/Tenaga Kependidikan yang ingin melanjutkan studinya wajib

mempunyai ijin belajar dari Rektor agar ijazahnya dapat disetarakan

bila sudah selesai menyelesaikan studinya.

c. Hak-hak Dosen/Tenaga Kependidikan yang ijin belajar tidak dikurangi.

BAB XII

GAJI DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 45

Penggajian

(1) Penetapan Penggajian Dosen/Tenaga Kependidikan mencakup gaji pokok

dan tunjangan-tunjangan menurut pangkat, golongan/ruang, masa kerja,

jabatan dan pengalaman kerja masing-masing.

(2) Komponen gaji Dosen/Tenaga Kependidikan meliputi :

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga

c. Tunjangan natura

d. Tunjangan fungsional

e. Tunjangan struktural

f. Tunjangan Pelaksanaan Tugas Tambahan

g. Tunjangan Brevet

h. Tunjangan khusus

i. Tunjangan perbaikan penghasilan

j. Tunjangan penyesuaian gaji


(3) Komponen Gaji Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan tetap terdiri dari :

a. Gaji Pokok

1. Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya

gaji/kenaikan gaji seseorang Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan tetap

yang besarnya tergantung pada golongan ruang, masa kerja yang

ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya.

2. Kepada seseorang yang berstatus Calon Dosen/Calon Tenaga

Kependidikan diberikan gaji sebesar 80% dari gaji pokok yang

ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang

didudukinya. (Lampiran VIII A, B dan C).

b. Tunjangan Keluarga

1. Tunjangan Isteri/Suami adalah tunjangan yang diberikan kepada

Dosen/Tenaga Kependidikan yang memiliki istri atau suami sebagai

salah satu unsur gaji.

2. Ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan isteri/suami adalah :

a. Diberikan untuk satu isteri/suami yang sah yang dibuktikan dengan

akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil

yang besarnya adalah 5% dari gaji pokok.

b. Dihentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau

suami/isteri meninggal dunia.

3. Tunjangan Anak adalah tunjangan yang diberikan kepada

Dosen/Tenaga Kependidikan yang mempunyai anak yang merupakan

salah satu unsur gaji.

4. Untuk mendapatkan tunjangan anak harus memenuhi syarat-syarat :

a. Belum melampaui batas usia 21 tahun.

b. Tidak atau belum pernah menikah.

c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri .

d. Nyata menjadi tanggungan Dosen/Tenaga Kependidikan yang

bersangkutan.

5. Ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak adalah :

a. Diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak.

b. Besarnya tunjangan anak adalah 2% per anak dari gaji pokok.

c. Tunjangan anak dihentikan pada bulan berikutnya setelah tidak

memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal

dunia.

d. Batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia

21 tahun sampai 25 tahun apabila anak tersebut masih dalam

pendidikan formal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat menunjukkan surat pernyataan dari pimpinan perguruan

tinggi bahwa anak tersebut masih dalam pendidikan.

e. Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan :


1. Akta atau surat keterangan kelahiran anak dari pejabat yang

berwenang pada Kantor Catatan Sipil atau Surat Baptis dari

pengurus Gereja;

2. Surat keputusan pengadilan yang memutuskan/mensahkan

perceraian di mana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda

untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;

Surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut

adalah tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi

janda/duda yang suami/isterinya meninggal dunia dan

janda/duda tersebut kawin lagi dengan Dosen/Tenaga

Kependidikan Yayasan.

3. Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak

(hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila

Dosen/Tenaga Kependidikan mengangkat anak lebih dari 1

(satu) anak angkat), maka pembayaran tunjangan anak untuk

anak angkat maksimal 1 (satu) anak

f. Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dibayarkan mulai bulan

diterimanya surat kelahiran oleh bagian kepegawaian (pembayaran

anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut)

g. Suami atau istri dan anak-anak dari pegawai yang telah ditanggung

oleh instansi Pemerintah, TNI, Polri, BUMN/D maupun swasta

tertentu tidak lagi berhak mendapatkan Tunjangan Keluarga dan

Tunjangan Natura di Lingkup Universitas.

c. Tunjangan Natura

Besaran tunjangan natura yang diterima setiap calon Dosen, Dosen

Tetap, Calon Tenaga Kependidikan, Tenaga Kependidikan tetap dan

anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji adalah 10 kg beras

setiap bulan.

d. Tunjangan Fungsional

1. Dosen menerima tunjangan jabatan fungsional yang besarannya sesuai

Lampiran IX.

2. Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya

setelah tanggal melaksanakan tugas.

3. Tunjangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggal

penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

4. Pembayaran tunjangan fungsional dihentikan pembayarannya

terhitung mulai bulan berikutnya sejak dosen yang bersangkutan :

a. Diberhentikan sementara;

b. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan

fungsional;

c. Sedang menjalani tugas di pemerintahan dan diluar tanggungan

Yayasan.


e. Tunjangan Struktural

1. Besaran tunjangan Struktural disesuaikan dengan tingkat eselon

jabatan (Lampiran X).

2. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya

setelah tanggal pelantikan.

3. Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai

bulan berikutnya sejak yang bersangkutan :

a. Tidak lagi menduduki jabatan struktural;

b. Diberhentikan sementara;

c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;

d. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan Yayasan.

f. Tunjangan Pelaksanaan Tugas Tambahan

1. Besaran tunjangan pelaksanaan tugas tambahan sesuai dengan

Lampiran XI.

2. Tunjangan pelaksanaan tugas tambahan dibayarkan pada bulan

berikutnya setelah tanggal pelantikan.

3. Pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas tambahan dihentikan

terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan :

a. Tidak lagi menduduki jabatan tugas tambahan

b. Diberhentikan sementara

c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan

d. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan Yayasan.

g. Tunjangan Brevet

Adalah penghasilan yang diberikan kepada Dosen Tetap/Dosen Tidak

Tetap Fakultas Kedokteran karena memiliki Brevet keahlian sesuai

dengan Lampiran XII.

h. Tunjangan Khusus

Adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang

memiliki ketrampilan tertentu berdasarkan penetapan Rektor atau

Pelaksana Harian.

i. Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah tunjangan yang diberikan

kepada Dosen/Tenaga Kependidikan tetap Yayasan dan dosen

dipekerjakan Kopertis dalam rangka penyempurnaan perhitungan gaji

pokok. TPP adalah salah satu komponen gaji yang bersifat permanen

bagi Dosen/Tenaga Kependidikan yang diangkat sebelum Mei 2007.

(Lampiran XIII, A, B dan C).

j. Tunjangan Penyesuaian Gaji (TPG)

Besarnya TPG dihitung berdasarkan selisih gaji yang diterima saat ini

dengan gaji yang diterima pada bulan sebelumnya. TPG tidak bersifat

tetap dan akan berkurang atau dihapus, apabila gaji Dosen/Tenaga

Kependidikan dimaksud sudah mencapai gaji yang seharusnya diterima.


(4) Penggajian Pendeta dan Tenaga kependidikan Yang Diperbantukan HKBP

Pendeta, Guru Huria, Diakones dan Tenaga kependidikan yang

diperbantukan HKBP diberikan gaji pokok yang besarnya sesuai dengan

Lampiran XVII.

(5) Penggajian Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diberikan gaji 100% UMK.

(6) Kenaikan Gaji Berkala

a. Kepada Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan tetap diberikan kenaikan gaji

berkala apabila mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk

kenaikan gaji berkala.

b. Syarat untuk kenaikan gaji berkala memiliki Penilaian Prestasi Kinerja

(PPK) rata-rata sekurang-kurangnya baik.

c. Kenaikan gaji berkala dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan

diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

d. Dosen/Tenaga Kependidikan tetap yang belum memenuhi syarat tersebut

pada butir 2, kenaikan gaji berkalanya dinyatakan dengan Surat

Keputusan ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.

e. Penundaan kenaikan gaji berkala dapat dilakukan setiap kali paling lama

untuk 1 (satu) tahun selama yang bersangkutan belum memiliki Penilaian

Prestasi Kinerja (PPK) sekurang-kurangnya rata-rata cukup.

(7) Tunjangan Hari Raya Keagamaan

a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan :

1. Hari Raya Natal untuk dosen/ Tenaga Kependidikan yang beragama

Kristen;

2. Hari Raya Idul Fitri untuk dosen/ Tenaga Kependidikan yang

beragama Islam;

3. Hari Raya agama Hindu untuk dosen/ Tenaga Kependidikan yang

beragam Hindu;

4. Hari Raya agama Budha untuk dosen/ Tenaga Kependidikan yang

beragama Budha;

5. Hari Raya agama Kong Hu Chu untuk dosen/ Tenaga Kependidikan

yang beragama Kong Hu Chu.

b. Pembayaran tunjangan hari raya keagamaan diberikan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum hari raya dimaksud.

c. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan ditentukan atas besarnya gaji

pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada Dosen/Tenaga

Kependidikan setiap bulannya dengan rumusan perhitungan sebagai

berikut :

1. Dosen/Tenaga Kependidikan yang telah mempunyai masa kerja 3

(tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas)

bulan, diberikan secara proporsional dengan masa kerja yaitu dengan


perhitungan : masa kerja dibagi 12 (dua belas) kali 1 (satu) bulan gaji

netto.

2. Dosen/ Tenaga Kependidikan yang telah mempunyai masa kerja 12

(dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus mendapat sebesar 1

(satu) bulan gaji netto.

d. Dalam hal kondisi keuangan Yayasan tidak mampu membayarkan

tunjangan hari raya, maka Yayasan dapat mengajukan permohonan

sesuai dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang

berlaku di Indonesia.

(8) Gaji ke 13

a. Untuk menambah semangat kerja maka kepada Dosen/Tenaga

kependidikan diberi gaji ke 13 (tiga belas) yang dibayarkan diakhir

Tahun Anggaran.

b. Yang berhak mendapatkan Gaji ke 13 adalah semua yang bekerja di

satuan kerja Yayasan dan Universitas pada Tahun Anggaran berjalan.

(9) Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 25 setiap bulan melalui Jasa

Perbankan (JPPay roll)

(10) Setiap ada kenaikan gaji pokok harus diterbitkan Surat Keputusan tentang

kenaikan gaji pokok selanjutnya dan dibuat tabel gaji pokok yang baru

sesuai kenaikan gaji yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan

dimaksud.

(11) Kenaikan gaji Dosen/Tenaga Kependidikan harus berdasarkan Gaji Pokok.

BAB XIII

PERJALANAN DINAS

Pasal 46

Perjalanan Dinas Dosen/Tenaga Kependidikan

(1) Dosen/Tenaga Kependidikan yang melakukan perjalanan dinas sesuai

dengan surat tugas diberikan :

a. Di satuan kerja Yayasan oleh Sekretaris Pengurus;

b. Di satuan kerja Universitas oleh Rektor;

c. Khusus di Kampus Pematangsiantar oleh Dekan FKIP.

(2) Komponen perjalanan dinas yang ditanggung oleh Yayasan:

a. Biaya Perjalanan;

b. Uang Harian;


c. Biaya Penginapan;

d. Uang Makan.

(3) Administrasi Perjalanan Dinas

a. Pelaksana perjalanan dinas wajib membawa Surat Tugas dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.

b. Pelaksana perjalanan dinas dapat meminta uang muka biaya perjalanan

dinas maksimal untuk perhitungan biaya perjalanan selama 3 (tiga) hari

apabila melakukan perjalan lebih dari 3 (tiga) hari.

c. Pelaksana perjalanan dinas harus menyerahkan laporan sebagai berikut :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Laporan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas

(4) Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas

a. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport adalah :

1. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun /

bandara / pelabuhan pergi pulang.

2. Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ke

tempat tujuan pergi pulang.

3. Tiket pesawat dilampiri boarding pass, airport tax, tiket kereta api,

tiket kapal laut, dan tiket bus.

b. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan adalah kwitansi atau

bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan

tempat menginap.

Dalam hal ditempat menginap tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka

atasan langsung pejabat/Tenaga Kependidikan yang melakukan

perjalanan dinas menyetujui bukti tersebut setelah menilai kesesuaian

dan kewajaran dari biaya dimaksud.

(5) Pengecualian

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan adalah proyek kerjasama universitas

dengan pihak ketiga, maka biaya perjalanan dinas dibebankan kepada

dana proyek tersebut.

2. Apabila pihak pengundang/penyelenggara menyediakan transportasi,

akomodasi maka Yayasan/Universitas hanya memberikan uang harian

perjalanan untuk perjalanan dinas yang disetujui oleh Universitas.


BAB XIV

PERUMAHAN

Pasal 47

Rumah Dinas

(1) Pengurus Yayasan menyediakan rumah dinas bagi Dosen/Tenaga

Kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Yayasan.

(2) Tata cara, persyaratan, penghunian dan pengosongan Rumah Dinas diatur

sesuai dengan Peraturan Perumahan Yayasan.

BAB XV

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS), UANG DUKA

DAN DANA KESEJAHTERAAN

Pasal 48

BPJS

(1) Seluruh Dosen/Tenaga Kependidikan di Lingkup Yayasan kecuali Dosen

Tetap yang dipekerjakan Pemerintah (Kopertis) diikutsertakan pada

program jaminan sosial tenaga kerja Badan Hukum BPJS Ketenagakerjaan

dan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Ruang lingkup program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan

dalam ayat (1) meliputi :

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

d. Jaminan Kematian (JKM).

(3) Besarnya jaminan sosial untuk masing-masing sebagai tersebut pada ayat

(2) sesuai dengan peraturan perundangan BPJS yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2013, seluruh

dosen/Tenaga Kependidikan wajib diikutsertakan dalam Program BPJS.

Adapun program yang dilaksanakan oleh BPJS dan yang diterapkan di

Yayasan adalah sebagai berikut :

a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja.

JKN adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja

dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan,

pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu

peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan, secara efektif dan

efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JKN akan

diberikan Kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti diri untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan.


Jumlah iuran yang harus dibayarkan :

Iuran JKN dibayar oleh Tenaga Kependidikan kepada BPJS adalah empat

koma lima persen (4,5%) dengan perhitungan sebagai berikut :

Nol koma lima persen (0,5%) dari total upah tenaga kerja.

Empat persen (4%) dari Perusahaan atau Yayasan/ Pemberi Kerja

Batas Atas Upah (Ceiling Wage) ditetapkan 2 kali PTKP-K1

(4.725.000) sedangkan batas bawah upah adalah UMK di masing-

masing Kabupaten.

b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang

harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang

diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat

karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan

adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga

kerja merupakan tanggungjawab pengusaha sehingga pengusaha

memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja

sebesar 0,24 % dari upah sebulan.

Tata cara pengajuan jaminan

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS

Ketenagakerjaan (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan

kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung

sejak terjadinya kecelakaan.

2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter

yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan

tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2

x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar

santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga

kerja/ahli waris.

3. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan

permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:

a. Fotocopy kartu peserta.

b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS

Ketenagakerjaan 3b atau 3c.

c. Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi

pengangkutan.

c. Program Jaminan Hari Tua (JHT)


Program JHT ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan

tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan

dengan sistem tabungan hari tua. Program JHT memberikan kepastian

penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja

mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program JHT yang dibayarkan kepada BPJS adalah lima koma

tujuh persen (5,7%) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Ditanggung Perusahaan = 3,7 % dari gaji.

b. Ditanggung Tenaga kerja = 2 % dari gaji.

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran

ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang

terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya antara lain :

1. Mencapai umur 55 tahun atau;

2. Mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi atau;

3. Meninggal dunia atau;

4. Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah menjadi

peserta setidak-tidaknya 5 tahun, atau;

5. Pergi keluar negeri atau pulang keluar negeri asal atau tidak

kembali lagi, atau menjadi pegawai negeri sipil atau anggota TNI.

d. Program Jaminan Kematian

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program

BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban

keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa

uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Progam Jaminan Kematian

sebesar 0.3% dari total upah tenaga kerja dengan jaminan kematian yang

diberikan adalah Rp 21.000.000.- terdiri dari Rp 14.200.000.- santunan

kematian, Rp 2 juta biaya pemakaman dan Rp. 4.800.000 (Rp. 200.000

per bulan selama 2 tahun) santunan berkala.

Tata cara pengajuan Jaminan Kematian

Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan

mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti :

a. Kartu Peserta Jamsostek Asli tenaga kerja yang bersangkutan.

b. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan

c. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga tenaga kerja yang

bersangkutan yang masih berlaku.

d. Identitas ahli waris (Photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)

e. Surat keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa setempat


f. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila

pengambilan JKM ini dikuasakan).

(4) Dana Kesejahteraan Dosen/Tenaga Kependidikan dan Pendeta

Dana Kesejahteraan (dana DKS) adalah dana yang dipersiapkan oleh

Yayasan Unversitas HKBP Nommensen setiap tahun akademik yang

diperuntukkan sebagai jaminan hari tua bagi Dosen Tetap/Tenaga

Kependidikan Tetap dan Pendeta Yayasan Universitas HKBP Nommensen.

DKS terbentuk melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan UHN sebagai

berikut :

1. Pengelola Dana Kesejahteraan

1.1. Pengurus Dana Kesejahteraan

Susunan Pengurus/Pengelola DKS adalah sebagai berikut :

a. Ketua adalah Ketua/Wakil Ketua Pelaksana Harian Pengurus

Yayasan.

b. Wakil Ketua adalah Rektor.

c. Bendahara adalah Bendahara Pelaksana Harian Pengurus

Yayasan.

d. Anggota adalah Kabag Keuangan Yayasan dan Kabag

Keuangan Universitas.

1.2. Untuk pengelolaan sehari-hari, Pengurus Dana kesejahteraan

dibantu oleh beberapa orang staf keuangan dari Yayasan dan

Universitas.

2. Keuangan Dana Kesejahteraan

2.1. Sumber dana DKS berasal dari bantuan Yayasan atas uang BOP

mahasiswa baru, bantuan yang tidak mengikat serta cicilan premi

yang dipungut dari peserta asuransi setiap bulannya.

2.2. Besar bantuan Yayasan atas uang BOP sebagaimana butir 2.1.

adalah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2.3. Perolehan DKS sebagaimana butir 2.2. dihitung berdasarkan total

realisasi jumlah mahasiswa baru.

2.4. Pengajuan permintaan perolehan DKS ke Yayasan dilaksanakan

pada akhir tahun anggaran.

2.5. Perolehan DKS sebagaimana butir 2.2. didistribusikan kepada

Dosen dan Tenaga Kependidikan Yayasan sbb :

a. Calon Tenaga Kependidikan/Tenaga Kependidikan Tetap

Yayasan.

b. Calon Dosen/Dosen Tetap Yayasan.

c. Dosen Dpk. Kopertis.

d. Pendeta, Guru Huria, Diakones yang ditempatkan HKBP di

Universitas.


2.6. Pendistribusian perolehan DKS adalah berdasarkan gaji yang

dibayarkan pada bulan Agustus tahun akademik sebelumnya.

2.7. Dosen/Tenaga Kependidikan yang menerima gaji sebesar 50% gaji

pokok, tidak berhak menerima perolehan DKS.

2.8. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima dana DKS,

tidak berhak lagi menerima perolehan DKS.

2.9. Gaji sebagaimana dimaksud pada butir 2.6. adalah sesuai dengan

Pasal 45

2.10. Dana DKS disimpan dalam rekening khusus pada Bank

Pemerintah. Peserta DKS yang tidak bersedia menyimpan dana

perolehannya pada rekening khusus DKS dapat menyimpan pada

tabungan pribadi dengan persetujuan Pengurus DKS. Tabungan

pribadi yang bersangkutan diserahkan kepada pengurus DKS untuk

disimpan.

2.11. Untuk meningkatkan dana DKS, Pengurus DKS dapat bekerjasama

dengan perusahaan asuransi yang sudah disetujui oleh peserta

DKS.

2.12. Pengurus yang berhak dalam penarikan dana dari rekening khusus

adalah Ketua bersama dengan Wakil Ketua.

3. Penyaluran Dana DKS

3.1. Penyaluran dana DKS dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yakni :

1) melalui Asuransi, dan 2) dikelola langsung oleh DKS bagi yang

tidak ikut peserta asuransi.

3.2. Dana DKS akan diserahkan kepada yang bersangkutan apabila :

a) pensiun, b) meninggal dunia, c) pindah tugas, d) diberhentikan

dari kedudukannya sebagai dosen atau Tenaga Kependidikan di

lingkup Yayasan.

4. Laporan Keuangan DKS

4.1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan Dana Kesejahteraan

setiap bulannya.

4.2. Laporan Keuangan DKS ditandatangani oleh : a) Ketua, b) Wakil

Ketua, c) Bendahara.

Pasal 49

Uang Duka

(1) Apabila Dosen/Tenaga Kependidikan tetap meninggal dunia, hak-hak yang

diperoleh :

a. Santunan kematian atau uang duka sebesar 3 (tiga) bulan gaji;


b. Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 1.500.000.-- . (satu juta lima ratus

ribu rupiah);

c. Gaji dalam bulan yang sedang berjalan (termasuk tunjangan).

(2) Apabila istri/suami Dosen/Tenaga Kependidikan tetap meninggal dunia,

hak-hak yang diperoleh :

a. Santunan kematian atau uang duka besarnya 1 (satu) bulan gaji.

b. Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 750.000.--. (tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah).

(3) Apabila anak kandung atau anak angkat yang sah dari Dosen/Tenaga

Kependidikan tetap meninggal dunia, hak-hak yang diperoleh :

a. Santunan kematian atau uang duka besarnya 1 (satu) bulan gaji.

b. Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 500.000.-- . (lima ratus ribu

rupiah).

(4) Yang diberikan bantuan biaya pemakaman adalah anak kandung atau anak

angkat yang sah pertama dan kedua.

Pasal 50

Dana Kesejahteraan Dosen/Tenaga Kependidikan

(1) Dana kesejahteraan adalah dana jaminan hari tua bagi Dosen/Tenaga

Kependidikan tetap di lingkup Yayasan.

(2) Dana kesejahteraan Dosen/Tenaga Kependidikan tetap diperoleh dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan, bantuan-bantuan serta usaha

lainnya yang tidak mengikat.

(3) Untuk pengembangan dana kesejahteraan Dosen/Tenaga Kependidikan tetap

peserta dana kesejahteraan dapat mengikuti asuransi jaminan hari tua setelah

disetujui pengelola.

(4) Dana kesejahteraan diatur atau ditetapkan sebagai berikut :

a. Dana tetap tersimpan pada Rekening Dana Kesejahteraan Dosen/Tenaga

Kependidikan tetap.

b. Dana peserta Asuransi dikelola oleh Asuransi.

c. Yang tidak termasuk pada butir a dan b dana dimasukkan ke dalam

rekening pribadi Dosen/Tenaga Kependidikan tetap yang bersangkutan.

(5) Dana kesejahteraan diberikan apabila hubungan kerja Dosen/Tenaga

Kependidikan tetap berakhir sesuai dengan ketentuan.

(6) Pengelola dana kesejahteraan Dosen/Tenaga Kependidikan tetap wajib

membuat laporan pengelolaan kepada Pengurus Yayasan pada setiap akhir

tahun akademik


(7) Pengelolaan dana kesejahteraan dimaksud dalam ayat (6) dilakukan audit

setiap tahun akademik oleh petugas audit yang ditunjuk oleh Pengurus

Yayasan.

(8) Dana kesejahteraan sebagai dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) wajib

dilakukan pemeriksaan oleh SPI/Akuntan Publik.

BAB XVI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 51

Pemberian Penghargaan

(1) Penghargaan diberikan karena :

a. Dosen/Tenaga Kependidikan Memasuki Usia Pensiun

b. Dosen/Tenaga Kependidikan Berprestasi

c. Dosen yang mendapat gelar Doktor

d. Program Studi yang mendapat akreditasi (A)

(2) Yang memberikan penghargaan adalah :

a. Untuk dosen/Tenaga Kependidikan serta program studi yang mendapat

akreditasi A di Universitas diberikan oleh Rektor

b. Untuk Tenaga Kependidikan di Yayasan diberikan oleh Pengurus

Yayasan.

(3) Dosen/Tenaga Kependidikan yang memasuki usia pensiun diberikan Pin di

Yayasan oleh Pengurus Yayasan dan Rektor di Universitas.

BAB XVII

LEMBUR DAN PERHITUNGAN GAJI/UPAH LEMBUR

Pasal 52

Kerja Lembur

(1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)

hari, 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu ) minggu sesuai dengan penugasan

atasan.

(2) Tugas kepanitiaan tidak termasuk dalam pekerjaan lembur.

(3) Besarnya uang lembur ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor/Pengurus

Yayasan.

BAB XVIII

RASIONALISASI

Pasal 53


Pengertian dan Pelaksanaan

(1) Rasionalisasi dilakukan karena: kelebihan Tenaga Kependidikan,

penutupan/penggabungan satuan kerja, dalam keadaan rugi, dan atau karena

keadaan memaksa (force majeure).

(2) Tenaga Kependidikan yang mengalami rasionalisasi berhak atas uang

pesangon sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan bidang

ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

BAB XIX

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KELUH KESAH

Pasal 54

Pengajuan Keluh Kesah

Dosen/Tenaga Kependidikan tetap yang merasa diperlakukan secara tidak patut

dalam hubungan kerja, dapat mengajukan keluh kesah secara tertulis kepada

pimpinan satuan kerja untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 55

Proses Penyelesaian Keluh Kesah

Proses penyelesaian keluh kesah yang diajukan oleh Dosen/Tenaga Kependidikan

dilakukan sebagai berikut :

a. Pimpinan satuan kerja yang menerima keluh kesah Dosen/Tenaga

Kependidikan tetap wajib memprosesnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya.

b. Pimpinan satuan kerja di Kantor Yayasan adalah Sekretaris Pengurus Yayasan

dan di Universitas adalah Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga.

c. Pimpinan satuan kerja dapat menyelesaikan keluh kesah Dosen/Tenaga

Kependidikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai

musyawarah dan mufakat maka di Unversitas diserahkan kepada Rektor dan di

kantor Yayasan diserahkan kepada Ketua Pengurus Yayasan.

d. Dalam hal penyelesaian dari Ketua Pengurus Yayasan dan Rektor tidak dapat

diterima oleh yang mengajukan keluh kesah, maka yang bersangkutan dapat

mengajukannya melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

BAB XX

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Pasal 56

Alasan-Alasan PHK

PHK dapat dilakukan oleh Pengurus Yayasan karena alasan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 17, Pasal 33 ayat (4) huruf e , Peraturan Yayasan ini.


Pasal 57

PHK Tanpa Izin Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pengurus Yayasan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa izin Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap :

a. Dosen/Tenaga Kependidikan yang masa perjanjian kerjanya berakhir;

b. Dosen/Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri secara tertulis;

c. Dosen/Tenaga Kependidikan yang mencapai batas usia pensiun;

d. Dosen/Tenaga Kependidikan yang meninggal dunia;

e. Dosen/Tenaga Kependidikan yang melakukan perbuatan tindak pidana yang di

ancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 58

Larangan Melakukan PHK

Pengurus Yayasan dilarang memutuskan hubungan kerja dengan alasan :

Dosen/Tenaga Kependidikan yang menjalankan/menunaikan kewajiban agama

dan kepercayaannya atau melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan Negara

dan di luar ketentuan yang disebut dalam Pasal 57.

Pasal 59

Hak-Hak Atas PHK

(1) Ketentuan pemberian besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak serta uang pisah mengacu pada peraturan

perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

(2) Yang berhak mendapatkan hak-hak sebagai diatur dalam ayat (1) adalah

Dosen tetap Yayasan dan Tenaga Kependidikan tetap Yayasan serta Dosen

dan Tenaga Kependidikan yang diperbantukan oleh HKBP yang Pensiun di

lingkup Yayasan.

BAB XX

PEMBERIAN PESANGON, UANG PENGHARGAAN DAN UANG PENGGANTIAN

HAK ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Pasal 60

Hak-hak atas PHK

(1) Pegawai yang di-PHK sesuai dengan {Pasal 57 huruf b, c, d dan e, berhak

memperoleh Pesangon.


(2) Pegawai yang di-PHK oleh karena atas permintaan sendiri berhak atas

pesangon,uang penghargaan, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya

sesuai dengan yang diikutinya yang besarnya sesuai masa atau Pasal 61

dalam peraturan ini.

(3) Pegawai yang di-PHK oleh karena memasuki batas usia pensiun berhak atas

uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir

A, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir B,

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir C dan hak-

hak lainnya sesuai dengan yang diikutinya

(4) Pegawai yang di-PHK oleh karena yayasan rugi, keadaan memaksa, berhak

atas uang pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir A,

uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir B,

Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 61 ayat (1) butir C dan hak-

hak lainnya sesuai dengan yang diikutinya

(5) Pegawai yang di-PHK oleh karena rasionalisasi atas dasar

penutupan/penggabungan, berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali sesuai

ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir A, uang penghargaan masa kerja sesuai

ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir B, dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan pasal 92 ayat (1) butir C dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang

diikutinya.

(6) Pegawai yang di-PHK oleh karena meninggal dunia, ahli waris berhak

diberikan sejumlah uang pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 92

ayat (1) butir A, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 61

ayat (1) butir B, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 81 ayat

(1) butir C dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diikutinyai.

(7) Pegawai yang di-PHK oleh karena sakit berkepanjangan, cacat oleh karena

kecelakaan kerja yang tidak memungkinkan lagi bekerja, berhak atas uang

pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir A, uang

penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir B, dan uang

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir C dan hak-hak

lainnya sesuai dengan yang diikutinya.

Pasal 61

A. Uang Pesangon

1. Masa kerja kurang 1 (satu) tahun, sebesar 1 (satu) bulan gaji.

2. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, sebesar 2

(dua) bulan gaji.

3. Masa kerja 2 (dua) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan

gaji.


4. Masa kerja 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, sebesar 4 (empat)

bulan gaji.

5. Masa kerja 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, sebesar 5 (lima)

bulan gaji.

6. Masa kerja 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, sebesar 6 (enam)

bulan gaji.

7. Masa kerja 6 (enam) tahun tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, sebesar 7 (tujuh)

bulan gaji.

8. Masa kerja 7 (tujuh) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, sebesar 8

(delapan) bulan gaji.

9. Masa kerja 8 (delapan) tahun tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, sebesar 9

(sembilan) bulan gaji.

10. Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun ke atas, sebesar 20 (duapuluh) bulan gaji

B. Uang Penghargaan

1. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, sebesar 2

(dua) bulan gaji.

2. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun,

sebesar 3 (tiga) bulan gaji.

3. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,

sebesar 4 (empat) bulan gaji.

4. Masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun,

sebesar 5 (lima) bulan gaji.

5. Masa kerja 15 (limabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)

tahun, sebesar 8 (enam) bulan gaji.

6. Masa kerja 18 (delapanbelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh

satu) tahun, sebesar 10 (tujuh) bulan gaji.

7. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh

empat) tahun, sebesar 12 (delapan) bulan gaji.

8. Masa kerja lebih dari 25 (dua puluh empat) tahun, sebesar 15 (sepuluh) bulan gaji.

C. Uang Penggantian Hak

(1) Uang pengganti hak diberikan kepada pegawai sebesar 1,5 % (satu koma

lima persen) dari uang pesangon dan uang penghargaan dengan masa kerja

di bawah 3 (tiga) tahun.

(2) Uang pengganti hak diberikan kepada pegawai sebesar 5 % dari uang

pesangon dan uang penghargaan masa kerja 3 (tiga) tahun tetapi dibawah 10

(sepuluh) tahun.

(3) Uang penggantian hak diberikan kepada pegawai sebesar 15 % dari uang

pesangon dan uang penghargaan masa kerja di atas 10 (sepuluh tahun) tahun

tetapi di bawah 25 (duapuluh lima) tahun.


(4) Uang penggantian hak diberikan kepada pegawai sebesar 25 % dari uang

pesangon dan uang penghargaan masa kerja di atas 25 tahun.

D. Uang Pisah :

(1) Uang pisah diberikan sebesar 3 (tiga) bulan gaji kepada Pegawai yang di-

PHK karena dengan alasan apapun.

(2) Gaji sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang

penggantian hak, terdiri atas :

a. Gaji pokok;

b. Segala tunjangan yang diberikan secara berkala dan secara teratur

kecuali tunjangan structural.

(3) Pegawai yang diperbantukan HKBP apabila dimutasi dari Yayasan

Universitas HKBP Nommensen oleh Kantor Pusat HKBP, tidak berhak

mendapat hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal ini.

(4) Pegawai yang diperbantukan Kantor Pusat HKBP di lingkungan Yayasan

Universitas HKBP Nommensen yang memasuki usia pensiun (berhenti

bekerja) berhak mendapat uang penghargaan dari Yayasan Universitas

HKBP Nommensen sebesar 2 (dua) bulan gaji.

(5) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 92 ayat (1) tidak berlaku bagi

pegawai yang diperbantukan oleh HKBP di lingkungan Yayasan Universitas

HKBP Nommensen.

BAB XXII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 63

(1) Setiap dosen/tenaga kependidikan yang dengan sengaja melakukan

pelanggaran sebagaimana menurut Pasal 34 ayat (3) dalam satu tahun ajaran

dikenakan sanksi Pasal 33 ayat (2) huruf a.

(2) Pengulangan terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (1) pada tahun ajaran berikut

dikenakan sanksi yang serupa sebagai teguran tertulis kedua.

(3) Pengulangan terhadap kesalahan yang sama pada tahun ketiga juga

dikenakan sanksi teguran yang ketiga atau terakhir yang selanjutnya diikuti

dengan pengenaan sanksi Pasal 33 ayat (3) huruf (a) dan (b).


pelanggaran sebagaimana menurut Pasal 34 ayat (1), (2), (5), (8) dikenakan

sanksi Pasal (3) huruf (a) dan (b).

(5) Pengulangan sebagaimana disebut dalam ayat (4) terhadap Pasal 34 ayat (1),

ayat (2), ayat (5) akan dikenakan sanksi menurut Pasal 33 ayat (3) huruf (c)


pelanggaran Pasal 34 ayat (6) dan (9) dikenakan sanksi Pasal 33 ayat (3).

(7) Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (9) bila dilakukan berdasarkan

jabatannya, maka dikenai sanksi tambahan Pasal 33 ayat $ huruf (b).



pelanggaran Pasal 34 ayat (4) dan (13) dikenakan sanksi Pasal 33 ayat (3)

huruf (c), ayat (4) huruf (a) dan bila pejabat structural dikenai sanksi

tambahan Pasal 33 ayat (4) huruf b).


pelanggaran Pasal 34 ayat (10) dikenakan Pasal 33 huruf (a), (b) dan (c).

(10) Pengulangan sebagaimana disebut dalam ayat (9) berlaku hingga 5 tahun ke

depan terhitung sanksi pertama dilakukan.

(11) Setiap dosen/tenaga kependidikan yang sengaja melanggat Pasal 34 ayat

(11) dikenakan Pasal 33 ayat (4) huruf (d).

Pasal 64

Bukti-bukti

(1) Setiap penjatuhan sanksi harus disertai minimal 2 alat bukti.

(2) Setiap pemeriksaan seseorang yang disangkakan harus dilakukan terlebih

dahulu oleh unit dimana dia berada.

(3) Pemeriksaan terakhir dilakukan tim universitas dan hasilnya adalah

rekomendasi terakhir.

Pasal 65

Prosedur dan Kewenangan penjatuhan Sanksi

(1) Prosedur Penjatuhan Sanksi

a. Indikasi adanya pelanggaran dilaporkan oleh Pimpinan unit dengan

menyebut pelangagaran serta bukti-bukti kepada Rektor.

b. Rektor segera membentuk Tim Investigasi dan Penyidikan yang terdiri

dari 1 (satu) orang dari ahli hukum, Ka. SDM, dan WR. II.

c. Tim Investigasi dan Penyidikan melaporkan hasil investigasi dan

penyidikan itu ke Rektor disertai rekomendasi sanksi.

(2) Penjatuhan Sanksi

a. Penjatuhan sanksi yang direkomendasikan Tim Investigasi dan

Penyidikan dilakukan oleh Rektor dalam hal Pasal 33 ayat (1) huruf a

dan b atau ayat (2) dan ayat (3).

b. Penjatuhan sanksi yang direkomendasikan Tim Investigasi dan

Penyidikan dilakukan oleh Yayasan setelah diusulkan Rektor dalam hal

menyangkut sanksi Pasal 33 ayat (1) huruf c atau ayat (4).

BAB XXIII

ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Aturan Peralihan

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dalam

peraturan tersendiri oleh Pengurus Yayasan.

(2) Memerintahkan kepada Sekretaris Pengurus Yayasan Universitas HKBP

Nommensen untuk menempatkan Peraturan Yayasan ini ke dalam Lembaran


Nommensen dan menyampaikan salinannya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Pasal 67

Ketentuan Penutup

(1) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan sesuai kebutuhan

bila terdapat alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar Yayasan, Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta Universitas, dan

Aturan Peraturan HKBP serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Disahkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : Desember 2018

Diusulkan oleh:

Plt. Rektor,

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH.

Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen

Ketua, Sekretaris,

Ir. Nurdin Tampubolon, MM. Dr. Pintor M. Sitanggang

Mengetahui :

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar

Poltak Manurung, SE.

Pembina Utama Muda

NIP : 196110131989031002

PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS HKBP ...uhkbpnp.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/revisi...PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Halaman 6 c. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana

Documents