KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI SEKTOR INFORMAL Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector Yogyakarta, 30 September 2013
15
Embed
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI SEKTOR INFORMALarchives.jamsosindonesia.com/kjs/files/flash/a/Dari Wamen... · 2015-11-10 · Bonus Demografi dan kompetisi ... •Pendapatan sering
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI SEKTOR INFORMAL
Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas
High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector Yogyakarta, 30 September 2013
KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
2 Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dlaam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat
“Mendorong Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia
di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050 melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan
berkelanjutan”
• UU No. 17/2007 tentang RPJPN menyebutkan visi pembangunan ekonomi nasional sampai dengan 2025 adalah ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.”
• Mengacu proyeksi pertumbuhan RPJMN yg berkisar 6,3% - 6,8% per tahun, pada tahun 2014 PDB diperkirakan akan berkisar US$1.200 miliar dan PDB per kapita sedikit di bawah US$5.000.
• Untuk jangka waktu yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sbb:
• PDB pada tahun 2025 berkisar antara US$ 3.760 – 4.730 miliar.
• Dengan proyeksi penduduk sekitar 293 juta jiwa, PDB per kapita akan berkisar antara US$ 12.855 – 16.160.
• Menurut Goldmann Sachs dan Economist, pada tahun 2050 PDB Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 26.000 miliar dan menjadi kekuatan 6 besar dunia.
LANDASAN UU SJSN & BPJS MENGAMANATKAN ASURANSI SOSIAL
1. Pendorong cakupan universal
2. Pencegah kegagalan pasar
3. Pendorong efisiensi makro
4. Mendukung kinerja kesehatan
3
UU 40/2004 tentang SJSN
UU 24/2011 tentang BPJS
Askes, Jamkesmas, JPK bertransformasi menjadi
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
Jaminan Kesehatan
Jamsostek bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
Jaminan Kecelakaan
Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan Kematian
Transformasi harus selesai
pada 1 Januari 2014
BPJS ketenagakerjaan
harus mulai diselenggarakan pada 1 Juli 2015
Program Kesehatan Jamsostek
ditransfer ke BPJS
Kesehatan pada 1
Januari 2014
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
4
1. Amendemen Konstitusi memberi mandat bahwa negara harus mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh warga nerga.
Ditindak lanjuti oleh UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS.
2. Bonus Demografi dan kompetisi global ke depan membutuhkan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas.
3. Perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan
Terutama mencegah tidak jatuh lebih miskin saat sakit.
5
PENTINGNYA PERLUASAN CAKUPAN JKN
Man
faat
(w
hic
h b
enef
its
are
co
vere
d?)
Kepesertaan (who is insured?)
Pembiayaan (what proportion of the cost is covered?)
ASURANSI SWASTA
ASKES JAM SOSTEK
JAMKESMAS JAMKESDA
KEBIJAKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
diperkirakan sekitar 32,5 juta pekerja informal yang belum tercover (IES)
6
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Perpres No. 12/2013 tentang Jamkes)