-
4/16/2013
1
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
Oleh:Oleh:
D i P l P blikD i P l P blik
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Deputi Pelayanan PublikDeputi Pelayanan
PublikKementerianKementerian PAN PAN dandan RBRB
11
Disampaikan pada AcaraKunjungan dan Diskusi Mahasiswa FISIP UI
Program Sarjana Ekstensi
Kementerian PAN dan RB, 15 April 2013
1. Birokrasi masihgemuk,lambandanbelumprofesional;
Ada3masalahbesardalampembangunan:KondisiIndonesiaKondisiIndonesiaKondisiIndonesiaKondisiIndonesia
2. Korupsi
banyakditemukanpenyelewengandanpenyalahgunaankeuangannegaradiberbagai
instansipemerintah;
korupsimerupakanbahayalaten(terselubung)yangsangatmembahayakanbagi
kehidupanbernegara.
g , p ;
belummampumemberikanpelayananprimapadamasyarakatdaninvestasi.
3. Infrastruktur belummemadai;
anggarannegarauntukpembangunandanpemeliharaanmasihkecil.
p g
2
-
4/16/2013
2
PROGRAMPRIORITASTAHUN2010 2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal Terdepan Terluar & Pasca Konflik
33
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
12 Prioritas lain Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13 Prioritas lain Bidang Perekonomian
14 Prioritas lain Bidang Kesejahteraan Rakyat
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasidimaknai sebagai proses
perubahan dan
pembaharuan secara bertahap, kongkrit, dan p p, g ,mendasar
untuk mewujudkan birokrasi yang
bersih, kompeten, dan melayani.
Bersih dari KKN dan politisasi; Kompeten yaitu profesional dan
berkinerja tinggi;p y p j gg ; Melayani terhadap masyarakat umum
dan dunia
usaha.
44
-
4/16/2013
3
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan
Publik
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan
Publik
SasaranSasaran IndikatorIndikator 20092009 20142014
KeteranganKeterangan
IPK*) 2.8 5.0 Persepsi masy, 80%terkait dengan
YANLIKPemerintahan yang bersih
terkait dengan YANLIK
OPINI WTP
Pusat 42,17% 100%Pengelolaan keuangan
Daerah 2.73% 60%
Peningkatan kualitas yanlik
Integritas Yanlik
Pusat 6,64 8,0 Pelayanan Publik dari sudut Pemberantasan
KorupsiDaerah
6,46 8,0
D i B i
55
Doing Business 122 75 Pelayanan bid. investasi
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Indeks Efektivitas Pem - 0,29 0,5 Pelayanan Publik
merupakan bagian penting dari kinerjaInstansi akuntabel 24%
80%
*)Skala0 10**)Skala 2.5s/d +2.5Sumber:DiolahdariRPJMN20102014
55
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKAPROGRAM REFORMASI
BIROKRASI DALAM RANGKAPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
survey
IPK: 2011 = 3,0
IFC-Doing Business: 2011 = 121
Indeks Integritas KPK = 6
PELAYANAN PUBLIK PRIMA
(Sesuai UU No. 25/2009)
INVESTASI(pro-growth)
KESEMPATAN KERJA(pro-job)
PENDAPATAN NAIK(pro-poor)
66
(p p )
KELESTARIAN LINGKUNGAN (pro-environment)
-
4/16/2013
4
9ProgramPercepatanReformasiBirokrasi9ProgramPercepatanReformasiBirokrasi
RENCANAAKSI
a. PeningkatanPelayananPerizinan:a.1. Kejelasan Biaya dan
Persyaratan Perizinan.
Program
PeningkatanPelayananPublik;
a.1. KejelasanBiayadanPersyaratanPerizinan.a.2.
PenyederhanaanDeregulasiPerizinan:
PenguatanPelayananTerpaduSatuPintu; Pembatasanwaktu
pengurusanizin.
b.PenguatanBudayaPelayananPrimamelalui:
PenetapandanPenerapanStandarPelayananPublikdanMaklumat Pelayanan
(melaluiimplementasiUUtentang Pelayanan Publik dengan
pembentukan
6
Publik;
tentangPelayananPublikdenganpembentukanperwakilanKomisiOmbudsmandidaerahdaerah);
Pemeringkatan PelayananPublikseluruhK/LdanPemda;
SurveiIKM(IndeksKepuasanMasyarakat);
PengelolaanPengaduanMasyarakat.
7
UNDANGUNDANG--UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANGUNDANG NO. 25 / 2009
TENTANGPELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK
Dasar
Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat; Membangun
Kepercayaan Masyarakat kepada Negara;
N /D h k h b M k t d NDasar Pemikiran Norma/Dasar hukum hubungan
Masyarakat dengan Negara.
Karakter
Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penguatan dan
Menjembatani Undang-Undang Sektor.
Maksud & Tujuan
Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara Batas yang
jelas antara hak, kewajiban, wewenang, larangan. Sistem yang layak;
dan Perlindungan masyarakat.
88
-
4/16/2013
5
Pelayanan Publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan
setiap
d d d k i UU
PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIKPENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK
warga negara dan penduduk sesuai per-UU atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan
administratif oleh penyelenggara pelayanan publik.
99
SIAPASIAPAPENYELENGGARAPELAYANANPUBLIKPENYELENGGARAPELAYANANPUBLIK
??
Yangselanjutnya disebut Penyelenggara adalah :1. Setiap
institusi penyelenggara negara,
2 Koorporasi;2. Koorporasi;
3. Lembaga Independen yangdibentuk berdasarkanundangundang untuk
kegiatan Pelayanan Publik;
4. Danbadan hukum lainyangdibentuk sematamatauntuk kegiatan
Pelayanan Publik.
1010
-
4/16/2013
6
Menteri PAN :- Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan
nasional, fasilitasi konflik antar
instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja. Pembina:
(Menteri/Pimpinan Lembaga)
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKORGANISASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga)- Pimpinan Lembaga, Menteri,
Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota;- Melakukan
fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
Penanggung Jawab: (Sekjen dan/atau Unsur Pelaksana Tugas Pokok)-
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian (atau yang ditunjuk
sesuai tugas
dan fungsinya) dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan,
evaluasi dan laporan Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit
Pelayanan) Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan)
- Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan
pengaduan, informasi, pengawasan internal dan penyuluhan, pelayanan
konsultasi
1111
Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan
Publik
ASPEKASPEK--ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKASPEK
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
y Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Pelayanan Publik. Pelayanan Khusus. Biaya/Tarif Pelayanan.
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan. Pengawasan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Pengelolaan Pengaduan . Penilaian Kinerja.
1212
-
4/16/2013
7
wassalamualaikumwassalamualaikum wr wbwr wbwassalamu
alaikumwassalamu alaikum wr.wbwr.wb
1313
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PAN DAN RBKEMENTERIAN PAN DAN RB