BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES Padang, Senin 23 Desember 2013 Disampaikan : Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA
BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KESPadang, Senin 23 Desember 2013
Disampaikan : Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN
UMUM Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu
menjelaskan Prinsip Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
KHUSUS Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu
menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja.• Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai) • Kenapa Perlu Peraturan• Filosofi Dasar• Lingkup UU K3• Tata Urutan Perundang-undangan
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai) Perlu Peraturan Filosofi Dasar Lingkup UU K3 Tata Urutan Perundang-undangan
Latar belakang : May Day ( 1 May)
1 Mei 1886, 400.000 buruh di AS berdemo dan ditembak – Ratusan Orang Tewas
Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia di Paris menetapkan 1 Mei sbg hari buruh
Sejak 1890, 1 Mei kemudian diistilahkan dengan “May Day”
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Latar belakang :
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Di Mulai di Eropa (Inggris) pada abad 19 sebagai dampak dari Revolusi Industri
Revolusi Industri : Penggunaan Mesin Produksi Skala besar Mulai Terjadi Cacat akibat Kerja
Latar belakang : (Kapan UU K3 dimulai)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Di Indonesia Belanda mulai membuat UU tentang : Keselamatan Kerja pada tahun 1910 yang bersifat Represif digantikan UU No: 1 tentang : Keselamatan Kerja yang lebih bersifat Preventif.
Per UU di bid kesja dasar hukum dlm pengembangan & pelaksanaan program kesja (dasar kebijakan & oprasional)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIAPerlu dibuat Peraturan (Policy) ?
Sebagai dasar hukum dlm pengembangan dan pelaksanaan program kesja (Dasar Kebijakan dan Oprasional).
Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Pekerja. Menjamin ketaatan (compliance) terhadap
pemenuhan tuntutan Perundang-undangan. Menjamin Penyediaan Pelayanan Kesehatan
dan Keselamatan yang Standar. Menjamin terbentuknya lingkungan yang
mendukung untuk terciptanya kesehatan dan kesehatan pekerja
Filosofi Dasar Setiap orang butuh pekerjaan
Untuk hidup Untuk aktualisasi diri
Setiap Pekerjaan mengandung Risiko Kesehatan Keselamatan Kematian
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Filosofi Dasar Untuk Melindungi Pekerja
Hak Azazi Manusia Amanat UU Produktifitas
Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Profit Citra Perkembangan
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN dan PERATURANBIDANG KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA
( LEGAL FRAMEWORKS )
TINGKATNASIONAL
TINGKATINTERNASIONAL
TINGKATPERUSAHAAN
DEPARTEMENDK3N
BADAN INTERNATSIONALILO – WHO dll
TINGKATPERUSAHAAN
KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN dan PERATURANBIDANG KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA
( LEGAL FRAMEWORKS )
PERUNDANGAN-UNDANGANDAN
PERATURANN
1. UUD-45 2. UNDANG-UNDANG 3. PERATURAN PEMERINTAH 4. KEPUTUSAN PRESIDEN 5. PERATURAN DAERAH
STANDARDan
PEDOMAN
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
TATA URUTAN : PERUNDANG-UNDANGAN UU Dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-undang Peraturan Pemerintah pengganti UU Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Daerah
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Undang-Undang
UU No. 1 Thn 1970 : Keselamatan Kerja UU No.36 Thn 2009 : Kesehatan UU No. 3 Thn 1992 : Jaminan Sosial UU No.13 Thn 2003 : Ketenagakerjaan UU No.21 Thn 2003 : Konvensi ILO No. 81
Pasal 28 : setiap WN berhak atas pelayanan kes.Pasal 28 : setiap WN berhak atas pelayanan kes.
DASAR & LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
Pengawas adalah pegawai Depnaker yang ditunjuk Pemberi kerja wajib memeriksakan kesehatan pekerja
awal, berkala dan khusus Pasal 8: Syarat- syarat keselamatan kerja , pengurus perusahaan
wajib untuk memeriksa kesehatan tk sejak masuk , selama kerja dan akan dipindahkan ketempat lain atau pekerjaan lain.
DASAR & LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
Tentang Tentang Kesehatan Kesehatan = Bab : XXII & Pasal = 205= Bab : XXII & Pasal = 205 Bab XXII = Kesehatan KerjaBab XXII = Kesehatan KerjaPs 164 s/d Ps 166 Ps 164 s/d Ps 166
• Pasal 164 sebanyak 7 ayatPasal 164 sebanyak 7 ayat• Pasal 165 sebanyak 4 ayatPasal 165 sebanyak 4 ayat• Pasal 166 sebanyak 3 ayatPasal 166 sebanyak 3 ayat Lingkup UU K3 di Indonesia sangat Ekstensif Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja
DASAR & LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
Tentang tenaga kesehatan Pasal 4 : tenaga kesehatan hanya dapat
melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri
DASAR & LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan
a.l. disebutkan : pemberi kerja wajib melindungi keselamatan
pekerja melalui penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja
Kepres / Inpres
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1981 ttg Wajib lapor PAK
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
Peraturan Menteri – Tenaga Kerja
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1075/MENKES/SK/VII/2003, tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja (SIM-KK), pemberi kerja diwajibkan melaporkan PAK kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas Kecamatan
Departemen ESDM / PU / Perhubungan
Peraturan Menteri – Kesehatan (dll)
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
YG TERKAIT KESJA
1. Undang-undang & peraturan pemerintah (2)
UU No.10 thn 97 ttg Ketenaganukliran UU No.3 thn 92 ttg Jamsostek
Ruang lingkup : kecelakaan, kematian, hari tua, pemeliharaan kesehatan
UU No. 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaanuntuk melindungi keselamatan pekerja perlu diselenggarakan upaya K3
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
1. Undang-undang & peraturan pemerintah (3)
PP No.11 thn 75 ttg Keselamatan kerja terhadap radiasi
PP No.63 thn 2000 ttg keselamatan dan kesehatan thd pemanfaatan radiasi pengion : SIM keselamatan radiasi Ps 10 pemantauan dosis Ps 19 pemeriksaan kesehatan
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
1. Undang-undang & peraturan pemerintah (4)
PP No.72/98 ttg Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
PP No.7/99 ttg Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
PP No.19/95 ttg Pengelolaan B3 Ps 4 Larangan membuang B3 langsung Lamp RS & Sarkes penghasil B3
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
1. Undang-undang & peraturan pemerintah (5)
PP No.64 thn 2000 ttg Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
PP No.7 thn 93 ttg Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida
PP No.14/93 ttg Penyelenggaraan program Jamsostek (pelaksana, syarat & premi, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
2. Keputusan / Instruksi Presiden Keputusan Presiden No.22 thn 1993 ttg
Penyakit yg timbul karena hubungan kerja Instruksi Presiden No.7 thn 1999 Tentang
Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
3. Keputusan Menteri Kesehatan (1)
KEPMENKES RI No.203/Menkes/SK/III/1986 ttg Petujuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga kerja
KEPMENKES RI No.920/Menkes/Per/XII/1986 ttg Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
KEPMENKES RI No. 138/Menkes/SK/II/1996 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja yg akan bekerja di Luar negeri & Tenaga Asing yg akan bekerja di Indonesia
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
3. Keputusan Menteri Kesehatan (2)
KEPMENKES RI No.875/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan kegiatan Bidang Kesehatan
KEPMENKES RI No. 876/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg Pedoman teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
3. Keputusan Menteri Kesehatan (3)
KEPMENKES RI No.1217/MENKES/SK/XI/ 2001 ttg Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi.
KEPMENKES RI No.1350/MENKES/SK/XII/ 2001 tentang Pengelolaan Pestisida.
KEPMENKES RI No.11/MENKES/SK/I/2002 ttg Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
3. Keputusan Menteri Kesehatan (4)
Kep Menkes RI Nomor: 907/MENKES/SK/ VII/2002 ttg Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
Kep Menkes RI Nomor: 913/MENKES/SK/ VII/2002 ttg Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.
Kep Menkes RI Nomor: 04/MENKES/ SK/I/2002 ttg Laboratorium Kesehatan Swasta.
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
3. Keputusan Menteri Kesehatan (5)
KEPMENKES RI No.1335/MENKES/SK/X/ 2002 ttg Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit.
KEPMENKES RI No.1406/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg Standar pemeriksaan kadar timah hitam pd spesimen biomaker manusia
KEPMENKES RI No.1407/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran udara
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
3. Keputusan Menteri Kesehatan (6)
KEPMENKES RI No.1439/MENKES/SK/ XI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis pada sarana Pelayanan Kesehatan
KEPMENKES RI No.424/Menkes/SK/ 2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah & Pedoman Penanggulangannya.
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
4. Peraturan Menteri Kesehatan (1)
PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1991 ttg Pengawasan Kes Pekerja Radiasi.
PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1992 ttg Persyaratan Kesehatan Pengelola pestisidasi
PERMENKES RI No.986/1992 & Keputusan Dirjen P2MPLP No. HK. 00.06.6.598 Mengenai beberapa Aspek persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
4. Peraturan Menteri Kesehatan (2)
PERMENKES RI No.336/MENKES/PER/ V/1997 tentang Penyelenggaraan Pela-yanan Rad
PERMENKES RI No.261/MENKES/PER/II/ 1998 ttg Persyaratan Kes Lingkungan kerja
PERMENKES RI No.363/MENKES/PER/IV/ 1998 ttg Pengujian & Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
4. Peraturan Menteri Kesehatan (3)
PERMENKES RI No.84/MENKES/PER/ II/1992 ttg Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan
PERMENKES RI No.560/MENKES/Per/ VII/89 ttg Wabah, tata cara pelaporan & penanggulangan merup pelaksanaan PP No. 40/90
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (1)
PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 01/Men/1976 ttg kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan
PERMENAKER RI No. Per.01/Men/1978 ttg Keselamatan kerja dlm penerbangan & pengangkutan kayu
PERMENAKER RI No.Per.05/Men/1979 ttg syarat2 Keselamatan & Kesehatan Kerja dlm pemakaian lift listrik untuk pengangkutan orang & barang
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (2)
PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 01/Men/1979 ttg kewajiban latihan hiperkes bagi tenaga paramedis perusahaan
PERMENAKERTRANS No.02/Men/1980 ttg Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan keselamatan kerja
PERMENAKERTRANS No.02/Men/1981 ttg Kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (3)
PERMENAKERTRANS & KOPERASI No.Per. 03/Men/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja
PERMENAKER No.Per.03/Men/1985 ttg K3 pemakaian asbes
PERMENAKER No.Per. 03/Men/1986 ttg syarat K3 di tempat kerja yg mengelola pestisida
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (4)
PERMENAKER No. Per.02/Men/1992 ttg tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang Ahli K3
PERMENAKER No.Per.04/Men/1995 ttg perusahaan jasa K3
PERMENAKER No.05/MEN/1996 ttg Sistem Manajemen K3
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (5)
PERMENAKER No.Per. 05/Men/1996 ttg Pedoman penerapan, teknis audit dan lap audit Sistem Manajemen K3
PERMENAKER No. Per.01/Men/1998 ttg Penyelenggaraan pemeliharaan kes bagi tenaga kerja dng manfaat lbh baik dr paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial tenaga kerja
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (6)
PERMENAKER RI No.Per.04/Men/1998 ttg pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter penasehat
KEPMENAKER RI No.147/Men/1989 ttg Pemantapan Yankesja bg Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Instruksi MENAKER No.Ins.03/M/BW/ 1999 ttg pengawasan pengelolaan makanan di tempat kerja
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA
5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (7)
S.E MENAKERTRANS No.SE.01/Men/79 ttg Peng-adaan Kantin & Ruang Makan
S.E MENAKER No.01/Men/1997 ttg NAB faktor kimia di udara lingkungan kerja
S.E Dirjen Bina Hubungan ke Tenaga kerjaan & Pengawasan Norma Kerja No.SE.86/BW/1997 ttg perusahaan katering yg mengelola makanan bg naker
S.E Dirjen Binawas No. SE.07/BW/1997 ttg pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan kerja
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.
Depnaker vs Depkes Departemen Kesehatan berfungsi menetapkan
norma, standar serta petunjuk praktis, menyediakan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan kerja (public services).
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi mengawasi pelaksanaannya di lapangan.
LANGKAH-LANGKAH KERJA DALAM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
Dalam melakukan review regulasi ada 2 langkah yg perlu dilakukan :1. Review regulasi yg ada & mengusulkan
regulasi yg lebih kondusif/mendukung perkembangan Program Kesehatan Kerja
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
Langkah-langkah dlm melakukan reviewa. Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung
Jawab Program mengidentifikasi semua produk hukum/peraturan/kebijakan yg berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kesja spt Perda, standar-standar dan pedoman
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
Langkah-langkah dlm melakukan reviewb. Dinkes bertindak sbg inisiator dlm meng
analisa produk2 hukum/peraturan yg menghambat perkembangan dan pelaksanaan Program Kesja
c. Dinkes mengusulkan perubahan dan penyesuaian kpd pihak terkait seperti lembaga eksekutif (bupati/walikota) & legislatif (DPRD)
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
Langkah-langkah dlm melakukan reviewc. Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung
Jawab Program menyusun draf perubahan/rancangan regulasi untuk ditetapkan sebagai ketentuan dan peraturan yg baru.
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI KESEHATAN KERJA
ILO Kritik IndonesiaJum'at, 07 Mei 2004 | 22:03 WIB
Alan Boulton Direktur Eksekutif ILO memaparkan, dari 15.043 perusahaan besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1 persen) yang menjalankan peraturan itu. Tentu saja ini berakibat fatal, angka kecelakaan kerja menunjukkan besaran yang signifikan. Berdasarkan data Jamsostek, pada tujuh bulan pertama 2003 sudah tercatat 51.523 kecelakaan kerja, sementara pada tahun sebelumnya angka kecelakaan kerja mencapai 103.80
Kesehatan & Keselamatan Kerja
Kes. Matra D/L/U
Kesja.Perkantoran
Kes.Industri Formal & informal
Kesja Konstruksi
Kesja RS/Sarkes
Kesja Transportasi
Kesja Maritim
Kesja Pertambangan
Kesja Pariwisata
Kesja PerkebunanKesja Pertanian
Mas Cakil/Team Materi PKL 2005