-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada
khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,potensi daerah,
luas wilayah, kependudukan, danpertimbangan aspek sosial politik,
sosial budaya,pertahanan, dan keamanan serta dengan
meningkatnyabeban tugas dan volume kerja dalam bidang
pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan di KabupatenPontianak,
perlu dilakukan pembentukan Kabupaten KubuRaya di wilayah Provinsi
Kalimantan Barat;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Kubu Raya diharapkanakan dapat
mendorong peningkatan pelayanan dalambidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan,serta dapat memberikan kemampuan
dalam pemanfaatanpotensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukUndang-Undang tentang
Pembentukan Kabupaten KubuRaya di Provinsi Kalimantan Barat;
Mengingat: . . .
-
- 2 -
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang . . .
-
- 3 -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Provinsi . . .
-
- 4 -
3. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106).
4. Kabupaten Pontianak adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) yang merupakan kabupaten asal
Kabupaten Kubu Raya.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kubu Raya di wilayah
Provinsi Kalimantan Barat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Kubu Raya berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Pontianak yang terdiri atas cakupan wilayah: a.
Kecamatan Sungai Raya; b. Kecamatan Kuala Mandor B; c. Kecamatan
Sungai Ambawang; d. Kecamatan Terentang;
e. Kecamatan . . .
-
- 5 -
e. Kecamatan Batu Ampar; f. Kecamatan Kubu; g. Kecamatan Rasau
Jaya; h. Kecamatan Teluk Pakedai; dan i. Kecamatan Sungai
Kakap.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 4 Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pontianak dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3.
Bagian Ketiga Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten
Pontianak, Kota Pontianak, Kecamatan Sebangki, dan Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir
Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten
Ketapang;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seponti,
Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten
Kayong Utara; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. (2) Batas
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan . . .
-
- 6 -
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Kubu Raya.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu
Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat serta dilakukan dengan memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Keempat Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Kubu Raya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan . . .
-
- 7 -
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan usaha
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Kubu Raya dan pelantikan Penjabat Bupati
Kubu Raya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
Bagian . . .
-
- 8 -
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Kubu Raya, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu)
tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya.
(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat
Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kalimantan
Barat untuk melantik Penjabat Bupati Kubu Raya. (4) Pegawai
negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan
dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk
menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat
Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1
(satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(6) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap
kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
pemilihan Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur Kalimantan
Barat.
Pasal 11 . . .
-
- 9 -
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pontianak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kubu
Raya, dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah
dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara
penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di
Kabupaten Pontianak.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan . . .
-
- 10 -
dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Pontianak.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pontianak yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum
Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Pontianak dan
Kabupaten Kubu Raya sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang
bersangkutan dapat mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kubu Raya, atau tetap berada pada keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan paling lama 6 (enam)
bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Kubu Raya.
BAB V PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Pontianak bersama Penjabat Bupati Kubu Raya
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan
personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat
Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya
diperlukan oleh Kabupaten Kubu Raya.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Kubu Raya difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan
Barat.
(6) Gaji . . .
-
- 11 -
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi: a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan
tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang
berada dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pontianak yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kubu Raya;
c. utang piutang Kabupaten Pontianak yang kegunaannya untuk
Kabupaten Kubu Raya; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Kubu Raya.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat selaku wakil Pemerintah
wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15 (1) Kabupaten Kubu Raya berhak mendapatkan alokasi
dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)
Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana . . .
-
- 12 -
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Pontianak sesuai dengan kesanggupannya
memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua)
tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2)
dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Kubu Raya.
(4) Apabila Kabupaten Pontianak tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi
penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Pontianak untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
(5) Apabila Provinsi Kalimantan Barat tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi
penerimaan dana alokasi umum Provinsi Kalimantan Barat untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
(6) Penjabat Bupati Kubu Raya menyampaikan realisasi
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati Pontianak.
(7) Penjabat Bupati Kubu Raya menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana . . .
-
- 13 -
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Gubernur Kalimantan Barat.
Pasal 17 Penjabat Bupati Kubu Raya berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18 (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten
Kubu Raya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Barat melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan
acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur
Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Kubu Raya menyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan . . .
-
- 14 -
(2) Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur
Kalimantan Barat.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Kubu
Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Kubu Raya menetapkan peraturan
daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang
ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Pontianak
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak serta
Peraturan dan Keputusan Bupati Pontianak yang selama ini berlaku
di Kabupaten Kubu Raya harus disesuaikan dengan Undang-Undang
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten
Kubu Raya harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
-
- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 101
-
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
I. UMUM
Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah ±
120.114,32 KM2dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 4.078.246
jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu
memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Pontianak yang mempunyai luas wilayah ± 8.235,12
Km2dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 712.150 jiwa
terdiri atas 16 (enam belas) Kecamatan. Kabupaten ini memiliki
potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti uraian
diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan
daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Nomor
21 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan
Pembentukan Pemekaran Kabupaten Pontianak, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 22 Tahun 2005
tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penetapan Nama
Kabupaten Kubu Raya dan Letak Ibukota Kabupaten di Sungai Raya,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Nomor
23 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan
Kesanggupan Dukungan Dana Dari Kabupaten Induk Selama 3 (tiga)
Tahun Berturut-turut, Surat Bupati Pontianak Nomor 135/1137/Pem
tanggal 4 Oktober 2005 perihal Usul Persetujuan Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya, Surat
Bupati . . .
-
- 2 -
Bupati Pontianak Nomor 135/1251.A/Pem tanggal 27 Oktober 2005
perihal Pemekaran Kabupaten Pontianak, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2006 tanggal
23 Januari 2006 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah
Kabupaten Pontianak, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4/PIMP/2007 tanggal 19
Januari 2007 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Kepada
Calon Kabupaten Kubu Raya, Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor
125.1/3592/Pem-C tanggal 27 Desember 2005 Perihal Usul Pemekaran
Kabupaten Pontianak, Surat Usulan Gubernur Kalimantan Barat Kepada
Menteri Dalam Negeri Nomor 125.1/0278/Pem-C tanggal 2 Februari 2006
perihal usul pemekaran Kabupaten Pontianak (Pembentukan Kabupaten
Kubu Raya) di Provinsi Kalimantan Barat, Surat Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 125.1/0159/Pem-C tanggal 18 Januari 2007 Perihal Tindak
Lanjut Pembentukan Calon Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2007
Tanggal 10 Januari 2007 Tentang Pemberian Dukungan Dana Operasional
Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya Yang Akan
Dibentuk di Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Bupati Pontianak
Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Dukungan Dana
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak
Bagi Calon Kabupaten Kubu Raya dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 12
Januari 2007 tentang Dukungan Dana Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Bagi Calon Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Kubu Raya.
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Pontianak terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu
Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan
Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai
Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap, dan Kecamatan
Teluk Pakedai. Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah
keseluruhan ± 6.958,22 KM2 dengan jumlah penduduk ± 488.400 jiwa
(data tahun 2005). Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya sebagai
daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban
membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan
efektif sesuai dengan
kebutuhan . . .
-
- 3 -
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Dalam melaksanakan otonomi
daerah, Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana
pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia,
serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala
1:50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada saat peresmian sebagai
daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-
- 4 -
Ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kubu Raya khususnya
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang,
serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya
harus disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan sistem
Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Sungai Raya sebagai ibu Kota Kabupaten Kubu Raya berada di
Kecamatan Sungai Raya.
Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di
ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Penjabat Bupati Kubu Raya diusulkan oleh Gubernur Kalimantan
Barat dengan pertimbangan Bupati Pontianak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 11 . . .
-
- 5 -
Pasal 11 Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kubu Raya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pontianak dilaksanakan secara proposional sesuai
dengan kemampuan keuangan setiap daerah.
Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan
digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya,
serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam
pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam wilayah
calon Kabupaten Kubu Raya.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Pontianak yang berkedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Kubu Raya, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya.
Dalam . . .
-
- 6 -
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah yang pelayanan/kegiatan
operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,
pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten
Kubu Raya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut perlu dibuat daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas. Pasal 16
Ayat (1) Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan
Bupati Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak 01
Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberian bantuan dana adalah pemberian
sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 4/PIMP/2007 tanggal 19 Januari 2007.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-
- 7 -
Ayat (4) Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang
belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai
dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang belum
dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas. Pasal 18
Cukup jelas. Pasal 19
Cukup jelas. Pasal 20
Cukup jelas. Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4751
UU_no_35_th_2007UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN
2007TENTANGPEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN
BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABAB IKETENTUAN UMUMBAB
IIPEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Bagian KeduaCakupan WilayahPasal 3Pasal 4Batas WilayahPasal
5Pasal 6BAB III
PEMERINTAHAN DAERAHPeresmian Daerah Otonom Baru danPenjabat
Kepala DaerahPasal 9Pemerintah DaerahPasal 11Pasal 12Bagian
KetigaDewan Perwakilan Rakyat DaerahPasal 13PERSONEL, ASET, DAN
DOKUMENPasal 14BAB VIPENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANAPasal 15Pasal 17PEMBINAANPasal
18KETENTUAN PERALIHANPasal 19Pasal 20KETENTUAN PENUTUPPasal 21Pasal
22Pasal 23Disahkan di Jakarta
UU_no_35_th_2007_penjelasanPEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI
PROVINSI KALIMANTAN BARATUMUM
II. PASAL DEMI PASAL