Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 1 ) PERATURAN DESA SEKAPUK NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEKAPUK KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SEKAPUK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN UJUNGPANGKAH DESA SEKAPUK Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932
16
Embed
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN … · Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 1 ) PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DESA SEKAPUK ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 1 )
PERATURAN DESA SEKAPUK
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEKAPUK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEKAPUK,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Bupati Gresik
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu
menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA SEKAPUK Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik
Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932
Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 2 )
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2017Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor
18);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAPUK
Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 3 )
Dan
KEPALA DESA SEKAPUK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA SEKAPUK KECAMATAN
UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Camat adalah Camat Ujungpangkah
2. Desa adalah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sekapuk.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekapuk
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
adalah BPD Sekapuk.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sekapuk.
8. Sekretariat desa adalah perangkat desa sebagai unsur
penunjang yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya yang dipimpin oleh
Sekretaris Desa.
9. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang
bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa
dalam tugas operasional.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah APBDesa Sekapuk.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Sekapuk.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa
meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
desa.
Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 4 )
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah
satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan
hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan kemasyarakatan desa.
14. Bagan Organisasi adalah gambar struktur organisasi yang
disusun menurut kedudukannya, yang masing-masing memuat
fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-
garis saluran wewenang.
BAB II
PEMERINTAH DESA SEKAPUK
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa Sekapuk terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Teknis.
(3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa;
(4) Sekretariat Desa sebagaimana ayat (3) terdiri dari :
a. Urusan Tata Usaha dan Umum ;
b. Urusan Keuangan; dan
c. Urusan Perencanaan.
(5) Pelaksana Teknis terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Kesejahteraan; dan
c. Seksi Pelayanan.
Pasal 3
Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Sekapuk adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA
Pasal 4
Perdes Desa Sekapuk Tentang SOTK ( 5 )
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, membina kemasyarakatan
Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan APBDes;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagaimana berikut :
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.
b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang
pendidikan,kesehatan.
c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan