-
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut
sebagaimana
amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat
strategis
bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang
tujuan
persatuan dan kesatuan nasional.
Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi
yang
tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi
lainnya dengan
kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai
karakteristik
karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat
menghubungkan
dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui
perairan, sehingga
mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik
nasional
maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang
pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai
dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi
faktor
penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur
bagi
pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran
baik
dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti
sistem navigasi
maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak
contoh kasus
terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar
keamanan yang
Universitas Sumatera Utara
-
ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan
di bidang
pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai
atau biasa
disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas pokok
dari
Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan Keputusan
Menteri
No.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian
Perhubungan antara lain :
1. Melaksanakan perumusan kebijakan
2. Bimbingan teknis dan evalusi di bidang pengamanan
3. Patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran
4. Tertib Perairan dan pelabuhan
5. Salvage dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan
dan
penyelamatan
Dari berbagai jenis tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan
penjagaan
dan penyelamatan di laut sangat didominasi pada masalah
kemampuan sumber
daya manusia yang didukung oleh sarana teknologi pelayaran,
sehingga telah
mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam mengatur
masalah
pelayaran atas sistem angkutan laut berstandar internasional
oleh karena kondisi
peraturan yang sekarang perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan
kemajuan dan
perkembangan teknologi, perangkat modern serta sistem navigasi
lebih maju
sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kelancaran dalam
sistem angkutan
laut, apalagi jika dikaitkan dengan masyarakat pengguna jasa
laut masih relatif
besar (massal) yang menghubungkan daerah kepulauan yang satu
dengan
Universitas Sumatera Utara
-
lainnya. Namun demikian berbagai kebijakan dan peraturan yang
dibuat jika
tidak didukung pelayanan yang baik tentunya akan mengkhawatirkan
mengenai
keselamatan di bidang pelayaran, baik bagi nakhoda, awak kapal
penumpang,
maupun alat transportasinya.
Berbagai masalah kehidupan tentang pelayaran menjadi latar
belakang
penulis untuk melakukan penelitian dan kajian berkaitan dengan
penyusunan
tesis. Hal-hal krusial yang menarik untuk dikaji dengan harapan
hasil penelitian
dapat digunakan atau minimal sebagai sumbangan pemikiran bagi
pemerintah
atau pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan atau
keputusan yang
berkaitan dengan pelayaran atau angkutan laut yang aman.
Selain permasalahan kebijakan tentang keselamatan dan
keamanan
pelayaran sebagai lembaga pelayanan publik, tentunya kualitas
pelayanan
kepada pihak-pihak terkait khususnya pelayanan di bidang
kepelabuhanan sangat
berpengaruh terhadap Keselamatan Pelayaran. Pelayaran di
bidang
Kepelabuhanan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas
dan
dilakukan kajian oleh karena faktor kepentingan keselamatan
pelayaran.
Pelayanan kepelabuhanan yang harus dilakukan oleh setiap
pegawai
khususnya di lingkungan Direktorat KPLP merupakan hal yang
sangat penting
karena tidak hanya menyangkut keamanan, namun terlebih lagi
masalah
keselamatan jiwa bagi pengguna jasa angkutan atau pelayaran.
Pelayaran dalam
hal waktu kerja maupun kedisiplinan dalam hal
pengaturan-pengaturan yang
berkaitan dengan masalah angkutan, baik angkutan barang maupun
penumpang
sesuai dengan konvnesi Internasional di bidang pelayaran (IMD).
Untuk itu
Universitas Sumatera Utara
-
kebijakan Pemerintah harus dijalankan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan
didukung oleh loyalitas tentunya akan mendorong hasil yang
diinginkan baik
oleh Pemerintah sendiri sebagai regulator maupun demi
keselamatan para
penumpang dan barang.
1.2. Perumusan Masalah
Masalah-masalah yang biasa timbul berkaitan dengan pelayaran
atau
sistem angkutan di Indonesia antara lain wilayah perairan,
kebijakan pemerintah
keamanan dan keselamatan, sarana dan prasarana, sumber daya
manusia,
kemajuan teknologi, pemeliharaan kapal, navigasi dan lain-lain.
Berdasarkan
pengamatan dan kajian sementara terhadap permasalahan yang ada,
penulis
mencoba melakukan identifikasi dengan memfokuskan pada masalah
kebijakan
pemerintah di bidang pelayaran serta dari sisi pelayanan
kepelabuhanan.
Oleh karenanya, berkaitan dengan kebijakan Pemerintah,
Pelayanan
Kepelabuhanan serta Keselamatan pelayaran pada Direktorat KPLP
Ditjen
Perhubungan Laut, dapat penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Sejauh mana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap
keselamatan
lingkungan pelayaran pada Direktorat KPLP Ditjen Perla ?
2. Bagaimana pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan saat ini
dapat
berpengaruh terhadap keselamatan lingkungan pelayaran pada
Direktorat
KPLP Ditjen Perla ?
Universitas Sumatera Utara
-
3. Apakah kebijakan pemerintah dan pelayanan kepelabuhanan
secara bersama-
sama berpengaruh terhadap keselamatan lingkungan pelayaran
pada
Direktorat KPLP Ditjen Perla ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang
dikemukakan,
maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut untuk mengetahui
:
1. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keselamatan lingkungan
pelayaran
pada Direktorat KPLP Ditjen Perla.
1. Pengaruh pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan saat ini
terhadap
keselamatan lingkungan pelayaran pada Direktorat KPLP Ditjen
Perla.
2. Pengaruh kebijakan pemerintah dan pelayanan kepelabuhanan
secara
bersama-sama terhadap keselamatan lingkungan pelayaran pada
Direktorat
KPLP Ditjen Perla.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan
masukan dan
pertimbangan bagi para pimpinan di lingkungan Direktorat KPLP
atau di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun
atau
membuat berbagai kebijakan tentang keselamatan lingkungan
pelayaran di
Indonesia, selain tentunya juga masalah SDM khususnya tentang
Pelayanan
yang diterapkan.
Universitas Sumatera Utara
-
2. Memberikan informasi dan gambaran kepada pihak yang
membutuhkan jasa
angkutan laut/pelayaran serta bagi pembaca dalam melakukan
penelitian
lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi keselamatan
lingkungan
pelayaran.
1.5. Landasan Teori
1.5.1. Kebijakan Pemerintah
Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia
kebijakan
dapat terbagi 2 ( dua) yaitu :
1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang
mempunyai kekuatan
mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat
masyarakat
umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus
tertulis.
Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan
berbagai
bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat
berupa Peraturan
Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain.
Sedangkan jika
kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan
melahirkan
Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan
lain-lain.
Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada
hal-hal
berikut :
1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
-
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.
6. Dirumuskan secara tertulis.
1.5.2. Organisasi
Organisasi sebagai suatu aktivitas atau sebagai suatu proses
yang
menentukan hubungan antara orang, pekerjaan dan sumber-sumber.
Pimpinan
bertanggung-jawab mempersiapkan semua komponen tersebut untuk
mencapai
hasil yang diharapkan secara efisien. Istilah organisasi sering
juga dipakai di
bidang bisnis dan pemerintah misalnya teori organisasi dan bagan
atau struktur
organisasi. Tujuan organisasi, pada dasarnya adalah memberikan
tugas yang
terpisah dan berbeda kepada masing-masing orang dan menjamin
tugas-tugas
tersebut terkoordinir menurut suatu cara yang dapat mencapai
tujuan organisasi.
Organisasi itu sendiri bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan
alat untuk
mencapai tujuan.
Gibson, (1994) mendefinisikan organisasi sebagai: Kesatuan
yang
memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat
dicapai
individu secara perorangan. Kemudian pendapat Harold (1989)
tentang
organisasi adalah sebagai berikut : Organisasi adalah
pengelompokan kegiatan-
kegiatan yang perlu untuk mencapai tujuan, penugasan
masing-masing kelompok
kepada seorang manajer dengan wewenang yang perlu untuk
mengawasinya, dan
Universitas Sumatera Utara
-
pengadaan koordinasi horizontal dan vertikal dalam struktur
perusahaan. Dari
pengertian yang diberikan oleh Harold di atas, pengorganisasian
adalah
merupakan pembinaan dari pada hubungan wewenang untuk mencapai
adanya
koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal maupun secara
horizontal, di
antara posisi-posisi yang diserahi tugas-tugas tertentu untuk
pencapaian tujuan
organisasi.
1.5.3. Pelayanan
Tujuan akhir dari seluruh penyelenggaraan pelayanan yang
dilakukan
oleh perusahaan atau instansi pemerintah adalah untuk memberikan
pelayanan
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari
adanya kontrak
sosial atas pembentukan sebuah negara/pemerintahan, bahwa negara
dibentuk
karena adanya kehendak masyarakat agar pemerintah dapat
menyelenggarakan
memenuhi kebutuhan masyarakat (pelayanan) yang tidak dapat
dipenuhinya
sendiri.
Menurut Moenir (2002), pengertian pelayanan adalah: Kegiatan
yang
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material
melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha
memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan adalah
proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung,
inilah yang
dinamakan pelayanan. Sejalan dengan pendapat di atas, Lovelock
(Hutagalung,
2007) menyebutkan bahwa: Pelayanan adalah suatu usaha yang
dilakukan oleh
manusia untuk manusia dalam rangka memberi kebutuhan-kebutuhan
serta
tujuan-tujuan sehingga membuat jadi puas.
Universitas Sumatera Utara
-
Selanjutnya, Trilestari (2006) menyatakan bahwa: Pelayanan
adalah
aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau
perorangan kepada
konsumen atau dalam bisnis sering disebut customer (yang
dilayani) yang
bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan
bahwa
pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan oleh seseorang
atau
organisasi kepada orang atau organisasi lain sehingga pihak yang
dilayani
memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diterima baik secara
fisik maupun
non fisik.
1.5.4. Keselamatan Lingkungan Pelayaran
Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat
dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan
kecelakaan pada
saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran
Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir
32
menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu
keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan
di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Pasal 1 butir
33 menyatakan
bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan
keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,
pengawakan,
garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan
penumpang,
status hokum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari
kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan
tertentu.
Universitas Sumatera Utara
-
Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional
yang
mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan
jiwa, harta
laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan
International
Maritime Organization (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah
satu faktor
penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian
lingkungan laut adalah
keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan
pengoperasian dari alat
transportasi (kapal) di laut, karena bagaimanapun kokohnya
konstruksi suatu
kapal dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu
maupun peralatan
yang ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan
manusia yang tidak
mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan
fungsinya maka
semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari kecelakaan di
laut adalah
akibat kesalahan manusia (human error).
Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang
kelancaran
lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang
berkeahlian,
berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang
akan berlayar
harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk
melakukan
tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan
mempertimbangkan
besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No.
17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang
bekerja atau
diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas
di atas kapal sesuai dengan jabatannya.
Universitas Sumatera Utara
-
1.5.5. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan kunci bagi kelangsungan
aktivitas
organisasi, karena pada hakekatnya organisasi adalah kumpulan
dari
sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan
tertentu. Menurut
Soedjadi (1993), kata kunci sumber daya manusia terletak pada
kata daya
atau energi, yaitu kekuatan yang melekat pada manusia yang
mempunyai
kompetensi untuk membangun. Kualitas Sumber daya manusia
umumnya
diukur dari tingkat pendidikan, kompentensi, serta skill yang
dimiliki. Unsur-
unsur manajemen ada enam, yaitu man, money, method, machines,
materials,
market atau dikenal dengan the six M. Dari keenam unsur
tersebut, unsur
man (manusia) menjadi sangat penting sehingga dipelajari secara
tersendiri
dalam satu bidang ilmu yaitu dalam ilmu Manajemen Sumber Daya
Manusia.
Pentingnya unsur man ini disebabkan karena man-lah yang akan
mengatur
unsur-unsur lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Oleh karena
unsur manusia dipandang sangat bernilai bagi sebuah organisasi,
maka
berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut
manajemen
sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan
terjemahan dari
man power management (Hasibuan, 2007).
Universitas Sumatera Utara
-
1.6. Kerangka Pemikiran
Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang sekaligus
beberapa teori
yang mendasari pengaruh antara variable bebas kebijakan
pemerintah dan
pelayanan pelayaran dengan variable terikat berupa keselamatan
pelayaran,
maka dapat digambarkan kerangka pemikiran berikut ini.
Kebijakan Pemerintah (X1)
Pelayanan Kepelabuhan
(X2)
Keselamatan Lingkungan Pelayaran
(Y)
Universitas Sumatera Utara