ANALISIS PENGARUH FAKTOR FAKTOR YANG MELEKAT PADA TAX PA YER (WAJIB PAJAK) TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUN.AN (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru 2) ••• Ull I Oleh: Nama : Angga Munggara Han_· sman - -rn tt'rtn, ·,_" ____ NIM : '. 'i.J:"Q'T ....................... .. ,.,: .. ,.,,,._," ; k : ................. " llRUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGER[ SY ARrF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 ...........................
124
Embed
Ull Irepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26724...Hari ini Karn is Tanggal 10 Bulan Dcsembcr tahun Dua ribu Scmbilan telah dilakukan Ujian Skripsi atas Nama Angga Munggara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENGARUH FAKTOR FAKTOR YANG
MELEKAT PADA TAX PA YER (WAJIB PAJAK)
TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUN.AN
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru 2)
NIM : 10308202933~~;.1 '. 'i.J:"Q'T ....................... .. ,.,: .. ,.,,,._," ; £:i'c.i.v..·:;.l>::[;k.~S'2s k lasHika~i : ................. "
llRUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSIT AS ISLAM NEGER[
SY ARrF HIDAY ATULLAH
JAKARTA
1430 H/2009
...........................
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG
MELEl(A T P ADA TAX PA YER (WAJIB PAJAK) TERHADAP
KEBERHASILAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh Angga Munggara Harisman
NIM: 103082029330
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. H. Abdul Hamid, M.S. Afif Sulfa S.E.,Ak.,M.Si. NIP : 131 474 891
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSIT AS ISLAM NEGERI SY ARIF HIDAY A TULLAH
JAKARTA
Hari ini Karn is Tanggal 10 Bulan Dcsembcr tahun Dua ribu Scmbilan telah dilakukan Ujian Skripsi atas Nama Angga Munggara Harisman, NIM : 103082029330 dcngan judul skripsi "Analisis Pengarull Faktor-Falitor Yang Melekat Pada Tax Payer (wajib Pajak)Terlladap Keberlzasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kenayoran Baru Dua). Memperhatikan kemampuan keilmuan dan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan llmu Sosial Univcrsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, I 0 Desember 2009
Tim Penguji Ujian Skripsi
Ke tu a S.ekretaris
Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS NIP : 131.474.891
Afif Sulfa, S.E.,Ak.,M.Si.
Hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan telah
dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Angga Munggara Harisrnan NIM:
I 03082029330 dengan judul Skripsi "Analisis Pengarulz Faktor-Faktor Yang
Melekat Pada Tax Payer (Wajib Pajak) Terlladap Keberllasilan Pe11erimaa11 Pajak
Bumi Dan Ba11g1111a11 (Studi Empiris Pada Kantor Pelaya11a11 Pajak Pratama
Kebayoran Baru Dua) . Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama
ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Faknltas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 November 2009
Tim Pcnguji Ujian Komprehensif
Yessi Fitri, S.E., Ak., M.Si Ketua
Hepi P~1van, S , ., Ak.,.M.M Sekretaris
Dr. Yahya Hamja, MM Penguji Ahli
DAFT AR RIWA Y AT HID UP
I. IDENTIT AS PRIBADI 1. Nama Angga Munggara Harisman 2. Tempat & Tgl. Lahir Lebak, 30 Januari 1985 3. Tinggal di Bayah Baral 2 4. Alamal Batah Baral 2. Kee. Bayah, Kab. Lebak,
Ban ten 5. Telepon 081210007059
II. PENDIDIKAN I. SD SON Bayah Baral 2 2. MTS Daar El-Kutub Bayah 3. MA Daar El-Kulub Bayah
Ill. LATAR BELAKAN KELUARGA f. Ayah !ding Nazmudin S.Pdl 2. Tempal & Tgl. Lahir Majalengka, 7 Juli 1955 3. Alamat Desa Sukamurni, Kee. Maja,
4. Telepon
5. !bu 6. Tempat & Tgl. Lahir 7. Alam al
8. Telepon 9. Anak Ke dari
Kab. Majalengka, Jawa Barat 081384775288
Hal um Lebak, 3 Februari 1958 Bayah Baral 2, Kee. Bayah, Kab. Lebak, Banlen 0252 401154 Pertama dari 4 bersaudara
ABSTRACT
The objective of' this research have been understanding the influence of factors inherent in the tax payer (compulsory tax) to pay the tax Land and Building success and acceptance of Land and Building Tax Services Office in the Land and Building Tax Pratama .Jakarta Kebayoran Baru Dua.
Research was conducted by using regression linier to double with dummy variables, a sample of this research was 100 respondents to pay the Land and Building T{lx Services Ojjice in the Land and Building Jl1xes PraJoma Jok11rta Kebayoran Baru Dua. Sampling method used was the judgment sampling. Collecting data using the primary data is data taken directly.from the re.17J1mdents to the questionnaire technique.
Research results obtained in the partial test is the obligat01y tax on laws and regulations from Land and Building Tax and unite on the implementation of mandatory tax penalty fines Land and Building Tax sign(ficant effect on the success of the reception of Land and Building Tax. Awarnes of taxation, attitudes assessable development priorities of the government, edua1tion mandatory taxes, mandatory status of the house tax, income tax shall live long in the location object tax and income tax obligation to the heavy case load Land and Building Tax is not a significant effect on the success of the reception of Land and Building Tax.
Simultaneously the independent variables affect the success of the reception of Land and Building Ttu: as dependent variables.
Keywords: Factors that inherent on the Jax payer (obligatory t{lx), compliance, /{IX Revenue of Land {Ind Building.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara faktorfaktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan variabel dummy, sampel penelitian ini sebanyak I 00 responden yang membayar Pajak Bumi dan Bimgunan di Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan Pratama jakarta Kebayoran Baru Dua. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah judgemenl sampling. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang dian1bil langsung dari responden dengan teknik kuesioner.
Hasil penelitian diperoleh dalam pengujian seeara parsial adalah pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan presepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap keberhasifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran perpajakan, sikap wajib p:~jak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, pendidikan wajib pajak, status rumah wajib pajak, lama tinggal wajib pajak di lokasi obejek pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen.
Kata kunci: Faktor-faktor yang melekat pada tax payer (w:~jib pajak), kepatuhan, Keberhasilan Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.
KATA PENGANTAR
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang
selalu memberikan rahmat dan cinta-Nya scrta semru1gat hidup untuk terus
mencari ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada
Rasulullah Muhamad SAW, revolusioner dunia yllilg membawa umat manusia
dari jrunllil jahiliyah menuju jrunllil keselamatan, pemimpin dan publik figur kaum
yang beriman, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yllilg setia.
Turwujudnya skripsi ini bukanlah merupakllil basil penulis pribadi, akllil
tetapi berkat adllilya bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, penulis tidak lupa untuk menyampaikllil rasa terima kasih yang
sebesar-besamya kepada:
1. Bapak Abdul Hamid, H., Prof., Dr., MS, Dekan Fakultas ekonomi dan
Ilmu Sosial, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan
waktunya dengan penuh kesabaran dllil keikhlasan memberikan segala hal
yang berharga dallli11 pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak .. M.Si, Ketua .lurusan Akuntansi, selaku dosen
pembimbing II yang telah banyak membantu penulis disela-sela
kesibukannya dengan penuh kesabaran.
3. Bapak Azam Jasin, Prof., Dr .. MBA, Penguji Ahli Sidllilg Skripsi yllilg
berkenan melullilgkan waktunya untuk menguji skripsi penulis dan
memberkan pelajaran berharga bagi penulis.
4. Bapak Yahya Hamja, MM, Penguji Ahli Tim PengLiji Ujian Komprehensif
yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengi.;ji komprehensip dan
memberikan motivasi dan kesadaran penulis sebagai mahasiswa ekonomi.
5. !bu Yessi Fitri, SE., Ak., Msi, Sekretaris Jurusan Akuntansi dan ketua Tim
Penguji Ujian Komprehensif dan menyadarkan penulis hidup dalam
kehidupan sosial masyarakat dan memberikllil pe!Bijaran berharga tentllilg
mekanisme belajar yang benar.
6. Bapak Hepi Prayudiawan. SE .. Ak., MM, Sekretaris Tim Penguji Ujian
Komprehensif yang meluangkan waktu mengajarnya tmtuk memehuni
tanggung jawabnya sebagai Tim Penguji untuk menguji komprehensif
penulis dan memberikan pelajaran tentang waktu yang begitu berharga
dalam melaksanakan tanggungjawab.
7. Untuk segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu
pengetahuan, pendidikan dan inspirasi yang tak terhingga untuk bekal
pengabdian di masyarakat.
8. Kedua orang tua tercinta !ding Nazmudin S.Pdl dan Halum yang selalu
mendoakan di setiap sujudnya dan memberikan cinta serta kasih sayang
yang amat sangat besar dan menjaga anak-anaknya dalam jalan Islam serta
tak pemah lelah memberi semangat agar penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. A" sayang dan cinta Bapak dan Mamah .. Serta ketiga adik
adikku Hafid Usman, Halida Zakiyah dan Havaz Fazrurrahman yang
selalu menjadi inspirasi dan selalu meberikan senyum-senyum yang penuh
wama bagi penulis untuk terus melangkah ke depan. Semangat terus
meraih cita-cila yaa ....
9. Perempuanku Vita Fitriyah yang menemani penui.is dari awal sampai
skripsi ini hadir ke tengah-tengah pembaca. Peran kamu sungguh berarti
dalam ruang kampus, semoga peran selalu berarti dalam ruang lairmya
esok hari. Semoga Allah meridhoi dan menjaga kita, amiiiin ....
10. My Best Friend, Ahmad "Cebhel" Nida, Abdul "Akim" Hakim, Rima
"Ceu' Ima" Yulianti dan Dini "Achuy" Pratiwi yang selalu menemani
kesedihan dan kebahagiaan juga memotivasi penulis untuk selalu
semangat berjuang. Dimanapun kita berada, kita tetap satu ...
11. Temen-temen kamar kostan, Ahmad "onta" Ilhan1 Syarif dan Gandhi
"mamo" Angelino, terima kasih sudah menjadi korban jail dan usil penulis
saat penulis sedang suntuk dan bete, it's all just a joke ... semangal yaa
Sob ... Temen-temen kostn, Veri "Veli" Andi terima kasih internet dan
Muhamad "ucen" Husen, terima kasih atas segala waktunya untuk
menemam penulis bercanda dan berdiskusi. Semangal terus ya kawan
kawan. .. lbu-ibu kostn Nadya, Ayu, !ta dan lsma yang selalu memberikan
warna-warni yang indah di kostn. Semoga silaturahmi kit a letap terjaga ya
Buuu ...
12. Sahabat-sahabati PMII KOMFEIS seperjuangan, kakak-kakak senior Bang
Aki, Bang Kubil, Bang Alwi, Bang Hasyim, Bang Bewok, Bang Margi
dan Bang Helmi serta pandawa dan punggawa lainnya yang selalu
membimbing penulis dalam belajar berorganisasi. Love U all ... Adek-adek
tercinta yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik Badru, Bembeng, Badri,
Buie, Galuh, Gita, Ute dan yang lainya, semangat terus mengkibarkan
bendera aswaja di kampus UJN tercinla ...
13. Teman-teman seperjuangan yang sudah lama kena! atau pun baru kenal,
terima kasih banyak atas segala suport n dukungan.
Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, atas
bantuan dan jasa-jasa yang telah terkorbankan untuk penulis mudah-rnudahan
Allah SWT akan senantiasa rnelimahkan rahmat clan cinta-Nya serta pahala yang
berlipat ganda dengan penuh keridhoan-Nya.
Wassalaamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Angga Munggara Harisrnan
DAFT AR ISi
Daftar Riwayat Hidup ............................................................................... .
Oaf tar Pustaka .......................................................................................... 90
Daftar Lampiran ...................................................................................... 92
DAFT ART ABEL
Nomor Keterangan Halaman
3.1 Operasional Variabel Penelitian ....................................................... 47 4.1 Jenis Kelamin ................................................................................... 59 4.2 Usia Responden ................................................................................ 60 4.3 Pendidikan Wajib Pajak ................................................................... 61 4.4 Pekerjaan .......................................................................................... 61 4.5 Status Tempat Tinggal ..................................................................... 62 4.6 Lama Menempati Tempat Tinggal ................................................... 63 4.7 Pendapatan Wajib Pajak ................................................................... 63 4.8 Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan ....................................... 64 4.9 Basil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak Terhadap
Undang-undang Dan Peraturan PBB ................................................ 65 4. IO Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak Terhadap
Prioritas Pembangunan Pemerintah ................................................. 66 4.11 Basil Uji Validitas Presepsi Wajib Pajak Tentang
Pelaksanaan Sanksi Denda PBB ...................................................... 67 4.12 Basil Uji Validitas Keberhasilan Penerimaan PBB ......................... 68 4.13 Basil Uji Reliabilitas Kesadaran Perpajakan ................................... 69 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Pemahan1an Wajib Pajak Terhadap
Undang-undang Dan Peraturan PBB ................................................ 69 4.15 Basil Uji Reliabilitas Sikap Wajib Pajak Terhadap
Prioritas Pembangunan Pemerintah ................................................. 70 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Presepsi Wajib Pajak Tentang
Pelaksanaan Sanksi Denda PBB ...................................................... 70 4.17 Basil Uji Reliabilitas Keberhasilan Penerimaan PBB. ..................... 71 4.18 Basil Uji Multikolinearitas ............................................................... 72 4.19 Basil Uji Regresi .............................................................................. 75 4.20 Hasil Uji t ......................................................................................... 76 4.21 Basil Uji t ......................................................................................... 79 4.22 Basil lJji F ........................................................................................ 84
DAFT AR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Barn Dua ........................................................................ 55
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 73 4.3 Normal Probability 1'101... ........................................................................... 74
DAFT AR LAMPIRAN
Nomor Kctcrangan Halaman
I. Lembar Kuesioner ............................................................................ 92 2. Lcmbar Hasil Olah Data SPSS ......................................................... 97 3. Lembar Nilai Hasil Keusioner .......................................................... I 05
A. Latar Belakang
BABI
PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah negara paradoks, negara yang subur dan
kekayaan alamnya melimpah. lni merupakan anugerah dari Allah SWT untuk
pembangunan dan kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia. Dalam BKKSI
(2001), salah satu tujuan pembangunan adalah untuk memacu pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi
lainnya. Upaya tersebut dilakukmi oleh jajarmi Ditjen Pajak di tingkat pusat
maupun daerah, nmi1un dapat pula dilakukan oleh berbagai pihak seperti
konsultan pajak, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat atau
pihak lain.
Pada penelitimi ini, penulis mencoba untuk mencari tahu apakah terdapat
pengaruh antara faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak)
terhadap keberhasilmi penerimaml pajak bumi dmi bangunan. Penelitian ini
didasari oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadijah (2005),
dengan judul "Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan
Penerimaml PBB". Data dianalisis dengan menggunaikan analisis deskriptif
dan regresi linier berganda, yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor
kesadarmi perpajakan pada wajib pajak wiraswasta berpengaruh terhadap
keberhasilmi penerimami Pajak Bumi dmi Bmigunan sedangkmi pada wajib
pajak non wiraswasta tidak berpengaruh.
Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Adriansyah (2005), dengan judul
"Pengaruh Tax Payer (Wajib Pajak) Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak
Bumi Dan Bangunan". Dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi
linier berganda, data diolah dengan menggunakan SPSS. Yang membuktikan
bahwa faktor tax payer berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB,
faktor-filktor ini meliputi faktor kesadaran perpajakan, rasio beda hitung, sikap
WP terhadap prioritas pembangunan, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi
denda PBB, pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB, pendidikan WP,
lama tinggal WP dilokasi objek PBB dan status rumah WP.
Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006), dengan judul "Model
Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan
Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah
Jawa Timur". Data dianalisis dengan menggunakan metode Structural
Equation Modelling (SEM) dan Uji Beda Dua Rata-rata (t Test), yang
membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan,
Karakteristik Wajib Pajak dan Penyuluhan Perpajakan tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Pelayanan Perpajakan, Kualitas
SOM dan Sistem Informasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Penerimaan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan
Kompensasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penerimaan
Perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Suminar (1997), dengan judul "Analisis
Faktor-Faktor Sikap Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kota Surabaya)".
Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yang membuktikan
bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan.
Adapun perbedaan penelitian 1111 dengan penelitian yang dilakukan oleh
Umi Khadijah adalah:
I. Objek penelitian
Pada penelitian sebelumnya objek penelitian dilakukan di Jakarta Barat,
sedangkan pada penelitian ini objek penelitian dilakukan di Jakarta
Selatan.
2. Variabel penelitian
Pada penelitian sebelumnya variabel penelitian yang digunakan terdapat 6
(enam) variabel yaitu: tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman WP
terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB, sikap WP tentang prioritas
pembangunan, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat
pendidikan WP, lama tinggal WP dilokasi objek PBB. Sedangkan pada
penelitian penulis menggunakan 8 ( delapan) variabel yaitu: tingkat
kesadaran wajib pajak, pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan
Perpajakan PBB, sikap WP tentang prioritas pembangunan dan persepsi
WP tentang pelaksanaan sanksi denda. Dan variabel demografi yaitu:
tingkat pendidikan WP, lama tinggal WP dilokasi objek PBB, status
rumah wajib pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya
beban PBB.
Berdasarkan ura1an diatas. penelitian ini mengambil judul "Pengaruh
Faktor-Faktor yang melekat pada Tax Payer (Wajib Pajak) terhadap
Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan" (Studi Empiris di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua).
B. Perumusan Masalah
Faktor tax payer adalah faktor yang melekat pada WP PBB yaitu
demografi seperti faktor pendidikan WP, lama tinggal WP di lokasi objek
pajak PBB dan faktor lainnya yaitu tingkat kesadaran perpajakan WP,
pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB,
sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, persepsi WP tentang
pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan WP terhadap berat tidaknya beban
PBB, status rumah WP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:
I. Apakah faktor tax payer berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan
PBB?
2. Apakah kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB?
3. Apakah pemahaman wajib pajak terhadap Undang-undang dan peraturan
PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
4. Apakah sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
5. Apakah persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB
beroengaruh terhadao keberhasilan oenerimaan PBB?
6. Apakah pendidikan wajib pajak berpengaruh l<~rhadap keberhasilan
penerimaan PBB?
7. Apakah pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
8. Apakah lama tinggal wajib pajak di lokasi obje:k pajak berpengaruh
terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
9. Apakah status tempat tinggal wajib pajak berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
I. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor-faktor yang
melekat pada lax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilan
penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.
b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap
keberhasilan penerimaan PBB.
c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman WP terhadap UU dan
Peraturan Perpajakan PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
d. Untuk mengetahui pengaruh sikap WP tentang prioritas pembangunan
terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
e. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan WP terhadap berat tidaknya
beban PBB.
f. Untuk mengetahui pengaruh persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi
denda terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
g. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan WP terhadap
keberhasilan penerimaan PBB.
h. Untuk mengetahui pengaruh lama tinggal WP dilokasi objek PBB
terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi
berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi
perpaj akan.
b. Dapat dijadikan referensi bagi praktik perpajakan PBB, seperti
pembentukan model penyuluhan dan penagihan perpajakan.
c. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan
pemerintah-pemerintah daerah berkenaan dengan upaya-upaya untuk
meningkatkan keberhasilan perpajakan.
BABB
LANDASAN TEORI
A. Konsep Dasar Perpajakan
I. Pengertian Pajak dan Pajak Bumi Dan Bangunan
Banyak para ahli dalan1 bidang perpajakan yang memberikan
pengertian atau definisi pajak yang berbeda-beda, namun demikian
berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama sehingga mudah
dipahami. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan
masing-masing pihak.
Beberapa pengertian dari pajak adalah sebagai berikut:
Menurut Adriani dalam Zain (2003:6)
"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".
Menurut Somerfeld Ray M, Andersen Herschel M. dan Brock Horace R.
dalam Zain (2003:6).
"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".
Menurut Soemitro dalam Si ti Resmi (2003: l)
"Paiak adalah iuran rakvat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) ha!
penting yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu:
a. luran yang dapat dipaksakan. artinya iuran yang mau tidak mau harus
dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran
tersebut. Apabila rakyat atau wajib pajak tidak mau melaksanakan
pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat
dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang
Undang.
b. Tanpa psa timbal atau kontraprestasi atau imbalan langsung yang
dapat ditunjukkan, mengandung arti bahwa wajib pajak yang
membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung
imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran
tersebut.
Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomis
(pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah)
atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan)
dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian
pajak adalah sebagai berikut:
a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun untuk
pemerintah daerah berdasarkan alas Undang Undang serta aturan
pelaksanaannya.
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alib dana (sumber daya)
dari sektor swasta (wajib pajak membayar p~iak) ke sektor negara
(pemungut pajak/administrator pajak).
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.
d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual
oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yar1g dilakukan oleh para
wajib pajak.
e. Selain fungsi budgeter (anggaran), pajak juga berfungsi sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan
ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
Sedangkan definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut
Tjahjono (2003 :345), yang mendefinisikan PBB adalah pajak yang
dikenakan atas obyek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya
berdasarkan Undang Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah di
ubah dengan Undang Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi disini adalah permukaan
bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Perrnukaan bumi meliputi
tanah dan perairan, pedalaman (terrnasuk rawa-rawa, tambak pengairan)
serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah
konstruksi teknik yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang
diusahakan. Tcrmasuk dalam pengertian bangunan adalah hotel, pabrik,
_jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, tanian mewah,
galangan kapal, dem1aga dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan (objeknya)
atas nilai jual bumi dan bangunan. Termasuk pajak atas kekayaan, wealth
taxes, pajak objektif karena dikenakan terhadap "kekayaan" dalam bentuk
tanah dan bangunan.
2. Dasar hukum dan tujuannya undang-undang PBB
Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) didasarkan pada Undang
Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.
Tujuan ditetapkannya Undang Undang PBB antara lain:
a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga
mudah dimengerti oleh rakyat.
b. Memberi dasar hukum yang kuat pada penguatan pajak atas harta tak
bergerak, menyerasikan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah
dan menghilangkan simpang siur.
c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga
masyarakat mengetahui sejauh mana hak dan kewajibannya.
d. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai
undang-undang pajak yang sifatnya sama.
e. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk
menegakkan otonomi daerah dan untuk pemban:~unan daerah.
f. Menambah penghasilan bagi daerah
3. Subjek pajak
Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Dengan demikian, subjek pajak tersebut diatas menjadi wajib pajak PBB.
4. Objek pajak
Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. P·~ngertian bumi adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yag ada di bawahnya, sedangkan
bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah atau perairan.
5. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB
Kategori objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak
yang:
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan
itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak.
cl. Digunakan oleh perwakilan cliplomatik, konsulat berclasarkan atas
perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh baclan atau perwakilan organisasi internasional yang
clitentukan oleh menteri keuangan.
6. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan clan Cara Menghitung PBB
a. Tarif Pajak
Tarif Pajak Bumi clan Bangunan yang clikenakan atas Objek Pajak
Bumi clan Bangunan sebesar 0,5%.
b. Dasar pengenaan clan cara menghitung PBB
Dasar Pengenaan Pajak aclalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang
clitetapkan serenclah-renclahnya 20% clan setinggi-tingginya I 00% clari
validitas alat pengukur dengan mengkorelasikan antara skor yang
diperoleh dari masing-masing item yang berupa pertanyaan ataupun
pernyataan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan nilai yang
diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Korelasi antara skor
item dengan skor totalnya harus signifikan berdasarkan dimensi
konsep berkorelasi dengan skor totalnya, j ika hasil skor item dengan
skor totalnya signifikan maka dapat disimpulkan bahwa alat pengukur
tersebut valid. Menurut lndriantoro (2002: 181) syarat minimum untuk
dapat dianggap memenuhi syarat adalah apabilR hasil r = positif (+),
jika korelasi antar butir dengan skor total mempunyai hasil negatif (-)
maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
b. Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2005:45) yang dimaksud uji reliabilitas adalah
alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal
jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu.
Untuk melihat reliabilitas, maka harus dihitung cronbach alpha
masing-masing instrumen. Variabel-variabel tersebut dikatakan
reliabel bila cronbach alphanya memiliki nilai lebih besar dari 0,60.
Teknik yang digunakan adalah koefisien alpha cronbach dengan
rumus:
r=l~l (i ~ab~ lk- IJ l ot
2J
dimana: r : Reliabilitas instrumen
k : Banyak butir pertanyaan
a t2 : Varians total
a b2 : J umlah varians butir
Sedangkan untuk mencari nilai varians butir dapat dipergunakan
rumus:
a= N
N
Dimana : N : Jumlah populasi
X : Nilai skor yang dipilih
a : Ragam atau varians butir
Reliabilitas suatu instrumen dapat diterima j ika memiliki koefisien
alpha cronbach minimal 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut
dapat digunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji nommlitas adalah penguJ1an tentang kenormalan distribusi
data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk
analisis statistic parametric. Penggunaan uji normalitas dilakukan
karena pada analisis statistic parametric asumsi yang harus dimiliki
oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.
Maksud data terdistribusi secara nonnal adalah bahwa data akan
mengikuti bentuk distribusi normal. Pengujian ini mengasumsikan
dalam bentuk uji F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu
dengan analisis grafik dan uji statistik.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukan adanya
hubungan linier antara variabel-variabel bebas (independen) dalam
model regresi. Jika variabel bebas berkorelasi sempurna maim dapat
disebut dengan multikolinearitas sempurna.
Menurut Santoso (2002:217), untuk mengetahui ada tidaknya
multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut:
I) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara
variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di alas 90
%) maka ha! ini diindikasikan adanya multikolineritas.
c~~:i·~i~;~~~~~:-1 2) Dilihat dari nilai 10/erance dan varian inflalion]aclol' (VJF:):--MedeL
regresi yang bebas multikolineritas mempunyai nilai VlF berkisar
pada angka I hingga 8 dan mempunyai angka 10/erence mendekati
I. Uji ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam
mengestimasi kemampuan variabel independen sebagai prediktor
variabel dependen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan
cara melihat nilai VIF regresi jika nilai VIF variabel independen
lebih besar dari I 0 maka dapat disimpulkan bahwa variabel
tersebut mempunyai hubungan linear yang sangat kuat dengan
variabel bebas lain. Untuk menghilangkan multikolinearitas adalah
dengan menghilangkan variabel bebas tersebut dari persamaan
regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2005: l 05), uji heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas. Pada heteroskedasti1sitas kesalahan yang
terjadi tidak random, tetapi menunjukan hubungan yang sistematis
sesuai dengan besamya satu atau lebih variabel.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas ada
beberapa cara yaitu :
1) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED)
dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu pada grafik scal/erp/o/ antara SRESID dan ZPRED
dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X
adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya).
2) Dasar analisis, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang
membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian
menyempit). Maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas secara titik-titik
menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
3. Regresi Berganda Variabel Dummy
Menurut Sugiono (2002:2 I I), Analisis regresi linear berganda
digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (Y),
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor
dimanipulasi. Analisis regresi berganda variabel dummy memprediksi
besar Variabel Tergantung menggunakan data variabel bebas, adalah
variabel dummy. Varianel dummy adalah variabel yang di gunakan untuk
membuat kategori data yang bersifat kualitatif (nominal). Jadi analisis
regresi berganda variabel dummy sebagai berikut:
Oimana: Y = Keberhasilan penerimaan PBB
A Konstanta
~ Angka arah (koefisien)
X1 Kesadaran perpajakan
X2 Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan
peraturan perpajakan PBB
X3 = Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan
pemerintah
X4 Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda
PBB
0 1 = Pendidikan wajib pajak
0 1 = O,jika non perguruan tinggi
0 1 = I, j ika perguruan tinggi
02 Status rumah wajib pajak
02 = 0, jika hak sewa
=
02 = I, jika hak milik
Lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak PBB
0 3 = kurang dari 2 tahun
0 3 = lebih dari sama dengan 2 tahun
0 4 - Pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban
PBB
0 4 = kurang dari Rp 1.000.000,-
04 = lebih dari sanrn dengan Rp 1.000.000,-
e = Standar error
4. Uji Hipotesis
a. Uji Distribusi t (Uji t)
Uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat, maka digunakan kriteria sebagai berikut :
Faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) terhadap
keberhasilan penerimaan PBB.
Ho= Faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak)
tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Ha = Faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak)
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Kriteria pengarnbilan keputusan t hitung dengan t tabel :
a) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib
pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan
PBB.
b) Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak
Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib
pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Kriteria pengambilan keputusan probabilitas (signifikansi) dengan
a0.05:
a) Jika probalitas >a 0.05, maka Ho diterima.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib
pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan
PBB.
b) Jika probabilitas <a 0.05, maka Ho ditolak.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib
pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
b. Uji distribusi F (Uji F)
Untuk menguji pengaruh secara bersama variabel bebas terhadap
variabel terikat, maka digunakan kriteria sebagai berikut:
Faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) terhadap
keberhasilan penerimaan PBB.
Ho= faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak)
tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Ha = faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak)
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Kriteria pengambilan keputusan F hitung dengan F label :
a) Jika F hitung < F tabel, maka, Ho diterima.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib
pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan
PBB.
b) Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib
pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Kriteria pengujian tingkat signifikansi dengan a 0.05:
a) Jika probalitas >a 0.05, maka Ho diterima.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib
pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan
PBB.
b) Jika probalitas < a 0.05, maka Ho ditolak.
Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib
pajak) berpengaruh terhadap keberhasila11 penerimaan PBB.
E. Operasional Variabel Penelitian
Definisi dari operasional variabel menurut lndriantoro (2002:69) adalah
definisi yang diberikan kepada variabel atau konstrak dengan cara memberi
arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberi suatu operasional yang
diperlukan untuk mengukur variabel atau konstrak tersebut. Dengan adanya
definisi operasional yang diukur dapat memberikan gambaran bagaimana
variabel tersebut diukur.
Adapun variabel penelitian terdiri dari variabel Jlndependen (X) yaitu
faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak), dan variabel
dependen (Y) yaitu keberhasilan penerimaan PBB.
I. Variabel Independen (faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib
pajak).
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau
mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel independen adalah faktor-faktor yang melekat pada lax payer
(wajib pajak) yang terdiri dari :
X1 = Kesadaran perpajakan.
X2 = Pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan
Perpajakan PBB.
X3 = Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah.
Xi = Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB.
X5 = Pendidikan wajib pajak.
X6 = Status rumah wajib pajak.
X7 = Lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak PBB.
X8 = Pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB.
Dimana Variabel X1 sampai dengan X4 diukur dengan menggunakan
skala ordinal sedangkan Xs sampai dengan Xs diukur dengan
menggunakan skala nominal.
2. Variabel Dependen (Keberhasilan penerimaan PBB)
Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel yang lain. Variabel dependen ini diukur dengan
melihat jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan pokok
ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu Variabel
dependen ini menggunakan skala ordinal.
Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Pengukurannya
Variabel Sub Variabel lndikator Pengukuran Skala Depend en Kepatuhan Pajak • Pemeriksaa11 Kuesioner Skala keberhasilan Pajak Ordinal penenmaan • Penegakan PBB Hukum Independen X 1 = Kesadaran • Stimulus Kuesioner Skala Faktor- perpajakan pengalaman, Ordinal faktor yang perasaan dan melekat perilaku pad a tax mempengaruhi payer (wajib akan makna Pajak) dan fungsi
pajak .. Pernyataan sikap wajib pajak akan kesadaran makna dan fungsi pajak
• Wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pajak
• Kesadaran WP membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah
X2 = Pemahaman • Adanya UU Kuesioner Skala wajib pajak dan Peraturan Ordinal terhadap UU Perpajakan dan memberikan Peraturan pemahaman Perpajakan ten tang PBB kewajiban
membayar
• Tax reform peraturan PBB untuk penyederhanaa ndan penyesuaian perhitungan WP membayar pajak
• Perilaku WP akan kesederhanaan dayajangkau hukum pajak
• Pengetahuan WP terhadap UU danPP PBB
• Sikap WP terhadap refonn UU dan PP PBB
X3 = Sikap wajib • Pembangunan Kuesioner Skala pajak merupakan Ordinal terhadap tanggung prioritas jawab bersama pembanguna • Pembangunan n pemerintah infastruktur
dari hasil penenmaan PBB
• Kenaikan penenmaan PBB dapat disebabkan akibat pembangunan prasarana barn di suatu daerah
X4 = Persepsi • Berat tidaknya Kuesioner Skala wajib pajak sanksi atas Ordinal ten tang pelanggaran ... ,...1 .... 1,. ........................ nnn
·---·- -PBB • UU dan PP
yang mengatur ten tang pelaksanaan sanksi denda PBB
• Kelalaian akan pelaksanaan sanksi denda terhadap WP
• Ampunan dan tidak adanya pelaksanaan sanksi denda terhadap WP atas pelanggaran yang dilakukan
Xs = Pendidikan Jenjang Pendidikan a. Non Skala Wajib Pajak pergurua Nominal
n tinggi b. Pergurua
n tinggi X6 =Status Status tempat a. Hak sewa Skala rumah wajib tinggal b. Hak milik Nominal pajak
X1=Lama Lama menempati a. Kurang Skala tinggal Wajib tempat tinggal dari 2 Nominal Pajak di lokasi tahun objek pajak PBB b. Lebih
dari sama dengan 2 tahun
Xs = Pendapatan Pendapatan a. Kurang Skala wajib pajak perbulan dari Rp 1 Nominal terhadap Ju ta berat b. Lebih tidaknya dari sama beban PBB dengan
Rp I Juta
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil Kantor Pclayanan Pajak Pratama Jakarta Sclatan 2
1. Sejarah
Sebelum diterapkannya administrasi modem, KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Barn Dua adalah KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua (lama)
yang struktur organisasinya masih berdasarkan jenis pajak dan memiliki
tugas pelayanan, pengawasan administratif, penagihan dan pemeriksaan
terbatas hanya untuk jenis Pajak Panghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.Ol/2001
tanggal 23 Juli 2001 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 84
Tahun 20001. Dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka
dengan resmi terbentuklah unit eselon III baru yang merupakan pemekaran
dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru dan berkantor di
Graha Kanaan JI. TB.Simatupang Jakarta Selatan.
Seiring dengan semangat modemisasi yang dicanangkan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak maka sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007
terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Dua yang menerapkan sistim administrasi perpajakan yang moderen dan
struktur orgarnsas1 yang didasarkm1 alas fungsi. Di dalam struktur
organisasi moderen ini fungsi pemeriksaan yang s·~belumnya di Kantor
Pemeriksaan Pajak dan Fungsi pelayanan PBB yang sebelumnya di Kantor
Pelayanan PBB dilebur ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan
prinsip "One Stop Services" dan diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi
seluruh hak dan kewajiban perpajakannya di satu tern.pat .
Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratania Jakarta
Kebayoran Baru Dua terhitung sejak tanggal 12 Juni 2007 dan menempati
gedung baru yang merupakan eks Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan
II di Jalan Ciputat Raya No.2 ,Pondok Pinang ,Jakarta Selatan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua sebagai salah
satu institusi pelayanan publik dibawah Direktorat Jenderal Pajak terns
mentransformasi diri untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan
ekstemal dan tuntukan masyarakat supaya Direktorat Jenderal Pajak
bekerja secara professional dan proporsional. Sebagai wujud nyata dari hal
tersebut KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua melaksanakan tugas
dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang
baik (good Corporate Governance) yang menekankna lata kerja yang
transparan, akuntabel dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat
khususnya Wajib Pajak.
Untuk mcnjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik
scbagai landasan kerja di Direktorat jenderal pajak maka telah dibuat
berbagai instrument antara lain:
a. Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib
dilakukan dan yang dilarang unutk dilakukan oleh pegawai, berikut
sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.
b. Komite Kode Etik yang diketuai oleh sekretaris Jenderal Departemen
Keuangan dan bertugas untuk menerima serta rnemproses pengaduan
atas pelanggaran Kode Etik. Komite Kode Etik ini dilengkapi dengan
secretariat yang difasilitasi oleh sambungan teletpon khusus untuk
pengaduan alas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
c. Kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional untuk membentuk
Custom and Tax Ombudsman Desk yang bertugas menangani
pengaduan mengenai peny1mpangan atas pelayanan kepada
masyarakat.
d. Tim Khusus dari lnspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang
mengawasi kenerja KPP secara lebih intensif.
e. Konsolidasi interen berupa penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, intemasilasi Kode Etik, pembinaan mental dan perilaku
secara berkesinambungan, pemberian reward and punishman kepada
para pegawa1.
3. Struktur Organisasi
Berbeda dengan struktur organisasi yang lama, pembagian seksi di
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru dua didasarkan alas fungsi,yang
secara garis besar meliputi fungsi pelaymmn, fungsi pengawasan dan
konsultasi, dan fungsi pemeriksaan dengan tujuan untuk dapat
memberikan pelayanan yang lebih prima kepada Wajib Pajak. Pembagian
seksi adalah sebagai berikut :
a. Sub Bagian Umum
Melakukan tata kelora kantor sehingga kegiatan organisasi kantor
secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik diantaranya tata
kelola Kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
b. Seksi Pengolahan Data Dan lndormasi
Seksi ini merupakan pusat dukungan teknis komputer di Kantor
Pelayanan Pajak yang menjaga agar sistim komputerisasi yang telah
diterapkan di KPP berjalan dengan baik. Disamping itu tugas dari
seksi ini untuk mengumpulkan data baik itu yang bersifat internal
maupun eksternal KPP, pencarian dan pengolahan data, pengamatan
potensi perpajakan,penyajian informasi perpajakan, perekaman
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penenmaan perpajakan,
pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak
alas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer,
pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP
dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
c. Seksi Pelayanan
Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan perpajakan serta penerimaan surat
lainnya, penyuluhan perpajakan,pelaksanaan registrasi Wasib Pajak,
penerbitan nomor PKP , Validasi PBB serta melakukan kerjasama
perpajakan.
d. Seksi Penagihan
Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan
Maka, apabila setiap peningkatan kesadaran perpajakan (X1) satu
satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat sebesar 0.175
oertahun. aoabila oemahaman waiib oaiak terhadao undang-undang dan
peraturan PBB (X2) meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan
PBB akan meningkat 0.236 pertahun, apabila sikap wajib pajak terhadap
prioritas pembangunan pemerintah (X3) meningkat satu satuan maka
keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat 0.006 pertahun, apabila
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4)
meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan
meningkat 0.257 pertahun, apabila Pendidikan Wajib Pajak (D 1)
meningkat satu satuan maka keberhasilan penenmaan PBB akan
meningkat 0.327 pertahun, sedangkan status rumah wajib pajak (D2)
memiliki hubungan negatif dengan keberhasilan penerimaan PBB sebesar
-0.399 yang artinya jika status rumah wajib pajak meningkat satu satuan
maka keberhasilan penerimaan PBB akan menurun sebesar 0.399
pertahun, apabila Lama Tinggal Wajib Pajak (D3) meningkat satu satuan
maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat 0.389 pertahun,
sedangkan Pendapatan WP terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (D4)
memiliki hubungan negatif dengan keberhasilan penerimaan PBB sebesar
-0.663 yang artinya jika Pendapatan Wajib Pajak meningkat satu satuan
maka keberhasilan penerimaan PBB akan menurun sebesar 0.663
pertahun.
Persamaan regres1 dapat dijelaskan dengan perhitungan
matematika berikut ini :
a. Variabel Dummy Pendidikan Wajib Pajak (Non Perguruan Tinggi),
Status Rumah Wajib Peajak (Hak Sewa), Lama Tinggal Wajib Pajak di
Lokasi Objek Pajak ((kurang dari 2 tahun) dan Pendapatan Wajib
Pajak terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (kurang dari I Juta)).
Y= I 2.656+0.175X1+0.236X2+0.006X3+0.257X,rt-0.327D1-
0.399D2+0.389D3-0.663D4
Y=l 2.656+0. I 75X1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327(0)-
0.399(0)+0.389(0)-0.663(0)
Y= 12.656+0. I 75X 1 +0.236X2+0.006X3+0.257~
b. Variabel Dummy Pendidikan Wajib Pajak (Perguruan Tinggi), Status
Rumah Wajib Peajak (Hak Milik), Lama Tinggal Wajib Pajak di
Lokasi Objek Pajak (lebih dari sama dengan 2 tahun) dan Pendapatan
Wajib Pajak terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (lebih dari sama
deangan I Juta).
Y= I 2.656+0.175X1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327D1-
0.399D2+0.389D3-0.663D4
Y=l 2.656+0. I 75X1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327( I)-
0.399(1 )+0.389( I )-0.663((1)
Y= l 2.299+0. I 75X 1 +0.236X2+0.006X3+0.257~-0,346
3. Uj i Statistik t
Model
1 (Constant)
Kesadaran Perpajakan
Pemahaman WP
terhadap Undang-
Undang dan Peraturan
PBB
Sikap WP terhadap
Prioritas Pembangunan
Pemerintah
Presaepsi WP twntang
Pelaksanaan Sanksi
DendaP88
Pendidikan WP
Status Rumah WP
Lama Tinggal WP di
Lokasi Objek PBB
Pendapatan WP
\erhadap Bera\
Tidaknya Beban PBB
Tabet 4.21 Hasil Uji t
Coefficients a
Unstandardized
Coefficients
B Std. Error
12.656 3.593
.175 .127
.236 .088
.006 .076
.257 .082
.327 .681
-.399 .654
.389 .745
-.663 1.063
a. Dependent Vanabel: Keberhas1lan Penenmaan PBB
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa:
a. Kesadaran Perpajakan (X1)
Standardized
Coefficients
Beta t Sig.
3.522 .001
.131 1.375 .173
.273 2.675 .009
.008 .083 .934
.311 3.151 .002
.046 .480 .633
-.057 -.610 .544
.048 .522 .603
-.057 -.624 .534
Kesadaran Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.173 dan t
hitung sebesar 1.375. Sedangkan nilai t tabel untuk pengujian
signifikansi diperoleh dengan nilai 0.05 dan df sebesar I 00-4=96 maka
diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t hitung Jebih kecil dari nilai t
tabel (l,375<1,985) dan nilai signifikansi Jebih besar dari nilai alpha
(0.173>0.05). lni berarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
Kesadaran Wajib Pajak (Xi) secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak masih
kurang memahan1i fungsi pajak dan merasa kurangnya pelayanan dan
kepastian hukum perpajakan juga mengklaim KPP sebagai tempat
praktek KKN.
b. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan
PBB (X2)
Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan
PBB memiliki nilai signifikansi sebesar 0.009 dan t hitung 2.675.
sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan
nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985.
artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2.675> 1,985) dan nilai
signifikansinya Jebih kecil dari alpha (0.009<0,05). Ini berarti Ho
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Pemahaman Wajib Pajak
terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB (X2) secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.
Pemahaman wajib pajak tentang UU dan peraturan PBB dapat
memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
c. Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah (X3)
Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah
memiliki nilai signifikansi sebesar 0.934 dan t hitung 0.083 sedangkan
nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05
dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t
hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0.083 <1,985) dan nilai signifikansi
lebih besar dari nilai alpha (0.934 >0.05). lni berarti Ha ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas
Pembangunan Pemerintah (X3) secara parsial tidak berpengaruh
dignifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak
melihat kurangnya infrastruktur dan perawatan infrastruktur
pembangunan pemerintah karena infrastruktur merupakan asset untuk
perekonomian masyarakat. Jika infrastruktur bagus maka keberhasilan
penerimaan pajak akan meningkat.
d. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (Xi)
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002 dan t hitung 3.151. sedangkan
nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05
dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. artinya nilai t
hitung lebih besar dari t tabel (3.151>1,985) dan nilai signifikansinya
lebih kecil dari alpha (0.002<0,05). Ini berarti Ho ditolak. Sehingga
dapat disimpulkan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi
Denda PBB (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
Keberhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak merasa takut akan
pengenaan denda dengan bunga 2% karena tidak memenuhi kewajiban
PBB dan wajib pajak merasa pengenaan denda PBB sudah lugas dalam
pengenaan kepada pelanggar pajak.
e. Pendidikan Wajib Pajak (01)
Pendidikan Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.633 dan t
hitung 0.480 sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi
diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t
tabel 1,985. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel
(0.480<1,985) dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha
(0.633>0.05). lni berarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
Pendidikan Wajib Pajak (0 1) secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Semakin Wajib
Pajak memahami dan tahu perpajakan terkadang wajib pajak merasa
enggan untuk membayar pajak karena wajib pajak yang paham
perpajakan tidak hanya kesadaran tapi melihat juga pelayanan
perpajakan, fungsi pajak dan kepastian hukum perpajakan untuk
memenuhi keajiban membayar PBB.
f. Status Rumah Wajib Pajak (D2)
Status Rumah Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.544
dan t hitung -0.610 sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi
diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t
tabel 1,985. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-
0.610<1,985) dan nilai signifikansi lehih he:sar dari nilai alpha
(0.544>0.05). lni herarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Status
Rumah Wajih Pajak (02) secara parsial tidak herpengaruh signifikan
terhadap Keherhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak masih helum
hisa untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan PBB dengan
menyewakan atau mengontrakan rumah yang bersifat hak milik dan
basil sewa atau kontrak rumah tersehut dapat dihayarkan untuk PBB.
g. Lama Tinggal Wajih Pajak di Lokasi Ohjek PBB (03)
Lama Tinggal Wajih Pajak di Lokasi Ohjek PBB memiliki nilai
signifikansi sehesar 0.603 dan t hitung 0.522 s·edangkan nilai t tahel
untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sehesar
I 00-4=96 maka diperoleh t tahel 1,985. Artinya nilai t hi tung lehih
kecil dari nilai t tahel (0.522<1,985) dan nilai signifikansi lehih hesar
dari nilai alpha (0.603>0.05). Ini herarti Ha ditolak. Sehingga dapat
disimpulkan Lama Tinggal Wajih Pajak di Lokasi Ohjek PBB (03)
secara parsial tidak herpengaruh signifikan t-erhadap Keherhasilan
Penerimaan PBB. Ohjek PBB dilihat dari lua:s dan klasifikasi juga
NJOP dan NJKP tanah dan hangunan hukan dari ekonomis wajih
pajak.
h. Pendapatan Wajih Pajak terhadap Berat Tidaknya Behan PBB (04)
Pendapatan Wajih Pajak terhadap Berat Tidaknya Behan PBB
memiliki nilai signifikansi sehesar 0.534 clan t hitung -0.624
sedangkan nilai t tahel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan
nilai 0,05 dan df sebesar l 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985.
Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-0.624 <l ,985) dan
nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha (0 . .534>0.05). Ini berarti
Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Wajib Pajak
terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (04) secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.
Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
dengan membayar pajak dari penghasilan wajib pajak dan tarih pajak
PBB masih dianggap berat untuk wajib pajak KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Dua.
4. Uji Statistik Fisher (F)
Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel
independen yang dimasukan dalam model regresi mempunyai pengaruh
yang signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen. Hasil uji F
dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini :
Model
1 Regression
Residual
Total
Tabet 4.22 Basil Uji F
ANOVAb
Sum of
Squares di
237.650 8
637.910 91
875.560 99
Mean Square F Sig.
29.706 4.238 .ODO'
7.010
a. Predictors: (Constant), Pendapatan WP terhadap Bera! Tidaknya Beban PBB, Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB, Kesadaran Perpajakan , Status Rumah WP, Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, Pendidikan WP, Sikap WP terhadap Prinrit:it:: PPmh::inn11n::in PPmPrint::ih P1=>m:::th:::tm::in \J\/P fArh!~rl::in I lnrl::inn-1 lnrl:::tnn rl..:.n
b. Dependent Variabel: Keberhasilan Penerimaan PBB
Dari tabel uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah
4.238 dan F tabel 2,030 artinya F hitung > F tabel, maka disimpulkan
bahwa menolak Ho dan menerima Ha, artinya ada pengaruh faktor-faktor
yang melekat pada tax payer (wajb Pajak) terhadap keberhasilan
penerimaan PBB. Dengan membandingkan signifikansi 0.000 jauh lebih
kecil dari 0,05 (0.000<0,05) yang berarti ada pengaruh faktor-faktor yang
melekat pada tax payer (wajib Pajak) terhadap keberhasilan penerimaan
PBB. Berdasarkan hasil uji F baik dengan rnembandingkan F hitung dan F
tabel maupun dengan signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor
faktor yang melekat pada wajib pajak secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Tax
payer (wajib pajak) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan penerimaan pajak selain dari tax policy dan tax
administration. Dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainya, tax payer
(wajib pajak) bersifat uncontrollable (sistem control tidak dapat dilakukan
atau dilakukan dengan baik) bagi fiskus. Oleh karena itu pengetahuan dan
keasadaran wajib pajak merupakan input penting pada fiskus dan sangat
berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan penerimaan pajak
(collection success) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
A. Kesimpulan
[·-~~---·-·---· ... -·--·
PERPUSTAl\AAN Ur;: ~. UIN SY.t1H!D JJ.\l"./\HT /"
--~-~------·----····~·~-·-"'
BABV
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
J. Dari hasil Uji t, secara parsial variabel kesadaran perpajakan, sikap wajib
pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, pendidikan wajib
pajak, status tempat tinggal wajib pajak, lama tinggal wajib pajak di lokasi
objek pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban
PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan peneirimaan PBB, karena t
hitung lebih kecil dari pada t tabel dan nilai signifikansinya lebih besar
dari nilai alpha sehingga Ha ditolak.
2. Secara parsial variabel pemahaman wajib pajak terhadap UU dan
peraturan PBB dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda
PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, karena nilai t
hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan nilai signifikansinya lebih
kecil dari pada nilai alpha sehingga Ho ditolak.
3. Dari hasil uji F ditemukan bahwa faktor-faktor yang melekat pada /ax
payer (wajib Pajak) yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak
terhadap UU dan peraturan PBB, sikap wajib pajak terhadap prioritas
pembangunan pemerintah, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan
sanksi denda PBB, pendidikan wajib pajak, status rumah wajib pajak, lama
tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak dan pendapatan wajib pajak
terhadap berat tidaknya beban PBB secara bersamaan (simultan)
berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB
dengan nilai F hitung 4,238 lebih besar dari pada nilai F tabel 2,030.
4. Hasil penelitian ini mendapatkan R = 0,521 menunjukan hubungan yang
sedang antara faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak)
terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Koefisien determinasi (R Squere)
(Adjusted R Squere) sebesar 0,207 hal ini berarti faktor-faktor yang
melekat pada tax payer (wajib pajak) dapat menjelaskan 20,7% terhadap
keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan sisanya 79,3% dijelaskan oleh
faktor-faktor lainnya.
B. lmplikasi dan saran
a. lmplikasi
I. Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa secara parsial kesadaran
perpajakan tidak dapat pengaruh yang signifikan terhadap
keberhasilan penerimaan PBB. Hal ini disebabkan sikap, pemahaman
dan perilaku wajib pajak terhadap fungsi pajak yaitu fungsi budgetair
yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan dan fungsi regulerend yang artinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan·-t~juan tertentu diluar
bidang keuangan. Wajib pajak menilai negative terhadap program
pembangunan pemerintah seperti fasilitas-fasilitas umum yang
dibangun di sekitar rumah dan tempat kerja wajib pajak karena
kurangnya perawatan dan renovasi kembalo oleh pemerintah. Wajib
pajak yang berpendidikan tinggi dan memahami perpajakan
beranggapan bahwa pajak tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah
sehingga wajib pajak kurang patuh untuk membayar pajak dan wajib
pajak juga merasa berat untuk membayar pajak dari penghasilannya,
karena wajib pajak kurang inovatif dan kreatif dalam mengelola
rumah tempat tinggalnya.
2. Pemahaman wajib pajak terhadap UU dan peraturan pemerintah
memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasiiJan penerimaan PBB.
lni merupakan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan
PBB dalam hal menyederhanakan maupun penyesuman
perhitungannya agar wajib pajak Jebih memahami kewajiban
dilaksanakan secara lugas. knsisten dan mampu menjangkau para
pelanggar.
3. Faktor-faktor yang melekat pada Tax Payer (wajib pajak) bersifat
uncontrollable bagi fiskus. Oleh karena itu pengctahuan fiskus tentang
faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak me:rupakan input penting
dalam upaya peningkatan keberhasilan penerimaan PBB.
4. Hubungan antara faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib
pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB bersifat sedang dan
variabel bebas kurang dapat menjelaskan vruiabel terikat, karena
adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan
penerimaan PBB seperti promosi pajak, pelayanan pajak, transparansi
dana pajak, kinerja perpajakan dan lain-lain.
b. Saran
Berdasarkan kesimpulru1 diatas, diharapkan penelitian selaJ1jutnya
dapat menyajikan hasil penelitiaJ1 yang berkualitas dengan adanya saran
saran mengenai beberapa hal:
1. Pemerintah melalui KPP hams lebih senus dalrun melakukan
sosialisasi pajak seperti mengadakan pelatihan gratis bagi para wajib
pajak sehingga wajib pajak lebih bisa memahami pajak dalam hal
teknis.
2. Pelaksanaan penyuluhan dan penyampruaJ1 informasi secara benar
menyangkut perpajakan kepada wajib pajak di wilayah Kebayoran
Baru Dua diharapkan lebih ditingkatkan. Pengawasan dan konsultasi
yang diberikan secara cepat, tepat dan benar olc:h fiskus. Diharapkan
dengaJ1 peningkatan kedua progrrun tersebut pada KPP Pratruna Jakarta
Kebayoran Baru Dua dapat meningkatkanjumlah penerimaan pajak.
3. Kualitas kinerja KPP Pratruna Jakarta Kebayoran Barn Dua yang
mempunyai fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pelayanan dan fungsi
pengawasan dan konsultasi diharapkan juga lebih ditingkatkaJ1 karena
fungsi ini juga berhubungan langsung dengan wzuib pajak yaJ1g datang
memuaskan wajib pajak dan dapat memberikan kesan positif dan baik
dari wajib pajak terhadap kinerja pelayanan KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Barn Dua.
4. Aparat pajak (fiskus) perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara
maksimal, efesien dan efektif ke seluruh lapisan masyarakat, lebih
menekankan hukum pajak kepada wajib pajak, merubah image wajib
pajak tentang KPP yang merupakan tempat praktek KKN, distribusi
pajak untuk pembangunan dan belanja pemerintah harus lebih
transparan supaya wajib pajak memiliki pengetahuan tentang
perpajakan dan memahami secara benar hak dan kewajibannya.
Dengan demikian, secara langsung akan berdampak pada penerimaan
pajak yang diharapkan terns meningkat dan juga terciptanya kepatuhan
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
DAFT AR PUST AKA
Adriansyah. "Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan P BB" .Skri psi STIE Manajemen Trisakti.Jakarta.2005.
BKKSI. "Formal 01da dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pembangunan Daerah ".artikel ini diakses tanggal 21 Februari 2008.dari http://www.bkksi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=52
Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Mul!ivariale Dengan Program SPSS" .Universitas Diponegoro.Semarang.2005.
Hamid, Abdul. "Panduan Penulisan Skripsi",Grafika Karya Utama.Jakarta.2005.
Herdjati, Tyassih "Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kolamadya Dati II Semarang ".Skripsi Universitas Diponegoro.Semarang.2000.
Jndriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "Metodologi Penelilian Bisnis".BPFE Y ogyakarta. Y ogyakarta.2002.
Khadijah, Umi."Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB". Skripsi STIE Manajemen Trisakti.Ja'rnrta.2005.
Misbach, M. Lutfie. "Analisis Faklor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap KeberhasifanPenerimaan PBB (Sludi Empiris Di Kotamadya Surabaya ".Skripsi Universitas Airlangga.Surabaya.2000.
Resmi, Siti. "Perpajakan Teori Dan Kasus".Salemba Empat.Jakarta.2003.
Ruhpina, HL. Said."Tingkat Kesadaran Hukum Wqjib Pajak PBB Dan Faklor Yang Mempengaruhinya ".Skripsi Universitas Mataram.Mataram.2000.
Santoso, Singgih. "Menggunakan SPSS Untuk Slatistik Parametrik (Seri Solusi Bi.mis Berbasis TI) ".Elex Media Komputindo.Jakarta.2005.
Sugiono. "Afetodologi Penelitian Bisnis ". CV. Alfabeta; Bandung, 2004.
Suminar, Dewi Retno. "Analisis Faklor-Faktor Sikap Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (S1udi Empiris Di Kola Surabaya ".Skripsi Universitas Airlangga.Surabaya.2000.
Suryadi. ..Model Huhungan Kausal Kesadaran, Pelayanan,Kepatuhan Wqjih Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur". Jurnal Keuangan Publik 2006.
Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi. "Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawah dan Kasus".PT.Rajagrafindo Persada.Jakarta.2003.
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, saya mohon kepada Bapak/lbu untuk membantu menjawab kuesioner ini dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan Progran1 Strata I (SI), dengan skripsi berjudul: "Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Tax Payer (wajib pajak) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan".
Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan Bapak/lbu untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Saya menjamin kerahasiaan yang Bapak/lbu berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan atau data penelitian dan tidak untuk dipublikasikan
DAT A PENELITI
Nama NIM
: Angga Munggara Harisman : I 03082029330
Program Studi : Akuntansi Perpajakan Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
LEMBAR KUISIONER
Petunjuk Pengisian : I. Berilah tanda silang ( x ) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat anda. 2. Pilih hanya satu jawaban untuk setiap pemyataan
A. Identitas Responden
I. Nama Responden : ............................................................... . (Catatan: Boleh Tidak Diisi)
2. Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan
3. Usia
a. 21 Tahun s/d 25 Tahun
b. 26 Tahun s/d 30 Tahun
d. 41 Tahun s/d 50 tahun
e. 51 Tahun keatas
4. Pendidikan terakhir:
a. Tidak tamat SD f. 04
b. SD g. SI
c. SLTP h. S2
d. SLTA i. S3
e. 03
5. Pekerjaan:
a. Pelajar I Mahasiswa d. Karyawan Swasta I Pegawai Negeri
b. Guru I Dosen e. Profesi I Ahli Sebutkan : ................... .
c. !bu Rumah Tangga
6. Status tempat tinggal :
a. Hak sewa tempat tinggal
b. Hak sewa untuk usaha
c. Hak milik tempat tinggal
d. Hak milik untuk usaha
e. Lainnya, sebutkian: ...................... .
7. Lama menempati tempat tinggal:
a. Kurang 2 Tahun
b. 2 Tahun
c. 2 Tahun s/d 4 Tahun
d. 4 Tahun s/d 6 Tahun
e. 6 Tahun Lebih
8. Pendapatan perbulan
a. < Rp 1.000.000 d. Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000
b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000 e. > Rp I 0.000.000
c. Rp 2.000.000 s/d Rp 5.000.000
B. Pilihlah .Jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda mengenai beberapa pertanyaan dengan memberi tanda ( '1 ) sesuai dengan pilihan bobot jawaban yang tersedia pada kolom, dengan rincian Sbb :
( STS) (TS) (R) ( s ) (SS)
Jawaban : Sangat Tidak Setuju : Tidak Setuju : Ragu : Setuju : Sangat Setuju
Bobot Nilai (I) (2) (3) (4) (5)
1. Variabel lndependen (Faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak)
a. K d esa aran p "k ema1a an No Pernyataan Bnbot Jawaban
STS TS R s 1 Pajak merupakan salah satu penerimaan
pemerintah 2 Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin
pemerintah 3 Pajak untuk mengatur dan melaksanakan
fungsi pemerintah 4 Wajib pajak mebatar pajak untuk
oelaksanaan fungsi pajak
b p emamman w··br·ak hd Ud 1\JI a1 ter a ap n ang-un d ang d p an eraturan PBB No Pernyataan Bobot Jawaban
STS TS R s l Perubahan Peraturan PBB dalam ha!
penyederhanaan penyesuaian perhitungan pajak akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB
2 Pemahaman wajib pajak terhadap UU dan Peraturan PBB akan mempengaruhi oerilaku waiib paiak
3 Wajib pajak yang memperoleh pengetahuan dan informasi perpajakan cenderung lebih patuh
4 Penjelasan di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) telah cukup menjelaskan kewajiban Wajib Paiak
5 Undang-undang dan Peraturan PBB mengatur tentang pelaksanaan sanksi
~~~
SS
SS
mengajukan keberatan terhadap besarnya pengenaan (tarif) PBB
7 BapalJJbu dapat dengan mudah mengajukan pengurangan terhadap besarnya pengenaan (tarif) PBB
8 Prosedur membayar dan menghitung pajak mudah dilakukan
c. s·k w --b P ·ak h ct P · · P b I ap aJI aJ ter a ap nontas em angunan p h emermta No Pernyataan Bobot Jawaban
STS TS R s SS l Pembangunan bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan rakyat 2 Dalam melaksanakan tugas pembangunan
pemerintah memerlukan dana 3 PBB salah satu dana pembangunan 4 Dana PBB hanya untuk pembangunan
daerah 5 PBB untuk kemandirian membangun
daerah 6 Pembangunan prasarana/bangunan baru
menaikan penerimaan PBB 7 Pembangunan infrastruktur dilakukan
secara bertahap sesuai dengan skala prioritas nemerintah
8 Realisasi pembayaran PBB Bapak/lbu sangat tergantung pada pembangunan fasilitas umum
9 Realisasi pembayaran PBB Bapak/lbu sangat tergantung pada mutu bangunan fasilitas umum di sekitar rumah (tempat usaha) Bapak/Ibu
IO Wajib pajak mengevaluasi dan menilai mutu pembangunan fasilitas umum seperti jalan/got/trotoar/jembatan dan sarana umum lainnya disekitar rumah/tempat keria
d p ·w--bP.ak erseps1 a_11 ai, ten tang P I k ea sanaan S nk. D d PBB a SI en a No Pernyataan Bobot Jawaban
STS TS R s SS 1 Denda bunga sebesar 2% perbulan adalah
wajar 2 Pengenaan sanksi denda bunga terhadap
aparat pajak sesuai prosedur dan tepat waktu
3 Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
4 Keterlambatan membayar pajak PBB akan dikenakan beban bunga
5 Sanksi denda PBB dilaksanakan secara lugas dan konsisten
6 Sanksi denda PBB mampu menjangkau para pelanggar dalam pelaksanaannya