RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN HUKUM “PENERAPAN DELIK PENCUCIAN UANG UNTUK TUJUAN PEMIDANAAN DAN ASSET RECOVERY” Dalam rezim Anti-Pencucian Uang yang semula diatur didalam UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003, dan terakhir diperbaharui dengan UU No 8 Tahun 2010 menunjukkan adanya suatu transformasi dalam kebijakan hukum pidana (penal policy) di bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan hukum pidana yang ditentukan dalam KUHPidana. Secara umum, penal Policy merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. 1 Tujuan Akhir dari Penal Policy tersebut ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mewujudkan social welfare (kesejahteraan masyarakat) dan equality (keseimbangan). 2 Orientasi dari Penal Policy juga dimuarakan untuk setidak-tidaknya mewujudkan : (a) arah pembaharuan kebijakan hukum pidana; (b) Upaya pencegahan tindak pidana; dan (c) cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 3 Dari konstruksi terkait penal policy diatas, dapat dipahami bahwa arah pembaharuan kebijakan hukum pidana anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 ialah sebagai konsekuensi atas terdapatnya ketentuan-ketentuan dalam UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 yang masih menimbulkan multi-interpretasi, banyaknya celah hukum (loopholes) dan tidak tegasnya rumusan mengenai pemberian sanksi. 4 Dalam rangka menutupi atau menanggulangi segala loopholes yang masih disisakan oleh UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003, maka dirumuskan dan diundangkanlah UU No 8 Tahun 2010 yang mengarahkan pada penal policy-nya bahwa dalam penerapan UU No 8 Tahun 2010, terkhusus mengenai penerapan delik pencucian uang, tujuannya tidak boleh hanya terbatas pada memaksimalkan ancaman pidananya saja (dalam konteks pemidanaan), tetapi juga dalam rangka pemulihan aset atas proceed of crime yang merupakan life blood of crime dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (dalam konteks asset recovery). Dalam rezim anti-pencucian uang, resultan 1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 157. 2 Ibid., hlm. 158. 3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 25 – 26.. 4 Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Memorie Van Toelechting Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Buku Satu, Jakarta: PPATK, hlm. 72.
55
Embed
UANG UNTUK TUJUAN PEMIDANAAN DAN ASSET RECOVERYjdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Bahan-FGD_11... · 2019-11-18 · TPPU untuk asset tracing (penelusuran aset) dan asset
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN HUKUM “PENERAPAN DELIK PENCUCIAN
UANG UNTUK TUJUAN PEMIDANAAN DAN ASSET RECOVERY”
Dalam rezim Anti-Pencucian Uang yang semula diatur didalam UU No 15 Tahun 2002
sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003, dan terakhir diperbaharui dengan UU No 8
Tahun 2010 menunjukkan adanya suatu transformasi dalam kebijakan hukum pidana (penal
policy) di bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia, terutama jika dibandingkan
dengan ketentuan hukum pidana yang ditentukan dalam KUHPidana. Secara umum, penal Policy
merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh
masyarakat.1 Tujuan Akhir dari Penal Policy tersebut ialah memberikan perlindungan kepada
masyarakat untuk mewujudkan social welfare (kesejahteraan masyarakat) dan equality
(keseimbangan).2 Orientasi dari Penal Policy juga dimuarakan untuk setidak-tidaknya
mewujudkan : (a) arah pembaharuan kebijakan hukum pidana; (b) Upaya pencegahan tindak
pidana; dan (c) cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus
dilaksanakan.3
Dari konstruksi terkait penal policy diatas, dapat dipahami bahwa arah pembaharuan
kebijakan hukum pidana anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010
ialah sebagai konsekuensi atas terdapatnya ketentuan-ketentuan dalam UU No 15 Tahun 2002 jo
UU No 25 Tahun 2003 yang masih menimbulkan multi-interpretasi, banyaknya celah hukum
(loopholes) dan tidak tegasnya rumusan mengenai pemberian sanksi.4 Dalam rangka menutupi
atau menanggulangi segala loopholes yang masih disisakan oleh UU No 15 Tahun 2002 jo UU No
25 Tahun 2003, maka dirumuskan dan diundangkanlah UU No 8 Tahun 2010 yang mengarahkan
pada penal policy-nya bahwa dalam penerapan UU No 8 Tahun 2010, terkhusus mengenai
penerapan delik pencucian uang, tujuannya tidak boleh hanya terbatas pada memaksimalkan
ancaman pidananya saja (dalam konteks pemidanaan), tetapi juga dalam rangka pemulihan aset
atas proceed of crime yang merupakan life blood of crime dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan
oleh pelaku kejahatan (dalam konteks asset recovery). Dalam rezim anti-pencucian uang, resultan
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 157. 2 Ibid., hlm. 158. 3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,
Jakarta: Kencana, 2010, hal. 25 – 26.. 4 Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pusat
pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Memorie Van Toelechting Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Buku Satu, Jakarta: PPATK, hlm. 72.
atas arah politik hukumnya nampak dengan diundangkannya UU No 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang merupakan grand design penyelenggaraan upaya
pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia yang menargetkan beberapa sasaran-sasaran
penting. Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui penyusunan UU No 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai arah baru kebijakan hukum pidana dalam rezim
anti-pencucian uang, adalah:5
a. Memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak
pidana pencucian uang.
b. Mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah
yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut;
c. Meningkatkan koordinasi penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang;
d. Meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan;
dan
e. Memenuhi dan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin
dalam 40 FATF Recommendations serta ketentuan anti-money laundering regime yanf
berlaku secara internasional (international best practice).
Dua konsep yang berkaitan dengan penerapan UU TPPU tersebut menunjukkan bahwa
Konsep Pemidanaan dalam perkara pencucian uang, dititik-tekankan pada dua tujuan, yakni pada
konteks pemidanaan (dengan memaksimalkan ancaman pidana kepada pelaku, baik badan maupun
kepemilikan), juga terhadap penelusuran, perampasan hingga pemulihan atas aset yang diperoleh
oleh pelaku secara melawan hukum.
Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan penegak hukum yang
berpendapat bahwa penerapan delik pencucian uang baru dianggap perlu bila dimaksudkan untuk
memaksimalkan ancaman pidana, sehingga jika pemidanaan sudah maksimal, maka penerapan
atas UU TPPU sudah tidak menjadi keharusan lagi. Selain itu, terdapat pula pihak yang
berpandangan bahwa apabila telah terdapat aset yang besar yang bisa disita dan bermuara pada
perampasan atas aset tersebut, UU TPPU tidak begitu urgen untuk diterapkan.6 Meskipun pada
dasarnya, terhadap penyitaan aset yang cukup besar tersebut, sebenarnya belum maksimal jika
dilakukan penelusuran aset, yang tools-nya berdasarkan UU TPPU. Hal tersebut dikarenakan,
5 Direktorat Hukum PPATK, Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta:
PPATK, 2015, hlm. 65 – 66. 6 M.G. Novrizal Fernandez, “Penyidik Belum Maksimalkan UU TPPU Untuk Sita Aset Koruptor”, lebih lanjut lihat :
21 PT Duta Graha Indonesia - - 15.124.000.000,00 -
Terpidana TPPU 2012-2018
Penyidikan TPPU
• Pada saat penyidikan TPK, penyidik merumuskanmodus/perbuatan yang masuk dalam katagori delikpasal 3,4,5 UU TTPU
• Penyidik, Unit Aset Tracing And Recovery (ATR)melakukan penelusuran aliran uang hasil TPK danharta kekayaan milik tersangka, keluarga, dan fihakterkait lainnya
• Analisa mendalam atas Nexus antara HartaKekayaan yang ditemukan dengan TPK
Pengumpulan informasi
ANALISA
LHA PPATK
PERBANKAN
LAPORAN KEKAYAAN
MEDIA SOSIAL
BADAN PERTANAHANBARANG BUKTI
PENDAFTARAN KENDARAAN ASURANSI
Lainnya
Profiling Aset
Tanah &
Bangunan
Financial investigative technique
• Direct Methodsa. Analisa database akutansi, transaksi keuangan,
general ledger, dokumen pembayaran, invoice,kontrak, dll
b. Wawancara fihak terkait (BoD, bagian keuangan danakutansi, bagian marketing, dll)
• Indirect Methodsa. Membandingkan gaya hidup fihak yang dicurigaib. Membandingkan penghasilan sah dengan
pengeluaran dalam kurun waktu tertentu
Financial investigative technique
• Modus Drivena. Analisa awal dilakukan dengan menelusuri modus yang
dilakukan untuk menyembunyikan hasil kejahatan.b. Analisa bisa berakhir pada ditemukannya aset hasil
kejahatan ataupun jejak aset tersebut.
• Aset Drivena. Analisa dilakukan dengan menelusuri asal muasal
kepemilikan aset untuk memastikan apakah aset tersebutadalah hasil kejahatan yang disembunyikan asal usulnya.
b. Bisa berakhir pada penggunaan metode pembalikanbebanbuktian terbalik
Metode Hulu ke Hilir
TPK (Predicate
Crime)Harta Kekayaan
Modus TPPU
TPK lain
TPK lain
TPK lain
Harta Kekayaan
Harta Kekayaan
Harta Kekayaan
Metode Hilir ke Hulu
TPK (Predicate
Crime)Harta Kekayaan
Modus TPPU
TPK lain
TPK lain
TPK lain
Harta Kekayaan
Harta Kekayaan
Harta Kekayaan
Pembalikan Beban Pembuktian secara Seimbang
SumberDana Harta Kekayaan
SumberDana
Harta KekayaanHasil Kejahatan/bukan
Hasil Kejahatan/bukan
• Penyidik/JPU tidak menyerahkan sepenuhnya pembalikan bebanpembuktian kepada tersangka/terdakwa.
• Penyidik/JPU sedapat mungkin memiliki alat bukti bahwa harta kekayaantersebut didapat dengan cara tidak sah. Termasuk mencari fakta untukmematahkan alibi yang disampaikan oleh tersangka/terdakwa.
Perbandingan Pengeluaran dan Pendapatan Sah Pada Kurun Waktu Tertentu
Pada kurun waktu 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
Total Pengeluaran dan penggunaan uang lainnya Rp.10 Milyar Rupiah
Total pemasukan dari sumber yang sah Rp.1 Milyar Rupiah
Pendapatan yang tidak bisa dijelaskan Rp.9 Milyar Rupiah
Rp4,5 Milyar Rp145 Milyar
Selisih Rp 140 M
Harta Tidak Bergerak
Selisih Rp 705 Jt
Rp275 Juta Rp981 Juta
Alat Transportasi
Rp320 Juta
Logam/Batu Mulia
Rp160 Juta
Barang Seni/Antik
Rp0
Selisih Rp 320 Jt
Rp0
Selisih Rp 160 Jt
Rp200 Juta
Uang/Setara Kas
Selisih Rp 1,8 M
Harta Yang Dilaporkan di LHKPN
Hasil Pelacakan Aset
Selisih Aset
Perbandingan Data Laporan Kekayaan
Dibandingkan Hasil Pelacakan Aset
Rp2 Milyar
Tantangan
• Pengelolaan Aset Sitaan, Khususnya Aset Usaha
• Kualitas dan Kuantitas Perkara➢Trend “Too Small to Investigate”
➢Pasal 5
• Strategi Penyidikan dan Penuntutan➢Penggabungan Penyidikan dan Penuntutan TPK dan TPPU
• Pemidanaan dan Asset Recovery
• Professional Launderer
• Investasi Jenis Baru (Cryptocurrency, crowdfunding, dll)
Tantangan
• Stand Alone TPPU terkait Foreign Predicate Crime
• TPK dan TPPU di Tangani Apgakum Berbeda
• TPK di Luar Negeri, Asset Kejahatan di Alirkan keDalam Negeri
• TPK di dalam Negeri, Hasil Kejahatan di Alirkan ke LuarNegeri
TANAH DAN BANGUNAN
32 UNIT ATAU + 74.625SPBU
3 UNIT ATAU +6.628 M2
Rp222.004.823.962,00
TANAH & BANGUNAN
85 UNIT
PENERAPAN DELIK PENCUCIAN UANG UNTUK TUJUAN PEMIDANAAN DAN ASSET RECOVERY
ORIENTASI DARI PENAL POLICY BERMUARA DALAM HALMEWUJUDKAN :
• Arah pembaharuan kebijakan hukum pidana;
• Upaya pencegahan tindak pidana; dan
• Cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus
dilaksanakan.
Marc Ancel, Social Defence: Modern Approach to Criminal Problem, hlm. 209.
TRANSFORMASI PENAL POLICY DALAM KONTEKS UU TPPU
UU NOMOR 8
2010
UU NOMOR 25
2003
UU NOMOR 15
2002
• Multi Interpretasi Dalam Beberapa Ketentuan UU 15/2002 jo UU 25/2003
• Banyaknya Celah Hukum (loopholes) yang dimuat dalam UU 15/2002 jo UU 25/2003
• Tidak Tegasnya Rumusan Mengenai Pemberian Sanksi.
Latar Belakang Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana
Anti Pencucian Uang
SASARAN YANG HENDAK DICAPAI MELALUI PENYUSUNANUU NO 8 TAHUN 2010
Memelihara Dan Menjaga Stabilitas Dan IntegritasSistem Keuangan Nasional
Meningkatkan Koordinasi PenegakHukum Dalam Pencegahan Dan
PemberantasanTPPU
Memenuhi Standar Internasional
40 FATF Recommendations Serta Ketentuan Anti-money Laundering Regime
Meningkatkan Penerimaan Negara Melalui Penyitaan Dan Perampasan Hasil
Kejahatan
Mencegah Dan MemberantasKejahatanYang Melibatkan Harta
Kekayaan Dalam Jumlah Signifikan
• Pendekatan Pemidanaan????
• Pendekatan Asset Recovery???
Tujuan Penerapan Delik
Pencucian Uang
Bersifat Tweepattern
METODE PENELITIAN
LOKASI JENIS & SUMBER DATA TEKNIK KUMPUL DATA ANALISIS DATA
Akademisi, Kepolisian
Daerah, Kejaksaan Tinggi,
serta beberapa Pengadilan
Negeri di:
▪ Yogyakarta;
▪ Semarang;
▪ Makassar;
▪ Bandung;
▪ Pekanbaru;
▪ Denpasar; dan
▪ Medan.
▪ Primer Hasil
Wawancara
▪ Sekunder (Bahan
Hukum):
▪ Primer: PerUUan
▪ Sekunder: Buku,
Karya Ilmiah, Hasil
Penelitian, dst.
▪ Tersier: Bahan dari
Internet.
▪ Wawancara;
▪ Studi Dokumentasi.
▪ Data dan Bahan
Hukum diolah sesuai
dengan Rumusan
Masalah;
▪ Analisis Data Kualitatif;
▪ Disajikan secara
deskriptif.
Pendekatan Pemidanaan
• Penyatuan Berkas Perkara Tindak Pidana Asal dan Berkas Perkara TPPU
• Penuntutan TerhadapTPPU Dapat DilakukanTanpaMenungguTerbuktinya Tindak Pidana Asal Terlebih Dahulu
• Putusan TPPU Menambahkan Dan MelengkapiPidana/Hukuman Atas Tindak Pidana Asal (TPPU diproses setelah TPAsal Putus)
Penerapan TPPU (Eksisting)
Pendekatan Asset Recovery
• Permintaan Informasi Kepada PPATK dan PihakPelapor
• Penundaan, Transaksi Penghentian Sementara Transaksi dan Pemblokiran
• Penyitaan Aset Tambahan
• Pembalikan Beban Pembuktian
DASAR PEMIKIRAN KRIMINALISASI TPPU
Memelihara Dan Menjaga Stabilitas Dan IntegritasSistem Keuangan Nasional
Meningkatkan Koordinasi PenegakHukum Dalam Pencegahan Dan
PemberantasanTPPU
Memenuhi Standar Internasional
40 FATF Recommendations Serta Ketentuan Anti-money Laundering Regime
Meningkatkan Penerimaan Negara Melalui Penyitaan Dan Perampasan Hasil
Kejahatan
Mencegah Dan MemberantasKejahatanYang Melibatkan Harta
Kekayaan Dalam Jumlah Signifikan
TOLOK UKUR EFEKTIVITAS PENERAPAN DELIKPENCUCIAN UANG
Faktor Hukum Faktor Aparat Penegak Hukum
Faktor Sarana-Prasarana Faktor Kebudayaan
Ancaman Pidana Maksimal Dari Tindak Pidana Asal Belum Maksimal, Asset Tracing Belum
Maksimal
Ancaman Pidana Maksimal Dari Tindak Pidana Asal Sudah Maksimal, Asset Tracing Belum
Maksimal
Ancaman Pidana Maksimal Dari Tindak Pidana Asal Belum Maksimal, Asset Tracing Sudah
Maksimal
Ancaman Pidana Maksimal Dari Tindak Pidana Asal Sudah Maksimal, Asset Tracing Sudah
Maksimal
4 Variabel KeadaanTerkaitUrgensi Penerapan Delik
Pencucian Uang
URGENSI PENERAPAN DELIK PENCUCIAN UANG
(DENGAN PENDEKATAN PEMIDANAAN & ASSET
RECOVERY)
No Pernyataan Frekuensi Responden
1 2 3 4 5
1 Penerapan Pemidanaan delik pencucian uang terhadap Tindak
Pidana Asal yang ancaman pidana paling lamanya 15 tahun keatas. - 12 - 13 -
2 Penerapan Pemidanaan delik pencucian uang terhadap Tindak
Pidana Asal yang ancaman pidana paling lamanya dibawah 15
tahun
19 6 - - -
3 Penerapan delik pencucian uang, dalam rangka menerapkan tools
yang dibolehkan oleh UU TPPU untuk asset tracing dan asset
recovery terhadap hasil kejahatan yang disita/dirampas jumlahnya
sudah sangat besar (menurut APH).
8 9 - 8 -
4 Penerapan delik pencucian uang, dalam rangka menerapkan tools
yang dibolehkan oleh UU TPPU untuk asset tracing dan asset
recovery terhadap hasil kejahatan yang disita/dirampas jumlahnya
belum maksimal.
22 3 - - -
Ket:
1: Sangat Penting
2: Penting
3: Kurang Penting
4: Tidak Penting
5: Tidak Perlu
Kriminalisasi Pencucian Uang dimaksudkan bukan semata-mata untuk tujuan pemidanaan, tetapi juga
dalam rangka memaksimalkan nilai aset hasil kejahatan yang dapat dirampas.
Tolok ukur efektivitas penanganan perkara pencucian uang dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu:
• Aspek Hukum;
• Aspek Penegak Hukum
• Aspek Sarana-Prasarana, dan
• Aspek Kebudayaan Hukum.Penerapan Delik Pencucian Uang selalu urgen dikarenakan dengan menerapkan delik pencucian uang,
maka:
• Dalam konteks pemidanaan, penerapan TPPU dapat digunakan untuk memaksimalkan ancaman
pidana yang dapat dijatuhkan, dan dimungkinkan pula dilakukan penuntutan TPPU Tanpa harus
menunggutTerbuktinyaTindak Pidana Asal Terlebih Dahulu; dan
• Dalam konteks Asset Recovery, penerapan TPPU dapat menggunakan instrumen-instrumen asset
tracing yang terdapat dalam UU TPPU yang dapat bermuara pada memaksimalkan asset recovery.
SEKIAN & TERIMAKASIH
OLEH:
Dr. H. ASRI AGUNG PUTRA , SH MH.
DIREKTUR PENYIDIKAN
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
Tantangan penegakan hukum:
Perubahan sistem politik & ekonomi
Keterbatasan anggaran
penegakan hukum
Sistem penegakan hukum harus lebih efektif &
efisien
Tujuan hukum pidana
Hukum pidana berfungsi melayani kepentingan sosial
Pidana adalah upaya terakhir
Kondisi yang lebih berkeadilan (social welfare)
Tujuan & Alasan pemidanaan TPPU
tujuan
• Sistem keuangan sehat
alasan
• Mala in se
instrumen
• Penjara & rampas aset
Tolok ukur efektiftas penegakan hukum TPPU:
Social welfare
Sistem peradilan cepat, sederhana,
biaya ringan
Sistem keuangan
sehat
Paradigma penegakan hukum TPPU
pidana
Asset recovery
Kondisi berkeadilan
guna wujudkan Social welfare
Penerapan sanksi pidana terhadap delik TPPU mensyaratkan adanya mens rea:
Mens rea
menghendaki
mengetahui
Tidak ada mens rea
Tidak ada delik
Tidak ada sanksi pidana
Syarat harus adanya Mens Rea (Pasal 3, 4, 5 UU No. 8 tahun 2010 & FATF Standards):