PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 108 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut; b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trengalek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 108 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun
penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai
aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut;
b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 90
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trengalek sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
- 2 -
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3 -
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK.
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan serta Lembaga Lain.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan,
adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Trenggalek.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Trenggalek.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trengalek.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 5 -
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Trengalek.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT
Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Pasal 2
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Bupati dibidang kepegawaian daerah.
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kepegawaian Daerah.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
kepegawaian daerah;
c. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian daerah;
- 6 -
d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan
rumah tangga Badan;
e. penyelenggaraan tugas informasi manajemen pegawai,
pengadaan dan pengembangan karier pegawai, mutasi serta
pembinaan dan penghargaan pegawai;
f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang
informasi manajemen pegawai, pengadaan dan
pengembangan karier pegawai, mutasi serta pembinaan dan
penghargaan pegawai serta UPT Badan dalam lingkup
tugasnya;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kinerja Badan;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan :
a. penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun
anggaran;
b. perumusan kebijakan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah
setiap tahun anggaran;
c. usulan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun
anggaran;
d. pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah
kabupaten;
e. usulan penetapan Nomer Induk Pegawai;
f. perumusan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah;
g. pelaksanaan pengangkatan CPNS Daerah;
h. pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah
memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi;
i. perumusan kebijakan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
j. perumusan kebijakan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;
- 7 -
k. usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan
pengabdian;
l. perumusan kebijakan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kabupaten dalam dan
dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang
jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten;
m. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Sekretaris Daerah;
n. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Eselon II Pegawai Negeri Sipil;
o. perumusan kebijakan perpindahan Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
p. perumusan kebijakan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah;
q. pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk
golongan III/d ke bawah;
r. perumusan kebijakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Daerah kabupaten golongan/ruang III/d ke bawah dan
pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
s. pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
t. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
u. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
v. perumusan kebijakan kebijakan pendidikan pelatihan
aparatur;
w. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan aparatur;
x. pelaksanaan pembinaan peserta, penyusunan data pribadi
peserta dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat;
y. penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan
teknis pendidikan dan pelatihan;
z. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta
pelaporan;
aa. menyelenggarakan seleksi calon peserta pendidikan dan
pelatihan;
- 8 -
bb. menyelenggarakan test psikologi dan merekomendasi
hasilnya;
cc. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi program serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan instansi
terkait;
dd. perumusan kebijakan kebutuhan diklat PNS Daerah
Kabupaten.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi:
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Pengembangan dan Diklat.
d. Bidang Informasi dan Manajemen Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Dokumentasi Data Pegawai;
2. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Pegawai.
e. Bidang Mutasi, membawahi:
1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
2. Sub Bidang Jabatan.
f. Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPT Badan.
- 9 -
(2)Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 7
Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan kebijakan Bupati.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan
perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan
pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Badan.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
- 10 -
b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan
program/kegiatan Sekretariat;
c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan
keuangan;
e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kinerja Badan;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
(1) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;
d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kegiatan
perencanaan dan pelaporan;
e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja Badan;
- 11 -
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta
pendataan hasil kerja perencanaan dan pelaporan;
g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
Ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan