LAPORAN AKHIR RISET STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (PENELITIAN PADA PEMILU 2014) Oleh: NAMA : IWANUDIN NIM : 5113413011 ROMBEL : 071 DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS PKN PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H. KOMPETENSI: IDEOLOGI,DEMOKRASI,DAN WAWASAN NUSANTARA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(PENELITIAN PADA PEMILU 2014)
Oleh:
NAMA : IWANUDIN
NIM : 5113413011
ROMBEL : 071
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
KOMPETENSI:IDEOLOGI,DEMOKRASI,DAN
WAWASAN NUSANTARA
LAPORAN PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
A. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945.
Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah melaksanakan
Pemilihan Umum sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian 1 (satu) kali
pada Era Orde Lama, 6 (enam) kali pada Era Orde Baru dan 2 (dua) kali pada
Era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 sangat berbeda bila
dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perbedaan
dimaksud antara lain pada Penyelenggara pada Pemilu yang lalu
penyelenggara disebut PPD (Panitia Pemilihan Daerah) merupakan gabungan
dari Parpol yang ada serta perwakilan dari unsur Pemerintah dan bersifat
sementara, sedangkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebagai
Penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum dengan jumlah personil 5
(lima) orang melalui seleksi secara berjenjang, memiliki masa kerja 5 (lima)
tahun bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Disisi lain pada Pemilu
sebelumnya hanya memilih Calon Legislatif tetapi pada Pemilu sekarang
temasuk memilih Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta sekaligus
memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pada Pemilihan Umum Legislatif ini sebagai mahasiswa maka penulis
melakukan riset dalam bentuk laporan.Laporan Kegiatan pemantauan
pemilihan umum Legislatif 2014 ini dimaksudkan guna untuk memenuhi
tugas mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan.Selain sebagai tugas laporan
ini juga sebagai bukti dan tolak ukur sistem demokrasi di Indonesia saat ini.
B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014
1. Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD Propinsi,DPRD Kabupaten
1.1. Pencalonan
Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi
proses dan sisi hasil.Dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan
berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur,
adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat
dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut
dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpim negara yang
mampu mewujudkan cita-cita nasional.
Berkualitasnya Pemilu apabila dilihat dari sisi hasilnya berawal
pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan, maupun
mekanisme pencalonannya. Penentuan calon Legislatif baik DPR
maupun DPRD bermula dari suatu proses di internal Partai Politik
peserta Pemilu. Partai Politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk
setiap Daerah Pemilihan. Walaupun undang-undang menentukan
persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun
secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih
mengetahui kualitas kadernya, untuk dapat dicalonkan sebagai
anggota DPR atau anggota DPRD, karena Partai Politiklah yang telah
melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya dalam waktu yang
cukup lama. Biasanya setiap Partai Politik mempunyai mekanisme
sendiri-sendiri dalam proses pencalonan tersebut sesuai Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Jadi dalam hal ini Partai
Politiklah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas bakal
calon, sedangkan KPU beserta jajarannya hanya melakukan verifikasi
terhadap persyaratan bakal calon, berdasarkan persyaratan formal
yang ditentukan dalam undang-undang.
1.2. Caleg Perempuan
Perjuangan perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan
politik dengan perempuan selalu saja mendapat tentangan politik
patriarki.Hal tersebut terindikasi keengganan mayoritas partai politik
pemilu 2014 untuk memenuhi Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013
Pasal 24 ayat 1 tentang Persyaratan Keterwakilan 30% perempuan
untuk setiap daerah pemilihan dalam daftar caleg sementara pada 9–
22 April 2013. Keengganan para partai politik untuk memenuhi
peraturan itu lantaran banyak didominasi paradigma domestifikasi
perempuan yang selalu bekerja di rumah maupun tingkat kepopuleran
caleg perempuan yang dinilai masih kurang sehingga dikhawatirkan
akan mengurangi angka elektabilitas partai tersebut maupun
berkurangnya proporsi bilangan pembagi pemilih (BPP).Padahal,
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 itu sudah mengacu kepada
Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, khususnya dalam
Pasal 55 dinyatakan pengajuan caleg harus memuat paling sedikit
30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat 2
disebutkan dalam daftar caleg yang diajukan, setiap tiga calon harus
memuat satu calon perempuan. Bilamana partai politik tidak mau
memenuhi persyaratan tersebut maka dalam Pasal 27 ayat 1 diatur jika
ketentuan itu tidak terpenuhi maka parpol tersebut dinyatakan tidak
memenuhi syarat pengajuan daftar bakal caleg di dapil bersangkutan,
parpol bersangkutan tidak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta
untuk dapil tersebut.
Hal ini tentu saja menjadi ironi, sejak Mahkamah Konstitusi (MK)
menetapkan bahwa sistem proporsional terbuka menjadi dasar
pemenangan pemilu dengan pemerolehan suara terbanyak pada
pemilu 2009. Maka yang terjadi justru kuota 30% menjadi tidak
berarti lagi karena terjadi penyamarataan antara politisi perempuan
maupun laki-laki dalam berebut kursi caleg, baik di parlemen lokal
maupun nasional. Namun demikian, apa pun sistemnya yang
digunakan Pemilu 2014 yakni apakah proporsional terbuka maupun
proporsional tertutup. Keduanya memiliki tendensi untuk
memarjinalkan peta persaingan politik perempuan.
1.3. Daerah Pemilihan
Yang dimaksud dengan daerah pemilihan ialah batas wilayah
dan/atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi
yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah
suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan
dapat ditentukan berdasarkan (a) wilayah administrasi pemerintahan
(nasional, provinsi atau kabupaten/kota), (b) jumlah penduduk , atau
(c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk. Besaran
daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah
pemilihan, yaitu apakah satu kursi atau berwakil-tunggal (single-
member constituency) ataukah lebih dari satu kursi atau berwakil-
banyak (multi-member constituencies). Pilihan tentang lingkup dan
besaran daerah pemilihan akan mempunyai implikasi yang sangat luas
tidak saja pada derajat keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan
akuntabilitas wakil rakyat, tetapi juga pada sistem kepartaian dan
sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. Makin besar lingkup
dan besaran daerah pemilihan, makin tinggi derajat keterwakilan
rakyat, tetapi makin rendah derajat akuntabilitas wakil rakyat.
Sistem kepartaian yang bakal terjadi dari keadaan seperti ini
minimal pluralisme moderat, sedangkan sistem perwakilan rakyat,
khususnya hubungan anggota dewan dengan konstituen, akan
cenderung berupa pemberian mandat (perwalian).
1.4. Surat Suara dan tata cara pencoblosan
Suarat suara pada pemilihan umum legislatif 2014 ada 4
macam.Yang pertama berwarna hijau yang berarti memilih DPRD
Kabupaten.Yang kedua berwarna biru yaitu memilih DPRD
Provinsi.Yang ketiga berwarna kuning yang berarti memilih DPR RI
dan yang terakhir berwarna merah memilih anggota DPD.Untuk
memilih calon anggota DPR dan DPRD, terdapat 3 tata cara
pencoblosan surat suara yang sah. Cara pertama dengan mencoblos
kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik.Cara kedua
adalah dengan mencoblos kolom nomor urut dan nama calon anggota
DPR/DPRD, sedangkan cara ketiga adalah dengan melakukan cara
pertama dan cara kedua yakni dengan mencoblos kolom nama dan
tanda partai sekaligus mencoblos kolom nomor urut dan nama calon.
2. Pemilihan Umum anggota DPD
1.1. Pencalonan
Untuk menjadi calon anggota DPD, kita harus memenuhi
persyaratan formal sesuai dengan bunyi Pasal 12 UU No 10 tahun 2008.
Yakni, Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 21 (dua
puluh satu) tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa
Indonesia.Kemudian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain
yang sederajat, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehat jasmani dan rohani,
terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu.
Jika yang bersangkutan sebelumnya bekerja, maka harus
mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.Bersedia untuk tidak
berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat
pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan
tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara (BUMN), dan badan
usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara, mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan,
mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan, dan mendapat
dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
1.2. Surat Suara dan tata cara Pencoblosan
Surat suara pemilihan DPD berwarna merah.Untuk memilih
anggota DPD, juga terdapat tiga cara pencoblosan yang sah. Cara
pertama adalah dengan mencoblos foto calon, cara kedua dengan
mencoblos nomor urut calon, dan cara ketiga adalah dengan
mencoblos nama calon.
C. PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 2014
1. Profil Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
a. Ketua :Masykuri
b. Divisi Sosialisasi :Widyawati
c. Anggota :
1.M. Riza Pahlevi
2.Moh. Subkhan
3.Akhmad Hanfan
2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan/Kelurahan di Wilayah
Pantauan
a. Struktur Organisasi PPK Kecamatan Wanasari:
1. Ketua :Fata Yasin,S.Pd
2. Anggota :
a.Hendi Handoko,M.Pd
b.Ahmad Munsip,S.Pd
c.Lili Mulyani,S.Pd
d.Ulul Abshor
b. Struktur Organisasi PPS Desa Dukuh wringin:
1. Ketua :Sugeng
Santoso,S.Pd
2. Anggota PPS Divisi Entri Data : Edi Waryono,S.Pd
3. Sekretariat :
a. Ketua :Ahmad Mugeni,SH
b. Anggota Bag.Keuangan :Sus Kaliri
c. Anggota Bag.Humas :Darto
3. Profil KPPS Wilayah Pantauan
Struktur Organisasi KPPS Desa Dukuh wringin TPS 4 Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes :
1. Ketua :Rokmat
2. Anggota :
a. Daryono
b. Ajis
c. Imam
d. Nursidik
e. Rijan
f. H.Sukaryo
D. PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 2014
1. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Struktur Organisasi Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes:
a. Ketua : M.A.Ma’ruf,SPd.S.Sos.i
b. Anggota I : Malik Ibrahim,SH.,M.Hum
c. Anggota II : Faisal Yudhi N,SH.
d. Div. Pengawasan : Faisal Yudhi Nogroho,SH.
e. Div.Organisasi dan SDM : M.A.Ma’ruf,SPd.S.Sos.i.
f. Div.Penindakan dan Penyelesaian : Malik Ibrahim,SH.,M.Hum.
g. Kepala Sekretariat : HB. Maria Indira DJ
1. Staf I : Untung Santoso
2. Staf 2 : Slamet Martoyo
3. Staf 3 : Gunawan Priyou,SH
2. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Struktur Organisasi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
a. Ketua : Lukman Setya Aji,S.Pd
b. Anggota :
1. Maskuri,S.Pd,M.Pd
2. Dakmanudin
E. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2014
1. Pemungutan Suara
Berikut Tata Cara pemungutan Suara:
a. Pemungutan Suara dimulai pada Jam 07.00 sampai jam
13.00.Kemudian datang ke TPS membawa formulir E6 dan antri di
tempat yang telah ditentukan.
b. Daftar ke meja pendaftaran untuk validasi; pada bagian ini, kertas
bukti pendaftaran akan distempel sebagai bukti telah terdaftar dan
boleh ikut milih pada hari bersangkutan
c. Selanjutnya, pergi ke meja berikutnya untuk mengambil surat suara,
dengan menunjukkan bukti pendaftaran yang telah distempel
d. Tunggu sampai ada salah satu bilik suara kosong
e. Masuk ke bilik suara yang telah ditentukan untuk anda (sudah barang
tentu yang kosong)
f. Buka kertas suara yang, baca baik2 nama partai dan juga nama calon
legislatif (Caleg), sampai anda yakin dengan pilihan anda,
g. Pilih partai dan juga nama yang anda percaya, INGAT nama caleg
yang dipilih harus yang dari partai yang anda pilih, dengan kata lain,
jika nama caleg bukan dari partai yang anda pilih, suara dihitung
HANGUS
h. Lipat kertas suara dengan benar
i. Masukkan kertas suara yang telah digunakan ke dalam kotak suara
yang telah disediakan
j. Celupkan jari kelingking kiri ke dalam tinta warna sebagai bukti anda
telah memberikan suara anda
k. SIMPAN bukti pendaftaran yang telah distempel untuk dipakai lagi
pada PEMILU PRESIDEN bulan Juli nanti.
2. Penghitungan Suara
Daftar Peserta Pemilih Tetap Desa Dukuh wringin TPS 4 Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes:
Jumlah DPT Pada TPS 4 :455 orang
Dengan rincian:
Yang Hadir : 330 orang
Yang tidak Hadir : 125 orang
A.DPRD Kabupaten Brebes Daerah Pilihan 6
1.NASDEM 2.PKB 3.PKS
1 subekti 0 1 Maftukhin 2 1 M widodo 0
2 daryadi 0 2 H.Musyafa 28 2 Iing Tobiin 1
3 Viki d 0 3 Alimatul K 0 3 Maryam 1
4 David BA 0 4 H Haryanto 2 4 Nurohman 0
5 Ananto S 0 5 H. Ghofar M 1 5 Mulyadi 0
6 Hj.rizki f 0 6 Tuti I 4 6 Saheti 0
7 Asikin 0 7 A Subekhan 19 7 Wamadiharjo 0
8 Sri anjani 0 8 Umi Latifah 0 8 Saptowati A 0
9 Aditya 0 9 Imron H 1 9 A Zaenal 0
Partai 2 Partai 15 Partai 0
Jml 2 Jml 72 Jml 2
4.PDIP 5.GOLKAR 6.GERINDRA
1 Khaerul A 11 1 Teguh w 2 1 Wasmud 1
2 M. Taufiq 33 2 sumiati 0 2 Tofariyati 0
3 Retno W 4 3 sjamsuri 0 3H.M
Suwondo4
4 Adi S 2 4 Pur irianto 0 4 A. Tajudin 5
5 Suharto 0 5 H. nur sidik 0 5 Sri Hartati 0
6 Maslimah 0 6 Gustin NF 0 6 Muhaimin S 0
7 Rowi B 1 7 M Taufiq G 0 7 Tarwid H 0
8 Trisno WD 39 8 Novawati 0 8 Amin Y 0
9 Sartika P 2 9 Fauzie 0 9 Masrifatun 0
Partai 31 Partai 1 Partai 2
Jml 123 Jml 3 Jml 12
7.DEMOKRAT 8.PAN 9.PPP
1 Hj Opi R 1 1 Zaki s 11 1A
khumaedi0
2 A. Torikhin 5 2 Surahmadi 21 2 Saro’i 0
3 Hj Mutiara 24 3 Rukinah 3 Riyanti 0
4 Atmo S 0 4 Khamim 4 Kayun 0
5 Tri Haryanto 0 5 Neneng as 5H Nur
Alim0
6 Sri Murni A 0 6 Warjum br 1 6 Alifah 0
7 A Tohirin 0 7 Siti rodiyah 7 Slamet 0
8 0 8 Wiwit ap 8 wahdah 0
Partai 17 Partai 11 9 Syahri 0
Jml 47 Jml 44 Jml 0
10.HANURA 14.PBB 15.PKPI
1Kusmantor
o1 1 1 Sugiarto 1
2 Pujo s 0 2 2 Wildan 0
3Dwi
Monica0 3 3 Nurjanah 0
4 Suroso 5 4 4
5 Rodiyah 1 5 5
6 Rifin jaya 0 6 6
7 Dian a 0 7 7
8 Aji wiyanto 0 8 8
Partai 2 Partai 1 Partai 1
Jml 9 Jml 1 Jml 2
Keterangan:
1. Surat Suara Sang Sah : 317
2. Surat Suara Yang Tidak Sah : 13
B.DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pilihan 9
1.NASDEM 2.PKB 3.PKS
1 Firdaus M 2 1 Fuad H 9 1 Rusman 0
2 Sri suryani 0 2 Laelatul A 31 2 Wahidin 1
3 Imron R 0 3 Mu’minah 1 3 Isyqi K 0
4 Siti Ratnawati 1 4 Ali Noval N 1 4 Kharis R 0
5 A Khaeruri 0 5 Solahuddin 2 5 Imron R 0
6 Sari Banar 0 6 H. Muslih 1 6 Sri Hartuti 0
7 Titik Y 0 7 Mamluatul H 3 7 M.Supriyanto 0
8 Agus P 1 8 Farah ESW 1 8 Evi A 0
9 A Sopani 0 9 Agil Riyanto 0 9 Bayu P 0
Partai 1 10 M Nurwin 0 Partai 6
Jml 5Partai
18 Jml 7Jml
4.PDI 5.GOLKAR 6.GERINDRA
1 Hj Sari 44 1 Aminullah 1 1 H M Isha 7
2 Widi A 12 2 Drs H Maspui L 0 2 Lilik Y 1
3 H Hartomo 11 3 Sri indah 1 3 Stella E 3
4 MMarhainis M 5 4 Dr. I De wa 1 4 Ir Karwadi 1
5 Adi R 1 5 M Agus S 1 5 Haryanti N 0
6 Fitri A 1 6 Jenal M 0 6 Sunu W 0
7 Karsono 25 7 Kustoro 0 7 HM Umar D 0
8 Maryana 5 8 M Iqbal 1 8 IR. Masrukhi 0
9 Slamet S 6 9 Hj Sugoharti 1 9 Warheni 1
Partai 45
1
0Urip W 0 10 Dimyati 11
Partai 2 Partai 7
Jml 155 Jml 8 Jml 31
7.DEMOKRAT 8.PAN 9.PPP
1 Dedi Y 3 1 H Wahyudin 10 1 Nurkhasanah 0
2 Emiliana R 1 2 Anis Yahya 6 2 Imam M 0
3 Joko H 4 3 Tri Handayani 2 3 A Tubagus 1
4 Hj Endang 1 4 Mamun M 0 4 Rizki N 0
5 Handayani 1 5 Isticharom 0 5 Abdul Ghofir 0
6 Drs Slamet 0 6 Eva T 0 6 Fajar S 0
7 Kustoro W 1 7 Muh Amirudin 0 7 Akhmad Y 0
8 Immanuel A 0 8 Nur Azizah 0 8 Eva N 0
9 Bakoh S 0 9 Hartono 0 9 Hj Sadullah 0
10 Istiqomah 0 10 H Hadi S 0 10 Eryanto 0
Partai 21 Partai 7 Partai 2
Jml 32 Jml 25 Jml 3
10.HANURA 14.PBB 15.PKPI
1 Rudi S 1 1 Agus S 0 1Sapriyant
o1
2 M sobar 0 2 Yuni M 0 2Cahyawat
i0
3 Widiyah F 0 3 3 Dana E 0
4 Agus D 0 4 4
5 Sri Mulyati 1 5 5
6 0 6 6
7 0 7 7
8 0 8 8
Partai 2 Partai Partai 1
Jml 4 Jml 0 Jml 2
Keterangan:
1. Surat Suara Yang Sah : 290
2. Surat Suara Yang Tidak Sah : 40
C.DPR RI Provinsi Jawa Tengah
1.NASDEM 2.PKB 3.PKS
1 Dr Orje A 0 1 Bahrudin N 4 1 Drs. Abdul F 1
2 Tias Yekti 0 2 Nur nadlifah 12 2 H Rohmani 0
3 Drs Kasmuri 0 3 H Agus Salim 2 3 Yeni P 0
4 Dra Dedeh Y 1 4 HA Faris Sulhaq 2 4 Abdul Karim 0
5 Samsul B 0 5 H Fatkhudin 0 5 Dr. Faisal A 0
6 H Amir M 0 6 Eka S 0 6 Annisahtun 0
7 KH Asmawi 0 7Dwi N
Damayanti5 7 Ofi S 0
8 Ir. H Gatot L 0 8 M Aenullah 1 8 Edi Faisal 0
Partai 2 Partai 20 Partai 3
Jml 3 Jml 46 Jml 4
4.PDI 5.GOLKAR 6.GERINDRA
1 M Prakoso 17 1 Kape Riki 1 1 M Haikal 2
2 Dr. Dewi A 18 2 HM Nasrudin 0 2 Aan Rusdianto 3
3 M Yamin 48 3 Nur aeni 0 3 Hartiningsih 2
4 Fauzan A 3 4 Agung W 4 4 Slamet R 0
5 Damayanti 9 5 RH Purwoko 0 5 Budiarso 1
6 Anton L 2 6 Fitriyanti 0 6 Mahyati H 0
7 Nova N 0 7 Ali muksin 0 7 Atiek Endah 0
8 H Slamet E 5 8 Wakhyuningsih 0 8 A.Mustaqin 6
Partai 34 Partai 6 Partai 0
Jml 136 Jml 11 Jml 14
7.DEMOKRAT 8.PAN 9.PPP
1 H Sukawi S 2 1 Teguh J 4 1 Drs. H Zaenud 0
2 H Mehbob 3 2 Aryagana 4 2 Drs. H Mujajin 0
3 Nafisatul K 6 3 Tias Fika W 0 3 Drs. H Aqilatul 4
4Drs.
Kawiyan0 4 Yayat S 1 4 Drs. M Taufiq 0
5 Kristoper N 0 5 Abdul sungkar 0 5 KH Saeful R 0
6 Wiranti S 1 6 Siti Robiah 0 6 Yuli Erli S 0
7 Samsul B 1 7 Didi Kusairi 0 7 Dr. H Muntoha 0
8 Tati 0 8 Dwi Isti I 0 8 Ana Falala 0
Partai 13 Partai 8 Partai 0
Jml 26 Jml 17 Jml 4
10.HANURA 14.PBB 15.PKPI
1 Kusnandar 9 1 Edi Prasetyo 0 1 Darmawan E 0
2 Wasis S 0 2 Pria Sambada 0 2 Dr.Mukhlasin 1
3 Hj.Sulwasiah 1 3 Hj.Umi S 0 3 Meidana 0
4 Ir. Mukroni 0 4 Nasir Jafar 0 4 Aulia M 0
5 Rutoyo 24 5 Ida 0 5 Syarifudin T 0
6 Sucihati 1 6 Agus Wahid 0 6 Riri S 0
7 Ir. Teguh Y 0 7 Mirna Sari 0 7 Ir. M Aedi 0
8 R.Mahardani 0 8 Fauji Umar 0 8 Vera Rosalina 0
Partai 4 Partai 0 Partai 2
Jml 39 Jml 0 Jml 3
Keterangan:
1. Surat Suara Yang Sah : 303
2. Surat Suara Yang Tidak Sah : 27
4.DPD Provinsi Jawa Tengah
No Nama Jml No Nama Jml
1 AGUS MUJAYANTO 8 17 KUNDARI, S.E. 6
2Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI,
M.Si.16 18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 2
3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I 7 19Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI
MUSTOFA11
4 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 18 20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 6