GEOPOLITIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
akhirnya kami dari pihak penyusun dapat menyelesaikan tugas mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas Geopolitik
Indonesia dalam bentuk makalah. Makalah ini disusun guna memenuhi
tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen sebagai bahan pertimbangan
nilai.
Dalam penyusunan makalah ini, tidak lupa pula kami mengucapkan
banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
khususnya dari rekan-rekan sekelompok kami sehingga makalah ini
dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang
kami alami dalam penyusunan makalah ini. Namun, berkat motivasi
yang disertai kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya
dapat teratasi.
Semoga makalah ini, dapat bermanfaat dan menjadi sumber
pengetahuan bagi pembaca. Dan apabila dalam pembuatan makalah ini
terdapat kekurangan kiranya pembaca dapat memakluminya. Akhir kata
dengan kerendahan hati, kritik dan saran sangat kami harapkan demi
penyempurnaan makalah ini. Sekian dan terima kasih.
Penyusun
BAB IPENDAHULUAN
A. Pendahuluan
Bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaanya pada
tanggal 17 Agustus 1945, telah menentukan cita-cita tujuan
nasionalnya yang menjadi sasaran yang harus dicapai oleh seluruh
bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan nasional tersebut hanya
dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang
kehidupan sedangkan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan
nasionl, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya geografi,
manusia dan lingkungannya. Kondisi Indonesia seperti ini, dapat
merupakan kerawanan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai
tujuan nasional, karena apabila tidak dibina dengan baik kondisi
tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah
persatuan, kesatuan, serta integrasi nasional Indonesia.Untuk dapat
melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya, maka
kerawanan yang berupa perbedaan-perbedaan tersebut harus dapat
dinetralisir dengan melakukan pembinaan jiwa persatuan, kesatuan,
serta integrasi nasional Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan dan kesatuan
bangsa yang mantap diperlukan wawasan nasional dalam rangka
mencapai tujuan nasionalnya, karena untuk mencapai tujuan nasional
diperlukan suatu cara pandang yang sama dari bangsa Indonesia
tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
yang memandang bangsa dan Negara Indonesia sebagai kesatuan yang
utuh dan menyeluruh. Cara pandang tersebut dikenal sebagai wawasan
dan bagi bangsa Indonesia yang mempunyai Nusantara sebagai tanah
air dan tanah tumpah darah. Maka wawasan tersebut disebut Wawasan
Nusantara.
B. Latar Belakang Masalah.
Negara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup sendiri.
Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi oleh negara-negara lain,
terutama Negara-negara tetangga atau negara yang berada dalam satu
kawasan dengannya. Untuk itulah diperlukan satu sistem perpolitikan
yang mengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan
diatas permukaan bumi ini. Sistem politik tersebut dinamakan
Geopolitik yang mutlak dimiliki dan diterapkan oleh setiap Negara
di sekitanya tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki
sistem Geopolitik yang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya
yang unik dan letak geografis negara Indonesia diatas permukaan
planet bumi.
Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan nusantara.
Wawasan nusantara tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, cara
pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan
ide nasionalnya yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 yang
merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan
bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaanya
dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering
dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara
bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia
sebagai hasil interaksi proses psikologis.
C. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian geopolitik itu sendiri dari beberapa teori
geopolitik ?
Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Maka
membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan
mengenai masalah geografi dan politik.
Geo artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi
mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu
ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan
interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya.
Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif
kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
Maka, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau
peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang
didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik
beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau
territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila
dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system
politik suatu negara.
2. Bagaimana wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik ?
Ditinjau dari tataran pemikiran/ konsepsi yang berlaku di
Indonesia wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia yang
merupakan pra-syarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang
tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah
unik dengan ciri-ciri demografi,anthropologi, meteorology dan latar
belakang sejarah yang memberi peluang munculnya desintegrasi
bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak
dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia yaitu
melalui ikrar sumpah pemuda, dimana amanatnya adalah satu nusa,yang
berarti keutuhan ruang nusantara;satu bangsa yang merupakan
landasan kebangsaan Indonesia; satu bahasa yang merupakan faktor
pemersatu seluruh ruang nusantara bersama isinya.
Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah maka wawasan
nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang
kesatuan yang meliputi: kesatuan politik;kesatuan ekonomi;kesatuan
sosial budaya dan kesatuan hankam.
3. Bagaimana otonomi daerah itu ?
Wacana atau perbincangan publik menyangkut perubahan UU otonomi
daerah yakni mulai UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
yang diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 bahkan UU yang terakhir ini
terancam dieliminir karena sekarang ini sedang dibahas RUU tentang
otonomi daerah sebagai pengganti UU yang kurang efektif. Hakikat
asas disentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah adalah
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,
sesungguhnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
BAB IIPEMBAHASANGEOPOLITIK INDONESIA
A. Teori-Teori Geopolitik
Geopolitik berasal dari katageo atau bumi dan politik berarti
kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan
alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan
nasional.
Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain
sebagai berikut:
a. Pandangan Ajaran Frederich Ratzel
Pada abad ke-19 Frederich Ratzel merumuskan untuk pertama
kalinya Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannyayang ilmiah
dan universal.Pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel adalah:Dalam
hal-hal tertentu pertumbuhan Negara dapat dianalogikan dengan
pertumbuhan organism yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses
lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan
mati.Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok
politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang
tersebut,makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.Suatu
bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas
dari hukum alam.Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan
hidup terus dan langgeng.Semakin tinggi budaya suatu bangsa,
semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah
hidup tidak mendukung bangsa tersebut akan mencari pemenuhan
kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).Hal ini
melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika
budaya dalam bentuk gagasan,kegiatan(ekonomi,perdagangan,
perindustrian) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah,batas-batas
suatu Negara pada hakikatnya bersifat sementara. Apabila ruang
hidup Negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat
diperluas dengan mengubah batas-batas Negara baik secara damai
maupun melalui jalan kekerasan atau perang.Ilmu bumi politik
berdasarkan ajaran Ratzel tersebut justru menimbulkan dua aliran,
dimana yang satu berfokus pada kekuatan di darat, sementara yang
lainnya berfokus pada kekuatan di laut. Ratzel melihat adanya
persaingan antara kedua aliran itu,sehingga ia mengemukakan
pemikiran yang baru,yaitu dasar-dasar suprastruktur geopolitik
kekuatan total/ menyeluruh suatu negara harus mampu mewadahi
pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Pemikiran Ratzel
menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik
serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan Negara
yang dianalogikan dengan organisme.
b. Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen
Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme.
Kjellen menegaskan bahwa Negara adalah suatu organisme yang
dianggap sebagai prinsip dasar. Pokok ajaran Kjellen adalah :Negara
merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki
intelektual. Negara di mungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup
luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara
bebas.Negara merupakan suatu system politik/pemerintahan yang
meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik,
sosial politik dan politik memerintah.Negara tidak harus bergantung
pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu berswasembada serta
memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan
kekuatan nasionalnya: ke dalam, untuk memperoleh batas-batas Negara
yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental
dapat mengontrol kekuatan di laut.c. Pandangan Ajaran Karl
Haushofer
Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika Negara ini
berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga
dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh
semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer pada
dasarnya menganut ajaran Kjellen,yaitu:Kekuasaan imperium daratan
yang kompak akan dapat mengajar kekuasaan imperium maritim untuk
menguasai pengawasan di laut.Beberapa Negara besar di dunia akan
timbul dan akan menguasai Eropa,Afrika, Asia Barat (Jerman dan
Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.Rumusan ajaran Haushofer
lainnya adalah sebagai berikut: Geopolitik adalah doktrin Negara
yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup
bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan social yang rasial
mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Pokok-pokok
teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Rudolf Kjellen
dan bersifat ekspansif.d. Pandangan Ajaran Sir Halford
Mackinder
Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut konsep kekuatan
dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat.
Ajarannya menyatakan barang siapa dapat menguasai Daerah Jantung
yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) ia akan dapat menguasai Pulau Dunia
yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya barang siapa dapat
menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia.
e. Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer
Mahan
Kedua ahli ini mempunyai gagasan Wawasan Bahari yaitu kekuatan
di lautan. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan
akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai
Kekayaan Dunia sehingga pada akhirnya menguasai dunia.
f. Pandangan Ajaran W.Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet, dan
John Frederik Charles Fuller.
Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara
justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori Wawasan
Dirgantara yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara
hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis
ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya
dikandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.
g. Ajaran Nicholas J. Spykman
Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan teori Daerah Batas
(rimland) yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan
darat, laut dan udara. Dalam pelaksanaanya, teori ini disesuaikan
dengan keperluan dan kondisi suatu negara.
B. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Geopolitik.
Ditinjau dari tataran pemikiran/ konsepsi yang berlaku di
Indonesia wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia yang
merupakan pra-syarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang
tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah
unik dengan ciri-ciri demografi,anthropologi, meteorology dan latar
belakang sejarah yang memberi peluang munculnya desintegrasi
bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak
dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia yaitu
melalui ikrar sumpah pemuda, dimana amanatnya adalah satu nusa,yang
berarti keutuhan ruang nusantara;satu bangsa yang merupakan
landasan kebangsaan Indonesia; satu bahasa yang merupakan faktor
pemersatu seluruh ruang nusantara bersama isinya.
Kebangsaan Indonesia terdiri dari 3 unsur geopolitik yaitu:1.
Rasa Kebangsaan2. Paham Kebangsaan3. Semangat Kebangsaan
Ketiga-tiganya menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia
dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi. Rasa
kebangsaan adalah suplimasi dari sumpah pemuda dan menyatukan tekad
menjadi bangsa yang kuat,dihormati dan disegani diantara
bangsa-bangsa di dunia ini. Paham kebangsaan yang merupakan
pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu serta
bagaimana mewujudkan masa depannya. Ia merupakan intisari dari visi
warga bangsa tentang kemana bangsa ini harus di bawa ke masa depan
dalam suasana lingkungan yang semakin menantang. Secara formal
paham kebangsaan dapt dibina melalui proses pendidikan dan
pengajaran dalam bentuk materi ajaran misalnya wawasan nusantara,
ketahanan nasional, doktrin dan strategi pembangunan
nasional,sejarah dan budaya bangsa. Untuk itu para perancang materi
pengajaran harus benar-benar memiliki visi dan pengetahuan tentang
kebangsaan serta kaitannya dengan kepentigan geopolitik. Semangat
kebangsaan atau nasionalisme merupakan produk akhir dari sinergi
rasa kebangsaan dengan paham kebangsaan. Banyak pakar yang
berpendapat bahwa konsepsi tentang rasa kebangsaan tau wawasan
kebangsaan secara keseluruhan sudah usang dan ketinggalan
zaman.
Dengan demikian bahwa geopolitik hanya akan efektif apabila
dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap, karena tanpa itu ia
tidak lebih hanya permainan politik semata, sebab wawasan
kebangsaan akan membuat ikrar satu bangsa terwujud dan bangsa yang
satu dapat mewujudkan satu nusa dengan berbekal landasan satu
bahasa. Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah, maka
wawasan nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi
tentang kesatuan yang meliputi:
1. Kesatuan Politik
Kesatuan politik disadari pentingnya dari adanya kebutuhan untuk
mewujudkan pulau-pulau di wilayah nusantara menjadi satu entity
yang utuh sebagai tanah air. Ini berarti bahwa tidak ada lagi laut
bebas diantara pulau-pulau tersebut, sehingga laut diantara
pulau-pulau itu berubah dari pemisah menjadi pemersatu tanah air
nusantara.
2. Kesatuan Ekonomi
Kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak dan ini dapat disediakan
melalui proses demokratisasi. Akan tetapi demokrasi tidaklah
berarti berbuat sesuai aturannya sendiri-sendiri akan tetapi perlu
taat pada koridor yang telah disepakati bersama. Setelah kegiatan
ekonomi diberikan ruang gerak yang cukup maka perlu dijaga
kesatuaanya diseluruh wilayah negara, antara lain berlakunya satu
mata uang tunggal yaitu rupiah. Pada saat krisis ekonomi memuncak
dan nilai tukar rupiah sangat labil, maka mencairlah kesatuan
ekonomi karena untuk sementara para pelaku ekonomi bertransaksi
dengan dollar AS.
3. Kesatuan Sosial Budaya.
Bangsa Indonesia sesungguhnya mewujudkan atas dasar kesepakatan
bukan atas dasar sejarah atau geografi. Dalam BPUPKI terjadi
perdebatan antara para tokoh pendiri Republik ini tentang apa itu
bangsa Indonesia dan apa itu wilayah Negara Indonesia.
Kesatuan sosial budaya sesungguhnya merupakan sublimasi dari
rasa paham dan semangat kebangsaan. Tanpa memandang suku, ras, dan
agama serta asal keturunan, perasaan perasaan satu dimungkinkan
untuk dibentuk asal sama-sama mengacu pada wawasan kebangsaan
Indonesia sebagaimana isi dan makna sumpah pemuda.
4. Kesatuan Hankam.
Makna utama dari kesatuan hukum adalah bahwa masalah bidang
hankam, khususnya keamanan dan pembelaan negara adalah tanggung
jawab bersama.Atas dasar itulah sistem Hankamrata memiliki 3 ciri
utama yaitu:
Orientasinya pada rakyat, karena memang diperuntukkan
terciptanya rasa aman dan keamanan rakyat.Pelibatannya secara
semesta, yang maknanya adalah bahwa setiap warga dan setiap
fasilitas dapat dilibatkan di dalam upaya HankamDigelarnya di
wilayah nusantara secara kewilayahan, yang maknanya tiap unit
wilayah harus di upayakan agar dapat menggalang ketahanan
masing-masing.
Secara geopolitik kesatuan hankam bermakna bahwa di dalam negeri
hanya ada TNI dan Polri sebagai satuan pengamanan bersenjata yang
berarti tidak diperbolehkan ada satuan bersenjata di luat itu.
Karena itulah maka pemilikan senjata api dilarang kecuali mendapat
azin dari Polri untuk digunakan bagi kepentingan khusus. Pegawai
pemerintah dengan tugas khusus juga dipersenjatai sebagai sarana
self defense mengingat bidang tugasnya yang membawa konsekuensi
keamanan bagi dirinya.
C. Otonomi Daerah
Wacana atau perbincangan publik menyangkut perubahan UU otonomi
daerah yakni mulai UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
yang diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 bahkan UU yang terakhir ini
terancam dieliminir karena sekarang ini sedang dibahas RUU tentang
otonomi daerah ( atau dengan nama lain) sebagai pengganti UU
tersebut yang dinilai kurang efektif .
Dinamika dan kebutuhan masyarakat membuat penyelenggaraan
pemerintahan dengan asas sentralisasi tidak lagi efektif, apalagi
dengan bentangan wilayah nusantara yang sangat luas. Oleh karena
sejak awal berdirinya Negara ini, para pendiri Negara telah
merencanakan pemberian otonomi dalam kerangka negara kesatuan
Hakikat asas disentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah
adalah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,
sesungguhnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Adanya penilaian skeptis dari berbagai pihak terhadap
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya menyangkut kesiapan sumber
daya manusia di daerah dalam mengelolah kewenangan dan
mendayagunakan potensi lokalnya.
Otonomi daerah sesungguhnya merupakan langkah sistimatis untuk
memperkuat dan merekatkan kembali pilar-pilar negara yang cenderung
mengalami proses perapuhan. Otonomi dipandang sebagai proses
terselenggaranya distribusi kewenangan secara serasi dan
proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintahan kabupaten dan kota dalam bingkai keutuhan
negara-negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
1). Pemahaman tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Banyak salah tafsir yang muncul dari berbagai kelompok
masyarakat, mulai dari akademisi, pengamat sampai politisi tentang
konsep desentralisasi otonomi daerah. Kesalahan ini muncul karena
terbatasnya pemahaman tentang pemerintahan daerah, ataupun karena
argumentasi yang diajukan lebih merupakan argumentasi politik
ketimbang argumentasi keilmuan.Menurut Harun Al Rasyid (2003), ada
beberapa kesalahan penafsiran pada awal pelaksanaan otonomi
daerah,antara lain:
1. Otonomi semata-mata dikaitkan dengan uang.
Sudah sangat alamiah jika berkembang pemahaman dalam masyarakat
bahwa otonomi daerah menimbulkan konsekuensi bahwa segala
pembiayaan untuk aktifitas pemerintahan dan pembangunan akan
menjadi beban dearah otonomi yang bersangkutan.
2. Daerah belum mampu dan belum siap
Di dalam membahas pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, banyak
diungkapkan bahwa kita terlalu tergesa-gesa memberlakukan konsep
kebijakan tersebut karena daerah-daerah belum menyiapkan perangkat
yang akan diberdayakan sehingga dianggap belum mampu melaksanakan
otonomi daerah.
3. Daerah otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung
jawab untuk membantu dan membina daerah.
Pendapat ini juga berkembang dengan kuat dari berbagai kalangan.
Ada kekhawatiran dari daerah-daerah, jangan-jangan dengan alasan
otonomi ini maka pusat akan melepaskan sepenuhnya kepada daerah
terutama dalam bidang keuangan.
4. Dengan otonomi daerah maka daerah dapat melakukan apa
saja.
Pandangan ini tidaklah begitu keliru karena sesungguhnya hakikat
otonomi itu adalah seperti itu. Akan tetapi kita harus ingat bahwa
otonomi diselenggarakan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, bukan sebaliknya. Ada norma-norma tertentu yang
harus diperhatikan yaitu norma kepatutan dan kewajaran dalam suatu
tatanan kehidupan bernegara. Daerah dapat menempuh segala bentuk
kebijakan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum atau UU yang berlaku secara nasional. Di samping itu
kepentingan masyarakat merupakan basis paling utama di dalam
mengambil kebijakan publik.
5. Otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan
memindahkan pola KKN ke daerah.
Pendapat seperti ini dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan
format dan sistem politik seperti yang dipraktekkan rezim lama. KKN
dan segala bentuk penyalagunaan kekuasaan lainnya, dapat
berlangsung ketika demokrasi tidak berjalan dan kontrol efektif
dari masyarakat tidak berlangsung atau tidak ada. Kasusu KKN yang
tetap ada sampai sekarang tidak dapat disembunyikan oleh pemerintah
karena begitu kuatnya kontrol dari elemen masyarakat seperti: DPRD,
Pers, LSM, dan lembaga independen lainnya.
Selain itu, salah satu rancangan dari otonomi daerah adalah
demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu,
menjadi tugas seluruh komponen untuk terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing.
Pemberdayaan daerah dalam melaksanakan otonomi ini hanya bisa
diwujudkan jika faktor-faktor seperti personil, peralatan, dan
pembiayaan tersedia cukup memadai.
2). Kewenangan Daerah.
UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan
salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis
telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah yaitu otonomi
terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah
kabupaten/kota.Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru
adalah:UU yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat
(central government looking).UU yang baru, titik pandang
kewenangannya di mulai dari daerah (Local government looking). UU
No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan
revormasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan
dapat mewujudkan masyarakat madani (civil society).Adapun
kewenangan daerah antara lain:
Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang kewenangan
daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas di bandingkan
ketika UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di
daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa masih
berlaku. Berdsarkan UU No. 22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup
seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter, dan fiksa, agama,serta kewenangan bidang lain.Kewenangan
bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional makro, dana perimbangan keuangan,
system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam manusia, pendayagunaan
sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konserpasi dan
standarisasi nasional.Bentuk dan susunan pemerintahan daerah :DPRD
sebagai Badan Legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai
eksekutif daerah di bentuk di daerah. Pemerintah daerah berdiri
atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnyaDPRD sebagai
lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.DPRD mempunyai tugas
dan wewenang:
Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota.Memilih anggota MPR dari utusan
daerah.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota.Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati dan
Walikota.Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama
Gubernur, Bupati atau Walikota.Mengawasi pelaksanaan Peraturan
Daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota,
kebijakan daerah, dan pelaksanaan kerjasama Internasional di
Daerah. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah atas
rencana perjanjian Internasionalyang menyangkut kepentingan Daerah.
Menampung serta menindak lanjuti aspirasi daerah dan
masyarakat.
BAB IIIPENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Geopolitik secara umum dapat diartikan sebagai penentuan
kebijaksanaan (politik yang berdasar kepada konstelasi (letak dan
posisi) geografi yang ditempati oleh suatu bangsa.
2. Beberapa tokoh-tokoh pakar Geopolitik di dunia
adalah:Frederich Ratzel ( abad XIX )Rudolf Kjellen ( Sarjana
Politik Swedia )Karl Haushofer ( Sarjana Jerman )Sir Halford
Mackinder (1861-1947 )Sir Walter Raleigh ( 1554-1618) dan Alfred
Thyer Mahan (1840-1914)W. Mitchel (1887-1896), A. Saversky (1894),
Giulio Douhet (1869-1930), dan John Frederik Charles Fuller
(1876)Nicholas J. Spykman (1893-1943).
3. Wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, cara
memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berfikir dan
bertingkah laku bagi bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan ide nasionalisnya yang dilandasi
Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia
yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup
dan tindak kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.
4. Wawasan nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk
konsepsi tentang kesatuan yang meliputi:
a) Kesatuan Politikb) Kesatuan Ekonomic) Kesatuan Sosial
Budayad) Kesatuan Hankam
5. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan
kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
6. Bentuk dan susunan pemerintah daerah merupakan perangkat
penyelenggara pemerintah di daerah dalam rangka pembangunan
daerah.
B. SARAN-SARAN
Konsep geopolitik ini hendaknya terus diterapkan dan
dikembangkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan Wawasan Nusantara
yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman
dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga
dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia
di dunia.Dalam penyusunan makalah ini kami yakin ada kesalahan
dalam pembuatannya, maka dari itu kami mengharapkan partisipasi
dari teman-teman semua untuk memberikan kritik dan saran atas
makalah yang telah kami buat, dan kami akan sangat merasa senang
apabila teman mahasiswa sekalian bisa mengkritik atau memberi saran
guna memperbaiki ketidak sempurnaan kami dalam membuat malalah
ini.
DAFTAR PUSTAKA
Harun,Djaenuddin,dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
Rifdan,dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Makassar: Ikatan
dosen pendidikan Kewarganegaraan.
Soemiarno,S. 2006. Geopolitik Indonesia. Jayapura: disampaikan
pada pelatihan nasional Dosen MPK PKN di Perguruan Tinggi,
Jayapura.
Undang-Undang Otonomi Daerah: UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
New
PENGERTIAN GEOPOLITIK DAN WAWASANNUSANTARAMaret 29,
2013Tinggalkan komentarPengertian GeopolitikGeopolitik berasal dari
kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari
bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang
berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Geopolitik merupakan Ilmu
penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan
masalah masalah geografi wilayah atau tempattinggal suatu bangsa.
Geopolitik biasa juga di sebut dengan wawasan nusantara. Geopolitik
diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam
wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh
aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya
terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam
arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil
akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara.
Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada
geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada
geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau
konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan
karakteristik geografi suatu Negara. Maka kebijakan penyelenggaraan
bernegara didasarkan atas keadaanatau tempat tinggal negara itu.
Geopolitik juga bisa disebut wawasan nusantara.Berbagai Pandangan
Tentang Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904) seorang penggagas
geopolitik sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), peletak
dasar-dasar suprastruktur geopolitik bahwa kekuatan suatu negara
harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Semakin luas ruang potensi
geografi yang ditempati sekelompok politik (kekuatan), makin
memungkinkan kelompok politik itu tumbuh. Negara sebagai suatu
organisme yang memerlukan ruang hidup, mengenal proses lahir,
hidup, dan mati. Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer
(1869-1946) mengembangkan geopolitik sebagai Geographical Politic
yang menitik beratkan kepada analisis fenomena geografi dari aspek
politik geografi menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, dan
pemerintahan, bahwa negara tidak sekedar satuan biologis juga
mempunyai inteketualitas.Negara sebagai satu kesatuan politik yang
menyeluruh, meliputi geografi, kependudukan, ekonomi, sosio &
crato (pemerintahan) politik. Dinamika kebudayaan berupa gagasan,
kegiatan ekonomi harus diikuti oleh pemekaran wilayah. Perluasan
ini dapat dilakukan secara damai atau kekerasan. Berarti dapat
menuju ke arah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan serta
ekspansionisme. Karl Haushofer (1928) ajarannya (mengacu pokok
pikiran Kjellen ) berkembang di Jerman Adolf Hitler (Nazisme), dan
di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang di landasi oleh faham
militerisme dan fasisme. Pokok pikiran ajarannya:1. Suatu bangsa
dalam mempertahankan hidupnya mengikuti hukum alam, artinya yang
kuat atau unggul akan tetap bertahan hidup.2. Geopolitik sebagai
doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi
perbatasan.3. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan
sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam
di dunia.4. Geopolitik sebagai landasan ilmiah bagi tindakan
politik dalam mempertahankan kelangsungan hidup untuk mendapat
ruang hidup.5. Teori ekspansionisme, dan wilayah dunia dibagi-bagi
menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa unggul seperti
AS, Inggeris, Jerman, Rusia, dan Jepang di AsiaWawasan
NusantaraIstilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti
pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini
membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau
melihat, atau cara melihat. Kata wawasan berarti pandangan,
tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah
nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah
perairan dan gugusan pulau-pulau indonesia yang terletak di antara
samudera pasifik dan samudera Indonesia serta di antara benua Asia
dan benua Australia.Wawasan nusantara sebagai geopolitik dan
landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan
perwujudan ideologi pancasila. Wawasan nusantara mengarahkan visi
bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam
berbagai bidang kehidupan nasional : bidang ideology, politik,
ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.Wawasan Nusantara
sebagai Wawasan Nasional IndonesiaSebagai bangsa majemuk yang telah
menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau
menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik,
ekonomi, sosbud maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu pembinaan dan
penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun
atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan
tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah
yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.Gagasan untuk
menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut
merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya, yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau
Wawasan Nasional Indonesia dan diberi nama Wawasan Nusantara,
disingkat Wasantara. Dari pengertian-pengertian seperti di atas,
pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan
Nusantara ialah Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia,
yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai
serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional
untuk mencapai tujuan nasional.1. Landasan Ideal :
PancasilaPancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara
yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya,
Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan,
persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan
dalam membina kehhidupan nasional. Pancasila merupakan sumber
motivasi bagi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam tekadnya
untuk menata kehidupan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideologi
bangsa, dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
para penyelenggara negara, para pimpinan pemerintahan, dan seluruh
rakyat Indonesia.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945Bangsa
Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan segenap
kekayaan alam, sumber daya, serta seluruh potensi nasionalnya
berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi, dan
selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah dengan tetap memperhatikan kepentingan
daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan.Dengan
demikian, UUD 1945 seharusnya dan sewajarnya menjadi landasan
konstitusional dari Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang
bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.Hakikat Wawasan NusantaraHakikat Wawasan Nusantara adalah
keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh
menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal
tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara
harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi
kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang
dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi
kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan
kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan
orang per orang.Asas Wawasan NusantaraAsas Wawasan Nusantara
merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus
dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan
setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau
golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika
asas wawasan nusantara diabaikan, kom-ponen pembentuk kesepakatan
bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti
bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas Wawasan
Nusantara terdiri dari: kepentingan yang sama, tujuan yang sama,
keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap
ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan. Latar Belakang Wawasan
NusantaraFalsafah Pancasila1. Nilai-nilai pancasila mendasari
pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:
Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan
menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.2.
Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan
golongan.3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Aspek Kewilayahan Nusantara; Pengaruh geografi merupakan
suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya
akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa. Aspek Sosial
Budaya; Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing
masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang
berbeda beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan
dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang
besar. Aspek Kesejarahan; Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman
sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam
lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan
kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil
dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa
Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan
untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan
Indonesia.Kedudukan Wawasan Nusantara Wawasan nusantara sebagai
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai
dan mewujudkan tujuan nasional. Wawasan nusantara dalam paradigma
nasional memliki spesifikasi:a. Pancasila sebagai falsafah,
ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan
idiil.b. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi
negara, berkedudukan sebagai landasan idiil.c. Wawasan nasional
sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.d. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional,
berkedudukan sebagai landasan konsepsional.e. GBHN sebagai politik
dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.Fungsi Wawasan NusantaraMenjadi pedoman, motivasi,
dorongan serta rambu dalammenentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan danperbuatanbagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah maupun bagiseluruh rakyat indonesia dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraTujuan Wawasan
NusantaraMewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional.
Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan
pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham dan semangat
kebangsaan dalam jiwa kita sebagai hasil pemahaman dan penghayatan
wawasan nusantara.Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:
Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan
bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam adalah
mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun
sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah
menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan
untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan
budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.Kedudukan
(Status) Wawasan NusantaraKedudukan (status) wawasan nusantara
adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai
dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan
kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan,
berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau
status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.
Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:1. Pancasila
sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.2. UUD 1945
sebagai konstitusi negara.3. Wawasan nusantara sebagai geopolitik
Indonesia.4. Petahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan
negara Indonesia.5. Politik dan strategi nasional sebagai
kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.Bentuk
Wawasan NusantaraGambaran dari isi Deklarasi Djuanda Wawasan
nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Mempunyai
arti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan
nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan nusantara
sebagai wawasan pembangunanBerarti bahwa cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup:1. Perwujudan
kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.2. Perwujudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.3. Perwujudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.4.
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan
politik.5. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
pertahanan dan keamanan. Wawasan nusantara sebagai wawasan
pertahanan dan keamanan negara berarti pandangan geopolitik
Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan
yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan
nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu
ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara
tetangga.Sumber:http://fkipunmas.blogspot.com/2012/07/wawasan-nusantara-dan-geopolitik.html
New
MAKALAH GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIMAKALAH MATA KULIAHPENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Geopolitik ( Wawasan Nusantara )dan Geostrategi Indonesia
oleh
Kelompok VI ( enam ) :1.Fandi2.Anita Natalia ( 05101007005
)3.Amalia Rochimah Putri ( 05101007021 )4.Andreas5.Firman
manurung(05101007026)6.Owen A perangain angin(05101007093)
UNIVERSITAS SRIWIJAYAINDRALAYA2011
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangDalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam
suatu Negara dalam hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan
manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha
Esa dan sebagai wakil Tuhan (khlifatullah) di bumi yang menerima
amanatnya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan
mempunyai kewajiban untuk beribadah dan menyembah Tuhan sang
pencipta dengan penuh ketulusan. Adapun sebagai wakil Tuhan di
bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan dan
memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya
untuk kebutuhan hidupnya. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga
segi hubungan, yaitu: Hubungan antara manusia dengan Tuhan,
hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk
lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia religious dengan
sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan
tersebut.Sebagai Negara kepulauan dengan masyarakatnya yang
beraneka ragam, Negara Indonesia memiliki unsur - unsur kekuatan
dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan
keadaan geografi yang strategi dan kaya akan sumber daya alam.
Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan
keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa
dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para
pendiri Negara.Dalam pelaksanannya bangsa Indonesia tidak bebas
dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan
sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam
hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar
sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan
kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan
nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan
nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.
B. Rumusan masalahDari latar belakang yang telah ada, penulis
merumuskan beberapa permasalahan diantaranya :1.Apa yang dimaksud
dengan Geopolitik ( Wawasan Nusantara ) dan Geostrategi
Indonesia?2.Faktor apa sajakah yang mempengaruhi wawasan
nusantara?3.Apakah Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara ?4.Bagaimana
contoh implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan?5.Bagaimana
hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?
C.Tujuan PenulisanTujuan pembuatan makalah ini adalah:1.Untuk
memenuhi tugas kelompok Pendidikan Kewarganegaraan.2.Untuk
dijadikan bahan dalam kegiatan diskusi kelompok.3.Untuk mengetahui
hubungan Wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasional.
D.Metode dan Teknik Penulisan Metode dan teknik penulisan yang
digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode studi pustaka.
Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang
bersifat teoritis yang kemudian data tersebut akan dijadikan dasar
atau pedoman untuk melihat adanya ketidaksesuaian antara teori
dengan kenyataan yang ada sekarang. Sumber sumber yang dijadikan
sebagai rujukan untuk studi pustaka diperoleh dari berbagai sumber
bacaan. Baik itu buku maupun situs situs yang ada di internet.
E.Sistematika PenulisanSistematika penulisan karya tulis ini
adalah sebagai berikut : Bab I : Merupakan bagian pendahuluan yang
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
metode dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.Bab II:
Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang tema yang dibahas
berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi dari berbagai
sumber.Bab III : Merupakan bagian akhir dari karya tulis ini dalam
bentuk kesimpulan hasil dan saran saran yang disampaikan
penulis.
BAB IIPEMBAHASAN
A.Pengertian Geopolitik ( Wawasan Nusantara ) dan Geostrategi
IndonesiaGeopolitikberasal dari katageodanpolitik. Geo
berartibumidan politik berasal dari bahasaYunanipoliteia. Poli
artinya kesatuanmasyarakatyang berdiri sendiri danteiaartinya
urusan. Geopolitik biasa juga di sebut dengan
wawasannusantara.Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau
peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional
yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang
titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau
territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila
dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system
politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara
langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.
Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis),
mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala
sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu
Negara. Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang
berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan
sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan
geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara
kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman
masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah
air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.
Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia
tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian
dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi
pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system
kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal
pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. dalam
pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi
dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan
regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu
memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak
terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk
mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman
bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud
wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara.
Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah
upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap
aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah
bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan
perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu,
wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami
berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung
konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini
berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam
pengertian secara keseluruhan. Istilah wawasan berasal dari kata
wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi.
Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang,
meninjau, atau melihat, atau cara melihat.sedangkan istilah
nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit diantara dua
hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah
perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara
samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asia
dan benua Australia. Secara umum wawasan nasional berarti cara
pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan
dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan
kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita
nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi
wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai
tujuan dan cita-cita nasionalnya. Geostrategi adalah strategi dalam
memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan dan
kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan mencapai tujuan politik.
Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi
untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan
heterogin.B.Latar Belakang Wawasan Nusantara Falsafah
Pancasila.Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan
nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:1. PenerapanHak Asasi
Manusia(HAM), seperti memberi kesempatan menjalankanibadahsesuai
denganagamamasing- masing.2. Mengutamakan kepentingan masyarakat
daripada individu dan golongan.3. Pengambilan keputusan
berdasarkanmusyawarahuntuk mufakat. Aspek Kewilayahan
NusantaraPengaruhgeografimerupakan suatu fenomena yang perlu
diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan anekaSumber Daya
Alam(SDA) dansuku bangsa. Aspek Sosial BudayaIndonesia terdiri atas
ratusan suku bangsa yang masing - masing memilikiadat
istiadat,bahasa, agama, dankepercayaanyang berbeda - beda, sehingga
tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi
antargolongan mengandung potensi konflik yang besar. Aspek
Kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan
nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalamansejarahyang tidak
menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan
negara Indonesia. Hal ini dikarenakankemerdekaanyang telah diraih
oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan
kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi,
semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan
menjaga wilayah kesatuan Indonesia.
C.Kedudukan ( Status ) Wawasan NusantaraKedudukan (status)
wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa
Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa,
agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud
negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara
hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan
ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia
adalah:1. Pancasila sebagaifilsafat,ideologibangsa, dan dasar
negara.2. UUD 1945 sebagaikonstitusinegara.3. Wawasan nusantara
sebagai geopolitik Indonesia.4. Ketahanan nasional
sebagaigeostrategibangsa dan negara Indonesia.5. Politikdan
strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam
pembangunan nasional. Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi
ketahanan nasionalWawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan
nasional berarti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam
pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan
nusantara sebagai wawasan pembangunanWawasan nusantara sebagai
wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara mencakup:1. Perwujudan kepuluan nusantara
sebagai satu kesatuan politik.2. Perwujudan kepulauan nusantara
sebagai satu kesatuan ekonomi.3. Perwujudan kepulauan nusantara
sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.4. Perwujudan kepulauan
nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.5. Perwujudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan
negaraWawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan
negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup
tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh
wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan nusantara sebagai
wawasan kewilayahanWilayah nasional perlu ditentukan batasannya,
agar tidak terjadi sengketa dengan negaratetangga.
D.Faktor Faktor yang mempengaruhi serta Unsur Unsur Dasar
Wawasan NusantaraFaktor-faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
antara lain sebagai berikut :1. Wilayah.2. Geopolitik dan
Geostrategi.3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar
hukumnya.Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara meliputi :1.
WadahWawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen :a. Wujud
WilayahBatas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan
yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling
dihubungkan oleh dalamnya perairan. Oleh karena itu nusantara
dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan
dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk
kerucut terbuka keatas dengan titik puncak kerucut di pusat
bumi.Letak geografis negara berada di posisi dunia anatar 2
samudra, yaitu pasifik dan samudera hindia dan antara dua benua,
yaitu asia dan australia. Letak geografis ini berpengaruh besar
terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujutan
wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi,
sosial-busaya dan pertahanan keamanan.b. Tata Inti OrganisasiBagi
Indonesia tata inti organisasi negara berdasarkan pada UUD 1945
yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah,
sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di
tangan rakyat yang sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial.
Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechk Staat) bukan hanya
kekuasaan.
c. Tata Kelengkapan OrganisasiIsi wawasan nusantara tercermin
dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya
yang meliputi :-Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan
UUD 1945.Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.Rakyat Indonesiayang berkehidupan kebangsaan yang
bebas.Pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.-Asas keterpaduan
semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal.Satu kesatuan
wilayah nusantara mencakup daratan, perairan dan dirgantara.Satu
kesatuan politik.Satu kesatuan sosial budaya.Satu kesatuan ekonomi,
atas asas usaha bersama.Satu kesatuan pertahanan dan keamanan.Satu
kesatuan kebijakan nasional.2.Tata Laku Wawasan Nusantara
Mencangkup Dua Segia. Tata laku batiniaWawasan Nusantara
berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap
mental.b. Tata laku lahiriahWawasan Nusantara diwujudkan dalam satu
sistem organisasi meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pengadilan.
E.Implementasi ( Perwujudan ) Wawasan NusantaraImplementasi
dalam Kehidupan PolitikAda beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:1. Pelaksanaan
kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti
UUPartaiPolitik, UUPemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.
Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan
mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam
pemilihanpresiden, anggotaDPR, dankepala daerahharus menjalankan
prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan
persatuan dan kesatuan bangsa.2. Pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum
yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyaidasar
hukumyang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di
Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan
olehprovinsidankabupatendalam bentuk peraturan daerah (perda) yang
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.3.
Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikappluralismeuntuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda,
sehingga menumbuhkan sikaptoleransi.4. Memperkuat komitmen politik
terhadap partai politik danlembaga pemerintahanuntuk menigkatkan
semangat kebangsaan dan kesatuan.5. Meningkatkan peran Indonesia
dalam kancah internasional dan memperkuatkorps diplomatikebagai
upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar
danpulaukosong.Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi1. Wilayah
nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti
posisikhatulistiwa, wilayah laut yang luas,hutan tropisyang besar,
hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam
jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan
ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan,pertanian,
danperindustrian.2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan
keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan
adanyaotonomi daerahdapat menciptakan upaya dalamkeadilanekonomi.
3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti
dengan memberikan fasilitaskreditmikro dalam pengembangan usaha
kecil.
Implementasi dalam Kehidupan SosialBeberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu:1. Mengembangkan
kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari
segibudaya,status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan
pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar
harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.2. Pengembangan budaya
Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat
dijadikan kegiatanpariwisatayang memberikan sumberpendapatan
nasionalmaupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya,
pengembanganmuseum, dancagar budaya.Implementasi dalam Kehidupan
Pertahanan dan KeamananBeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu:1. Kegiatan pembangunan
pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap
warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut
merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara
lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin,
melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan
belajarkemiliteran.2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman
suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa
persatuan ini dapat diciptakan dengan membangunsolidaritasdan
hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan
kekuatan keamanan.3. MembangunTNIyang profesional serta menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah
Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
F.Hubungan Wawasan Nusantara dengan Ketahanan NasionalPerwujudan
tanah air sebagai satu kesatuan, sudah sesuai dengan aspirasi dari
falsafah Pancasila. Pelaksanaan Wawasan Nusantara akan terlihat
hasilnya dengan terwujudnya suatu ketahanan nasional
Indonesia.Ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif serta
melihat dan mawas ke dalam disertai usaha untuk membina daya,
kekuatan serta kemampuan sendiri, meliputi segenap aspek kehidupan
alamiah dan sosial. Dengan wawasan Nusantara, suatu ketahanan
nasional dapat tercapai sesuai dengan kepribadian serta bentuk
kepulauan Indonesia yang satu kesatuan dalam persatuan ini.Jadi,
Wawasan Nusantara bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan,
ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian
ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi
seluruh umat manusia di dunia.Bila diperhatikan lebih jauh
kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut
membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk
gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara
konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu
doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar
negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan
melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan
kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan.Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim,
maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan
dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian
terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi
dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime
power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari
berbagai ancaman.
BAB IIIPENUTUP
Menurut ilmuwan politik dan militer, istilah geopolitik
didefinisikan sebagai wawasan nasional sebagai wujud dari kesatuan
cara pandang dan pengetahuan yang berguna untuk mempertahankan
ruang hidup suatu bangsa. Namun konsep wawasan nasional yang ada di
setiap bangsa pada kenyataannya berbeda-beda. Hal ini berkaitan
dengan dua unsur pokok dalam konsepsi geopolitik, yakni profil diri
bangsa (sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya) dan
geografi.Geopolitik juga tidak hanya memandang ciri-ciri khusus
suatu negara (geografis) dari segi politik negara semata, melainkan
juga perilaku manusia di dalamnya saat menghadapi tantangan yang
timbul berdasarkan bentuk geografinya. Menurut Srijanti, dkk
(2008), adapun geopolitik Indonesia yang dinamakan Wawasan
Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di
segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian, pelaksanaan
geopolitik dalam suatu negara disebut dengan geostrategi.Pada
awalnya, istilah strategi hanya terbatas pada kepentingan militer
saja. Akan tetapi, lebih lanjut geostrategi didefinisikan sebagai
kebijakan untuk menentukan upaya-upaya dalam menguasai sumber daya
(terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui) dengan
tujuan kelangsungan hidup bangsa.Ditinjau dari aspek kewilayahan
nusantara menurut Srijanti, dkk dalamEtika Berwarga Negara(2008),
pengaruh geografi dalam suatu negara merupakan fenomena yang mutlak
diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik
di atas maupun di bawah permukaan bumi, serta memiliki jumlah
penduduk yang besar. Dengan demikian, kondisi geografi Indonesia
yang memiliki keunggulan sekaligus kerawanan sudah sepatutnya
diperhitungkan dalam geopolitik Indonesia.Ketika geopolitik
Indonesia (dalam hal ini disebut Wawasan Nusantara) bertujuan untuk
mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan,
maka sudah seharusnya merupakan kewajiban bagi kita untuk menjaga
dan melestarikan sumber daya alam kita yang melimpah.Namun pada
kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Eksploitasi terhadap
hutan terus terjadi dimana-mana, dan kesadaran masyarakat juga
sangat rendah untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Hal ini
tentunya menjadi perhatian bagi kita untuk mengembangkan sumber
daya manusia agar sumber daya alam dapat dikelola dengan baik dan
memadai.Maka, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan
meningkatkatkan sumber daya manusia yang jumlahnya besar tersebut
serta menumbuhkan kepedulian pemerintah dan masyarakat mengenai
pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Langkah ini pun
harus diterapkan kepada generasi penerus sejak dini melalui
pendidikan lingkungan hidup di sekolah mereka.Sebab, ketika isu
pemanasan global terus mendorong negara-negara untuk melakukan
program-program dan gerakan penyelamatan lingkungan, perilaku
masyarakat kita pada umumnya tetap saja tidak berubah. Selama
dampak dari pemanasan global itu belum dirasakan, maka tidak perlu
mengambil tindakan untuk mulai memelihara lingkungan. Pandangan
seperti ini tentunya tidak tepat dan harus segera diubah, karena
sangatlah disayangkan jika bencana-bencana seperti banjir dan
longsor terus terjadi di sekitar kita akibat kesalahan kita
sendiri.Maka, mulailah dari sekarang untuk memahami dan menghayati
Wawasan Nusantara melalui penghargaan akan lingkungan dengan
melestarikannya agar tidak tercipta keindahan harmoni yang sesaat
saja.
DAFTAR PUSTAKA
Makarim, N.A. 2004.Geopolitik. [Online].
Tersedia:http://www.kompas.com/kompas-cetak/041228/utama [19
September 2011].Poerwowidagdo, S.J. 1999.Geoekonomi, Abstraksi
ekonominya di kepulauan RI.[Online]. Tersedia: [19 September
2011].Srijanti, A. Rahman H. I., Purwanto S. K. 2008.Etika Berwarga
Negara. Jakarta: Salemba Empat.Wikipedia Internasional.
2007.Geopolitics. [Online].
Tersedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics [19September
2011].http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/2008/11/01/geopolitik/