malayu
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bersama Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 adalah merupakan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,
secara khusus diatur dalam salah satu bab dari peraturan tersebut.
Adapun tujuan dari pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan konsistensi antara
kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
konsistensi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan
rencana jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah
nasional, konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah
daerah dengan rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang
wilayah daerah, konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah
dengan rencana jangka menengah daerah, dan kesesuaian antara
capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang
telah ditetapkan.
Lebih lanjut diatur bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal
perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana
yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga
program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian
diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih
nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek
atau tahunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang
disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan
pembangunan, fokus perhatian perlu diarahkan pada perencanaan
pembangunan jangka pendek atau tahunan.
untuk lingkup pelaksanaan rencana, sasaran dari pengendalian dan
evaluasi adalah : (1) prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
daerah; (2) rencana program dan kegiatan prioritas daerah; serta
(3) pagu indikatif telah disusun dalam beberapa dokumen proses
penetapan anggaran pembangunan seperti Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), hingga
dokumen anggaran sendiri yaitu dokumen Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Beberapa penelitian menggambarkan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah khususnya dalam proses penetapan APBD adalah
titik yang paling kritis. Bias antara rencana dan pelaksanaan
sangat sering terjadi pada titik ini. Sebuah rencana yang telah
disusun sedemikian rupa secara teknokratis, ternyata dapat berubah
menjadi sebuah penjabaran dari kebutuhan yang muncul pada proses di
luar rencana. Sugiarto (2010) menyimpulkan bahwa penyusunan RAPBD
pasca Musrenbang Kabupaten sepenuhnya di tangan tim anggaran
eksekutif dan tim anggaran legislatif. Sementara, Bastian (2008)
melakukan pantauan di lapangan dan menyimpulkan bahwa : (1)
Kekeliruan penafsiran KUA dan PPAS telah terjadi secara luar biasa;
(2) Konsensus prioritas program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS
sering tidak dianggap dalam proses penyusunan RAPBD sehingga
ketidaksepakatan dalam pembahasan KUA dan PPAS ini telah
menyebabkan berulang-ulangnya pembahasan; (3) Setelah pembahasan di
tingkat komisi yang dilanjutkan panitia kerja RAPBD oleh DPRD,
perubahan program dan kegiatan masih berjalan terus. Hal ini
berpotensi mengakibatkan proses penyusunan RAPBD selalu terancam
dibahas ulang dari titik awal. Sobari, 2007 (dalam Satries, 2011)
menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD belum bisa menjamin
bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan
dalam APBD. Hasil penelitian Satries (2011) mengarah pada
kesimpulan adanya stigma bahwa pembangunan hanya tanggung jawab
pemerintah daerah dan peran serta masyarakat khususnya dalam proses
perencanaan pembangunan kerap diabaikan dengan alasan keberadaan
wakil masyarakat sebagai representasi utuh seluruh masyarakat.
Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi kebijakan
sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut
menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi
program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat
keputusan dalam konteks politik administratif. Dalam analisanya
terhadap praktek implementasi kebijakan publik di beberapa negara
Dunia Ketiga, Grindle menjelaskan bahwa salah satu faktor penting
yang menentukan hasil penerapan suatu kebijakan adalah kandungan
kebijakan itu sendiri. Dari contoh beberapa kasus, ternyata
kandungan kebijakan dan program ini sering menjadi faktor kritis
karena dampak potensial yang mungkin ditimbulkannya dalam tatanan
sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Memperhatikan kemungkinan
tersebut, maka pertimbangan konteks atau lingkungan dimana suatu
tindakan administratif ditetapkan merupakan hal yang penting.
Dalam proses mengadministrasikan setiap program, beberapa aktor
akan membuat pilihan-pilihan atas alokasi-alokasi spesifik dari
sumberdaya publik, sementara lainnya berupaya untuk mempengaruhi
keputusan yang diambil. Setiap aktor mungkin mempunyai kepentingan
tersendiri dan berupaya untuk mendapatkannya. Seringkali tujuan
para aktor itu saling bertentangan, maka dari itu hasilnya kemudian
akan ditentukan oleh strategi, sumberdaya, dan posisi kekuatan
masing-masing aktor yang terlibat. Apa yang diimplementasikan
kemudian adalah hasil perhitungan politis dari berbagai kepentingan
dan kelompok-kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan
sumberdaya yang terbatas, respon aparat pelaksana, dan sikap elit
politik, semuanya kemudian berinteraksi dalam konteks kelembagaan
yang ada. Maka, analisa mengenai implementasi kebijakan dapat
berarti menilai kapabilitas kekuatan aktor yang terlibat,
kepentingan-kepentingan mereka, strategi untuk mendapatkannya,
serta rejim dimana mereka berinteraksi.
Di pihak lain, Quick (1980) sampai pada kesimpulan bahwa di
negara-negara Dunia Ketiga kebijakan publik seringkali tidak jadi
dilaksanakan sama sekali, dan mereka yang berhasil mengaturnya
melalui proses implementasi yang berliku-liku sering melihat sangat
berbeda dari apa yang dimaksudkan sejak awal oleh para perumus
kebijakan yang bersangkutan. Secara ringkas ada beberapa proposisi
yang disimpulkan Quick tentang pengambilan keputusan pada
organisasi yang berupaya mengimplementasikan kebijakan yang tidak
terdefinisi secara jelas tetapi secara politis penting :
a. Organisasi yang memiliki tujuan yang kurang jelas, bermakna
ganda dan tidak terukur akan sulit mengembangkan solusi teknis
rasional untuk permasalahan implementasi/ pelaksanaan kebijakan.
Organisasi seperti ini tidak dapat menetapkan prioritas dan
merumuskan kegiatan yang diperlukan, karena bagi organisasi ini
kegiatan apapun yang dijalankan dapat menjadi berasalasan untuk
banyak tujuan.
b. Jika dengan adanya tekanan politis sebuah organisasi tidak
bisa melakukan penolakan, organisasi itu akan terpaksa menggunakan
kriteria politis untuk menetapkan prioritas dan merumuskan
kegiatan. Beberapa kriteria membutuhkan penyederhanaan struktur
tujuan
c. operasional organisasi, menghapus beberapa tujuan yang tidak
bisa diukur atau tujuan jangka panjang, serta hasil-hasil yang
terukur.
d. Organisasi yang mengimplementasikan program-program yang
bertujuan banyak akan menjadi rapuh akibat ketidakmampuan mereka
untuk mencapai seluruh tujuan mereka dan kerapuhan ini meningkatkan
kepekaan mereka terhadap keinginan dan harapan pemberi pengaruh
politis mereka.
e. Politisasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi akan
menghambat operasi proses umpan balik dan pembelajaran yang
normal.
f. Popularitas politik akan mengisolasi sebuah organisasi dari
umpan balik aktor birokratik yang tidak berani mengkritisi bagian
yang populer atau khawatir jika kritisi mereka dapat menghancurkan
lawan populernya. Dalam kedua kasus tersebut, organisasi yang
mengimplementasikan kebijakan akan mendapatkan sedikit bantuan dari
organisasi yang lain dalam upaya memperbaiki kinerja tugasnya.
g. Ketersediaan sumberdaya menghambat proses umpan balik, karena
membiarkan organisasi yang bersangkutan untuk menunda pengujian
kritis pada setiap tindakannya. Membelanjakan lebih banyak uang
adalah alternatif yang mudah dan tidak menyakitkan dari pengawasan
mandiri yang kritis.
h. Popularitas meningkatkan kemampuan organisasi dan menurunkan
kepekaannya terhadap lingkungan. Informasi kritis tidak perlu
didengarkan karena sangat tidak relevan dalam menentukan status
atau penganggaran (budget) sebuah organisasi. Organisasi yang
populer akan sanggup untuk tidak belajar dari kesalahan mereka.
Uraian di atas menunjukkan bagaimana karakteristik program
ideologis tertentu dapat melemahkan keefektifan implementasi atau
pelaksanaan program, Popularitas politis mendorong adanya
ketidakjelasan tujuan dan menghambat proses pengendalian dan
evaluasi normal dalam organisasi pelaksana kebijakan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD). RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018 merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari pelaksanaan
RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan adanya
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan
kompetensi SDM, pengembangan produk dan jasa unggulan, serta
pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan.
RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Program
proritas meliputi program SKPD, program lintas SKPD dan program
kewilayahan. Proses penyusunannya menggunakan lima pendekatan dalam
seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah- atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah
proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda- agenda pembangunan yang
ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan
teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas melaksanakannya. Perencanaan dengan pendekatan
partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan
mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa
memiliki. Sedangkan pendekatan atas - bawah dan, bawah-atas dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana
hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui
musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, dan kelurahan.
Keberadaan RPJMD Kota Tanjungpinang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang
Periode 2013 -
2018 yang dilantik pada tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya
dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam 5 (lima)
tahun mendatang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap
tahunnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsistensi antara
penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD
Kota Tanjungpinang menjadi acuan atau pedoman setiap penyusunan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang, penulis melihat pada
satu sudut pandang yaitu implementasi rencana program prioritas
kebijakan daerah Kota Tanjungpinang dengan program kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran
2015. Untuk itu peneliti mencoba mengangkat sebuah judul penelitian
yaitu Sinkronisasi Prioritas Kebijakan Daerah dengan Impelmentasi
Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk
meneliti secara mendalam guna mendapatkan suatu jawaban yang jelas,
seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa
Sinkronisasi Prioritas Kebijakan Daerah dengan Program Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang
menjadi begitu penting dalam pengendalian proses perencanaan
pembangunan daerah Kota Tanjungpinang. Prioritas Kebijakan Daerah
diharapkan dapat di implementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang memiliki Rencana Kerja Tahunan masing-masing
sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD tersebut, sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, Badan
Penanggulangan Daerah Kota Tanjungpinang merupakan SKPD yang
mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang
Penanggulangan Bencana Daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang merupakan
satu unsur perangkat daerah Kota Tanjungpinang yang Misi Walikota
Tanjungpinang Nomor 4 dan Nomor 8 yaitu : Misi 4 Membangun
pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable yang
berorientasi pada pelayanan publik dan Misi 8 Melaksanakan
pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang yang
efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dari latar belakang masalah yang ada maka, penulis melihat salah
satu sudut pandang masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian
ini adalah:
Apakah ada keselarasan dan kesesuaian Prioritas Program
Kebijakan Daerah dengan Implementasi Program Kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran
2015?
1.3 Tujuan dan Kegunaan
1.3.1 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui sinkronisasi program prioritas kebijakan daerah
dengan implementasi program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa dalam proses perencanaan
pembangunan daerah.
b. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau
perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan
penelitian atau pembahasan dengan permasalahan yang sama dan
memperkaya referensi atau literatur mengenai perencanaan
pembangunan daerah.
1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan
gambaran yang nyata tentang sinkronisasi prioritas program
kebijakan pembangunan daerah dengan implementasi program kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun
Anggaran 2015 dan memaparkan data dari hasil penelitian yang di
peroleh dari lapangan dengan jelas dan sistematis tanpa
menghubungkan atau mengkaitkan unsur-unsur yang lain dalam
penelitian ini.
Menurut Sugiono (2005:11) Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik
satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Sedangkan menurut Sarwono (2006:193) mengatakan bahwa Kualitatif
riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang
ada dalam interaksi manusia.
1.4.2 Lokasi Penelitian
Berdasarkan batasan permasalahan dan sasaran atau objek
penelitian, maka lokasi penelitian ditetapkan pada Kantor Badan
Penanggulngan Bencana daerah Kota Tanjungpinang.
1.4.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, fakta dan informasi
dilapangan, penulis menggunakan teknik dan alat pengumpulan data
dengan cara Observasi, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung
agar mendapat data yang lengkap tentang Sinkronisasi program
prioritas kebijakan daerah dengan program kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran
2015 dan kegiatan ini meliputi dan hal-hal lain yang diperlukan
untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Alat yang
digunakan adalah daftar cocok (checklist).
1.4.4 Teknik Analisa Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif kualitatif, yaitu peneliti akan memaparkan informasi
atau data yang diperoleh langsung dari Instansi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Kemudian
informasi atau data yang diperoleh akan dianalisis dan diberikan
penjelasan sesuai dengan yang didapatkan dan ditarik suatu
kesimpulan.
1.5 Konsep Operasional
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan atau
interpretasi terhadap konsep yang digunakan, maka peneliti
menggunakan konsep tentang sinkronisasi. Dalam penelitian ini
pengertian sinkronisasi Prioritas Program Kebijakan Pembangunan
Daerah dengan Implementasi Program Kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015 sebagai suatu
upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras),
dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu prioritas kebijakan
pembangunan daerah dengan program kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015. Sinkronisasi
yang akan dikaji adalah antara Prioritas Program Kebijakan
Pembangunan Daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD
Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018 dengan Rencana Kerja (Renja)
SKPD BPBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015.
Untuk dapat melakukan penyesuaian dan penyelarasan atas
prioritas program kebijakan dan implementasi program kegiatan
tersebut, dapat di lihat dari bagian proses perencanaan pembangunan
daerah menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang
mencakup perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD dan Renja SKPD,
tetapi untuk penelitian ini kesesuaian dan keselarasan dapat
dilihat dari dua aspek sebagai berikut:
1. Program Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2013-2018.
Program Prioritas adalah program yang secara khusus berhubungan
dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
2. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2015.
Merupakan rencana kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang berisikan program kegiatan dalam satu tahun
anggaran.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Sinkronisasi
Menurut Kamus Merriam Webster`s Collegiate edisi kesepuluh
(1993:1196) synchronization adalah the act or result of
synchronizing (tindakan atau hasil dari penyesuaian). Jadi yang
dimaksud dengan sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen
kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain. Sedangkan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan
Nasional, 2012 : 1314), kata sinkron berarti terjadi atau berlaku
pada waktu yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ;
selaras. Sehubungan dengan judul penelitian ini, kata sinkronisasi
berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Tujuan dari
sinkronisasi adalah untuk menyamakan, meyelaraskan atau
menyesuaikan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang
lain secara hirarkis agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah
dari awal perencanaan dapat tercapai dan tepat sasaran pada saat
implementasikan.
2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan
peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan
pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan
didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu
dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Riyadi, Deddy
Supriady Bratakusumah (2004 ; 6) mengatakan perencanaan pembangunan
merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai
tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi
bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan
(action plan).
Menurut Sjafrizal (2009; 15), secara umum perencanaan
pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan
pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan
kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan
pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan
aplikatif (dapat diterapkan).
Kemudian ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2009; 16) seorang
ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang
lebih kongkrit mengenai Perencanaan Pembanguna tersebut, yaitu ;
Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian
dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa
(pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu
di dalam jangka waktu tertentu pula.
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan
kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya akan
banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik
pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan
dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan
secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.
Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas
meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data real lapangan
sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus
ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan
pembangunan.
Dengan demikian perancanaan pembangunan dapat diartikan sebagai
suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau
keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta
yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu
rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat
fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam
rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah)
pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah
(Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah ; 2004 : 7) dapat dinyatakan
bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah
yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan
lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan
atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki
orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang
pada azas prioritas.
Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk
tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut
suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamya.
Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah,
karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita
mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan
sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan
sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan
proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh
permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah
penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya
dilakukan melalui proses perencanaan.
Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan
melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan
yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan
pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut
perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai
komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya.
Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur
sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda.
Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa ;
perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertetu.
Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004 ;
8) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai
suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu
wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya
manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan
lingkungan melalui investasi.
Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya
dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan
dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain
secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki
kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.
Jenssen (1995) dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah
(2004;8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah
harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga
prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik
sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan,
serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya
dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain
pembangunan yang berbasis potensi.
Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial
suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan
pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu raung
tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif,
dimana tataruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta
implikasinya.
Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady
Bratakusumah (2004 ; 9) meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka
menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan
universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang
jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan
pembangunan jangka pendek (1 tahunan).
Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun
perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua
perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu
perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila
dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang
bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (agent of
development) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan
bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan
pemerintah.
Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari
semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program
dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, Selain itu Perencanaan
Pembangunan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus
mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara
interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan
dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi,
tersinkronisasi, dan menyeluruh.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Prioritas Program Kebijakan Pembangunan Daerah Kota
Tanjungpinang
Program Prioritas adalah program yang secara khusus berhubungan
dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Secara umum, program
dibagi dalam 8 (delapan) kelompok. Adapun rincian program tersebut
adalah sebagai berikut :
3.1.1 Sumber daya Manusia, Kesehatan dan Pendidikan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Kreatifitas Siswa
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Promosi Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah
Sakit Mata
3.1.2 Kesejahteraan dan Ekonomi Kerakyatan
Program Promosi dan Pengembangan Produk Daerah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloaan Keuangan
Daerah
Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Publik
Program Pengembangan Pelayanan Prizinan
Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana Pelayanan
Perizinan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Peningkatan Mutu Pelaksanaan Kegiatan Bina Sosial
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa
Program Pengembangan Lembaga Otonomi Pedesaan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Peternakan
Program Penumbuhkembangan Usaha Petani Miskin/Desa
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Percepatan dan Penganekaragaman Pangan
Program Pengembangan Data Informasi Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
3.1.3 Agama, Demokratisasi dan Gender
Agama, Demokratisasi dan Gender
Program Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan dan Kemitraan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan Tindak
Kriminal
3.1.4 Pelayanan Publik yang Transparansi dan Akuntabel
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program PengembanganData/Informasi
3.1.5 Investasi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan
sarana dan prasarana perikanan
Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah
Program PeningkatanIklimInvestasidanRealisasiInvestasi
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program pembangunanfasilitasdanprasaranaperhubungan
Program peningkatan Kulitas dan produktifiats tenaga kerja
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3.1.6 Pariwisata dan Budaya Daerah
Program Pengelolaan kekayaan budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya
3.1.7 Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Program Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
3.1.8 Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengendalian Banjir
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan
Besar
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air
Limbah
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program Pengembangan Perumahan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan
Hidup
Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan hidu
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
3.2 Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
01
21
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Kota Tanjungpinang
Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS
1
20
01
62
Operasional Rutin Kantor
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Tanjungpinang
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
20
02
12
Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Fasilitas Kantor Yang Memadai
Kota Tanjungpinang
Meningkatnya Kelancaran Kerja Aparatur
1
20
02
12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya Kelancaran Kerja Aparatur
Kota Tanjungpinang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
20
02
24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Meningkatnya Kelancaran Kerja Aparatur
Kota Tanjungpinang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
20
02
32
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor dan Rumah
Tangga
Meningkatnya Kelancaran Kerja Aparatur
Kota Tanjungpinang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
20
03
02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin Pegawai Dalam Berpakaian Dinas
Kota Tanjungpinang
Peningkatan Pelayanan Aparatur
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
20
04
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kinerja Aparatur
Kota Tanjungpinang
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
V. Program Penanggulangan Bencana
1
20
35
01
Pelatihan Dasar PB Bagi Aparat dan Masyarakat
Jumlah Masyarakat Yang Terlatih
Kota Tanjungpinang
100 Orang
1
20
X5
X2
Penguatan Koordinasi Tentang Keadaan Tanggap Darurat
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama yang Profesional dalam
Keadaan Tanggap Darurat
Kota Tanjungpinang
30 Orang
1
20
35
03
Media Informasi Edukasi dan Sosialisasi Bencana
Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi
Bencana Alam
Kota Tanjungpinang
15 Dokumen
1
20
X5
X4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Penanggulangan
Bencana
Optimalisasi Pelaksanaan Tanggap Darurat
Kota Tanjungpinang
10%
1
20
X5
X5
Penyiapan Logistik Tanggap Darurat Bencana
Optimalisasi Bantuan Logistik Tanggap Darurat
Kota Tanjungpinang
10%
1
20
35
06
Bimtek Penyelenggaraan Mitigasi Bencana
Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Aparatur
Kota Tanjungpinang
30 Orang
VI. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1
20
X6
X1
Pelatihan Penaggulangan Bencana Kebakaran
Jumlah Masyarakat Yang Terlatih
Kota Tanjungpinang
100 Orang
1
20
X6
X2
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung
Bangunan Gedung yang sesuai dengan standar Proteksi
Kebakaran
Kota Tanjungpinang
12 Kali
1
20
X6
X3
Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Berkurangnya Daerah Rawan Bencana
Kota Tanjungpinang
3 Daerah
1
20
16
14
Pengadaan Hydrant dan Penempatannya
Meningkatnya Fasilitas Penanggulangan Bencana Kebakaran
Kota Tanjungpinang
4 Lokasi
1
20
16
05
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Persentase Perlengkapan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Kota Tanjungpinang
8%
VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1
20
X7
X1
Pemeliharaan Personil
Terciptanya Sumber Daya Aparatur Yang Tangguh
Kota Tanjungpinang
24 Kali/ Tahun
1
20
X7
X2
Fasilitasi Operasional Satgas/ Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terwujudnya Penanganan Bencana Yang Efektif dan Efisien
Kota Tanjungpinang
20 Orang
1
20
X7
X3
Pembelajaran Wawasan Kebencanaan
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur
Penanggulangan Bencana
Kota Tanjungpinang
30 Orang
1
20
X7
X4
Bulan Pengurangan Resiko Bencana Nasional
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur
Penanggulangan Bencana
Kota Tanjungpinang
1 Kali
VIII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1
20
X8
X1
Studi/ Pendataan Bahaya Abrasi Pantai dan Pasang Air Laut
Pengurangan Daerah Rawan Bencana
Kota Tanjungpinang
1 Dokumen
IX. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1
20
X9
X1
Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Berkurangnya Daerah Rawan Bencana
Kota Tanjungpinang
3 Daerah