BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah
negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan
keadilan. Adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini dapat
dilihat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat yang memerlukan
adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban
seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian
hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran
dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris1.
Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik
dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun
yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian
peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. 2
1 Biro Humas dan HLN. Hasbullah, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, (www.wawasanhukum.blogspot.com, 3 Juli 2007).2 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5374/1/09E01963.pdf
1
Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat
yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara
atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam
hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat
bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada
Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris.
Pengaturan mengenai notaris di Indonesia pada awalnya mengacu
pada ketentuan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatsblad
1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan
aturan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan
perundang-undangan lain yang merupakan peraturan perundang-
undangan nasional dibidang notaris.
Sesuai perkembangan zaman, Instruksi untuk para notaris
mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :
1822, Instructie voor de Notarissen : notaris adalah Pejabat umum
(publiek ambtenaar) yang bertugas untuk membuat akte-2 dan
kontrak-kontrak.
Stb. 1860 No.3 “Reglement op het notarisambt” : Peraturan Jabatan
Notaris.
Ordonantie 16 September Tahun 1931 tentang Honorarium
Notaris.
2
Undang-Undang No. 33 – 1954, tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA
Undang-Undang No.8 Th.2004 tentang perubahan atas UU No.2
Th.1986 ttg Peradilan Umum
PP No.11 Th.1949 tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 30 Tahun.2004 tentang Jabatan Notaris,
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 30 Tahun.2004 tentang Jabatan Notaris3
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud UU 30/2004
tentang jabatan notaris.4 Ps 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat Umum
merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka
yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik.
Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk
membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum,
tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat
disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas,
maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji
permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah makalah berjudul:
“Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Umum Lainnya”.
I.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis
mencoba merumuskan dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.
Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan jabatan notaris sebagai pejabat umum dan
pejabat umum lainnya ditinjau dari perundangan dan peraturan
terkait yang ada di Indonesia?
i.3 METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis
normatif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya
mengenai suatu hal enurut pandangan manusia yang diteliti dengan
merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang terkait.
4
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 PENGERTIAN
Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara
Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ay.3 UUD NRI Th
1945)5. Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum,
ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan
dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam
masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan
perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan
mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud UU 30/2004
tentang jabatan notaris. Ps 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
Pasal 1870 & 1871 KUHPer : Akta otentik adalah alat pembuktian
yang sempurna bagi kedua pihak & AW,sekalian org yang mendapat
haknya dari akta tsb memberikan kpd pihak-pihak suatu pembuktian yang
mutlak.
Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah,formil dan materil:
1. Kekuatan pembuktian lahiriah; akta itu sendiri mempunyai kekuatan
untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik,krn
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
5
kehadirannya,kelahirannya sesuai /ditentukan dg per-uu-an yang
mengaturnya;
2. Kekuatan pembuktian formil; apa yang dinyatakan dalam akta tsb
adl benar.
3. Kekuatan pembuktian materil;memberikan kepastian thd
peristiwa,apa yang diterangkan dalam akta itu benar.
Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau
diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam
pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya
diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu
Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu
Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.
Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaar. Jika
ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan
rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan
Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya ,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka
Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca
sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang
berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
6
dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi
Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang
berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.
Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.
Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan
nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005
mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.
Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Art. 1 dalam
Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 1860)
S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban
Tobing, op.cit., hlm. V. Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat
7
dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain). Pasal 1868
KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta
itu dibuat. Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan : Notaris adalah Pejabat
Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Menurut
Kamus Hukum salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat. Dengan
demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas
yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare
Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik.
Khusus berkaitan dengan Openbare Ambtenaren yang
diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang
diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan
publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Aturan hukum
sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak
memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena
sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya
Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi
sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai
Pejabat Umum kepada pejabat lain istilah Openbare diterjemahkan
sebagai Umum.
8
II.2 Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Pejabat Umum Lainnya Ditinjau
dari Perundangan/Peraturan yang Ada di Indonesia
NOTARIS adalah PEJABAT UMUM
Definisi Otentik yang termuat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris (PJN), menyatakan bahwa Notaris adalah “ Pejabat Umum yang
satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya,
menyimpan asli aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
atau orang lain “.6
Dari definisi tersebut diatas, dapat kita temukan beberapa unsur ,
antara lain :
a. Bahwa Notaris adalah PEJABAT UMUM.
b. Yang satu-satunya berwenang membuat AKTA OTENTIK.
c. Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang