Tugas 5 - AKSP - Kelompok 5 - Akuntansi Akrual

MATA KULIAH

AUDIT KEUANGAN SEKTOR PEMERINTAH

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DI INDONESIA

DISUSUN OLEH KELOMPOK III (TIGA)

PROGRAM D-IV KELAS VIII-A KHUSUS BPKP

TAHUN 2013/2014

1. Albar Wajid Fayardi / 03 / 134060018257

2. Andy Wijaya / 04 / 134060018259

3. Edwin Maulana / 10 / 134060018271

4. Hani Zulniati / 12 / 134060018275

5. Khumaeroh / 15 / 134060018281

A. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN PENDAPATAN - LO

1. Definisi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali. Pendapatan-LO berbeda dengan Pendapatan-LRA yang mana pada LRA,

pendapatan didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pada LRA, pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan pada LO, Pendapatan diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya

ekonomi.

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan

diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah

selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat

timbulnya hak untuk menagih imbalan.

c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima

oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

3. Pengukuran Pendapatan-LO

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Akuntansi pendapatan-LO tidak berbeda dengan pendapatan-LRA, Akuntansi

pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

a. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO

pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang pendapatan.

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan

sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian

tersebut.

4. Penyajian Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya.

a. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan

berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan

pajak, dan pendapatan hibah.

b. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan

menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut

diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

B. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN BEBAN - LO

1. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban

b. terjadinya konsumsi aset

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke

pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar

pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada

pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas

dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau

amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai bada layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada

prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk

pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi,

beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban

transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari

beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban

bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak

terduga.

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat

dikelompokkan menjadi:

a. Metode garis lurus (straight line method);

b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);

c. Metode unit produksi (unit of production method).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode

beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima

pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada

akun ekuitas.

2. Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional

dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal

yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan

fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap

perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya

b. cakupan entitas pelaporan

c. periode yang dicakup

d. mata uang pelaporan dan

e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

b. Beban

c. Surplus/Defisit dari operasi

d. Kegiatan non operasional

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

f. Pos Luar Biasa

g. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan subjumlah lainnya apabila

diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian

tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

3. Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Operasional Atau Dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber

pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas

Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis

beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang

dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban

menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar

klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat

Contoh Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

Contoh Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

C. METODE YANG DIGUNAKAN/JURNAL STANDAR UNTUK BEBAN

PENYUSUTAN

1. Pengertian Penyusutan

Penyusutan menurut Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

(Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual) adalah alokasi yang sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan menurut Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

(Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual) adalah penyesuaian

nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian

kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing

akun aset tetap dan akun ekuitas.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika

terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan

yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang,

beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,

beban bantuan sosial, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah

daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset

tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan

beban tak terduga.

2. Metode Penyusutan pada Akuntansi Berbasis Akrual

Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode

penyusutan. PSAP 07 tentang Aktiva Tetap menyediakan tiga metode yang dapat

digunakan yakni :

a. Metode garis lurus (straight line method); atau

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat

b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan akumulasi penyusutan

periode sebelumnya) X Tarif Penyusutan*

*tarif penyusutan dihitung dengan rumus

1x 100% x 2

Masa Manfaat

c. Metode unit produksi (unit of production method)

Penyusutan per periode = Produksi Periode berjalan X Tarif Penyusutan**

**tarif penyusutan dihitung dengan : Nilai yang dapat disusutkan

Perkiraan Total Output

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai

dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan bebas untuk dipilih.

Secara umum ketiga metode tersebut selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan

penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang

paling populer karena dirasakan paling sederhana. Yang paling dirasa rumit, adalah

metode saldo menurun ganda.

Akan tetapi, di luar dari pertimbangan kerumitan, sebenarnya metode penyusutan

dapat dikaitkan dengan karakteristik aset dan cara serta intensitas pemanfaatannya.

Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan

yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit

produksi. Jika intensitas pemanfaatan bersifat menurundalam artian pemanfaatan di

masa awal pengabdian aset tetap lebih intensif daripada di akhir, maka perhitungan

penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai

metode saldo menurun berganda. Akan tetapi jika unit masa manfaat kurang spesifik

dan tidak terkuantifikasi, atau kalaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan

hendak dilakukan semudah mungkin, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis

dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus.

3. Jurnal Standar Penyusutan pada Akuntansi Berbasis Akrual

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan

masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi

Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku

keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan

akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan. Jurnal standar atas beban penyusutan adalah sebagai berikut :

Beban Penyusutan xxxxx

Akumulasi Penyusutan xxxxx

4. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Paragraf 79 PSAP 07 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus

diungkapkan dalam laporan keuangan adalah :

a. Nilai penyusutan

b. Metode penyusutan yang digunakan

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah :

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah

yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada.

b. Daftar Aset Tetap dan Penyusutannya

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna

menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku untuk

tiap masing-masing individu aset dan kelompoknya. Apabila disajikan

catatanuntuk masing-masing aset tetap maka besarnya penyusutan dan akumulasi

penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan

D. PERBEDAAN BEBAN ATK - LO DAN BELANJA ATK - LRA

Sebelum kita membahas mengenai perbedaan antara beban dan belanja alat tulis kantor

(ATK), sebaiknya kita sedikit membahas mengenai perbedaan antara beban dan belanja

pada akuntansi berbasis akrual.

Berikut merupakan tabel mengenai perbedaan antara beban dan belanja dalam akuntansi

berbasis akrual :

Perbedaan Beban Belanja

Definisi Penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan

ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset

atau timbulnya kewajiban.

Semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara/Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah.

Penyajian di

LK

Disajikan di Laporan

Operasional

Disajikan di Laporan Realisasi

Anggaran

Pengakuan Diakui pada saat timbulnya

kewajiban, terjadinya konsumsi

aset, atau terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi

jasa.

Terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas

pelaporan.

Pengelompokan Menurut klasifikasi ekonomi

dan klasifikasi fungsi

Menurut klasifikasi ekonomi

(jenis belanja), organisasi, dan

fungsi

Perbedaan antara beban dan belanja yang diuraikan pada tabel diatas juga berlaku bagi

transaksi pembelian ATK. Pembelian atas ATK akan dicatat sebagai beban pada Laporan

Operasional dan dicatat sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk mempermudah pemahaman, maka akan dijelaskan menggunakan contoh seperti

dibawah ini :

Pada Kabupaten ABBA, SKPD XY melakukan transaksi :

1. Membeli Alat Tulis Kantor senilai Rp 800.000,00 dan dibayar dengan UP

2. Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar Rp

20.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa.

3. Persediaan ATK per akhir tahun adalah sebesar Rp 600.000,00

Transaksi diatas akan dicatat oleh Unit Akuntansi Finansial dan Unit Akuntansi

Pelaksanaan Anggaran, sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Finansial

JURNAL

No Jurnal D (Rp) K (Rp)a. Beban Barang - ATK 800.000

Kas di Bendahara Pengeluaran 800.000b. Beban Barang - ATK 20.000.000

RK-PPKD 20.000.000c. Persediaan 600.000

Beban Barang - ATK 600.000

BUKU BESAR

Akun D (Rp) K (Rp)Beban Barang - ATK 20.200.000

LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 230.000.000 Beban Operasional :

Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000Beban Barang-ATK 20.200.000Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000Beban jasa 5.300.000Beban Penyusutan 50.000.000

Jumlah Beban operasional 109.000.000Surplus (defisit) Operasional 121.000.000

JURNAL PENUTUP

Akun D (Rp) K (Rp)Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 230.000.000

Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000 Beban Barang-ATK 20.200.000 Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 Beban jasa 5.300.000 Beban Penyusutan 50.000.000 Ekuitas Dana 121.000.000

RK-PPKD 129.300.000 Ekuitas Dana 129.300.000

Jumlah 359.300.000 359.300.000

2. Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran

JURNAL

No Jurnal D (Rp) K (Rp)a. Belanja Barang dan Jasa - ATK 800.000

Kas di Bendahara Pengeluaran 800.000b. Belanja Barang dan Jasa - ATK 20.000.000

RK-PPKD 20.000.000

NERACA SALDO

Akun D (Rp) K (Rp)Belanja Barang dan Jasa - ATK 20.800.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Keterangan Anggaran Realisasi SelisihPendapatan Retribusi Kesehatan 190.000.000 200.000.000 10.000.000Belanja :

Belanja Gaji 21.000.000 20.500.000 -500.000Belanja Barang dan Jasa - ATK 21.500.000 20.800.000 -700.000Belanja Barang dan Jasa - Obat obatan

14.000.000 13.000.000 -1.000.000

Belanja Modal Ambulance 280.000.000 275.000.000 -5.000.000Jumlah Belanja 336.500.000 329.300.000 -7.200.000Surplus (defisit) (146.500.000) (129.300.000) 17.200.000

JURNAL PENUTUP

Akun D (Rp) K (Rp)RK-PPKD 129.300.000Pendapatan Retribusi Kesehatan 200.000.000Belanja Gaji 20.500.000Belanja Barang dan jasa-ATK 20.800.000Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000Belanja Modal Ambulance 275.000.000Jumlah 329.300.000 329.300.000

E. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SAL DAN LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan

informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,

SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir (PMK 238/2011).

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat

terjadi keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang

pembiayaan anggaran. Saldo  Anggaran  Lebih merupakan  akumulasi  sisa 

lebihpembiayaan  anggaran  dan sisa  kurang pembiayaan anggaran. Saldo anggaran

lebih mirip dengan laba ditahan pada perusahaan swasta.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi

SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian lain yang diperkenankan(PP 71/2010) atau merupakanakumulasi Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) /Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)

tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,

ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL diperoleh dengan terlebih

dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA. Surplus/Defisit

tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi realisasi

Belanja Negara selama 1 (satu) periode pelaporan. Perhitungan dan Angka SAL

pada tahun berjalan akan digunakan sebagai dasar perhitungan SAL tahun

berikutnya.

SiLPA/SiKPA  diperoleh dari Surplus/Defisit  ditambah realisasi Pembiayaan Bersih

selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan diperoleh dari SAL

awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi

Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan.

a. Penyimpanan Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Pada akhir tahun anggaran dana SAL yang diperoleh berdasarkan perhitungan

yang telah dilakukan disimpan oleh:

1) Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum

Negara.

2) Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan.

3) Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk Rekening Kas

Badan Layanan Umum, kas tunai (cash on hand).

b. Penggunaan dan Pengelolaan SAL

SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit APBN tahun

anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Undang-Undang

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. SAL dilaporkan dalam

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas

dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

SAL yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terjadi

selisih/perbedaan antara angka SAL menurut buku dan angka SAL menurut

fisik. Apabila terjadi selisih/ perbedaan angka SAL  maka Direktur Jenderal

Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan

penelitian penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untukmenetapkan

langkah penanganan yang diperlukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan

dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling

lambat sebelum diajukannya Rancangan Undang-Undang yang mengatur

mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara tahun anggaran berkenaan.

c. Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos

berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan

saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo

anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki

perbedaan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secarakomparatif

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih awal;

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

5) Lain-lain;

6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)merupakan laporan yang menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya menginformasikan

pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya;

b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Selain itu, Saldo ekuitas di Neraca merupakan saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas.

a. Format Laporan Perubahan Ekuitas

suatu entitas pelaporan perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur

yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan

atas Laporan Keuangan.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos:

1) Ekuitas awal

2) Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

4) Ekuitas akhir.

Format Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan

yang diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Perubahan

Ekuitas untuk pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri

Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri yang mengatur tentang format Perubahan Ekuitas mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang

pengelolaan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo

Anggaran Lebih

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan)

http://tenof.wordpress.com/tag/saldo-anggaran-lebih/

http://kamuskeuangandaerah.com/index.php/Laporan_Perubahan_Saldo_Anggaran_Lebih_

%28LPSAL%29