TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LIMBANGAN (Studi Terhadap Pembuatan Dokumen Kependudukan KK dan KTP) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh Niswatun Nafiah 11141120000044 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441H/2019M
73
Embed
TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN LIMBANGAN
(Studi Terhadap Pembuatan Dokumen Kependudukan KK dan KTP)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Niswatun Nafiah
11141120000044
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441H/2019M
v
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di
Kecamatan Limbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
serta mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi di Kecamatan Limbangan serta
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan yang dihadapi oleh masyarakat
dalam hal pelayanan atau hambatan yang dihadapi pemerintah kecamatan.
Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pelayanan publik untuk
mengatahui pelaksanaan pelayanan di kecamatan dan untuk mengetahui apakah
dalam memberikan pelayanan, aparat sudah melaksanakannya sesuai dengan
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah. peneliti menggunakan teori
yang dikemukakan Moenir. Kemudian peneliti menggunakan prinsip transparansi
untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi untuk masyarakat di
Kecamatn Limbangan.
Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode deskriptif bersifat
kualitatif. Diawali dengan teknik pengumpulan data, dimana pada teknik
pengumpulan data penulis melakukan wawancara, observasi dan teknik analisa
data deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan transparansi
di Kecamatan Limbangan sudah terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya
maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi program kecamatan kepada
masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal
dokumen kependudukan.
Kata kunci: pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta rahmat dan hidayahnya, penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Perspektif Good
Governance dalam Pelayanan di Kecamatan Limbangan (Studi Kasus Pelayanan
Pembuatan KTP, KK, Dan Dokumen Kependudukan Lainnya).”
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan,
hambatan dan dan tantangan. Namun berkat dorongan, semangat dan dukungan
dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu dengan segenap rasa hormat, penulis ingin menyampaikan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc, MA Selaku rektor UIN Syarif
Hidayatullah
2. Dr. Ali Munhanif, M.A. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah
3. Dr. Iding Rasyidin, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
4. Suryani, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah
5. Dr. Haniah Hanafie, MA selaku dosen pembimbing yang sabar, tulus dan
ikhlas telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing
penulis menyusun skripsi ini.
vii
6. Seluruh Dosen program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah yang telah memberikan ilmu kepada penulis
7. Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional,
dan Perpustakaan Imam Jama Lebak Bulus
8. Camat Kecamatan Limbangan Widodo, S.sos, yang telah bersedia
memberikan informasi kepada penulis
9. Kepala Desa Pakis Bapak Wibisono, kepala desa Gondang Bapak Yudhi
susanto beserta staff, lurah Tabet bapak Supriyadi , dan Lurah Sumber Rahayu
bapak Muhammad Asrori
10. Orang tua penulis ayahanda Amin Wahono dan ibu Jami yang telah merawat,
membesarkan dan memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga
penulis menjadi seperti sekarang.
11. Kakak saya Mujiati beserta kakak ipar Mas Donni Marta, yang selalu
memberikan dukungan moriil dan materiil dan semua doa-doa yang
dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terimaksih atas segala kesabaran dalam mendidik penulis.
12. Rundiyani sebagai kakak penulis yang selalu memberi dukungan kepada
penulis.
13. Sahabat saya yang sangat baik Wova Triyansyah (Elsa) yang selalu
mendengar keluh kesah penulis, dan selalu memberi saran, dukungan dan
semangat kepada penulis. Membantu penulis dalam banyak hal dan selalu
menjadi sahabat yang baik sekali selama mengenalnya. Thankyou Elsa
viii
14. Untuk sahabat baik saya Nursyaimaa AZ, teman-teman KKN yang Dewi
Roichatul Mardiyah, Cahaya, serta Leni Lestari yang telah bersedia
meluangkan waktu untuk menemani ke perpustakaan UIN Walisongo, dan
juga Rani Widiastuti yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan
lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas doa-
doa dan dukungannya kepada penulis
15. Kepada teman-teman Ilmu Politik B 2014 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah
Penulis berharap semoga semua bentuk dukungan dan doa yang telah
dipanjatkan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari
bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga segala
kritik dan saran dari berbagai pihak akan membantu penulis sebagai bahan
pertimbangan dalam memperbaiki skripsi ini.
Ciputat, 10 Oktober 2019
Niswatun Nafiah
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ......................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .............................. ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .......................... iv
ABSTRAK ..................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................. ix
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian .............................................................. 7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ............................................... 7
D. Tinjauan Pustaka ..................................................................... 8
E. Metode Penelitian .................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 13
BAB II KERANGKA TEORI
A. Transparansi Sebagai Prinsip Good Governance ..................... 15
B. Pelayanan Publik ...................................................................... 24
BAB III PROFIL KECAMATAN LIMBANGAN
A. Geografis Kecamatan Limbangan ........................................... 30
B. Demografi ................................................................................ 31
1. Jumlah Penduduk ................................................................ 31
2. Tenaga kerja ........................................................................ 32
3. Pendidikan .......................................................................... 32
4. Pemerintahan Kecamatan Limbangan ................................ 33
C. Struktur Kecamatan Limbangan .............................................. 34
D. Visi dan Misi Kecamatan Limbangan ..................................... 35
E. Pelayanan Publik Kecamatan Limbangan ............................... 36
x
BAB IV TRANSPARANSI PELAYANAN DI KECAMATAN
LIMBANGAN
A. Transparansi Pelayanan Kecamatan Limbangan ..................... 37
B. Pelayanan di Kecamatan Limbangan ....................................... 45
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 56
B. Saran ........................................................................................ 56
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... xiii
xi
DAFTAR TABEL
Tabel III.1. Struktur Organisasi Kecamatan Limbangan .............................. 34
Tabel III.2. Jenis Pelayanan di Kecamatan Limbangan 2018 ....................... 36
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1. Wilayah Kecamatan Limbangan ........................................... 31
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak tahun 1999 Pemerintah Indonesia di Era Reformasi telah
mengeluarkan kebijakan desentralisasi tentang pemerintahan daerah yang
ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan salah satu wujud
konkrit desentralisasi adalah otonomi daerah yang mendorong terjadi pemekaran
daerah-daerah sehingga menjadi otonomi penuh.
Good Governance merupakan isu yang mengemuka dalam kaitannya
dengan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat menganggap pelayanan
publik saat ini berbelit-belit, dengan prosedur yang bertele-tele, biaya yang tidak
jelas, dan jangka waktu penyelesaiannya lamban, sehingga masyarakat sulit
menerima pelayanan yang baik. Oleh karena itu, konsep good governance
direkomendasikan pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara
lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat atau daerah, sektor swasta, dan
masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.1
Menurut Inu Kencana dalam Rita Siswati2, ada tiga hal yang seharusnya
diterapkan dalam sebuah layanan. Di dalamnya terkait dengan biaya, waktu dan
mutu. Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan, sebuah layanan yang
diterima oleh masyarakat harus dapat dijangkau. Begitu juga dengan waktu
1 Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,”
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (Vol.1 No. 3. Juni 2012) , h. 20. 2 Rita Siswati, “Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pemerintahan
(Studi Padabadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang),”
Naskah Publikasi, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji 2015
2
pelayanan, hendaknya bisa mendapatkan pelayanan yang tidak menghabiskan
waktu yang banyak, oleh karenanya pemerintah seharusnya dapat memberikan
pelayanan dengan waktu yang relatif cepat.
Penyelenggaraan kepemerintah yang baik pada dasarnya menuntut
keterlibatan segenap stakeholders atau pemangku kepentingan baik dari pihak
pemerintah (birokrasi), swasta, atau pihak masyarakat. Esensi pemerintahan yang
baik dicirikan dengan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan desentralisasi dan otonomi
daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan terhadap
masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.3
Pelayanan publik yang ada saat ini memiliki beberapa kelemahan, seperti
yang diungkapkan Mohammad dalam Sondil4, yaitu kurang responsif, kurang
informatif, atau juga kurang efisien, dan sebagainya. Selain itu, ditinjau dari sisi
kelembagaan, kelemahan yang ada dalam sistem pelayanan publik adalah pola
organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan penuh dengan
birokrasi yang berbelit-belit dan juga tidak terkoordinasi.
Pelayanan publik merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan
warga, karena itu negara harus menjamin akses warganya terhadap pelayanan
tersebut. Negara berkewajiban menjaga akses warga terhadap berbagai pelayanan
yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berbagai pelayanan administratif seperti
3 Rismawan Joko Handoyo, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 4
(2014), 3363-3373 4 Sondil E. Nutabonis, Sugeng Rusmiwari, Dkk. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good
Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik,” Vol.3 No. 1 (2014)
3
pelayanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan perizinan merupakan pelayanan yang
diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar masyarakat.
Agus Dwiyanto mengatakan, penyelenggara layanan publik di suatu
negara atau daerah harus dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif
dan responsif agar dapat berkompetisi dengan penyelenggara pelayanan publik di
negara lain. Sistem pelayanan publik yang tidak efisien akan cenderung
mempersulit satuan ekonomi negara tersebut saat mereka berkompetisi di pasar
global.5
Amirul Haq6 mengatakan, praktek good governance juga mensyaratkan
adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan. Transparansi merupakan sebuah konsep yang penting seiring dengan
menguatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Dengan
diberikannya kesempatan untuk masyarakat mengetahui berbagai informasi, maka
akan mempermudah masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap
kepentingan publik. Untuk menciptakan good governance yaitu ditunjukkan
dengan pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran diantara
pegawai pemerintah yaitu mengetahui pentingnya mengubah citra pelayanan
publik yang sangat diperlukan.
5 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 27-28. 6 Muhammd Amirul Haq Muis. “Analisis Implementasi Good Governance Dalam
Pelayanan Publik Di Kecamatan Penakukkang Kota Masassar”. Government: Jurnal Ilmu
Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (Juli 2014)
4
Juanda Nawawi7 mengatakan ada dua hal yang mengharuskan adanya
transparansi yaitu wujud dari pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat
dan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi terjadinya praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut Nawawi mengatakan transparansi
berarti bahwa informasi dari pemerintah dapat diakses secara bebas dan mudah
diakses oleh publik atau masyarakat.
Rincian dan kepastian biaya pelayanan yang dibebankan kepada
masyarakat harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket
pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang
minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada.
Transpatansi yang terkait biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal
mungkin pertemuan secara personal antara pemohon ataupenerima pelayanan
dengan masyarakat yang dilayani.8
Prinsip transparansi atau keterbukaan mempunyai peran penting dalam
upaya mewujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui prinsip transparansi dalam pelayanan
publik, kebijakan pemerintah diharapkan akan lebih terbuka terhadap
pengawasan, akses informasi dapat diakses secara terbukanya sehingga
masyarakat mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selain itu,
keterbukaan akan menciptakan prinsip check and balances antara pemerintah dan
7 Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,”
Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol.1 No.3 (Juni 2012), h. 25. 8 Yenny, “Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota
Samarinda,” ejurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2013), 196-209), h. 206.
5
masyarakat. Prinsip transparansi juga akan mampu menumbuhkan rasa saling
percaya antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah sebagai
penyedia barang dan jasa publik wajib memberikan informasi yang akurat kepada
masyarakat yang membutuhkan.9
Secara lebih lanjut dalam penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan
prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Limbangan. Dan melihat luasnya
pembahasan prinsip-prinsip good governance, maka penulis hanya akan meneliti
beberapa penerapan prinsip good governance yaitu transparansi dalam pelayanan
publik.
Salah satu wujud dari penerapan prinsip transparansi adalah terbukanya
akses informasi kepada masyarakat dimana masyarakat bebas memperoleh
informasi yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan. Berdasarkan
penelusuran penulis, indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan
Limbangan dikatakan cukup memuaskan. Hal ini dijadikan sebagai acuan
Kecamatan Limbangan untuk terus memperbaiki pelayanan dan dapat
memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Selain itu adanya road map reformasi birokrasi yang direncanakan di
pemerintahan Kabupaten Kendal diharapkan mampu mempengaruhi instansi-
instansi dibawahnya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan yang terbaik.
Dalam wacananya road map reformasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Kendal
memperhatikan bebrapa poin salah satunya mengenai permasalahan bidang
9 Gerry Katon Mahendra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Publik (Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik Di
Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011)” Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2012)
6
pelayanan publik yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
dalam pelayanan publik yang disebabkan masih kurangnya sarana prasarana,
kapasitas aparatur belum memadai, sistem prosedur yang belum dimanfaatkan
secara optimal.
Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah otonom yang dituntut
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk pelayanan publik, tetapi
penerapan pelayanan publik belum sepenuhnya direalisasikan di Kecamatan
Limbangan.
Limbangan termasuk salah satu kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kecamatan Limbangan ini merupakan sebuah
instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam banyak hal, seperti
pembuatan surat akta tanah, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu
Keluarga, surat pindah dan lain. Dalam pelaksanaanya, ternyata Kecamatan
Limbangan belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Hal ini,
sebagaimana terlihat pada pembuatan KTP, kartu keluarga, dan pembuatan
dokumen lainnya.
Dalam pembuatan KTP misalnya tidak ditetapkan besaran biaya secara
jelas (transparan), persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga membuat tidak
efektif karena warga harus bolak-balik untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang
“Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan (Studi
Pelayanan Pembuatan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan KTP).
7
B. Pertanyaan Penelitian
Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Limbangan?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
implementasi dari prinsip transparansi dalam pelayanan publik di
kecamatan Limbangan.
2. Manfaat
Dari tujuan yang terdapat dalam penelitian tersebut diharapkan
akan memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat praktis, agar masyarakat lebih mendapat informasi tentang
pelayanan publik khususnya dalam pelayanan KTP, akta tanah, dan
lainnya di Kecamatan Limbangan dengan baik.
b. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu politik berkaitan dengan masalah prinsip good
governance dan pelayanan di pemerintahan.
8
D. Tinjauan Pustaka
Setelah penulis membaca dan menelaah berbagai jurnal dan penelitian
ilmiah, ada beberapa penelitian yang terkait dengan materi yang sedang diteliti
oleh penulis.
Penelitian Pertama, hasil penelitian Fajar Iswahyudi10
mengatakan bahwa
dalam pelaksanaan pelayanan publik masyarakat memiliki peran penting untuk
ikut berperan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas termasuk di
dalamnya perbaikan pelayanan publik. Meskipun begitu adanya peran serta
masyarakat atau partisipasi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah
Kabupaten Bantul tidak semua unsur siap akan hal tersebut. Partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik di Dinas Perizinan melalui
permenpan No. 13/2009 telah efektif dalam memperbaiki kondisi pelayanan
publik sehingga dapat digolongkan dalam efektivitas tinggi. Faktor yang
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui Permenpan
No. 13/2009 adalah kesadaran dan komunikasi masyarakat. Dengan demikian
kesimpulan dari penelitian iswahyudi tersebut bahwa partisipasi masyarakat
memiliki pengaruh dalam menciptakan pelayanan yang efektif. Dalam
penelitiannya metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Adapun alasan penulis menggunakan referensi ini adalah untuk melihat pengaruh
partisipasi masyarakat dalam pelayanan.
10
Fajar Iswahyudi, “Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Pelayanan
Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13
Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pertisipasi
Masyarakat Pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul,” Jurnal Borneo Administrator, No. 3 Vol 8,
(2012)
9
Kedua, Rismawan Joko Handoyo11
jurnal dengan judul Penerapan Prinsip-
Prinsip Transparansi. Penelitian ini meneliti Bagaimana Pelayanan Publik Di
Kecamatan Sangatta. Jurnal ini meneliti tentang penerapan prinsip good
governance yang dilaksanakan di kecamatan tersebut diantaranya Sembilan
prinsip yang ada dalam good governance sebagian besar sudah diterapkan. Ada
beberapa hal yang mendukung terlaksananya prinsip-prinsip tersebut diantaranya
sumber daya manusia yang memadai, dan sarana dan prasarana yang mendukung.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan good governance diantaranya
sudah terlaksana dengan baik dan masyarakat mendapatkan kemudahan untuk
bertanya kepada petugas. Dilihat dari jurnal penelitian tersebut berbeda dengan
apa yang penulis teliti karena perbedaan wilayah penelitian penelitian. Hanya saja
penulis ingin melihat unsur yang dapat digunakan dalam menciptakan pelayanan
yang memuaskan masyarat.
Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ainul Yaqin12
pada jurnal Kualitas
Pelayanan Publik Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang
dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Kedisiplinan pegawai di Kecamatan
Kuaro masih rendah terhadap ketentuan yang berlaku di kecamatan serta adanya
tumpang tindih pekerjaan yang diberikan kepada pegawai terkait tugas dinas dan
tugas diluar dinas. Lambatnya dana dari pemerintah ikut mempengaruhi
ketersediaan fasilitas yang memadai untuk masyarakat. Faktor pendukung yang
yang menghasilkan kualitas layanan publik pegawai di kantor kecamatan adalah
11
Rismawan Joko Handoyo,”Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di
Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,” eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No 3
(2014): 3363-3373 12
Ainul Yaqin, “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten