Transparansi analisis kebijakan publik 1

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh :

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS

SADUWASISTIONO@2014

A. PENDAHULUAN

• Analisis kebijakan publik adalah proses utk menghasilkan pengetahuan mengenai dan di dalam proses kebijakan ( Dunn, 1981).

• Proses = serangkaian kegiatan yg saling Proses = serangkaian kegiatan yg saling berkaitan dan berkelanjutanberkaitan dan berkelanjutan.

• Policy analysis is an applied social science which uses multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problem (Dunn, 1981 : ix).

SADUWASISTIONO@2014

SADUWASISTIONO@2014

• Policy = Kebijakan atau kebijaksanaan ?• Policy kebijakan Wisdom kebijaksanaan,

kearifan yg artinya upaya penyimpangan dr kebijakan disesuaikan situasi dan kondisi krn adanya tuntutan kebutuhan

• Public = umum, masyarakat, pemerintah, negara (tergantung konteksnya)

• Public policy = kebijakan pemerintah yg berkaitan dengan kepentingan umum

• Analisis vs Sintesis• Analisis = usaha memisahkan masalah ke dalam

bagian-bagian pokoknya (pendekatan mikro)• Sintesis = usaha memadukan bagian-bagian

pokok menjadi satu kesatuan konseptual (pendekatan makro).

SADUWASISTIONO@2014

Analisis Kebijakan Publik ilmu sosial terapan

Pengetahuan Tindakan

Keputusan

Analisis pengambilan keputusan Analisis kebijakan publik memerlukan metodologi

tertentu, agar dpt dilaksanakan scr tepat dan akurat.

SADUWASISTIONO@2014

• Mengapa kebijakan publik perlu dianalisis secara mendalam ?

krn kebijakan publik – baik prosesnya maupun akibatnya menyangkut aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat luas berdampak politis, ekonomis, sosiologis.

* Kesalahan dlm pengambilan keputusan dlm bidang bisnis kemungkinan terbesarnya adalah bangkrutnya perusahaan. Sedangkan kesalahan mengambil kebijakan publik dpt mengakibatkan bangkrutnya sebuah negara, baik krn kehancuran ekonomi maupun krn perang.

B. DEFINISI MENGENAI KEBIJAKAN PUBLIK

• Policy is defined as a “standing decision” characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it. (Heinz Eulau and Kenneth Prewitt in Jones, 1984 : 26).

• Policy is A course of action adopted and pursued by a government, party, ruler, statesman, etc; any course of action adopted as advantageous or expedient” ( The Oxford English Dictionary in Michael Hill, 1997 : 6).

• A policy consists of a web of decisions and actions that allocate …. Values (David Easton, 1953 : 130)

SADUWASISTIONO@2014

SADUWASISTIONO@2014

• Public policy is “the relationship of a government unit to its environment” ( Robert Eyestone in Anderson, 1978 : 2)

• Public policy is whatever governments choose to do or not to do. ( Thomas R. Dye in Anderson, 1978 : 2)

• Policy is A purposive course of action followed by an actor or set of actors ini dealing with a problem or matter of concern. (Anderson, 1978 : 3)

• Policy be considered “ a long series of more-or-less related activities”. (Richard Rose in Anderson, 1978 : 2)

SADUWASISTIONO@2014

• Melalui analisis kebijakan dpt dihasilkan infromasi & argumentasi masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan yi :

1) nilai-nilai yg pencapaiannya menjadi tolok ukur apakah sesuatu masalah telah dpt dipecahkan; 2) fakta-fakta yg keberadaannya dpt mem- batasi atau mempertinggi pencapaian nilai-nilai; 3) tindakan-tindakan yg pelaksanaannya

dpt menghasilkan pencapaian nilai dan pemecahan masalah.

C. Kerangka Analisis Kebijakan

• Analisis kebijakan publik bersifat interdisipliner, artinya didlm menganalisis menggunakan berbagai disiplin ilmu lainnya spt : ilmu perilaku, ilmu politik, sosiologi dlsb.

• Ada tiga sifat tujuan analisis kebijakan publik yaitu :

1) penandaan (designative); 2) penilaian (evaluation); 3) anjuran (advocative).

SADUWASISTIONO@2014

Gambar 2. Prosedur Analisis Umum Menurut Waktudan Tipe Pertanyaan

TipeTipe

PertanyaanPertanyaan

PenandaanPenandaan EvaluasiEvaluasi AnjuranAnjuran

Sebelum tinSebelum tin

dakan (ex- dakan (ex- ante)ante)

Setelah tin-Setelah tin-

dakan (ex-dakan (ex-post).post).

Sumber : Dunn, Sumber : Dunn, 1981 : 391981 : 39

PrediksiPrediksi

DeskripsiDeskripsi

EvaluasiEvaluasi

EvaluasiEvaluasi

PreskripsiPreskripsi

SADUWASISTIONO@2014

Keterangan : Preskripsi dpt terjadi setelah tindakan diambil, meskipun bentuk kebijakan yg bersifat retrospektif ini kurang memberi manfaat

(seharusnya pemerintah melakukan ……………… dsb).

Prosedur analisis umum di atas dpt disamakan dgn empat jenis metoda analisis kebijakan sbb :

1) deskripsi, memungkinkan menghasilkan informasi mengenai sebab dan akibat kebijakan di masa lampau;

2) Prediksi, memungkinkan menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa mendatang;

3) Evaluasi, adalah pembuatan informasi mengenai nilai dari kebijakan di masa lalu dan masa mendatang;

4) Rekomendasi (preskripsi), memungkinkan menghasil-

kan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan di masa mendatang akan menimbulkan akibat-akibat bernilai.

SADUWASISTIONO@2014

=

• Dalam melakukan analisis kebijakan publik, hrs didasarkan pada kesadaran mengenai adanya masalah yg sangat penting dan adanya potensi utk memecahkan masalah tsb.

yg senyatanya Masalah = =/= 1 yg seharusnya

* Perumusan masalah merupakan “ pusat pengatur seluruh proses analisis kebijakan”

SADUWASISTIONO@2014

Gambar 3. Modifikasi Metoda Analisis Umum ke Metode Analisis Kebijakan

Metoda Analisis UmumMetoda Analisis Umum Metoda Analisis Metoda Analisis KebijakanKebijakan

Deskripsi (description)Deskripsi (description)

Prediksi (prediction)Prediksi (prediction)

Evaluasi (evaluation)Evaluasi (evaluation)

Preskripsi (prescription)Preskripsi (prescription)

Perumusan masalah Perumusan masalah (problem structuring)(problem structuring)

Peliputan (monitoring)Peliputan (monitoring)

Peramalan (forecasting)Peramalan (forecasting)

Evaluasi (evaluation)Evaluasi (evaluation)

Rekomendasi Rekomendasi (recommendation)(recommendation)

Penyimpulan praktis Penyimpulan praktis (practical inference)(practical inference)

SADUWASISTIONO@2014

Gambar 4. Jenjang Enam Metoda Analisis Kebijakan

Perumusan Masalah

Peliputan Modus Modus Modus Empiris Evaluatif Anjuran Peramalan

Evaluasi Rekomendasi

Penyimpulan Praktis

SADUWASISTIONO@2014

Gambar Lima Tipe Informasi yang relevan Dengan Kebijakan

Masalah Alternatif Tindakan Hasil Hasilguna Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan

Sumber : Robert C. Wood, foreword to “The Study of Policy Formulation”, p v

SADUWASISTIONO@2014

Gambar Tiga Elemen Sistem Kebijakan

PELAKU KEBIJAKAN

LINGKUNGAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PUBLIK

Sumber : Dunn, 1981.

SADUWASISTIONO@2014

D. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Ada 3 (tiga) bentuk analisis kebijakan yaitu :1) Analisis kebijakan prospektif (penciptaan dan transformasi informasi sebelum kebijakan ditentukan

dan dilaksanakan).

2) Analisis kebijakan retrospektif (penciptaan dan transformasi informasi setelah tindakan kebijakan

diambil, meliputi : a. analisis yg berorientasi pada disiplin; b. analisis yg berorientasi pada masalah; c. analisis yg berorientasi pada penerapan.

3) Analisis kebijakan terpadu (penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan setelahsebelum dan setelah

tindakan kebijakan dilaksanakan).Sumber : Dunn, 1981.

SADUWASISTIONO@2014

SADUWASISTIONO@2014

• Analisis kebijakan terpadu merupakan analisis yg menggunakan pendekatan eklektik, yakni memanfaatkan kelebihan analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

• Penggunaan salah satu bentuk analisis kebijakan sangat ditentukan oleh karakteristik masalah yg dihadapinya. Utk masalah-masalah yg berkaitan dg perencanaan, umumnya digunakan analisis prospektif. Sedangkan utk masalah aktual, digunakan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan terpadu dpt digunakan utk menganalisis semua karakteristik masalah yg berkaitan dg kebijakan publik.

SADUWASISTIONO@2014

• Keputusan berkaitan dgn analisis kebijakan diambil menurut :

• a. Teori Keputusan Deskriptif (sekumpulan proporsisi yg secara logika konsisten dlm

mendeskripsikan tindakan)

• b. Teori Keputusan Normatif (sekumpulan proposisi yg secara logika konsisten dlm memberikan

dasar dalam memperbaiki akibat tindakan).

Proposisi : pernyataan tentang hubungan yg terdapat diantara dua term.

Term : kata sebagai fungsi dari pengertian.

LANGKAH PEMECAHAN MASALAH:

1. IDENTIFIKASI DAN DEFINISI HAKIKAT MASALAH YANG DIHADAPI

2. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA - INFORMASI

3. IDENTIFIKASI ALTERNATIF

4. ANALASIS BERBAGAI ALTERNATIF

5. PENENTUAN PILIHAN ALTERNATIF TERBAIK

6. PELAKSANAAN

7. EVALUASI HASIL YANG DICAPAI

SADUWASISTIONO@2014

PUBLIC POLICY

POLICY PROGRAM

POLICY/ACTION IMPLEMENTA-

TION

POLICYEVALUATION

SADUWASISTIONO@2014

WHAT WHY HOW WHEN WHERE BY WHOM

FOR: ME, YOU, US, HIM/HER

LOGICAL FRAME WORK AKP

“MARS”

INDEPENDENTVARIABLE

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

MASALAHPRA

ANGGAPAN

KERANGKA TEORI:1. PEMERINTAHAN2. SUBSTANSI3. REGULASI4. PENDUKUNG5. METODOLOGI

FAKTA:1.POKOK2.LINGKUNGAN3.EMPIRIK

ANALISA:1.KUANTITATIF2.KUALITATIF

KESIMPULAN

SARAN:1.KEBIJAKAN2.STRATEGI3.UPAYA

DEPENDENTVARIABLE MENJAWAB

FEED. BACK

JUDUL MASALAH TEORI FAKTA ANALISA KESIMPULAN SARAN

SADUWASISTIONO@2014

METHODS FOR POLICY ANALYSIS(William N. Dunn)

SADUWASISTIONO@2014

RECOMMEN-DATION

MONITORING

POLICY PERFORMANCE

POLICY ALTERNATIVES

EVALUATION

POLICY OUTCOMES

PROBLEM STRUCTURING FORECASTING

POLICY PROBLEM

POLICY ACTIONS

PRACTICALINFERENCE

CYCLUS POLICY ANALISIS

SADUWASISTIONO@2014

34

E B

5

D

1 2A

C

6

KETERANGAN:1. PROBLEM STRUCTURING2. FORECASTING3. RECOMANDING4. MONITORING5. EVALUATING6. INFERENCE7. POLICY PROBLEM8. POLICY ALTERNATIVE9. POLICY ACTION10.POLICY OUTCOMES11.POLICY PERFORMANCE

PUBLICPOLICY

SADUWASISTIONO@2014

∗ POLICY POLICY PROGRAMPROGRAM

∗ POLICY ACTION/POLICY ACTION/

IMPLEMENTATIOIMPLEMENTATIONN

∗ POLICY POLICY EVALUATIONEVALUATION

IDEA/PROBLEMSIDEA/PROBLEMS ELABORATEELABORATE RESEARCH/SURVEYRESEARCH/SURVEY DATADATA ANALISYAANALISYA PROPOSALPROPOSAL

ACTUATINGACTUATING COORDINATINGCOORDINATING MOTIVATINGMOTIVATING BUDGETINGBUDGETING HUMAN RELATINGHUMAN RELATING DECiSSION MAKINGDECiSSION MAKING

CONTROLLINGCONTROLLING INSPECTINGINSPECTING MONITORINGMONITORING REPORTINGREPORTING

POLICY PROGRAM1. IDEA &PROBLEMS

2. ELABORATION

3. SOLUTION OF PROBLEM

4. RESEARCH &

5. INVESTIGATION

6. TIME, BUDGET, MATERIAL & METHODE

ANALISYA

7. PROPOSAL

8. VISI – OBSESI – MISI – STRATEGI

9. OUTPUT – PURPOSE – GOAL – SUPER GANT

10.SWOT & NWPSADUWASISTIONO@2014

• ORGANIZATION & MANAGEMENT

• MAN – MONEY – MATERIAL – METHODE

• COORDINATION – MOTIVATION –

COMUNICATION

• TEAM WORK – SPAN OF CONTROL

• LEADERSHIP – STAFF WORK – DECETION MAKING

• ENVIRONMENT FACTOR’S

SADUWASISTIONO@2014

POLICY ACTIONPOLICY ACTION

1. MONITORING & EVALUATION2. INSPECTION3. CONTROLLING4. INVESTIGATION5. BILT IN CONTROL6. INTERNAL&EKSTERNAL CONTROL7. PRE – IN – POST CONTROL8. REPORTING & RECOMENTION9. FOLLOW UP ACTION10.IMPACT EVALUATION

SADUWASISTIONO@2014

POLICY EVALUATIONPOLICY EVALUATION

ALAT ANALISA

1. KUALITATIF – DESKRIPTIF2. KAUNTITATIF – STASTISTIK –

VERIFIKATIF3. PROGRAM KERJA TERPADU4. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA5. MEAN’S & END’S6. SWOT & STRATEGIC7. H T A G8. ETC

SADUWASISTIONO@2014

STRATEGISSTRATEGIS

SADUWASISTIONO@2014

TEMPATTEMPAT//

RUANGRUANG

TEMPATTEMPAT//

RUANGRUANG

WAKTUWAKTUWAKTUWAKTU

SISTEMSISTEMSISTEMSISTEM

SASARASASARANN

SASARASASARANN

• LINGKUNGAN• NASIONAL/REGIONAL/LOKAL• DARAT/LAUT/UDARA

• MASA LALU

• KINI

• MASA YANG AKAN DATANG

• ROSEDUR

• METODA

• TEKNIK

• JUKLAK/JUKNIS

• JANGKA PENDEK

• JANGKA MENENGAH

• JANGKA PANJANG

• MAKRO/MIKRO

OPENOPENMANAJEMEMANAJEME

NN

OPENOPENMANAJEMEMANAJEME

NN

PARTICIPATIF PARTICIPATIF MANAJEMENMANAJEMEN

PARTICIPATIF PARTICIPATIF MANAJEMENMANAJEMEN

• TRANSPARAN

• LUGAS

• DEMOKRATIS

•TWO WAYS TRAFFICT

•C S W• PIKIR –UCAP –BATHIN

•PERILAKU

•WAKTU & GUNA

•PRIBADI-ORGANISASI

•REGULASI• MEDIA MASSA

•DATA AKURAT

•HUMAN RELATION

•CEPAT TEPAT &CERMAT

DISIPLINDISIPLINDISIPLINDISIPLIN

INFORMASI INFORMASI KOMUNIKAKOMUNIKA

SISI

INFORMASI INFORMASI KOMUNIKAKOMUNIKA

SISI

HI TECHHI TECHHI TECHHI TECH• EFISIEN – EFEKTIF

•UP TO DATESADUWASISTIONO@2014

Gambar : Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Restrospeksi :Mengetahui apa yang telah terjadi dan perbedaan apa yang diperbuatnya

SADUWASISTIONO@2014

Prospektif :

Mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan

Formulasi Kebijakan :

Mengetahui masalah apa yang harus dipecahkan

Implementasi Kebijakan :

Memecahkan masalah

Gambar : Sub Proses Perumusan Masalah

MASALAH SUBTANTIF

SADUWASISTIONO@2014

KONSEPTUAL MASALAH

SPESIFIKASI MASALAH

SITUASI PROBLEMATIS

PENGENALAN MASALAH

MASALAH FORMAL

22Miroff dan Kilmann, Methodological Approach is to Social Science. Lihat juga Thomas Kuhn, The Structureof Scientific Revolutions, edisi kedua (Chicago: University of Chicago Press,1971); dan Ian G. Barbour,Myths, Model and Pardigm (New York:Harper and Row, 1976).

Gambar : Perbedaan dalam struktur dari tiga kelas masalah kebijakan

ELEMEN

SADUWASISTIONO@2014

Struktur Masalah

Tersusun Baik Agak Tersusun Tidak Tersusun

ALTERNATIF Terbatas Terbatas Tak terbatas

MANFAAT (NILAI) Konsenus Konsensus Konflik

HASIL

PROBABILITAS

nyata tidak nyata tidak diketahui

dapat diperhitungkan

Tidak dapat diperhitungkan

Tidak dapat diperhitungkan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Satu atau beberapa

Satu atau beberapa

Banyak

Gambar : Jenjang Tipe Isyu Kebijakan

Keputusan Strategis

SADUWASISTIONO@2014

Keputusan Keputusan OperasionalOperasional

Isu utama

Isu sekunder

Isu fungsional

Isu minor

E. TEKNIK PERAMALAN ALTERNATIF

SADUWASISTIONO@2014

Pembuatan kebijakan publik perlu didahului dengan penyusunan berbagai alternatif untuk dipilih yang terbaik. Patton & Sawicki (1989 : 181) mengemukakan 10 (sepuluh) metoda untuk mengidentifikasikan alternatif yaitu sbb:

1) Analisis hasil riset dan eksperimentasi;

2) Analisis tanpa tindakan;

3) Survey cepat;

4) Kajian literatur;

5) Perbandingan dengan pengalaman dunia nyata;

6) Klasifikasi dan pengumpulan data secara pasif;

7) Pengembangan tipologi;

8) Analogi, metapora dan sintetik/kiasan;

9) Curah pendapat;

10) Perbandingan yang ideal;

Berkaitan dengan peramalan kebijakan, Dunn (1981 : 141) mengemukakan 3 (tiga) bentuk yaitu sbb :

Bentuk PeramalanBentuk Peramalan Dasar PeramalanDasar Peramalan Fokus Utama Fokus Utama ArgumentasiArgumentasi

PROYEKSIPROYEKSI

PREDIKSIPREDIKSI

DUGAANDUGAAN

KecenderunganKecenderungan sekarang dan masa lalusekarang dan masa lalu

Asumsi teoritisAsumsi teoritis

Penetapan secara Penetapan secara subjektifsubjektif

Metode kasusMetode kasus

Analogi kasusAnalogi kasus

Motivasi dari dalamMotivasi dari dalam

SADUWASISTIONO@2014

Peramalan berkaitan dengan masa depan. Dalam hal tersebut, Dunn (1981) : 143) membedakan masa depan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

Masa depan potensial (potential futures/alternative futures);

(adalah masa depan masyarakat yang mungkin dicapai yang dinyatakan dengan pernyataan mungkin terjadi, yang membedakan dengan keadaan masyarakat yang terjadi sekarang. Masa depan yang mungkin terjadi tidak pernah meyakinkan sampai menjadi kenyataan).

SADUWASISTIONO@2014

2) Masa depan yang masuk akal (plausible futures)(masa depan jenis ini adalah masa depan yang mungkin terjadi dengan dasar asumsi-asumsi mengenai penyebab di dalam alam dan masyarakat).

3) Masa depan Normatif (normative futures)(masa depan jenis ini adalah masa depan yang mungkin dan masuk akal yang konsisten dengan konsepsi analisis mengenai kebutuhan, nilai dan peluang-peluang masa depan)

PERUMUSAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN

Perumusan masalah mrpkn langkah menentukan dlm analisis kebijakan publik. Perumusan masalah yg tepat berarti tlh menyelesaikan separuh dari masalah.Kondisi-kondisi yg diharapakan dalam perumusan masalah yi :

1) Hasil analisis bersifat relatif baru, dalam arti bahwa kebanyakan orang tidak atau belum sampai pd pemecahan yang sama;

2) Proses analisis relatif maju (tidak konvensional),dalam arti mengandung modifikasi atau penolakan terhadap ide-ide sebelumnya; SADUWASISTIONO@2014

SADUWASISTIONO@2014

3) Proses analisis membutuhkan motivasi dan kesinambungan yang tinggi, dalam arti bahwa

analisis dilakukan dengan intensitas tinggi atau dalam jangka waktu panjang;

4) Hasil analisis dipandang berharga oleh analis, pengambil keputusan, dan pelaku kebijakan lain, krn memberikan pemecahan yg diperlukan terhadap masalah yang ada;

5) Masalah pada mulanya bersifat tidak jelas, samar-samar dan sulit didefinisikan, shng tugas pertama adalah merumuskan masalah tersebut.

Perumusan masalah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1) konseptualisasi masalah2) Spesifikasi masalah3) pengenalan masalah

Perumusan masalah dapat dimulai dari tahap manapun,tetapi harus diawali dengan pemahaman mengenai situasi problematis (problematic situation)

situasi problematis pengenalan masalah situasi problematis konseptualisasi masalah situasi problematis spesifikasi masalah SADUWASISTIONO@2014

Alasan Pentingnya Analisis Kebijakan Publik

1. Tidak terdapat kesepakatan umum mengenai nilai-nilai sosial, kecuali pada individu-individu atau sekelompok masyarakat tertentu. Nilai seringkali bersifat konflik, sehingga sulit atau tidak mungkin membandingkan atau menimbang tujuan atau sasaran yang dipertentangkan tersebut.

1. Pembuat kebijakan cenderung memaksimalkan nilai-nilai mereka dan tidak tertarik utk bergeser dari landasan nilainya. Dalam memaksimalkan nilai-nilai mereka, pengambil kebijakan lebih banyak memuaskan secara tidak langsung tuntutan kearah pemecahan, daripada membandingkan atau menimbang akibat-akibat dari banyak alternatif kebijakan yang tersedia.

SADUWASISTIONO@2014

SADUWASISTIONO@2014

3. Waktu dan usaha utk mengumpulkan informasi yg relevan pada semua alternatif memerlukan biaya sehingga mengurangi hasrat mengumpulkan informasi baru.

4. Komitmen dari sumber kebijakan dan program yg ada menghalangi pembuat kebijakan dari usaha mempertimbangkan alternatif baru dan kreatif karena keputusan sebelumnya sudah membatasi atau menutup pilihan – pilihan sekarang.

5. Pembuat kebijakan dan analisis kebijakan seringkali tdk dapat meramalkan semua akibat positif dan negatif dari setiap alternatif kebijakan, Hal ini cenderung menghasilkan tindakan yg hanya sedikit berbeda dari “status quo”.(Dunn, 1981 : 106).

6 (enam) cara memperoleh pengetahuan yang benar

1) Akal sehat2) Wahyu3) Intuisi4) Coba-coba5) Otoritas6) Metode ilmiah

SADUWASISTIONO@2014

MODEL KEBIJAKAN

Model kebijakan (policy model) adalah bentuk penyederhanaan mengenai aspek-aspek terpilih dari sebuah situasi problematik yang disusun untuk sasaran tertentu.

MODEL KEBIJAKAN

Model kebijakan (policy model) adalah bentuk penyederhanaan mengenai aspek-aspek terpilih dari sebuah situasi problematik yang disusun untuk sasaran tertentu.

Model kebijakan dapat digambarkan dalam bentuk : konsep, diagram,grafik atau perhitungan matematika;

Model kebijakan digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjadi elemen perkiraan situasi problematis serta untuk membantu meningkatkan tindakan pemecahan masalah tertentu.

Model kebijakan merupakan alat buatan untuk menata secara imajinatif serta menginterpretasiakan pengalaman kita mengenai situasi problematis.

Model kebijakan sangat berguna untuk menyederhanakan masalah yang bersifat kompleks, termasuk membedakan gambaran antara situasi problematis yang esensial dan yang tidak esensial.

Model kebijakan dapat dijadikan alat untuk melakukan kritik diri dengan memaksa analisa membuat asumsi-asumsi yang rasional.

SADUWASISTIONO@2014

Beberapa tipe model kebijakan publik, dilihat dari tujuannya, antara lain :

1) Model deskriptif (menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan kebijakan).

2) Model Normatif (menjelaskan, meramalkan dan memberi aturan dan merekomendasikan pilihan kebijakan).

Dilihat dari model penyajiannya, model kebijakan dapat dibedakan menjadi :

1) Model Verbal (menggunakan narasi kalimat).2) Model Simbolik (menggunakan simbol-simbol

matematika yang tepat untuk menjelaskan hubungan antar variabel).

3)Model Prosedural (menggunakan serangkaian prosedur sederhana untuk menunjukkan dinamika hubungan antar variabel yang dipercayakan memberi ciri pada masalah kebijakan).

SADUWASISTIONO@2014

Model lainnya, antara lain adalah Model Pengganti dan Model Perspektif :

Peramalan alternatif berkaitan dengan tujuan (goals) dan sasaran (objectives). Perbedaan antara tujuan dengan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

KarakteristikKarakteristik TujuanTujuan SasaranSasaran

SpesifikasiSpesifikasi

Definisi termDefinisi term

Periode waktuPeriode waktu

Prosedur Prosedur pengukuranpengukuran

Perlakuan terhadap Perlakuan terhadap kelompok targetkelompok target

Bersifat meluasBersifat meluas

FormalFormal

Tidak spesifik Tidak spesifik

Non – kuantitatifNon – kuantitatif

Didefinisikan secara Didefinisikan secara

luasluas

Bersifat kongkretBersifat kongkret

OperasionalOperasional

SpesifikSpesifik

Seringkali Seringkali kuantitatifkuantitatif

Didefinisikan Didefinisikan secara khusussecara khusus

SADUWASISTIONO@2014

Ada 6 (enam) sumber yang biasanya digunakan untuk menetapkan tujuan, sasaran dan alternatif, yaitu :

1) Otoritas (authority)

2) Wawasan (insight)

3) Metoda (method)

4)Teori ilmiah (scientific theories)

5) Motivasi (motivation)

6) Kasus paralel (parallel case)

F. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Ada perbedaan antara pengambilan keputusan (decision making) dengan pembuatan kebijakan (policy making).

Pengambilan keputusan melibatkan pemilihan berbagai alternatif diantara berbagai alternatif yg relevan.

Pembuatan kebijakan pd umumnya melibatkan sebuah pola tindakan, aktivitas yang panjang dan berbagai keputusan, mengenai hal-hal rutin maupun yang tidak rutin.

Pengambilan keputusan merupakan dasar bagi pembuatan kebijakan.

(Sumber diambil dr : James E. Anderson, Public Policy-Making, 1978).

SADUWASISTIONO@2014

SADUWASISTIONO@2014

Teori Rasional-komprehensif ( The Rational- Comprehensive Theory) , dgn elemen-elemen sbb:

1) Pembuat keputusan dihadapkan pd masalah yg telah ada yg dpt dipisahkan dr masalah yg lain, atau setidak-tidaknya dpt dibandingkan diantara keduanya.

2) Tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yg memandu pembuat keputusan ditetapkan scr jelas dan dibuat peringkat menurut tingkat pentingnya.

3) Berbagai alternatif yg berkaitan dgn masalah telah diuji.

SADUWASISTIONO@2014

4) Konsekuensi (biaya dan manfaat) yg akan

mengikuti setiap alternatif yg akan

diambil sdh dikaji. 5) Setiap alternatif dan setiap konsekuensi

ikutan dapat dibandingkan dgn alternatif lainnya.

6) Pembuat keputusan akan memilih berbagai alternatif dan konsekuensi yg mengikutinya, yg akan memaksimalkan tujuan, nilai-nilai atau sasaran.

SADUWASISTIONO@2014

Teori Inkremental (Incremental Theory)

1) Tujuan dan sasaran selektif dan analisis

empiris tindakan diperlukan utk memadukannya satu dgn yg lain;

2) Pembuat keputusan memberi perhatian hanya pd beberapa alternatif yg erat dgn masalah, yg akan berbeda dgn kebijakan yg sdh ada;

3) Utk setiap alternatif, hanya ada beberapa konsekuensi penting yg dievaluasi;

SADUWASISTIONO@2014

4) Masalah dihadapkan pd pembuat keputusan. Pandangan inkrementalis memungkinkan tdk menghitung penyesuaian alat-tujuan dan tujuan-alat yg membuat masalah menjadi lebih terkelola.

5) Tidak ada keputusan tunggal atau pemecahan masalah yg benar. Pengujian keputusan yg baik dpt menghasilkan kesimpulan setuju atau tdk setuju dengan alternatif yg akan diambil.

6) Pengambilan keputusan yang inkremental mrpkn cara perbaikan yg penting utk mengurangi ketidaksempurnaan.

Teori Perpaduan (Mixed Scanning)

1) Pandangan perpaduan memungkinkan pembuat keputusan utk menggunakan baik Teori Rasional Komprehensif maupun Teori Inkremental pd situasi yg berbeda.

2) Kemampuan terbesar dr pembuat keputusan didayagunakan utk melaksanakan keputusannya. Semakin banyak melakukan pelarikan thdp berbagai alternatif, semakin baik keputusan diambil.

1) Pandangan perpaduan merupakan pendekatan kompromi antara kelompok inkrementalis dgn kelompok rasionalis.

SADUWASISTIONO@2014