TRADISI WIWITAN DI DESA JIPANG - fish.unesa.ac.idfish.unesa.ac.id/download/Prosiding-Seminar-Nasional-Mengawal... · AKTUALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ... pada perumusan Rancangan

SeNaRi “Mengawal Pelaksanaan SDGs”28 Juli 2016-Prodi Sosiologi FISH Unesa |1

AKTUALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM

TRADISI WIWITAN DI DESA JIPANG

Ulfatun Nafi’ah

Universitas Negeri Malang, Email: ulfatun.nafi’[email protected], 081333000210

Abstrak

Desa Jipang adalah daerah yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora, Propinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki dua dukuh yaitu Dukuh

Njudan dan Dukuh Jipang. Jipang terletak di dekat aliran sungai Bengawan

Solo sehingga belum terjangkau oleh kendaraan umum. Namun Desa Jipang

kaya akan budaya lokal yang belum banyak dikaji. Salah satunya adalah

tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan di Desa Jipang dilakukan setiap akan

memulai menanam padi tujuannya agar selama tanaman itu tumbuh sampai

dengan sebelum dipanen hasilnya akan melimpah, terhindar dari hama dan

wereng. Wiwitan selanjutnya dilakukan pada saat padi akan di panen,

tujuannya agar padi yang dihasilkan menjadi berkah bagi masyarakat

sehingga mereka terhindar dari marabahaya dan wabah penyakit. Berbeda

dengan tradisi wiwitan di daerah lain. Di Desa Jipang proses wiwitan masih

lengkap seperti yang diajarkan nenek moyangnya. Mereka meyakini jika ada

proses yang mereka tinggalkan akan menimbulkan bencana bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskrptif. Tulisan ini akan

membahas tentang tradisi wiwitan dalam masyarakat Jipang dari cara

pandang Marcel Mauss tentang teori pemberian. Penulis akan berupaya

mengambil nilai-nilai pendidikan karakter wiwitan dan strategi

aktualisasinya. Penulis juga berharap tulisan ini akan menjadi pondasi awal

pemberdayaan masyarakat Jipang.

Kata Kunci: Bengawan Solo, pemberdayaan masyarakat, pendidikan.

PENDAHULUAN

Sejarah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya penanaman

karakter dalam kehidupan. Generasi pendahulu kita sangat menjunjung tinggi

pendidikan karakter dalam kehidupan dan pendidikan bagi generasi penerusnya

agar menjadi pribadi yang cerdas dan lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada

gagasan yang disampaikan oleh MR. Sartono dalam (Daradjati, 2014: 163)

tentang pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran, hal ini tercermin

pada perumusan Rancangan undang-Undang tentang pendidikan pada tahun 1949.

Rancangan undang-undang tersebut memuat tujuan pendidikan adalah

membentuk manusia yang susila yang cakap, warga negara yang demokratis dan

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ketika

Asrudin dan Kobarsih menginginkan kata “susila” dihapus justru MR. Sartono

2| SeNaRi “Mengawal Pelaksanaan SDGs”28 Juli 2016-Prodi Sosiologi FISH Unesa

berpendapat lain, menurutnya tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan

bangsa melainkan juga penting untuk mendidik karakter.

Nampaknya pendidikan karakter tidak lagi menjadi kajian tersendiri

dalam mata pelajaran di sekolah. Pendidikan karakter dianggap sudah terwakili

dalam mata pelajaran PPkN dan Agama. Karakter generasi muda tergerus seiring

dengan pekembangan globalisasi sejak abad XXI, globalisasi juga melahirkan

Revolusi yang 3 T (Transportasi, telekomunikasi, dan tourisme) terpusat pada

perkembangan informasi yang begitu pesat (Friedman, 2006). Implikasi dari

perembangan teknologi informasi yang begitu cepat berpengaruh pada sikap

hidup seserang terhadap kehidupan, baik sebagai individu maupun warga negara.

Hariono (2014) menungkapkan bahwa masyarakat Indonesia seringkali memaknai

informasi sebagai sarana kebebasan yang kurang memperhatinkan resiko.

Sehingga masyarakat larut dalam kebebasan yang cukup memprihatinkan.

Jika kita cermati lebih jauh, terdapat kelompok masyarakat yang tergila-

gila dengan serial drama korea dan merasa gengsi ketika menikmati pagelaran

wayang, ketoprak dan tari-tari tradisional, atau hasil budaya dari daerahnya

masing-masing. Anak-anak kecil yang lahir saat ini sangat paham akan cerita

doraemon, ipin-upin namun tak banyak yang paham tentang tradisi lahiran, tradisi

manganan, cerita gagak rimang, cerita Arya Penangsang dan tradisi wiwitan yang

ada di masyarakat. Eksistensi budaya lokal sebagai tonggak budaya bangsa yang

kuat akan semakin tergerus apabila tidak dilestarikan dan ditanamkan pada

generasi penerusnya. Endraswara (2006:1) mengemukakan bahwa budaya adalah

sesuatu yang hidup, nyata, berkembang, dan berwujud. Termasuk juga tradisi-

tradisi budaya yang masih berlangsung di daerah-daerah sebagai ciri khas tradisi

dari kekhasan budaya daerah itu sendiri.

Hal ini tentu saja menjadi sayang bila tidak diidentifikasikan dan

dituliskan untuk kemudian ditanamkan. Pewarisan budaya yang bersifat lisan

rawan untuk punah karena apabila generasi pertama menghilang (punah) maka

akan punah pula budayanya dan generasi berikutnya akan menciptakan budaya

baru karena tidak tahu bagaimana bentuk budaya generasi sebelumnya. Budaya

lokal yang ada di masyarakat Desa Jipang sarat akan nilai dan karakter. Karakter


bagi Ki Hajar Dewantara merupakan proses mengintegrasi pendidikan karakter,

budaya, moral guna membangun fisik, mental dan spiritual. Dengan demikian,

pendidikan seharusnya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan karakter

dalam tradisi wiwitan di Desa Jipang guna membangun masyarakat agar memiliki

karakter yang baik.

Desa Jipang yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi

Jawa Tengah. Desa ini memiliki dua dukuh yaitu Dukuh Njudan dan Dukuh

Jipang. Desa ini terletak di dekat aliran Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo

menjadi penting pengairan di Desa Jipang. Oleh karena itu, masyarakat Desa

Jipang di daerah aliran Sungai Bengawan Solo mengandalkan pertanian. Ada

tradisi yang menarik dan belum banyak dikaji nilai-nilai penididikan karakter di

dalamanya adalah tradisi wiwitan. Berbeda dengan daerah lain. Tradisi wiwitan di

Desa Jipang dilakukan sebelum menanam padi, tujuannya agar tanaman padi yang

ditanam tidak diserang hama, dan hasilnya melimpah. Selanjutnya, ada tradisi

wiwitan sebelum memanen padi tujuannya agar hasil panen membawa

keberkahan bagi masyarakat. Proses yang dilakukan masih sampai saat ini masih

sama persis. Sedangkan daerah lain seperti di Desa Payaman, tradisi wiwitan

hanya dilakukan sebelum memanen padi, bahan yang digunakanpun sudah tidak

lengkap.

Kuntowijoyo (2006:3) menjelaskan bahwa kreativitas simbolik adalah

usaha manusia dalam menciptakan makna yang merujuk pada realitas yang lain

daripada pengalaman sehari-hari. Dengan kata lain apa yang mereka harapkan

serta cita-citakan bagi kehidupan mendatang tergambar melalui tradisi wiwitan.

Tujuan penyusunan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang nilai-

nilai tradisi wiwitan dalam pandangan Marcel Mauss. Penulis juga akan berupaya

mengambil nilai-nilai pendidikan karakter wiwitan dan strategi aktualisasi yang

dapat digunakan.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuannya

menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan


mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi (Sutopo,

2006:227). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Peneliti

memilih informan yang tinggal di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

dan dianggap memiliki informasi berkaitan dengan tradisi wiwitan di daerah

tersebut.

Desa Jipang dipilih sebagai lokasi penelitian karena berpijak pada fakta

bahwa daerah ini pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Djipang salah satu

vassal dari kerajaan Demak pada abad ke XVI. Di desa ini juga masih terdapat

beberapa sisa-sisa peninggalan Kerajaan dan belum pernah diteliti secara tuntas,

seperti makam tua, Gedong Ageng dan Santri Sembilan Walisongo. Alasan

lainnya masih banyak tradisi yang sampai saat ini ada di Desa tersebut

diantaranya manganan (sedekah bumi), berbeda dengan daerah lainnya, di Desa

Jipang Wiwitan dilakukan tradisi wiwitan yang dilakukan pada saat akan

menanam padi dan sebelum memanen padi. Didaerah lain, misalnya di Desa

Payaman tradisi ini sudah mulai ditinggalkan.

Teknik pengumpulan data meggunakan observasi, wawancara mendalam

dengan beberapa tokoh masyarakat dan tetua di Desa Jipang yaitu Bapak Sukar,

Kepala Desa Jipang Bapak Ngadi, Sekretaris Desa Jipang Bapak Suryadi, Kepala

Dusun Jipang yaitu Bapak Bapak Yono, Mudin Desa Jipang yaitu Bapak Eko, dan

Juru Kunci Makam Arya Penangsang yaitu Mbah Ujud.

Penelitian ini menggunakan teori pemberian yang dikemukakan oleh

Marcel Mauss dalam menganalisis data. Mauss (1992) mengemukakan bahwa

pada dasarnya tidak ada yang cuma-cuma atau gratis. Segala bentuk pemberian

selalu diikuti oleh pemberian kembali atau yang lebih dikenal dengan imbalan.

Proses yang demikian menjadi pengikat sosial di masyarakat. Dalam melakukan

analisis bersifat naratif-kualitatif (Sukmadinata, 2007:156). Naratif kualitatif

dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan narasi tradisi wiwitan di Desa

Jipang. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis

data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


PEMBAHASAN

Perspektif Marcel Mauss dalam Tradisi Wiwitan di Desa Jipang

Marcel Mauss memiliki gagasan tentang pemberian. Menurut Mauss

(1992) pada dasarnya tidak ada pemberian yang gratis. Segala bentuk pemberian

selalu diikuti oleh suatu imbalan. Kebiasaan saling tukar-menukar pemberian itu

adalah sebuah proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota

masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Saling memberi juga menjadi

penanda persaingan kedudukan antar si pemberi dan yang menerima, dan hal ini

terjadi secara terus-menerus. Proses demikian berbeda jika dalam masyarakat

sudah mengenal perdagangan. Ada tujuan ekonomi dalam proses pertukaran

antara uang, benda dan jasa. Tidak lagi antar struktur masyarakat antar kelompok,

melainkan terjadi antar individu. Tujuan utama pemberian ini adalah untuk

mengikat sistem sosial.

Menurut Mauss (1992) pemberian hadiah dalam hal ini pelaksanaan

wiwitan. Diikuti dengan pertukaran ketimbang penawaran sepihak. Pemberian

hadiah bukan seperti transaksi-transaksi pasar yang bercorak seketika dan tanpa

nama, hadiah ini dilihat sebagai modus pertukaran yang berimplikasi pada

interaksi-interaksi berjangka waktu lama dan menyajikan ikatan-ikatan kewajiban.

Seseorang yang mendapat hadiah dari orang lain memiliki kewajiban untuk

memberi balasan kepada orang yang telah memberinya hadiah. Setidaknya

terdapat tiga kewajiban yang harus dilakukan partisipan dalam pertukaran hadiah,

yakni memberi, menerima, dan membalas. Setiap orang yang diberi hadiah tidak

dapat menolak pemberian tersebut, jika melakukan penolakan maka si penerima

dianggap tidak sanggup mengembalikan dan itu berarti takut untuk

mengembalikan merupakan sebuah kegagalan. Kegagalan untuk memberi atau

menerima sama halnya kehilangan harga diri dan kehormatannya (Mauss, 1992:

58-59). Teori tersebut relevan untuk mengkaji tradisi wiwitan di Desa Jipang.

Desa Jipang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa

Tengah. Desa ini memiliki dua dukuh yaitu dukuh Njudan dan dukuh Jipang.

Desa ini terletak di dekat aliran sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu,

masyarakat desa mengandalkan pertanian, beternak dan pertambangan untuk


menunjang hidup. Wilayah desa ini seluas 191.061 km2. Desa ini berbatasan

dengan Desa Kapuan & Desa Getas di sebelah utara, Sungai Solo di sebelah

selatan dan timur serta Desa Ngloram & Desa Kapuan di sebelah Barat. Tipologi

desa ini tegolong persawahan. Jarak desa Jipang ini dengan pusat pemerintahan

kecamatan sejauh 11 km sedangkan jarak desa ini dengan pemerintah Kota sejauh

44 km, dan dengan kabupaten sejauh 42 km. Jumlah penduduk desa berdasarkan

monografi pada medio Desember 2014 sebanyak 2.078 jiwa dengan 66 Kepala

Keluarga.

Ekonomi masyarakat desa Jipang tergolong tercukupi berkat adanya

sungai Bengawan Solo. Desa Jipang yang berada di dekat sungai Bengawan Solo

ini menjadikan penduduknya mengandalkan mata pencaharian berbasis agraris.

Pertanian menjadi mayoritas Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah

pertanian sebanyak 608 orang, buruh tani 384 orang, peternak 232 orang,

karyawan swasta 178 orang, pedagang 56 orang, pensiunan 26 orang, tukang 21

orang, jasa 17 orang, nelayan 16 orang, PNS 8 orang, pekerja seni 6 orang dan

pengrajin 1 orang. Jumlah penduduk miskin desa ini sebanyak 591 jiwa, 197 KK.

Koentjaraningrat (2002:248) menjelaskan bahwa akulturasi merupakan

suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu

kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur dari suatu

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan Indonesia yang beragam serta perjalanan sejarah Indonesia yang

panjang menyebabkan ada beberapa kebudayaan yang mengalami akulturasi.

Akulturasi kebudayaan di desa Jipang terjadi antara kebudayaan Hindu dengan

kebudayaan Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada acara tradisi wiwitan yang ada

di Desa Jipang.

Mursal (1992:21) mengemukakan bahwa tradisi merupakan kebiasaan

turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai kebudayaan. Masing-

masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Di Desa Jipang terdapat

banyak tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan salah satunya adalah

Tradisi Wiwitan. Tradisi wiwitan yaitu tradisi untuk memulai (wiwit/kawit yang


artinya memulai) menanam padi dan memanen padi. Tidak semua warga yang

memiliki sawah yang ada di Desa Jipang melakukan tradisi tersebut. Hanya sawah

yang memiliki Pundhung (gundukan tanah) yang melakukan wiwitan. Sebagai

contoh sawah yang di “wiwit” adalah sawah bengkok (tanah ganjaran). Tanah

bengkok menjadi hak kepala desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji

yang tidak mereka terima. Menurut Ibu Wasini ada beberapa tanah bengkok yang

memiliki Pundhung.

“..Pundhung itu yang diwiwiti terletak dipojokkan sawah.

Jumlahnya di bengkok (lurah itu ada 8 pundung namanya

pun berbeda-beda. Ada Cinde, Babarlayar, Jegong tapi di

Jegong tidak pake wiwitan ya itu ada namanya tapi gak

diwiwiti, Panjang, Lingi Etan, Lingi kulon, Cabuk,

Kembar. Kembar itu dua makanya disitu ada 7 nama tapi

jumlahnya jadi 8 pundhung.

Ada delapan tempat yang digunakan untuk tradisi wiwitan. Tanah milik

Kepala Desa. Sebelum tradisi dimulai, ada beberapa hal yang harus disiapkan

diantaranya: pisang raja setangkep, jenang, jaddah, ayam, sayur gethik, jajan

pasar seperti: nogosari, mendut dan tape diletakkan dalam di atas “Tempeh”

dilapisi daun pisang.

Selain itu juga terdapat takir dengan jumlah wolu (delapan) diisi Bunga

cok bakal, Sego klangkrang yaitu Nasi, kelapa yang dipotong-potong kecil dan

ditaburi gula merah yang telah dipotong kecil-kecil. Nasi bucu: Nasi pincuk diberi

bawang merah 1 siung, bawang putih 1 siung, telur ayam kampung, cabe rawit 1

buah (jika wiwit waktu tanam), cabe merah 1 buah (jika wiwit waktu panen),

kemiri utuh 1 buah, teri pethek 1 buah, kancang panjang, menyan dan Kembang

Pari berisi beras dicuci dan kelapa parut. Selain itu juga terdapat arak.

Proses wiwitan sendiri dilakukan di Sawah, dengan mengundang mudin

untuk mendoakan agar tanaman yang dipanen menjadi berkah. Acara dihadiri oleh

beberapa warga yang terlibat dalam proses pengerjaan lahan pertanian. Dari hasil

wiwitan tersebut kue dan nasi kemudian diberikan kepada para buruh tani dan

masyarakat di Desa Jipang. Setelah dilakukan proses do’a bersama makanan dan

jajanan tersebut dibagikan kepada orang yang ikut dalam acara wiwitan.


Jika teori Mauss tentang pemberian diaplikasikan dalam melihat tradisi

wiwitan, maka pemberian makanan dan hasil bumi (padi) Kepala Desa kepada

masyarakat Jipang mengandung dua tujuan. Pertama, pemberian makanan yang

digunakan dalam tradisi wiwitan seperti nasi, lauk-pauk dan jajanan untuk para

tetangga dan orang yang terlibat dalam proses menanam padi dan memanen padi

merupakan pola pengikatan sosial. Pemimpin Desa dalam hal ini Lurah, bukan

hanya bertindak sebagai individu. Namun, dia mewakili kelompok pejabat desa

Jipang yang ingin mendapatkan imbalan berupa ikatan sosial. Hal ini dilakukan

untuk membangun kepercayaan masyarakat Desa Jipang. Kepala Desa saat ini

menggantikan Kepala Desa yang lama karena terlibat korupsi. Kedua, pemberian

yang dilakukan oleh kepala Desa bertujuan untuk bersedekah, dan dalam

pandangan Mauss Lurah sebagai orang yang memeberi hadiah tidak

mengharapkan akan datangnya imbalan dari masyarakat di Desa Jipang.

Pemberian dimaksudkan untuk memberikan sebagian hasil pertanian tanah

bengkok untuk warga Jipang dengan tujuan bersedekah. Ada keyakinan yang

terbangun bahwa dengan bersedekah maka akan diganti oleh Tuhan dengan rizki

yang lebih melimpah, begitu pula sebaliknya jika hal ini tidak dilakukan maka ada

keyakinan akan menghadirkan bencana.

Nilai-nilai Pendidikan karakter dalam Tradisi Wiwitan

Karakter tidak bisa muncul dengan sendirinya pada diri seseorang.

Karakter terbentuk dalam diri seseorang jika ada proses internalisasi terahadp

unsur-unsur moral. Dalam pandangan Lickona (1992:84) setidaknya terdapat tiga

komponen karakter yang baik, yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing),

perasaan tentang moral (moral feeling) dan perbuatan yang bermoral ( moral

action).

Dalam pelaksanaannya, ada imbal balik dari ketiga unsur moral yang

baik memiliki sub unsur yang tidak dapat dipisahkan antara komponen satu dan

lainnya. Pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral saling memiliki

pengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Tahapan awal dalam pandangan

Lickona adalah pengetahuan moral yang terwujud dalam pemahaman tentang


niali-nilai dalam tradisi wiwitan. Nilai-nilai tersebut antara lain: (1) Relegius;

Wiwitan yang dilakukan memiliki makna untuk rasa syukur kepada Tuhan atas

berkah yang diberikan dan berharap agar mendapatkan keselamatan bagi

masyarakat di Desa Jipang. (2) Peduli Lingkungan; Masyarakat Desa Jipang

adalah masyarakat yang peduli untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan

dengan alam. Hal ini diwujudkan dengan kepatuhan masyarakat dari generasi ke

generasi untuk menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan tradisi wiwitan

yang dilakukan di sawah. Mereka percaya dengan wiwitan maka proses tanam

sampai panen akan mendapat perlindungan dari Tuhan, dewi Sri agar tananamn

yang mereka tanam terhindar dari hama, wereng dan penyakit tanaman. (3)

Gotong Royong; Dalam mewujudkan kegiatan wiwitan, masyarakat tidak

melakukkannya secara individu. Mereka melakukan dengan gotong-royong dan

saling membantu, tidak hanya untuk wiwitan, dalam kegiatan lainnya masyarakat

juga saling bekerja sama seperti membuat takir, membuat tarub, membuat

berbagai jenis ketupat untuk kegiatan wiwtan, manganan dan kegiatan lainnya. (4)

Kejujuran; Jika datang ke Jipang memiliki niat kurang baik maka dan tidak jujur

maka akan timbul malapetaka dan kesurupan Kejujuran menjadi hal yang

dijunjung tinggi oleh masyarakat di Desa Jipang. Jika mereka jujur maka

keberkahan dalam hidup akan mereka dapatkan. (5) Tanggung Jawab; Nilai

pendidikan karakter dalam tradisi wiwtan tanggung jawab juga bagian dari

kearifan masyarakat Jipang. Contohnya Pak Lurah Ngadi ketika akan melakukan

wiwitan dia bertanggung jawab untuk memenuhi dan memberikan contoh bagi

masyarakat yang lain dengan tetap melestarikan kearifan lokal masyarakat dengan

melakukan tradisi wiwitan dan mengikuti persayaratan yang teah dilakukan oleh

para leluhurnya. Tanggungjawab untuk memberi tauladan dengan

bertanggungjawab memberi makanan kepada warganya yang ada disekitar

merupakan contoh perwujudan pemimpin yang memiliki rasa tanggungjawab. (6)

Kesederhanaan; Tidak ada pesta yang meriah untuk melakukan tradisi wiwitan.

Bahan yang digunakan adalah bahan yang dihasilakan dari Desa. Ayam kampung

yang digunakan biasanya dari hasil ternak. Makanan dibungkus daun jati, dan

takir. menyajikan makanan di sawah juga mengajarkan kepada generasi


penerusnya untuk selalu hidup dengan keserhanaan meskipun sudah era modern

seperti sekarang. (7) Hidup bersosial dengan saling memberi; Hidup bersosial dan

saling memberi juga bagian dari filosofi wiwitan. Beberapa makanan mislanya

Sayur yang dibuat hanya pada saat masa tertentu “wiwitan” sebelum musim

tanam. Merupakan makanan khusus yang hanya dinikmati pada masa tertentu.

Makanan dibagikan kepada 70 tentangganya dan orang-orang yang membantu

menanam di sawah. Saling memberi dan menerima sayur dan makanan tersebut.

(8) Kesabaran; Masayarakat diajarkan untuk tetap mengingat ajaran filosofi dari

Arya Penangsang untuk bersabar, menunggu selesai makan dan baru

membicarakan segala permasalahan dengan musyawarah dan dengan jalan

diplomasi.

Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam tradisi Wiwitan

Aktualisasi nilai-nilai pendidikan karakter wiwitan dapat dilakukan dengan

melibatkan peserta didik dalam proses memperoleh pengetahuan mereka. Jika

mereka terlibat secara langsung ke dalam proses akan dapat meningkatkan hasil

pembelajaran. Apabila seseorang sudah memahami nilai-nilai karakter yang baik

maka mereka akan mencintai segala sesuatu yang baik. Selanjutnya akan menjadi

pola kebiasaan yang dilakukan seseorang. Aktualisasi nilai dan karakter harus

dipahami sebagai proses merekontruksi pengalaman secara terus-menerus sejalan

dengan tujuan yang akan dicapai.

Aktualisasi nilai dapat ditanamkan dengan model Experiential Learning

Theory (ELT). Model ini merupakan dasar dari pengembangan model experiential

learning. Konsep ini lahir dari pemikiran Kolb yang terinspirasi dari teori belajar

Dewey yang mementingkan proses dari pada hasil belajar siswa. Dewey (1897:

79) mengatakan.

“....learning is best conceived a process, not terms of outcomes. to

improve learning in higher education, the primary fokus should be

on enganging student in a process that best enhances their learning.

a process that includes feedback on the effectiveness of their arning

efforts....education must be conceived as a continuing reconstruction

of experience:....the process and goal of educations are one and the

same thing.


Sejalan dengan pendapat dari Dewey, David Kolb berupaya untuk

mengembangkan model pembelajaran yang berupaya untuk melibatkan

pengalaman siswa di dalam proses belajar agar siswa dapat terlibat langsung

untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Model pembelajaran Experiential

Learning ini dikembangkan oleh David Kolb. Dalam experiential learning

menempatkan pengalaman sebagai titik sentral dalam proses belajar. Penekanan

inilah yang membedakan ELT dari teori-teori belajar lainnya. Istilah “experiential

learning” disini untuk membedakan antara teori belajar kognitif yang cenderung

menekankan pada kemampuan kognisi daripada afektif, dan teori belajar behavior

yang menghilangkan peran pengalaman subyektif dalam proses belajar (Kolb,

1984).

Model pembelajaran ini diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang

lebih bermakna, dimana siswa mengalami apa yang mereka pelajari. Peserta didik

belajar tidak hanya belajar tentang konsep materi, melainkan terlibat secara

langsung dalam proses pembelajaran agar pengetahuan yang diperoleh lebih

bermakna. Hasil dari proses pembelajaran experiential learning tidak hanya

menekankan pada aspek kognitif saja, juga tidak seperti teori behavior yang

menghilangkan peran pengalaman subjektif dalam proses belajar. Pengetahuan

yang tercipta dari model ini merupakan perpaduan antara memahami dan

mentransformasi pengalaman.

Berdasarkan konsep Dawey di atas maka David A. Kolb (1984)

mengembangkan experiential learning. "the process whereby knowledge is

created through the transformation of experience. Knowledge results from the

combination of grasping and transforming experience" (Kolb, 1984: 4). Menurut

Kolb belajar merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan didasarkan

pada pengalaman. Belajar merupakan proses untuk mengonstruksi dan

mentransformasikan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik menjadi sebuah

pengetahuan.

Experiential learning dibangun di atas gagasan bahwa pemahaman bukan

merupakan unsur tetap atau tidak berubah tetapi pemahaman itu dibentuk

(formed) dan terbentuk kembali (reformed) melalui pengalaman. Experiential


learning juga merupakan proses yang berkesinambungan dan digambarkan

sebagai siklus serta berdasarkan kepada pengalaman, menyiratkan bahwa kita

digiring untuk mempelajari situasi tentang ide-ide dan keyakinan kita sendiri pada

tingkat yang berbeda dalam sebuah proses elaborasi. Model siklus pembelajaran

yang kemudiadikenal dengan Kolb Leraning cycle membutuhkan empat jenis

kemampuan agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, diantaranya: (1)

Concrete Experience (CE); Pengetahuan harus ditemukan anda sendiri agar

memiliki arti atau dapat membuat perbedaan pada perilaku hal ini dilakukan

dengan menggali pemahaman peserta didik melalui pengalaman yang mereka

dapatkan sebelumnya, pengetahuan tentang wiwitan bagi masyarakat di Desa

Jipang tentunya sudah sering dilihat namun belum tentu mereka maknai niklai-

nilainya. (2) Reflection Observation (RO); Peserta didik melakukan observasi

dengan mencari literatur terkait dengan tradisi wiwitan. Proses pencarian literatur

dapat dijembatani guru dengan memberikan berbagai alternatif sumber belajar

yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Selanjutnya peserta didik merefleksikan atau

memikirkan pengalaman dari berbagai segi. (3) Abstract Conceptualization (AC);

Peserta didik belajar secara berkelompok. Mereka mencoba memecahkan

permasalahan terkait dengan tradisi wiwitan, dengan menggunakan sumber

literatur yang relevan. Guru dapat menyusun tugas yang digunakan untuk diskusi

dengan LKS (Lembar Kegiatan Siswa) terkait dengan tradisi wiwitan. (4) Active

Experimentation (AE); Pada tahap ini peserta didik melakukan analisis

permasalahan dengan menggunakan teori untuk dan mengambil keputusan.

Misalnya terdapat berbagai nilai yang dapat ditemukan oleh peserta didik terkait

dengan permasalahan kemudian mereka diminta merefleksikan nilai-nilai dalam

tradisi wiwitan.

SIMPULAN

Aktualisasi nilai-nilai pendidikan karakter penting untuk ditanamkan

sejak dini, agar generasi penerus bangsa semakin baik.. Nilai-nilai pendidikan

karakter dalam tradisi wiwitan diantaranya: (1) Religius, (2) peduli lingkungan,

(3) gotong royong (4) kejujuran, (5) Tanggung jawab, (6) kesederhanaan (7)


hidup bersosial dengan saing memberi, (8) kesabaran. Pendidikan karakter dapat

diupayakan jika seseorang memiliki pengetahuan tentang moral (moral knowing),

perasaan tentang moral (moral feeling) dan perbuatan yang bermoral ( moral

action). Proses aktulisasi nilai pendidikan karakter tradisi wiwitan dapat dilakukan

dengan menggunakan model Kolb’s Experiential Learning dengan tahapan

Concrete Experience (CE), Reflection Observation (RO), Abstract

Conceptualization (AC), dan Active Experimentation (AE). Dengan melibatkan

pengalaman langsung peserta didik untuk memperoleh pengetahuan maka,

pengetahuan yang dihasilkan bisa lebih bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Daradjati. 2014. MR. Sartono Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen

Indonesia. Jakarta: Kompas.

Dewey, J. 1897: 79. 1897. My Pedagogic Creed. The School Journal. LIV (3):7-8.

Endraswara, S. 2009. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: UGM Press.

Esten, Mursal. 1999. Kajian Transformasi Budaya. Bandung: Angkasa

Friedman. T.L. 2006. The World is Flat; Sejarah Ringkas Abad ke 21. Terjemahan. P. Buntaran dkk. Jakarta: Dian Rakyat.

Hariyono. 2014. Kekuasaan dalam Proses Pembelajaran Sejarah: Membangun

Kuasa Diri dan harapan dalam Dunia yang Terus Berubah. Makalah

Disampaikan dalam Seminar “ Pembelajaran Sejarah: Tantangan dan

Harapan” , yang diadakan oleh Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang

pada tanggal 27-28 September 2014.

Kuntowijoyo. 2006. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana

Kolb, D. A. 1984. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and

devolepment. Englewood Chiffs. N.J: Prentice-Hall.

Lickona, T. 2012. Educating For Character. Terjemahan oleh Juma Abdu

Wamaungo. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mauss, Marcel. 1992. Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat

Kuno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


Sukmadinata, N. S. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV

Alfabeta.

Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta. UNS Press, 2006

Monografi Desa Jipang Desember 2014


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI SARANA

PENINGKATAN PENDIDIKAN DI DAERAH (PENELITIAN PEMETAAN

SOSIAL DI WILAYAH PANTA DEWA, KABUPATEN PENUKAL ABAB

LEMATANG ILIR (PALI)

Nanda Harda P.M.

Universitas Negeri Malang, [email protected], 085729004565)

Abstrak

Pendidikan menjadi salah satu bagian dari 17 wacana global peningkatan kemakmuran

yang ditargetkan oleh setiap negara. Tidak luput pula dengan Indonesia dimana

pendidikan masih menjadi permasalahan laten. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dari

berbagai pihak tidak hanya masyarakat dan pemerintah untuk mengentaskan masalah di

bidang pendidikan. Salah satu agen yang juga memiliki peran adalah perusahaan dimana

memiliki peluang untuk meningkatkan aspek-aspek dalam bidang pendidikan melalui

dana pemberdayaan yang dikelola CSR. PALI sebagai salah satu Kabupaten baru hasil

pemekaran di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki keterbatasan dalam

peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Salah satu perusahaan yang setiap tahun

berupaya memberikan dana pemberdayaan adalah pihak Pertamina PALI. Salah satu

wilayah yang menjadi ranah dalam peningkatan pendidikan adalah Desa Panta Dewa.

Dalam melakukan penelitian pemetaan sosial digunakan pendekatan kualitatif di

masyarakat Panta Dewa. Sebagai salah satu wilayah dimana anak-anak mudanya

berusaha untuk memaksimalkan pendidikannya justru terkadang kerap mengalami putus

sekolah di tengah proses pembelajaran. Hasilnya melalui program CSR Pertamina

didirikan sebuah perpustakaan yang diharapkan mampu meningkatkan minat anak-anak

muda dalam hal pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan, CSR, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan langkah keberlanjutan

dari program MDGs (Millenium Development Goals) yang diharapkan mampu

untuk mengentaskan permasalahan global di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa

melalui program pengentasan kemiskinan tersebut, tiap negara bergerak guna

meningkatkan kesejahteraan dan basis hidup warganya termasuk di Indonesia.

Setidaknya terdapat 17 kategori permasalahan yang menjadi kajian utama bagi

tiap-tiap negara seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, jender, energi,

ekonomi, serta perubahan iklim.


Permasalahan pembangunan yang semakin kompleks tersebut tentunya

tidak hanya diserahkan keseluruhan pada negara (pemerintah). Diperlukan

kerjasama yang saling terkait antara pemerintah dan masyarakat. Dalam era

modern seperti saat ini, salah satu agen dalam kehidupan yang juga diperlukan

kerjasamanya adalah perusahaan. Kerjasama antar ketiganya tentunya menjadi

salah satu alternatif dalam peningkatan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Hal

tersebut mengingat banyaknya perusahaan yang kini mulai sadar serta memiliki

kewajiban tanggung jawab sosial pada lingkungannya melalui CSR.

Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) memang masih

menjadi sebuah perdebatan di ranah global. Perdebatan yang muncul terutama

mengenai sejauh mana tingkat kesadaran perusahaan dalam membantu proses

pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa

perusahaan terkadang masih berpikir bahwa program bantuan pemberdayaan

kepada masyarakat adalah sebuah kewajiban sebagaimana diatur oleh UU nomor

40 tahun 2007 pasal 74, utamanya mereka yang bergerak di bidang sumber daya

alam (SDA). Oleh sebab itu Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak dalam

bidang SDA memiliki kewajiban serta tanggung jawab sosial pada masyarakat di

sekitar wilayahnya. Salah satu cabang wilayah Pertamina terletak di Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan yang merupakan salah satu

wilayah hasil pemekaran dari wilayah Pengabuan.

Sebagai salah satu daerah baru hasil pemekaran, Kabupaten PALI masih

memulai kembali pembangunan di wilayahnya. Anggaran daerah yang terbatas

membuat pemerintah daerah PALI masih kesulitan dalam mengatur pos-pos

anggaran di wilayahnya. Oleh sebab itu di sini peran Pertamina menjadi penting

terlebih melalui program CSRnya guna membantu meningkatkan pemberdayaan

masyarakat di wilayah PALI. Memang sejak berdirinya Pertamina di wilayah

PALI, telah dilakukan beberapa kegiatan pembangunan, bahkan ketika PALI

masih tergabung dalam wilayah Pengabuan. Hal tersebut sebagaimana dari data di

lapangan dimana beberapa jalan di wilayah PALI merupakan program

pembangunan yang didapatkan dari Pertamina. Salah satu desa yang menjadi

program sasaran CSR Pertamina adalah Panta Dewa.


Sebelum melakukan program CSR pada wilayah Panta Dewa diperlukan

penelitian Pemetaan sosial yang gunanya untuk mendapatkan data umum serta

kebutuhan masyarakat. Pemetaan sosial juga menjadi salah satu cara untuk

melihat dampak perusahaan (Pertamina) pada masyarakat. Melalui pemetaan

sosial diharapkan dapat memberikan rekomendasi program pada pertamina untuk

memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Panta Dewa. Hal

tersebut karena terkadang masyarakat juga masih kebingungan antara keinginan

serta apa yang dibutuhkan. Jadi kajian yang dilakukan diharapkan memberikan

program dalam jangka menengah ataupun panjang bukan sekedar program asal

jadi sebagaimana pada program-program sebelumnya.

METODE

Dalam melakukan penelitian pemetaan sosial di wilayah PALI, peneliti

menggunakan metode pendekatan kualitatif guna mendapatkan data yang

berkualitas. Peneliti juga memberikan beberapa batasan yang gunanya untuk

merangkai data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak bias

menjangkau masalah-masalah lainnya (Miles & Huberman, 1992). Pada praktek

pengumpulan informan digunakan teknik snowball (bola salju) untuk

mendapatkan informan serta data yang akurat. Melalui teknik pengumpulan

informan tersebut, didapatkan beberapa informan kunci yang menjelaskan dan

menjabarkan permasalah di wilayah Desa Panta Dewa. Dalam proses

pengumpulan data terkait hubungan antar manusia (Suyanto & Sutinah, 2004)

digunakan beberapa cara yakni observasi, studi literatur, wawacara, serta Focus

Group Discussion (FGD).

PEMBAHASAN

Salah satu basis berlangsungnya CSR adalah konsep triple bottom line

dimana terdapat 3 konsep penting dalam bisnis di era abad ke 21 yakni (planet,

people, and profit) (Elkington, 2010). Ketiganya merupakan satu bagian kesatuan

dimana dalam bisnis perusahaan berusaha memperoleh profit, menjalin hubungan

yang baik dengan stakeholder atau people, dan juga bertanggung jawab pada


lingkungan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Dody Prayogo bahwa setidaknya

terdapat beberapa hal bahwa CSR merupakan salah satu cara bagi perusahaan

untuk meningkatkan tanggung jawab sosialnya pada stakeholder dan lingkungan

(2011).Oleh sebab itu, pada era saat ini CSR memiliki peranan yang cukup

signifikan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan berkelanjutan.

Pertamina memiliki concern terhadap proses pemberdayaan masyarakat

terutama di beberapa wilayah dimana mereka mengksplorasi SDA, seperti halnya

yang terletak di PALI. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pemberdayaan

adalah desa Panta Dewa. Wilayah Desa Panta Dewa terletak sekitar 38 Km dari

kota Kecamatan (Pendopo). Terletak di jalur utama yakni Jalan Lintas Sekayu

yang merupakan salah satu jalan Provinsi. Hal tersebut cukup mempermudah

akses warga di wilayah Desa Panta Dewa karena akses jalan yang telah beraspal

dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sebagian besar penduduk di wilayah Panta Dewa sebagian besar bekerja

sebagai petani karet. Selain itu juga beberapa di antara mereka bekerja di

perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan swasta yang ada di daerah

tersebut. Maka tak heran apabila sekitar 85% wilayah Panta Dewa merupakan

lahan perkebunan karet dan kelapa sawit. Hal tersebut membuat warga cukup

bergantung dari hasil perkebunan. Tidak heran apabila karet menjadi komoditas

dagang utama di wilayah Panta Dewa. Jadi secara ekonomi, masyarakat di

wilayah Panta Dewa mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti

pangan, papan, dan sandang. Bahkan untuk pemenuhan alat transportasi roda dua

dan juga komunikasi seperti telepon genggam. Namun sayangnya masyarakat

masih menganggap remeh peran pendidikan bagi para generasi muda.

Tingkat pendidikan masyarakatnya pun masih cukup rendah karena

kesadaran untuk belajar masih lemah di antara warga. Hal tersebut dibuktikan dari

data yang didapatkan di lapangan dimana banyak anak usia sekolah yang

memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya lagi atau putus di tengah

proses pendidikannya. Bagi orangtua mereka hal tersebut bukanlah suatu masalah

yang cukup penting karena dengan tidak melanjutkan pendidikannya, anak-anak

tersebut dapat membantu mereka untuk berkebun. Walaupun dalam beberapa


kesempatan para orangtua juga mengutarakan bahwa alih-alih membantu bekerja

“memantang” (mengambil hasil) karet, mereka lebih memilih untuk berkumpul

bersama dengan teman-teman sebayanya. Hal ini pula yang akhirnya

memunculkan tingkat pernikahan usia dini meningkat karena banyaknya waktu

luang anak-anak tersebut dihabiskan untuk menjalin kasih dengan teman lawan

jenis.

Hal tersebut menjadi siklus karena kekurangpahaman warga terhadap

pentingnya pendidikan, bukan hanya yang sifatnya formal namun juga pendidikan

informal edukatif yang mengajarkan ilmu dan moral pada para generasi muda.

Apabila permasalahan pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak dapat dipenuhi

dengan baik, maka tentunya akan berakibat pula secara langsung maupun tidak

langsung pada kehidupan anak-anak muda tersebut sebagai salah satu generasi

penerus di wilayah Panta Dewa. Peneliti juga mencoba membandingkan anak-

anak muda yang melanjutkan studinya hingga masa SMA/SMK lebih sukses

secara ekonomi dibandingkan teman mereka yang putus atau tidak melanjutkan

studinya. Hal tersebut karena bagi mereka yang telah lulus mampu untuk

mengembangkan perkebunan karet milik keluarganya. Selain itu beberapa dari

mereka juga dipekerjakan oleh pihak pertamina ataupun perkebunan kelapa sawit

sebagai seorang staf. Dibandingkan dengan anak-anak muda yang putus sekolah

dimana mereka tidak mampu mengembangkan dirinya secara finansial. Bahkan

beberapa anak muda yang merantau dan mampu melanjutkan masa studinya

hingga ke jenjang perguruan tinggi di Kota Palembang mampu untuk bekerja di

beberapa perusahaan di kota tersebut.

Hal tersebut merupakan salah satu kajian yang didapatkan dari hasil

penelitian pemetaan sosial di wilayah Panta Dewa. Pendidikan rupanya bagi

kebanyakan masyarakat Panta Dewa dianggap sebagai hal yang kurang

bermanfaat, bahkan cenderung membuang waktu. Padahal melalui pendidikan,

terdapat ilmu yang didapatkan untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan tidak dapat dipandang remeh, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dasar

untuk meningkatkan kualitas masyarakat sebagaimana terkandung dalam


pembukaan UUD 1945 sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang

seiring dengan program pelaksanaan MDGs dan berlanjut pada SDGs.

Oleh sebab itu kemudian dari hasil kajian penelitian pemetaan sosial yang

dilakukan, peneliti memberikan salah satu rekomendasi utama yakni perihal

peningkatan minat pendidikan terutama usia dini. Mengapa usia dini yang dipilih?

Hal ini karena dari generasi muda seperti ini pembentukan karakter dan minat

serta kesempatan untuk belajar jauh lebih besar. Selain itu anak-anak muda di usia

dini juga menjadi landasan atau fondasi masa depan bagi generasi selanjutnya.

Karena itu dalam peningkatan minat terhadap pendidikan, rekomendasi program

bagi Pertamina adalah pembangunan perpustakaan mini yang mampu diakses oleh

anak-anak dan juga para remaja yang tertarik untuk membaca bacaan atau buku

yang ada di dalamnya. Setidaknya kesadaran pentingnya pendidikan dimulai dari

hal yang kecil dan sederhana. Karena dibutuhkan waktu yang cukup panjang

hingga masyarakat mampu menerima dan memahami pentingnya pendidikan bagi

diri mereka, terlebih generasi muda di wilayah Panta Dewa. Selain itu juga

rekomendasi pemberian beasiswa bagi anak-anak muda yang berprestasi secara

akademik untuk meningkatkan keinginan mereka tetap melanjutkan studi hingga

jenjang yang lebih tinggi. Diharapkan melalui kedua rekomendasi utama dalam

bidang pendidikan tersebut, mulai memunculkan kesadaran dan pemahaman bagi

warga dan juga anak-anak usia sekolah untuk tetap melanjutkan studi

pendidikannya.

Walaupun memang pada akhirnya hingga penelitian selesai dilakukan,

program yang baru dilaksanakan oleh Pertamina adalah pembangunan

perpustakaan atau taman bacaan, dimana koleksi buku didominasi untuk anak-

anak usia 4 hingga 12 tahun. Keterbatasan dana CSR sebagaimana diungkapakan

oleh Pertamina, lagi lagi menjadi pengganjal untuk peningkatan kualitas layanan

perpustakaan. Selain itu program pemberian beasiswa urung berjalan juga karena

terbatasnya dana CSR mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa kalangan

bahwa masalah klasik dari pemberian bantuan CSR pada masyarakat adalah porsi

keuangan yang masih kurang signifikan (Prayoga, 2011; Susetiawan, 2012).


SIMPULAN

Pendidikan menjadi salah satu bagian penting baik pada MDGs maupun

SDGs. Sebagaimana disebutkan dalam SDGs bahwa dibutuhkan pendidikan yang

sifatnya inklusif dan setara sebagai sarana peningkatan kehidupan dan kesempatan

di dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak

dalam proses mengawal dan pelaksaanaan program tersebut. Di Indonesia dengan

dimunculkannya undang-undang dan peraturan terkait tanggung jawab sosial

perusahaan menjadi salah satu cara atau bagian guna meningkatkan kualitas

pendidikan. Hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan oleh Ife & Tesoriero bahwa

dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan kerjasama yang erat antara

bukan hanya instansi atau institusi formal, namun juga perlunya keterlibatan

masyarakat melalui stakeholder (2008). Pemerintah tidak hanya bekerja sendiri

namun juga dapat saling bekerjasama dengan korporasi serta masyarakat dalam

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesa, terutama wilayah pelosok yang

memang memerlukan perhatian lebih, agar tidak terpusat.

PALI sebagai salah satu wilayah kabupaten baru hasil pemekaran wilayah

di Indonesia menjadi salah satu daerah dimana kerjasama antara masyarakat,

perusahaan (Pertamina), dan juga Pemerintah daerah berusaha bekerjasama satu

sama lain untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Salah satu wilayahnya

yakni Desa Panta Dewa menjadi salah satu daerah yang dijadikan kajian pemetaan

sosial guna melihat kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu

permasalahan utama di wilayah Panta Dewa adalah masih kurang sadarnya

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Alhasil

memunculkan beberapa masalah yang muncul secara langsung maupun tidak

langsung akibat kurangnya minat dan kesadaran warganya pada pendidikan.

Oleh karena itu dalam hasil kajian pemetaan sosial yang dilakukan terdapat dua

program yang diharapkan mampu mengubah mindset warga Panta Dewa yakni

pembentukan perpustakaan atau taman baca serta pemberian beasiswa. Program

yang telah dilakukan dan berjalan yakni pembangunan perpustakaan, sementara

pemberian beasiswa masih terhalang karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh

tim CSR Pertamina. Tentunya harapan yang muncul adalah melalui pembangunan


perpustakaan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap generasi muda

agar tetap melanjutkan studinya dan memiliki pemahaman pentingnya pendidikan.

Karena melalui generasi muda inilah, kehidupan selanjutnya akan berjalan. Bak

sebuah siklus kehidupan dimana yang muda menjadi para orangtua dimana

akhirnya memiliki mindset lebih peka pada pentingnya pendidikan. Apabila hal

tersebut berhasil tentunya, peningkatan kualitas dan juga kapasitas pendidikan

warga negara seperti yang dihimbau dan dirujuk dalam SDGs bukan menjadi

sebuah wacana belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Elkington, John. (2010). Canibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st

Century Business. Capstone Publishing Lt. Oxford.

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2008). Alternatif Pengembangan Masyarakat di

Era Globalisasi: Community Development. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Meiji, Nanda H.P. et al. (2014). Laporan Penelitian Pemetaan Sosial dan Analisis

Kebutuhan di Desa Panta Dewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI,

Sumatera Selatan. Yogyakarta: Omah Cipta

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta:

Universitas Indonesia Press.

Prayoga, Dody. (2011). Socially Responsible Corporation: Peta Masalah,

Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri

Tambang dan Migas. UI-Press. Jakarta.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola. (2013). Social Mapping: Metode Pemetaan

Sosial (Teknik memahami Suatu Masyarakat atau komuniti edisi revisi).

Rekayasa Sains: Bandung.

-------,. (2013). CSR (Corporate Social Responsibility). Rekayasa Sains: Bandung.

Susetiawan (Editor), et.al (2012). Corporate Social Responsibility, Komitmen

untuk Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Azzagrafika

Suharto, Edi. (2007). Pekerjaan Sosial Dunia Industri: Memperkuat Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Refika

Aditama: Bandung

-------. (2014).Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Refika

Aditama: Bandung

Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). Metodologi PenelitianSosial (Berbagai

Altenatif Pendekatan). Jakarta: Prenada Media

Tringingsih, Luly. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Perusahaan (Studi

tentang PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera di Desa Pengabuan,

Kabupaten PALI, Sumatera Selatan). Tesis pada jurusan Sosiologi S2

UGM: tidak diterbitkan


GUBUK PUSTAKA SISWA PINTAR SEBAGAI UPAYA

MENINGKATKAN MINAT BACA ANAK-ANAK DI DESA SLEROK

KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER

Muhammad Masruro, Fajwatul Khoiriyah, Nikmatul Jazilah,

Widiyatus Zuniarti P. Dewi

Universitas Negeri Malang, [email protected], Telepon: 083852118633

Abtrak

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dalam rangka

mengembangkan kepribadian serta kemampuan peserta didik baik di

dalam maupun di luar sekolah dan bersifat seumur hidup. Untuk

mewujudkan program pencerdasan bangsa di Indonesia maka di dunia

pendidikan diperlukan adanya kesadaran pereserta didik akan

pentingnya membaca. Membaca merupakan candela dunia, dengan

membaca siswa dapat memperoleh pengetahuan serta informasi yang

lebih luas dari apa yang ada di kelas. Namun pada kenyataannya,

minat baca masyarakat terutama siswa sangatlah memprihatinkan.

Pemecahan masalah ini salah satunya dengan program Gubug Pustaka

Siswa Pintar di SDN Slateng 02 Desa Slerok, Kecamatan Ledokombo

di Kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh masyarakat desa,

siswa SDN Slateng 2, serta perangkat sekolah dan perangkat

desa.Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya membaca demi kelasungan masa depan

pendidikan anak-anaknya, selain itu diharapkan program ini dapat

memberikan manfaat dalam menciptakan suasana yang diminati oleh

siswa siswi sehingga mereka merasa senang dan nyaman berada di

ruangan perpustakaan yang asri,indah dan lengkap dengan buku-buku

pengetahuan.

Kata kunci: SDN Slateng 02, Gupustar, Jember

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dalam rangka

mengembangkan kepribadian serta kemampuan peserta didik baik di dalam

maupun di luar sekolah dan bersifat seumur hidup. Pendidikan yang layak serta

merata merupakan agenda penting dalam program pencerdasan dan pembangunan

bangsa dan negara, dan dapat kita lihat pentingnya pendidikan tercantum di kata–

kata dalam pembukaan UUD 1945 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” sehingga

pendidikan memiliki peran penting untuk kemajuan Bangsa dan Negara


Indonesia. Pendidikan yang layak dan merata merupakan salah satu kewajiban

pemerintah yang harus dipenuhi dan diberikan kepada seluruh warga negaranya

tanpa terkecuali. Dalam meningkatkan pendidikan dan mencerdaskan Bangsa

maka diperlukan kesadaran masyarakat dalam pentingnya membaca. Menurut

(Tarigan,1984;7) membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan

untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa

tulis,dengan membaca kita dapat memperoleh berbagai hal pengetahuan yang

baru serta informasi tentang berbagai hal.

Dalam dunia pendidikan membaca memiliki fungsi yang sangat penting

untuk menujang Prestasi yang cermelang. Namun di Indonesia saat ini minat baca

dikalangan masyarakat terutama siswa sangatlah memperhatinkan. Mereka lebih

suka menonton televise (TV), mendengarkan radio serta bergelut pada dunia maya

atau social media. Hal ini dapat juga disebabkan karena kurangnya fasilitas

perpustakaan yang ada disekolah yang kurang menarik minat para siswa,mereka

cenderung beranggapan bahwa perpustakaan disekolah merupakan tempat yang

membosankan.

Permasalahan tersebutlah yang kini telah terjadi disalah satu wilayah

Indonesia di daerah jember khususnya di desa ledok ombo. Dimana fasilitas

perpustakaan yang kurang lengkaptidak serta kurang menarik perhatian para

siswa. Sehingga menyebabkan minat baca siswa disana sangatlah minim. Oleh

karena itu diperlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca untuk

anak-anak agar mereka dapat mendapatkan ilmu tambahanyang tidakmereka dapat

pada waktu di kelas. Sehingga diperlukannya perputakaan yang asri,indah serta

nyaman dan penuh buku-buku pengetahuan yang pastinya disenangi para siswa

agar mereka betah dan senang berlama-lama erada di dalamperpustakaan sekolah.

Sehingga program pemerintah dalam upaya mencerdaskan Bangsa dapat terwujud

dengan baik. Masalah dalam kajian ini adalah (1) Kurangnya fasilitas

pembelajaran di Desa Slerok, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, (2)

Lemahnya kesadaran siswa tentang pentingnya membaca. Adapun tujuannya; (1)

Menyediakan sarana pembelajaran bagi siswa di Desa Slerok, Kecamatan

Ledokombo, Kabupaten Jember, (2) Menciptakan suasana baru dalam proses


pembelajaran. Sedangkan manfaat yang didapat (1) Bagi Penulis; Menambah

wawasan mengenai menumbuhkan rasa minat baca bagi adik-adik yang berada di

Desa Slerok, serta dapat menciptakan semangat baru dalam berkompetisi yang

sehat. Dan menambah pengalaman baru untuk langsung ke ruang lingkup

masyarakat; (2) Bagi Masyarakat/ Siswa; Meningkatkan rasa yang peduli akan

pentingnya membaca. masyarakat dapat memberikan motivasi atau dorongan

krpada anak-anaknya agar belajar lebih giat lagi dan tidak menurunkan semangat

membaca. Siswa juga dapat mengetahui informasi pengetahuan melalui

perpustakaan yang telah disediakan; (3) Bagi Pemerintah; Memberikan

sumbangan ide berupa rangkaian program ini. Yang dapat menumbuhkan rasa

semangat membaca bagi generasi penerus bangsa. Agar generasi penerus bangsa

yang berada di Desa tersebut tidak lagi ketinggalan informasi mengenai ilmu

pengetahuan.

METODE

Program Gubuk Pustaka Siswa Pintar ini menggunakan metode awal

Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA adalah suatu metode pendekatan

untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh

masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode

pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi,

meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan

kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak. (Chambers, 1995)

Lalu menggunakan metode partisipasi. Partisipasiberasal dari bahasa

Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan.

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi

seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan

emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang

diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut

memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat


kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun

bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipati

yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam

Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah: (a) Cakupan : Semua orang atau

wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu

keputusan atau prosesproyek pembangunan, (b) Kesetaraan dan kemitraan (Equal

Partnership): Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan

dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat

dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan

struktur masing-masing pihak, (c) Transparansi:Semua pihak harus dapat

menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan

kondusif sehingga menimbulkan dialog, (d) Kesetaraan kewenangan (Sharing

Power/Equal Powership): Berbagai pihak yang terlibat harus dapat

menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari

terjadinya dominasi, (e) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility):

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena

adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses

pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya, (f) Pemberdayaan

(Empowerment): Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam

setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling

memberdayakan satu sama lain, (g) Kerjasama: Diperlukan adanya kerja sama

berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi

berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan

sumber daya manusia.

Pelaksaan program ini dimulai dari observasi terhadap keadaan di wilayah

jember khususnya di Desa Slerok, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Setelah itu melakukan melakukan koordinasi dengan pihak perangkat desa dan

perangkat sekolah Desa Slerok, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember

dalam bagaimana menyampaikan sosialisasi kepada msyarakat tentang pentingnya


pendidikan serta menumbuhkan minat baca dalam diri anak-anak untuk

menunjang nilai akademik mereka. Sosialisasi dilakukan pertahap dalam waktu

yang telah disepakati oleh ketua RT/RW dalam memberikan pengetahuan kepada

warga sekitar tentang pentingya pendidikan serta sarana prasarana pendidikan

serta pentingya membaca bagi anak-anak. Sosialisasi dilakaukan kepada siswa-

siswi disekolah SDN Slateng 02 tentang manfaat membaca bagi mereka serta

memberikan motivasi agar mereka memiliki minat membaca serta anstusias pergi

keperpustakaan untuk menambah wawasan mereka tentang ilmu pengetahuan

serta informasi yang ada di luar sana dengan membaca. Kerja samapun dibuat

dengan penjual material pembangunan untuk memasok segala kebutuhan yang

diperlukan dalam pembangunan Gubug Pustaka ini.

Proses sosialisasi kepada masyarakat dimulai dengan pemasangan banner

serta pemberian brosur tentang pentingnya membaca dalam menunjang nilai

akademik para siswa. Tahadap selanjutnya memberikan gambaran kepada siswa

tentangbagimana caranya membaca yang efektif sehingga membaca dapat

dijadikan sebagai hobi yang menarik.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

DesaSlerok terletak kurang lebihnya 10 kilometer dari pemerintahan

Kecamatan Ledokombo.Sebuah desa kecil yang tidak begitu padat penduduk,

danberada di kaki gunungRaung.Desainisulit di jangkau karena jalannya yang

bebatuan dan menanjak, dan hal ini menyebabkan sulitnya mencari jangkauan

signal.Desa ini melewati hutan yang sangat panjang.Hal ini menyebabkan sulitnya

akses pendidikan.

Penduduk desa Slerok memiliki mata pencaharian yang mayoritas

petani.Kebanyakan para petani ini jika mengelolah sawahharus turun dari desa

tersebut. Karena letak sawah berada di bawah desa tersebut. Ada juga yang

bekerja di sekitar hutan sana, ada pula yang beternak domba.

Penduduk Desa Slerok sadar akan pentingnya pendidikan. Terdapat satu

Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Slateng 02, SD ini hanya untuk siswa kelas 1 dan


2. Sedangkan kelas 3 sampai kelas6berada di lokasi yang berbeda, untuk

menyampai sekolah ini mereka harus berjalan menyusuri hutan, dan mereka

berjalan kurang lebih 6 kilometer. Mereka berangkat saat hari masih gelap tanpa

ada cahaya yang menyinari sepanjang jalan yang mereka lewati. Desa Slerok

menyediakan sekolah yang hanya untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 dengan

pertimbangan, anak seumuran tersebut masih terlalu dini untuk menyusuri jalan

sejauh itu.

Sulitnya jangkauan desa tersebut membuat fasilitas sekolah yang hanya

satu-satunya di desa tersebut tidak memadai. Padahal mereka sangat

membutuhkan fasilitas tersebut. Keterbatasan fasilitas tersebut sangat berpengaruh

pada proses pembelajaran. Terdapat seorang guru di sekolah tersebut. Dahulu di

sekolah tersebut terdapat kelas sampai jenjang selanjutnya. Tetapi karena pengajar

di sana sudah pensiun, maka terpaksa untuk kelas yang lebih tinggi harus turun

dari desa untuk menambah ilmu.

Pembelajaran di sekolah tersebut hanya berlangsung 4 hari dalam

seminggu. Mulai hari Senin sampai Kamis. Guru pengajar juga bukan asli dari

desa tersebut. Jumlah siswa untuk kelas 1 sebanyak 7 anak, karena sudah banyak

yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Fasilitas yang ada hanya bangku sekolah

dan papan tulis. Fasilitas penunjang lainnya tidak ada. Hal ini menyulitkan siswa

untuk menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan yang diajarkan. Siswa

hanya dapat memperoleh informasi pembelajaran melalui pembimbing siwa

tersebut.

Desa ini memiliki permasalahan yang cukup komplek terntang sulitnya

jangkauan dari tangan pemerintah. Yang menyebabkan banyak aspek dirugikan,

terutama tentang aspek pendidikan yang sangat minim sekali. Fasilitas yang jauh

dari kata cukup, yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang

maksimal karena tidak ada penunjang untuk membantu proses pembelajaran ini.

B. Masyarakat Mitra

Masyarakat Desa Slerok mayoritas bermatapencaharian mengumpulkan

getah pinus yang dimiliki oleh pihak perhutani. Penduduk juga memiliki lahan


yang bisa untuk ditanami tumbuhan dan pepohonan, akan tetapi penduduk hanya

boleh mengambil buah dari tanaman tersebut. Masyarakat Desa tersebut mayoritas

pendatang dari berbagai daerah, hanya sebagian kecil penduduk asli di Desa

Slerok. Penduduk asli daerah tersebut yang terlahir di sana, orangtua mereka

pendatang dari daerah lain juga. Penduduk yang telah berpuluh-puluh tahun

menempati daerah tersebut.

Masyarakat di sana berupaya untuk memperbaiki pendidikan yang ada di

Desa tersebut, hal tersebut terbukti dengan didirikannya kelas untuk siswa yang

menduduki kelas 1 dan 2 SD. Pendirian kelas di Desa tersebut bekerjasama

dengan pihak perhutani. Hal ini dikarenakan usia siswa kelas 1 dan 2 yang masih

terlalu dini untuk menelusuri jalanan yang terjal dan jauh kurang lebih 6 kilometer

untuk menuju sekolah induk. Usia siswa yang terlalu dini membutuhkan

pengawasan dari orangtua siswa, dikarenakan keadaan pendidikan di sana masih

tertinggal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Taman Kanak-kanak (TK)

sehingga anak yang berusia dini yaitu sekitar 4 sampai 5 tahun sudah menduduki

bangku SD.

C. Identifikasi dan Alternatif Pemecahan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan kurangnya minat baca anak-anak di Desa

Slerok penulis mengusulkan alternatif pembuatan perpustakaan di Sekolah Dasar

Slerok tepatnya di SDN Slateng 02 ini dengan tujuan meningkatkan minat baca

bagi anak-anak. Dalam pembuatan perpustaan ini juga diharapakan meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca bagi anak-anak agar dapat

mendapatkan ilmu tambahan yang tidak didapatkan pada waktu di kelas. Sehingga

program pemerintah dalam upaya mencerdaskan Bangsa dapat terwujud dengan

baik.

Anak-anak desa ini sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Hal ini

dibuktikan dengan persiapan mereka untuk menuntut ilmu di sekolah induk

dengan berangkat secara bersama-sama setelah sholat subuh, serta dengan adanya

medan yang sulit dan jauh tidak mematahkan semangat mereka untuk menuntut

ilmu setinggi-tingginya. Anak-anak desa ini juga memiliki kelebihan yang sangat


baik dibandingkan dengan anak-anak desa yang lain, dimana pada desa ini pada

usia dini sudah dapat membaca dan berhitung.

SIMPULAN

Pendidikan yang layak dan merata merupakan salah satu kewajiban

pemerintah yang harus dipenuhi dan diberikan kepada seluruh warga negaranya

tanpa terkecuali. Dalam meningkatkan pendidikan dan mencerdaskan Bangsa

maka diperlukan kesadaran masyarakat dalam pentingnya membaca.

Dalam dunia pendidikan membaca memiliki fungsi yang sangat penting

untuk menujang Prestasi yang cermelang. Namun di Indonesia saat ini minat baca

dikalangan masyarakat terutama siswa sangatlah memperhatinkan. Hal ini dapat

disebabkan karena kurangnya fasilitas perpustakaan yang ada disekolah yang

kurang menarik minat para siswa,mereka cenderung beranggapan bahwa

perpustakaan disekolah merupakan tempat yang membosankan.

Permasalahan tersebutlah yang kini telah terjadi disalah satu wilayah

Indonesia di daerah jember khususnya di desa ledok ombo. Dimana fasilitas

perpustakaan yang kurang lengkaptidak serta kurang menarik perhatian para

siswa. Sehingga menyebabkan minat baca siswa disana sangatlah minim.

Program Gubuk Pustaka Siswa Pintar ini menggunakan metode awal

Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA adalah suatu metode pendekatan

untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh

masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode

pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi,

meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan

kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak. (Chambers, 1995)

DAFTAR PUSTAKA

Chambers, R. 1996. Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.

Kajian Pustaka.Pengertian dan Hakikat Membaca (Online) (http:

//www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-dan-hakikat-membaca.html)diakses

tanggal 24 September 2015, pukul 08.45 WIB

Wikipedia.Partisipasi. (Online) (https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi) diakses tanggal

24 September 2015, pukul 09.01

https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi


KEMITRAAN PEMERINTAH, PERGURUAN TINGGI, MASYARAKAT

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL

Sri Untari

Universitas Negeri Malang, [email protected], 08123253114

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia,

demikian juga untuk mengukur kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas

pendidikannya. UNICEF (1998) menyebutkan bahwa tanpa pendidikan, manusia tidak

mampu berkarya secara produktif, menjaga kesehatannya, mempertahankan dan

melindungi diri serta keluarganya, ataupun menjalani kehidupan yang berbudaya.

Pentingnya pendidikan bagi semua (Education for All) telah menjadi komitmen global

sebagaimana tertuang dalam hasil kesepakatan negara-negara anggota UNESCO di Dakar

Sinegal. Secara lebih tegas telah disepakati pula bahwa pendidikan tidak boleh bersifat

diskriminatif termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, sosial ekonomi

sebagaimana tertuang dalam Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan yang

merupakan hasil Sidang Umum UNESCO tahun 1958. Dalam kontek Indonesia problem

pelayanan pendidikan sangat komplek utamanya di daerah tertinggal antara lain

keterbatasan sarana prasarana, infrastruktur dan sumber daya manusia. Untuk itu perlu

adanya suatu gerakan untuk bersama meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah

tertinggal melalui kinerja kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat

agar problem pelayanan pendidikan berkualitas bagi daerah tertinggal dapat diselesaikan,

sehingga berimplikasi meningkatnya sumber daya manusia(SDM) yang penting bagi

pelaksaan pembangunan bangsa. Makalah sederhana ini mencoba menjawab

permasalahan (1) Problematika pendidikan di daerah tertinggal,(2) kebijakan strategis di

bidang pendidikan bagi daerah teringgal. (3) bentuk kemitraan pemerintah,perguruan

tinggi dan masyarakat dalam pelayanan pendidikan di daerah tertinggal.

Kata kunci: kemitraan, pelayanan, pendidikan, daerah tertinggal

PENDAHULUAN

Ideologi pendidikan Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

alinea IV tersurat cita-cita”.......mencerdaskan kehidupan bangsa.....”, sehingga

mestinya menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Mencerdaskan

kehidupan bangsa mengandung makna bahwa pendidikan nasional yang

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi

mengembangkan kemampuan dan mengembangkan keterampilan, bahkan

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat, bermuara untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,


mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab

(Depdiknas.2007).

UU No 20/2003 tentang Sisdiknas utamanya pasal 11 ayat 1

mengamanahkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi

warga negara tanpa diskriminasi. Konsekuensi atas substansi pasal tersebut akan

memunculkan tuntutan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana

tersurat dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa baik pemerintah pusat, maupun

pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana demi terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Berdasarkan aturan

yang demikian, maka pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa

dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang

diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat

(pasal 34 ayat 2). Pertanyaan yang muncul apakah pemerataan pendidikan

utamanya wajib belajar 9 tahun telah dapat dinikmati secara merata oleh

masyarakat? apakah pendidikan telah menjangkau daerah 3 T ?.

Hasil wawancara dengan beberapa alumnus SM3T angkatan ke IV

menyatakan diwilayah 3T dimana mereka bertugas menunjukkan bahwa masih

banyak yang belum terjamah pendidikan, baik itu mulai dari PAUD ( Pendidikan

Anak Usia Dini ), Kesetaraan (Paket A, B, dan C), dan dari segi pembinaan

kelembagaan yaitu Kursus, PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ), TBM (

Taman Baca Masyarakat ). Belum lagi masalah jumlah guru, sarana prasarana,

jarak tempat tinggal dengan sekolah dan banyak lagi. Untuk itu tulisan ini

dimaksudkan mencari jawab atas pertanyaan: (1). Bagaimanakah problematika

pendidikan di daerah tertinggal?,(2) bagaimanakah kebijakan strategis di bidang

pendidikan bagi daerah teringgal?. (3) apasajakah bentuk kemitraan

pemerintah,perguruan tinggi dan masyarakat dalam pelayanan pendidikan di

daerah tertinggal?.


METODE

Penulisan ini memerlukan data yang diperoleh melalui studi literatur yakni

dengan mencari data dengan membaca buku, artikel, skripsi atau desertasi, jurnal

yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Disamping itu juga melalui

wawancara dengan informan yakni para alumnus SM3T angkatan IV yang

sekarang sedang menempuh PPG di Universitas Negeri Malang.

Adapun struktur penulisan mengikuti tamplate dari penyelenggara seminar

nasional meliputi: judul makalah, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan dan

simpulan serta daftar pustaka.

PEMBAHASAN

1. Problematika pendidikan di daerah tertinggal

Penyediaan pelayanan pendidikan secara kuantitas terlebih secara kualitas

dihadapi oleh banyak negara di dunia utamanya negara-negara sedang

berkembang. Masalah anggaran yang relatif kurang, sumber daya manusia yakni

kecukupan guru dan tenaga kependidikan, kurangnya sarana prasarana dan

tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan yang rendah sampai pada hal-hal

yang bersifat akademik seperti kurikulum, ketersediaan buku, kesempatan

bersekolah bagi wanita dan sebagainya meupakan problem yang dihadapi negara

sedang berkembang ( Sedisa, 2008, Ndandiko.2009).

Bagi Indonesia sebagai negeri yang demikian luas wilayah dan

keanekaragamannya sungguh merupakan tantangan besar dan luar biasa dalam

pelayanan pendidikan di seluruh tanah air. Tantangannya tidak hanya dalam

menyediakan jasa pendidikan dalam kuantitas juga kualitas. Tantangan akan

kuantitas pendidikan menyangkut ketersediaan infrastruktur pendidikan, seperti

gedung, sarana prasarana, peralatan pembelajaran dan tenaga guru juga tenaga

kependidikan pada semua wilayah. Hal ini menyangkut isu antara wilayah barat


dan wilayah timur, pedesaan dan perkotaan dan daerah terpencil, terpencar dan

termiskin serta terluar. (Untari.2014).

Potretpendidikan di Indonesia pada umumnya, yang sekaligus sebagai

perwujudan persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah tiga T dapat dilihat dari

empat komponen utama: fasilitas sekolah, siswa, tenaga pendidik dan kurikulum.

Secara umum, dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS 2015), terdapat

71 ribu desa yang memiliki fasilitas sekolah dasar, sedangkan di seluruh Indonesia

terdapat lebih dari 80 ribu kelurahan/desa, jadi konkritnya ada 10.895 desa yang

belum memiliki sekolah dasar. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa masih

banyak masyarakat di desa yang belum mendapat kemudahan dalam mengakses

atau mengenyam pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah nasional untuk anak

umur 7-12 tahun pada tahun 2014 boleh dibanggakan.

Menurut BPS, persentase anak umur 7-12 tahun yang belum pernah

sekolah hanya 0,87 persen dan persentase anak putus sekolah pada umur tersebut

adalah 0,21 persen. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sepertinya

sudah tertanam dengan baik. Meskipun demikian berdasarkan data di lapangan,

masih dijumpai jutaan anak yang belum dapat merasakan nikmatnya pendidikan.

Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan target SDGs untuk memberikan

kesempatan kepada seluruh anak merasakan pendidikan dasar. Jumlah tenaga

pendidik di Indonesia sebenarnya sudah sangat mencukupi. Pada tahun 2014,

rasio guru dan siswa mencapai 1:20 yang berarti satu guru hanya harus mengurus

kurang dari 20 siswa tingkat sekolah dasar (BPS.2015).

Potretburam pendidikan di Indonesia hingga saat ini terus dibenahi agar

empat komponen utama dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar

pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah (1) fasilitas sekolah, upaya secara

bertahap melengkapi fasilitas sekolah, berupa infrastruktur, peralatan,

laboratorium dan sebagainya telah dilaksanakan, meskipun belum secara merata.

(2) siswa, dilaksanakan dengan memberikan kesempatan mengenyam pendidikan

bagi anak-anak usia 7-15 mengikuti wajib belajar 6 tahun dengan biaya dari

pemerintah, persoalannya sekalipun telah digratiskan belum menjamin seluruh

anak Indonesia mengambil haknya (3) tenaga pendidik, selain dilakukan


rekruitmen guru juga peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui

berbagai kegiatan pendidikan dan latihan dan (4) kurikulum, dilakukan

penyempurnaan, perubahan seiring dengan tuntutan jaman. meskipun demkian

berlakukan kurikulum yangtidak seragam dimana ada daerah/sekolah yang

menggunakan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) , Kurikulum 13,

Kurikulum 13 perubahan. menambah semakin carut marutnya wajah pendidikan

di tanah air. Sekalipun angka partisipasi sekolah nasional untuk anak umur 7-12

tahun pada tahun 2014 boleh dibanggakan, tidak berarti banyak bagi

penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T. Kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan sepertinya masih perlu terus ditanamkan dengan baik,

sehingga layanan pendidikan di daerah 3 T dapat berkembang seiring dengan

daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara para alumnus SM3T , data

di lapangan menunjukkan pembenahan empat komponen utama pendidikan

belumlah memadai, masih dijumpai anak yang belum dapat merasakan

nikmatnya pendidikan. Jumlah tenaga pendidik di daerah 3 T sangat kurang, tidak

heran terdapat kelas yang berbeda dirangkap oleh guru yang ada.

Suatu yang umum melihat sekolah dasar dengan gedung permanen,

dinding berkeramik, meja kursi bagus, halaman berpafing, taman tertata rapi,

almari data siswa, dengan segala pajangan hasil karya siswa yang bagus, tempat

ibadah yang representatif, peralatan laboratorium lengkap: komputer, bahasa, IPA,

IPS di DKI Jaya, Surabaya, Malang, Palembang, Denpasar dan di wilayah

perkotaan lainnya, tidak demikian di pelosok NTB, NTT, Maluku, Papua, siswa di

daerah itu mungkin harus puas dengan sekolah dengan atap tua yang senantiasa

bocor, meja kursi kurang, dinding yang bolong sana sini yang ditutup peta

Indonesia, atau peta dunia yang tidak relevan dengan kebutuhan pembelajaran di

kelas tersebut, almari data kalaupun ada tidak cukup bagus, dinding yang retak

siap ambruk kapanpun, lantai dengan plester ala kadarnya, dan banyak hal yang

tidak mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang kondusif untuk

siswa mencapai kompetensinya, kamar mandi atau WC yang kotor dan “pesing”.

Siswa di banyak wilayah timur atau di pedesaan tidak pernah kenal isi

laboratorium, tidak bebas bermain di halaman karena saat hujan halaman becek


bak sawah. Bahkan banyak di kecamatan Sulawesi Utara, Lampung, Papua, NTT,

murid sekolah dasar pada kelas yang berbeda harus masuk pada kelas yang sama

karena terbagi hanya 3 atau 4 kelas sebab mereka tidak memiliki cukup guru, atau

bahkan satu kelas dipergunakan untuk 2 kelas yang berbeda tingkatnya (kelas

rangkap).(Untari.2014)

Berdasarkan kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan betapa

potret pendidikan di daerah 3T memiliki masalah yang lebih kompleks. Berbagai

keterbatasan yang dialami oleh sekolah, murid, guru dan kurikulum di daerah

tersebut. Daerah 3T, yang mayoritas berada di luar pulau Jawa, belum merasakan

pemerataan pembangunan.Hasil wawancara dengan informan yakni peserta PPG

FIS UM tahun 2016 menjelaskan tentang sekolah-sekolah di pedalaman yang

ambruk saat terjadi bencana alam seperti banjir atau puting beliung. Akses menuju

sekolah pun terkadang terbatas karena jarak yang jauh atau rute yang tidak aman

karena harus menyeberangi sungai, menaiki sampan sederhana yang pada saat

arus deras sangat berbahaya. Menurut Ahmad (2009) fakta-fakta lapangan yang

demikian tentunya bertentangan dengan upaya untuk melaksanakan pendidikan

untuk semua sekaligus bertentangan dengan salah satu target dari tujuan

pendidikan SDGs adalah memberikan keamanan peserta didik dari rumah mereka

menuju sekolah.

2. Kebijakan strategis di bidang pendidikan bagi daerah tertinggal.

Pembahasan terkait dengan kebijakan strategis bagi daerah tertinggal di

bidang pendidikan sangat penting mengingat wilayah Indonesia yang sedemikian

luas ke depan membutuhkan sumber daya manusia yang “ mumpuni” untuk dapat

berkompetisi dan berkolaborasi dengan bangsa lain di dunia.

Kebijakan strategis tersebut antara lain dapat diwujudkan (1) aspek biaya ,

dilaksanakan melalui pengalokasian anggaran pendidikan dari APBN 20 %

sebagaimana yang ditetapkan secara normatif oleh peraturan perundang-undangan

yang dialokasikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan pengadaan buku-

buku pegangan siswa dan guru dengan harga murah, peningkatan kesejahteraan

guru. Pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS). merupakan salah satu


kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan biaya pendidikan.

Persoalannya pengaalokasian anggaran pendidikan 20% hingga saat ini masih

belum direalisasikan serentak sehingga belum dapat mengatasi permasalahan.

(Priyono.2010).Pada aspek biaya hakekatnya pengelolaan APBN maupun APBD

yang transparan, akuntabel, tanpa korupsi akan mampu menjadi faktor yang dapat

mensukseskan pengelolaan pendidikan nasional.(2)aspek kurikulum, dilaksanakan

dengan menetapkan kurikulum yang berlaku nasional, bukan kurikulum yang

terkesan tarik ulur seperti saat ini ada Kurikulum KTSP. Kurikulum 13 dan

kurikulum 13 perubahan yang justru membingungkan guru-guru di lapangan.

Untuk itu penting bagi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menetapkan

suatu kurikulum yang baku untuk semua tingkat pendidikan. pelaksanaanya perlu

kontrol oleh para ahli pendidikan, psikolog, tokoh masyarakat dan pemuka agama

agar materi yang diajarkan, selain berisi nilai-nilai akademis, juga mengandung

pembentukan karakter, penanaman budaya dan nilai-nilai religius. (3). aspek

pendidik. problem pemerataan pendidikan tenaga pengajar dilaksanakan melalui

kebijakan pemerintah dengan mutasi guru-guru berprestasi ke daerah-daerah

untuk mengajar di sana. Guru-guru berprestasi tersebut diharapkan dapat

memberikan nafas baru pendidikan daerah 3T. Bagi guru-guru yang sudah lebih

dulu mengajar, baik PNS maupun honorer, di daerah 3T, dilakukanpembinaan

dengan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraannya berupa

tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil.

3. Bentuk kemitraan pemerintah,perguruan tinggi dan masyarakat dalam

pelayanan pendidikan di daerah tertinggal.

Desentraliasi dengan memberikan otonomi daerah membawa konsekuensi

bagi penyelenggaraan pembangunan. Pada era sekarang pembangunan daerah

pada hakekatnya merupakan kewenangan dari pemerintah daerah baik Provinsi

maupun Kabupaten, sedangkan Pemerintah berfungsi sebagai, motivator dan

fasilitator dalam percepatan pembangunan pada daerah tertinggal. Namun

demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan

dan kerja keras para pemangku kepentingan (stakeholders).


Paradigma Good GovernancePelaksanaan program pembangunan di

daerah tertinggal menjadi program prioritas nasional dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 tidak mungkin ditangani

sendiri oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,

diperlukan aktor lain untuk bersama mengatasi permasalahan pendidikan di

daerah tertinggal.( Muluk.2009). Pelibatan aktor yang dapat dijadikan mitra

pemerintah adalah perguruan tinggi.

Pentingnya kemitraan telah menjadi sangat jelas terutama dekade terakhir,

dengan baik atas prakarsa nasional maupun internasional dalam mengembangkan

pendidikan menyangkut kemitraan dalam keuangan dan ketetapan pendidikan di

sekolah sebagai metoda untuk memastikan akses bidang pendidikan dan mutu di

dalam sistem pendidikan.

Kemitraan antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan masyarakat

dipandang suatu model pembangunan pendidikan di daerah tertinggal yang tepat.

Pemerintah dengan kebijakan dan pembiayaan pendidikan, sedangkan perguruan

tinggi dengan Tridarmanya dapat melakukan pengiriman tenaga pendidik seperti

SM3T, Indonesia Mengajar, juga melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata atas biaya

bersama, sementara masyarakat dapatmenyediakan anggaran, bahan, pemikiran

ataupun tempat tinggal bagi tenaga pendidik yang ditugaskan. PT juga dapat

melaksanakan penelitian dan pengabdian pada yang dibutuhkan daerah terpencil

hasilnya menjadi input dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait dengan

upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah tertinggal.Bentuk

kemitraan yang lain adalah pemberian beasiswa oleh pemerintah bagi mahasiswa

yang berasal dari daerah tertinggal yang nanti setelah lulus bersedia untuk

diangkat sebagai guru di daerah asalnya. Dengan demikian kebutuhan tenaga

pendidik akan tercukupi di masa mendatang.

SIMPULAN

Permasalahan pendidikan yang dihadapi di daerah tiga T dapat dilihat dari

empat komponen utama: fasilitas sekolah, siswa, tenaga pendidik dan kurikulum


yang secara umum masih kurang memadai, sehingga berakibat kurangnya kualitas

pelayanan pendidikan di daerah tertinggal (3 T).

Kebijakan strategis bagi daerah tertinggal di bidang pendidikan sangat

penting yang akan dan telah dilakukan mecakup aspek pembiayaan, aspek

kurikulum dan aspek pendidik perlu terus dikawal dalam pelaksanaannya agar

benar-benar dapat mengatasi permasalahan pendidikan di daerah tertinggal

Kemitraan pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat menjadi suatu

pendekatan yang dapat mempercepat penyelesaian masalah layanan pendidikan di

daerah tertinggal dalam bentuk pembagian peran Pemerintah (pusat dan daerah)

sebagai penyandang dana, fasilitator dan pembuat regulasi. Perguruan tinggi

melalui tri dharmanya dapat untuk mendukung program peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan di daerah tertinggal, seperti SM3T, Indonesia mengajar.

sedangkan masyarakat dapat menyedia fasilitas tempat tinggal, filantropi dapat

menyediakan beasiswa, vocer pendidikan, dan fasiliatas pendidikan lainnya.

Kinerja kemitraan akan menciptakan sinergi dan harmonisasi komponen bangsa

dalam memikirkan, melakukan, dan mengembangkan pendidikan di daerah

tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 1999. Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi” PT

Danar Wijaya UNIBRAW Malang

Afkari. Rafiuddin.2011.Peranan, Strategi dan Pola Pengembangan Pendidikan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Inhil yang Berwawasan

Maju dan Gemilang 2025. diakses 12 juli 2016

Ahmad, Masyudi, 2009. Pencapaian Educational For All Melalui Islamics

Schools.Nazamia, Volume 12, Nomor 1, tahun 2009

Badan Pusat Statistik. 2015. Katalog BPS . Statistik Indonesia 2015 Statistical

Yearbook of Indonesia 2015. Jakarta

Depdiknas.2009. Rencana Strategis Departemen Pendidikan nasional 2009-2014.

Muluk,M.R.Khairul,2009. Peta Konsep Desentralisasi dan PemerintahanDaerah.

Surabaya,ITS Press bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan

Ndandiko,2009. Public Private Partnerships as Modes of Procuring Public

Infrastructure and service Delivery in Developing Countries: Lesson From


Uganda. International Public Prourenment Conference Proceedings. Pp

693-710.

Priyono.Edy.2010. Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah

dan Prospek.

http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20Pendidikan-

Edy%20Priyono.pdf

Sedisa, Kitso Nkaiwa, 2008. Public-Private Partnerships In The Provision

OfSecondary Education In The Gaborone City Area Of Botswana. Tesis

……….Kebijakan Strategis untuk Pemerataan Pendidikan di Daerah 3T.

http://www.kompasiana.com/iftikar/wacana-kebijakan-strategis-untuk-

pemerataan-pendidikan-di-daerah-3t_5715f6dd139373541f8d043f diakses

12 juli 2016

Untari.Sri.2014. Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam meningkatkan Kualitas

pendidikan di Kota Malang (Studi Pada SMA Negeri 10 Malang).

Desertasi. FIA UB Malang.

http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20Pendidikan-Edy%20Priyono.pdf

http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20Pendidikan-Edy%20Priyono.pdf

http://www.kompasiana.com/iftikar/wacana-kebijakan-strategis-untuk-pemerataan-pendidikan-di-daerah-3t_5715f6dd139373541f8d043f

http://www.kompasiana.com/iftikar/wacana-kebijakan-strategis-untuk-pemerataan-pendidikan-di-daerah-3t_5715f6dd139373541f8d043f


KOMPETENSI KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN APBDes

(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) UNTUK

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BIDANG

PENDIDIKAN MENURUT UU No. 6 TAHUN 2014

Parlaungan Gabriel Siahaan

Universitas Negeri Medan, [email protected]

Abstrak

Pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa masih

perlu pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah, sebab masih banyak

aparatur pemerintah desa yang tidak memahami perencanaan dalam

penggunaan anggaran desa (APBDes) yang sudah dikucurkan oleh pemerintah

pusat. Masih ditemukannya program yang tidak terarah dalam penggunaan

anggaran desa (APBDes) yang sudah dikucurkan, sehingga belum menyentuh

kepada kepentingan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan. Melihat dari

kompentensi Kepala Desa dalam menyusun program-program pembangunan

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam peningkatan pendidikan di

desa tersebut masih jauh dari harapan masyarakat desa. Kondisi sekolah-

sekolah ditingkat SD (Sekolah Dasar) menjadi perhatian yang sangat serius

dengan masih banyak kerusakan sarana dan prasarana. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Teknik yang digunakan

melalui observasi dan penelitian kepustakaan (library research). Pihak

aparatur pemerintah desa tidak serius dalam menyelesaikan masalah sarana

dan prasarana di sekolah terutama pada tingkat sekolah dasar (SD) dan

mencari kesalahan dengan tidak ada komunikasi dengan pihak Kecamatan

dalam melakukan penyelesaian kerusakan sarana dan prasarana di sekolah.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tidak sedikit yang sudah

diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Kabupaten untuk

digunakan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: anggaran, pembangunan, sarana dan prasarana, desa,

masyarakat.

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-

batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk serta memiliki adat istiadat dalam

mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah diatur

dalam pasal 18 UUD NRI 1945 mengatakan “pembagian daerah Indonesia atas

dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya diatur

dalam undang-undang”. Aparatur pemerintah desa merupakan yang bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,


pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini

merupakan salah satu tugas pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan

di desa.

Bila dilihat pada pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dijelaskan mengenai tujuan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas taraf hidup manusia dan

penanggulangan kemiskinan dengan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana di desa, pengembangan potensi ekonomi

lokal, serta melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dengan

secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran

serta masyarakat desa yang ditopang dengan tingkat kualitas sumber daya

manusia (SDM) yang baik. Melalui pembangunan wilayah pedesaan diharapkan

mampu mendorong tingkat taraf hidup masyarakat desa karena merupakan salah

satu tugas pokok dari Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat desa, dimana

mampu memberikan suatu pelayanan yang maksimal dengan melihat sesuai

kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa harus bertanggungjawab dalam

melakukan pengelolaan anggaran desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja

Desa atau disebut APBDes. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) adalah

suatu perencanaan keuangan tahunan melalui program pembangunan yang

dilakukan oleh Kepala Desa. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu pendapatan desa dan

belanja desa. Dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menyatakan pendapatan desa bersumber dari: (1) Pendapatan asli desa yang terdiri

dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain

pendapatan desa, (2) Alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),

(3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (4)

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan


anggaran pendapatan serta belanja Kabupaten/Kota, (5) Hibah atau sumbangan

yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (6) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sehubungan dengan belanja desa pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Belanja desa diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan

sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah”. Kebutuhan pembangunan dalam hal ini adalah tidak

terbatas pada kebutuhan primer saja tetapi menyangkut pelayanan dasar

lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa berdasarkan pasal 18

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Kompetensi Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan anggaran desa

dan perencanaan pembangunan desa setelah mendapatkan persetujuan melalui

rapat BPD (Badan Perwakilan Desa). Hal ini sudah sesuai dengan pasal 18

Undang-Undang Desa dengan diberikan kewenangan yang besar kepada Kepala

Desa. Melihat kenyataan saat ini, pengelolaan anggaran desa melalui APBDes

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masih menjadi perhatian yang serius

karena belum menyentuh pada kebutuhan yang sangat penting. Perencanaan

pengelolaan dana desa masih mendominasi pada kebutuhan sarana perbaikan jalan

dan pengairan bagi pertanian. Anggaran desa yang digelontorkan tidak sedikit

hampir mencapai kurang lebih Rp 800.000.000,- setiap tahunnya dengan dua

tahap dalam penyaluran anggaran desa bagi setiap desa. Permasalahan yang

dihadapi adalah kompetensi Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan

desa yang masih minim dan ditambah tingkat pengetahuan seorang Kepala Desa

diberbagai wilayah Republik Indonesia mengenai manajemen pengelolaan

keuangan negara masih rendah. Kurangnya pemahaman Kepala Desa dalam

melakukan pengelolaan keuangan desa akan berdampak pada tindakan

penyelewengan keuangan negara serta tidak memahami penyusunan perencanaan


pengelolaan keuangan. Penggunaan anggaran desa masih dilakukan hanya pada

sektor tertentu saja, sedangkan pada sektor yang lain masih terabaikan meskipun

anggaran yang disediakan hanya sedikit nilai jumlahnya. Kondisi ini masih sering

terjadi di wilayah pedesaan tanpa memperhatikan kebutuhan yang paling penting

bagi masyarakat desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang

dilakukan Kepala Desa masih menjadi perhatian yang besar karena kurangnya

pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) dan ditambah

juga kurangnya pemahaman para anggota BPD dalam pengelolaan anggaran desa

pada program pembangunan masyarakat desa. Ditambah dengan rendahnya

pemahaman dari kompetensi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan

desa (Ranperdes) dalam penetapan program pembangunan dan pengelolaan

anggaran desa melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Bahkan laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran desa melalui

APBDes masih belum tranparan selama menjabat sebagai Kepala Desa dalam satu

periode. Kepala Desa masih secara masif belum memperhatikan hal-hal yang

menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat. Apabila kita

perhatikan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan

bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini masih menjadi permasalahan yang

sangat serius dan perlu menjadi bahan evaluasi yang dilakukan baik oleh

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pembangunan suatu wilayah pedesaan tidak dapat berjalan dengan baik

jika tidak ditopang dengan peningkatan pendidikan sumber daya manusia (SDM)

dari masyarakat desa tersebut. Perubahan pola berfikir masyarakat desa dari cara

berfikir yang tradisional ke arah cara berfikir modern merupakan hasil dari

peningkatan pendidikan di masyarakat desa tersebut. Sarana pendidikan masih

perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dengan mengalokasikan

anggaran desa melalui APBDes dengan jumlah yang tidak sedikit. Berdasarkan

hasil observasi di lapangan, masih cenderung anggaran yang dialokasikan untuk


perbaikan sarana pendidikan (sekolah) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah

anggaran yang dialokasikan pada sektor-sektor tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu apakah Kepala Desa mampu melakukan pengelolaan

anggaran desa melalui APBDes dengan cara transparan sehingga masyarakat desa

dapat mengetahui program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa,

khususnya dibidang pendidikan?. Adapun tujuan dalam penelitian adalah: (1)

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman Kepala Desa

dalam mengalokasikan anggaran desa dibidang pendidikan, (2) Untuk mengetahui

belum terwujudnya pengalokasian anggaran dibidang pendidikan yang masih

sedikit. Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan yaitu: (1) Bagi pemerintah,

penelitian ini diharapkan sebagai masukan agar pemerintah lebih memperhatikan

dan melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pengelolaan anggaran desa

melalui APBDes secara transparan dan akuntabilitas, (2) Bagi Kepala Desa, untuk

dijadikan sebagai pedoman dan pengetahuan dalam penyusunan pengelolaan

anggaran desa melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta

perencanaan pembangunan secara berimbang pada semua sektor pembangunan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris

melalui observasi dan penelitian kepustakaan (library research).

PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menjelaskan “desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Setiap desa

memiliki suatu adat-istiadat yang berbeda-beda yang tidak dapat dipisahkan dari

kepentingan masyarakat desa dimana terdapat hak tradisional (kebiasaan) dan

harus dihormati.


Widjaja dalam Matondang (2013:4) memberikan penjelasan mengenai

konsep desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki susunan yang asli, maksudnya adalah bahwa desa

mempunyai otonom yang asli berdasarkan asal-usul daerah sebagai penghargaan

dan dihormati untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup

bergotong-royong, memiliki adat-istiadat yang sama, serta memiliki tata cara

sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satu wewenang yang

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pembangunan

desa. Menurut pendapat Solekhan (2014:52) mengatakan “sebagai unsur

penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Karena itu jika dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: (1)

menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, (2) melaksanakan pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan, (3) melaksanakan pembinaan perekonomian

desa, (4) melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong

masyarakat, (5) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,

(6) melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya”.

Aparatur pemerintahan tentu harus dekat dengan masyarakat akan mengetahui apa

yang dibutuhkan masyarakat serta masalah apa yang mereka hadapi. Hal tersebut

dijelaskan Nurcholis (2007:236) menyatakan “pemerintahan desa merupakan

unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas

pokok: (1) menjalankan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

pembangunan dan pembinaan masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan

dari pemerintah provinsi maupun kabupaten”. Kewenangan desa sebagai kesatuan

masyarakat hukum mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat

sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan yang disebut dengan otonomi desa.

Pemerintah desa (Kepala Desa) diharapkan harus fokus dalam peningkatan


kesejahteraan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan

pendapat Soemantri (2011:7) menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan

masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa,

dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan

masyarakat dalam penyediaan sarana dan pra-sarana fasilitas umum desa seperti

jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan,

yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial

budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat-istiadat. Dari

penjelasan tersebut dimana Kepala Desa dalam melaksanakan program

pembangunan masyarakat desa bukan hanya berdasarkan pada sektor tertentu saja

dalam pengalokasian anggaran desa melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa) dalam setiap tahunnya.

Widjadja (2008:137) menjelaskan “pengelolaan keuangan dilaksanakan

oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan

persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD)”. Penggunaan atau pengelolaan

anggaran pendapatan dan belanja desa (disingkat dengan APBDes) meliputi

anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran. Dalam

pengelolaan anggaran desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa

kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) selama paling lambat tiga bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya menurut Thomas (2013:56) menyatakan

bahwa alokasi dana desa yang disebut dengan istilah ADD merupakan alokasi

khusus desa yang dialikasikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah

yaitu Kabupaten/Kota. Tujuan dari pada pengalokasiaan dana desa adalah untuk

mempercepat program pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik berupa

sarana dan pra-sarana maupun sumber daya manusia. Artinya bahwa program

pembangunan di wilayah pedesaan bukan hanya pada pelaksanaan beberapa

sektor atau sektor tertentu saja pada setiap tahun, tetapi juga harus seluruh sektor

program pembangunan masyarakat desa. Anggaran (biaya) dalam penyusunan

program pembangunan harus berimbang pada setiap sektor, terutama di bidang


pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena

menjadi tolak ukur dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar dapat

menciptakan suatu wilayah pedesaan yang maju dalam setiap sektor

pembangunan. Dijelaskan kembali menurut Supriadi (2015:337) mengatakan

“kewenangan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang tentang

desa, bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa menguasakan

sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Dalam rangka melaksanakan

kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya, dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai suatu

lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Kompetensi dari pada anggota Badan Perwakilan Desa

(BPD) masih diragukan dalam melakukan aspirasi masyarakat desa untuk

disampaikan kepada Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran desa melalui

APBDes, ditambah kurangnya pemahaman dari anggota BPD fungsi pengawasan

dalam penggunaan anggaran desa terhadap pelaksanaan setiap program

pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih lanjut Purwanto (2014:66) menjelaskan bahwa “pendidikan

membimbing rakyat supaya mempergunakan keahliannya untuk kesejahteraan diri

dan orang lain mengasuh warga agar potensinya dapat dikembangkan terus,

memberi bantuan kepada rakyat untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai

kehidupan Pancasila”. Tujuan pendidikan adalah gambaran tentang nilai-nilai

yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pentingnya

pendidikan disebabkan pendidikan merupakan suatu barometer untuk mengukur

apakah bangsa itu maju atau mundur dengan melihat tingkat kemajuan dari

pendidikannya. Tambak (2013:4) menyatakan pemberian otonomi pendidikan di

daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetensi dalam

memajukan daerah masing-masing, terutama dari aspek kualitas sumber daya

manusia (SDM). Masyarakat desa memiliki kontribusi dalam meningkatkan

pendidikan anak sebab masyarakat adalah yang bertempat tinggak disekitar


daerah. Selanjutnya Imron (2008:80) mengatakan bahwa kebijaksanaan

pendidikan dibuat dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi oleh rakyat, maka dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan

partisipasi masyarakat. Alasan perlu adanya partisipasi masyarakat dalam

kebijaksanaan pendidikan selain alasan sebagai pelaksanaan demokrasi yang

berarti pendidikan dari, oleh dan untuk rakyat juga karena rakyat yang lebih tahu

masalah mereka sendiri dan juga banyak mengetahui bagaiman cara

memecahkannya. Pendidikan memiliki banyak fungsi, hal ini dapat dilihat dari

fungsi pendidikan untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan

lain yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja atau menjadi masyarakat yang

produktif. Hal ini dijelaskan Purwanto (2014:65) bahwa pendidikan dianggap

memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui

pendidikan manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan dan dengan

pengetahuan manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya lebih

baik. Peranan aparatur pemerintah desa sangat diperlukan dalam membangun

pendidikan di wilayah pedesaan dengan tidak terlepas dari pengalokasiaan

anggaran desa melalui APBDes dalam rangka percepatan perbaikan sarana dan

pra-sarana dibidang pendidikan. Masih banyak sekolah-sekolah yang sudah rusak

dan perlu mendapatkan perhatian dari aparatur pemerintah desa dengan

mengalokasikan anggaran desa untuk dapat memperbaiki sarana dibidang

pendidikan. Pendidikan tidak kalah penting dari sektor-sektor yang lain, dimana

selama ini Kepala Desa mengesampingkan pembangunan dibidang pendidikan

meskipun sudah memberikan pengalokasiaan anggaran desa dengan jumlah yang

sedikit atau tidak berimbang.

SIMPULAN

Kemajuan suatu pendidikan pada wilayah pedesaan sangat memerlukan

dukungan biaya dalam pembangunan melalui pengalokasiaan anggaran desa

melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pengembangan suatu

wilayah pedesaan tidak terlepas dari tingkat kemajuan sumber daya manusia

(SDM). Rendahnya perhatian aparatur pemerintah desa untuk memperhatikan


perbaikan sarana dan pra-sarana dibidang pendidikan, sehingga anak-anak tidak

dapat menikmati proses pendidikan yang lebih baik karena masih banyak

kerusakan sekolah-sekolah dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan

tersebut. Kecenderungan aparatur pemerintah desa (Kepala Desa) masih

mendominasikan pada sektor-sektor pembangunan tertentu dengan memberikan

alokasi anggaran yang lebih besar dari pada sektor dibidang pendidikan.

Ketidakseimbangan dalam pengalokasiaan perencanaan pembangunan akan

memberikan dampak tidak berjalan dengan baik proses pembangunan tersebut,

sehingga terjadi ketimpangan pada sektor pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA Imron, Ali. 2008. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

Jakarta: Grasindo.

Purwanto, Nanang. 2014. Pengantar Pendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiawan, Deny. 2014. Metode Penelitian. Medan: Laboratorium PPKn FIS

UNIMED.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Bandung: Fokus Media.

Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis

Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.

Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Jurnal IUS. Vol. III, No. 8, Agustus 2015.

Tambak, Syahraini. 2013. Membangun Bangsa Melalui Pendidikan (Gagasan

Pemikiran Melalui Perwujudan Pendidikan Berkualitas Untuk Kemajuan

Bangsa Indonesia). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan

Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana

Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 1, Nomor 1.

Widjadja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka

Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.


PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU UNTUK SEKOLAH DASAR

DI DAERAH TERTINGGAL

Muhammad Japar Universitas Negeri Jakarta, [email protected]

Abstrak

Daerah Tertinggal merupakan daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya

relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Beberapa

permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah tertinggal antara lain karena

kurangnya persediaan tenaga pendidik, infrastruktur sekolah, distribusi tidak seimbang,

insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta

ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, dan

penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang

distandarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemetaan kompetensi guru

sesuai hasil tes uji kinerja dan mengembangkan pola pembinaan guru untuk Sekolah

Dasar di daerah tertinggal. Studi ini menggunakan metode kepustakaan. Dengan studi ini

diharapkan akan dapat diperoleh pemetaan kompetensi guru di daerah tertinggal dan

model pembinaan guru untuk meningkatkan kualitas guru sekolah dasar di daerah

tertinggal sebagai upaya membantu pembangunan pendidikan di daerah tertinggal.

Kata kunci : Kompetensi Guru, Sekolah Dasar, Daerah Tertinggal

PENDAHULUAN

Menurut Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor

001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah

Tertinggal, yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten

yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan

daerah lain dalam skala nasional. Konsep daerah tertinggal pada dasarnya berbeda

dengan konsep daerah miskin. Oleh karenanya, program pembangunan daerah

tertinggal berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan.Berdasarkan

daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah

Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) No. 2421/Dt.7.2/04/2015

tanggal 21 April 2015, daftar Daerah Tertinggalada 122 daerah.

Berdasarkan data Analytical and Capacity Development Partnership

(ACDP), rasio perbandingan antara guru dan murid di Indonesia adalah yang

mailto:[email protected]


terendah di dunia. Hal itu dipengaruhi perekrutan guru yang tidak sesuai dengan

kebutuhan dan melampaui jumlah pendaftaran murid di segala tingkat pendidikan.

Menurut anggota ACDP, Sari Soegondo, perbandingan tersebut menghasilkan

rasio murid-guru 20 :1, namun, 10 tahun terakhir mengalami peningkatan menjadi

51%, sehingga rasionya 15:1 dan menjadi rasio perbandingan guru terendah di

dunia. Sedangkan data UNESCO 2014, menetapkan perbandingan 26 :1 untuk

negara-negara Asia dan 24:1 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah.

Jika dibandingkan dengan data UNESCO menurut Sari, Indonesia sangat jauh

karena saat ini memiliki perbandingan 15 :1 akibat kurangnya pembangunan mutu

pendidikan sehingga secara kuantitas timbul sebuah ketimpangan rasio guru-

murid yang terlihat sangat menonjol pada daerah.(BeritaSatu,13/05/2015).

Kejadian tersebut terjadi juga di daerah Kab. Pandeglang. Menurut UPT Dinas

Pendidikan Kec. Carita Kab. Pandeglang Tahun 2014, Jumlah murid di desa

Sukanegara 454 siswa dengan tenaga pendidik 26 orang. Sedangkan di desa

Sukajadi terdapat 517 siswa dengan tenaga pendidik 25 orang.

Kemudian, salah satu daerah tertinggal di Kabupaten Sambas, jenjang

pendidikan tenaga pendidik sebagian besar 65% berpendidikan dibawah S-1 dan

lebih banyak terdapat pada jenjang pendidikan SD/MI. Sedangkan yang

berpendidikan S-1 baru mencapai 35%. Terkait dengan sertifikasi, dari 7.081 guru

yang ada ternyata hingga saat ini yang bersertifikasi baru sekitar 9%. Hal ini

berpengaruh terhadap perkembangan kompetensi guru yang belum cukup untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. (sambas.go.id)

Pentingnya Pendidikan Dasar, merupakan gerbang awal untuk melanjutkan

tingkatan pendidikan selanjutnya. Maka dari itu diperlukan pengembangan

kompetensi guru untuk dapat meningkatkan pendidikan terutama sekolah dasar di

daerah tertinggal. Oleh sebab itu, pemetaan kompetensi guru sesuai hasil tes uji

kinerja dan mengembangkan pola pembinaan guruuntuk Sekolah Dasar di daerah

tertinggal menjadi upaya di dalam meningkatkam pendidikan sekolah dasar di

daerah tertinggal. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan

masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana pengembangan kompetensi guru

untuk sekolah dasar di daerah tertinggal?. Penelitian ini bermanfaat untuk


memberikan masukan kepada penentu kebijakan di bidang pendidikan dan tenaga

pendidik mengenai pengembangan kompetensi guru di daerah tertinggal agar

tercipta pemerataan dengan kualitas pendidikan nasional yang diinginkan.

METODE

Metode yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan

jenis penelitian kualitatif dimana pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam

pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang

digunakan dalam pencarian data atau cara pengamatan secara mendalam terhadap

tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang

ditemukan di awal sebelum penelitian di tindaklanjuti.

PEMBAHASAN

Pemetaan Kompetensi Guru Sesuai Hasil Tes Uji Kinerja

Seorang guru yang profesional, haruslah memiliki kompetensi yang sudah

diatur dalam UU No. 16 Tahun 2007. Guru merupakan kunci keberhasilan

pendidikan, dengan tugas profesionalnya, guru berfungsi membantu peserta didik

untuk belajar dan berkembang; membantu perkembangan intelektual, personal

dan sosial warga masyarakat yang memasuki sekolah. Dengan kata lain, guru

menjadi kebutuhan utama untuk mencapai keberhasilan proses pendidikan.

(Cooper, 1982)

Kualitas kinerja guru meliputi beberapa hal pokok yang berkenaan dengan

: (1) Pengertian Kinerja; (2) Kualitas Kinerja Guru; (3) Ukuran Kualitas Kinerja

Guru. (LAN, 1 992)Kinerja adalah prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil

unjuk kerja. Menurut Noto Atmojo, bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti ability, capacity, held, incentive, environment dan validity.

Dengan kata lain, lingkungan di daerah tertinggal mempengaruhi kinerja guru

dalam proses belajar dan mengajar seperti sarana transportasi, teknologi yang

kurang memadai, keadaan masyarakat di daerah pedalaman akan pentingnya

pendidikan masih izzlemah. Sehingga guru harus bekerja keras di dalam

melakukan proses pembelajaran.(Rusman, 2010:50)


Standar kinerja guru dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengadakan

pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. MenurutIvancevich,

acuan tersebut meliputi : (1) Menguasai bahan/materi pelajaran; (2) Mengelola

Program Pembelajaran; (3) Mengelola Kelas; (4) Menggunakan Media dan

Sumber Belajar; (5) Menguasai Landasan Pendidikan; (6) Menilai Prestasi

Belajar; (7) mengelola interaksi belajar-mengajar; (8) Mengenal Fungsi dan

Layanan Bimbingan; (9) Mengenal dan Menyelenggarakan Administrasi Sekolah;

(10) Memahami dan Menafsirkan Hasil Penelitian Guna Keperluan Pembelajaran.

(Rusman 2010:51),

Hubungan produktivitas dengan kinerja seseorang dipaparkan

Sustermeister, bahwa; (1) Produktivitas itu kira-kira 90% bergantung pada prestasi

kerja & 10% pada teknologi dan bahan yang digunakan, (2) Prestasi kerja itu sendiri

untuk 80-90% bergantung pada motivasinya untuk bekerja, 10-20% bergantung pada

kemampuannya, (3) Motivasi kerja 50% bergantung pada kondisi sosial, 40% bergantung

pada kebutuhan-kebutuhanya dan 10% bergantung pada kondisi-kondisi fisik.

Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja guru akan memiliki

pengaruh terhadap produktivitas pendidikan. Jika kebutuhan terpenuhi akan

berdampak kepada motivasi kerja tenaga pendidik. (Rusman, 2010:52)

Dimensi-dimensi Kompetensi Guru

Menurut Undang-undangMenurut Undang-undang No.14 tahun 2005

tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik”. Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini

dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari

kemampuan merencanakan program pembelajaran, kemampuan melaksanakan


interaksi atau mengelola proses pembelajaran, dan kemampuan melakukan

penilaian.

Kompetensi Pribadi

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok

seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun

masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu”

(ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan

perilakunya).Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan

belajar anak didik.

Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara

luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional

adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya

sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau

keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya

beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan

dengan sejawat guru lainnya

Kompetensi Sosial

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan

berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan

perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru

dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru,

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.


Untuk mengetahui guru tersebut memiliki kompetensi yang sesuai atau

tidak, di perlukan Uji Kometensi Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Profesi guru perlu dikembangkan terlebih masih ada daerah tertinggal yang

kekurangan guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas guru yang melekat pada jabatan

fungsional guru dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan

UKG dan PKG yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas

di semua jenjang pendidikan.

Menurut Kemendikbud tentang pedoman Uji Kompetensi Guru tertulis

bahwa Uji Kompetensi Guru adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur

kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam

domain content guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan

sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan

kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik).

Kompetensi pedagogik yang diajukan adalah integrasi konsep pedagogik ke

dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Kondisi dan situasi yang berbeda menjadi sebab masing-masing guru

memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang diisyaratkan. untuk

mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan

pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru (UKG). UKG

dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi tersebut akan

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan

pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan

guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

Menurut Anies Baswedan, Rata-rata UKG Nasional 53,05, sedangkan

pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai

profesional 54,77 sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94 (lihat

Tabel 1).

Dari hasil data table 1 hanya ada 7 provinsi yang berhasil melampaui

KKM UKG 2015. Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah

(59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung


(55,13) dan Jawa Barat (55,06). Selebihnya ada yang menghampiri angka KKM

atau bahkan ada yang terlampau jauh dari angka KKM. Data tersebut dirilis oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 4 Januari 2016.

Tabel 1

( Hasil Nilai Pedagogik & Nilai Profesional)

sumber : sergur.kemendiknas.go.id

Tabel 2

(Komposisi hasil UKG)

sumber : sekolahdasar.net


Dalam UKG, guru mengerjakan 80 soal dengan waktu 120 menit. Komposisi

instrumen materi tes adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi

profesional atau 24 soal pedagogik dan 56 soal profesional (lihat table 2).

Penilaian Kompetensi Guru

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No.16 Tahun 2009, PK Guru adalah penelitian dari tiap butir

kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan

jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari

kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan

pengetahuan, dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai

amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang

standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Secara umum, PKG memiliki fungsi utama yaitu untuk menilai

kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang

diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Beberapa Kompetensi Guru yang dinilai dalam PKG diantaranya:

Kompetensi Pedagogik

- Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran,

- Pengembangan kurikulum, - Kegiatan pembelajaran yang mendidik, - Memahami dan mengembangkan potensi, - Komunikasi dengan peserta didik, - Penilaian dan evaluasi

Kompetensi Kepribadian

- Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia

- Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan

- Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru.

Kompetensi Profesional

- Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

- Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif.


Penilaian Kinerja di Lapangan

Dilakukan setiap akhir tahun oleh kepala sekolah atau pengawas atau guru

senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah mengikuti pelatihan

penilaian). Penilaian terhadap 14 kompetensi guru dilakukan dengan instrumen

khusus. Hasil penilaian untuk setiap kompetensi dinyatakan dengan skala 1

sampai 4 (nilai min 4 dan maks 56).

Skala 4 : Kinerja yang sangat baik (kinerja diatas standar)

Skala 3 : Sasaran Kinerja (Kinerja sesuai standar)

Skala 2 : Kinerja dibawah standar

Skala 1 : Kinerja tidak diterima

Hasil PKG ini merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan

potensi dan karirnya. Kemudian sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dan merupakan dasar untuk

memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru.

Pengembangan Pola Pembinaan Guru Sekolah Dasar di Daerah Tertinggal

Tahun 2015 Kemendikbud meluncurkan Program Sarjana Mengajar di

Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T). Saat ini diketahui telah

terdapat total 10.290 alumni SM3T. Sejumlah 4500 sarjana dari total tersebut

telah lulus PPG, dimana 800 diantaranya sudah diangkat sebagai CPNS oleh

Kemendikbud dan ditempatkan di daerah-daerah dalam Program Guru Garis

Depan (GGD). Program GGD akan menyasar 155 daerah. (Kemendikbud,2015)

Dilihat dari jumlah alumni dengan pengangkatan CPNS untuk alumni

sangatlah tidak sebanding. Menurut Mendikbud, SM3T memang bukan solusi

permanen untuk masalah kekurangan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di

wilayah 3T. Namun, program SM3T cukup membantu siswa di sekolah-sekolah

yang kesulitan pendidik sehingga teratur mengikuti pelajaran.Dari catatan Dinas

Pendidikan Jatim, ada 474.483 guru yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota di

Jatim. Kota Surabaya memiliki jumlah guru terbanya, yaitu 33.533 guru. Daerah

lain yang memiliki guru terbanyak adalah Kabupaten Jember, Malang, Sidoarjo,

dan Banyuwangi. Daerah dengan guru paling sedikit adalah kota Mojokerto, Kota


Probolinggo, Kota Blitar, Kota Pasuruan dan Kota Batu. Terkait penumpukan

guru di Kota besar, rotasi guru atau mutasi guru ke daerah lain merupakan hal

yang sulit terutama mereka yang sudah berusia 40 tahun keatas. Mereka enggan

berpindah tugas terutama karena mempertimbangkan keluarga.(kompas.com,

2015). Menurut Studi PPPI (Paramadina Public Policy Institute) saat ini jumlah

LPTK di Indonesia teracatat 429 Lembaga, jumlah mahasiswa 1.440.000, jumlah

alumni 300.000 orang per tahun sedangkan jumlah kebutuhan guru 40.000 per

tahun.

Untuk menyentuh pengembangan pola pembinaan guru di Sekolah Dasar

di Daerah Tertinggal dimulai dari proses mempersiapkan calon guru. Karena

untuk menjadi mahasiswa LPTK tidak ada persyaratan khusus. Untuk itu perlu

adanya persyaratan demi meningkatkan calon-calon guru yang berkualitas.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18,

kebijakan tentang pemberian tunjangan guru di daerah khusus yaitu,

1. Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana pasal 15 ayat (1)

kepada guru yang bertugas di daerah khusus terutama di daerah tertinggal.

2. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara

dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat,

masa kerja dan kualifikasi yang sama.

3. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus,

berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Bagi mereka yang usianya dibawah 40 tahun, wajib mengikuti pemerataan

penempatan guru. Setiap guru wajib menguasai seluruh kompetensi dan mampu

menguasai baik KTSP maupun kurikulum 2013. Perlu adanya rotasi tugas dalam

kabupaten sesudah mengabdi 3 tahun. Kemudian kenaikan pangkat istimewa

setiap melakukan pengabdian selama 5 tahun ditempat yang sama di daerah


terpencil. Dengan catatan tidak diperbolehkan membuat surat pindah tugas ketika

kenaikan pangkat sudah dimiliki. Memperoleh beasiswa melanjutkan studi bagi

yang menunjukkan prestasi yang inovatif serta kemampuan akademik.

Memberikan mereka reward beasiswa S2 bagi guru-guru yang sudah mengajar

lama di daerah pedalaman setelah S2 nya selesai, para guru ini diharaphkan bisa

menjadikan kualitas pendidikan di daerah tertinggal ini lebih baik lagi.

Untuk sarjana-sarjana muda yang mengikuti SM3T, perlu diberikan

kejelasan tindakan dan ruang kesempatan mereka untuk diangkat menjadi PNS di

daerah tertinggal. Sehingga ketika mereka selesai mengikuti PPG perlu diberikan

tempat di daerah tertinggal yang pernah mereka ajar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa; (1) Hasil Pemetaan

Kompetensi Guru melalui Tes Uji Kinerja terdapat dua bentuk yaitu Uji Kompetensi

Guru dan Penilaian Kinerja Guru. Dari hasil data diatas hanya ada 7 provinsi yang

berhasil melampaui KKM UKG 2015. Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58),

Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka

Belitung (55,13) dan Jawa Barat (55,06). Selebihnya ada yang menghampiri angka KKM

atau bahkan ada yang terlampau jauh dari angka KKM. Data tersebut dirilis oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 4 Januari 2016. Dalam UKG,

guru akan mengerjakan 80 soal dengan waktu 120 menit. Komposisi instrumen materi tes

adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional atau 24 soal

pedagogik dan 56 soal profesional. Sedangkan Penilaian Kinerja Guru meliputi

Kompetensi Pedagogik, Profesional dan Kepribadian. Hasil PKG ini tergantung dari

setiap sekolah. Dilakukan setiap akhir tahun oleh kepala sekolah atau pengawas atau guru

senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah mengikuti pelatihan penilaian).

Penilaian terhadap 14 kompetensi guru dilakukan dengan instrumen khusus. Hasil

penilaian untuk setiap kompetensi dinyatakan dengan skala 1 sampai 4 (nilai min 4 dan

maks 56); (2) Pengembangan Pola Pembinaan Guru Sekolah Dasar di Daerah Tertinggal

dapat dilakukan dengan (1) Pemberian Tunjangan Khusus; (2) Kenaikan Jabatan; (3)

Berhak atas Rumah Dinas; (4) Pemberian Beasiswa S2. Pola Pembinaan ini juga dapat di

lakukan dengan program (1) Indonesia Mengajar; (2) Sarjana Muda Mengajar 3T; (3)


PPG; (4) Guru Garis Depan (GGD). Dengan catatan diharuskan adanya kejelasan tempat

mengajar dan pengangkatan sebagai PNS setelah mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Pandeglang.5 Juli 2016. http://bps.kab.pandeglang.go.id

Buchari Alma. (2010). Guru Profesional. Bandung: Alfabeta.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. (2001). Metode Penelitian, Jakarta : Bumi

Aksara

Data Statistik Pendidikan.7 Juli 2016.http://sambas.go.id/ragam-informasi/data-

statistik/pendidikan/2673-apk-pendidikan.html

Depdiknas. (2005). Undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005

tentang guru dan dosen. Jakarta : Depdiknas

Dewi Fajriani.ACDP Rasio Guru dan Murid di Indonesia Timpang. 5 Juli 2016.

http://www.beritasatu.com/kesra/273803-acdp-rasio-guru-dan-murid-di-

indonesiatimpang.html

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No.16 Tahun 2009

Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor 001/KEP/M-

PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal

Marcelus R. Pyong. (2011). Profil Kompetensi Guru (Konsep dasar, Problematika

dan implementasinya), Jakarta : PT. Indeks

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Rusman. (2010). Model-model pembelajaran, mengembangkan profesionalisme

guru. Jakarta: Rajawali Press

Robandi Babang.(2013) : Model Pembelajaran Partisipatif untuk Meningkatkan

Kompetensi Guru pada Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar. Bandung :

Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar UPI

sergur.kemendiknas.go.id

Sekolah Dasar Net. Melihat Nilai Hasil Uji Kompetensi Guru.5 Juli 2016.

http://www.sekolahdasar.net/2015/11/melihat-nilai-hasil-uji-kompetensi-

guru-ukg-2015.html

Studi PPPI (Paramadina Public Policy Institute).Perlu ada Persyaratan Khusus

untuk Jadi Guru.7 Juli 2016.

http://policy.paramadina.ac.id/2016/01/06/perlu-ada-persyaratan-khusus-

untuk-jadi-guru/

Suharjo. (2006). Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek. Jakarta:

Depdiknas Dirjen Dikti.

Uno, H. B., 2009. Profesi Keguruan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan

di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Yunaidhi Agung.Guru Perlu Dilatih Siap Bertugas di Kota dan Desa.10 Juli

2016.http://print.kompas.com/baca/2016/01/22/Guru-Perlu-Dilatih-Siap-

Bertugas-di-Kota-dan-Desa

http://bps.kab.pandeglang.go.id/

http://sambas.go.id/ragam-informasi/data-statistik/pendidikan/2673-apk-pendidikan.html

http://sambas.go.id/ragam-informasi/data-statistik/pendidikan/2673-apk-pendidikan.html

http://www.beritasatu.com/kesra/273803-acdp-rasio-guru-dan-murid-di-indonesiatimpang.html

http://www.beritasatu.com/kesra/273803-acdp-rasio-guru-dan-murid-di-indonesiatimpang.html

http://www.sekolahdasar.net/2015/11/melihat-nilai-hasil-uji-kompetensi-guru-ukg-2015.html

http://www.sekolahdasar.net/2015/11/melihat-nilai-hasil-uji-kompetensi-guru-ukg-2015.html

http://policy.paramadina.ac.id/2016/01/06/perlu-ada-persyaratan-khusus-untuk-jadi-guru/

http://policy.paramadina.ac.id/2016/01/06/perlu-ada-persyaratan-khusus-untuk-jadi-guru/

http://print.kompas.com/baca/2016/01/22/Guru-Perlu-Dilatih-Siap-Bertugas-di-Kota-dan-Desa

http://print.kompas.com/baca/2016/01/22/Guru-Perlu-Dilatih-Siap-Bertugas-di-Kota-dan-Desa


MEMBANGUN SINERGI DAN KOLEGIALITAS GURU MELALUI LESSON

STUDY GUNA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI DAERAH

TERTINGGAL

Neni Wahyuningtyas Universitas Negeri Malang, [email protected], 082245491386

Abstrak

Beberapa wilayah di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dalam penyelenggaraan

pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan. Rendahnya mutu pendidikan, baik

pendidikan dasar, menengah maupun tinggi telah menjadi keprihatinan nasional. Mutu

pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari standar mutu internasional. Tujuan artikel

ini mencoba mendeskripsikan perilaku guru dalam memperbaiki dirinya dengan cara

bersinergi dengan sesama guru (kolegial) melalui Lesson Study (LS) guna meningkatkan

mutu pendidikan di daerah tertinggal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada dalam

situasi. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta PPG SM-3T FIS UM. Dari hasil

penelitian dapat diketahui jika kegiatan berbagi pengetahuan dengan sesama guru

(kolegial) dalam LS sangat efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan

keprofesionalan guru. Pola kolaborasi kolegial terwujud saat kegiatan lesson plan dan

refleksi, sekaligus nampak juga saat open lesson. Dengan kegiatan ini guru dapat

memperoleh atau membagi ilmu baru dan merencanakan solusi dengan sesamanya dalam

mengatasi permasalahan pembelajaran. Pada prinsipnya pembelajaran yang baik tidak bisa

jika hanya dibuat oleh diri sendiri. Seseorang perlu mendapatkan bantuan dari orang lain

untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Selain itu dengan penerapan LS ini akan

terjalin mutual learning antar sesama komunitas belajar.

Kata Kunci: Sinergi, Kolegialitas, Guru, Lesson Study, Pendidikan, Tertinggal.

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai wilayah yang dipisahkan oleh selat dan laut,

baik pulau-pulau terdepan dan terluar maupun daerah-daerah tertinggal (3T). Hal

ini menjadi penyebab sulitnya upaya pemerataan pembangunan, karena jauhnya

jarak yang harus ditempuh untuk mencapai pusat pemerintahan. Kondisi ini

menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata. Dengan demikian, sangat

dibutuhkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di pulau-pulau terdepan,

terluar, dan daerah tertinggal.

Beberapa wilayah di daerah terdepan, terluar, maupun tertinggal, dalam

penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan.

Kemendikbud (2012) menjelaskan beberapa permasalahan penyelenggaraan



pendidikan, utamanya di daerah terdepan, terluar, maupun tertinggal (3T) antara

lain adalah permasalahan pendidik, seperti kekurangan jumlah (shortage),

distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi di bawah standar

(under qualification), kurang kompeten (low competencies), serta ketidaksesuaian

antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched) dsb.

Rendahnya mutu pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun

tinggi telah menjadi keprihatinan nasional. Mutu pendidikan di Indonesia masih

sangat jauh dari standar mutu internasional. Sebaliknya dampak globalisasi

menuntut SDM yang berkualitas untuk menunjang daya saing bangsa. Dalam

persaingan pasar bebas, hanya bangsa dengan daya saing yang tinggi yang akan

mampu mengusai pasar dan memperoleh manfaat ekonomi. Sebaliknya bangsa

dengan daya saing rendah akan tereksploitasi dan pada akhirnya harus tunduk

pada kemauan bangsa yang yang berdaya saing tinggi.

Oleh sebab itulah guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah

melakukan berbagai usaha. Salah satu langkah yang ditempuh dengan

meningkatkan profesionalitas guru melalui Program Pendidikan Guru (PPG)

Pasca SM-3T. Hal ini menjadi sangat prinsipil mengingat guru memegang

peranan sentral dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Di Indonesia ada sekitar 12 Lembaga Pendidik Tenaga kependidikan

(LPTK) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan PPG SM-3T, salah

satunya adalah Universitas Negeri Malang. PPG SM-3T di UM diselenggarakan

di enam Fakultas dan akan menggandeng 19 sekolah mitra yang dipilih UM

sebagai lokasi praktik, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta PPG SM-3T, diketahui jika

menjadi guru di daerah tertinggal banyak sekali hambatannya. Selain aksesbilitas,

sarana prasarana yang minim, membuat pembelajaran menjadi menarik susah

sekali untuk dicapai. Pembelajaran dengan cara yang telah biasa dilakukan

ternyata seringkali tidak efektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi ujian

akhir dimana masih ada beberapa siswa yang tidak memahami materi pelajaran

dengan baik.


Persoalan semacam ini tentunya memunculkan keinginan dari guru untuk

memperbaiki dirinya sebagai seorang pengajar. Ada dua bentuk cara yang

biasanya dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut, bentuk pertama adalah upaya

memperbaiki dengan cara-cara sendiri dan kedua adalah upaya memperbaiki diri

dengan cara meminta bantuan dari orang lain sesama pengajar.

Pada umumnya sebagai guru kita cenderung akan mengandalkan diri

sendiri untuk memperbaiki diri. Perasaan takut kehilangan reputasi sebagai

pengajar profesional apabila meminta bantuan orang lain menghalangi guru

meminta bantuan dari sesama guru. Tulisan ini akan mencoba melihat perilaku

guru dalam memperbaiki dirinya dalam pembelajaran dengan cara bersinergi

dengan sesama guru (kolegial) melalui Lesson Study (LS).

LS merupakan model pembinaan guru atau calon guru melalui pengkajian

pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan. LS bukan metode atau strategi

pembelajaran, melainkan kegiatan yang menerapkan berbagai metode/ strategi

pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang

dihadapi guru ataupun calon guru (Sumar, dkk, 2007: 9). Pada prinsipnya dalam

LS ada berbagai kegiatan kolaboratif dari sekelompok komunitas (community)

untuk belajar secara bersama-sama, yaitu: (1) merencanakan pembelajaran (plan),

(2) melaksanakan pembelajaran di depan kelas dan mengamati jalannya proses

pembelajaran (do), dan (3) melakukan refleksi atau melihat lagi pembelajaran

yang telah dilaksanakan (see), guna menemukan dan memecahkan masalah

pembelajaran yang mungkin muncul, sehingga pembelajaran berikutnya dapat

direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif.

LS dipilih dan diimplementasikan karena beberapa alasan. Pertama, LS

merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran

yang dilakukan guru atau calon guru dan aktivitas belajar siswa. Hal ini karena (1)

pengembangan LS dilakukan dan didasarkan pada hasil “sharing” pengetahuan

profesional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran yang

dilaksanakan para guru atau calon guru, (2) penekanan mendasar pada

pelaksanaan suatu LS adalah agar para siswa memiliki kualitas belajar, (3)

kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa, dijadikan fokus dan titik perhatian


utama dalam pembelajaran di kelas, (4) berdasarkan pengalaman real di kelas, LS

mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran, dan (5) LS akan

menempatkan peran para guru atau calon guru sebagai peneliti pembelajaran.

Kedua, LS yang didesain dengan baik akan menjadikan guru atau calon

guru yang profesional dan inovatif. Dengan melaksanakan LS para guru dapat: (1)

menentukan kompetensi yang perlu dimiliki siswa, merencanakan dan

melaksanakan pembelajaran (lesson) yang efektif; (2) mengkaji dan meningkatkan

pelajaran yang bermanfaat bagi siswa; (3) memperdalam pengetahuan tentang

mata pelajaran yang disajikan para guru atau calon guru; (4) menentukan standar

kompetensi yang akan dicapai para siswa; (5) merencanakan pelajaran secara

kolaboratif; (6) mengkaji secara teliti belajar dan perilaku siswa; (7)

mengembangkan pengetahuan pembelajaran yang dapat diandalkan; dan (8)

melakukan refleksi terhadap pengajaran yang dilaksanakannya berdasarkan

pandangan siswa dan koleganya, (Sukirman, 2006: 7).

LS memiliki beberapa manfaat sebagai berikut; (1) mengurangi

keterasingan guru (dari komunitasnya), (2) membantu guru untuk mengobservasi

dan mengkritisi pembelajarannya, (3) memperdalam pemahaman guru tentang

materi pelajaran, cakupan dan urutan materi dalam kurikulum, (4) membantu guru

memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa, (5) menciptakan

terjadinya pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa,

dan (6) meningkatkan kolaborasi pada sesama guru (Lewis: 2002:96).

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, diperoleh rumusan masalah

yaitu bagaimanakah mendeskripsikan perilaku guru dalam memperbaiki dirinya

dengan cara bersinergi dengan sesama guru (kolegial) melalui Lesson Study (LS)

guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah tertinggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku guru dalam

memperbaiki dirinya dengan cara bersinergi dengan sesama guru (kolegial)

melalui Lesson Study (LS) guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah

tertinggal.


METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang

bertujuan untuk menggambarkan kondisi-kondisi yang ada dalam situasi. Subyek

dalam penelitian ini adalah peserta PPG SM-3T FIS UM. Dalam hal ini penulis

berperan sebagai observer yang berkolaborasi dengan dosen pendamping PPG

SM-3T untuk mengamati pelaksanaan dan merefleksi aktivitas peserta PPG SM-

3T dalam perkuliahan. Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui

metode observasi pelaksanaan LS.

PEMBAHASAN

Secara operasional, ada tiga tahapan PPG SM-3T UM. Tahapan pertama

adalah workshop Subject Spesific Pedagogy (SSP). Tahap ini bertujuan untuk

mempersiapkan peserta PPG SM-3T merancang kegiatan pembelajaran. Hasil

workshop tersebut adalah rancangan pembelajaran yang berupa perangkat

pembelajaran seperti silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi

pembelajaran dsb. Tahap kedua adalah PPL. PPL dilakukan selama satu semester

di sekolah guna melakukan praktik reflective activity yang diterangkan dalam

kegiatan PTK dan LS. Tahap pamungkas adalah uji kompetensi yang meliputi

ujian tulis dan kinerja.

Sebelum melaksanakan PPL di sekolah, peserta PPG SM-3T UM dituntut

untuk mengimplementasikan LS dalam pembelajaran di kelas melalui bimbingan

dan arahan dari dosen pendamping. Dalam pelaksanaan LS mereka mereka

melakukan beberapa tahapan yaitu: (a) tahap perencanaan, (b) tahap pelaksanaan

mengajar, dan (c) refleksi. Pada tahap perencanaan, peserta PPG SM-3T dibagi

dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok disesuaikan dengan lokasi

tempat PPL mereka. Melalui kegiatan perencanaan ini, disepakati beberapa

rencana umum, diantaranya perkiraan tanggal open lesson, mengidentifikasi

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, membuat lesson design yang lebih aktual

dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Dalam tahapan ini terlihat jika masing-

masing kelompok sangat antusias dalam mendiskusikan lesson design yang akan


digunakan untuk open lesson. Mereka seringkali saling bertukar pikiran dalam

memecahkan setiap permasalahan yang muncul.

Untuk tahap berikutnya yaitu setiap kelompok mengembangkan perangkat

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang berhasil dikembangkan peserta PPG

SM-3T selama tahap perencanaan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang dilengkapi dengan media pembelajaran, LKS, instrumen penilaian

dan lembar observasi kegiatan belajar siswa.

Tahap pelaksanaan mengajar, pada tahapan ini peserta PPG SM-3T akan

menjadi guru model secara bergantian dan mengajar secara peer teaching. Tahap

ini merupakan implementasi dan observasi peserta PPG SM-3T yang telah

ditunjuk sebagai guru model untuk melaksanakan pembelajaran dengan

berpedoman pada RPP. Sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan pertemuan

antara guru model dengan komunitas belajarnya. Dalam pertemuan tersebut

diinformasikan tentang lesson design yang akan dilaksanakan guru model. Dosen

pendamping dan peserta PPG SM-3T yang lain melakukan observasi dengan

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Observer mencatat hal-

hal positif dan negatif dari siswa dalam proses pembelajaran untuk diutarakan

dalam tahap refleksi.

Tahap refleksi, pada tahapan ini peserta PPG SM-3T yang tampil praktik

mengajar (guru model) dan para observer dengan dibimbing oleh dosen

pendamping sebagai pakar, mengadakan diskusi untuk refleksi tentang

pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru model. Langkah pertama adalah

memberikan kesempatan peserta PPG SM-3T (guru model) untuk menyatakan

kesan-kesannya terutama tentang pengalaman berharga yang diperoleh selama

melaksanakan pembelajaran, baik terhadap dirinya maupun terhadap teman

sejawat yang berperan menjadi siswa. Langkah berikutnya, observer dan

pakar/dosen menyampaikan hasil observasinya, terutama yang menyangkut

kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Pada tahap terakhir, peserta

PPG SM-3T (guru model) yang melakukan praktek mengajar diberikan

kesempatan memberikan tanggapan balik atas komentar para observer. Hal yang

penting dalam tahap refleksi ini adalah peserta PPG SM-3T (guru model) dapat


mempertimbangkan kembali rencana pembelajaran yang telah disusun sebagai

dasar untuk perbaikan rencana pembelajaran berikutnya. Apakah pembelajaran

tersebut telah sesuai dengan RPP dan dapat meningkatkan keaktifan siswa. Jika

belum sesuai dengan RPP dan belum dapat meningkatkan keaktifan siswa, maka

hal-hal yang belum sesuai tersebut harus diperbaiki baik dalam soal metode,

model, materi, atau media. Pertimbangan-pertimbangan ini digunakan untuk

perbaikan rencana pembelajaran selanjutnya.

Dari setiap tahapan kegiatan LS yang telah dilakukan oleh peserta PPG

SM-3T, dapat diperoleh pembelajaran bermakna bahwa dengan pembelajaran LS

dapat membantu peserta PPG SM-3T dalam mencapai tujuan pembelajaran yang

berdimensi sosial yaitu mencipatkan komunitas belajar yang berlandaskan prinsip

kebersamaan (kolegialitas). Hal ini sangat dimungkinkan mengingat dalam

persiapan rencana pembelajaran selalu terjadi komunikasi intensif dan kemudian

dilaksanakan secara bersama-sama (kolaboratif) antara peserta PPG SM-3T dan

dosen pendamping. Menurut Hendayana (2007) jika prinsip kolaborasi akan

memfasilitasi para guru untuk membangun komunitas belajar yang efektif dan

efisien, sedangkan prinsip berkelanjutan akan memberi peluang bagi guru untuk

menjadi masyarakat belajar sepanjang hayat.

Guru yang memiliki budaya belajar secara kolaboratif akan mampu

menjadi guru profesional sehingga akan menunjang dalam peningkatan mutu

pembelajaran. Menurut Goodsaon & Hargreaves (dalam Saito, dkk, 2015:25)

dijelaskan melalui kegiatan dialog diantara sesama guru inilah terbentuk

kolaborasi kolegial. Tentunya kolaborasi kolegial ini akan semakin berkualitas

jika dialog melibatkan narasumber dari pakar pendidikan sesuai bidangnya, dalam

hal ini adalah dosen pendamping.

Pada prinsipnya pembelajaran yang baik memang tidak bisa jika hanya

dibuat oleh diri sendiri. Seseorang perlu mendapatkan bantuan dari orang lain

untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Senada dengan hal ini Sato,

Masaaki (2006) dan Sato, Manabu (2006) berpendapat bahwa strategi kolaboratif

dirancang agar tidak ada satupun pebelajar yang tidak dapat mencapai tujuan

pembelajaran. Melalui usaha ini, ketidakberhasilan siswa dapat diperkecil.


Perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama (kolaboratif) dapat menjadi

modal utama untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif karena

banyaknya aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu dengan

penerapan LS ini terjalin mutual learning, dimana peserta kegiatan LS tidak boleh

merasa superior (merasa paling pintar) atau inferior (merasa rendah diri) tetapi

semua peserta LS harus memiliki niat untuk saling belajar. Peserta PPG SM-3T

yang sudah paham atau memiliki pengetahuan lebih harus mau berbagi dengan

peserta lain yang belum paham, sebaliknya peserta yang belum paham harus mau

bertanya peserta yang sudah paham.

Senada dengan hal tesebut Susilo, dkk (2009) menjelaskan perlu ada

perubahan bagi guru yang memiliki ego yang tinggi, merasa super, tidak mudah

menerima masukan untuk perbaikan pembelajaran. Mindset guru perlu diperbaiki

agar dapat berkolaborasi dan sharing dengan guru lain serta dapat terbuka untuk

perbaikan pembelajaran. Pada pelaksanaan LS sangat diperlukan interaksi di

antara guru yang terlibat dalam LS tersebut sehingga terwujud suatu kerjasama

untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat membangun

learning community melalui kegiatan LS.

Dari hasil LS juga didapatkan temuan jika: (1) bagi guru kegiatan berbagi

pengetahuan sangat diperlukan karena mereka sering dihadapkan pada masalah

yang tidak dapat ia selesaikan dengan cara sendiri; (2) Anggota kelompok yang

terlalu besar tidak menjamin adanya kerja belajar dan sharing yang efektif; (3)

Setiap anggota kelompok memiliki rasa memiliki, kekompakan dalam kelompok,

keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh kekompakan anggota-anggota

dalam kelompok tersebut; (4) Diperlukan tanggung jawab masing-masing anggota

kelompok, kesadaran tanggung jawab masing-masing anggota kelompok dalam

belajar sangat mendukung keberhasilan kelompok misal dalam melakukan

observasi aktivitas teman sejawat yang menjadi siswa; (5) Terdapat kegiatan

komunikasi tatap muka yang baik antar anggota kelompok. Adanya komunikasi

ini dapat mendorong terjadinya interaksi positip, sehingga akan lebih mudah

dalam menghargai pendapat, menerima saran, kritik, menghargai perbedaan

pendapat yang selalu terjadi dalam suatu komunitas; (6) Anggota kelompok dapat


saling asah, saling asih dan saling asuh; (7) Anggota-anggota kelompok berlatih

untuk mengevalusi aktivitas pembelajaran, belajar menerima hasil evaluasi dari

teman sesama anggota kelompok, pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa

toleransi pendapat dan bergaul dalam hidup bermasyarakat.

Pengalaman bermakna lainnya yaitu bahwa pembelajaran bukan hanya

sekedar transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Pemberian materi yang

instan tidaklah efektif karena justru membuat siswa tidak belajar. Memberikan

materi yang terlalu lengkap dan instan tidak akan menantang siswa untuk berpikir

kritis dan pembelajaran yang diperoleh siswa cenderung akan tidak bermakna.

Begitu juga disampaikan oleh Syamsuri dan Ibrohim (2008) kewajiban sebagai

pendidik tidak hanya transfer ofknowledge, tetapi juga dapat mengubah perilaku

dan memberikan dorongan yang positif, sehingga peserta didik termotivasi

memberi suasana belajar yang menyenangkan agar kemampuannya dapat

berkembang maksimal.

SIMPULAN

Beberapa wilayah di daerah terdepan, terluar, maupun tertinggal, dalam

penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan. Rendahnya

mutu pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi telah menjadi

keprihatinan nasional. Mutu pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari

standar mutu internasional. Oleh sebab itulah guna mengatasi hal tersebut,

pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha. Salah satu langkah yang

ditempuh dengan meningkatkan profesionalitas guru melalui Program Pendidikan

Guru (PPG) Pasca SM-3T. Kegiatan berbagi pengetahuan dalam LS yang

dilakukan guru peserta PPG SM-3T sangat efektif untuk meningkatkan mutu

pembelajaran dan keprofesionalan guru. Dengan kegiatan ini guru dapat

memperoleh atau membagi ilmu baru dan merencanakan solusi dengan sesama

guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran. Pada prinsipnya pembelajaran

yang baik tidak bisa jika hanya dibuat oleh diri sendiri. Seseorang perlu

mendapatkan bantuan dari orang lain untuk menciptakan pembelajaran yang efektif.


Selain itu dengan penerapan LS ini terjalin mutual learning, dimana peserta LS

memiliki niat yang sama untuk menciptakan komunitas belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Hendayana, S. 2007. LS Suatu Strategi untuk Meningkatkan Keprofesionalan

Pendidik. Bandung: FPMIPA UPI dan JICA.

Hord, Shirley, M. 1997. Professional Learning Communities: What Are They and

Why Are They Important. http://www.ncrel.org/.

Kemendikbud. 2012. Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia melalui

SM-3T. Jakarta: Kemendikbud

Lewis, C.C. 2002. What are the Essential Elements of LS? The CPS Connection.

2. 23(4): 15-18.

Saito, E., dkk. 2015. Lesson Study for Learning Community: a Guide to

Suistainable School Reform. London: Routledge.

Sato, Manabu. 2006. Tantangan yang Harus Dihadapi Sekolah (Terjemahan).

Tokyo: SITTEMS-JICA

Sato, Masaaki. 2006. Perlunya Pembelajaran Kolaboratif (Terjemahan). Tokyo:

SITTEMS-JICA

Sukirman. 2006. Peningkatan Profesional Guru Melalui LS.Makalah Pelatihan LS

Bagi Guru-Guru Berprestasi dan Pengurus MGMP Se-Indonesia.

Sumar H dkk. 2007. LS: Suatu Strategi Untuk Meningkatkan Keprofesionalan

Pendidik (Pengalaman IMSTP-JICA). Bandung: FPMIPA UPI dan JICA.

Susilo, H. 2010. LS Berbasis MGMP sebagaiSarana Pengembangann

Keprofesionalan Guru. Malang: Surya Pena Gemilang.

Syamsuri, I; Ibrohim, & Joharmawan, R. 2008. Studi Pembelajaran (LS): Sebuah

Model Pembinaan Profesionalisme secara Berkelanjutan. Malang: FMIPA

UM.

http://www.ncrel.org/


PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PADA KOMUNITAS ADAT SENARU,

LOMBOK, BERDASAR LATAR BELAKANG ETNOGRAFINYA

Nur Hadi

Universitas Negeri Malang, [email protected], 08125236444

Abstrak

Komunitas adat Senaru berada di lereng gunung Rinjani masih memegang teguh nilai-

nilai budaya Sasak yang kental dengan tradisi watau telu. Keadaan lingkungan alam

pegunungan yang jauh dari pusat keramaian dan kurangnya kontak dengan masyarakat

asing menyebabkan terbentuknya konservatisme budaya dalam waktu yang lama.

Masuknya pendidikan modern dalam masyarakat telah memicu perubahan budaya. Pada

masa kini dengan majunya teknologi transportasi dan telekomunikasi, beberapa destinasi

wisata seperti gunung Rinjani dan danau Segara Anak, mesjid kuno Bayan Beleq,

menjadi katalisator bagi keterbukaan Senaru. Kemajuan teknologi yang yang terjadi

secara akseleratif dan diperlukan dalam upaya pembangunan masyarakat setempat akan

mengenalkan banyak aspek modernitas. Keberadaan modernisasi tersebut akan

mempengaruhi budaya masyarakat Senaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

kualitatif-etnografis model Spradley dengan alur maju bertahap. Temuan penelitian yang

diperoleh: (1) keberadaan pendidikan pada komunitas Senaru di Lombok, NTB, selama waktu

yang panjang sudah mengembangkan pendidikan tersendiri yang banyak diwarnai oleh tradisi

budaya watau telu (2) keberadaan pendidikan dan modernisasi mewarnai budaya komunitas Adat

Senaru. Keterbukaan masyarakat secara fisik diikuti dengan pengembangan budaya menjadikan

komunitas Senaru maju berkembang.

Kata kunci: pendidikan, etnografi, Senaru.

PENDAHULUAN

Desa Senaru yang terletak di lereng gunung Rinjani adalah salah satu Desa

Adat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Keadaan

lingkungan alam pegunungan yang jauh dari pusat keramaian dan kontak dengan

masyarakat asing menyebabkan terbentuknya konservatisme budaya dalam waktu

yang lama. Masuknya pendidikan modern dalam masyarakat telah memicu suatu

perubahan budaya walaupun lambat tapi pasti. Pendidikan adalah usaha sadar

yang dilakukan untuk mendewasakan seseorang dan berlangsung seumur hidup.

Pendidikan dimulai dari dalam kandungan, masa kanak-kanak, hingga dewasa.

Pelaksanaan pendidikan secara formal (di sekolah), non-formal (pendidikan luar

sekolah), dan pendidikan informal (pendidikan di dalam keluarga). Dalam



implementasinya pendidikan harus dilaksanakan di setiap pelosok daerah di

seluruh wilayah Indonesia agar: (1) pendidikan dapat menjadi investasi bagi

bangsa dan negara; (2) semua masyarakat dapat melek huruf; (3) mengentaskan

kemiskinan dan percepatan pembangunan bangsa dan negara; (4)

mengikutsertakan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan memantau

pelaksanaan pendidikan; (5) memenuhi pendidikan bagi masyarakat dan

membantu berbagai pemecahan permasalahan yang ada dalam kehidupan

masyarakat; (6) memahami persamaan gender dalam pendidikan, terjadinya

perubahan sikap dan nilai terhadap kesamaan gender; (7) menciptakan lingkungan

pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan profesionalisme para guru. Nur

Hadi, dalam penelitiannya berjudul “Aplikasi Pendidikan untuk Semua (PUS)

pada Masyarakat Adat Bali Aga di Terunyan”, 2013 mendapati bahwa masyarakat

Desa Adat Terunyan sudah mengintegrasikan keberadaan lembaga pendidikan

dalam kehidupan sosial mereka secara utuh dan nyata. Di samping itu pendidikan

formal telah memberikan kontribusi terhadap terbukanya masyarakat, walaupun

tidak selalu secara positif berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi mereka sebagai

petani.

Soekmono (1993) mengemukakan bahwa dalam tradisi budaya Indonesia

dikenal adanya konsep budaya pantai yang moderat dan budaya gunung

(pedalaman) yang lebih konservatif. Intensitas hubungan antar masing-masing

wilayah yang tidak sama, bahkan terdapat beberapa wilayah yang terputus

hubungan, akan memunculkan isolasi budaya. Namun kini dengan majunya

teknologi transportasi dan telekomunikasi, berbagai tempat yang jauh dan

terpencil, yang memberikan destinasi budaya yang menantang seperti, gunung dan

pantai akan dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik asing maupun domestik.

Kehadiran mereka beserta teknologi yang mereka bawa akan memberikan

pengaruh budaya pada masyarakat setempat. Hal ini tidak terkecuali terjadi pada

komunitas adat Sasak yang sebagian bertempat di Desa Senaru, yang berada di

lereng gunung Rinjani dan danau Segara Anak. Kedua destinasi budaya terakhir

menjadi ikon wisata alam di Pulau Lombok. Di samping itu kemajuan teknologi

yang terjadi secara akseleratif dan diperlukan dalam upaya pembangunan


masyarakat setempat akan mengenalkan banyak aspek modernitas pada

masyarakat petani Desa Senaru. Keberadaan modernisasi tersebut akan

mempengaruhi budaya masyarakat Senaru.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan

masalahnya disusun sebagai berikut: (1) Bagaimanakah keberadaan pendidikan

pada komunitas Senaru di Lombok, NTB? (2) Bagaimanakah keberadaan

pendidikan dan modernisasi mewarnai budaya komunitas adat Senaru?

Mendasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya

dirumusan sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan keberadaan pendidikan pada

komunitas Senaru di Lombok, NTB, dan (2) Mendeskripsikan dan menganalisis

jalinan keberadaan pendidikan dan modernisasi mewarnai budaya komunitas adat

Senaru. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk beberapa pihak: (1)

Masyarakat terteliti, sebagai refleksi diri atas situasi budaya yang berlangsung

untuk dapat semakin cerdas memposisikan diri di tengah arus modernisasi dan

globalisasi yang sedang berlangsung, (2) Lembaga pendidikan (formal) di desa

agar semakin peduli terhadap kemajuan jaman yang berlsangsung, namun dengan

tetap mempertahankan jatidiri sebagai komunitas adat yang kokoh, dengan

mempertahankan dan melestarikan tradisi budaya yang ada lewat penanaman

nilai-nilai pada para siswa, (3) Pemerintah Daerah, sebagai bahan penyempurnaan

kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna,

dan dengan tetap memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-

etnografis. Pembentukan hipotesis (kerja) sejak awal dilakukan peneliti dengan

segera terjun ke lapangan penelitian (Moleong, 2004), dimulai dengan sejumlah

maksud tertentu yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Pilihan rancangan penelitian dengan pendekatan ini dilakukan agar didapat materi

tentang keadaan masyarakat suku yang masih asli dan perubahan yang terjadi. Di

samping itu karena terkait dengan masalah adat budaya komunitas asli, juga

dilakukan penggabungan dengan model pendekatan etnografi (Spradley, 1997)


Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik: (1) observasi, (2)

wawancara mendalam secara partisipatif hingga titik jenuh. Tema berkait dengan

adat budaya sesuatu komunitas didalami dengan pendekatan etnografi dengan alur

maju bertahap model Spradley, yang meliputi: penetapan subjek

penelitian/informan, wawancara, catatan etnografis, pertanyaan deskriptif,

analisis wawancara, analisis domain, pertanyaan struktural, analisis taksonomik,

pertanyaan kontras, analisis komponen, dan temuan tema budaya. (3)studi

dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari: Pimpinan adat

setempat, Kepala sekolah dan guru, sebagian siswa, pimpinan agama, para

pemimpin formal, pemimpin informal, serta sebagian warga bersangkutan.

Mereka dipilih berdasar purposif sampling dalam upaya mendapat data yang

lengkap, sesuai dengan tujuan penelitian (Nasution, 1998).

Di samping digunakan analisis etnografis model Spradley (1997) untuk

menganalisis data penelitian, juga dipilih model analisis interaktif yang

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2002). Analisis tersebut meliputi tiga

tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Untuk

menjamin keabsahan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian digunakan

beberapa kriteria: (1) derajat kepercayaan, (2) keteralihan, (3) ketergantungan, dan

(4) kepastian.

PEMBAHASAN

1. Keberadaan pendidikan pada komunitas Senaru di Lombok, Nusa

Tenggara Barat (NTB).

Komunitas Senaru di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), adalah

masyarakat adat yang berlandaskan pada kehidupan pertanian lahan basah

(sawah). Di masa lalu rumah-rumah adat terdapat di seantero Desa Senaru. Kini

hanya tinggal di Dusun Senaru. Masyarakat adat Desa Senaru adalah satu-satunya

yang masih menampakkan sisi keaslian pada rumah tinggal mereka. Rumah-

rumah tersebut berbentuk persegi empat, dengan dinding dari anyaman bambu

dan beratap ilalang. Semua yang masih ada tinggal 19 buah. Rumah-rumah adat

tersebut berada di dekat pos pendakian pertama menuju ke lokasi Danau Segara


Anak dan gunung Rinjani. Desa Senaru termasuk salah satu desa yang terletak di

wilayah Kecamatan Bayan. Secara ekologis masyarakat Bayan hidup sebagai

petani dan nelayan. Namun untuk masyarakat Desa Senaru sendiri hampir

sepenuhnya bergantung pada tanah-tanah pertanian yang sangat subur. Di

sepanjang tahun masyarakat mengandalkan sawah-sawah yang subur, yang tidak

pernah kekurangan air. Pengairan yang ada sangat lancar dengan pasokan air dari

hulu Danau Segara Anak yang melimpah ruah, tidak pernah mengalami

kekeringan, walaupun pada puncak musim kemarau.

Upacara yang ada berfokus pada masjid tua Bayan Beleq dan dilaksanakan

pada bulan Maulud, dan memang dilaksanakan dalam rangka peringatan Maulid

(Hari Lahir) Nabi Muhammad S.A.W. Peringatan Maulid tersebut akan dilakukan

secara besar-besaran. Di sini nilai-nilai Islam yang terdapat pada peringatan

upacara berpadu dengan tradisi-tradisi lokal yang penuh dengan nuansa mitis,

kultus dan status. Mesjid Bayan Beleq sampai kini sangat dituakan dan disucikan

oleh seluruh masyarakat. Tidak ada yang berani berbuat negatif, bahkan

berpikiran negatif tentang masjid tua yang menjadi cagar budaya tersebut.

Keberadaan aset budaya Sasak pada komunitas Desa Senaru relatif masih terjaga.

Nampaknya komodifikasi budaya juga mempunyai pengaruhnya, sehingga rumah-

rumah adat yang masih ada tetap dilestarikan untuk tempat berada bagi

kelangsungan suatu tradisi. Tempat tersebut menjadi aset wisata, terutama

kenampakan yang ditujukan untuk para turis yang akan mendaki ke gunung

Rinjani atau Danau Segara Anak. Demikian juga masjid tua Bayan Beliq adalah

aset wisata yang sangat berharga dan diupayakan menjadi salah satu jujugan

wisata utama. Mereka adalah masyarakat adat yang sangat ketat menjaga tradisi.

Secara turun temurun akar tradisi yang terdapat pada “Watau Telu” mereka

amalkan dan turunkan secara bergenerasi kepada anak turun mereka pada

berbagai kesempatan, terutama dalam interaksi hidup berkeluarga. Pemahaman

tentang tradisi tersebut ternyata tidak sama, walaupun sama-sama pada suku

Sasak. Khususnya di Sade tidak sama dengan di Bayan.

Keberadaan pendidikan (formal) pada komunitas Senaru dapat

dikemukakan: masyarakat memiliki lembaga formal pendidikan yang sangat


lengkap. Umumnya komunitas-komunitas adat yang asli seperti itu memiliki

ketertutupan (eksklusif) terhadap komunitas asing, termasuk tidak mudah

menerima berbagai inovasi yang di bawa dari luar, khususnya yang disampaikan

lewat pendidikan formal. Pada kasus komunitas Senaru nampaknya terdapat

elemen-elemen penting yang menyebabkan dinamika sosial penting, yang tidak

sama dengan tempat-tempat komunitas adat asli lainnya. Keberadaan Gunung

Rinjani dan Danau Segara Anak serta masjid tua Bayan Beliq yang menjadi

destinasi wisata, nampaknya sangat mempengaruhi dinamika sosial yang terjadi,

termasuk masuknya pendidikan formal dalam kehidupan sosial yang sangat

penting. Masing-masing memiliki keterkaitan atau hubungan simbiosis

mutualisme, di samping juga efek dari dibangunnya jalan-jalan penghubung dari

Kota Mataram sebagai ibukota propinsi sampai ke pelosok Desa Senaru. Atas

alasan-alasan praktis ekonomis berkaitan dengan pariwisata menjadikan

keberadaan pendidikan formal di Senaru menjadi maju. Sebuah jalinan menarik

terjadi antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan informal dalam

keluarga dan masyarakat. Banyak inovasi dan kemajuan IPTEKS telah merambah

seluruh pelosok negeri. Kemajuan-kemajuan tersebut dibawa dan dikembangkan

lewat pendidikan formal di sekolah-sekolah. Dalam pandangan masyarakat hal

tersebut adalah keniscayaan, sebab masyarakat berharap dengan berpendidikan

formal tersebut anak akan pintar dan dengan berpendidikan (formal) yang tinggi

akan membuka peluang seseorang naik strata sosial di masyarakat, khususnya

berkaitan dengan status sosial-ekonomi. Namun demikian pendidikan informal

dalam keluarga dan masyarakat ternyata berjalan beriringan dengan kemajuan

pendidikan formal. Hanya saja titik tekan dari pendidikan informal tersebut adalah

dalam mewarnai dan memberikan identitas generasi muda dengan bekal tradisi

sebagai masyarakat adat Sasak yang kental nuansa Islam setempat.

Dengan model kedua macam pendidikan itu bekerja, maka pada masa kini

terlihat dengan manis, anak-anak Senaru yang berpendidikan relatif tinggi, namun

dengan tetap memelihara adat dan tradisi budaya yang berpusat pada eksistensi

tradisi “Watau Telu”. Dalam bentuknya yang aplikatif tradisi tersebut mewarnai

kegigihan seseorang dalam memperjuangkan semua keinginannya, tidak mudah


berputus asa dan selalu percaya kepada kekuatan sendiri. Secara singkat dapat

dikatakan bahwa pendidikan formal telah mencerdaskan akal budi anak dan

pendidikan informal telah memperadabkan anak untuk selalu cinta pada tradisi

budayanya. Jalinan pendidikan formal dan informal serta non formal tersebut

terjadi karena berlangsungnya pendekatan kolaborasi dengan komunitas di sekitar

sekolah, baik secara struktural maupun peningkatan kesadaran mereka (Cotton,

1990.b). Hal itu juga selaras dengan pendapat Pidarta bahwa setiap komunitas

akan menyelenggarakan pendidikan, sebab pendidikan tidak pernah terpisah

dengan kehidupan manusia, pendidikan adalah khas milik dan alat manusia

(2007). Demikian juga Saripudin (2008) menyatakan bahwa sistem belajar asli

(indigenous learning system) digunakan masyarakat tradisional sebagai upaya

mempertahankan dan memelihara sistem sosial masyarakatnya demi

kelangsungan hidupnya.

2. Keberadaan pendidikan dan modernisasi mewarnai budaya komunitas

Adat Senaru

Jalinan pendidikan (formal) dan modernisasi mewarnai komunitas adat

Senaru: Dari sisi jumlah keberadaan pendidikan formal pada masyarakat Desa

Senaru tidak perlu diragukan. Namun pengaruhnya secara kualitatif terhadap

tradisi budaya tidaklah terlampau besar. Hal ini didasarkan pada tradisi-tradisi asli

Sasak yang masih berlangsung hingga kini. Ketika ada keyakinan secara umum,

bahwa bertambahnya tingkat pendidikan seseorang akan menjadi faktor penyebab

tertundanya usia kawin, maka terhadap komunitas Sasak Senaru dapat

dikemukakan, bahwa dari sejak dahulu mereka menikah di usia tua, karena

mahalnya harga mahar yang harus mereka bayar. Jika kini banyak perempuan tua

di wilayah Bayan, khususnya di Bayan Timur, hal itu bukanlah pengaruh

keberadaan pendidikan formal, namun lebih karena sulitnya melaksanakan

pernikahan akibat tuntutan tradisi.

Adapun penglihatan terhadap modernisasi yang sudah terjadi pada

komunitas Senaru, yang ditunjukkan dengan masuknya berbagai teknologi

modern, khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi menunjukkan

peningkatan yang drastis. Kepemilikan alat komunikasi sudah menjangkau ke


seluruh pelosok Senaru, dan digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya

untuk kegiatan yang bernilai sosial-ekonomi. Alat-alat komunikasi tersebut

digunakan untuk memudahkan mereka dalam melakukan transaksi-transaksi

keuangan maupun jaringan kerja dalam memajukan bisnis seperti guide wisata,

pusat informasi wisata, transportasi, penginapan. Di samping itu transportasi

seperti mobil dan sepeda motor menjadi alat yang umum digunakan untuk

keperluan bisnis wisata. Mobil-mobil yang ada digunakan untuk menjemput dan

mengangkut para turis, khususnya turis asing, demikian juga dengan sepeda motor

digunakan untuk ojek. Nampaknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

tourism sudah sangat akrab dengan mereka. Hal ini merupakan suatu identitas

yang luar biasa dari gejala-gejala modernitas yang sangat penting. Kehidupan

tourism tersebut terintegrasi dengan jaringan web yang menggejala dalam

menawarkan suatu pelayanan wisata secara digital. Ia mengintegrasikan banyak

hal dan bagian dari profesi-profesi tertentu, seperti: porter, pemandu wisata,

warung penyedia alat kebutuhan makan, penginapan, hotel, pusat-pusat informasi

wisata, dan lain-lain. Dengan kata lain, modernisasi dalam arti hadirnya

teknologi-teknologi maju seperti alat transportasi, informatika dan mekanisasi

dalam dunia pertanian dan industri rumah tangga sudah masuk dan mempengaruhi

tata kerja mereka, mempengaruhi tingkat pendapatan dan mengubah status sosial

mereka, namun semua itu lebih banyak digunakan untuk keperluan-keperluan

pragmatis berkaitan dunia kerja: bersifat sosio-ekonomi dan tidak sampai

mengubah akar mereka sebagai komunitas adat yang masih kukuh menjaga

tradisi.

Hal ini persis yang digambarkan oleh Dube (1988), bahwa manusia modern

ditentukan oleh struktur, institusi, sikap dan perubahan nilai pada pribadi, sosial

dan budaya. Masyarakat modern mampu menerima dan menghasilkan inovasi

baru, membangun kekuatan bersama serta meningkatkan kemampuannya dalam

memecahkan masalah. Oleh karenanya modernisasi sangat memerlukan hubungan

yang selaras antara kepribadian dan sistem sosial budaya. Sifat terpenting dari

modernisasi adalah rasionalitas. Kemampuan berpikir secara rasional sangat

dituntut dalam proses modernisasi, dan menjadi sangat penting dalam


menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada. Masyarakat modern tidak mengenal

lagi penjelasan yang irasional seperti yang dikenal oleh masyarakat tradisional.

Rasionalitas menjadi dasar dan karakter pada hubungan antar individu dan

pandangan masyarakat terhadap masa depan yang mereka idam-idamkan.

Hal yang sama disampaikan oleh Schoorl (1980), walaupun tidak sebegitu

mendetail seperti Dube. Namun demikian terdapat ciri penting yang diungkapkan

Schoorl yaitu konsep masyarakat plural yang diidentikkan dengan masyarakat

modern. Masyarakat plural merupakan masyarakat yang telah mengalami

perubahan struktur dan stratifikasi sosial. Secara fisik rumah-rumah adat Sasak-

Senaru sudah banyak yang berubah, dan hanya tinggal 19 buah di satu kampung

Senaru, yang lain sudah berubah menjadi rumah-rumah gedung yang modern.

Namun tradisi budaya mereka masih bertahan.

SIMPULAN

1. Komunitas Senaru memiliki lembaga pendidikan formal yang sangat lengkap.

Umumnya komunitas-komunitas adat yang asli seperti itu memiliki

ketertutupan (eksklusif) terhadap komunitas asing, termasuk tidak mudah

menerima berbagai inovasi yang di bawa dari luar komunitas, khususnya yang

disampaikan lewat pendidikan formal. Di Senaru terdapat elemen-elemen

penting yang menyebabkan dinamika sosial penting, yang tidak sama dengan

tempat komunitas adat asli lainnya. Keberadaan Gunung Rinjani dan Danau

Segara Anak serta masjid tua Bayan Beliq yang menjadi destinasi wisata,

memerlukan hadirnya sarana transportasi dan telekomunikasi, dan itu sangat

mempengaruhi dinamika sosial yang terjadi, termasuk masuknya pendidikan

formal dalam kehidupan sosial yang sangat penting. Pendidikan informal

dalam keluarga dan masyarakat ternyata berjalan beriringan dengan kemajuan

pendidikan formal. Hanya saja titik tekan dari pendidikan informal dalam

mewarnai dan memberikan identitas generasi muda dengan bekal tradisi

sebagai anggota komunitas adat Sasak yang kental nuansa Islam setempat.

Dengan model kedua macam pendidikan itu bekerja, maka pada masa kini


terlihat dengan padu, anak-anak Senaru yang berpendidikan relatif tinggi,

namun dengan tetap memelihara adat dan tradisi “Watau Telu”.

2. Jalinan pendidikan (formal) dan modernisasi mewarnai komunitas Senaru.

Pengaruhnya secara kualitatif terhadap tradisi budaya tidaklah terlampau besar.

Hal ini didasarkan pada tradisi-tradisi asli Sasak yang masih berlangsung

hingga kini. Pengaruh modernisasi ditunjukkan dengan masuknya berbagai

teknologi modern, khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi yang

digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya untuk kegiatan yang bernilai

sosial-ekonomi. Secara fisik rumah-rumah adat Sasak-Senaru sudah banyak

yang berubah, dan hanya tinggal 19 buah di satu kampung Senaru, yang lain

sudah berubah menjadi rumah-rumah gedung yang modern. Namun tradisi

budaya mereka masih bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

Cotton, K. (1990). School-Community Collaboration to Improve the Quality of

Life for Urban Youth and Their Families, dalam School Improvement

Research Series, pp1-28.

Dube, S.C. (1988). Modernization and Development: The Search for Alternative

Paradigms. London, England: Zed Books Ltd.

Hadi, N. Dkk. (2013). Aplikasi Pendidikan untuk Semua (PUS) pada Masyarakat

Adat Bali Aga di Terunyan. Malang, Indonesia: LP2M dan FIS UM.

Mils, M.B dan Huberman. A.M. (2002). Analisis Data Kualitatif. Jakarta,

Indonesia: UI Press.

Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Indonesia: PT

Remaja Rosdakarya.

Nasution. S. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung,

Indonesia: Tarsito.

Pidarta, M. (2007). Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak

Indonesia. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

Saripudin, D. (2008). Pendidikan Yang Berwawasan Lingkungan Masyarakat

Terasing: Beberapa Pengalaman di Indonesia. Makalah disajikan dalam

International Conference Indigenous Pedagogies, Malaysia, 10-12 Nopember 2008.

Schoorl, J.W. (1980). Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-

Negara Sedang Berkembang. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia.

Soekmono, R. (1993). Pengantar Sejarah Kebudayaan Jilid 1, 2 dan 3.

Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.

Spradley, J. P. (1997). Metode Etnografi. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.


POLA PENGEMBANGAN GURU GARIS DEPAN SEBAGAI

PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN BERWAWASAN NASIONAL

PADA DAERAH TERTINGGAL

Arif Purnomo

Universitas Negeri Semarang, [email protected], 081325701065

Abstrak

Permasalahan yang muncul di daerah tertinggal, antara lain: akses sarana

transportasi yang jelek, kurangnya kontrol dari pemerintah sehingga

memungkinkan benih-benih terorisme dapat berkembang, dan kesenjangan

pembangunan yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat sehingga

memunculkan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.Dalam bidang

pendidikan, penanganan yang ekstra keras di daerah tertinggal diwujudkan

melalui kiprah guru dalam mendidik, memotivasi, memfasilitasi, dan

mendinamisasi masyarakat.Mereka dapat disetarakan sebagai Guru Garis Depan

(GGD) yang langsung berhubungan dengan permasalahan di daerah tertinggal.

Oleh karena itu, diperlukan pola pengembangan guru garis depan, sehingga guru

yang bertugas memang menjadi ujung tombak yang tajam dalam mengatasi

masalah.Metode pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori pendidikan

partisipatif. Pola yang dikembangkan adalah melalui pengembangan hardskill

berorientasi potensi lokal daerah yang dilatihkan pada guru yang akan bertugas.

Di samping itu perlu ada pembekalan tentang keterampilan mengembangkan

wawasan kebangsaan penduduk di daerah tertinggal. Kegiatan ini dapat

disetarakan dengan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil. Kemampuan ini

pada akhirnya akan menjadi modal mengikatkan kembali simpul-simpul perekat

integrasi bangsa sambil membangun ekonomi masyarakat melalui keunggulan

potensi lokal.

Kata kunci: guru garis depan, wawasan nasional, pemberdaya masyarakat

PENDAHULUAN

Guru Garis Depan adalah mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi

guru sehingga menyandang guru profesional. Dengan demikian, aspek metodologi

pembelajaran dan substansi materi ajar sudah dikuasi. Mengutip istilah Shella

Wright (2006), guru profesional yang menjadi GGD sudah memiliki jiwa “teacher

as public art”.

Kemampuan untuk menggugah tugas dan kesadaran akan masa depan bagi

mereka yang tinggal di daerah tertinggal juga dibutuhkan. “Tugas guru adalah

memotivasi agar peserta didik memiliki mimpi-mimpi (cita-cita), seperti yang



telah digambarkan oleh Andreas Hirata, melalui novelnya yang kemudian

difilmkan dengan judul Laskar Pelangi” (Warsono, 2015:3).

GGD mempunyai tugas yang “lebih” dibandingkan dengan guru-guru yang

tidak berada di wilayah tertinggal. Peran yang dilakukan melekat dengan

permasalahan yang ada di daerah tertinggal. Mereka tidak hanya memiliki peran

mengajar dan mendidik peserta didik, akan tetapi mereka harus mampu menjadi

inspirator, motivator dan dinamisator pembangunan di daerah tertinggal.

Peran ini sangat berat, karena menurut Sallis (2010:82) yang mengutip

Lynton Gray, situasi pendidikan meliputi pengalaman emosi dan opini yang tidak

bisa sama. Mengingat peran GGD sangat besar, sehingga perlu dilakukan pola

penyiapan agar mereka mampu memenuhi keinginan dari program GGD tersebut.

Penyiapan GGD haruslah tidak berorientasi pada kemampuan pedagogi dan

profesional, akan tetapi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kemampuan

pedagogi dan profesional GGD tampaknya sudah terasah melalui program

pendidikan profesi guru (PPG), sehingga kemampuan pedagogi dan profesional

GGD sudah tidak meragukan. Oleh karena itu, tulisan ini menyajikan pembahasan

tentang pola penyiapan GGD untuk memberdayakan masyarakat dan berwawasan

nasional pada daerah tertinggal. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat

memberi masukan bagi kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam

penyiapan GGD yang sedang dilakukan.

METODE

Permasalahan penulisan didasarkan pada kebijakan pemerintah tentang

GGD yang mulai diberlakukan tahun 2015 dan masih berlangsung sampai tahun

2016, dan kemungkinan masih akan dilaksanakan selama permasalahan di daerah

tertinggal yang menyangkut bidang pendidikan belum teratasi. Data-data tentang

kebijakan GGD didasarkan pada website kemendikbud. Analisis masalah

dilakukan dengan menggunakan teori pendidikan partisipatif. Dengan teori

tersebut, didapatkan pola penyiapan GGD untuk pemberdayaan masyarakat di

daerah tertinggal dan membentuk perilaku politik warganegara.


PEMBAHASAN

Peratuan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah

Tertinggal Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa daerah tertinggal adalah daerah

kabupaten yangwilayah serta masyarakatnya kurang berkembangdibandingkan

dengan daerah lain dalam skalanasional. Suatu daerah dinyatakan tertinggal

dengan kriteria: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, sarana

prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas, dankarakteristik daerah.

Daerah tertinggal masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan

masyarakat luas. Permasalahan yang ditemui pada daerah tertinggal yang

menyangkut peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat diatasi

dengan program GGD. Sementara itu, permasalahan pendidikan di daerah

tertinggal antara lain adalah kekurangan guru, distribusi guru yang tidak

seimbang, kualifikasi guru yang di bawah standar, kurang kompetensi, dan

ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang studi yang

diampu.Permasalahan lain adalah angka putus sekolah masih tinggi, dan angka

partisipasisekolah masih rendah serta sarana dan prasarana yang belum

memadai.Pandangan masyarakat di daerah tertinggal pun cenderung lebih

berorientasi pada materi, yaitu lebih menyukai jika anak-anaknya bekerja

membantu orang tua daripada harus belajar di sekolah.

Beberapa permasalahan lain yang menyangkut daerah tertinggal dalam

bingkai negara kesatuan adalah kemungkinan rentannya jalin persatuan. Beberapa

kasus tentang bergesernya patok di perbatasan dan upaya beralihnya

kewarganegaraan penduduk perbatasan merupakan indikatornya.

Pola Penyiapan Guru Garis Depan Sebagai Pemberdaya Masyarakat Dan

Berwawasan Nasional

Guru Garis Depan memiliki tugas tambahan sebagai pemberdaya

masyarakat. Oleh karena itu, GGD harus memiliki kemampuan dalam mengenal

potensi daerah penugasan untuk mengatasi masalah daerah tertinggal. “Sekarang

ini dibutuhkan lapis pemikir intelektual yang mampu berpikir untuk

membebaskan bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan” (Salim,

2004:115).


Mochtar Buchori (2000) menyatakan bahwa ada dua hal yang diperlukan

dalam membentuk visi yang realistik mengenai masa depan. Pertama, pengenalan

mengenai potensi lingkungan, baik sumber daya alam maupun sumber daya

manusia, dan kedua, pengenalan aspek kesejarahan. Pada lingkup yang lebih luas,

pandangan yang kedua dapat diartikan sebagai citizenship education. Dalam

pandangan yang lain, Butin (2005:77), juga menekankan perlunya dimiliki social

and ecological justice, sebagai relasi antara manusia dan lingkungan sekitarnya.

Terkadang juga ada yang menyebutkan konsep ini sebagai earth democracy. Oleh

karena itu, mengacu pada pendapat di atas, sebelum penugasan ke daerah

tertinggal, GGD harus dibekali dengan pelatihan yang menyangkut dua aspek,

yaitu:pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengembangkan civic culture,

yang menjadi bagian penting pendidikan (Azra, 2006: 167), yang meliputi

nasionalisme dan budaya politik dalam konteks masyarakat demokratis. Dua

keterampilan tersebut menjadi penting untuk mengatasi masalah di daerah

tertinggal. Dua permasalahan tersebut juga menjadi permasalahan mendesak

dalam konteks membangun masyarakat Indonesia Baru (Tilaar, 2002: 87-90). Hal

ini juga sesuai dengan nafas pendidikan, yang pada dasarnya mempersiapkan

generasi yang mampu menjadi warganegara yang produktif dan mampu

berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa (Hasan, 2015: 1).

Landasan ontologis pengembangan dua kemampuan bagi GGD didasarkan

pada teori besar pendidikan berbasis yang ada. Agus Salim (2004: 117-118)

dengan mengutip pendapat Russell (1993) menyatakan bahwa terdapat tiga teori

yang mempunyai basis pendukung yang kuat. Teori pertama menyatakan bahwa

tujuan pendidikan adalah menyediakan peluang bagi pertumbuhan masyarakat dan

menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang merintangi. Teori kedua menyatakan

bahwa tujuan pendidikan adalah membudayakan individu dan mengembangkan

kapasitas secara maksimal, dan teori ketiga menyatakan bahwa pendidikan harus

lebih mempertimbangkan hubungannya dengan komunitas daripada hubungan

dengan individu. Dalam hal ini bagaimana melatih individu menjadi lebih berguna

sebagai warganegara.


Pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal oleh GGD menjadi

penting mengingat tingkat pendapatan ekonomi yang minim. Muara dari

pemberdayaan ekonomi adalah munculnya jiwa keterampilan memanfaatkan hasil

alam sehingga memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, GGD perlu memahami

secara utuh kondisi alam daerah sasaran dan diberi pelatihan pengolahan sumber

daya alam yang melimpah di daerah tersebut. Dengan demikian pola penyiapan

GGD didasarkan pada karakteristik daerah sasaran. Pada wilayah yang menjadi

penghasil durian misalnya, GGD dapat diberi pelatihan tentang cara pengolahan

ampas durian menjadi briket, pada daerah penghasil pisang, GGD dapat diberi

pelatihan tentang pengolahan batang kulit pisang menjadi aneka kerajinan tangan,

dan sebagainya. Dengan cara ini, GGD dapat menularkan pada penduduk di

daerah tertinggal. Pada lingkup yang luas, akan tumbuh jiwa wirausaha dari

penduduk di daerah tertinggal yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebab, tingginya pengangguran dan rendahnya kesejahteraan di Indonesia

dipengaruhi oleh kecilnya jumlah wirausahawan (entrepreneur). Menurut David

McClelland, suatu negara akan menjadi makmur apabila memiliki wirausahawan

sedikitnya 2 % dari jumlah penduduk (Purnomo, 2012:3).

Pelatihan pada GGD juga dilakukan dengan memberikan keterampilan

tentang pemberdayaan masyarakat tentang civic culture, yang meliputi

nasionalisme dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Permasalahan

pertama terkait dengan permasalahan rajut kebangsaan di daerah tertinggal yang

sangat rentan, sedangkan permasalahan kedua terkait dengan tuntutan terhadap

kehidupan masyarakat di abad XXI.

Pemahaman nasionalisme yang ditanamkan pada GGD tidak sekedar

rentetan sejarah bangsa ini, akan tetapi juga menyangkut bagaimana pemahaman

tersebut dipahamkan pada masyarakat di daerah tertinggal. Hal yang sama juga

berlaku pada peningkatan partisipasi dalam politik.

Dua bentuk kurikulum pelatihan GGD dapat diberikan pada GGD sebelum

penugasan yang disetarakan dengan jumlah hari pelaksanaan pra jabatan saat

calon PNS akan menjadi PNS. Dengan cara ini, GGD tidak perlu lagi


melaksanakan pra jabatan dimana mereka harus meninggalkan daerahnya menuju

tempat pelaksanaan pra jabatan.

SIMPULAN

Daerah tertinggal adalah daerah yang perlu penanganan secara serius.

Pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pengembangan daerah tertinggal.

GGD merupakan aktor yang dapat memainkan peran secara maksimal untuk

memberdayakan masyarakat melalui upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Di samping itu, GGD menjadi alat ampuh untuk memberikan

peningkatan kesadaran akan upaya meningkatkan integrasi masyarakat di daerah

tertinggal dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, pelatihan sebelum GGD

ditempatkan mutlak dilakukan dengan kurikulum pada dua aspek penekanan

tersebut. Pelatihan ini dapat disetarakan dengan prajabatan, yang menyangkut

jumlah waktu pelaksanaan. Dengan cara ini, GGD yang dikirim sudah siap

mengajar, memberdayakan masyarakat, dan turut meningkatkan jalinan

persaudaraan dalam NKRI terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Kompas.

Buchori. Mochtar. 2000. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius.

Butin, Dan W. Ed. 2005. Teaching Social Foundation of Education, Context,

Theories, and Issues. Mahwah, New Jersey: Lawrance Erlbaum Ass. Inc.

Hasan, S. Hamid. 2015. “Pendidikan Sejarah dalam Mempersiapkan Generasi

Emas”. Prosiding. Seminar Nasional dan Pertemuan APPS, 27-28

Nopember. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hal. 1-23.

Purnomo, Arif. 2012. Model Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan

Melalui Pendidikan Sejarah. Tidak dipublikasikan. Laporan Penelitian.

Semarang: Unnes.

Sallis, Edward. 2010. Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Yogyakarta:

IRCiSoD.

Tilaar, H.A.R. 2012. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Warsono. 2015. “Arah dan Kebijakan Kurikulum dalam Memperkuat Jati Diri FIS

sebagai LPTK untuk Mempersiapkan Generasi Emas Tahun 2045”,

makalah dalam Seminar Nasional dan Silaturahmi pimpinan FIS/FPIPS

LPTK Se Indonesia, Unima Manado, 2 Oktober.


PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI DAERAH MADURA: POTRET

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DI MADURA

NettyDyahKurniasari, Sulaiman, Wispandono

UniversitasTrunojoyo Madura, [email protected], 08123188443

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potret (kondisi) pendidikan anak usia dini di

Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi

pustaka. Subyek penelitian adalah pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Madura.

Teknik pemilihan subyek berdasarkan purposive sampling. Teknik keabsahan data adalah

triangulasi sumber. Pertama, sumber daya manusia ini adalah kualitas SDM para

pengajar PAUD di Madura. Rata-rata dalam satu sekolah PAUD, yang mengenyam

pendidikan S1 pendidikan hanya 1 guru, itupun bukan lulusan pendidikan PAUD.Kedua,

kualitas program dan kelembagaan PAUD, banyak dari PAUD yang belum menerapkan

metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan kekhasan anak didik. Ketiga, kepedulian

dan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa urusan pendidikan belum dianggap

penting. Orang tua lebih mementingkan untuk bekerja di sawah daripada mendampingi

buah hatinya. Keempat, minimnya sarana dan prasarana baik indoor ataupun outdoor.

Solusi yang dilakukan antara lain pelatihan metode pembelajaran bagi pengajar PAUD,

pelatihan pembuatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik serta pelatihan

pembuatan mainan edukatif.

Kata Kunci : Pendidikan Anak Usia Dini, Pembangunan Pendidikan, Madura

PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 109

menyatakan bahwa masa emas pertumbuhan anak yang diprioritaskan pada anak

semenjak lahir hingga berusia 4 (empat) tahun.

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan

non formal PAUD adalah mengembangkan potensi kecerdasaran spiritual, intelektual,

emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya

dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan

Prinsip diselenggarakannya pos PAUD berbasis masyarakat, melibatkan orang tua,

mudah, terjangkau dan bermutu. Tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah suatu

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun


yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut (UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Hal yang penting dalam penyelanggaraan sekolah PAUD adalah sumber daya

manusia (pengajar) , metode pembelajaran dan sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut

harus melengkapi salatu sama lain. Sumber daya manusia bagus, tapi metode

pembelajaran dan sarana dan prasarana kurang bermutu maka akan menghasilkan lulusan

PAUD yang tidak berkualitas. Metode pembelajaran dan sarana bagus namun sumber

daya manusia tidak bermutu maka akan percuma semua metode dan sarana yang ada.

Satu hal lagi yang penting adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan ini bisa

keluarga dan masyarakat di lingkungan tersebut.

Madura, merupakan pulau dengan 4 kabupaten. Dua kabupatennya yaitu Bangkalan

dan Sampang termasuk kategori miskin di Jawa Timur.Angka buta huruf di Pulau Garam

ini juga relatif tinggi. Tingginya buta huruf tidak terlepas dari pendidikan yang ditempuh

sejak mulai dini yaitu mulai PAUD, TK dan SD mengingat di tahapan inilah pengenalan

huruf, menbaca menulis dikenalkan. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini akan

menganalisis tentang potret dan permasalahan pendidikan di Madura khususnya

pendidikan anak usia dini (TK).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan pendidikan apa

saja yang menjadi masalah (problem) dan alternative solusi untuk memecahkannya.

Manfaat penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan khususnya di

Madura dan instansi terkait untuk mengembangkan pendidikan PAUD di Madura.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan teknik

pengumpulan data observasi, wawanacara dan studi pustaka. Subyek penelitian adalah

TK dan PAUD yang berada di Bangkalan Madura dengan teknik pemilihan purposive

sampling yaitu PAUD PRATIWI dan PAUD PGRI Banyujuah.Observasi dilakukan

dengan melihat aktifitas dan kegiatan secara langsung di sekolah PAUD (Pendidikan

Anak Usia Dini) dan TK. Observasi ini berguna untuk mengetahui kondisi riil yang


PEMBAHASAN

TK Pratiwi dan PGRI Banyuajuh berada di Desa Banyuajuh. Suku di desa

ini ada dua yaitu pendatang dan penduduk asli. Penduduk pendatang sebagian

besar berasal dari Jawa Timur.Sedangkan penduduk asli berasal dari keturunan

Madura.Penduduk pendatang, secara pendapatan dan pekerjaan, mempunyai

tingkat ekonomi yang lebih tinggi dengan pekerjaan yang lebih mapan dengan

rofesi sebagai guru, dosen, pegawai daerah dan pegawai swasta.

Sebaliknya, separuh dari penduduk Desa Banyuajuh adalah penduduk asli

(disebut penduduk kampong). Penduduk kampong ini dari segi ekonomi dan

tingkat pendidikan mempunyai tingkat ekonomi yang lebih rendah. Pendidikan

yang ditempuh maksimal SMA dengan komposisi SMP (30%) dan SMA

(70%).Fakta ini menimbulkan gap (perbedaan) besar khususnya akses pendidikan

anak, termasuk akses untuk mengikuti sekolah di Pos PAUD.

Penduduk pendatang menyekolahkan anaknya di TK PAUD Islam modern

dengan fasilitas dan mutu pembelajaran yang baik. Sebaliknya, penduduk

kampong menyekolahkan anaknya di PAUD yang minim fasilitas, kurang bagus

metode pengajaran dan kurikulumnya yaitu PAUD Pratiwi dan PAUD PGRI

Banyujuah .

Pos PAUD PRATIWI berdiri sejak 2010, diketuai Ibu Sri Pratiwi.Tujuan

awal didirikan lembaga ini untuk memberikan kesibukan anaknya pada tahun

2010. Karena Sri Pratiwi pengurus YWKA (Yayasan Wanita Kereta Api) jadi TK

tersebut dinaungi oleh YWKA. Dengan adanya lembaga ini selain memberikan

kesibukan anak Sri Pratiwi namun diharapkan dapat menjadi tempat bermain yang

menyenangkan dan edukatif pada usia emas (golden age). Sekitar umur 4 tahun

terjadi di lapangan. Kondisi tersebut anatar lain metode (pengajaran) guru, aktivitas

pembelajaran, peran serta murid serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.

Wawancara dilakukan kepada pengelola, guru PAUD untuk menggali metode

pembelajaran, permasalahan SDM, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.

Studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini. Studi pustaka mencakup semua hasil

penelitian tentang potret pendidikan di Madura dari hasil penelitian atau kajian peneliti

lain untuk lebih memperkaya dan mempertajam pembahasan.


hingga 6 tahun.sebagaimana amanat ketentuan Pasal 109 Undang-undang

Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) bahwa

“salah satu tujuan pendidikan non formal PAUD adalah. mengembangkan

potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial

peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang

edukatif dan menyenangkan.

TK PRATIWI yang berdiri pada tahun 2010, sekarang dikepalai oleh Sri

Pratiwi memiliki 58 anak didik, 18 anak kelas A sedangkan 40 anak kelas B.

Dengan jumlah pengajar 3 tenaga pengajar tetap termasuk kepala sekolah

(Pratiwi). Keberadaan TK PRATIWI ini memiliki keberagaman cara mengelola

mengingat tidak ada anggaran yang masuk dari pemerintah kota bangkalan.

Hingga saat ini tempat TK PRATIWI masih berstatus kontrak tahunan sebesar Rp.

2.700.000,-. Pembayaran itu diambil dari infak wali murid yang setiap bulannya

ditarif mengeluarkan Rp. 35.000,- mengingat kondisi perekonomian orang tua

anak-anak dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah dan

berpencaharian sebagai petani. Dari 58 siswa ada 5 yang dibebaskan tidak bayar

SPP karena anak yatim piatu.

Disamping lahannya masih berstatus kontrak/ menyewa, bangunannya pun

seperti bangunan lama, berubin plesteran (semen dan pasir yang dihaluskan).Alat

permainan outdoor dan indoor juga sangat minim. Alat permainan outdoor hanya

satu yaitu ayunan. Kondisi ayunan tersebut sudah sangat memprihatinkan karena

hanya berasal dari bamboo diikat dengan bambu dan digantungkan dengan

pohon mangga.

PAUD PGRI Banyuajuh berdiri pada tahun 2003dalam naungan YWKA

namun pada tahun 2014 TK ini melepaskan diri dari YWKA dikarenakan tidak

mampu membayar uang iuran tiap tahun sekitar RP. 4000.000,- , Saat ini

dikepalai oleh Djamilah, S.Pd. Kini lembaga ini berada disamping masjid

Banyuajuh yang tidak jauh dari Pelabuhan Kamal.

Kondisi gedung berstatus kontrak, setiap bulannya dipatok Rp. 400.000,-

diambilkan dari SPP murid, setiap murid ditarif Rp. 40.000,-. Karena gedungnya

bergantian penggunaannya, pagi untuk TK sedangkan sore digunakan untuk


Madrasah, jadi kendala untuk alat pemainan yang luar, jika mainannya

ditempatkan diluar takutnya dipakai anak-anak madrasah yang secara berat badan

lebih berat dari anak TK. Dan akhirnya permainan rusak karena tidak sesuai

kapasitasnya.

Di lembaga ini terdapat 27 murid terdiri dari 10 kelas A dan 17 kelas B. Memiliki

3 tenaga pengajar termasuk kepala sekolah, yang berstatus pegawai Negeri baru

satu yaitu kepala sekolah itu sendiri, yang kedua Gunarsih mendapatkan THR dan

yang terakhir Murni sukuan penuh. Dengan adanya tiga guru sangatlah kurang

karena ketika ada rapat diluar, hanya ada dua yang mengajar, sedangkan idealnya

dalam 20 siswa harus ada 2 tenaga pengajar.

Pendidikan para bunda PAUD yang berada di PAUD Pratiwi dan PGRI

Banyuajuh sebagai pengajar rata-rata pendidikan SLTA 50% SLTP 40% dan

Sarjana hanya 10%. Di PAUD Pratiwi tenaga pengajarnya hanya 3 dengan rincian

1 orang saja yang sarjana).Sedangkan di PGRI Banyuajuh jumlah pengajarnya 3,

dengan rincian yang berpendidikan sarjana dan PNS hanya 1 orang.Dua pengajar

lainnya masih berstatus honorer. Rata-rata usia para Bunda PAUd di atas 50

(lima puluh) tahun sebanyak 40%. Usia 40-50 tahun sebanyak 30% dan dibawah

40 tahun hanya 30%. Kondisi tingkat pendidikan dan usia para bunda PAUD yang

rata-rata SLTA dan ibu rumah tangga cenderung kurang memahami esensi tujuan

pendiidkan PAUD, sehingga proses pembelajara lebih didasarkan pada kondisi

mood tidaknya Bunda PAUD.

Bunda PAUD dituntut untuk memiliki kreatifitas. Peluang dan kesempatan

memperoleh pelatihan untuk proses pembelajaran dari PAUD sangat terbatas,

sementara banyaknya perkembangan dapat membantu para Bunda PUD untuk

‘melek informasi’ yang akan berpengaruh pada daya kreatifitas pengembangan

sarana pembelajaran untuk anak-anak usia PAUD (Kurniasari,2015).

Perkembangan kognitif menurut Piaget meliputi empat tahap yaitu tahap

sensomotorik (0-2 tahun), pada tahap ini pengetahuan diperoleh melalui interaksi

fisik baik dengan orang tua maupoun benda,Tahap selanjutnya adalah tahap

praoperasional (3-7 tahun), pada tahap ini anak mulai menggunakan simbol-


simbol untuk merepresentasikan dunia (lingkungan) secara kognitif. Pada kedua

masa ini pancaidenra berperan sangat besar karena anak akan lebih mudaj

memahami pengartian dan konsep-konsep melalui menda konkrit, dan disinilah

merupakan momen prose pembelajaran terjadi (Kurniasari, 2015)

Selain proses pembelajaran dan modul pembelajaran, alat bermain adalah

hal yang paling penting untuk anak usia dini. Bermain memiliki peran penting

dalam perkembangan anak.antara lain: (a) Bermain mengembangkan kemampuan

kognitif, (b) Bermain mengembangkan kemampuan motorik, (c) Bermain

mengembangkan kemampuan bahasa, (d) Bermain mengembangkan kemampuan

afektif, (e ) Bermain mengembangkan kemampuan sosial .

Fasilitas dan sarana permaianan edukatif outdoor dan indoor di kedua POS

PAUD ini sangat minim.Jumlah permainannya tidak sebanding dengan jumlah

muridnya. Di PUAD PGRI Banyujuah terdapat 27 murid sedangkan di TK

Pratiwi terdapat 58 murid. Di PAUD PGRI Banyuajuh alatnya dalam kondisi

rusak, sedangkan di PAUD Pratiwi hanya ada ayunan dari bambu dalam kondisi

yang memprihatinkan. Kondisi ini menimbulkan pengaruh terhadap proses belajar

mengajar.

Di sisi tenaga pengajar di TK Pratiwi berjumlah 3 orang jumlah tenaga

pengajar hanya satu yang berstatus sarjana, 2 pengajar lainnya belum sarjana.

Pengajar yang sudah PNS hanya satu, sedangkan dua lainnya berstatus honorer.

Sedangkan di TK Pratiwi jumlah tenaga pengajar hanya 3 orang. Hal ini

diperparah dengan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah

Bangkalan.

Rendahnya tingkat pendidikan tenaga pengajar mengakibatkan proses

belajar mengajar dan metode pembelajarannya terkesan apa adanya.Hal ini bisa

dilihat dari tidak adanya modul yang dipakai oleh tenaga pengajar. Padahal

berdasarkan sasaran kurikulum PAUD Prinsip prinsip Pengembangan Kurikulum

PAUD harus memperhatikan prinsip sebagai berikut; (1) Relevansi (kurikulum

anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara

individu), (2) Adaptasi (kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan


mengadaptasi perubahan psikologis, IPTEKS, dan Seni, (3) Kontinuitas

(kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan

perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya dalam rangka

mempersiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya, (4) Fleksibilitas

(kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan dan dikembangkan

secara fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi

lembaga penyelanggara, (5) Kepraktisan dan Akseptablitas (kurikulum anak usia

dini harus memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini, (6) Kelayakan (feasibility)

yaitu kurikulum anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan keberpihakan

pada anak usia dini.(Kurniasari, 2015)

Dari uraian di atas, maka dapat diambil permasalahan inti yang dihadapi

PAUD yaitu :(1) Proses belajar mengajar yang digunakan proses belajar mengajar

terkesan apa adanya. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya modul pembelajaran

sehingga menghambat proses belajar mengajar, (2) Metode pembelajaran tidak

(kurang) memperhatikan kebutuhan, perkembangan dan kondisi anak, (3)

Kompetensi dan kemampuan memahami kurikulum PAUD dan bahan referensi

masih terbatas, mengingat usia tenaga pengajar 50 tahun ke atas, (4) Kemampuan

memahami berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat terbatas,

karena jenjang pendidikan tenaga pengajar rata-rata SMA, (5) Jumlah tenaga

pengajar yang minim dan tidak adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan

(kegiatan) yang sifatnya menambah kemampuan mengajar dan nelajar dengan

baik, (6) Sarana dan prasarana sangat tidak memadai, mulai dari tempat yang

masih menyewa, bangunan apa adanya, kurang permainan alat peraga edukatif

(selanjutnya disebut APE) baik di dalam kelas maupun luar kelas, (7) Kurang

pedulinya pemerintah daerah terhadap kondisi ini (tidak ada bantuan pemerintah

daerah), (8) Kepedulian dan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa urusan

pendidikan belum dianggap penting.Orang tua lebih mementingkan untuk bekerja

di sawah daripada mendampingi buahhatinya, (9) Persepsi masyarakat tentang

pentingnya pendidikan; Masyarakat Madura banyak yang mempersepsi bahwa

pendidikan formal kurang penting karena tidak langsung bekerja. Asumsi mereka,


lebih baik anaknya tidak meneruskan sekolah asalkan dapat pekerjaan daripada

sekolah tinggi-tingginya tapi belum bekerja.

Beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah: (a) Memberikan pemahaman

tentang pentingnya pendidikan anak usia dini berupa pendampingan kepada

pengelola serta tenaga pengajar tentang proses belajar mengajar yang benar

kepada anak didik, (b) Memberikan workshop (pelatihan) kepada tenaga pengajar

dalam hal penyusunan rencana kegiatan pembelajaran, modul dan kurikulum yang

berbasis pada kebutuhan dan perkembangan anak, (c) Memberikan sarana

penunjang pembelajaran yang menciptakan suasana kenyamanan, kreatifitas dan

kebersamaan diantara peserta anak usia dini, (d) Memberikan pelatihan dalam hal

membuat sarana pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi anak

usia dini, ( e) Memberikan pelatihan berupa kurikulum PAUD yang berbasis pada

kebutuhan dan perkembangan anak usia dini, (f) Memberikan pelatihan berupa

adaptasi kurikulum terhadap perubahan psikologis, IPTEKS dan seni

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh permasalahan yang dihadapi dalam dunia

pendidikan anak di Madura adalah sumberdaya manusia;kualitas program dan

kelembagaan PAUD; minimnya kepedulian orang tuawali anak didik; persepsi

masyarakat tentang pentingnya pendidikan; dan minimnya sarana dan prasarana

yang ada.Solusi yang dilakukan antara lain pelatihan metode pembelajaran bagi

pengajar PAUD, pelatihan pembuatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak

didik serta pelatihan pembuatan mainan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sisca-rahmadonna-spd-

mpd/PEMBELAJARAN%20UNTUK%20PAUD.pdf

staff.uny.ac.id/sites/.../PEMBELAJARAN%20UNTUK%20PAUD.pdf

Kurniasari, Netty 2015, Pengabdian dan Ipteks untuk Masyarakat, PAUD,

Surabaya .

Undang-undang Sisdiknas Wawancara dan observasi dengan TK Pratiwi

Wawancara dan observasi dengan TK PGRI Banyuajuh

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sisca-rahmadonna-spd-mpd/PEMBELAJARAN%20UNTUK%20PAUD.pdf

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sisca-rahmadonna-spd-mpd/PEMBELAJARAN%20UNTUK%20PAUD.pdf


SUAMI SIAGA: PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KAITAN

PENURUNAN KEMISKINAN SERTA ANGKA KEMATIAN IBU DAN

BAYI

Titis Puspita Dewi

Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta, [email protected], 08983479782

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Imbas dari

kemiskinan yang semakin tinggi ini adalah ketidaktercapaian pemenuhan fasilitas

kesehatan dan pendidikan. Salah satu kasus yang hangat mulai dari pelaksanaan MDGs

hingga SDGs diluncurkan sejak tahun 2015 adalah tingginya angka kematian ibu (AKI)

dan angka kematian bayi (AKB). Salah satu cara mengurangi tingginya AKI dan AKB

diperlukan partisipasi aktif dari suami atau laki-laki dalam mendukung proses kehamilan

hingga kelahiran yang dilalui sang istri melalui program suami siaga. Sebagai bentuk

partisipasi aktif dalam PUG dan pelaksanaan SDGs, suami yang sadar terhadap keadilan

serta kesetaraan gender dapat memahami kebutuhan perempuan selama hamil. Studi

kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis gender pada

wilayah Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya menunjukkan

progres pencapaian SDGs, dilihat dari 3 (tiga) komponen melalui partisipasi aktif laki-

laki yang menjadi salah satu penggerak ketercapaian SDGs pada sektor pemberantasan

kemiskinan, pencapaian kesehatan yang baik, dan kesetaraan gender.

Kata kunci: kemiskinan, AKI dan AKB, gender, suami siaga

PENDAHULUAN

Kegagalan pada pelaksanaan MDGs (Millenium Development Goals)

seperti belum mampu menurunkan angka kematian ibu, akses sanitasi dan air

minum, serta penurunan prevalansi AIDS dan HIV menjadi pekerjaan rumah bagi

pemerintah dan masyarakat Indonesia selaku pelaksana program. Ibaratnya

menumpuk pekerjaan tambahan, SDGs justru menjadi momok paling

menyeramkan bagi pengambil kebijakan terutama yang sektornya belum mampu

mengatasi masalah pada target MDGs. Tahun 2016 ini diharapkan masyarakat

bekerja sama dengan pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan terkait

pencapaian SDGs. Meski ke-17 poin belum pasti bisa dicapai, setidaknya dengan

menyelesaikan permasalahan sebelumnya (tiga poin kegagalan MDGs di

Indonesia) akan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam menyokong

terselenggaranya derajat hidup yang baik sesuai standar dunia.



Angka kematian anak terkait dengan kemiskinan menurut ringkasan kajian

UNICEF pada Oktober 2012 menunjukkan bila anak-anak dalam rumah tangga

termiskin umumnya memiliki angka kematian balita lebih dari dua kali lipat dari

angka kematian balita di kelompok kuintil paling sejahtera. Hal ini ternyata

disebabkan oleh adanya keterbatasan akses pada fasilitas kesehatan, adanya

praktek kesehatan yang tidak sesuai dengan standar seperti diobatkan pada dukun

bayi, dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.

Derajat kesehatan perempuan dapat ditinjau melalui tingkat Angka

Kematian Ibu (AKI) pada waktu persalinan maupun pasca persalinan, angka

kematian ibu juga merupakan satu dari lima tujuan dari pembangunan milenium

(MDGs – Millennium Development Goals) yakni meningkatkan derajat kesehatan

perempuan dengan capaian target dapat mengurangi angka kematian ibu sampai ¾

pada tahun 2015. Survey terakhir pada tahun 2007 menunjukkan penurunan dari

waktu ke waktu, dari tahun 1994-2015, data yang diperoleh SDKI tingkat

kematian ibu berada pada 228 per 100.000 kelahiran hidup di Indonesia. Meski

data menunjukkan penurunan namun angka 228 masih dalam tingkat tertinggi di

Asia. (Stalker, 2008). Hal tersebut mendorong komitmen dan kerja keras harus

diterapkan demi tercapainya tujuan pembangunan millinium (MDGs).

Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tergolong tinggi,

ditunjukkan dari hasil penelitian Woman Research Institute menyebutkan terdapat

13 provinsi di Indonesia yang mengalami angka kematian ibu tinggi, per tahun

2011 terdapat 307 per 100.000 kelahiran lahir. Kenyataan ini jauh tertinggal bila

dibandingkan dengan target nasional tingkat AKI yakni 125 per 100.000 kelahiran

hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia menunjukkan

penurunan 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran

hidup pada tahun 2007. Meski begitu kerja keras dan komitmen yang kuat demi

tercapainya tujuan pembangunan millennium saja, Indonesia belum mampu hal tersebut

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa realitas angka kematian ibu dan angka

kematian bayi di Indonesia masih cukup tinggi.

Dalam dua rilis serupa dari Woman Research Institute, Bappenas

memperkirakan bahwa pada tahun 2015, AKI di Indonesia masih akan berkisar di


angka 163. Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia dan Thailand yang angka

AKInya masing-masing 30 dan 24,7 dan lebih mendekati tingkat AKI Vietnam

(150), Filipina (230), dan Myanmar (380). Indonesia bila dibandingkan dengan

ketiga negara tersebut dari segi fasilitas pelayanan kesehatan tentu lebih baik

namun mengapa jumlahnya masih belum menunjukkan perubahan? Satu lagi

masalah yang membelenggu adalah diterapkannya SDGs dengan target yang

semakin tinggi dibanding MDGs.

Tingginya AKI dan AKB di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor,

antara lain: kondisi sumber daya masyarakat yang rendah kemudian berpotensi

pada status ekonomi yang rendah pula. Status ekonomi ini menjadikan

ketidakmampuan bagi masyarakat dalam menikmati akses fasilitas kesehatan.

Kultur masyarakat pun menjadi faktor penyebab tingginya AKI dan AKB. Pada

budaya masyarakat tertentu terdapat pewarisan nilai-nilai budaya oleh generasi

tua pada generasi selanjutnya, misalnya anjuran untuk lebih memilih pelayanan

kesehatan pada dukun dibanding bidan maupun fasilutas kesehatan modern seperti

rumah sakit. Hal tersebut dilakukan karena nilai yang diwariskan telah

berlandaskan pengalaman oleh generasi tua. Padahal peningkatan kualitas

pelayanan maupun fasilitas kesehatan di tingkat primary health care/puskesmas

telah menjadi pemicu perubahan tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Pada tulisan ini dibahas mengenai studi kasus pemanfaatan fasilitas

kesehatan oleh ibu untuk mengurangi AKI dan AKB sekaligus penulis akan

menunjukkan alternatif berbasis pengarusutamaan gender untuk mengarahkan

pencapaian SDGs di bidang kesehatan sekaligus meningkatkan peran laki-laki

dalam kaitan pengurangan tingkat kemiskinan keluarga dan PUG dalam kajian

pembangunan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif deskriptif yang berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena

sosial yakni kontruksi masyarakat pra sejahtera terhadap fasilitas kesehatan

sekaligus menangkap beberapa kajian analisis gender dalam kegiatan suami siaga.


Tulisan ini menggunakan pendekatan berbasis analisis gender mengingat

keterlibatan laki-laki sekaligus munculnya kesetaraan dalam pembangunan sangat

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan SDGs.

PEMBAHASAN

Pembentukan Suami Sadar Kerja dan Komunitas Suami Siaga

Menurut Henrik L. Blum dan E. A. Suchman, terdapat empat pendekatan

untuk mengetahui pola perilaku kesehatan manusia antara lain perilaku itu sendiri,

konsekuensinya, tempat atau ruang lingkup, dan variasi perilaku selama tahap-

tahap perawatan medis. Pada tingkat permulaan sangat berperan penting dalam

pengambilan keputusan karena terdapat tiga dimensi, pertama terjadi rasa sakit

atau rasa yang tidak biasa dirasakan, kedua pengetahuan seseorang terhadap

penyakit tersebut mendorong membuat penafsiran-penafsiran terhadap penyakit

serta gangguan sosialnya, dan ketiga perlu diketahui bahwa kesimpulan pada

tahap pengenalan gejala berbeda satu sama lainnya.

Pada awalnya dapat dianalisis terlebih dahulu mengenai perilaku itu

sendiri, bagaimana kemudian seorang ibu dapat menentukan perilaku yang tepat

untuk mengatasi beberapa gejala-gejala yang kemudian muncul ketika masa

kehamilannya kemudian mengarah pada pengetahuannya terhadap rasa sakit dan

jenis penyakit yang muncul untuk memberikan bentuk pengarahan pada bagian

pemilihan pelayanan kesehatan. Barulah seorang ibu melakukan pengambilan

keputusan berdasarkan latar belakang pilihan sebelumnya. Sedangkan untuk

bahasan mengenai konsekuensi bisa dilihat dari efek pasca pengambilan

keputusan, apakah mendukung atau justru menghambatnya. Barulah hal tersebut

menciptakan variasi dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam bahasan

pengambilan keputusan akan pemilihan layanan kesehatan, antara medis dan

tradisional.

Dulu, perempuan Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran memang

tidak memiliki banyak pilihan kepada siapa dan dimana mereka akan melahirkan,

yang ada ketika itu hanya dukun beranak dengan tingkat higienitas dan

keselamatan ibu-bayi yang rendah. Kini, seiring perkembangan zaman dan


terbukanya cakrawala informasi serta pengetahuan mereka akan kesehatan,

mereka lebih banyak menggunakan bidan desa dan puskesmas. Terlebih dukungan

dari suami melalui kegiatan suami siaga (siap, antar, dan jaga) dengan ikrarnya,

kami suami siaga dengan ini berikrar: (1) senantiasa mendampingi istri dalam

pemeriksaan kehamilan, (2) bertindak waspada dalam melihat tanda bahaya

kehamilan, (3) bersama istri menyiapkan persalinan, (4) selalu mendampingi istri

selama kehamilan, saat, dan setelah persalinan, (5) senantiasa mendukung istri

dalam memberikan ASI ekslusif, dan (6) bertanggung jawab atas istri dan buah

hati.

Menjadi salah satu perwujudan pengarusutamaan gender dengan

memasukkan keterlibatan laki-laki dalam mengurangi AKI dan AKB. Hal tersebut

relevan dengan yang dibutuhkan oleh istri atau perempuan selama masa

kehamilannya. Suami yang siaga akan mengurangi tingkat kematian pra dan pasca

melahirkan karena suami selalu berusaha memenuhi kebutuhan istrinya.

Seiring berkembangnya pola pikir kesehatan masyarakat setempat, yang

ditandai dengan bergesernya pola pemilihan fasilitas kesehatan dari dukun ke

tenaga kesehatan (bidan), kebiasaan-kebiasaan yang harus dimiliki oleh ibu-ibu

hamilpun tidak hanya sebatas pada tataran konsumsi. Melainkan juga pada

aktivitas fisik seperti program senam ibu hamil. Namun, karena kelas senam ibu

hamil ini terkendala kuota dan biaya yang cukup mahal dengan kondisi ekonomi

keluarga nelayan pada tingkat subsisten (terbatas) sehingga tidak semua ibu hamil

di kelurahan ini mengetahui keberadaan kelas ibu hamil. Dukungan yang dapat

dilakukan suami dimungkinkan dengan tidak memberikan beban berat kepada istri

selama masa kehamilannya. Misalnya, istri yang biasanya membantu membawa

hasil tangkapan seusai melaut, bisa tidak diperkenankan untuk melakukan hal

tersebut. Selain itu, munculnya program keluarga harapan (PKH) turut membantu

meningkatkan perekonomian keluarga terutama untuk pemenuhan gizi ibu semasa

kehamilannya.

Gangguan kesehatan Pilihan Pengobatan Model Kepercayaan

Kesehatan (Health Belief Model) Cobb, Rosenstock

Pada awal pasca kelahiran, bayi memang rentan dengan segala gangguan

kesehatan seperti demam, asma, muntah, batuk, pilek dan alergi pada susu (dalam


hal ini dapat berupa susu formula ataupun ASI). Ganguan-gangguan kesehatan

yang dialami oleh bayi dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan, bawaan selama

kehamilan, dan kondisi kesehatan sang ibu pasca persalinan. Kondisi lingkungan

masyakat Tambak Wedi termasuk dalam kondisi lingkungan yang kumuh. Banyak

sampah yang dibuang di sembarang tempat. Hal ini dapat mengakibatkan virus

atau bakteri yang dapat menyebabkan bayi terserang gangguan kesehatan.

Gangguan tersebut biasanya dapat berupa diare, mutaber, penyakit kulit dan asma.

Ibu-ibu di Kelurahan Tambak Wedi, pada saat hamil jarang

memperhatikan makanan yang mereka konsumsi. Mengingat mereka termasuk

pada masyarakat miskin sehingga tidak memungkinkan untuk membeli buah-buah

ataupun susu ibu hamil dalam rangka pemenuhan gizi pada saat kehamilan. Hal

ini tentunya akan berdampak pada kesehatan bayi pasca kelahiran. Apabila selama

kehamilan ibu kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, bayi akan mudah

terserang penyakit atau bahkan kecacatan pada saat pasca persalinan. Pemenuhan

nutrisi pada bayi sangat dianjurkan pada ibu-ibu hamil karena pemenuhan nutrisi

yang cukup dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi nantinya. Kemudian,

kondisi kesehatan ibu pasca persalinan juga mempengaruhi kesehatan bayi.

Ibu-ibu di Tambak Wedi lebih memilih memberikan ASI kepada bayi dari

pada susu formula. Bukan karena didukung oleh suami dalam rangka pelaksanaan

suami siaga. Namun alasan utamanya adalah biaya untuk membeli susu formula

yang cukup besar. Apabila ibu telah memilih ASI sebagai makanan pokok bayi,

maka kesehatan ibu sangat mempengaruhi kualitas ASI. Sehingga dibutuhkan

peran suami dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tambah Wedi memperoleh bantuan PKH

dan seluruh pemanfaatannya memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pokok seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kehidupan sehari-hari masih

bertumpu pada hasil tangkapan yang diperoleh suami.

Seperti yang dikatakan oleh Peter L. Blum bahwa pola perilaku pencarian

kesehatan berubah-ubah karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ibu-ibu

Tambak Wedi memilih untuk pergi ke bidan bukan karena kesadaran pribadi dan

dukungan dari laki-laki (suami) namun akibat mulai sulitnya mencari dukun anak


yang awalnya menjadi rujukan ibu saat bayi sakit dan kendala biaya yang ternyata

hanya bisa ditutup dengan keikutsertaan pada fasilitas kesehatan formal.

Pandangan tersebut membawa masyarakat pada konsep Model Kepercayaan

Kesehatan (Health Belief Model) Cobb, Rosenstock, yakni membentuk sebuah

kepercayaan tersendiri oleh masyarakat kepada keberadaan Bidan Kelurahan.

Konstruksi Sosial, Peter L. Berger dan Nuansa PUG

Pada dasarnya Peter L. Berger menyatakan bahwa konstruksi merupakan

produk manusia atas peristiwa-peristiwa yang dialami secara rutin oleh individu

dan dialami bersama oleh orang lain dalam sebuah pola yang disebut taken for

granted. Jika dikorelasikan dengan fenomena di atas maka konstruksi atas

ketidakpahaman akan dunia kesehatan terlebih pada aspek terselenggaranya suami

siaga dan penggunaan fasilitas kesehatan formal ternyata dilatarbelakangi oleh

kebiasaan-kebiasaan sebelum mereka dibenturkan dengan kebijakan tersebut.

Tingkat kultur yang masih terbilang ortodok terindikasi menjadi faktor utama

yakni lebih mengutamakan dukun dibandingkan dengan tenaga kesehatan

mengingat cara kerja dari seorang dukun terbilang baik dan pengobatannyapun

terbilang alamiah.

Pada dasarnya kesehatan ibu ketika hamil tidak hanya penting bagi bayi

yang berada di dalam kandungan namun juga bagi ibu itu sendiri, baik sebelum,

ketika, dan sesudah proses persalinan. Pemeriksaan, perawatan, serta pertolongan

menjelang proses kelahiran menjadi persoalan yang krusial. Tidak hanya karena

pertolongan kelahiran membantu menekan angka kematian bayi namun juga dapat

menekan angka kematian ibu. Pemilihan pelayanan kesehatan tersebut memang

tidak hanya sebatas persoalan kepada siapa para ibu hamil tersebut akan meminta

pertolongan namun juga ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan kondisi

sosiokultural dimana mereka berada. Sosiokultural sangat berperan besar dalam

proses pengambilan keputusan oleh ibu hamil dalam memilih kemana ia harus

berobat. Sesuai dengan konsep Henrik L. Blum tentang Perubahan Perilaku

Pelayanan Kesehatan, keberadaan lingkungan memberikan pengaruh pada proses

pengambilan keputusan tersebut.


Pandangan ibu-ibu Tambak Wedi mengenai bidan adalah orang yang dapat

membantu mereka dalam menyembuhkan gangguan-gangguan kesehatan yang

dialami oleh bayi. Tidak hanya gangguan kesehatan, melainkan juga kontrol

mengenai tumbuh kembang bayi. Bidan di sini berfungsi sebagai konselor.

Pelayanan yang diberikan membuat ibu-ibu yakin memilih bidan sebagai

pengganti dukun yang tidak mempunyai dasar ilmu kebidanan secara pasti.

Pandangan tersebut membawa masyarakat pada konsep Model Kepercayaan

Kesehatan (Health Belief Model) Cobb, Rosenstock, yakni membentuk sebuah

kepercayaan tersendiri oleh masyarakat kepada keberadaan Bidan Kelurahan.

Gambaran di atas merupakan sebuah proses riil terbentuknya sebuah

konstruksi pada masayarakat Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran,

Kota Surabaya. Inilah yang dimaksud oleh Alfred Schutz sebagai bentuk

interpretasi subyektif atau seringkali disebut sebagai konstruksi subyektif

masyarakat. Pemahaman yang kemudian menjadi sebuah penilaian terhadap

sebuah realitas pelayanan kesehatan dan pola pencarian pengobatan sekaligus

mempengaruhi pola perilaku dalam penetapan keputusan kepercayaan

masyarakat.

Namun konstruksi sosial yang salah mengenai posisi dukun bayi telah

dapat pula dikurangi dengan masuknya program pengarusutamaan gender (PUG)

dalam pembangunan. Gender menjadi perbincangan paling hangat saat ini. Tidak

hanya di Indonesia namun juga mancanegara. Adapun pengertian tentang gender

misalnya menurut Nugroho (2011: 9), gender sebagai “pembedaan peran

perempuan dan laki-laki di mana yang membentuk adalah konstruksi sosial, jadi

bukan karena konstruksi yang dibawa sejak lahir”.

Jika “jenis kelamin” adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, maka “gender”

adalah sesuatu yang dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat. Misalnya, perempuan bertugas membesarkan dan mengasuh

anak dan laki-laki bekerja mencari nafkah adalah pembedaan yang bersifat

“gender”. (Nugroho, 2011: 9)

Bila mengkaji masalah gender, tentu tidak akan habis membahasnya dalam

satu kacamata saja. Gender meliputi konstruksi sosial dan kultural yang

berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah dipaparkan


sebelumnya bila gender, tidak lantas membahas tentang perempuan dan

kondisinya di masyarakat namun lebih daripada itu, laki-laki turut ikut serta di

dalamnya. Entah nanti akan berperan ke arah pendukung kesetaraan atau

melanggengkan ketidakadilan, bergantung pada analisis sekaligus pembuktian

yang rigid melalui penelitian mendalam. Inpres No 9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan

agar setiap lembaga pemerintah memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan

gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah

agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta

memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan sehingga pada

akhirnya dapat mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender

diberbagai bidang kehidupan.

Mengapa kemudian biasanya hanya perempuan saja yang hangat

dibicarakan bila berhubungan dengan gender? Karena kerapkali perempuan

menjadi nomor kesekian atau subordinate di masyarakat. Dalam tulisannya, Fakih

(2008: 15) menyatakan “anggapan bahwa perempuan irrasional atau emosional

sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya

perempuan pada posisi yang tidak penting”. Oleh karena itu, muncul istilah

kesetaraan gender untuk memomosikan perempuan pada jenjang yang sama

dengan laki-laki. Bahkan lebih daripada itu, di Indonesia telah diupayakan adanya

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Sosial melalui Inpres No. 9 tahun

2000 (Nugroho, 2011: 11). Sehingga kini perhatian gender tidak hanya “hak

milik” perempuan namun juga milik bersama dan diatur oleh negara. Perhatian

negara terhadap kepentingan sekaligus hak perempuan dalam pembangunan

menjadi jelas melalui peraturan yang disepakati.

Negara yang dulunya hanya fokus terhadap pemberian bantuan dana untuk

mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat, kini beralih dengan

memberdayakan perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Mengingat di wilayah Kelurahan Tambak Wedi, perempuan sudah tidak lagi

diminta untuk membantu suaminya setelah selesai melaut bahkan mencari


penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tentu membuktikan dari

segi pemberdayaan atau untuk mengurangi ketidakberdayaan perempuan di luar

rumah sudah tidak lagi terjadi.

Adapun fokus aktivitas pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah ini

adalah dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (Bantuan

langsung kepada perempuan, balita dan anak sekolah terkait kesehatan dan

pendidikan). Hal ini justru lebih membantu daripada sekedar membuat pelatihan

agar perempuan lebih berdaya dari segi perekonomian. Selain itu, mulai

digalakkannya program Suami Siaga sebagai bagian dari keikutsertaan laki-laki

dalam menyukseskan pelaksanaan SDGs dengan mengurangi angka kematian ibu

dan bayi merupakan salah satu progress yang baik.

Dari kasus yang dibahas dalam tulisan ini, tiga poin target pencapaian

SDGs dapat dicapai meski belum memberikan progress terkait jumlah dalam

statistik. Namun secara konstruksi sosial, masyarakat telah berubah dan

memberikan kontribusi aktif untuk menyelenggarakan SDGs di wilayah mereka.

Apabila dilihat segi ekonomi, kemiskinan penduduk yang ditargetkan dapat

semakin menurun hingga mencapai angka separuh dari jumlah laki-laki_,

perempuan, dan anak-anak yang mengalami kemiskinan di tahun 2030.

Keterlibatan laki-laki dalam mendukung sekaligus memberikan stimulus

baik bagi istri selama masa kehamilan tentu akan memberikan pencapaian target

berkurangnya angka kematian ibu hingga 70 jiwa 100.000 kelahiran hidup atau

kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha

menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan

Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH sesuai target sistem kesehatan nasional

yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015.

Sedangkan bentuk kesetaraan gender yang dapat dimasukkan atau

ditargetkan berhasil adalah adanya pemberian pengakuan dan nilai pada

pelayanan tak berbayar dan pekerja rumah tangga dengan penyediaan kebijakan-

kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi

pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan

kondisi nasional sesuai target sistem kesehatan nasional yang dibuat oleh


Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015. Sekaligus

menciptakan kesadaran pada laki-laki apabila kehamilan sepenuhnya bukan hanya

tanggung jawab perempuan atau istri. Suami pun perlu ikut serta dalam

pencapaian kehamilan yang sehat. Dengan menjadi suami siaga, diharapkan selain

memenuhi kebutuhan gizi, suami turut menjadi pendorong keikutsertaan

perempuan dalam rangka pendidikan kesehatan ibu dan bayi maupun akses

kesehatan formal seperti puskesmas.

Apabila suami yang menurutnya belum mampu memenuhi kebutuhan

secara harafiah melalui pemberian nafkah yang sesuai dengan kebutuhan sehari-

hari, suami dapat melakukan partisipasi aktif misalnya ikut serta dalam program

keluarga harapan (PKH) dan tidak memanfaatkan dana yang ada tersebut sebagai

kepentingan pribadi. Tidak jarang beberapa masyarakat di sana, memanfaatkan

dana PKH tersebut sebagai “dana jagan” atau berjaga-jaga apabila ditagih hutang

oleh tengkulak atau pemilik kapal. Namun bila kesadaran laki-laki untuk tidak

mengambil keuntungan dari dana tersebut dan peruntukkannya diperjelas melalui

pemanfaatan untuk dana pendidikan dan kesehatan tentu AKI dan AKB bisa

menurun meski belum mampu ditargetkan jumlahnya. Program PUG di sini bukan

hanya memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berdaya namun juga

menyadarkan laki-laki tentang pentingnya kesadaran gender.

Ketika laki-laki lantas masih buta terhadap gender bagaimana mungkin ia

akan peduli dengan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan istrinya yang

tengah hamil. Partisipasi aktif laki-laki dalam mengubah konstruksi sosial yang

berkembang di masyarakat pun demikian. Ketika istri hendak pergi ke dukun bayi

yang menurut mereka lebih mumpuni dibanding dengan bidan kelurahan, suami

sebagai bagian dari gerakan suami siaga dapat mengingatkan atau mengantarkan

istrinya pada fasilitas kesehatan formal. Dengan demikian, kesetaraan gender

tidak hanya memosisikan perempuan pada posisi sejajar namun penghargaan atas

posisi tersebut yang justru menjadi roh dari kesetaraan gender.

SIMPULAN

Pada dasarnya peran laki-laki atau suami dalam perlindungan dan

pemenuhan kebutuhan perempuan atau istri semasa kehamilan merupakan suatu


yang urgent. Kaitan hal ini adalah pemberian perhatian kepada perempuan dalam

rangka pemberian kesempatan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang baik

sekaligus sebagai bagian dari partisipasi aktif menyukseskan program SDGs.

Alasan kemiskinan yang menjadi penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi bukan merupakan ukuran atau

takaran lagi mengingat progress keikutsertaan laki-laki untuk menjadi aktor

pengurangan kemiskinan dan AKI-AKB sekaligus memberikan ruang pada

perempuan di ruang publik terutama akses yang sama dalam bidang kesehatan

memberikan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk

menyukseskan SDGs secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Garis Kemiskinan, Jumlah dan

Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret

2008 s/d September 2015. Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Gini Rasio Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2014. Surabaya.

Fauzi Muzaham. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Jakarta: UI Press.

George Ritzer. 2011. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta:

Rajawali Press.

Intruksi Presiden Tahun 2000 Nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender. Jakarta

Kompas, “Angka Kematian Ibu Dapat Diturunkan; Edisi Kesehatan Ibu dan

Anak”, 23 Januari 2010, h. 36. dalam Woman Research Institute. 2010.

Kemiskinan:Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu. Jakarta.

Momon Sudarma. 2008. Sosiologi Untuk Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika.

Nugroho, Riant. 2011. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stalker, Peter. 2008. Millennium Development Goals. (Online).

(www.undp.or.id,diakses 13 Juni 2016).

UNICEF Indonesia. 2012. Ringkasan Kajian yang dikembangkan oleh UNICEF

Indonesia. Jakarta: UNICEF


MODEL UKM PRODUSEN KRIPIK MELALUI OPTIMALISASI

PEMANFAATAN UMBI INFERIOR

Sukma Perdana Prasetya

Universitas Negeri Surabaya, [email protected]

Endryansyah


Retnani


Absrtrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di

bidang kripik; (2) peningkatan produktivitas kripik melalui rekayasa dan pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, akan dilakukan penelitian

dengan metode survai, observasi, wawancara dan eksperimen di lokasi UKM, yaitu di Ds.

Bangsal, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto yang digunakan sebagai role model dalam

penelitian ini. Penelitian dilakukan selama tiga tahun. Pada tahun pertama ini, mencakup

tahapan: (1) Optimalisasi kesadaran pengusaha UKM produsen kripik dalam

mengupayakan merek dagang serta pengaruhnya terhadap eksistensi UKM; (2)

peningkatan produksi kripik melalui rekayasa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Penelitian pada tahun pertama memperoleh hasil sebagai berikut: (1) kesadaran para

produsen kripik terhadap merk dagang sudah bagus, sehingga bagi produsen kripik yang

belum memiliki merk dagang, diharapkan segera mengurusnya; (2) pemanfaatan Mesin

Pengupas Kulit Bahan Baku Kripik (MPKBBK) dapat meningkatkan kapasitas produksi

sebesar 366,66%; (3) pemanfaatan Mesin Perajang Bahan Baku Kripik (MPBBK) dapat

meningkatkan produktivitas rajangan bahan baku kripik sebesar 340 %; (4) pemanfaatan

Mesin Pencuci Rajangan Bahan Baku Kripik (MPRBBK) produktivitas meningkat

sebesar 400 %,; (5) pemanfataan Mesin Peniris Air (MPA) dapat meningkatkan

produktivitas sebesar 337,50 %; (6) pemanfaatan Mesin Peniris Minyak (MPM) dapat

meningkatkan produktivitas penirisan sebesar 250%.

Kata Kunci: Umbi Inferior, UKM, Produsen Kripik

PENDAHULUAN

Umbi inferior merupakan umbi yang belum banyak dibudidayakan dan

belum banyak diolah menjadi produk turunannya. Ketersediaan umbi inferior di

Indonesia sangat berlimpah, sebab umbi inferior tumbuh secara liar dan mudah

dibudidayakan. Sebagian besar jenis umbiinferior yang dibudidayakan

diantaranya adalah: garut, ganyong, gadung, uwi, gembili, uwi katak, kimpul,

talas belitung, suwek, yang masing-masing mempunyai ragam pada tingkat

spesiesnya (Kasno, dkk, 2006).

Potensi biologik jenis tanaman umbi-inferioradalah sangat besar,

karena jenis atau ragamnya banyak, persyaratan tumbuhnya tidak terlalu tinggi





dan mampu menghasilkan energi yang cukup tinggi. Akan tetapi pemanfaatan dan

pengolahan umbi inferior selama ini, belum dilakukan secara optimal. Pada

umumnya umbi-inferior hanya diolah dengan cara perebusan dan penggorengan.

Menurut Ginting (1994) jenis produk olahan umbi-inferior

umumnya masih berbentuk olahan segar berupa ubi rebus (49,1%), ubi goring

(27,2%), kolak (15,5%), sawut (4,5%), getuk (3,4%) dan carang mas (<1%).

Pengolahan dengan cara yang masih tradisional tersebut, belum mampu

menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan, lantaran umur produk olahan

tersebut masih sangat pendek. Fenomena ini menunjukkan, betapa pemanfaatan

umbi-inferior masih dalam skala yang sangat terbatas, dan belum dipikirkan

bagaimana membuat produk olahan dengan umur yang yang lebih panjang. Pada

hal umbi-inferior dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti kripik

talas, kripik ketela ungu, kripik ganyong dan lain-lain, yang memiliki umur yang

relative panjang. Hal ini terjadi karena para UKM Produsen kripik, adalah mereka

yang pada umumnya penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemanfaatan umbi-inferior untuk

maksud pangan masih sangat terbatas. Pada hal para UKM dapat dengan mudah

mengolah umbi inferior tersebut menjadi aneka produk makanan (seperti kripik

talas, kripik ketela ungu, kripik ganyong, kripik ketela madu, kripik gadung, roti

wortel dan lain-lain). Namun UKM produsen kripik (pengolah umbi-inferior)

pada umumnya memiliki berbagai keterbatasan. Berdasarkan survai awal di

Sentra Industri Kripik (Ds. Bangsal, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto), beberapa

keterbatasan UKM produsen kripik adalah: (1) Merek Dagang yang belum

menjadi perhatian para pelaku UKM (dari sebanyak 90-an lebih UKM produsen

kripik, hanya 2 (dua) UKM yang telah memiliki merek dagang secara resmi; (2)

alat-alat produksi yang masih konvensional; (3) keterampilan sumber daya

manusia (SDM) yang masih rendah; (4) terbatasnya pengetahuan tentang

diversifikasi produk; (5) model kemasan yang masih tradisonal; (6) rendahnya

kemampuan menjalin kerjasama dagang; dan (7) model pemasaran yang juga

masih tradisional. Kelemahankelemahan seperti itu, harus dicarikan solusi,

mengingat kontribusi UKM terhadap pertumbuhan dan ketahanan ekonomi


nasional sangatlah besar. Melalui kegiatan PENPRINAS MP3EI 2011- 2025, akan

diadakan evaluasi terhadap kelemahan UKM produsen kripik di Desa Bangsal,

Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini meliputi tiga tahun pelaksanaan. Pada tahun pertama ini

penelitian bertujuan untuk (1) Optimalisasi kesadaran pengusaha UKM produsen

kripik dalam mengupayakan Merek Dagang serta pengaruhnya terhadap eksistensi

UKM kripik; (2) peningkatan produksi kripik melalui rekayasa dan pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu mesin (pengupas, perajang, pencuci dan

peniris).

UKM Produsen kripik yang telah dikembangkan tersebut, diharapkan

menjadi UKM yang: (1) tangguh dan mampu mengolah umbi-inferior secara

efektif dan efesien melalui pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG), sehingga

harga satuan produksi menjadi murah, yang berarti memiliki daya saing yang

tinggi; (2) mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan dengan

bahan baku umbi-inferior; (3) mampu berperan sebagai mesin pencipta lapangan

kerja baru, dalam rangka pemerataan pendapatan masyarakat; (4) mampu

meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional; dan (5) makin

mampu meningkatkan diri sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.

METODE

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, akan dilakukan penelitian dengan

metode survai, observasi, wawancara dan eksperimen di lokasi UKM, yaitu di Ds.

Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto yang digunakan sebagai

rolemodel dalam penelitian ini.


Gambar 1. Tahapan Kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan


PEMBAHASAN

Sosialisasi dan optimalisasi atas kesadaran para pengusaha UKM yang

tergolong dalam kelompok produsen kripik dalam mengupayakan Merek

Dagang serta pengaruhnya terhadap eksistensi UKM kripik

Telah diadakan sosialisasi dan pemahaman terhadap merk dagang bagi

para produsen kripik di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

Para produsen kripik, perlu mengupayakan “Merek Dagang” dalam rangka

menjaga keberlangsungan UMKM Kripik termasuk UMKM “Dian Putri Jaya”.

Sosialisasi diadakan terhadap 35 orang peserta. Pada akhir acara sosialisasi,

kesadaran dan pemahaman produsen kripik diukur dengan menggunakan

instrument survai. Dari 35 orang peserta sosialisasi, yang dapat diukur kesadaran

dan pemahamannya terhadap “merk dagang” adalah sebanyak 32 orang, dengan

hasil seperti tampak pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Kesadaran Produsen Kripik terhadap Merk Dagang (N=35)

Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pernyataan butir 1,

responden menyatakan setuju sebanyak 5 orang dan sangat setuju sebanyak 28

orang atau sebanyak 33 orang (94,28 %) menyatakan setuju dan sangat setuju

terhadap pernyataan bahwa “masyarakat akan ragu membeli suatu produk

termasuk produk kripik, jika produk tersebut tidak memiliki nama atau merk”.

Terhadap butir 2, responden menyatakan setuju sebanyak 3 orang dan sangat


setuju sebanyak 29 orang atau sebanyak 32 orang ( 91,42%) menyatakan setuju

dan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa “untuk dikenal oleh masyarakat,

suatu produk termasuk produk kripik perlu memiliki nama atau merk”. Terhadap

pernyataan butir 3, sebanyak 3 orang menyatakan setuju, dan sebanyak 29 orang

menyatakan sangat setuju, atau sebanyak 32 orang (91,42 %) menyatakan setuju

dan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa “dengan merk, kemasan produk

kripik bisa dibuat dengan baik dan menarik”. Jika digambar dalam bentuk

diagram batang, tampak seperti Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Diagram Batang Kesadaran Produsen Kripik terhadap “Merk Dagang”

Dari Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa terhadap pernyataan butir 4,


orang atau sebanyak 34 orang (97,14 %) menyatakan setuju dan sangat setuju

terhadap pernyataan bahwa “Dengan merk, produk kripik mudah diingat oleh

masyarakat”. Terhadap butir 5, responden menyatakan setuju sebanyak 6 orang

dan sangat setuju sebanyak 29 orang atau sebanyak 35 orang (100 %) menyatakan

setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan “Dengan merk, produk kripik mudah

dipesan”. Terhadap pernyataan butir 6, sebanyak 10 orang menyatakan setuju, dan

sebanyak 25 orang menyatakan sangat setuju, atau sebanyak 35 orang (100 %)

menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa “dengan merk,

hak produsen kripik dapat dilindungi”. Jika digambar dalam bentuk diagram

batang, tampak seperti Gambar 2 di bawah ini.


Gambar 2 Diagram Batang Kesadaran Produsen Kripik terhadap “Merk Dagang”

Gambar 3. Diagram Batang Kesadaran Produsen Kripik terhadap “Merk Dagang”

Masih dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa terhadap pernyataan butir 7,


orang atau sebanyak 30 orang (85,71%) menyatakan setuju dan sangat setuju

terhadap pernyataan butir 7. Terhadap butir 8, responden menyatakan setuju

sebanyak 12 orang dan sangat setuju sebanyak 22 orang atau sebanyak 34 orang

(97,14%) menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan butir 8.

Terhadap pernyataan butir 9, sebanyak 14 orang menyatakan setuju, dan sebanyak


21 orang menyatakan sangat setuju, atau sebanyak 35 orang (100 %) menyatakan

setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan butir 9, bahwa “dengan merk,

produk kripik mudah dipasarkan melalui webb/blok, sehingga dikenal masyarakat

secara global’. Jika digambar dalam bentuk diagram batang, tampak seperti

Gambar 3 di atas.

Dengan demikian berdasarkan data-data dan analisis seperti dipaparkan di

atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran para produsen kripik di Desa Bangsal,

Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto terhadap merk dagang, sudah bagus.

Dengan kesadaran tersebut diharapkan bagi produsen kripik yang belum memiliki

merk dagang segera mengurusnya. Dengan merk dagang tersebut,

keberlangsungan produsen kripik dapat dipertahankan, bahkan peluang

peningkatan pendapatan produsen kripik UKM/UD Dian Putri Jaya menjadi

sangat terbuka lebar.

Mesin Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengolah Kripik

Hasil rancang bangun mesin teknologi tepat guna (TTG) pengolah kripik

ini terdiri dari mesin pengupas kulit bahan baku kripik (MPKBBK), mesin

perajang kripik (MPK), mesin pencuci rajangan kripik (MPRK), mesin peniris air

(MPA) dan mesin peniris minyak (MPM). Sebelum dioperasikan secara terus-

menerus, mesin TTG ini perlu diuji secara teknis (baik secara umum, maupun

secara khusus). Metode yang dikembangkan adalah uji kelayakan teknis dan uji

kinerja masing-masing mesin TTG pengolah kripik. Tujuan pengujian adalah

untuk mendapatkan data-data kinerja mesin pada kondisi optimum, sedangkan

manfaatnya adalah untuk memberikan rekomendasi tentang pengoperasian mesin

pada kondisi/titik optimum yang dapat dicapai. Masing-masing mesin beserta

pengujiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mesin Pengupas Kulit Bahan Baku Kripik (MPKBBK)

Sebelum digunakan operasional secara penuh, dalam rangka meningkatkan

produktivitas UKM Dian Putri Jaya, perlu diadakan uji kelayakan teknis dan

kinerja terhadap MPKBBK. Hasil uji kelayakan teknis seperti tampak pada Tabel

2 di bawah ini.


Tabel 2. Hasil uji Kelayakan Teknis Mesin Pengupas Kulit Bahan Baku

Kripik (MPKBBK) dengan Putaran Mesin (n) =2800 rpm

Berdasarkan hasil uji kelayakan teknis seperti tampak pada Tabel 2, dapat

disimpulkan bahwa Mesin Pengupas Kulit Bahan Baku Kripik (MPKBBK) dapat

dioperasionalkan secara penuh dalam rangka mengupas bahan baku kripik

UKM/UD. Dian Putri Jaya. Mesin MPKBBK, memiliki kapasitas 35 kg/jam.

Mesin ini dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar (35-7,5) :7,5 x 100% =

366,66% dibanding kapasitas produksi secara manual tradisional 7,5 kg/jam.

Dengan kenaikan kapasitas produksi ini, maka ongkos satuan produksi menjadi

lebih murah, yang berarti meningkatkan daya saing produk, sesuai dengan

tuntutan era pasar bebas Asean (MEA) 2015.

2. Mesin Perajang Bahan Baku Kripik (MPBBK)

Tabel 3. Uji Kinerja Mesin Perajang Bahan Baku Kripik (MPBBK) dengan 7

(tujuh) Variasi Ketebalan (Putaran mesin =2800 rpm)


Berdasarkan hasil uji kinerja disimpulkan bahwa MPBBK dapat dioperasikan

secara penuh dalam rangka meningkatkan produktivitas kripik. Dengan

pemanfaatan MPBBK, produktivitas kripik dapat ditingkatkan rata-rata menjadi

55 kg/jam atau (55-12,5): 12,5 x 100% = 340 % atau produktivitas rata-rata

meningkat sebanyak 340 % dibanding produktivitas secara manual tradisional

sebanyak 10kg/jam. Dengan kenaikan produktivitas ini, harga satuan produksi

menjadi rendah, yang berarti kemampuan daya saing produksi menjadi

meningkat.

3. Mesin Pencuci Rajangan Bahan Baku Kripik (MPRBBK)

Bahan baku kripik yang telah dirajang, perlu dicuci dengan menggunakan

mesin pencuci rajangan kripik (MPRBBK).

Tabel 4. Hasil Uji Kinerja Mesin Pencuci Rajangan Bahan Baku Kripik

(MPRBBK) dengan 5 (lima) Variasi Berat Rajangan Kripik (kg) (n =

2800 rpm)

Berdasarkan hasil uji kinerja MPRBBK seperti tampak pada Tabel 5.6 di atas,

bahwa untuk mencuci dengan kualitas baik rajangan bahan baku kripik seberat 3

kg, dibutuhkan waktu selama 2,5 menit, MPRBBK membutuhkan daya listrik

sebesar 85 watt. Selanjutnya untuk mencuci dengan kualitas baik, secara berturut-

turut rajangan kripik seberat 4 kg, 5 kg, 6 kg, dan 7 kg, masing-masing

membutuhkan waktu selama 3,5 menit, 4 menit, 4,5 menit dan lima menit, dan

membutuhkan daya listrik (P), masing-masing secara berturut-turut adalah sebesar

95 watt, 100 watt, 110 watt, dan 120 watt. Dari data ini dapat diketahui bahwa

makin berat rajangan bahan baku kripik yang dicuci, makin lama waktu

pencucian, dan makin besar daya listrik yang dibutuhkan.


Dengan pemanfaatan MPRBBK, produktivitas rata-rata pencucian rajangan

bahan baku kripik dapat ditingkatkan menjadi 50 kg/jam atau produktivitas rata-

rata meningkat sebanyak (50-10):10 x 100% % =400 %, dibanding produktivitas

secara manual tradisional sebanyak 10kg/jam. Dengan kenaikan produktivitas ini,

maka harga satuan produksi menjadi rendah, yang berarti kemampuan daya saing

produksi menjadi lebih meningkat.

4. Mesin Peniris Air (MPA)

Tabel 5 Hasil Uji Kinerja Mesin Peniris Air (MPA)

Untuk memperoleh hasil penirisan rajangan bahan baku kripik dengan baik,

maka makin berat rajangan bahan baku kripik yang telah dicuci, waktu yang

diperlukan untuk penirisan makin lama, dan daya listrik (P) yang dibutuhkan juga

makin besar. Kapasitas MPA adalah 35kg/jam, yang berarti dapat meningkatkan

produktivitas= (35-8):8x100%=250% dibanding produktivitas secara manual

sebanyak 8kg/jam.

Jika rajangan kripik yang telah dicuci, dapat ditiriskan dengan baik (kadar air

yang terkandung kecil), maka waktu rata-rata penggorengan kripik dapat

dilakukan lebih cepat, dan pemakaian minyak goreng rata-rata menjadi lebih

hemat, yang berarti menurunkan harga satuan produksi, sehingga kemampuan

daya saing lebih meningkat. Hal ini sejalan dengan tuntutan era pasar besar Asean

(MEA), dimana Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara di

kawasan Asean.

5. Mesin Peniris Minyak (MPM)

Rajangan bahan baku kripik yang telah ditiriskan (untuk mengurangi kadar

airnya), proses selanjutnya rajangan bahan baku kripik tersebut adalah digoreng.


Untuk mengurangi kadar minyak pada kripik, perlu dilakukan penirisan dengan

mesin peniris minyak (MPM).

Tabel 6 Hasil Uji Kinerja Teknis Mesin Peniris Minyak (MPM) (n= 2800 rpm)

Kapasitas MPM adalah 30kg/jam, yang berarti dapat meningkatkan

produktivitas= (30-10):10x100% =250% dibanding produktivitas secara manual

sebanyak 10 kg/jam. Penirisan minyak terhadap kripik yang telah digoreng,

menjadi titik kritis dari seluruh proses pembuatan kripik, dan seberapa banyak

tingkat kadar minyak dalam kripik menjadi penentu kualitas dan umur kripik yang

bersangkutan. Karena itu wajar jika titik kritis ini perlu mendapat perhatian UD.

Dian Putri Jaya, dan para pengusaha kripik pada umumnya.

Jika kripik yang telah digoreng dapat ditiriskan dengan baik (kadar minyak

yang terkandung adalah kecil), maka kualitas kripik akan lebih bagus, tidak

tengik, dan umur rata-rata kripik akan menjadi lebih lama. Jika kualitas kripik

seperti itu dapat dicapai, maka kemampuan daya saing produk kripik menjadi

lebih meningkat, yang berarti akan mampu bersaing di lingkungan pasar bebas

Asean (MEA).

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil survai terhadap peserta sosialisasi merk dagang, kesadaran

para produsen kripik di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten

Mojokerto terhadap merk dagang, sudah bagus. Dengan kesadaran tersebut

diharapkan bagi produsen kripik yang belum memiliki merk dagang segera

mengurusnya. Dengan merk dagang tersebut, keberlangsungan produsen kripik


dapat dipertahankan, bahkan peluang peningkatan pendapatan produsen kripik

termasuk UKM/UD Dian Putri Jaya menjadi sangat terbuka lebar;

2. Hasil rancang bangun mesin teknologi tepat guna (TTG) pengolah kripik terdiri

dari mesin pengupas kulit bahan baku kripik (MPKBBK), mesin perajang bhan

baku kripik (MPBBK), mesin pencuci rajangan kripik (MPRK), mesin peniris

air (MPA) dan mesin peniris minyak (MPM) telah teruji kelayakan dan

kinerjanya;

3. Pengaruh pemanfaatan masing-masing mesin TTG terhadap kapasitas dan

peningkatkan produktivitas kripik UD. Dian Putri Jaya adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan MPKBBK dapat meningkatkan kapasitas produksi pengupasan

kulit bahan baku kripik sebesar 35kg/jam atau sebesar 366,66% dibanding

kapasitas produksi secara manual sebanyak 7,5 kg/jam; b. Pemanfaatan

MPBBK, dapat meningkatkan produktivitas rata-rata rajangan bahan baku

kripik menjadi 55 kg/jam atau produktivitas rata-rata meningkat sebesar 340 %

dibanding produktivitas secara manual sebanyak 12,5kg/jam; c. Pemanfaatan

MPRBBK, dapat meningkatkan produktivitas rata-rata pencucian rajangan

bahan baku kripik menjadi 50 kg/jam atau produktivitas rata-rata meningkat

sebesar 400 %, dibanding produktivitas secara manual sebesar 10kg/jam; d.

Pemanfataan MPA dapat meningkatkan produktivitas rata-rata penirisan air

menjadi 35kg/jam atau produktivitas rata-rata meningkat sebesar 337,50 %

dibanding produktivitas secara manual sebanyak 8 kg/jam; e. Pemanfaatan

MPM dapat meningkatkan produktivitas penirisan minyak terhadap kripik

menjadi 30kg/jam atau terjadi peningkatan produktivitas rata-rata sebesar

250% dibanding produktivitas secara manual sebanyak 10 kg/jam; f.

Kandungan kadar minyak yang rendah pada kripik, akan meningkatkan kualitas

produk kripik, produk kripik tidak tengik, dan umur rata-rata produk kripik

akan menjadi lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiningsih, Y. 2004. Perencanaan Usaha Cepiring Kimpul. Tugas Akhir.

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri

Semarang.


Ginting, E. 1994. Proporsi Penggunaan Ubi Jalar dalam Menu Sehari-hari dalam

Rangka Pengurangan Konsumsi Beras. Edisi khusus Balittan Malang 3 :

136-144.

Kasno, A., N. Saleh dan E. Ginting. 2006. Pengembangan Pangan Berbasis

Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Guna Pemantapan Ketahanan

Pangan Nasional. Buletin Palawija no 12. 43-45.

Marinih,M. 2005. Pembuatan Keripik Kimpul Bumbu Balado dengan Tingkat

Pedas yang berbeda. Tugas Akhir. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi.

Fakultas Teknik. Univeristas Negeri Semarang.

Muliawan, D. (1991). Pengaruh berbagai Tingkat Kadar Air terhadap

Pengembangan Kripik Sagu Goreng. Skripsi. Jurusan Teknologi Pangan

dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Bogor.

Muslim, Supari. (2009). “Pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin

perkotaan di Surabaya”. Laporan Penelitian. Surabaya: Universitas Negeri

Surabaya.

Kristiastuti, D. (2011). Model Pemasaran UKM Produsen Kripik lewat kerjasama

dagang dan pemasaran online di Kabupaten Sidoarjo” . Surabaya: Laporan

Penelitian. Bappeprov Jawa Timur.

Subekti, E.I. (1998). Optimasi Perencanaan Produksi Industri Kripik Udang/Ikan

di Perusahaan Kripik Indrasari Indramayu Jawa Barat. Skripsi. Jurusan

Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Bogor.

Sulistiyowati, A. 1999. Membuat Keripik Buah dan Sayur. Jakarta: Puspa Swara.

Witjaksono, A.D. 2011. Perkuatan Usaha Kripik Jamur Champignon Organik

Berbahan Limbah Industri Pengalengan Jamur Sebagai Upaya

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Cowek Kecamatan

Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada

Masyarakat. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.


STRATEGI KOMUNIKASI CSR DAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN

MASYARAKAT: STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF STRATEGI

KOMUNIKASI PROGRAM CSR KONSERVASI KAWASAN LAUT

BADAK LNG DI KOTA BONTANG

Miftah Faridl Widhagdha

Universitas Gadjah Mada; [email protected]; +62-8222-7872-444

Abstrak Kerusakan ekosistem laut di wilayah Kalimantan Timur salah satunya disebabkan oleh

adanya pengeboman ikan illegal dalam skala besar oleh nelayan lokal yang telah terjadi

selama bertahun-tahun. Aktifitas ilegal itu terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan

dan pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap kelestarian lingkungan. Badak LNG sebagai perusahaan gas alam cair yang

berada di Bontang, Kalimantan Timur percaya bahwa mereka mempunyai tanggung

jawab sosial untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut melalui kegiatan CSR

Konservasi Kawasan Laut yang bekerja sama dengan kelompok nelayan Kedo-Kedo

Sunu Abadi untuk merehabilitasi terumbu karang dan menyediakan penghasilan

tambahan bagi masyarakat untuk jangka panjang secara keberlanjutan. Tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan strategi komunikasi program CSR dan

keberlanjutannya. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan

pengumpulan data melalui informan kunci, observasi dan telaah pustaka. Strategi

komunikasi program CSR Konservasi Kawasan Laut yang diinisiasi oleh Badak LNG

sesuai dengan model pendekatan yang disampaikan oleh Cutlip & Center melalui

identifikasi masalah di masyarakat, pelaksanaan strategi komunikasi melalui sosialisasi

yang intens dan evaluasi program dengan pendekatan Penilaian Masyarakat Desa yang

Partisipatoris (PRA).

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Konservasi Kawasan Laut, Partisipatory

Rural Appraisal

PENDAHULUAN

Di Bontang, Kalimantan Timur, kerusakan terumbu karang sudah terjadi

sejak puluhan tahun lalu diakibatkan oleh aktifitas manusia berupa : Penangkapan

ikan menggunakan Bom Ikan berbahan pupuk urea, Penangkapan ikan

menggunakan Belat (sejenis alat penangkap ikan tradisional terbuat dari bambu

yang ditancapkan ke terumbu karang), Penangkapan ikan menggunakan Bubu

(alat tangkap ikan tradisional terbuat dari rotan yang menggunakan terumbu

karang sebagai alat sandaran supaya bubu tidak terbawa arus), Pengambilan

terumbu karang untuk bahan bangunan dan cinderamata (Arni, 2004).

Penggunaan Bom Ikan menjadi kegiatan yang paling massif dan berdampak buruk

terhadap terumbu karang dan biota laut di Laut Bontang. Akibat dari penggunaan



Bom Ikan tersebut, Dinas Tata Ruang Kota Bontang pada tahun 2007 melansir

data bahwa 1.402 Ha terumbu karang di perairan Kota Bontang rusak parah dari

total 2.802 Ha luas terumbu karang di wilayah Bontang (Dohang, 2013).

Penggunaan bom ikan sendiri menurut Arni (2004) terjadi karena dua hal, yaitu

rendahnya taraf ekonomi masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat pesisir Kota Bontang, sehingga mereka menggunakan cara – cara

yang ilegal dan membahayakan keselamatan untuk mendapatkan hasil tangkapan

yang lebih banyak daripada menggunakan alat tangkap tradisional. Apalagi, data

BPS (2014) menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kota Bontang yang

berprofesi di sektor Non Migas mempunyai pendapatan per kapita sebesar Rp

62.208.766 sedangkan masyarakat yang berprofesi di sektor Migas menghasilkan

pendapatan per kapita sebesar Rp 355.781.786. Data ini menunjukkan adanya

kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat yang bekerja di sektor non migas

dan sektor migas.

Penelitian ini melihat pelaksanaan program CSR Konservasi Kawasan

Laut dari kajian komunikasi yang meliputi strategi komunikasi dan proses-proses

komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, melalui beberapa

tahapan komunikasi antara lain: Fact Finding, Planning, Communicating, dan

Evaluation (Susanto, 1989). Tahapan-tahapan komunikasi tersebut menjamin

pelaksanaan program sesuai kaidah yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat

sesuai dengan tujuan dilaksanakannya CSR oleh Badak LNG. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badak LNG dalam melaksanakan Strategi

Komunikasi Program CSR Konservasi Kawasan Laut melalui 4 (Empat) tahap

komunikasi, yaitu : (1) Fact Finding, (2) Planning, (3) Communicating, (4)

Evaluation.

Strategi pada dasarnya adalah perencanaan dan pengelolaan untuk

mencapai tujuan. Namun strategi tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah

saja, melainkan turun kepada konsep operasionalnya juga (Uchjana, 2014).

Artinya pendekatan operasional dan praktis ini bisa berubah sewaktu – waktu

tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Strategi komunikasi menurut Pace,

Peterson & Burnett dalam Uchjana (2014).mempunyai tujuan utama untuk,


pertama, to secure understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan

yang disampaikan. Kedua, setelah komunikan mengerti pesan yang diterima,

maka komunikan harus dibina (to establish acceptance). Terakhir, untuk

dimotivasikan ke dalam perilaku (to motive action).

Untuk mencapai tujuan utama komunikasi, yang harus diperhatikan adalah

pendapat Schramm & Robert (1971) tentang proses komunikasi yang tidak bisa

dilepaskan dari lingkungan sosial (field of experience) dan dipengaruhi oleh

konteks hubungan (context of relationship). Konteks hubungan ini diartikan

sebagai pengalaman, pengetahuan, ketrampilan komunikasi, keadaan sosial dan

sikap yang samaa sehingga proses komunikasi yang terjadi antar komunikator dan

komunikan dapat dimengerti dan berjalan lancar. Gangguan komunikasi yang

muncul dan menyebabkan gagalnya komunikasi terjadi karena ketidaksamaan

lingkungan sosial dan ketiadaan konteks hubungan yang kuat antar komunikator

dan komunikan. Kegagalan komunikasi dapat menyebabkan efek yang diharapkan

dari proses komunikasi tidak tercapai sesuai rencana. Maka agar komunikasi

berjalan efektif dan tujuan dari komunukasi itu tercapai apabila terdapat banyak

kesamaan lingkungan sosial antara komunikator dan komunikannya.

Public Relations menurut Jefkins (1992) adalah “Public Relations consist

of all from of planned communication, outwards and inwards, between an

organizations and its public for the purpose of achieving specific objectives

concerning mutual understanding”. Dalam melakukan komunikasinya, Public

Relations menggunakan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan

sehingga kepentingan organisasi dapat tercapai dengan baik tanpa harus

meniadakan kepentingan publik. Untuk itu, Public Relations sebagai pelaksana

komunikasi menggunakan strategi komunikasi dalam setiap tahapan managerial

komunikasi menurut Cutlip dan Center dalam Susanto P. A., (1989) antara lain (1)

Fact Finding (Menyelidiki temuan), Tahap ini meliputi penelitian pendapat, sikap

dan reaksi publik, serta pengumpulan data. Disini dapat diketahui masalah apa

yang sedang dihadapi. (2) Planning (Merencanakan), Integrasi dengan kebijakan

yang ada pada organisasi. Pada tahap ini dapat ditentukan pilihan-pilihan rencana

aksi yang akan diambil serta orang-orang yang akan melaksanakan strategi


komunikasi. (3) Communicating (Melaksanakan komunikasi), Rencana-rencana

komunikasi yang telah disusun pada tahap Planning kemudian harus

dikomunikasikan dengan semua pihak yang terlibat dan berkepentingan

(stakeholder) sesuai dengan metode yang sesuai. Dalam tahap Communicating,

dijelaskan tindakan yang diambil serta tujuan dari tindakan tersebut. Tahap

Communicating menurut Morrisan (2008) meliputi serangkaian kegiatan,

diantaranya sebagai berikut (i) Memberi tahu banyak publik sasaran, baik itu

internal maupun eksternal, mengenai tindakan yang akan dilakukan, (ii)

Mempersuasi publik sasaran untuk berperan aktif dalam bentuk dukungan dan

penerimaan mengenai tindakan yang dimaksud, (iii) Mendorong publik sasaran

yang telah menentukan sikap mendukung dan menerima untuk melakukan

tindakan yang dimaksud. (4) Evaluation (Penilaian), Pada tahap ini, penilaian-

penilaian atas suatu kegiatan meliputi keberhasilan, masalah yang timbul, dan hal-

hal lain terkait pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan

komunikasi menjadi luaran yang dihasilkan dalam tahap evaluasi dan dijadikan

bahan bagi perencanaan selanjutnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai Hubungan

antara perusahaan dengan /komunitas lokal baik itu penduduk maupun karyawan

untuk meminimumkan dampak negative dan memaksimumkan dampak positif

operasional perusahaan dalam ranah ekonomi, social dan lingkungan untuk

mencapai tujuan secara keberlanjutan (David & Aras, 2008; CSR Indonesia,

2013).

Marrewijk dalam Menatallah & El-Bassiouny (2013) mengklasifikasikan

teori CSR ke dalam tiga kategori dasar. Pertama, pendekatan pemegang saham

bahwa perhatian utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan untuk

kepentingan pemegang saham. Kedua, pendekatan pemangku kepentingan bahwa

pemangku kepentingan di perusahaan harus bertanggung jawab atas peran

masing-masing dalam aktifitas operasional dalam mencari keuntungan. Ketiga,

pendekatan sosial, yang memandang perusahaan bertanggung jawab atas penuh

terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan dianggap sukses ketika

mampu mendapat kepercayaan public (public trust) dalam operasional


perusahaannya dengan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat di sekitar

perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan

untuk menggambarkan data melalui kata-kata atau uraian penjelasan yang

bersumber pada hasil wawancara mendalam, observasi partisan, dokumentasi,

rekaman, dan bukti-bukti fisik lainnya. Data primer dalam penelitian ini

merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan sample.

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan

wawancara, observasi dan telaah pustaka. Peneliti mengambil data dalam kurun

waktu April 2014 di Kota Bontang.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, setelah semua data terkumpul,

berdasarkan pendapat Miles & Huberman yang dikutip dari Sugiyono (2009)

maka akan dianalisis menggunakan teknis analisis interaktif yang pada dasarnya

terdiri dari tiga komponen, antara lain : Reduksi data (Data Reduction), Penyajian

data (Data Display), Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan (Drawing

and Verifying Conclusions).

PEMBAHASAN

1. Fact Finding (Penemuan Masalah)

Penemuan masalah (Fact Finding) yang menjadi dasar pelaksanaan CSR

Badak LNG merupakan hasil dari usulan masyarakat, kajian pihak ketiga melalui

Pemetaan Sosial (Social Mapping) dan Koordinasi dengan pemerintah daerah

selaku stakeholders perusahaan. Penemuan masalah melalui usulan masyarakat

dilakukan melalui metode Participatory Rural Appraisal, yang melibatkan

masyarakat dalam menentukan masalah apa yang sedang mereka hadapi. Chamber

(1994) menyebutkan, Participatory Rural Apprasisal adalah pendekatan dan

metode untuk mempelajari tentang kehidupan masyarakat dari, dengan dan oleh

masyarakat sendiri. Sedangkan Wiwik (2007) menjelaskan Participatory Rural

Appraisal adalah suatu pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan


partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam

keseluruhan kegiatan pembangunan.

Komunikasi yang terjalin antara Badak LNG dengan masyarakat dalam

menemukan masalah ini sesuai dengan pendekatan PRA yang melibatkan

masyarakat dalam memberikan penilaian dan pendapat tentang masalah yang

dihadapi dan cara menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kebisaan

masyarakat. Berdasarkan pendekatan PRA, identifikasi masalah yang ditemukan

antara lain (1) Nelayan sebagai profesi mayoritas masyarakat di daerah pesisir

secara turun temurun, (2) Tingkat Pendidikan dan Ekonomi masyarakat yang

rendah, (3) Penggunaan Bahan Peledak untuk mencari ikan sebagai cara

masyarakat mendapatkan ikan dengan jumlah banyak.

2. Planning (Perencanaan)

Perencanaan Program CSR Konservasi Kawasan Laut merupakan bentuk

dari Program Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) yang bertujuan

untuk mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai usaha

mandiri, sementara perusahaan terlibat dalam memberikan bantuan yang bersifat

partisipatoris berdasarkan kebutuhan masyarakat (Badak LNG, 2014). Maka

untuk itu dalam tahap perencanaan ditemukan beberapa temuan yang berpengaruh

pada tahap perencanaan program antara lain (1) Komitmen Perusahaan, (2)

Pemetaan Sosial, (3) Usulan Masyarakat, (4) Usulan Pemerintah Daerah (Forum

CSR).

Selain itu juga ditemukan tahap perencanaan program yang digambarkan

dalam bagan berikut :


Gambar 1.3 : Tahap Perencanaan Program CSR Badak LNG

3. Communicating (Pelaksanaan Komunikasi)

Strategi Komunikasi dilakukan oleh Tim CSR untuk mengelola

komunikasi dengan masyarakat dalam melaksakanan Program CSR terutama

kelompok masyarakat yang menjadi mitra binaan Badak LNG. Melalui Strategi

Komunikasi yang dibangun, perusahaan melakukan aktifitas komunikasinya

kepada kelompok sasaran dalam tahapan Sosialisasi Program, yang merupakan

tahapan untuk membangun hubungan dan berkomunikasi dengan stakeholders

terkait, seperti Instansi Pemerintah, Perusahaan, LSM dan masyarakat sekitar.

Pada Tahap Sosialisasi Program ini, Badak LNG juga aktif terlibat dalam forum –

forum yang diselenggarakan masyarakat untuk lebih dekat dengan masyarakat

sehingga aspirasi dan masukan – masukan untuk program bisa terserap dengan

baik sesuai dengan prinsip Participatory Rural Apprasial.

Aktifitas Sosialisasi Program oleh Badak LNG juga sesuai dengan

penjelasan Schramm mengenai peran penting Lingkungan Sosial (frame of

reference) dan Konteks Hubungan (context of relationship) sebagai dua aspek

yang perlu dijaga agar komunikasi berjalan efektif. Badak LNG mencoba untuk

menyamakan pemahaman atas permasalahan yang dihadapi masyarakat dan

harapan yang ada di masyarakat dengan cara berada sedekat mungkin dengan


masyarakat. Kedekatan yang dibangun Badak LNG pada akhirnya menimbulkan

modal sosial yang kuat untuk menjalankan program CSR dengan terciptanya two

ways communications yang berkesinambungan. Modal Sosial seperti dikatakan

Field (2011) adalah utamanya soal hubungan. Dengan membangun hubungan

dengan masyarakat dan menjaganya untuk terus berlangsung, seseorang atau

organisasi bisa mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sendirian (Field,

2011). Lebih lanjut, Putnam dalam Field (2011) mengatakan bahwa dalam

hubungannya dengan ekonomi, modal sosial mendorong kinerja ekonomi secara

keseluruhan lebih baik dalam masyarakat yang terkait erat daripada masyarakat

yang tidak banyak menjalin hubungan.

Keterlibatan Badak LNG dalam forum – forum masyarakat menjadi

kunci untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memetakan

kebutuhan masyarakat secara bersama - sama. Membangun kedekatan dan

hubungan baik ini menurut Miller & Steinber dalam Tubbs & Moss (2010)

dinyatakan sebagai hubungan antarpersona yang berkualitas tinggi, sehingga

informasi yang bersifat psikologis lebih penting dibandingkan informasi yang

bersifat kultural maupun sosiologis. Pada praktiknya, tim CSR perusahaan lebih

banyak menggali faktor – faktor psikologis, selain tentunya faktor kultural dan

sosiologis untuk dapat mengetahui permasalahan yang berkembang dimasyarakat.

Hubungan baik dengan masyarakat inilah yang pada akhirnya

menimbulkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Apabila

hubungan timbal balik itu tercipta, harapannya adalah keamanan opersaional

perusahaan akan terjaga terutama untuk meminimalkan konflik antara perusahaan

dengan masyarakat, sehingga perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan

selain tentunya untuk membantu dan mengembangkan masyarakat sekitar.

4. Evaluating (Evaluasi)

Evaluasi Program CSR Konservasi Kawasan Laut menghasilkan beberapa

pencapaian, yang terbagi dalam tiga aspek utama, antara lain (1) Dampak

Lingkungan : direhabilitasnya lahan perairan seluas 0,5 hektar melalui program

penanaman terumbu karang buatan, berkurangnya aktifitas pengeboman ikan. (2)

Dampak Ekonomi : munculnya unit usaha baru yang dikelola oleh masyarakat,


meningkatnya variasi jenis ikan budidaya, meningkatnya jumlah ikan yang

dibudidayakan, meningkatnya omzet kelompok melalui usaha pembuatan terumbu

karang buatan dari tahun 2012 sebesar 195%, terjadi peningkatan pendapatan di

antara anggota sebesar 227%. (3) Dampak Sosial : meningkatnya kebisaan dan

kapasitas masyarakat dalam mengelola unit usaha bersama, meningkatnya

kemampuan masyarakat dalam mengolah batok kelapa menjadi terumbu karang

buatan yang bernilai ekonomis, menguatnya ikatan antar anggota, meningkatnya

lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam program ini, meningkatknya

peran pemerintahan yang terlibat dalam program ini.

Meskipun pelaksanaan strategi komunikasi program CSR sudah

dilaksanakan sesuai kaidah yang berlaku dan telah mencapai tujuan pelaksanaan

program, namun pada praktiknya tetap dijumpai hambatan - hambatan yang

terjadi dilapangan baik dikarenakan faktor teknis dan non-teknis. Beberapa

hambatan komunikasi yang terjadi antara lain (1) Lemahnya peran ketua

kelompok sebagai Opinion Leader, (2) Lemahnya keterlibatan anggota dalam

pemecahan masalah.

SIMPULAN

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa aspek perencanaan strategi

komunikasi telah dilakukan Badak LNG melalui pendekatan Participatory Rural

Appraisal yang menjadi kunci untuk mengetahui dengan baik permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat dan bersama-sama merumuskan solusi yang dekat

dengan kebiasaan masyarakat. Kemampuan Badak LNG untuk melaksanakan

tahapan komunikasi merupakan apresiasi tersendiri di tengah minimnya praktik-

praktik komunikasi pembangunan yang melibatkan masyarakat dan berhasil

mencapai kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh banyak pihak.

Namun peneliti ingin memberikan saran kepada Badak LNG dalam

pelaksanaan Program CSR Konservasi Kawasan Laut agar lebih optimal, antara

lain (1) Penguatan peran ketua kelompok sebagai tokoh kunci (Opinion Leader)

dalam masyarakat sebagai fasilitator program CSR, (2) Perusahaan perlu

mendorong keterlibatan anggota dalam pemecahan masalah di kelompok karena


peneliti menemukan temuan bahwa kebanyakan anggota bersikap pasif terhadap

pesan – pesan komunikasi yang disampaikan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Arni, K. (2004). Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Terumbu Karang di

Perairan Bontang Kuala dan Alternatif Penanggulangannya. Semarang:

Universitas Diponegoro.

Badak LNG, C. C. (2014). Community Development Badak LNG. Bontang: Badak

LNG.

BPS. (2014). Bontang Dalam Angka 2013. Bontang: BPS.

Chamber, R. (1994). The Origin and Practice of Participatory Rural Appraisal.

Journal of World Development, Vol.22, No.7, 953-969.

CSR Indonesia. (2013, March 3). Tantangan dan Peluang Perkembangan CSR di

Indonesia. Retrieved from A+ CSR Indonesia:

http://csrindonesia.com/tantangan-peluang-perkembangan-csr-indonesia/

David, C., & Aras, G. (2008). Corporate Social Responsibility. Ebook: Ventus

Publishing.

Dohang, U. (2013, November 13). Regional Kalimantan. Retrieved from Tribun

News: http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/13/1402-hektare-

terumbu-karang-di-laut-bontang-rusak

Field, J. (2011). Modal Sosial. Bantul: Kreasi Wacana.

Jefkins, F. (1992). Public Relations Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.

Menatalallah, D., & El-Bassiouny, N. (2013). An Introspect into the Islamic Roots

of CSR in the Middle East: the Case of Savola Group in Egypt. Social

Responsibility Journal, Vol.9, No.3, 365.

Morrisan. (2008). Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas

Profesional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soemanto, B. (2007). Sustainable Corporation: Implementasi Hubungan

Harmonis antara Perusahaan dan Masyarakat. Gresik: PT Semen Gresik.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV

Alfabeta.

Susanto, A. (2009). Reputation-Driven Corporate Social Responsibility. Jakarta:

Erlangga.

Susanto, P. A. (1989). Komunikasi dalam Teori dan Praktik Jilid III: Hubungan

Masyarakat dan Periklanan. Bandung: Bina Cipta.

Uchjana, E. O. (2014). Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wiwik, P. D. (2007). Participatory Rural Appraisal. Bandung.


MEWUJUDKAN EKOWISATA BERBASIS NELAYAN TANGKAP

Heri Saputro

Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (Pupuk) Surabaya.

Email: [email protected]. HP: 085645432960

Abstract:

Coorporate Social Responsibility (CSR) translated on ISO26000 as the responsibility of

an organization for the impact of decisions and activities on society and the environment.

PGN SAKA as oil and gas exploration company operating in Ujungpangkah block in

cooperation with the Association for advancement of Small Businesses ( PUPUK )

Surabaya to run one of its CSR program Ecotourism.The location of the program, namely

: Rural Pangkahwetan, Pangkahkulon, Banyuurip and NgembohUjungpangkah District of

Gresik. The purpose of this program is to preserve and utilize the biological wealth is

located in the coastal region. One approach is to run this program, are : Supply and

demand side approach.Various programs have been conducted in 2014-2016 to support

CSR program is the first ecotourism, establishment and institutional strengthening,

including: youth, fishermen, fisherman's wife and the PKK. Second, the establishment of

Mangrove and Environmental Concern Group Banyuurip( KPMLB ). Third, the

construction of nurseries of mangrove and cypress shrimp. Fourth, Reforestation

ecotourism locations is currently around 2 hectares. Fifth, construction of facilities to

support ecotourism.Sixth, Developmen UKM Center.Seventh, the formation of regulatory

documents on ecotourism village.Eight, involvement of a third party for the promotion of

ecotourism.Nine, preparation of the strategic plan of ecotourism.Ten, construction of

infrastructure and learning facilities for all parties mangrove.

Key Word: CSR PGN SAKA , Ecotourism and community empowerment

PENDAHULUAN

Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial

diterjemahkan pada ISO26000 sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas

dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Salah satu isu dalam tujuh subyek inti dalam ISO26000 adalah Pelibatan dan

Pengembangan Masyarakat atau Community Involvement and Development

(CID/CSR) yang meliputi pelibatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan,

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan, pengembangan dan

akses atas teknologi, kesejahteraan dan peningkatan pendapatan, kesehatan dan

investasi sosial.

Perencanaan program CID/CSR dapat mengacu pada Sustainable

Development Goals (SDGs)dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam

konteks RPJMN, setidaknya ada tiga norma yang dinilai penting dalam SDGs.



Pertama, perencanaan pembangunan ditujukan untuk manusia dan masyarakat.

Kedua, peningkatan kesejahteraan dan produktivitas manusia tanpa menciptakan

ketimpangan yang cukup besar. Ketiga, pembangunan tidak boleh merusak dan

mengurangi daya dukung lingkungan.

Salah satu program CSR PGN SAKA bidang lingkungan adalah program

ekowisata. Program ini diharapkan bisa memperbaiki kondisi lingkungan alam

Ujungpangkah saat ini sedang mengalami kritis. Berdasarkan catatan Balai Besar

KSDA JawaTimur, pada tahun 70-an kawasanini merupakan belantara mangrove

yang menyimpan keanekaragaman hayati tinggi, hal ini terbukti dengan

digunakannya daerah ini sebagai daerah persinggahan burung pengembara

(migran) yang berasal dari benua Eropa menuju Australia.

Akan tetapi, padabeberapa tahun terakhir luas hutan mangrove di

Kecamatan Ujungpangkah menurun. Salah satu penyebabnya adalah akibat

aktivitas masyarakat seperti: penebangan pohon, reklamasi pantai untuk perluasan

pemukiman, industri galangan kapal dan perluasan tambak untuk budidaya ikan.

Berdasarkan data DinasPerikanan dan Kelautan Jawa Timur tahun 2009, lahan

mangrove di pantai Ujungpangkah seluas 84,1 ha rusak akibat ditebangi oleh

nelayan. Kayu mangrove digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan

maupun kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah.

Kerusakan mangrove salah satunya juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas

perluasan lahan tambak. Diketahui dari data BPS 2015, empat desa yang

mendapatkan bantuan CSR PGN SAKA merupakan desa yang memilikitambak

yang cukup luas. Berdasarkan data diperoleh, Ngembohtanahtambaknya seluas

6,75 Ha, Banyuurip 77,35 Ha, Pangkahkulon 1550,22 Ha dan Pangkahwetan

seluas 2003,03 Ha. Pada Desa Ngemboh puluhan hektar lahan mangrove rusak

karena adanya reklamasi pantai untuk perluasan industri galangan kapal (Berita

Metro, 18/07/2016).

Dari berbagai permasalahan tersebut, PGN SAKA selaku perusahaan

eksplorasi migas yang beroperasi di blok Ujungpangkah bekerjasama dengan

Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya untuk

menjalankan salah satu program CSR-nya, yaitu: Ekowisata. Dengan adanya


ekowisata ini diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan dari program ini adalah

melestarikan dan memanfaatkan kekayaan hayati yang terletak di wilayah pesisir.

Manfaat program ekowisata ini adalah pertama, munculnya partisipasi aktif

masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkan kekayaan hayati di wilayah

pesisir. Kedua, menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil

dan menengah (UMKM) berbasis pesisir.Ketiga, sebagai referensi bagi

stakeholder yang akan mengembangkan ekowisata mangrove.

METODE

Program ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan; (1)

Supply and demand side approach.Program ini akan dilakukan dengan

memperhatikan dua komponen penting sebagai pendekatan utama yaitu:

melibatkan pemerintah baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk

menyediakan kerangka kebijakan, program dan layanan yang sinergi (Supply

side) untuk memperkuat pengembangan ekonomi komunitas dan memperkuat

peran atau keterlibatan masyarakat dan khususnya masyarakat sekitar pesisir dan

pendukung Busines Development Services (BDS) sebagai pengelola ekowisata /

UMKM untuk mendorong kebijakan, program dan layanan pemerintah yang

merespon kebutuhan masyarakat (demand side); (2) Memperkuat keterlibatan

masyarakat dan kelompok perempuan; (3) Kampanye media termasuk media

sosial; (4) Keberlanjutan dan Replikasi.Pola keberlanjutan yang bisa didorong

selain melalui kebijakan yang ada baik ditingkat kabupaten maupun desa, juga

mendorong upaya pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan lanjutan

pengembangan ekowisata. Selain itu, akan mengembangkan pendekatan dengan

mendorong replikasi di daerah-daerah lainnya yang tidak terkena dampak proyek.

Lokasi program terletak di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik,

Provinsi Jawa Timur, meliputi desa sebagai berikut: Pangkahwetan,

Pangkahkulon, Banyuurip, dan Ngemboh.


Konsep Program

Konsep yang digunakan dalam melakukan program ini menggunakan

teori perubahan. Teori perubahan pada dasarnya menjelaskan bagaimana sebuah

komunitas akan mewujudkan suatu sasaran jangka panjang. Dengan adanya teori

perubahan ini maka kita dapat melihat gambaran bagaimana berbagai faktor-

faktor berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan. Berikut adalah gambaran teori

perubahan untuk program Ekowisata Mangrove:

Strategi Implementasi Program

Beberapa aspek kunci dalam implementasi ekowisata berbasis nelayan

tangkap adalah: (1) Kelompok nelayan dan elemen masyarakat membentuk lembaga

Setrategi

- Bibit mangrove dan cemara udang di Desa

Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah dengan

kapasitas 60.000 bibit.

- Terdapat kelompok lingkungan Pokmaswas

Pangkahkulon dan Kelompok Peduli

Mangrove dan Lingkungan Banyuurip

(KPMLB)

- Anggota Rukun Nelayan, Persatuan Istri

Nelayan (PIN), Karang Taruna dan kelompok

petambak (Pokdakan) yang ikut terlibat dalam

pengembangan usaha ekowisata.

Masalah

Community Needs/Aset

Hasil Faktor yang

Berpengaruh

Asumsi

- Mangrove belum difungsikan secara

maksimal

- Adanya perilaku penebangan Mangrove

secara ilegal

- Komunitas mangrove hanya berkutat pada

penanaman belum pada pengelolaan hasil

- Kesadaran masyarakat yang masih kurang

terhadap pemanfaatan dan pelestarian

mangrove

- Goal: melestarikan

dan memanfaatkan

kekayaan hayati yang

terletak di pesisir

- Out Come:

pengembangan

ekowisata mangrove

- Output:

1. Model ekowisata

mangrove

2. Meningkatnya

kemampuan SDM,

Organisasi dan

kelembagaan

dalam

mengembangkan

rantai usaha

ekowisata

3. Meningkatnya

keragaman hayati

dan partisipasi

masyarakat dalam

mengembangkan

atraksi ekowisata

- Peraturan desa untuk melarang

penebangan

mangrove

- Dukungan jaringan dari mangrove

center Tuban dan

Ekowisata

Mangrove

Wonorejo

Surabaya

- Ketertarikan DKP Provinsi untuk

membuat pusat

pembibitan

mangrove di

Banyuurip

Ujungpangkah

Community-Based Ecotourism: Pola

pengembangan ekowisata yang mendukung dan

memungkinkan keterlibatan penuh oleh

masyarakat setempat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengelola usaha ekowisata dan

segala keuntungan yang diperoleh.

- Terjadi pergantian kepala desa dan ketua Rukun

Nelayan yang berdampak pada perubahan

kebijakan yang mempengaruhi jalannya

program - Force majeur, apabila terjadi kerusakan alam

diluar prediksi


untuk pengelolaan ekowisata, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi

masyarakat lain(nilai partisipasi masyarakat dan edukasi), (2) Prinsip local ownership,

diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana, prasarana dan kawasan ekowisata (nilai

partisipasi masyarakat), (3) Homestay menjadi pilihan untuk sarana akomodasi di lokasi

wisata (nilai ekonomi dan edukasi), (4) Pemandu wisata adalah orang setempat (nilai

partisipasi masyarakat), (5) Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata

menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya untuk

wisatawan (nilai ekonomi dan wisata).

Exit Setrategy

Salah satu peran penting dalam program ini adalah bagaimana implementasi

program ekowisata selama kegiatan berjalan dengan baik serta muncul

kemandirian dan keberlanjutan (sustainability) sesuai dengan konteks yang ada

di daerah. Pada konteks implementasi program melalui pengembangan ekowisata

mangrove berbasisnelayan tangkap di Ujungpangkah, PUPUK Surabaya

berprinsip minimal menjalankantiga poin utama,sehingga ekowisata tetap berjalan

dengan baik dan berkelanjutan, yaitu: pertama, penumbuhan dan memperkuat

organisasi operator ekowisata.Kedua, penumbuhan dan memperkuat lembaga-

lembaga (industri atau lembaga pendukung) dan ketiga, memperkuat lingkungan

usaha (enabling busines environment) di wilayah sasaran dan sekitarnya dalam

konteks regionalisasi.

PEMBAHASAN

Program ekowisata ini merupakan program CSR PGN SAKA Indonesia

Pangkah limited. Program ini dimulai pada tahun anggaran 2014.Ekowisata

mangrove berbasis nelayan tangkap adalah pola pengembangan ekowisata yang

mendukung dan melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat khususnya

kelompok nelayan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan usaha

ekowisata serta segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata ini menitik beratkan

peran aktif komunitas, khususnya kelompok nelayan setempat. Selain itu, lokasi

wisata ini berada di kawasan aktifitas nelayan tangkap dan petambak.

Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang kondisi

alam, budaya serta sejarah yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik


wisata, sehingga pelibatan komunitas masyarakat menjadi hal yang mutlak.Pola

pengembangan ekowisata inimerupakan hak masyarakat lokal dalam mengelola

kegiatan wisata dikawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai

pengelola.

Dengan adanya ekowisata mangrove ini, salah satu harapannya adalah:

adanya tambahan penghasilan diluar tangkapan hasil laut dari kegiatan ekowisata,

memunculkan tumbuhnya sentra UMKM dan memunculkan partisipasi aktif dari

masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui

pelestarian lingkungan maka diharapkan hasil tangkapan laut juga akan

meningkat.Masyarakat lokal dapat memanfaatkan penghasilan dari sektor

ekowisata, seperti:fee pemandu wisata, ongkos transportasi,penjualanhasil produk

lokal, dll.

Saat ini, desa yang menjadi pilot project ekowisata adalah Desa

Banyuurip, lokasinya berada dikawasan nelayan atau Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) dan desa-desa yang ada di sekitar Banyuurip sebagai daerah pendukung

ekowisata. Langkah selanjutnya untuk desain program ekowisata kedepan adalah

menjadikan 4 desa (Pangkahwetan, Pangkahkulon, Banyuurip dan Ngemboh)

sebagai satu kesatuan ekowisata berbasis nelayan tangkap.

Saat ini salah satu kelompok yang berperan aktif dalam perintisan dan

pengelolaan ekowisata di Desa Banyuurip adalah kelompok Rukun Nelayan Tirta

Buana Desa Banyuurip. Akan tetapi, dalam mengembangkan ekowisata ini juga

melibatkan beberapa pihak terkait mulai dari level komunitas, masyarakat,

pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah.

Dengan adanya kerjasama antar berbagai pihak tersebut diharapkan

membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai

peran dan keahlian masing-masing.Oleh karena itu, pembentukan Stakeholder

Engagement yaitu pelibatan banyak pihak (multistakeholder) sangat penting

untuk dibentuk, agar program berjalan dengan baik dan keberlanjutan. Berikut ini

adalah beberapa stakeholder yang dilibatkan dan peran yang dijalankannya,

adalah sebagai berikut:


Tabel 1: Pelibatan Peran Stakeholder Engagement

Stakeholder Peran

Rukun Nelayan Mobilisasi para nelayan, pemandu

wisata, operator, membangun dan

dan memelihara aset ekowisata

Persatuan Istri Nelayan (PIN) Menghasilkan produk UMKM

unggulan

Kelompok Petambak (Pokdakan) Mobilisasi kelompokpetambak dan

memelihara kawasan mangrove yang

ada di lokasi tambak

Kelompok Pemuda / Karang

Taruna

Mobilisasi kelompok pemuda dan

kampanye media online / offline

Pemerintah desa Kebijakan, teknis dan monitoring

Dinas Pariwisata Kebijakan, teknis dan monitoring

DKP Kebijakan, teknis dan monitoring

Masyarakat Seluruh aspek masyarakat

Setelah stakeholder dan peran-perannya sudah diketahui, langkah

selanjutnya adalah: penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM

kelompok yang terlibat dalam pengembangan ekowisata, meliputi: Rukun

Nelayan, istri nelayan, perangkat desa, PKK, Karang Taruna. Dengan adanya

pelatihan ini juga muncul sebuah keinginan untuk saling bekerjasama untuk

mewujudkan program. Kerjasama antar desa juga dapat dibentuk dengan adanya

pelatihan dan kunjungan kerja bersama. Dengan adanya kegiatan bersama itu

masing-masing kelompok atau desa mengetahui kekurangan dan kelebihan akan

potensi SDM dan SDA yang dimiliki sehingga saling tukar informasi dan

memunculkan sikap saling kerjasama.

Melalui program ekowisata juga dapat mengubah perilaku masyarakat

dalam memanfaatkan sumber daya pesisir. Saat ini masyarakat khususnya

kelompok nelayan sudah membentuk kelompok yang mau menanam dan

memelihara kelestarian mangrove.


Pada Desa Banyuurip, kelompok nelayan membentuk Kelompok Peduli

Mangrove dan Lingkungan Banyuurip (KPMLB). Kelompok ini sudah memiliki

usaha pembibitan mangrove dengan kapasitas 60.000 bibit mangrove dan 500

bibit cemara udang. Selain usaha pembibitan kelompok ini juga bersedia untuk

mengajari kelompok lain yang ingin belajar cara pembibitan dan penanaman

mangrove, cemara udang dan tanaman lain. Sampai saat ini kelompok ini telah

melakukan reboisasi lahan mangrove sekitar 2 Hektar dengan rincian 26.000 bibit

mangrove dan 300 bibit cemara udang.

Pada Desa Pangkahkulon terdapat Kelompok Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) Sari Laut. Kelompok ini juga berperan aktif dalam pembibitan

mangrove, penanaman dan pemeliharaan mangrove. Selain itu, kelompok ini juga

ikut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga

kelestarian mangrove, sehingga penebangan mangrove secara liar bisa

diminimalisir. Kelompok ini juga memiliki sebuah perahu untuk patroli demi

menjaga kelestarian mangrove.

Saat ini kelompok lingkungan yang ada di Desa Banyuurip dan

Pangkahkulon juga aktif untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga atau pihak

terkait, seperti DKP, perusahaan-perusahaan di Gresik, maupun Mangrove Center

Tuban untuk membantu program lingkungan seperti pembibitan, penanaman dan

pemeliharaan mangrove.

Dalam pembangunan ekowisata pihak PGN SAKA juga melakukan

pembangunan fasilitas ekowisata. Pada Desa Banyuurip dibangun fasilitas seperti:

air bersih, MCK, bangunan multifungsi, tempat parkir, Gazeboo, jogging track,

prahu wisata, kolam pemancingan dll. Selain itu, juga memfasilitasi untuk tumbuh

kembangnya sentra UMKM yang akan menghasilkan produk khas lokal yang

berdaya saing. Dalam konteks pengembangan ekonomi pada Desa Banyuurip

terdapat toko Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, sentra bibit mangrove,

cemara udang dan produk olahan istri nelayan. Dokumen rencana setrategi

(renstra) ekowisata sudah terdokemen. Dokumen ini nanti yang akan dijadikan

untuk acuan dalam pengembangan ekowisata.


Pada Desa Pangkahwetan terdapat: usaha Desain dan sablon kaos karang

taruna, pembangunan UKM Center, KUB nelayan, produk olahan istri nelayan.

Desa Pangkahkulon: KUB Pokdakan, Persewaan alat catering UP2K PKK, digital

printing karang taruna. Desa Ngemboh: KUB Nelayan, KUB Karang taruna,

produk olahan dan konveksi istri nelayan. Pihak PGN SAKA juga melakukan

penghijauan lingkungan desa di lingkungan Desa Pangkahwetan, Pangkahkulon,

Banyuurip dan Ngemboh. Selain itu, juga melakukan kegiatanpelatihan,

kunjungan dan praktek kerja pengelolaan sampah.

Saat ini berbagai kalangan sudah mulai berdatangan ke lokasi kawasan

Ekowisata Mangrove Banyuurip. Wisatawan yang berminat bukan hanya dari

Ujungpangkah saja. Akan tetapi, sudah lintas kota, misal: Gresik, Lamongan,

Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Informasi tentang keberadaan ekowisata bisa

tersebar luas dengan cepat karena bantuan beberapa pihak, seperti pengunjung,

event HUT TNI, pemerintah desa, pengelola ekowisata dan pihak ketiga yang

turut membantu untuk mempromosikan keberadaan ekowisata kepada orang lain

maupun komunitas-komunitas yang ada di wilayah Jawa Timur.

Dengan adanya ekowisata ini kedepannya juga akan dijadikan sebagai

wahana pembelajaran pemanfaatan sumberdaya pesisir terutama mangrove

kepada generasi muda. Saat ini sudah diadakan sebuah kerjasama antara pengelola

ekowisata dan sekolah-sekolah yang ada di 4 desa Ujungpangkah.Kerjasama

tersebut berupa pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran.

Bahkan pihak pengelola di dorong untuk dapat memberikan materi tentang

pemanfaatan sumber daya pesisir. Melalui program tersebut anak-anak pesisir

akan mengetahui manfaat dan cara melestarikan potensi sumber daya alam yang

ada disekitarnya sejak dini.

SIMPULAN

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan

dan memlihara sumber daya pesisir salah satunya bisa dilakukan dengan program

ekowisata berbasis masyarakat lokal. Melalui partisipasi aktif pelibatan kelompok

masyarakat lokal mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan aset


ekowisata dan pengelolaan sumber daya akan menumbuhkan rasa kebanggaan dan

rasa memiliki. Oleh karena itu, akan meningkatkan rasa saling kerjasama antar

stakeholder untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu wujud kerjasama antar

stakeholder itu adalah adanya kelompok peduli lingkungan, yang dalam

aktivitasnya melibatkan berbagai unsur.

Dalam meningkatkan nilai lokasi ekowisata agar lebih menarik bagi

pengunjung, maka pengelola ekowisata bekerjasama dengan PGN SAKA

membangun infrastruktur fisik. Seiring dengan bertambahnya wisatawan yang

berkunjung akan mempengaruhi masyarakat untuk membuat produk olahan dan

kerajinan berbasis pesisir. Dari aktivitas itu, akan melahirkan sebuah sentra

UMKM. Fungsi lain dari ekowisata ini adalah sebagai pembelajaran bagi anak-

anak pesisir dan para pengunjung. Dengan adanya edukasi anak-anak pesisir dan

pengunjung akan mengetahui manfaat dan cara melestarikan potensi sumber daya

alam yang ada disekitarnya sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. Kecamatan Ujungpangkah Dalam Angka.

Harian Berita Metro, 18/07/2016. “Disorot, Reklamasi Pantai Diduga Ilegal”.

lihat http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/disorot-reklamasi-

pantai-diduga-ilegal Harian koran-sindo. 22-02-2016. “150 Ha Hutan Bakau Gresik Rusak”

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/19294. “Kerusakan Mangrove Di

Pantura Gresik Harus Dikonservasi”

Munir, Risfan dkk. 2008. “Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah,

Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan”. Local Governance

Sopport Program (LGSP)

Rudianto. 2014.”Analisis Restorasi Ekosistem Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis

Co-Management: Studi Kasus di Kecamatan Ujung Pangkah dan

Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik”. Research Journal of Life Science.

Volume 01 no. 01

Sobari, Wawan dkk. 2007. “Membangun Inisiatif Mendorong Perubahan”. The

Jawa Pos Institute of Prootonomi.

Syamsudin dkk. 2009. Pendidikan Lingkungan Hidup. Solo: Pt. Tiga Serangkai

Pustaka Mandiri

Tjahjono, Subur. 2009. “Ekspedisi Bengawan Solo : laporan jurnalistik kompas”.

Jakarta: Kompas.

http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/disorot-reklamasi-pantai-diduga-ilegal

http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/disorot-reklamasi-pantai-diduga-ilegal

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/19294


MEMBANGUN DESA INKLUSIF MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASISEBAGAI UPAYA MENCAPAI TUJUAN SDGs

Luhung Achmad Perguna

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

[email protected], 08563456961

Abstrak

Konsep MDGs (Millenium Development Goals) berakhir tahun 2015. SDGs (Sustainable

Development Goals) lahir melanjutkan konsep MDGs yang belum tercapai. Salah satu

target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan

dimanapun tak terkecuali di Desa. Desa yang sering diasumsikan sebagai daerah miskin

nan terbelakang dibanding saudaranya harus berbenah, berdaya dan bermartabat.

Pengentasan kemiskinan milik dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya

pemerintah pusat dan kelompok masyarakat sipil semata. Dari Desa-lah ujung tombak

realisasi target SDGs bila merujuk pada prinsip Nawa Cita yang ketiga “membangun dari

pinggiran”. Membangun dari pinggiran bisa dimaknai sebagai bagian dari membangun

dan memajukan desa yang berfaedah bagi penduduk desa sendiri. Penggunaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi keniscayaan untuk membangun desa.

Mengapa? Pertama piramida penduduk desa secara umum menyebutkan bahwa jumlah

warga berusia produktif jauh lebih tinggi daripada yang tidak produktif. Artinya jumlah

warga yang termasuk dalam kategorisasidigital native jauh lebih besar daripada digital

immigrant. Kedua, 70 persen penduduk Indonesia merupakan masyarakat melek internet.

Hal ini bisa menjadi peluang besar bagi desa untuk menjadi entitas yang kuat dan subjek

pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Bila TIK dapat dimanfaatkan secara

optimaldalam pelayanan dan pembangunan desa bukan mimpi target SDGs bakal tercapai

yang pada gilirannya memberikan insentif politik bagi para pemimpin baik pada level

desa hingga pusat.

Kata kunci: SDGs, Desa, TIK.

PENDAHULUAN

Tahun 2015 yang lalu, tujuan pembangunan milenium atau dikenal dengan

Millenium Development Goals (MDGs) resmi berakhir. Sebagai gantinya

kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang

semula menggunakan konsep MDGsberubah menjadi program pembangunan

berkelanjutan atau apa yang dikenal dengan istilah Sustainable Development

Goals (SDGs). Berbeda dengan MDGs yang objeknya lebih mengarah kepada

negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih global. Konsep

SDGs yang telah disepakati oleh dunia pada September 2015 diperlukan sebagai

kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi



pasca berakhirnya MDGs. SDGs yang diberi rentang waktu 15 tahun sejak

ditetapkan menjadi tantangan untuk menjawab persoalan global dan tantangan

negara yang menyepakatinya yang belum sepenuhnya terjawab pada MDGs.

Banyak tujuan yang hendak dicapai dari konsep SDGs. Secara makroada tiga

tujuan besar dalam SDGs. Pertama diharapkan program ini bisa mengakhiri segala

bentuk kemiskinan di semua negara manapun terutama negara

berkembang.Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan,

mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian

secara berkelanjutan.Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan

yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada

semua usia.

Salah satu titik fokus target tujuan pembangunan berkelanjutan yang

belum berhasil sepenuhnya dijawab oleh Pemerintah Indonesia adalah menghapus

kemiskinan dimanapun baik kota tak terkecuali desa.Kemiskinan dan

keterbelakangan sering diasumsikan dengan desa. Dibanding saudaranya, desa

harus terus berbenah dan berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Kesenjangan

yang menganga desa kota harus dikikis. SDGs menjadi salah satu trigger untuk

mewujudkan kemandirian desa yang bermartabat. Nawacita yang diusung

presiden Jokowi telah terintegrasi dengan SDGsikut menegaskan bagaimana

pembangunan seharusnya berasal, bukan dari pusat tetapi dari pinggiran. UU

nomor 5 tahun 2014 tentang Desa yang lahir mendahului SDGs dan Nawacita

makin memperkokoh untuk mewujudkan cita-cita besar dalam menghapus

kemiskinan utamanya di desa. Bahkan lahirnya UU ini bak oase khususnya dalam

pembangunan desa. Desa mengalami reposisi dan memiliki kedudukan yang jelas

beserta segala kewenangannya. Paling tidak dua asas yang termaktub dalam UU

desa yaitu asas rekognisi dan asas subsidaritas menjadi roh serta pilar dalam

pembangunan desa yang keduanya tidak dapat dipisahkan dan memberikan

peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi desa bagaimana desa dapat

membangun dan memperkuat secara mandiri tanpa intervensi pemerintah pusat

khas orde baru.


Persoalannya adalah bagaimana desa dapat membangun desanya secara

mandiri di tengah infrastruktur desa dan sumber daya manusia dengan kapasitas

mumpuni yang terbatas. Bagaimana desa bisa keluar dari kukungan kemiskinan

yang selama ini sering melekat kuat pada desa? Teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) menjadi jawaban ditengah ketertinggalan desa dalam arus

globalisasi. Meski TIK dianggap seperti pisau bermata dua namunpenggunaan

TIK dalam pemerintahan dianggap mampu meningkatkan efisiensi, menghemat

biaya dan memberikan pelayanan yang lebih cepat oleh pemerintah (Moon, 2002:

Wauters, 2006). TIK juga mampu menambah devisa negara, mengurangi tingkat

korupsi dan membangun kepercayaan publik. Hal ini seperti yang terjadi di Korea

Selatan yang menempati peringkat pertama dan mengungguli Negara maju

lainnya di belahan Eropa dan Amerika (UNDESA, 2012). Korea Selatan dianggap

berhasil dan memiliki komitmen penuh dalam mengembangkan (website dan

media sosial) sebagai instrumen untuk transparansi dan memfasilitasi warga untuk

berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan terutama

dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik (Kim, 2010; Snyder, et al.

2012). Hasilnya Korea Selatan menjadi salah satu negara yang disegani di belahan

dunia dan nir kemiskinan.

Belajar dari Korea Selatan, semestinya pengentasan kemiskinan di semua

lini harus terus didengungkan Pengentasan kemiskinan utamanya di desa harus

menjadi proyek dan target bersama khususnya pemerintah daerah. Karena

kesuksesan SDGs membutuhkan collaborative governance antara pemerintah,

masyarakat, dan swasta dalam mencapai strategi pencapaiannya. Dari desa-lah

ujung tombak target realisasi pencapaian SDGs bila merujuk pada prinsip

Nawacita. Tulisan inimemfokuskan pada inisiatif penggunaan TIK (website dan

media sosial) dan pengembangannya dalam pelayanan dan pembangunan desa

dengan muara akhirnya berkurangnya kemiskinan di desa.

METODE

Tulisan ini merupakan studi pendahuluan dalam penelitian yang dilakukan

oleh penulis di desa Karangrejo Kabupaten Blitar tahun 2016. Desa Karangrejo


merupakan satu dari lima desa yang ada di kabupaten Blitar yang telah berhasil

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya sederhana yaitu

dengan jumlah pengunjung yang mencapai 12 ribu pengunjung dalam waktu

kurang dari satu tahun. Pengembangan TIK lainnya adalah dengan

dibangunnyahotspot di sekitar kantor kepala Desa. Selain itu Sistem Informasi

Desa (SID) sebagai salah satu item turunan UU No 5 tahun 2014 juga sudah

diterapkan pada desa ini. Kajian literatur dan pustaka baik buku, jurnal nasional

dan internasional lebih ditekankan dalam penulisan artikel ini karena studi yang

dilakukan dalam tulisan ini lebih kepada studi pendahuluan sehingga data yang

sifatnya sekunder jauh lebih mengemuka dibanding data primer.

PEMBAHASAN

Optimalisasi TIK di Desa

Keuntungan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) merupakan sesuatu yang patut kita syukuri karena dengan

kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas yang

harus dikerjakan. Pada dasarnya memang teknologi diciptakan untuk membantu

pekerjaan manusia agar lebih efisien dan efektif.Perkembangan teknologi yang

demikian pesat utamanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak

kepada penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaran pemerintahan dikenal dengan electronic

goverment atau biasa disingkat e-gov. Sayangnya belum banyak pemerintah

daerah yang memanfaatkan e-gov secara optimal untuk pelayanan kualitas publik.

Bahkan banyak studi yang menyebutkan 85% proyek e-government gagal di

negara berkembang dalam berbagai level baik gagal total atau gagal sebagian

(Heeks, 2003).

Gagalnya e-governmentdi negara berkembang bukan berarti kita phobia

dalam menggunakannya. Kenapa? Karena peluang Indonesia untuk maju dan

berkembang sangat tinggi. Hal ini ditunjukan dengan data pengguna internet

tahun 2010 yang dirilis Depkominfo mencapai 45 juta orang (Suryadhi, 2010).

Terakhir data terbaru yang dirilis Kompas menyebut pengguna internet Indonesia


saat ini mencapai 88 juta jiwa (Kompas 18/7). Pengguna yang terus meningkat

dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah digital native yang makin eksis dan

digital immigrant yang tak ingin ketinggalan perkembangan TI.Banyaknya

peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mendukung dan

mengamanatkan penggunaan TIK. Sebut saja misalnya UU nomor 32 tahun 2004

(Perubahan dari UU 22 tahun 1999) tentang pemerintah daerah. Dengan adanya

UU tentang sistem pemerintahan daerah (pemda) ini maka pemda mempunyai

kewenangan mengatur wilayahnya sendiri dengan batasan-batasan tertentu.

Tuntutan akan layanan prima pada rakyat pemilih kepala daerah telah memaksa

Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan sistem pemerintahan, salah

satunya dengan otomatisasi layanan dan transparansi penggunaan anggaran.

Otomatisasi layanan daerah hanya bisa dilakukan dengan pengembangan

teknologi informasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Aturan lain

yang mendukung penggunaan TIK adalah Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003

tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan TIK, Peraturan Presiden

nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan perundangan ini secara eksplisit menyebut bagaimana TIK menjadi

penting untuk diterapkan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Bila menilik UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang lahir karena

banyaknya tuntutan dalam kemandirian desa malah mengamanatkan untuk

memanfaatkan TIK dalam mengejar ketertinggalan antara desa dan kota. Potensi

desa yang cukup banyak belum tereksplor dan terpublikasi secara apik. Bila

potensi desa dengan segala kearifan lokalnya dapat terbaca bukan mustahil desa

global dapat terwujud. Salah satu jalannya mempublikasikan dan

menginformasikan potensi tersebut adalah dengan pemanfaatan TIK. Banyak

manfaat yang bisa diambil bila TIK dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan laporan dari OECD (The Organization for Economic Co-operation

and Development) dalam Darmawan (2011) terdapat beberapa manfaat E-Govbila

digunakan dengan optimal yaitu: meningkatkan efisiensi dalam berbagai data atau

informasi mulai dari pengumpulan (collecting), penyampaian (transmission) dan

penyediaan informasi dan komunikasi baik di dalam maupun antar pemerintahan.


Manfaat kedua peningkatan pelayan terhadap masyarakat, kenapa? Karena

masyarakat tidak perlu mengetahui struktur dan hubungan kompleks dibalik

layanan yang diberikan oleh pemerintah. Struktur hirarkis birokratis yang terkesan

ribet nan panjang dipotong oleh adanya TIK ini. Manfaat ketiga dapat membantu

mensosialisasikan kebijakan pemerintah termasuk kegiatan-kegiatan yang sedang

dijalankan kepada masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan

informasi terkait suatu kebijakan. Potensi desa yang selama ini terpendam akan

ikut terbangun melalui pemanfaatan TIK (Jahja, 2012). Manfaat lainnya dapat

mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap

pemerintah. Pemerintah juga dapat melakukan penghematan melalui proses

administrasi dan penyedian informasi berbasis TIK. Manfaat yang tak kalah

pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan

masyarakatnya, meningkatkan good governance melalui peningkatantransparansi,

dan efeknya akan mengurangi korupsi. Begitu pula jika aspirasi dan pendapat

masyarakat dapat difasilitasi ataupun ditampung dalam media berbasis TIK yang

digunakan oleh pemerintah, maka partisipasi masyarakat dalam membangun desa

akan terbangun. Dampaknya terbangun rasa memiliki desa. Desa menjadi milik

bersama dan bukan milik segelintir penguasa desa.Ketika kebersamaan dan

partisipasi masyarakat desa terhadap desanya terbangun, keberdayaan desa makin

bermartabat dan kemiskinan akan terkurangi secara perlahan.

SID sebagai Media Partisipasi Warga

Penggunaan dan perkembangan TIK yang demikian pesatbukanlah tujuan

melainkan sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau manfaat

yang lebih besar (Utomo, 2013). Penggunaan TIK memerlukan dukungan dan

sebaliknya mendukung sejumlah aspek penting lain yang diperlukan untuk

mencapai tujuan atau manfaat yang diharapkan seperti dukungan dan komitmen

pimpinan, dukungan peraturan/ regulasi dan kelembagaan yang jelas,

transformasi budaya birokrasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia,

serta yang tak kalah penting dukungan dari warga dan pemangku kepentingan

(Siau & Long, 2006; Kluver, 2005; Edmiston, 2003; Galindo, 2006). Hadirnya


TIK bukan berarti menghilangkan upaya konvensional yang tanpa menggunakan

perangkat TIK. Justru penggunaan TIK ditujukan untuk melengkapi dan

mendukung upaya konvensional yang selama ini digunakan. Keduanya

diselenggarakan untuk mengatasi kesenjangan digital dan memberikan

kemudahan bagi warga dan pemangku kepentingan. Efisiensi dan efektivitas

kegiatan menjadi keniscayaan.

Salah satu bentuk E-Government yang telah diterapkan di Desa bernama

Sistem Informasi Desa (SID). Kebermulaan SID merupakan konsekuensi logis

dari UU no 6 tahun 2014. SID lahir dari rangkaian ragam teknologi informasi dan

piranti lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa untuk mendukung percepatan

peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menghilangkan

upaya-upaya tradisional (Dewi,2011). Melalui SID, warga dan pemangku

kepentingan dapat mengetahui kerja pemerintahnya, dapat mengetahui potensi

yang ada di desa untuk dikembangkan. Warga juga memiliki keuntungan dengan

hadirnya SID yaitu mereka dapat mencari informasi tentang desa tersebut dari

mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja tanpa harus datang ke kantor

pemerintah desa dengan syarat pemerintah menyediakan informasi secara

transparan dan akuntabel. Salah satu SID yang cukup apik diterapkan di salah satu

desa di Kabupaten Blitar. Di SID ini, potensi desa terekspos, data kependudukan

dapat diunduh dengan mudah, kegiatan-kegiatan masyarakat desa juga

tersosialisasi dengan baik. Meski kebanyakan SID di kabupaten Blitar ini masih

pada level interaksi belum sampai pada level transaksi lebih-lebih integrasi tetapi

dalam implementasinya sudah mengalami progress yang baik (Rokhman, 2008).

Pengunjung dalam SID terus meningkat dari waktu ke waktu hingga mencapai

angka 18 ribu pengunjung. Ini membuktikan bahwa SID yang belum genap satu

tahun berjalan dengan baik terasa manfaatnya dan dapat terus dikembangkan

mencapai level integrasi. Bila SID sampai pada tahap integrasi itu berarti bahwa

sistem ini sudah menyediakan sarana untuk bertransaksi bagi masyarakat dalam

menggunakan layanan publik yaitu transaksi yang melahirkan kesepakatan yang

dapat disertai dengan pembayaran sebagai akibat dinikmatinya layanan publik


yang telah digunakan. Sekaligus pada saat yang bersamaan pemerintah juga

menyediakan layanan secara konvensional melalui kantor terkait.

Hadirnya SID, program-program pemanfaatan TIK yang selama ini hanya

sampai pada level kota/kabupaten hingga kecamatan mulai berpenetrasi masuk

hingga ke desa.Jumlah pengunjung yang terus meningkat dari waktu ke waktu

memunculkan gerakan dari bawah. Partisipasi warga terus meningkat dan

memunculkan pelajaran pelajaran bahwa inisiatif tersebut dapat dilakukan dari

bawah tidak melulu dari atas termasuk di level desa. Hal ini bisa dilakukan

dengan memanfaatkan TIK secara baik dan bijak.

SIMPULAN

Pemanfaatan TIK dan SID (e-goverment pada level desa) sebagai

turunannyabukan sekadar menjadi proyek “gagah-gagahan”, bukan pula menjadi

ajang jualan pedagang teknologi informasi baik hardware maupun software. SID

memang dicirikan dengan pemakaian TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final SID.

TIK hanyalah sarana dan media untuk mencapai tujuan dan manfaat SID.

Implementasi dalam penerapan SID memerlukan lebih dari sekadar pembangunan

TIK. Implementasi SID memerlukan waktu yang cukup panjang dan dukungan

semua pihak untuk keberlanjutannya karena membangun SID bukan cukup

dengan membuat website (web presence) tanpa ada optimalisasi dan peningkatan

pelayanan. Membangun sumber daya tanpa menghilangkan potensi kearifan lokal

desa menjadi keniscayaan dalam membangun SID. Informasi yang menarik bagi

masyarakat harus terus dikemas dengan baik untuk disebarluaskan dalam rangka

mengundan atau menarik minat warga untuk bergabung dan berpartisipasi dalam

SID. Bila SID dapat dikelola dengan baik berimplikasi positif dengan tingkat

partisipasi warga untuk membangun desanya. Oleh karena itu, gerakan

penggunaan SID yang memanfaatkan internet dengan segala fasilitasnya, menjadi

pelajaran bahwa inisiatif dapat dilakukan dari bawah (desa). Perlahan, paradigma

pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai objek akan berubah yang pada

gilirannya desa akan mandiri, berdikari. Cita-cita menghapus kemiskinan sebagai

salah satu tujuan SDGs dapat tercapai.Semoga.


DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, Iksan. 2011. E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen.

Proseding Simposium Nasional Otonomi Daerah, LAB-ANE FISIP

UNTIRTA 69 – 75.

Dewi, A.S. 2013. Membuat e-government Bekerja di Desa: Analisis Actor

Network Theory Terhadap Sistem Informasi Desa dan Gerakan Desa

Membangun. Jurnal Mandatory 10 (2). 89 – 114.

Edmiston, K.D. 2003. State and Local E-Government; Prospects and Challenges”.

The American Review of Public Administration, 33 (1).

Galindo, F. 2006. Basic Aspects of the Regulation of E-Government. Law

Technology. 39 (1) 1 – 22.

Kim, S. 2010. Collaborative Governance in South Korea: Citizen Participation in

Policy Making and Welfare Service Provision. Asian Perspective, 34 (3),

165 – 190.

Kluver, R. 2005. US and Chinese Policy Expectations of Internet, China

Information. 19 (2), 299 – 324.

Jahja, Ranggoaini, et.al. 2012. Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data

untuk Pembaruan Desa. Yogyakarta. COMBINE Resource Institution.

Mustika, Maya Dewi. 2011. Desa Mandalamekar. Raih Kemandirian Teknologi

dengan Open Source Indonesian e-Learning Media. Tersedia di

(http://idelearning.com/desamandalamekar-raih-kemandirianteknologi-

dengan-open-source/) diakses pada 11 Juli 2016.

Moon, Jae. 2002. The Evolution of e-government among Municipalities: Rhetoric

or Reality? Public Administration Review 62 (4): 422-433.

Rokhman, A. 2008. Potret dan Hambatan E-Government di Indonesia. Jurnal

Inovasi Online 11 (20). Diunduh dari http://io.ppijepang.org/article.php?id

=263.

Siau, K & Long. Y. 2006. Using Social Development Lenses to Understand E-

Government Development. Journal of Global Information Management, 14

(1), 47 – 62.

Snyder, N. et al. 2012. Metropolitan Governance Reforms: The Case of Seoul

Metropolitan Government. European Journal of Economic and Political

Studies, 5 (2), 107 – 129.

http://idelearning.com/desamandalamekar-raih-kemandirianteknologi-dengan-open-source/

http://idelearning.com/desamandalamekar-raih-kemandirianteknologi-dengan-open-source/

http://io.ppijepang.org/article.php?id


UNDESA (Department of Economic and Social Affairs, United Nations). 2012. e-

Government Survey 2012: e-Government for the People. New York:

United Nations.

Utomo, P.P. 2013. Website sebagai Media Pemenuhan Hak Politik Warga dalam

Penyelanggaraan Pemerintahan. Jurnal Mandatory 10 (2). 59 – 88.

Wauter,P. 2006. Benchmarking e-government Policy Within The e-Europe

Programme.Aslib Proceedings:New Information Perspectives58 (5):389-

405.

Peraturan Perundangan, majalah dan koran

Kompas, 18 Juli 2016

Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa


KONTRIBUSI EKOSISTEM MANGROVE DALAM MENDUKUNG

PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL

Heru Setiawan1; Dian Ayu Larasati2 1Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar;

Email : [email protected]; Hp. 081390623630 2Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

Email : [email protected]; Hp. 081230772224

Abstrak

Ekosistem mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir memiliki peranan yang sangat

penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

kontribusi ekosistem mangrove dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan

pulau kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan

data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan

dengan responden kunci menggunakan teknik purposive sampling. Observasi dilakukan

untuk mengetahui kondisi ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke dan berbagai aktifitas

masyarakat dalam memanfaatkan mangrove. Analisis data dilakukan secara diskriptif

kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil

penelitian menunjukkan, kontribusi langsung ekosistem mangrove bagi masyarakat Pulau

Tanakeke diantaranya adalah sebagai penghasil arang dan kayu bakar, tiang pancang

rumput laut, usaha pembibitan mangrove untuk kegiatan rehabilitasi dan digunakan

sebagai bahan pembuatan paropo sebagai salah satu metode penangkapan ikan

tradisional. Kontribusi mangrove secara tidak langsung bagi masyarakat Pulau Tanakeke

diantaranya adalah daerah tangkapan untuk komoditas udang dan kepiting, pelindung

tambak dan pemukiman dari banjir ROB, menghasilkan sedimentasi dan tanah timbul,

mengendalikan laju intrusi air laut, melindungi pulau dari abrasi akibat gelombang

pasang dan angin kencang.

Kata kunci : Sumberdaya mangrove, pembagunan, masyarakat, pulau tanakeke

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun belakangan, muncul beberapa isu global yang

menjadi fokus perhatian masyarakat dunia yaitu pemanasan global (global

warming), perubahan iklim (climate change), dan kelangkaan energi, pangan, dan

air (energy, food, and water scarcity). Sidang umum Perserikatan Bangsa–

Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat,

secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan

global. SDGs berisi 17 Tujuan, salah satu tujuan yang disepakati dan berlaku bagi

seluruh bangsa tanpa terkecuali adalah "Melestarikan dan arif memanfaatkan




samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan”.

Sejalan dengan Nawacita dan SDGs, pemerintah telah menetapkan program

prioritas nasional yang salah satu diantaranya adalah kemaritiman dan kelautan,

dimana ekosistem pesisir dan pulau kecil termasuk di dalamnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.504 pulau dengan

luas laut diperkirakan sekitar 5,8 juta km2 dan bentangan garis pantai sepanjang

81.000 km (Dahuri et al., 1996). Dengan garis pantai yang panjang tersebut dan

posisinya yang berada pada daerah khatulistiwa sangat menunjang

berkembangnya hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas

terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang

surut air laut. Mangrove tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau pantai-

pantai yang datar, biasanya di sepanjang sisi pulau yang terlindung dari angin atau

di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung (Nontji, 1987;

Nybakken, 1992).Luas hutan mangrove di Indonesia adalah yang terluas di dunia

dengan luasan mencapai 3.112.989 Ha dengan persentase 22,6% dari total

luasangan mangrove di seluruh dunia (Giri et al., 2011). Ekosistem hutan

mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang penting dalam

pembangunan, khususnya di wilayah pesisir.

Masyarakat Pulau Tanakeke sebagai masyarakat pesisir merupakan

kelompok masyarakat yang mempunyai interaksi yang tinggi dengan ekosistem

mangrove. Interaksi yang intensif antara masyarakat dengan ekosistem mangrove

tersebut tidak lepas dari tingginya peranan mangrove dalam menopang kehidupan

mereka, baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Kondisi ekosistem mangrove

yang mengalami degrasi,secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Hal yang paling dirasakan masyarakat

adalah degradasi mangrove membuat penghasilan masyarakat pesisir menjadi ikut

berkurang, terutama masyarakat pembuat arang dan kayu bakar. Para petani

tambak juga merasakan langsung dampak degradasi mangrove, karena rusaknya

tanggul pada tambak yang berdampak pada semakin berkurangnya hasil panen.

Dengan semakin berkurangnya pendapatan masyarakat akibat rusaknya ekosistem

mangrove, menjadikan kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem


mangrove semakin meningkat. Munculnya alternatif pekerjaan lain, misalnya

sebagai petani rumput laut, juga turut menjaga kelestarianekosistem mangrove.

Tulisan berikut merupakan hasil penelitian dalam bentuk kajian terhadapperanan

mangrove dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir,terutamadalam segi

ekologis maupun sosial ekonominya.

METODE

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli – September 2015 di

Pulau Tanakeke, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Propinsi

Sulawesi Selatan. Secara geografis, pulau ini terletak pada 119° 14’ 22” – 119°

20’ 29” BT dan 5° 26’ 43” – 5° 32’ 34” LS. Bahan yang digunakan diantaranya

adalah responden kunci yang merupakan tokoh masyarakat, tetua adat dan

kelompok masyarakat pegiat mangrove di desa-desa di Pulau Tanakeke, dan

kondisi tegakan mangrove sebagai obyek penelitian. Alat-alat yang digunakan

antara lain daftar panduan pertanyaan, alat perekam, alat tulis, kompas, GPS dan

kamera.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara,

yaitu : teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik observasi digunakan untuk

melihat kondisi umum lokasi penelitian, yang meliputi kondisi tegakan dan

ekosistem mangrove secara keseluruhan dan kondisi sosial masyarakat. Teknik

wawancara digunakan untuk mendapatkan data mengenai model pengelolaan

ekosistem mangrove oleh masyarakat serta kearifan lokal masyarakat dalam

mengelola mangrove. Teknik wawancara dilakukan secara semi structured

interview yakni wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dan menggunakan

panduan pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat yang sehari-hari

berinteraksi dengan ekosistem mangrove maupun dengan responden kunci.

PEMBAHASAN

Kondisi Hutan Mangrove

Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan panjang garis pantai mencapai

1.937 km dan jumlah pulau 299 buah, merupakan habitat yang potensial bagi


tumbuh dan berkembangnya ekosistem mangrove. Berdasarkan data dari Dinas

Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, luas mangrove di Propinsi

Sulawesi Selatan mencapai 28.954 ha. Dari luasan tersebut, Kabupaten Bone

adalah kabupaten yang mempunyai hutan mangrove terluas yaitu 8.367 ha. Dari

total luasan hutan mangrove di Sulawesi Selatan, hanya 5.238 ha termasuk dalam

kategori baik, 5.248 ha termasuk dalam kategori rusak, dan 17.328 ha termasuk

dalam kategori sangat rusak. Persentase kerusakan mangrove di Sulawesi Selatan

mencapai 60%. Kerusakan mangrove di Sulawesi Selatan lebih disebabkan oleh

alih fungsi mangrove menjadi tambak atau untuk penggunaan lainnya. Selain itu,

kerusakan mangrove juga disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkendali.

Kawasan mangrove di Pulau Tanakeke merupakan yang terluas di Provinsi

Sulawesi Selatan yang dalam kondisi baik dengan luasan mencapai 951,11 ha

(Akbar, 2014). Adanya alih fungsi, penebangan mangrove yang tidak terkendali

dan manajemen pengelolaan yang tidak tepat membuat hutan mangrove di Pulau

Tanakeke telah mengalami degradasi yang cukup tinggi. Pada tahun 1970 an,

luasan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke mencapai 2.500 ha. Pada periode

1990 an, luasan mangrove hampir berkurang setengahnya menjadi 1.300 ha.

Menurut Rahayu (1994), penyusutan luas hutan mangrove antara lain bersumber

dari kegiatan manusia yang mengkonversi areal mangrove menjadi pemukiman,

kegiatan komersial/industri, pertanian dan eksploitasi yang berlebihan terhadap

vegetasi mangrove menjadi kayu bakar.

Pengelolaan kawasan mangrove di Pulau Tanakeke dilakukan secara

perseorangan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kenyataan bahwa hutan mangrove

di kawasan ini telah dibagi dan dimiliki secara pribadi oleh masyarakat dan telah

diwariskan secara turun-temurun. Dari keseluruhan mangrove yang ada di Pulau

Tanakeke, hanya terdapat satu kawasan hutan mangrove yang ditetapkan sebagai

area perlindungan dan tidak dimiliki oleh perseorangan. Kawasan hutan bakau

tersebut disebut “Bangko Tapampang” dengan luas mencapai 50,5

ha.Kesepakatan bersama masyarakat Pulau Tanakeke yang diwakili oleh tokoh

masyarakat dan kelima kepala desa yang ada di Tanakeke telah menyepakati


kawasan Bangko Tapampang dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti, zona

penyangga dan zona rehabilitasi.

Jenis mangrove di Pulau Tanakek didominasi olehRhizophora

stilosa.Selain itu juga dijumpai jenis Rhizophora mucronata, Rhizophora

apiculata, Avicennia sp, Bruguiera gymnorrhiza, dan Sonertia alba.Hutan

mangrove di Pulau Tanakeke sudah menyatu dengan masyarakatnya yang

mayoritas bermatapencaharian sebabagi nelayan. Kehidupan masyarakatnya tidak

bisa dilepaskan dari hutan mangrove karena sehari-hari berinteraksi dengan

mangrove. Dengan semakin terdegradasinya hutan mangrove di daerah ini

berdampak pula pada kehidupan nelayan. Hal ini dikarenakan hutan mangrove

sudah tidak mampu lagi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Agar hutan mangrove dapat kembali bermanfaat secara optimal, maka masyarakat

baik secara individu maupun berkelompok tergerak untuk melakukan rehabilitasi

mangrove pada areal yang terdegradasi.

Kontribusi Mangrove dalam Bidang Ekonomi

1. Arang Bakau

Pemanfaatan kayu mangrove untuk industri arang sudah dilakukan

masyarakat Pulau Tanakeke secara turun-temurun. Arang bakau telah menjadi

primadona masyarakat karena mempunyai panas yang tinggi. Menurut Hilal dan

Syaffriadi (1997), kayu mangrove memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu

4.000–4.300 Kkal/kg. Harga arang per karung di tingkat pengrajin mencapai Rp.

60.000,- sampai Rp. 75.000. Harga ekspor arang mangrove sekitar US$ 1.000/10

ton, sedangkan harga lokal antara Rp 400,- - Rp 700,-/kg. Jumlah ekspor arang

mangrove tahun 1993 mencapai 83.000.000 kg dengan nilai US$ 13.000.000

(Inoue et al., 1999).

2. Kayu Bakar

Secara umum masyarakat di Pulau Tanakeke sudah menggunakan kompor

gas untuk kebutuhan memasak. Penggunaan kayu bakar hanya dilakukan untuk

kebutuhan tertentu, misalnya memasak air, memasak dalam jumlah besar untuk

keperluan pesta dan untuk membakar ikan. Terdapat beberapa kelompok

masyarakat yang memanfaatkan kayu bakar untuk dijual guna menambah


perekonomian keluarga. Penjualan kepada tengkulak biasanya dilakukan dengan

sistem per ikat dengan harga mencapai Rp 30.000,-. s/d Rp 50.000,- tergantung

besar kecilnya batang. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada masyrakat yang

membeli kayu mangrove untuk kayu bakar, sehingga pasar utama kayu bakar

adalah untuk dibawa ke luar pulau, biasanya langsung ke Kota Makassar.

3. Aset keluarga

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Pulau Tanakeke, sudah menjadi

kesepakatan yang telah ditetapkan sejak zaman nenek moyang bahwa tegakan

mangrove yang dimiliki masyarakat merupakan aset kekayaan yang dapat

diwariskan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat yang mempunyai tegakan

mangrove bahkan menjadikannya untuk mahar pernikahan. Hal ini tidak terlepas

dari tingginya nilai ekonomi mangrove. Harga tegakan mangrove per hektar

berkisar 20 - 30 juta, tergantung besar kecilnya batang dan kerapatan pohonnya.

Tegakan mangrove ibarat ladang bagi petani di daratan, yang dapat dijadikan aset

tidak bergerak bagi keluarga nelayan. Dengan tingginya nilai ekonomi tegakan

mangrove, sebagian besar masyarakat tergoda untuk menjualnya ke pengusaha

arang.

4. Tiang pancang rumput laut

Usaha pertanian rumput laut telah menjadi komoditas primadona bagi

warga Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar. Puncak produksi rumput laut

biasanya terjadi pada Bulan Juni sampai Desember. Harga rumput laut kering di

tingkat petani per kilogram mencapai Rp 4.000 s/d Rp 7.000. Kebutuhan akan

tiang pancang berbahan kayu mangrove semakin tinggi seiring dengan semakin

meningkatnya luasan pertanian rumput laut. Sebagian masyarakat yang memilki

tegakan mangrove menebangnya untuk dijadikan tiang pancang rumput laut. Bagi

masyarakat yang tidak mempunyai tegakan mangrove akan membelinya dengan

harga mencapai Rp 3.000/batang dengan ukuran panjang 3 meter.

5. Usaha pembibitan mangrove

Peluang usaha pembibitan mangrove juga dilakukan oleh masyarakat

Pulau Tanakeke dengan membentuk kelompok masyarakat. Salah satu kelompok

masyarakat yang bergerak dalam usaha pembibitan mangrove adalah “Women


Group”. Sesuai dengan namanya, kelompok ini beranggotakan ibu-ibu/istri

nelayan. Harga jual bibit mangrove di lokasi ini adalah Rp 1.000/batang. Dengan

adanya usaha ini, merupakan perwujudan peran serta ibu dan istri nelayan turut

meningkatkan pendapatan keluarga. Selain bergerak dalam usaha pembibitan

mangrove, kelompok ini juga melakuka aksi rehabilitasi mangrove secara

swadaya.

6. Bahan pembuatan paropo

Paropo merupakan salah satu metode penangkapan ikan yang dilakukan

nelayan di Pulau Tanakeke. Paropo merupakan kayu mangrove yang disusun

sedemikian rupa yang berfungsi sebagai tempat ikan untuk berkumpul dan

bersembunyi. Sistem kerjanya adalah ketika air dalam keadaan surut, ikan akan

tinggal di dalam paropo sehingga memudahkan nelayan untuk menangkapnya.

Sebagian besar nelayan memanfaatkan metode ini untuk menangkap ikan,

terutama ikan kerapu. Jika kayu mangrove telah banyak yang lapuk, maka nelayan

akan menggantinya dengan yang baru.

Kontribusi Mangrove dalam Bidang Ekologi

1. Daerah tangkapan untuk komoditas udang dan kepiting

Secara tidak langsung, mangrove berperan dalam meningkatkan

pendapatan nelayan. Hamparan mangrove meruapakan tempat yang baik bagi

berkembangnya udang dan kepiting, yang dimanfaatkan nelayan sebagai tempat

berburu kepiting dan udang. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan di

Pulau Tanakeke, rata-rata hasil tangkapan kepiting bakau per harimencapai 2-3

ekor kepiting, sedangkan udangnya berkisar 25 – 100 ekor.Harga kepiting bakau

bervariasi, tergantung besar kecilnya kepiting. Kepiting yang mencapai berat 1 kg

per ekornya harganya mencapai Rp 150.000,-, tetapi jika ukuran kecil per

kilogramnya dihargai Rp 60.000,-. Untuk hasil tangkapan udang, jika ukurannya

besar akan langsung dijual ke pengepul dengan harga mencapai Rp 80.000,-,

tetapi jika tangkapan udang masih kecil maka akan dilakukan pembesaran di

tambak. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat ini populasi kepiting sudah jauh

berkurang. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya masyarakat nelayan

yang berburu dan juga karena adanya degradasi mangrove.


2. Pelindung tambak dan pemukiman dari banjir rob

Bentuk daratan Pulau Tanakeke yang menjari dengan pemukiman nelayan

berada diujung daratan membuat kawasan pemukiman rawan terkena banjir ROB.

Hal tersebut sudah sering terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dahulu sebelum mangrove

dikonversi menjadi tambak, tidak pernah terjadi banjir ROB yang sampai

pemukiman, tetapi setelah mangrove di konversi menjadi tambak, banjir ROB

yang menggenangi pemukiman sering terjadi. Kerugian semakin dirasakan

masyarakat karena tanggul tambak menjadi sering hancur karena tidak ada

penghalangnya. Dampaknya pendapatan nelayan tambak menjadi menurun.

Dengan merasakan langsung pengalaman tersebut, banyak warga yang merasakan

langsung manfaat mangrove dalam melindungi pemukiman mereka dari banjir

ROB, sehingga secara swadaya banyak masyarakat yang menanami kembali

tambak mereka dengan mangrove.

3. Menghasilkan sedimentasi dan tanah timbul

Vegetasi mangrove dengan ciri khas akarnya mempunyai kemampuan

dalam menjerap sedimen yang kemudian menjadi tanah timbul. Hasil wawancara

dengan masyarakat Pulau Tanakeke yang mempunyai tegakan mangrove,

mangrove di areal yang dimilikinya semakin lama akan semakin luas karena

adanya anakan baru yang tumbuh. Lama kelamaan anakan tersebut akan tumbuh

dan berbuah yang selanjutnya akan menghasilkan anakan baru yang tumbuh di

depannya. Dengan demikian, areal mangrove lama-lama akan menjadi semakin

luas. Berdasarkan penelitian Anwar (1998), laju akumulasi tanah akibat adanya

tegakan mangrove mencapai 9 mm/th.

4. Mengendalikan laju intrusi air laut

Manfaat mangrove secara tidak langsung yang dirasakan warga adalah

mangrove turut mengendalikan laju intrusi air laut. Intrusi air laut adalah masuk

atau menyusupnya air laut kedalam akuifer di mana air laut akan menggantikan

atau tercampur dengan air tanah tawar yang ada di dalam akuifer. Berdasarkan

penelitian Sukresno dan Anwar (1999) terhadap air sumur pada berbagai jarak

dari pantai menggambarkan bahwa kondisi air pada jarak 1 km untuk wilayah


Pemalang dan Jepara dengan kondisi mangrove-nya yang relatif baik, masih

tergolong baik, sementara pada wilayah Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah

sudah terintrusi pada jarak 1 km.

5. Melindungi pulau dari abrasi akibat gelombang pasang dan angin kencang

Sebagai pulau sangat kecil dengan luasan yang hanya 43 km2, Pulau

Tanakeke sangat rawan akan bahaya abrasi yang timbul akibat gelombang pasang

dan angin kencang. Pada saat musim angin barat atau angin timur dengan

kecepatan yang tinggi tentu akan sangat berbahaya bagi lingkungan daratan

terutama di daerah pinggiran pantai. Dengan adanya hutan mangrove yang

menjadi barier atau pelindung pada pesisir pantai, kuatnya angin laut yang bertiup

ke darat akan dapat ditahan dan diserap. Hasil penelitian Suryana et al. (1998)

melaporkan bahwa daya jangkauan air pasang berkurang sampai lebih dari 60 %

pada lokasi dengan lebar hutan mangrove 100 m. Bahaya abrasi dapat mengancam

pemukiman warga yang tinggal di kawasan pantai dan berbatasan langsung

dengan laut seperti di Desa Tompotana dan Desa Rewataya. Berdasarkan laporan

dari BBC (2014), tingkat abrasi air laut yang terbesar terjadi di Desa Bedono

Kabupaten Demak dengan Luas kawasan yang terkena erosi mencapai 2.116,54

ha yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 kilometer yang terjadi

dalam kurun waktu 20 tahun. Dengan demikian, hamparan hutan mangrove di

Pulau Tanakeke berfungsi juga dalam menjaga kestabilan garis pantai dari abrasi

dan menjaga kelestarian ekosistem pantai.

SIMPULAN

Secara umum, kondisi ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke masih

cukup bagus, walaupun masih ada kerusakan di beberapa tempat. Kontribusi

ekosistem mangrove dalam pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil sangat

dirasakan masyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat sudah sangat tergantung

dengan keberadaan ekosistem mangrove, baik dari segi ekonomi (manfaat

langsung) maupun dari segi ekologi (manfaat tidak langsung). Peranan mangrove

dari segi ekonomi bagi masyarakat Pulau Tanakeke diantaranya adalah sebagai

penghasil arang dan kayu bakar, tiang pancang rumput laut, usaha pembibitan


mangrove untuk kegiatan rehabilitasi dan digunakan sebagai bahan pembuatan

paropo sebagai salah satu metode penangkapan ikan tradisional. Kontribusi

mangrove secara tidak langsung bagi masyarakat Pulau Tanakeke diantaranya

adalah sebagai daerah tangkapan untuk komoditas udang dan kepiting, pelindung

tambak dan pemukiman dari banjir ROB, menghasilkan sedimentasi dan tanah

timbul, mengendalikan laju intrusi air laut, melindungi pulau dari abrasi akibat

gelombang pasang dan angin kencang.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar A.S, M. 2014. Geospatial Modeling of Vegetation Cover Changes on A

Small Island - Case Study: Tanakeke Island, Takalar District, South

Sulawesi. Graduate School Bogor Agricultural University, Bogor. (Not

Published).

Anwar, C. 1998. Akumulasi tanah di Bawah Tegakan Mangrove. Prosiding

Expose Hasil Penelitian BTPDAS Surakarta, Februari 1998: 105-115.

BTPDAS Surakarta, Solo.

Dahuri R, J. Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumber Daya

Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita.

BBC. 2014. Desa Bedono di Demak terancam tenggelam akibat abrasi.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi”. Diakses tanggal 17 Juni 2016.

Inoue, Y., O. Hadiyati, H.M.A. Affendi, K.R. Sudarma dan I.N. Budiana. 1999.

Model Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari. Departemen Kehutanan dan

Perkebunan dan JICA. Jakarta.

Giri, C. E. Ochieng, L. L. Tieszen, Z. Zhu, A. Singh, T. Loveland, J. Masek and

N. Duke. 2011. Status and Distribution of Mangrove Forests of the World

using Earth Observation Satellite Data. Global Ecology and Biogeography,

20, 154–159.

Hilal, H dan Syaffriadi. 1997. Pemanfaatan Sumber Energi untuk Mendukung

Pembangunan berkelanjutan. Jurnal Studi Pembangunan Institut Teknologi

Bandung Vol. 1 No. 2. Bandung.

Rahayu, S. 1994. Mengikutsertakan Masyarakat Pedesaan dalam Proyek

Pembangunan Hutan Berskala Kecil. Journal of Forestry Research and

Development IX (2) : 73 –79.

Sukresno dan C. Anwar. 1999. Kajian Intrusi Air Asin pada Kawasan Pantai Ber-

lumpur di Patai Utara Jawa Tengah. Bulletin Teknologi Pengelolaan DAS

V (1) : 64-72. Balai Teknologi Pengelolaan DAS Surakarta, Solo.

Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Nybakken, J .W. 1992. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi


CSR DAN UPAYA PEMBANGUNAN ALTERNATIF: REFLEKSI ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR

Abdul Kodir

Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang, [email protected], 081217200051

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai relasi antar aktor yang

berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang

Tanggung Jasab Sosial Perusahaan. Selain itu penelitian juga melihat sejauh mana

efektifitas pelaksanaan Perda di lapangan. Pertemuan penting UN Global Compact

di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian

media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan

untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal

dengan corporate social responsibility (CSR). Di Indonesia regulasi mengenai CSR

itu sendiri dijelaskan dalam UU PT No 40 tahun 2007, dan bahkan hal tersebut di

respon hingga pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Khusus di provinsi

Jawa Timur, regulasi mengenai CSR tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah

No 4 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat

relasi sosial sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa

peraturan daerah tersebut merupakan merupakan kompromi politik dalam upaya

mengakomodasi kelompok kepentingan yang ada. Adanya peraturan tersebut juga

ingin mensinergiskan antara program CSR yang dilakukan perusahaan dengan

program pemerintah provinsi daerah sebagai upaya percepatan pembangunan di

wilayah Jawa Timur.

Kata kunci: CSR, Perda, Pembangunan

PENDAHULUAN

Fenomena munculnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lazim

disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu

perkembangan dari sistem ekonomi politik global. Dan juga merupakan kewajiban

untuk perusahaan multinasional untuk menunjukkan tanggung jawab lebih besar

dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekitar

perusahaannya (Levy & Newell 2006:56; Sell & Prakash, 2004;143, Doh & Guay,

2006: 147). Kelahiran CSR yang merupakan sebuah respon msyarakat global

terhadap proses industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi MNC/TNC yang

secara nyata menyebabkan masalah ekologi, HAM, dan permasalahan sosial

lainya yang perlu untuk segera ditangani. Fakta-fakta kerusakan ekologi pada

tingkat planet a.l dapat dilihat dari lahan pertanian, hutan hujan dan berhutan



daerah, padang rumput dan sumber air tawar semua berisiko. Pada tingkat global,

lautan, sungai dan ekosistem air lainnya mengalami kerusakan. Seiring dengan

perkembangannya, CSR ini dianggap sebagai bentuk invisible hand dari

korporasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat global,

sehingga bisa melakukan proses produksi secara berkelanjutan (Bierman,

2001:45).

CSR dinilai sebagai produk internasional, yang dalam tujuan awalnya

merupakan kerangka besar agenda pembangunan dunia yang ingin mengentaskan

permasalahan yang ada di dunia khususnya di negara-negara berkembang

terutama bertujuan mengentaskan kemiskinan (Fajar, 2010:6; Prayogo, 2011:34).

Oleh karena itu diambilah kebijakan oleh PBB bahwasanya pihak korporasi/ non-

state harus membantu dalam permasalahan pembangunan yakni melalui program

CSR (Vogel, 2005: 13, Utting, 2000:27, Levy, 1997:126, Keck & Sikking, 1998:

57, Jepperson, 1991: 143).

Salah satu bentuk respon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam

menyikapi isu mengenai CSR ialah dengan disahkannya UU No. 40 tahun 2007.

Dalam hal ini sempat terjadi perdebatan terutama dari pihak pengusaha karena

adanya CSR tersebut semakin menjadi beban baru bagi perusahaan untuk

mengeluarkan laba diluar pajak pemerintah yang sudah di tetapkan. Akan tetapi

keputusan tersebut sudah final dengan dikuatkan keputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) yang dalam putusannya 15 April 2009 menolak gugatan uji material oleh

Kadin terhadap pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(TJSL) bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan

interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahan yang dikajianya. Ini

berarti bahwa penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alamiah dan

berupaya memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari


makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut (Salim, 2006: 34).

Selain itu penelitian kualitatif yang berusaha menekankan sifat realitas yang

terbangun secara sosial, yang memiliki hubungan eratantara peneliti dengan

subjek yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2009). Peneliti menggunakan metode

kualitatif karena sangat sesuai untuk mengamati objek penelitian yakni mengenai

relasi-relasi sosial yang terbangun dalam implikasi Perda No 4 Tahun 2011 antara

agen-agen yang mempunyai andil dalam terbentuknya struktur tersebut.

PEMBAHASAN

Kemunculan Perda No 4/2011 tersebut karena provinsi Jawa Timur

merupakan provinsi dengan iklim investasi yang sangat baik, hal ini bisa dilihat

bahwa di Jawa Timur terdapat banyak perusahaan-perusahaan baik dari BUMN,

BUMD atapun BUMS. Hal tersebut dilihat bahwasanya adanya potensi yang

besar yang bisa diperoleh dari dana CSR peruahaan yang ada di Jawa Timur

khususnya BUMN untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Timur dalam

membangun masyarakat melalui program-programnya yang terkadang tidak bisa

ter-cover dengan dana APBD Jatim. Dan juga dalam mengsinergiskan mengenai

upaya pembangunan yang ada di Jawa Timur dengan melibatkan dari dunia usaha

masih belum optimal itu karena adanya kesenjangan potensi daerah yang ada di

Jawa Timur itu sendiri, semisal ada suatu daerah yang terdapat jumlah perusahaan

yang begitu banyak hal ini sangat mendorong percepatan pembangunan yang ada

di wilayah tersebut contohnya Surabaya, Gresik dan Sidoarjo akibat dana CSR

dari perusahaan tersebut. Akan tetapi ada daerah yang sangat minim jumlah

perusahaan sehingga dalam upaya pembangunan hanya mengandalkan APBD

sehingga peroses pembangunan tersebut bisa dilihat sangat lambat. Oleh karena

itu melalui Perda ini bahwasanya akan mengakomodasi daerah yang minim

perusahaan akan mendapatkan dana CSR dari perusahaan di tempat lain demi

melakukan percepatan pembangunan yang ada di Jawa Timur.

Selain itu diberlakukan Perda tersebut memberikan kepastian hukum yang

jelas untuk implementasi program CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa

Timur, hal ini guna menghindari pungutan-pungutan yang sifatnya tidak jelas dan


juga memberikan perhatian kepada perusahaan-perusahaan yang sudah

melaksanakan program CSR sesuai dengan standart yang berkelanjutan melalui

reward yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, Perda

tersebut dirumuskan karena keterlibatan dari pihak dunia usaha masih dirasa

kurang proaktif dalam proses pembangunan yang ada di wilayah Jawa Timur,

sedangkan dalam penguatan dalam terciptanya pembangunan yang bersinergis

tidak hanya pihak pemerintah yang terlibat, akan tetapi dari dunia usaha dan

masyarakat itu sendiri. Hal tersebut diharapkan ketiganya saling terintegritas dan

bersinergis dengan baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan rasionalisasi tindakan adalah bahwa

aktor secara rutin mempertahankan suatu ‘pemahaman teoritis’ yang terus

menerus tentang landasan aktifitas mereka. Akan tetapi pemahaman mengenai hal

ini tidak boleh disertai dengan alasan unsur tindakan tindakan tertentu dan juga

tidak menspesifikasikan mengenai alasan secara diskursif. Perda tersebut dibuat

ialah guna mempercepat pembangunan yang ada di wilayah di Jawa Timur,

karena jika hanya mengandalkan dari dana APBN dan APBD pembangunan

tersebut dirasa akan lambat, oleh karena itu Perda tersebut mengatur mengenai

peran dari dunia uasaha dan masyarakat melalui program CSR yang diberikan

kepada masayarakat secara langsung dan tepat maka pembangunan akan sangat

cepat karena keterlibatan aktor-aktor tersebut.

Secara tekhnis hal yang diatur dalam Perda melalui Pergub mengatur

implementasi program CSR yang akan disalurkan oleh peruahaan tidak hanya

mengutamakan pemberian dana CSR hanya kepada wilayah-wilayah yang

menjadi range I mereka, akan tetapi pemerataan mengenai program-program CSR

oleh perusahan bisa tersalurkan di wilayah-wilayah yang seharusnya mendapatkan

dana meskipun tidak di wilayah range I mereka. Pengaturan tekhnis tersebut

melalui informasi-informasi yang dimiliki oleh pihak pemerintah mengenai

pemetaan wilayah-wilayah yang lebih memerlukan dana atau program CSR di

daerah Jawa Timur.


Karena mengingat wilayah di Jawa Timur itu sendiri sangatlah luas,

dengan terbagi menjadi 38 daerah Kabupaten Kota, hal ini agar program maupun

dana CSR perusahaan tersebut bisa terserap dengan baik dan juga adanya

penebaran program CSR tersebut juga membantu brand image perusahan itu

sendiri nantinya, karena yang merasakan dana maupu program perusahaan

tersebut tidak hanya masyarakat yang ada di wilayah range I nya, akan tetapi

meliputi wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur nantinya.

Hingga sejauh ini dengan adanya Perda tersebut cukup memberikan

dampak yang positif kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa

Timur dikarenakan pihak dari perusahaan juga dilibatkan oleh pemerintah

provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan proses percepatan pembangunan yang

ada. Dengan melalui setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak

perusahaan segera dilaporkan kepada pihak pemerintah provinsi yang dalam hal

ini diwakili oleh BAPPEDA Jatim.

Lebih dari itu juga pengaturan melalui Perda tersebut cukup rinci dalam

pelaksanaannya, dalam hal ini mencoba menghindari beberapa kemungkinan

masalah yang terjadi ketika program CSR tersebut diimplementasikan di

lapangan. Yakni mengenai masalah tumpang tindih program ‘over climbing’ baik

dalam program maupun wilayah, yang seharusnya program tersebut bisa

dilaksanakan oleh perusahaan melalui program CSR akan tetapi juga program

yang sama dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga wilayah yang seharusnya

sudah dimasuki oleh perusahaan tetapi juga disana benturan dengan program yang

dilakukan oleh pemerintah, begitupun sebaliknya. Hal ini menghindari terjadinya

miss komunikasi antara pihak masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Diharapkan nantinya sinergitas antara ketiganya sangat baik demi melancarkan

proses pembangunan yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya.

Dampak mengenai kadanya Perda itu sendiri mungkin sejauh ini masih

belum bisa dirasakan oleh semua kalangan stakeholders yang ada di Jawa Timur,

akan tetapi keberadaan Perda juga cukup efektif dalam upaya menyalurkan

program perusahaan. Dimana penyaluran tersebut melalui pihak pemerintah


melalui BAPPEDA yang di Koordinasikan dengan pihak SKPD terkait mengenai

bentuk program yang akan disalurkan oleh perusahaan tersebut agar tepat guna.

Pada prinsipnya adanya Perda yang sudah dibentuk oleh pihak pemerintah

yang pada pelaksaannya dilaksanakan oleh pihak BAPPEDA yang mewakili

pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dengan memfasilitasi pelaksanaan

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan juga memberikan apresiasi

kepada pihak perusahaan yang telah melaksanakan program tersebut dengan tepat

dikarenakan memang tidak ada sangsi tegas sendiri kepada perusahaan dalam

melaksanakan program CSR akan tetapi mencoba memberikan penyadaran dalam

mendorong setiap perusahaan untuk melakukan program CSR tersebut.

Terkait mengenai proses monitoring mapun evaluasi terhadap pelaksanaan

Perda ketika diimplementasikan oleh perusahaan tidak sepenuhnya dilakukan oleh

pihak pemerintah, akan tetapi hal tersebut dipasrahkan sepenuhnya kepada pihak

perusahan. Namun kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan ialah melaporkan

kepada pihak BAPPEDA selaku ketua Tim Fasilitasi CSR di Jawa Timur.

Sehingga dari apa yang sudah dilaporkan tersebut diteruskan kepada pihak DPRD

Jatim selaku pembuat regulasi dan nantinya jika ada hal yang memang belum bisa

diatur dalam Perda ini maka akan perlu ditinjau kembali.

Mengenai sangsi dalam pelaksanaan program CSR itu sendiri memang

sampai sejauh ini belum bisa mengikat sepenuhnya, karena sampai sekarang ini

memang tidak ada sangsi yang mengikat, akan tetapi adanya Perda ini diharapkan

ada peningkatan peran dari perusahaan yang peduli dalam upaya melaksanakan

program CSR tersebut.

Meskipun hingga sejauh ini sangsi atau punishment yang diberikan kepada

pihak perusahaan hanya bersifat teguran tertulis oleh pihak provinsi hanya saja

memang teguran tersebut ada yang tidak mendapatkan respon. Karena memang

fungsi dari pihak pemerintah hanya sebagai fasilitasi perusahaan dalam

melaksanakan program CSR tersebut. Jika sanksi kemudian dipraktekan maka

perusahaan akan terbebani mengenai sanksi tersebut karena kegiatan CSR pada

prinsipnya ialah bersifat sukarela dan juga ketakutan yang akan terjadi jika


perusahaan tersebut merasa terbebani maka perusahaan-perusahaan tersebut akan

berfikir kembali jika ingin menginvestasikan modalnya di wilayah Jawa Timur,

sehingga imbasnya produksi di Jawa Timur menurun dan secara langsung

berdampak kepada penurunan jumlah lapangan kerja.

SIMPULAN

Peraturan Daerah tersebut dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang

sangat kompromis, dikarenakan dalam Peraturan Daerah tersebut ingin

mengakomodasi semua stakeholders maupun shareholders yang ada di provinsi

Jawa Timur. Kompromi kepentingan tersebut bisa dilihat dalam ketentuan

Peraturan Daerah tersebut tidak diatur mengenai prosentase laba bersih yang

dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan program CSRnya, semuanya

diberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mengeluarkan jumlah dana untuk

program CSR.

Tidak hanya itu juga, kompromi kepentingan yang ada dalam Peraturan

Daerah tersebut ialah tidak diberlakukannya sanksi yang sangat tegas kepada

perusahaan yang tidak menjalankan program CSR sehingga bisa dikatakan

kekuatan hukum pada Peraturan Daerah tersebut tidak mengikat. Hal ini

dikarenakan bahwa nantinya Peraturan Daerah tersebut tidak menjadi beban

kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Dan ketika Peraturan Daerah ini

menjadi beban tersendiri bagi perusahaan maka akan ditakutkan perusahaan-

perusahaan tersebut tidak mau menginvestasikan dan lari dari Jawa Timur

dikarenakan perusahaan sendiri sudah terbebankan dengan pajak yang berlaku.

Tujuan akhir dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut ingin

mensinergiskan mengenai peran serta keterlibatan dunia usaha dengan pihak

pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan melalui progrm pemerintah

yang sampai hari ini tidak semuanya program pemerintah tersebut dapat ter-cover

jika hanya mengandalkan dana Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD)

dan Anggaran Pembiayaan Belanja Nasional (APBN) untuk membiayai program

tersebut. Hal ini diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat

mengakomodasi program CSR yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat


disesuaikan dengan rencana pembangunan program pemerintah daerah untuk

mewujudkan percepatan pembangunan yang ada di wilayah provinsi Jawa Timur

itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bierman, F. (2001). The emerging debate on the need for a World Environment

Organization. Global Environmental Politics, 2001, 1, 1.

Denzin, Norman. K & Yoanna S. Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative

Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Doh, P. J & T. R Guay (2006). Corporate social responsibility, public policy, and

NGO activism in Europe and the United States: An institutional-

stakeholder perspective. Journal of Management Studies, 1, 43.

Fajar, Mukti. (2010). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi

tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional,

Swasta Nsional & BUMN di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jepperson, L.R. (1991). Institutions, institutional effects, and institutionalism. In

W. W. Powell, & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in

organizational analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Keck, M.E & K. Sikkink. (1998). Transnational advocacy networks in

international politics: introduction In M. E. Keck, & K. Sikkink (Eds.),

Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics.

Cornell University Press: Ithaca.

Levy, L. D. (1997). Environmental management as political sustainability.

Organization and Environment, 2, 10.

Levy, D. L., & Newell, P. (2006). Multinationals in global governance. In S.

Vachani (Ed.), Transformations in global governance: Implications for

multinationals and other stakeholders, Edward Elgar: London.

Prayogo, Dody. (2011). Socially Responsible Corporation: Peta Masalah,

Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri

Tambang dan Migas di Indonesia. Depok: UI-Press.

Salim, Agus. (2006). Teori & Paradigma Penelitian Sosial : Buku Sumber Untuk

Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Tiara Kencana.

Sell, S. K., & Prakash, A. (2004). Using ideas strategically: The contest between

business and NGO networks in intellectual property rights. International

Studies Quarterly, 1, 48.

Utting, P. (2000). Business responsibility for sustainable development. United

Nations Research Institute for Social Development: Geneva.

Vogel, D. J. (2005). The market for virtue: the potential and limits of corporate

social responsibility. Brookings Institution Press: Washington DC.


MEMBANGUN WISATA PAHLAWAN KOTA SURABAYA

R.N. Bayu Aji

Universitas Negeri Surabaya – email : [email protected]

Sumarno

Universitas Negeri Surabaya – email : [email protected]

Abstrak

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan terkenal dengan sebutan kota

pahlawan. Gelar kota pahlawan yang diperoleh surabaya tidak terlepas dari sejarah

panjang yang diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari

kolonialisme penjajah terutama saat terjadinya Perang 10 November 1945. Sejarah kota

pahlawan inilah yang kemudian harus senantiasa dijaga sehingga sampai kapanpun dapat

diwarisi keberadaannya oleh generasi selanjutnya sebagai wawasan kesejarahan yang

memiliki nilai arti penting. Surabaya kaya dengan situs bersejarah dan dapat digunakan

untuk peneladanan serta mengambil hikmah dari pendekatan historis yang ada dan

inheren dengan situs itu sendiri. Peneladanan dalam pendekatan historis tersebut bisa

dilakukan melalui wisata Pahlawan. Melalui wisata pula, nilai penting sejarah kota

surabaya bisa tertransformasikan kepada masyarakat umum, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Sebagai contoh surabaya memiliki Rumah Kediaman HOS

Cokroaminoto dan rumah kost yang pernah ditempati oleh Soekarno dan Sema’oen.

Kedua tempat tersebut merupakan bangunan cagar budaya, akan tetapi masih belum bisa

dimaksimalkan dengan baik sebagai salah satu objek wisata bernilai historis. Surabaya

juga memiliki makam khusus dan makam pahlawan seperti Makam Dr. Sutomo pendiri

Budi Utomo, Makam Bung Tomo seorang orator ulung pertempuran 10 November 1945,

Makam W.R. Supratman yang merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Semua nama-nama di atas merupakan pahlawan nasional Indonesia dan situs

bangunannya termasuk dalam bangunan-bangunan bersejarah yang telah dilindungi oleh

pemerintah kota Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya tahun 1996

dan tahun 1998 yang berisi tentang 163 bangunan dan situs yang harus dilindungi.

Pembangunan yang berkelanjutan harus juga memerhatikan potensi nilai kesejarahan

yang ada dalam perjalanan sejarah sebuah kota.

Kata kunci: potensi dan masalah, wisata pahlawan Surabaya

PENDAHULUAN

Kota Surabaya telah menjadi tujuan urbanisasi dari penduduk daerah-

daerah di sekitar kota Surabaya sejak sebelum abad ke-20. Surabaya memiliki

karakteristik penduduk yang sangat heterogen. Selain dihuni oleh penduduk

pribumi setempat, orang-orang Eropa, masyarakat Tionghoa, dan Timur Asing

lainnya, Surabaya juga menjadi tujuan orang-orang dari Pulau Madura yang


memiliki sumbangan besar bagi terbentuknya formasi spasial kota (Purnawan,

2009: 14). Sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kota metropolitan seperti

surabaya merupakan salah satu daya tarik bagi daerah maupun kota lain untuk

dikunjungi. Sebagai kota yang banyak dituju oleh daerah lainnya, surabaya

memiliki nilai penting dalam pelestarian sebuah sejarah perkotaan. Surabaya yang

tekenal dengan sebutan Kota Pahlawan perlu memiliki warisan sejarah terkait

keteladanan para pahlawan yang pernah singgah dan menjadi orang besar di

Surabaya.

Warisan yang ada di setiap kota memiliki arti penting yang berbeda bagi

penduduk kota itu sendiri. Selama ini wisata kota Surabaya tidak pernah tergarap

dengan baik, meskipun terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Salah satu

potensi dan masalah yang harus dipecahkan adalah menjadikan Surabaya sebagai

kota yang memiliki wisata pahlawan. Berbeda dengan hanya sekedar penyebutan

gelar sebagai kota pahlawan, wisata pahlawan adalah bagaimana meneladani nilai

sejarah dari pahlawan serta situs bersejarahnya yang berada di Surabaya.

Seringkali anggapan selama ini Surabaya terkenal sebagai Kota Pahlawan yang

promosi dan peneladannya hanya melalui Museum Tugu Pahlawan. hal ini

mengakibatkan potensi dan permasalahan peninggalan situs lainnya yang ada di

Surabaya terlupakan.

Untuk meneladani nilai kepahlawanan melalui wisata pahlawan, di

Surabaya terdapat beberapa tempat ataupun situs bersejarah yaitu Rumah

Kediaman HOS Cokroaminoto dan rumah kost yang pernah ditempati oleh

Soekarno dan Sema’oen, makam umum dan makam pahlawan seperti Makam Dr.

Sutomo pendiri Budi Utomo, Makam Bung Tomo seorang orator ulung

pertempuran 10 November 1945, dan Makam W.R. Supratman yang merupakan

pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tulisan ini mencoba mengetahui sejauh mana potensi dan permasalahan

yang melingkupi wisata pahlawan kota Surabaya. Bagaimana perkembangan situs

wisata pahlawan kota Surabaya yang memiliki nilai historis tinggi selama ini

harus dipertahankan, apa saja yang harus dikembangkan sebagai sebuah wisata


sehingga selalu tetap menjadi cirikhas untuk membangun kota Surabaya yang

berkelanjutan ke depan.

PEMBAHASAN

Upaya pelestarian pusaka budaya menurut Timoticin Kwanda tidak hanya

melindungi satu atau beberapa bangunan saja, tetapi juga mempertahankan

struktur kota/kawasan (urban fabric), yang meliputi pola penggunaan lahan

(fungsi bangunan), langgam arsitektur, dan aktifitas kehidupan masyarakat yang

membentuk karakter suatu kawasan menjadi berbeda dan unik (Colombijn dkk.,

2005: 448). Surabaya sebagai Kota Pahlawan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai

kepahlawanan dan nilai historis sebagai perjalanan tumbuh berkembangnya

sebuah perkotaan ke depan.

Berkat perlawanan heroik yang ditunjukkan oleh arek-arek suroboyo pada

10 November 1945, Surabaya sekarang berpredikat sebagai Kota Pahlawan.

Menurut Taufik Abdullah, peristiwa 10 November merupakan peristiwa besar

setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Apabila peristiwa ini dipahami dari konteks

kesejarahannya, maka dapat dianalisa bahwa terdapat antusias pada tingkat

idealisme yang tinggi sebagai keabsahan proklamasi. Peristiwa 10 November

1945 di Surabaya tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejadian yang hanya

menyangkut kalangan terpelajar dan tokoh besar saja. Tidak hanya para elit saja,

peristiwa 10 November diwujudkan dengan keterlibatan massa sebagai

nasionalisme dan proses pembentukan bangsa (Taufik Abdullah, 2001: 44-45).

Perkembangan kota di Indonesia berdasar jenisnya dari segi sosial budaya,

kependudukan, ekonomi, pola lingkungan fisik menunjukkan perawatakan yang

khusus. Perlu diakui bahwa perkembangan kota di Indonesia belum mampu

mengungkap kekhususan atau karakter yang dapat digeneralisasi karena banyak

alasan dan motivasi yang berbeda (Djoko dan Eko Budiarjo, 2005: 191-192).

Tentunya hal tersebut harus dicarikan solusi agar kota di Indonesia dapat

menunjukkan ciri khas masing-masing.


Merebaknya bangunan baru yang semakin marak dan dikatakan modern di

metropolis memang tidak bisa dihindarkan. Apabila bangunan yang dikatakan

modern di metropolis dapat mengggilas keunikan dan karakter atau ciri khas

kawasan kota bersejarah, maka dapat mengakibatkan pelecehan budaya (cultural

harassment). Tantangan utama adalah membangun kesadaran segenap pihak

tentang arti penting pelestarian atau konservasi kota bersejarah sebagai bagian tak

terpisah dari perkembangan kota (Eko Budiarto, 2005: 202).

Warisan luhur dari kota Surabaya berupa peninggalan nilai kepahlawanan

harus selalu dilestarikan untuk generasi mendatang. Nilai kepahlawan ini

menjadikan Surabaya sebagai inspirasi bagi kota lain dalam perjuangan ketika

masa penjajahan maupun masa mempertahankan kedaulatan negara setelah

kemerdekaan. Nilai kepahlawan dari kota Surabaya dengan pendekatan sejarah

dapat dipelajari melalui sarana wisata. Pengertian wisata tidak hanya sebagai

wahana atau sarana untuk bersenang-senang saja. Perihal yang utama dalam

penyebutan kata wisata adalah berkaitan dengan pesan dan kesan. Ketika

menelusuri dan menjalani wisata tersebut, kita akan mendapatkan pesan nilai

sejarah dan terkesan dengan pembelajaran serta peneladanan kisah secara historis.

Dengan demikian, wahana wisata memiliki nilai lebih sebagai transfer of

knowledge. Untuk itu, surabaya paling tidak memiliki wisata pahlawan yang harus

dikelola dengan baik dengan menggali potensi dan permasalahannya.

1. Rumah Kediaman H.O.S. Cokroaminoto

Rumah Kediaman H.O.S Cokroaminoto di Surabaya ada dua yakni di jalan

Ngagel Jaya dan di jalan Peneleh VII/29-31. Kedua bangunan tersebut adalah

saksi bisu dari perjuangan para pejuang kemerdekaan. Kedua bangunan tersebut

merupakan bangunan yang dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya dan

termasuk dalam daftar bangunan cagar budaya melalui surat keputusan Walikota

Surabaya tahun 1996 dan tahun 1998 yang berisi 163 bangunan dan situs yang

harus dilindungi.

a. Permasalahan


Kedua bangunan Rumah Kediaman H.O.S. Cokroaminoto memiliki nilai

penting sebagai warisan dan peninggalan sejarah pergerakan dan perjuangan di

Indonesia. Rumah yang berada di Ngagel Jaya saat ini nyaris tidak berarti.

Bangunan tersebut hanya menjadi bangunan kosong tanpa bisa menceriterakan

tentang peran besar dari pemiliknya. Sedangkan untuk Rumah Kediaman yang

berada di jalan Peneleh tampak tak terawat meskipun juga termasuk saksi bisu

kebesaran perjuangan bangsa yang dilakukan oleh H.O.S. Cokroaminoto.

Sangat disayangkan, kondisi bangunan rumah ini tidak mencerminkan

sebuah bangunan bersejarah yang termasuk sebagai cagar budaya. Rumah ini

pernah direnovasi tapi tidak memiliki nilai guna lebih. Sekitar tahun 2000

pemerintah kota Surabaya merenovasi atap agar kondisinya lebih baik dan

temboknya dikapur serta dicat sehingga terlihat bersih. Tidak bisa dipungkiri

kondisi ruangan dan kamar didalamnya terasa gelap, pengap dan kotor.

Gentingnya bocor saat hujan tiba. Penjaga rumah tersebut merasakan tidak ada

optimalisasi pemanfaatan. Bahkan rumah ini pernah dijadikan tempat kost agar

bisa mendapatkan keuntungan sebagai pemasukan dana untuk perawatan. Nama

besar Soekarno ternyata belum bisa mengangkat nilai bangunan menjadi lebih dari

sekadar bangunan kosong. Sementara itu, pengeluaran biaya untuk perawatan

selalu keluar dan tidak ada bantuan intensif yang memadahi dari pemerintah

(Kompas Jatim, 14 April 2004 dan 13 November 2006).

b. Potensi

Rumah Kediaman H.O.S Cokroaminoto yang berada di Jalan Ngagel Jaya

sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu wisata pahlawan kota surabaya

karena cukup representatif apabila dijadikan museum serta terdapat diorama yang

kemudian mengulas sosok pemiliknya yakni H.O.S Cokroaminoto. Bisa juga

peninggalan benda yang berharga dari Cokroaminoto digunakan untuk menghiasi

ruangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Cokroaminoto adalah pemimpin

Sarekat Islam pada tahun 1912. Sebelum menjadi Sarekat Islam, organisasi ini

merupakan organisasi pedagang-pedagang islam bernama Sarekat Dagang Islam

(SDI). Selanjutnya, SI dalam perjalanannya pecah menjadi dua yakni SI merah


dan SI putih. Sedangkan rumah kost yang berada di Peneleh pernah ditinggali

oleh tokoh Sarekat Islam (SI) yakni Sema’oen dan Soekarno sang proklamator

kemerdekaan Indonesia ketika masih muda dan bersekolah di Hogore Burger

School (HBS). Dari rumah yang terdiri enam ruangan ini, Soekarno seringkali

mendengar percakapan permasalahan politik sejumlah tokoh Sarekat Islam yang

berguru pada Cokroaminoto. Rumah ini dapat kita maksimalkan sebagai wisata

sekaligus belajar tentang kiprah Sema’oen dan Soekarno dalam sejarah

pergerakan sampai kemerdekaan Indonesia.

2. Makam W.R. Supratman

Makam W.R. Supratman terletak di jalan Kenjeran. Makam tersebut

dikelilingi oleh pagar besi di sisi utara, timur dan selatan, sedangkan sisi barat

dipagari oleh tembok putih. Makam itu berada di tengah pendopo berlantai

marmer coklat muda. Pendopo yang terletak di sisi utara area tampak megah

meski kesan seadanya tidak bisa dihindari. Sebagai contoh terlihat salah satu dari

fitting lampu yang menggantung tak teratur di tengah langit-langit pendopo.

Apabila di sekitar kompleks area pemakaman ada acara, permukaan makam

ditutup dengan papan, khususnya bagian tengah yang membentuk biola.

Keteduhan di kompleks makam dapat dirasakan di bawah pendopo. Selebihnya

terasa panas karena hanya terdapat satu pohon di pojok selatan kompleks

pemakaman (Kompas Jatim, 26 Juni 2002).

W.R Supratman merupakan pemain biola dan pencipta lagu kebangsaan

Indonesia Raya. Perjalanan W.R Supratman dalam dunia seni dan musik begitu

penting bagi inspirasi rasa nasionalisme di luar jalur pergerakan mengangkat

senjata. Pelajaran seni dan musik W.R. Supratman didapat dari kakak iparnya

yakni Willem van Eldik. Keahliannya bermain biola mengantarkannya ahli dalam

menggubah lagu. Pada tahun 1924, W.R. Supratman menggubah lagu Indonesia

Raya yang menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia.

a. Permasalahan


Kondisi Makam W.R. Supratman terlihat kurang terawat. Warna pagar

makam tampak memudar dan rerumputan liar tumbuh lebat di pekarangan

makam. Bukan hanya tidak terurus dengan baik, jarang sekali ada bunga yang

bertabur di pusaranya. Seringkali justru pusara yang terbuat dari marmer putih

terlihat penuh kotoran kelelawar. Ketika malam hari tiba, kompleks makam

terlihat remang-remang karena lampu mercuri yang terpasang terkadang hidup

dan mati (Kompas Jatim, 19 Desember 2001). Makam W.R. Supratman

beberapakali diupayakan untuk dipugar dan direnovasi, namun seringkali terhenti

karena kendala anggaran dana. Dinas Pertamanan dan Pemakaman kota Surabaya

nampak belum maksimal sebagai pelaksana renovasi dan pemugaran. Sejalan

dengan hal tersebut, makam W.R. Supratman juga jarang dikunjungi peziarah

baik dari kalangan pelajar, kalangan umum, maupun kalangan pemerintah.

b. Potensi

Dalam hal penataan dan renovasi kawasan makam, sebenarnya telah ada

keinginan untuk merenovasi serta menjadikan Makam W.R. Supratman sebagai

salah satu wisata di kota surabaya. Pemerintah kota Surabaya juga merencanakan

pembangunan ruang musik, patung W.R. Supratman, dan relief lagu Indonesia

Raya yang masih asli (Kompas Jatim, 26 Juni 2002). Pergerakan dan perjuangan

W.R. Supratman melalui musik dan nasionalisme sebenarnya secara umum telah

muncul sebagai salah satu fase periode Romantik musik Eropa abad 19. Gerakan

itu merupakan reaksi dari dominasi musik seni yang universal dari komposer

besar seperti Mozart dan Bethoven. Jadi, inisiatif gerakan ini melibatkan

nasionalisme ke dalam musiknya. Lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman

merupakan salah satu wujud dari nasionalisme. Perkawinan antara musik dengan

nasionalisme di Indonesia ini berjalan lurus dengan semangat jamannya (Kompas,

8 Juni 1992).

Upaya yang perlu didukung adalah kunjungan anak-anak sekolah dasar

saat memainkan biola dan sekaligus menyanyikan lagu indonesia raya di Makam

W.R. Supratman. Selanjutnya, anak-anak sekolah dasar juga mencatat tiap sejarah

kiprah W.R. Supratman yang tertulis di makam (detiksurabaya.com, 14 Agustus


2008, diakses 4 Desember 2009). Kunjungan itu memiliki arti penting bagaimana

mempelajari sosok kepahlawanan dan nilai sejarah perjuangan dengan langsung

melihat situs bersejarahnya. Tidak hanya kunjungan ziarah saja yang didapatkan

apabila Makam W.R Supratman dijadikan tujuan utama dalam wisata pahlawan

kota Surabaya. Melalui wisata kunjungan ke Makam W.R. Supratman, kita semua

sekaligus dapat belajar sejarah terutama mengenai perannya ketika berjuang

melalui seni dan musik demi perjuangan bangsa Indonesia hingga rela

mempertaruhkan keselamatan nyawa untuk tanah air.

3. Makam dr. Sutomo

Sejarah pergerakan nasional Indonesia dan kepahlawanan Surabaya tidak

terlepas dari peranan Budi Utomo yang didirikan oleh dr. Sutomo pada tanggal 20

Mei 1908. meskipun banyak yang mengkritik bahwa pergerakan Budi Utomo

masih berwatak kedaerahan khususnya Jawa sentris, namun pendiriannya

memiliki peranan penting dalam sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia

saat terajajah. Peran penting itu adalah sebagai pemantik kesadaran dan

kebangkitan pergerakan nasional di Hindia Belanda. Pergerakan Budi utomo yang

menitik beratkan pada pendidikan dan budaya merupakan kebutuhan riil dari

bangsa indonesia tentang pentingnya pendidikan.

a. Permasalahan

Makam dr. Sutomo terletak di jalan Bubutan 85 Surabaya. Makam ini

memang lebih banyak dikunjungi oleh peziarah, namun pada hari tertentu saja

seperti saat hari Pahlawan 10 November, hari Kebangkitan Nasional 20 Mei dan

peringatan wafatnya dr. Sutomo 30 Mei. Selain hari itu, Makam dr. Sutomo

menjadi sepi dan kosong. Saat ini, Makam dr. Sutomo dijaga oleh Murtiningrum

yang merupakan salah satu mahasiswa dan sekaligus asisten dr. Sutomo. Makam

dr. Sutomo berdekatan dengan rumahnya yang merupakan bekas kompleks

Gedung Nasional Indonesia (Kompas, 13 November 2006). Tidak banyak orang-

orang yang concern terhadap pelestarian dan menjaga makam para pahlawan.

b. Potensi


Nama besar dr. Sutomo dan teman-temannya dari STOVIA yakni

Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman sebenarnya bisa

dijadikan kekuatan untuk mendatangkan peziarah ataupun pengunjung. Perjalanan

hidup dr. Sutomo dapat dijadikan pelajaran untuk meneladani sosoknya sebagai

dokter yang sekaligus berperan untuk pencerahan pendidikan dan dunia

kedokteran di Hindia Belanda. Tentu saja ilmu kedokteran yang diajarkannya

tidak berwatak matrealistis dan harus memberikan manfaat bagi yang miskin.

Rumah dr. Sutomo yang berdekatan dengan makamnya dapat juga

dijadikan sebagai salah satu tempat persinggahan setelah berziarah. Banyak kisah

yang bisa diinformasikan dan dipelajari dari dr. Sutomo saat berada dirumah

tersebut. Mulai dari kiprahnya dalam Indonesische Studie Club (ISC) yang

merupakan wadah kaum terpelajar yang didirikan dr. Sutomo pada tahun 1924.

Kemudian ISC berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) hingga berfusi

dan melahirkan Partai Indonesia raya (Parindra). dr. Sutomo diangkat menjadi

ketua umumnya pada Desember 1935. Selain aktif di dunia politik, dr. Sutomo

juga menjadi pengajar di NIAS (Nedherland Indische Artsen School) yang saat ini

berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Bukan tidak

mungkin, perjalanan hidup dan kebesaran dr. Sutomo dapat dipelajari ketika

makam dr. Sutomo tidak hanya dijadikan sebagai makam biasa, melainkan

dijadikan wisata Pahlawan yang kemudian dikemas dengan pendekatan edukatif

secara historis.

4. Makam Bung Tomo

Bung Tomo (Sutomo) terkenal sebagai seorang orator ulung yang berperan

dalam pertempuran 10 November 1945. Ia berhasil membangkitan semangat arek-

arek Suroboyo dan para milisi di Surabaya untuk melawan sekutu (Inggris). Bung

Tomo juga menjadi pemimpin BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia)

yang didirikannya pada tanggal 12 Oktober 1945.

a. Permasalahan


Makam Bung tomo terletak di pemakamam umum di jalan Ngagel.

Makam Bung Tomo tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas termasuk juga

warga Surabaya. Hal itu mungkin menunjukkan ketidakinginan Bung Tomo untuk

dijadikan sebagai orang ternama dan dijadikan Pahlawan oleh siapapun. Maka

dari itu, Bung Tomo berpesan agar ia tidak dimakamkan di makam pahlawan

karena menurutnya dia tidak layak dan tidak meminta disejajarkan dengan

pahlawan.

b. Potensi

Makam Bung Tomo yang merupakan sebuah taman pemakaman umum

dapat dijadikan sebagai kunjungan salah satu wisata Pahlawan kota Surabaya.

Kesederhanaan Bung Tomo yang tidak mau dikuburkan di Taman Makam

Pahlawan dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik bagi peziarah ataupun

wisatan untuk selalu meneladani hal tersebut.

Selain itu, ketika melakukan ziarah sekaligus berwisata di Makam Bung

Tomo, dapat juga dilakukan perenungan untuk selalu menjadi seorang yang kritis.

Bung Tomo pernah menduduki jabatan penting seperti manjadi Menteri Urusan

Bekas Pejuang Bersenjata sekaligus Menteri Sosial Ad Interim tahun 1955-1956

saat Kabinet Perdana Menteri Burahnuddin Harapahap. Ia juga pernah menjadi

anggota DPR di tahun 1970-an saat Orde Baru berkuasa. Meskipun menjabat, ia

tetap selalu mengkritik pemerintah dan memerankan dirinya sebagai oposisi mulai

saat Orde Lama sampai Orde Baru. Bahkan, ia sempat dipenjarakan oleh Soeharto

karena banyak program pemerintah yang dikritik olehnya. Hal itu yang kemudian

menjadi penghambat baginya untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional oleh

Pemerintah Orde Baru. Baru tanggal 10 November 2008, Bung Tomo dianugerahi

gelar sebagai Pahlawan Nasional oleh Kabinet Indonesia Bersatu yang

disampaikan oleh Muhammad Nuh selaku Menteri Komunikasi dan Informatika.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu


SIMPULAN

Hasil studi kajian mengenai membangun wisata pahlawan kota Surabaya

ini menunjukkan bahwa bangunan bersejarah masih belum mampu

dimaksimalkan dengan baik sebagai pengingat dan sekaligus tempat untuk

mempelajari sejarah. Bangunan bersejarah baik berupa rumah peninggalan seperti

Rumah Kediaman H.O.S Cokroaminoto dapat dijadikan salah satu wisata

pahlawan sekaligus mempelajari sejarah. Begitu juga dengan keberadaan makam

para pahlwan di Surabaya seperti Makam W.R. Supratman, Makam dr. Sutomo,

dan Makam Bung Tomo yang dapat dijadikan sebagai wisata pahlawan untuk

dikunjungi. Rumah peninggalan dan makam tersebut selain menjadi wisata juga

dapat dijadikan sarana untuk belajar tentang sejarah bangsa mulai pergerakan

nasional, kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan.

Surabaya sebagai Kota Pahlawan berdasar kajian ini ternyata memiliki ciri

khas yang dapat dijadikan sebagai ikon kotanya. Seiring dengan industrialisasi

kota Surabaya, wisata pahlawan merupakan ciri khas Kota Pahlawan yang dapat

dijadikan kekuatan untuk menunjukkan identitas Surabaya. Wisata pahlawan ini

tidak terlepas dari gelar pahlawan yang diperoleh oleh pemilik maupun tempat-

tempat situs bersejarah seperti W.R. Supratman, Soekarno, H.O.S. Cokroaminoto,

dr. Sutomo, Bung Tomo.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh objek wisata pahlawan kota

Surabaya, maka langkah selanjutnya adalah mempertahankannya dan

mengembangkannya menjadi bangunan bernilai historis agar senantiasa menjadi

lebih hidup dan bisa menceriterakan perjuangan bangsa ini saat memperjuangkan

kemerdekaan. Pengenalan dan promosi wisata pahlawan kota Surabaya secara

intensif akan semakin meneguhkan Surabaya sebagai kota yang bergelar Kota

Pahlawan. marilah bersama-sama kita jadikan Surabaya sebagai kota yang penuh

dengan nilai kepahlawanan dengan pendekatan historis yang menjanjikan dan

memberikan pendidikan berupa ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bangsa

Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. 2001, Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Historika.

Basundoro, Purnawan. 2009, Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang

Sejak Zaman Kolonial Sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: Ombak.

Budiarjo, Eko dan Djoko Sugiarto. 2005, Kota Berkelanjutan. Bandung: Alumni.

Budiharjo, Eko. 2005, Tata Ruang Perkotaan. Bandung: Alumni.

Colombijn, Freek, dkk., (ed.). 2005, Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-

Kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak, NIOD, Jurusan Ilmu Sejarah

Unair.

Kusno, Abidin. 2009, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta

Pasca-Suharto. Yogyakarta: Ombak.

Anggoro, Antonius Ponco. “Bangunan Bersejarah, Pahlawan di balik

Pahlawan”, Kompas, tanggal 13 November 2006.

Solapung, Kaye A. “Musik dalam Nasionalisme, dan Lagu ‘Dari Sabang

Sampai Merauke’ Supratman”, Kompas, tanggal 08 Juni 1992.

“Makam WR Supratman Tak Terurus”, Kompas Jatim, Tanggal 19 Desember

2001.

“Saksi Sejarah yang Terabaikan”, Kompas Jatim, tanggal 14 April 2004.

“Seberapa Besar Penghargaan Kepada Pahlawan”, Kompas Jatim,

tanggal 13 November 2006.

“Renovasi Makam WR Supratman Seperti Sandiwara”, Kompas Jatim, tanggal

26 Juni 2002.

http://surabaya.detik.com/

http://surabaya.detik.com/


INDUSTRI BATIK MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA PINGGIRAN

DI SOLO

Riyadi

Universitas Negeri Surabaya, email: [email protected], Hp. 085647073468

Eko Satriya Hermawan


Agus Trilaksana


Abstrak

Batik berasal dari Jawa meskipun di wilayah lain di Nusantara terdapat kerajinan

berbahan dasar kain dengan motif yang sekilas mirip batik. Batik dalam konsepsi Jawa

berasal dari kata “tik”, yang dalam bahasa Jawa berarti sesuatu yang kecil. Dalam bahasa

Jawa ditemukan istilah lain, yakni “klitik”. Penggunaan kata “tik” juga dijumpai dalam

“pabatik” yang dalam istilah Suku Dayak di Kalimantan berarti ”tato”. Dan “bitik” yang

berarti menggambar atau menulis. Di Minahasa dijumpai kata “mahapantik” yang berarti

menulis. Dengan demikian kata “ambatik” berasal dari kata “tik” yang berarti menulis

atau melukis sesuatu yang kecil. Dalam konteks ini dipersepsikan bahwa batik adalah

kerajinan merangkai atau menghubungkan dari titik-titik satu ke titik-titik yang lain,

sehingga menjadi pola tertentu mengikuti pakem baku dalam seni membatik. Batik

tumbuh dan berkembang selaras dengan kultur, sehingga bagi orang Jawa batik selalu

mewarnai sejak kelahiran yang dijemput dengan baik sampai meniinggal yang juga

ditutup dengan batik. Kelekatan batik ini tidak membedaan linta etnisitas, termasuk juga

etnis Tionghoa yang ”terjebak” dalam budaya Jawa di Solo. Dalam penelitian ini

digunakan metode sejarah berusaha menggali aktivitas usaha batik masyarakat Tionghoa

di Solo. Hasil yang diperolah yakni eksistensi batik yang lekat dengan keraton, membuat

batik berkembang pesat seiring fungsi keraton juga sebagai pusat kebudayaan dan

kesenian sehingga usaha batik inipun diikuti masyarakat di luar istana. Batik dengan

begitu cepat memiliki potensi ekonomis yang begitu besar juga dimanfaatkan etnis

Tionghoa yang membawa transformasi identitas sebagai orang Jawa.

Kata Kunci: Batik, Tionghoa, Solo

PENDAHULUAN

Mengapa kehidupan orang Tionghoa selalu identik dengan aktivitas

perniagaan serta bagaimana perkembangan aktivitas ekonomi tersebut mampu

menjadi perekat sosial antara Tionghoa dengan orang Jawa? Apakah terjadi

pergeseran yang berarti pada aktivitas ekonomi Tionghoa di Balong seiring

perubahan rezim di Indonesia pada paruh kedua abad ke-20? Jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan itu memerlukan pemahaman tentang kegiatan ekonomi


masyarakat Tionghoa mulai periode yang lebih awal ketika komunitas ini menetap

di Surakarta.

Dimulai pada abad ke-20, kegiatan perdagangan yang dilakukan orang

Tionghoa di Balong semakin memegang peran penting dalam sistem ekonomi

masyarakat Surakarta yang ketika itu digunakan lebih dari satu sistem ekonomi,

mulai dari kolonial, kerajaan, hingga swasta. Diantara ketiga sistem itu, swasta

jauh lebih pesar berkembang sedangkan kolonial sudah mulai mendekati masa-

masa kebangkrutan dan sistem kerajaan semakin tergerus modernisasi sehingga

tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam kondisi demikian para pelaku ekonomi

Tionghoa mulai membentuk kongsi-kongsi kecil yang didasarkan pada dua hal

yaitu, suku asli serta jenis bidang usaha yang dilakukan. Sesama anggota kongsi

ini memiliki solidaritas yang kuat untuk membangun jaringan ekonomi yang

lebih luas. Sebagai contoh, sub etnis Tionghoa terbesar di Surakarta yaitu Hokkian

yang umumnya memiliki usaha pada bidang hasil bumi dan toko besi. Sub etnis

Hokjia sebagai pedagang tekstil di Pasar Klewer, sub etnis Hakka sebagai

pedagang kelontong dan alat-alat rumah tangga, pada kelompok sub etnis yang

lebih kecil seperti Hinhua sebagai pelaku ekonomi pada bidang usaha otomotif,

sedangkan Hok Ciu pada bidang usaha perhiasan emas, Kwong Fu pada bidang

usaha mebelair, furnitur dan elektronik, dan yang terakhir sub etnis Hope sebagai

ahli gigi.1 Masyarakat Tionghoa di Balong ataupun Surakarta tidak ada yang

menjadi petani, hal ini yang menunjukkan perbedaan dengan Tionghoa di wilayah

Surakarta dengan wilayah lain.2

Sejak awal, aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di Surakarta sudah menjalin

hubungan dengan pelaku ekonomi orang Jawa.3 Yang dimaksud pelaku ekonomi

1 M. Hari Mulyadi, “Sejarah Peranan dan Potensi Masyarakat Etnis Tionghoa di

Surakarta”, dalam Kalimatun Sawa’, Vol. 02, No. 02, 2004, hlm. 33-34. 2 Bukan tanpa alasan etnis Tionghoa banyak melakukan aktivitas ekonomi di kota, karena

kota dianggap memiliki potensi hubungan multi etnik yang lebih kompleks dengan tingkat

persaingan yang lebih tajam, meskipun demikian proteksi keamanan juga lebih mudah didapatkan

di kota. Potensi yang dimiliki kota itulah yang menarik perhatian pengkaji masalah sosial, politik

dan budaya. Lebih lanjut lihat Ahmad Habib, Konflik Antar Etnik di Pedesaan: Pasang Surut

Hubungan Tionghoa-Jawa, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. ix-xiii. 3 Benedict Anderson, Richard Robison, Charles A. Coppel, J.A.C. Mackie, dan Harol

Crouch berpendapat bahwa sebesar apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan orang-orang

Tionghoa tidak akan menjadi borjuasi karena mereka tidak melibatkan diri dalam politik praktis.


Jawa salah satunya yaitu pengusaha Laweyan yang bergerak dalam bidang tekstil

dan batik.4 Bukti-bukti interaksi dagang lintas etnis terlihat dari letak

perkampungan etnis Tionghoa di tepi Sungai Pepe yang terhubung langsung oleh

Sungai Bengawan Solo. Struktur geografis ini yang memudahkan arus distribusi

barang menuju Laweyan dengan menggunakan jalur sungai. Sementara itu tipe

rumah milik orang-orang Tionghoa tinggal di tepi Sungai Pepe pada umumnya

berbentuk ruko, serta pada bagian belakangnya menjorok ke sungai. Hal ini untuk:

(1) pemindahan barang-barang dari ruko menuju sungai, dan (2) arus distribusi

barang menuju kawasan konsumen di sepanjang sungai. Dimungkinkan juga

sebagai satu bentuk pertahanan Tionghoa agar cepat berpindah tempat ketika

situasi di lingkunganya tidak aman.

Masyarakat Tionghoa di Kampung Balong selain berdagang juga

mengembangkan industri rumah tangga dan industri batik. Pada awal abad ke-20

timbul kompetisi antara etnis Tionghoa dan Pribumi berkaitan dengan penguasaan

bahan baku batik dan industri batik.5 Pengusaha Tionghoa telah menanamkan

modal ke dalam industri batik di Surakarta sejak akhir abad ke-19, dan awal abad

ke-20. Bahan baku pembuatan kain batik yang meliputi kain mori, lilin, dan bahan

pewarna dimonopoli oleh pedagang-pedagang Tionghoa dan Arab.

Pada tulisan ini akan mengkaji bagaimana bentuk aktivitas ekonomi

masyarakat Tionghoa pinggiran di Surakarta dalam usaha batik sejak awal abad

XIX? Pada bagian terakhir ini juga akan membahas aktualisasi kebudayaan

Tionghoa di tengah budaya Jawa. Hal itu untuk membuktikan apakah kebudayaan

Tionghoa di Surakarta memiliki fungsi akulturatif atau sebagai bentuk luapan

romantisme tentang Cina.

Etnis Tionghoa akan eksis bila beraliansi dengan pribumi, karena legitimasi dan keamanan mudah

didapat dibanding bertahan dengan corak ke-Tionghoa-an. Lihat Twang Pek Yang, Elite Bisnis

Tionghoa di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950, (Yogyakarta: Niagara, 1998),

hlm. 12-13. 4 Susanto, ”Surakarta Tipologi Kota Dagang”, dalam Diakronik, Vol. 2, No. 6, januari

2005, (Surakarta: Jurusan Ilmu Sejarah UNS, 2005), hlm. 4-5. 5 Produksi kain batik di Surakarta sudah dimulai sebelum tahun 1830. Lihat Vincent J.H.

Houben, Kraton dan Kumpeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870 (Leiden, KITLV Press,

1994), hlm. 250.


METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah.6

Pendekatan sejarah sosial relevan digunakan dalam penelitian ini karena dalam

pendekatan sejarah sosial memiliki cakupan topik yang sangat luas serta

komprehensif.7 Sebagai sebuah ilmu, sejarah mempunyai metodenya sendiri untuk

membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Penelitian

historis ini, menurut Ernest Bernheim, memiliki empat tahapan pokok: Pertama,

heuristik, yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang berkaitan

dengan topik penelitian; Kedua, melakukan kritik sumber baik ekstern maupun

intern; Ketiga, melakukan interpretasi. Pada tahap ini dilakukan sintesis terhadap

fakta-fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga dengan analisis

sumber. Keempat, historiografi, yakni penyajian data tersebut dalam bentuk

tertulis.8

PEMBAHASAN

Salah satu industri batik yang berdiri pada abad ke-19 di Kampung Balong

adalah milik orang tua Go Tik Swan Hardjonagoro. Dengan kesibukkan

mengelola industri batik dan usaha kelontong, membuat Go Tik Swan harus

dititipkan kepada kakeknya.9 Gambaran ini menunjukkan bahwa Tionghoa hanya

sebagai pedagang adalah salah sampai sekarang Industri batik yang besar di

Surakarta sebagian milik orang Tionghoa. Sejak tahun 1930, Masyarakat

6 Metode penelitian sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk

menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau

tersebut. Metode penelitian sejarah merupakan suatu usaha untuk memberikan interaksi dari

bagian tren yang naik turun suatu status generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan

sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan

datang. Metode sejarah disebut juga prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data

peninggalan masa lampau untuk memahami masa sekarang dalam hubungannya dengan masa

lampau. 7 Setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau

kelompok, dapat disebut sejarah sosial. Sejarah sosial juga dipahami sebagai penulisan sejarah

yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia kecuali aspek politik. Lihat, Sartono

Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 1992) hlm. 50. 8 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995) hlm. 99.

9 Lihat Rustopo, Jawa Sejati:... op. cit., hlm. 19-20.


Tionghoa di Surakarta telah memiliki berbagai pekerjaan selain sebagai pedagang,

lihat tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Klasifikasi Pekerjaan Orang Tionghoa di Surakarta

Menurut Jenis Kelamin Tahun 1930

Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total

Produksi bahan mentah 3,77 0,72 3,19

Industri 24,03 33,72 25,87

Transportasi 2,31 0,36 1,94

Perdagangan 61,79 54,93 60,50

Pekerjaan bebas 3,09 1,95 2,87

Pegawai pemerintah 0,56 - 0,45

Jenis pekerjaan lain 4,45 8,32 5,18

Total 100,00 100,00 100,00

Sumber: Volkstelling 1930

Perkembangan industri batik Tionghoa pada awal abad ke-20 juga

ditopang oleh pembangunan sarana transportasi. Jalur kereta api beserta stasiun

selesai dibangun pada awal abad ke-20 yang menghubungkan daerah-daerah Jawa

Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat berdampak positif terhadap industri batik di

Surakarta.10 Pembangunan jalur kereta api ke berbagai daerah di Jawa

memungkinkan jumlah pengiriman batik lebih banyak, misalnya Surabaya,

Jakarta dan Bandung. Keberadaan jalur kereta api tidak saja memperlancar

transportasi bahan baku batik, termasuk produksi kain batik itu sendiri.11

Menjelang tahun 1900 batik menjadi kebutuhan primer masyarakat Jawa,

Kalimantan, Sumatra dan pulau-pulau lainnya. Batik Surakarta mampu bersaing

dengan batik Pekalongan, Jogjakarta maupun batik pesisir pantai utara Jawa.

Kurun waktu di atas menunjukkan bahwa pemasaran batik Surakarta sudah

10 Di Purwosari dibangun stasiun yang menghubungkan Surakarta dengan Jogjakarta.

Jalur menuju timur, yakni menuju Surabaya, melalui Stasiun Jebres. Lebih lanjut lihat

Kuntowidjoyo, The making of A Modern Urban Ecology: Social and Economic History of solo,

1900-1915 dalam Lembaran Sejarah, hlm. 10 11 Shiraishi, An Age in Motion Populer Radicalism in Java, 1912-1926, (Ithaca and

London: Cornell University Press, 1990), hlm, 24.


sampai di Singapura, Suriname maupun negara-negara lain.12 Kondisi pasar batik

di atas berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi etnis Tionghoa di Surakarta, baik

sebagai pedagang kelontong, pedagang perantara, perkreditan serta penjualan

candu yang juga mengikuti arus perdagangan batik.13

Di Surakarta orang Jawa, Tionghoa, Arab dan sedikit orang Eropa yang

masuk dalam kegiatan industri dan perdagangan batik. Orang Jawa mendominasi

produksi batik Surakarta, meskipun orang-orang Tionghoa dan Arab turut

memproduksi. Bahkan orang-orang Tionghoa dan Arab memonopoli bahan baku,

sehingga timbul ketergantungan terhadapnya. Perusahaan batik milik orang

Tionghoa berada di sebelah timur laut Kota Surakarta, yakni di Kampung

Warungpelem dan Balong.14 Semantara itu, peruahaan batik milik orang-orang

Arab berada di kawasan Pasar Kliwon.15

Orang-orang Tionghoa di Balong selain memproduksi batik juga

berdagang bahan dan obat-obatan batik.16 Hampir seluruh pedagang Jawa

mempercayakan orang Tionghoa dalam memenuhi kebutuhan bahan-bahan untuk

produksi batik. Penguasaan bahan baku industri batik sudah dilakukan sejak tahun

1870-an. Pengusaha batik pribumi berhubungan baik dengan pedagang-pedagang

Tionghoa karena batas keuntungan yang diambil tidak berlebihan dan adanya

kemudahan dalam pembayaran.17 Kemudahan pemberian kredit berdasarkan

kepercayaan pribadi dan memberi kredit berdasarkan perjanjian lisan, baik

mengenai bunga maupun pembayaran ansurannya.18

12 Susane Brener April, Domesticatig the Market History, Culture and Economy in A

Javanese Merchant Community, Disertation for the degree Doctor of philosophy in Antropology,

(Ithaca, Cornell University, 1991), hlm. 42. 13 Ketika batik masih dimonopoli keraton serta lingkup keluargannya, batik kurang dapat

berkembang. Namun ketika batik mulai dibuka bagi kalangan bukan aristokrat kerajaan, maka

batik berkembang sangat pesat. Lihat Soetopo, Batic Education and Culture, (Jakarta: Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 3. 14 Salah satu artefak yang masih dapat dilihat di masa sekarang adalah Pabrik Batik Merk

Tiga Negeri milik bapak Wijaya, seorang etnis Tionghoa, yang diwarisinya setelah tiga generasi.

Sebenarnya istilah “tiga negeri” dalam merek batik itu merupakan salah satu motif yang

menggabungkan antara batik keraton dan pisisir, serta batik pedalaman. 15 Lihat Shiraishi, 1990, hlm. 24. Sajid, Babad Solo, hlm. 64. 16 Sariyatun, Usaha Batik Masyarakat Tionghoa Vorstenlanden Surakarta Awal Abad XX,

(Surakarta, UNS Press, 2005), hlm. 75. 17 J. S. Furnifall, Netherland Indie: Study of Prural Economy, (Cambridge, Cambridge

University Press,1939), hlm 213-214. 18 Kofer, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil? (Jakarta: Gravity Press, 1985), hlm. 14-15.


Harmonisasi Tionghoa-Jawa mulai luntur pada awal abad ke-19, karena

orang-orang Tionghoa menguasai industri batik dari hulu hingga hilir. Mereka di

samping sebagai pengusaha batik, juga memonopoli bahan baku industri batik.

Bahkan cara penyaluran bahan baku industri batik dilakukan secara kredit. Cara

ini berakibat pengusaha Pribumi tergantung kepada etnis Tionghoa.19 Faktor di

atas yang memacu munculnya konflik antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Konflik

di samping faktor penguasaan bahan baku juga munculnya kesombongan etnis ini

setelah keberhasilan Revolusi Tiongkok 1911.20 Menurut Agus Salim yang

dikutip Deliar Noer bahwa Revolusi Tiongkok 1911 telah memicu perubahan

sikap orang-orang Tionghoa di Surakarta. Orang-orang Tionghoa memandang

rendah para pengusaha dan pedagang pribumi yang bergerak dalam industri batik.

Hal ini menimbulkan ketegangan antar mereka, bahkan orang Tionghoa

memandang dirinya sejajar dengan bangsa Belanda, meskipun kebijakan

diskriminasi sosial tetap diberlakukan kepadanya oleh pemerintah kolonial, yaitu

sebagai kelompok timur asing.21 Dalam konteks ini pemerintah kolonial Belanda

justru berpihak kepada etnis Tionghoa. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa

pemerintah Belanda merasa aman dan effisien untuk memungsikan etnis

Tionghoa sebagai penghubung ekonomi kapitalis dengan pedagang-pedagang

pribumi, dan tidak perlu memberi kekuatan politik dalam birokrasi kepada etnis

Tionghoa di Hindia Belanda.22 Keadaan ini mengakibatkan perdagangan

menengah dikuasa oleh etnis Tionghoa.

Kerajinan batik yang diproduksi oleh orang-orang Tionghoa, proses

pembuatannya tetap mengacu pada konsep yang dilakukan pengusaha Pribumi.

Sementara itu, ciri dan ragam hias batik mengacu pada seni tradisional. Ragam

hias dipadukan dengan lambang-lambang mitologi budaya Tionghoa. Ragam hias

yang paling popular adalah burung Phoenix, kupu-kupu, angsa, dan itik. Usaha

batik yang dilakukan orang-orang Tionghoa di Kampung Balong berhasil

membangun jaringan perdagangan yang sangat luas.

19 Sariyatun, op. cit. hlm.80. 20 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980),

hlm. 114-116. 21 Ibid., hlm. 116. 22 Susane Brenner, op. cit. hlm. 66.


Kemampuan menguasai jaringan perdagangan yang sangat luas, karena

usaha mereka mencakup tiga bidang, yakni: (1) proses produksi batik, (2)

perdagangan bahan baku batik, dan (3) perdagangan kain batik. Tiga kegiatan ini

membentuk jaringan ekonomi masyarakat Tionghoa yang sangat luas dan saling

mendukung.

Sementara itu kepemilikan perusahaan yang bersifat turun temurun

menjadikan usaha batik etnis Tionghoa tetap eksis dalam persaingan dengan

pengusaha Jawa. Sebagai contoh, usaha batik bermerk “Tiga Negeri” hingga saat

ini terus berproduksi di Kampung Balong, dan perusahaan ini akan terus

diwariskan secara turun temurun pula.23 Salah satu tokoh pengusaha batik

Surakarta dari keturunan Tionghoa adalah Go Tik Swan.24 Dia seorang etnis

Tionghoa generasi ke lima yang datang di Jawa. Mulai dari canggah Go Tik

Swan, Tjan Khay Sing, yang memiliki usaha batik.

Usaha yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi

usaha pribumi terbentur pada aktivitas orang Tionghoa yang bergabung dengan

orang Jawa, selain itu keberadaan orang Tionghoa juga sangat diinginkan orang

Jawa. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial tidak mampu memberikan solusi

praktis yang dapat menghambat usaha etnis Tionghoa. Sebagai perbandingan

adalah peminjaman kredit bank-bank milik pemerintah kolonial harus

menggunakan persyaratan yang lebih pelik, maka pengusaha Jawa cenderung

memilih berkredit dengan orang Tionghoa.

Surakarta yang berkembang menjadi daerah swapraja membuat pengusaha

makin semarak di daerah ini, termasuk orang-orang Eropa. Perdagangan orang

Tionghoa ditempatkan di bawah hukum perdata Eropa (Europe Civil Code Tahun

1855). Dengan landasan undang-undang itu, etnis Tionghoa ditempatkan pada

kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Jawa.25 Dengan

23 Ibid., hlm. 101. 24 Go Tik Swan adalah orang yang mendapat perintah untuk membuat “batik Indonesia”

oleh Presiden Seokarno. Batik tersebut sepintas terlihat perpaduan antara ragam batik Jawa, dipadu

dengan Batik Pekalongan, batik pesisir utara Jawa serta sentuhan gaya Bali. 25 Budi Santoso, Rekayasa Kekuasaan Ekonomi (Indonesia 1800-1950); Siasat

Pengusaha Tionghoa, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 12.


posisi di tengah-tengah antara Eropa dan Pribumi membuat orang-orang Tionghoa

mampu menarik keuntungan dari kedua belah pihak.

Pada paruh kedua abad ke-19, produksi batik untuk keperluan eksport

sudah dihasilkan oleh orang-orang Tionghoa. Para wanita pribumi yang menjadi

istri saudagar batik Tionghoa memegang peran penting dalam proses produksi.

Para wanita berkewajiban mengontrol kualitas batik. Para pekerja yang umumnya

Pribumi dikenakan disiplin secara ketat untuk menghasilkan batik berkualitas

baik. Orang Tionghoa merupakan tangan pertama yang melakukan eksperimen

warna sintetis, sehingga pewarnaan batik lebih cerah dan beragam. Jenis warna

yang dipakai umumnya pewarna tiruan yang tahan terhadap sinar matahari.26

Ketika batik cap sangat populer pada abad ke-19, orang-orang Tionghoa di

Kampung Balong tergerak untuk melibatkan diri dalam industri batik cap. Dari

perspektif ekonomi, teknik batik cap dirasa lebih menguntungkan, lebih cepat

proses pengerjaan, dan dijual dengan harga murah.27

SIMPULAN

Eksistensi batik yang lekat dengan keraton, membuat batik berkembang

pesat seiring fungsi keraton juga sebagai pusat kebudayaan dan kesenian

sehingga usaha batik inipun diikuti masyarakat di luar istana. Batik dengan begitu

cepat memiliki potensi ekonomis yang begitu besar sehingga industri batik di

Laweyan maupun industri batik milik etnis Tionghoa merupakan usaha yang

prestisius. Sentra industri batik mulai bermunculan di kawasan pinggiran

Surakarta sehingga muncul batif dengan motif-motif baru, baik itu motif Cina

maupun lokal. Sentra industri tersebut mengusung model atau corak yang khas.

Hingga tahun 1870 batik merupakan barang eksklusif dan dewasa ini hampir

setiap lapisan masyarakat menggemari batik termasuk masyarakat Tionghoa di

Solo.

26 Shiraishi, op. cit. 27 Sariyatun, op. cit. hlm. 82.


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Habib. 2004. Konflik Antar Etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan

Tionghoa-Jawa.Yogyakarta: Lkis.

Budi Santoso. 1996. Rekayasa Kekuasaan Ekonomi (Indonesia 1800-1950);

Siasat Pengusaha Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius.

Deliar Noer. 1980. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta:

LP3ES.

J. S. Furnifall. 1939. Netherland Indie: Study of Prural Economy. Cambridge:

Cambridge University Press

Kofer. 1985. Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?. Jakarta: Gravity Press.

Kuntowidjoyo, The making of A Modern Urban Ecology: Social and Economic

History of solo, 1900-1915 dalam Lembaran Sejarah, hlm. 10

Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya.

M. Hari Mulyadi, “Sejarah Peranan dan Potensi Masyarakat Etnis Tionghoa di

Surakarta”, dalam Kalimatun Sawa’, Vol. 02, No. 02, 2004, hlm. 33-34.

Rustopo. 2007. Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di

Surakarta 1895-1998. Yogyakarta: Ombak.

_________. 2008. Jawa Sejatai: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro.

Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil.

Sajid, R.M.. 1984. Babad Sala. Surakarta: Rekso Pustoko.

Sariyatun. 2005. Usaha Batik Cina di Vorstenlanden Surakarta Awal Abad XX.

Surakarta: UNS Press.

Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Shiraishi. 1990. An Age in Motion Populer Radicalism in Java, 1912-1926. Ithaca

and London: Cornell University Press.

Soetopo. 1990. Batic Education and Culture. Jakarta: Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

Susane Brener April, Domesticatig the Market History, Culture and Economy in

A Javanese Merchant Community, Disertation for the degree Doctor of

philosophy in Antropology, (Ithaca, Cornell University, 1991), hlm. 42.

Susanto, ”Surakarta Tipologi Kota Dagang”, dalam Diakronik, Vol. 2, No. 6,

januari 2005, Surakarta: Jurusan Ilmu Sejarah UNS, 2005, hlm. 4-5.

Twang Pek Yang. 1998. Elite Bisnis Tionghoa di Indonesia dan Masa Transisi

Kemerdekaan 1940-1950. Yogyakarta: Niagara.

Vincent J.H. Houben. 1994. Kraton dan Kumpeni: Surakarta dan Yogyakarta

1830-1870. Leiden: KITLV Press.

TRADISI WIWITAN DI DESA JIPANG - fish.unesa.ac.idfish.unesa.ac.id/download/Prosiding-Seminar-Nasional-Mengawal... · AKTUALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ... pada perumusan Rancangan

Documents