Tn 2012 permen pu 20 bag2 jalan

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAANBAGIAN-BAGIAN JALAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1

Disampaikan pada :

SOSIALISASI DAN DISEMINASI

PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG JALAN DAERAH

2012

2

Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010, tentang :Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

(bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan)

Dari UU-38/2004 tentang Jalan, Pasal 12 :Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan,

Gangguan fungsi jalan (UU-38/2004 tentang Jalan, Penjelasan Pasal 12) : Terganggunya jarak atau sudut pandang, Timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau

menimbulkan kecelakaan lalu-lintas, Terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau

perlengkapan jalan.

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANBAGIAN-BAGIAN JALAN

CONTOH GANGGUAN FUNGSI JALAN

Rumaja yang dimanfaatkan sebagai pangkalan ojek dan becak

3

CONTOH GANGGUAN FUNGSI JALAN

Iklan Baliho merupakan hambatan samping yang dapat mengganggu keselamatan

Contoh lain gangguan fungsi jalan :Perubahan fungsi jalur lalu-lintas / trotoar yang seharusnya untuk lalu-lintas / pejalan kaki digunakan sebagai area parkir dan fungsi bisnis.Perubahan fungsi menyalahi design

4

= RUMAJA

x

b

1,5 m

5 m

d

c

ab

cd

= RUMIJA = BANGUNAN

= RUWASJA

a = lajur lalu lintas , b = bahu jalan ,

c = saluran tepi , d = ambang pengaman ,

x = b+a+b = badan jalan

BAGIAN-BAGIAN JALAN

5

FUNGSI RUANG MILIK JALAN

JALUR LALU LINTAS RUANG BEBAS BAHU JALAN TROTOAR BADAN JALAN PERKERASAN JALAN DRAINASE JALAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN PERLENGKAPAN JALAN LANSEKAP JALAN

6

MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

MAKSUD :Untuk menjamin bahwa :• pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

selain peruntukannya, • penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan

perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta

• penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

TUJUAN :Untuk pengamanan fungsi jalan dalam :• menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan,

dan • keamanan konstruksi jalan.

7Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010, tentang :Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

IZIN,DISPENSASI,

REKOMENDASI

LINGKUP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

IZIN

Pemanfaatan RUMAJA dan RUMIJA selain peruntukannya (bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun–bangunan, dan bangunan gedung).

DISPENSASI

Penggunaan RUMAJA yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan (muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST dan/atau beban total melebihi standar)

REKOMENDASI

Rekomendasi Penggunaan RUWASJA yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah.

LINGKUP PENGATURAN


8

WEWENANG

IZIN,DISPENSASI,

REKOMENDASI

Wevenang Penerbitan Sesuai STATUS JALAN

Jalan N Jalan P Jalan K/K

IZIN, Pejabat yang ditunjuk Menteri PU

(setelah memperoleh pertimbangan teknis Ka

BB/BPJN)

Pejabat yang ditunjuk Gubernur

Pejabat yang ditunjuk

Bupati/Walikota

DISPENSASI Ka BB/BPJN Pejabat yang ditunjuk Gubernur


Bupati/Walikota

REKOMENDASI Ka BB/BPJN Pejabat yang ditunjuk Gubernur


Bupati/Walikota


9

IZIN (1)

Pemohon:

• Perseorangan• Kelompok masyarakat• Organisasi• Badan usaha• Badan hukum• Instansi (pemerintah pusat/pemerintah daerah)

Kelengkapan permohonan:

• Persyaratan administrasi Surat permohonan (Formulir A1) Surat pernyataan kewajiban memelihara dan menjaga (Formulir A2)

• Persyaratan teknis Lokasi Rencana teknis Jadwal waktu pelaksanaan

10

IZIN (2) Pemberi izin:

• Evaluasi dan peninjauan lapangan (Jln N bersama Ka BB/BPJN)• Persetujuan prinsip (Formulir A3):

Dalam 5 hari kerja (apabila permohonan memenuhi syarat

Pemohon wajib melengkapi persyaratan:• Rencana teknis rinci

Gambar lokasi Gambar konstruksi Bahan bangunan dan jaringan utilitas

• Metode pelaksanaan Mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas Penyediaan bahan konstruksi jalan Pelaksanaan penggalian Pemasangan Pengembalian konstruksi jalan Rencana pengaturan lalu nlintas

• Izin usaha (dalam hal badan usaha)• Perizinan dari Pemda• Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan (jaminan bank• Polis asuransi kerugian pihak ketiga

11

IZIN (3)

Ka BB/BPJN (untuk Jalan N):• Pertimbangan teknis (5 hari kerja setelah persya-

ratan dilengkapi)

Pejabat penerbit izin:• Menerbitkan izin (Formulir A4)

Izin akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan BMN/D sesuai ketentuan peraturan per-UU-an

12

Ketentuan Umum Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun Bangunan, Bangunan Gedung:

• Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan• Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi• Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan dan bangunan

pelengkapnya• Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur

lalu lintas• Sesuai dengan Perda dan/atau peraturan instansi terkait

Ketentuan Teknis Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun Bangunan, Bangunan Gedung:

• Pemasangan• Pembangunan• Perbaikan• Penggantian• Relokasi dan pembongkaran

13

IZIN (4)

Bangunan dan Jaringan Utilitas:

• Dalam kawasan perkotaan: Dapat ditempatkan dalam RUMAJA

− Di luar bahu jalan/trotoar >1 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar− Di sisi terluar RUMIJA (dalam hal tidak tersedia ruang di luar bahu

jalan/trotoar/jalur LL) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan

• Di luar kawasan perkotaan: Di sisi terluar RUMIJA

• Pada struktur jembatan: Tanpa membahayakan konstruksi jembatan Tanpa mengurangi ruang bebas dan Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan

• Di luar konstruksi jembatan Paling rendah 1 m dari tepi luar struktur jembatan Tanpa mengurangi ruang bebas

14

IZIN (5)


• Di bawah tanah Pada kedalaman paling sedikit 1.5 m dari permukaan jalan

terendah (di daerah galian) atau dari tanah dasar (di daerah timbunan)

• Di atas tanah Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi

• Permukaan tanah pada lintasan penempatan di bawah tanah Diberi tanda secara permanen

15

IZIN (6)


• Kewajiban Pemegang Izin Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin Menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa

izin

o Jangka waktu izin Paling lama 10 tahun Dapat diperpanjang Setelah waktu izin berakhir:

– Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan)

– Biaya tanggung jawab pemegang izin

16

IZIN (7)

Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan:• Bentuk tidak boleh sama/menyerupai dengan rambu lalu

lintas• Bahan

tahan lama dan tahan karat memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia

• Rangka utama dari baja atau beton memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia

• Penggunaan lampu Tidak menyilaukan pengguna jalan Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan

• Huruf dan warna Tidak boleh menyerupai huruf dan simbul rambu lalu lintas Kombinasi warna tidak boleh menyerupai huruf dan simbul

rambu lalu lintas

17

IZIN (8)

Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan :

• Konstruksi bangunan Apabila rusak tidak boleh membahayakan pengguna jalan, konstruksi dan

bangunan pelengkap jalan Memenuhi peraturan:

– Pembebanan bangunan– Perencanaan bangunan baja– Bahan bangunan– Perencanaan bangunan beton– Instalasi listrik

Iklan dan Media Informasi– Tidak boleh portal khusus yang melintang jalan

Bangun-bangunan – Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi standar ()

• Penempatan Di kawasan perkotaan

− Di luar bahu jalan, > 1 m dari tepi luar bahu jalan/trotaor− Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas:

di sisi terluar Rumija− Bangun-bangunan: Di dalam RUMAJA: di luar bahu jalan/trotoar, > 2 m

dari tepi luar bahu jalan/trotoar

18

IZIN (9)

• Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan :

• Di luar kawasan perkotaan Sisi terluar di dalam Rumija

• Pada struktur jembatan: Iklan dan Media Iformasi:

− Tanpa membahayakan konstruksi jembatan− Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan

Bangun-bangunan tidak boleh pada struktur jembatan

• Di atas Rumaja Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi

19

IZIN (10)

Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan :

• Kewajiban Pemegang Izin Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin Menjaga, memelihara iklan dan media informasi serta bangun-

bangunan Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin

• Jangka waktu izin Iklan dan Media Informasi

– Paling lama 5 tahun Bangun-bangunan

– Paling lama 10 tahun Dapat diperpanjang Setelah waktu izin berakhir:



20

IZIN (11)

Bangunan Gedung di RUMIJA

• Prasyarat mendapatkan IMB• Meliputi:

Bangunan melintas di atas RUMAJA Bangunan di bawah RUMAJA Bangunan di permukaan

• Bahan Kuat, tahan lama dan anti karat

• Penggunaan lampu Tidak menyilaukan pengguna jalan Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan

• Konstruksi bangunan Memenuhi peraturan:

– Pembebanan bangunan– Perencanaan bangunan baja– Bahan bangunan– Perencanaan bangunan beton– Instalasi listrik

Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi dari pada faktor keamanan standar

21

IZIN (12)

Bangunan Gedung di RUMIJA

• Melintas RUMAJA Berawal dan berakhir di luar RUMIJA Jarak memenuhi ketentuan RUWASJA

• Melintas di atas RUMAJA Pada ketinggian > 5 m dari permukaan jalan tertinggi

• Melintas di Bawah RUMAJA Pada galian, pada kedalaman > 1,5 m dari permukaan jalan. Pada timbunan, pada kedalaman > 1.5 m dari tanah dasar

• Di permukaan tanah Tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan

• Kewajiban Pemegang Izin Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin Menjaga, memelihara bangunan gedung Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin

22

IZIN (13)

Bangunan Gedung di RUMIJA• Jangka waktu izin

Paling lama 15 tahun Dapat diperpanjang Setelah waktu izin berakhir:



Izin lintas Wilayah• Lintas propinsi (melewati Jalan P dan Jalan K/K)

Satu wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Ka BB/BPJN Lintas wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Dirjen BM.

• Lintas kab/kota (melewati jalan K/K): koordinasi oleh SKPD Propinsi

• Penerbitan izin oleh masing-masing penyelenggara jalan

23

IZIN (14)

DISPENSASI (1)

• Perlakuan khusus

o Perbaikan alinyemeno Pelebaran jaluro Peninggian ruang bebaso Peningkatan kemampuan strukturo Pengaturan lalu lintas

• Pemohon dispensasi o Perseorangano Kelompok masyarakato Organisasio Badan usahao Badan hukumo Instansi (pemerintah pusat/pemerintah daerah)

24

• Kelengkapan permohonan:

o Persyaratan administrasi Surat permohonan (Formulir B1) Surat pernyataan kesanggupan perbaikan/

pelebaran/peninggian/peningkatan/ pengaturan LL (Formulir B2)

o Persyaratan teknis Rute Jenis muatan yang diangkut Jumlah angkutan Berat dan dimensi angkutan Rencana teknis Jadwal waktu angkutan

• Penyelenggara Jalan:o Evaluasi dan peninjauan lapangan, selesai dalam 5 hari kerja sejak

diterimanya surat permohonano Persetujuan prinsip (Formulir B3): Dalam 5 hari kerja

25

DISPENSASI (2)

• Pemohon wajib melengkapi persyaratan:o Rencana teknis rinci

Gambar lokasi Gambar konstruksi Bahan konstruksi

o Metode pelaksanaan Perbaikan alinyemen Pelebaran jalur LL Peninggian ruang bebas Peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan Rencana pengaturan lalu lintas

o Dispensasi hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu

26

DISPENSASI (3)

• Penyelenggara Jalan: Surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan

jalan dan jembatan (Formulir B4) BA pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi (Formulir B5) Penerbitan dispensasi (Formulir B6) dalam waktu 5 hari kerja

sejak diterimanya BA Hasil Pemeriksaan pelaksanaan konstruksi

• Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya, penyelenggara jalan dapat mengembalikan konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya penerima dispensasi.

• Dispensasi lintas Wilayah Lintas provinsi (melewati Jalan P dan Jalan K/K)

− Satu wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Ka BB/BPJN− Lintas wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Dirjen BM

Lintas kab/kota (melewati jalan K/K): koordinasi oleh SKPD Provinsi Penerbitan dispensasi oleh masing-masing penyelenggara jalan.

27

DISPENSASI (4)

REKOMENDASI (1)

Pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan.

Prasyarat penerbitan IMB oleh Pemda Pemohonan rekomendasi

Permohonan tertulis (Formulir C1) Oleh instansi penerbit IMB Kepada penyelenggara jalan

Kelengkapan permohonan (persyaratan teknis): Gambar situasi bangunan Jenis peruntukan bangunan Rencana jalan akses Rencana sistem drainase

28

Rekomendasi sekurang–kurangnya memuat hal–hal sbb:• Sempadan pagar;• Sempadan bangunan;• Ketentuan jalan akses; dan• Ketentuan mengenai sistem drainase.

Rekomendasi dapat memuat:• Larangan kegiatan tertentu yang mengganggu

pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan• Perintah melakukan perbuatan tertentu guna

menjamin peruntukan RUWASJA

29

REKOMENDASI (2)

PENGAWASAN

Pelaksanaan:

• Wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk penye-lenggara jalan

• Hasil pelaksanaan pekerjaan wajib diperiksa tim pemeriksa teknis yang dibentuk penyelenggara jalan

• Penyelenggara jalan melakukan pengawasan pemeliharaan di RUMIJA

• Pengawasan perkembangan penggunaan lahan RUWASJA oleh penyelenggara jalan

30

PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan kembali lahan yang mendapatkan izin:

• Penyelenggara jalan memberi tahu secara tertulis

• Pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, bangunan gedung di RUMIJA dengan biaya dari pemegang izin

31

SANKSI

Sanksiadministrasi terhadap pelanggaran Permen:

• Pencabutan/pembatalan izin, rekomendasi dan/ atau

• Pencairan jaminan-jaminan.

32

KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Permen ini

Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung, disesuaikan dengan ketentuan Permen ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak ditetapkannya Permen ini (29 Desember 2010)

33

NO.

KEGIATAN PEMO HON

BALAI DINAS PRODUK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PENGAJUAN PERMOHONANPEMBERITAHUAN

EVALUASI & PENINJAUANLAPANGAN.

PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIPMELENGKAPI DOKUMENPERSYARATAN

PERTIMBANGAN TEKNIS

PENERBITAN IZIN

PENGAWASAN PELAKSANAAN & PENGAWASAN PEMELIHARAAN

SURAT PERMOHONANSURAT PEMBERITAHUAN

BA EVALUASI & PENINJAUAN LAPANGAN

PERSETUJUAN PRINSIP

SURAT IZIN (TEMBUSAN BALAI)

34

NO KEGIATAN PEMOHON PEMDA PENYENGGARA JALAN

PRODUK

1.

2.

3.

4.

5

6.

PENGAJUAN PERMOHONAN IMB

PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI

EVALUASI & PENINJAUAN LAPANGAN

PENERBITAN REKOMENDASI

PENERBITAN IMB

PENGAWASAN ATAS PERKEM-BANGAN PENGGUNAAN LAHAN DI RUANG PENGAWASAN JALAN

35

TINDAK LANJUT (1)

Sosialisasi ke

• Pemda (instansi pemberi izin iklan, instansi penerbit IMB, Dinas PU/Bina Marga),

• Pemilik utilitas (seperti : PDAM, Telkom, PLN,Gas, Pertamina)

Inventarisasi utilitas, iklan, bangun-bangunan dan bangunan-gedung di jalan Nasional.

Pemeriksaan status perizinannya

Pemutakhiran perizinan yang ada

Pemrosesan perizinan utilitas dan iklan yang belum ada izin

36

37

TINDAK LANJUT (2)

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait, antara lain :

Peraturan Menteri KeuanganNomor 96/PMK.06/2007 , tentang :Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

dan

Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 02/PRT/M/2009 , tentang :Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

38

Tn 2012 permen pu 20 bag2 jalan

Engineering