TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Setyo Nugroho NIM. E0009315 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013 perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Setyo Nugroho
NIM. E0009315
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Setyo Nugroho
NIM. E0009315
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Setyo Nugroho, E0009315. 2013. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur alih fungsi
lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sukoharjo dan kendala-kendala
yang dialami dalam proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut
dengan adanya peristiwa konkrit yaitu banyaknya lahan yang digunakan untuk
lahan pertanian berubah menjadi lahan pemukiman.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan terhadap proses alih
fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan yaitu data
sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu studi kepustakaan dan cyber media.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa
prosedur alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sukoharjo
yang menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
berganti menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
Kendala yang dihadapi banyak para pemilik tanah tidak melaksanakan prosedur
yang sudah ditetapkan.
Kata kunci : Alih fungsi lahan, Prosedur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Setyo Nugroho, E0009315. 2013. JURIDICAL REVIEW OF RATHER
A FUNCTION OF AGRICURTURAL TO NON AGRICULTURAL IN
SUKOHARJO REGENCY. Faculty Of Law Sebelas Maret University.
The goal of research is to know how the procedure of change function of
agricultural to non agricultural area in Sukoharjo Regency and the problems that
are found in real situation. For example many agricultural areas are used to be
the settlement.
It is normative law in prescriptive namely it focuses to the rule of law in
the procedure of change function of agricultural to non agricultural area in
Sukoharjo Regency. The data used is secondary. It tends to materials in
primary law, secondary law, and non law rule. The technique of collecting
data is literatures study and internet.
Based on the result of research, It concludes that the procedure of
change function area in Sukoharjo Regency belongs to Head of National Land
Authority in Sukoharjo Regency in Regent Rule No 67 in 2011 about License
Utilization Area. The problems occurred is the owners don’t use the right