Page 1
i
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Wisono Mulyadi
NIM. E0013413
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
Page 2
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)
Oleh
Wisono Mulyadi
NIM. E0013413
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Maret 2017
Pembimbing I
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum
NIP.197301221998022001
Page 3
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)
Oleh
Wisono Mulyadi
NIM. E0013413
Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 31 Maret 2017
DEWAN PENGUJI
1. Djuwityasstuti, S.H., M.H : ……………………………
Ketua
2. Diana Tantri Cahyaningrum, S.H., M.Hum : ……………………………
Sekretaris
3. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H, M.Hum :….………………………….
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP.19601107 198601 1 001
Page 4
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Wisono Mulyadi
NIM : E0013413
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN) adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 9 Maret 2017
Yang Membuat Pernyataan,
Wisono Mulyadi
NIM. E0013413
Page 5
v
ABSTRAK
Wisono Mulyadi. 2017. E0013413. TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
PACITAN).
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau
menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, akibat hukum yang timbul
atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat
deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan
adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi
perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila
bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada
hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk
melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak
permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang
berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk
melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan
dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah
penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian
Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat.
Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon.
Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada
alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.
Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Penetapan
Hakim
Page 6
vi
ABSTRACT
Wisono Mulyadi. 2017. E0013413. OVEREVIEW JURIDICAL LEGAL
CONSEQUENCE STIPULATION MARRIAGE DISPENSATION MINORS
BY LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE (A CASE STUDY IN
PACITAN RELIGION COURT).
Legal writing (essay). Faculty of law Sebelas Maret University
This research described and studied the following problems: firstly the
Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the
application for marriage dispensation?. Secondly, the legal consequence of the
grant or the refusal of the application for marriage dispensation?
This study was an empirical or sociological research that was descriptive
in nature. The types of data used were primary and secondary ones including
primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used
were field study and library study; and the technique of analyzing data used was
the qualitative one with interactive model of analysis.
The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale
in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the
evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and
completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship
and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no
reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-
authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to
conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in
Pacitan Religion Court. When the application for marriage dispensation was
granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that
the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to
the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could
hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage
dispensation was refused, there would be no reason to get married until the
marriage age was fulfilled by the applicants.
Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Stipulation of the
Judge
Page 7
vii
MOTTO
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap
(QS. Al-Insyirah : 6-8)
Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan
ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada
keduanya maka haruslah dengan ilmu
(HR. ibnu Asakir)
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan
untuk merubah dunia (Nelson Mandela)
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat
(Winston Churchill)
Orang-orang hebat yang sukses telah belajar membuat diri mereka
melakukan hal yang harus dikerjakanketika hal itu memang harus
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak
(Aldus Huxley)
Page 8
viii
PERSEMBAHAN
Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada :
1. Allah SWT
2. Rasulullah Muhammad SAW
3. Bapak Suparno Siswo Wiyono
dan Ibu Suripti
4. Kakak-kakak penulis
5. Almamater Fakultas Hukum
UNS
Page 9
ix
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala
limpahan nikmat, risky, dan karuniaNya kepada penulis, serta tidak lupa shalawat
dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul
“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)”. Penulisan hukum ini
diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penulisan hukum ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam
mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan serta akibat
hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi
perkawinan. Saat ini banyak pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di
berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu,
dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha mengumpulkan
berbagai informasi mengenai dispensasi perkawinan dari berbagai sumber
khususnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pacitan.
Penulisan hukum ini sendiri tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan
kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis
merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Page 10
x
3. Bapak Sapto Hermawan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis
selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
4. Bapak Pranoto S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum selaku pembimbing
penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Drs. H. Taufiqurrohman, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan
Agama Pacitan.
7. Bapak Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama
Pacitan.
8. Bapak Nasrodin, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Pacitan
9. Bapak Drs. Ahmad Munib M.Si selaku kepala Kantor Urusan Agama
Pacitan
10. Bapak Idrus selaku staff Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta atas segala bekal ilmu yang bermanfaat selama menuntut ilmu di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
12. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama berada di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
13. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno Siswo Wiyono dan Ibu Suripti,
serta kakak-kakakku yang senantiasa memberikan do’a, semangat, serta
motivasi.
14. Bapak Suwardi S.Pd, Ibu Anni, dan Natalia Andriani, dan yang senantiasa
mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis.
15. Rahayu Dina Fitriani yang selalu menemani, menasihati, membimbing
memberikan dukungan, semangat, serta selalu mendoakan penulis.
16. Sahabat-sahabatku, Rezha Nugroho, Radiansyah Nurhimawan, Wakhid
Ichsani, Okta Kurniawan, Moch, Kemas Heryawan, Agil Adiyanto, Rizky
Page 11
xi
Aji Pangestu, Barata Setiya Aji, Fajar Dwicahyo, Luqman Putranto,
Nurizki Sinatrya, Rafika Emi Rochayati, One Octivia Nur Layla.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan,
untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan
penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat
memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak
yang membutuhkan. Terima kasih.
Surakarta, 9 Maret 2017
Penulis
Wisono Mulyadi
NIM. E0013413
Page 12
xii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ........................................................................................... i
Halaman Persetujuan ................................................................................. ii
Halaman Pengesahan ................................................................................ iii
Halaman Pernyataan.................................................................................. iv
Abstrak ...................................................................................................... v
Abstract ..................................................................................................... vi
Motto ......................................................................................................... vii
Persembahan ............................................................................................. viii
Kata Pengantar .......................................................................................... ix
Daftar Isi.................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ............................................................... 6
E. Metode Penelitian................................................................. 7
1. Jenis Penelitian ............................................................... 7
2. Sifat Penelitia ................................................................. 7
3. Pendekatan Penelitian .................................................... 8
4. Lokasi Penelitian ............................................................ 8
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian .................................. 8
6. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 10
7. Teknik Analisis Data ...................................................... 10
F. Sistematika Penelitian Hukum ............................................. 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori..................................................................... 13
1. Tinjauan tentang Perkawinan ......................................... 13
Page 13
xiii
a. Pengertian Perkawinan ........................................... 13
b. Tujuan Perkawinan ................................................. 14
c. Syarat-Syarat Perkawinan ....................................... 14
d. Asas Perkawinan..................................................... 16
e. Tata Cara Perkawinan ............................................. 17
2. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan....................... 18
a. Pengertian Dispensasi Perkawinan ......................... 18
b. Syarat-Syarat Dispensasi Perkawinan .................... 19
c. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan .......... 20
B. Kerangka Pemikiran ............................................................. 21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ................................................................... 23
1. Deskripsi Pengadilan Agama Pacitan ............................ 23
a. Deskripsi Lokasi ..................................................... 23
b. Teknis Administrasi ................................................ 26
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan
dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan
Dispensasi Perkawinan................................................... 39
3. Akibat hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau
Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan........... 42
a. Wawancara pada Pengadilan Agama Pacitan ......... 42
b. Wawancara pada Kantor Urusan Agama
Kabupaten Pacitan .................................................. 44
B. Pembahasan ........................................................................ 46
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan
dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan
Dispensasi Perkawinan................................................... 46
2. Akibat Hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau
Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan........... 53
Page 14
xiv
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan .............................................................................. 59
B. Saran ..................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 15
xv
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Teknik Analisis Data (Interaktif) ........................................... 11
Bagan 2. Kerangka Pemikiran ................................................................ 21
Page 16
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Radius Biaya Pemanggilan Para Pihak Berperkara
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan ........................ 30
Page 17
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
Lampiran 2. Rekapitulasi Data Penetapan Dispensasi Perkawinan Pengadilan
Agama Pacitan
Lampiran 3. Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Sidang Pengadilan Agama
Pacitan
Lampiran 4. SK ketua PA Pacitan Nomor : W13-A28/ 1159/HM.01.2/ SK/IX/
2016 tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama Pacitan
Lampiran 5. Data permohonan dispensasi Perkawinan
Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan (N8) KUA
Kabupaten Pacitan
Lampiran 7. Surat Penolakan Perkawinan (N9) KUA Kabupaten Pacitan
Lampiran 8. Rekapitulasi Kelengkapan Alat Bukti Penetapan Dispensasi
Perkawinan Pengadilan Agama Pacitan
Lampiran 9. Penetapan Dispensasi Perkawinan nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pct
(dikabulkan)
Lampiran 10. Penetapan Dispensasi Perkawinan nomor 0025/Pdt.P/2012/PA.Pct
(ditolak)
Lampiran 11. Penetapan Dispensasi Perkawinan nomor 98/Pdt.P/2014/PA.Pct
(ditolak)
Lampiran 12. Surat Keterangan Penelitian