PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: MUHAMMAD ABU TOLHAH NIM: 11150440000047 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1442 H/2021 M
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
MUHAMMAD ABU TOLHAH
NIM: 11150440000047
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1442 H/2021 M
i
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
MUHAMMAD ABU TOLHAH
NIM: 11150440000047
Di Bawah Bimbingan
HOTNIDAH NASUTION M.A
NIP. 197101311997032010
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1441 H/2020 M
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama Lengkap : MUHAMAD ABU TOLHAH
NIM : 11150440000047
Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 11 Oktober 1995
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Leuwiliang RT 01/07 Desa
Sindulang Kec. Cimanggung. Kab.
Sumedang
No. Handphone : 083821767711
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 19 Maret 2021
Muhamad Abu Tolhah
NIM. 11150440000047
iv
ABSTRAK
Muhamad Abu Tolhah NIM 11150440000047 PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN Program Studi
Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1441 H/ 2020 M, xi + 87 Halaman
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi
meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan pada tahun 2017-2019.
Penelitian ini termasuk penelitian library research dan field research. Library
research yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder.1 Kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-
buku, kitab-kitab fiqh, perundang- undangan, dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan skripsi ini. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu
dengan melakukan field research.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah faktor
agama, ekonomi, dan hamil diluar nikah. Dampak pemberian Dispensasi Nikah
dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran
hukum masyarakat terhadap aturan yang ada. Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jakarta selatan selalu mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma No. 5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu
juga mempertimbangkan kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik
dari aspek ekonomi maupun kesehatan
Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Jakarta Selatan
Pembimbing : Hotnidah Nasution, M.A.
Daftar Pustaka : 1976-2020
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada 2004), h. 13
v
KATA PENGANTAR
حيم حمنالر بسماللهالر
Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Segala puji, syukur dan sujud kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta
keberkahan-Nyalah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan
skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa kepada sebaik-baik tauladan kita,
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, semoga kelak kita mendapatkan
syafa’atnya di akhirat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai
gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini
penulis persembahkan seutuhnya kepada motivator terhebat dan tercinta sepanjang
perjalanan hidup penulis, terkhusus kedua orang tua tercinta, bapak tercinta H.
Suryana dan mama Hj. Siti Hapsoh dan kakak-kakak terhormat serta adik-adik
tersayang yang tidak pernah lelah selalu memberikan semangat, motivasi,
bimbingan dan dukungan, kasih sayang, doa serta keluangan waktu yang diberikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa memberikan rahmat, keberkahan
dan kasih sayang kepada mereka semua. Aamiin.
Selama proses penulisan skripsi ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan
yang penulis hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa
Ta’ala diberikan kemudahan dalam mengerjakannya. Serta dukungan dari berbagai
pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis
menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang secara langsung maupun
tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang
terhormat:
1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A, selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
vi
2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, SH., MH., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Mesraini, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ahmad
Chairul Hadi, M.A, sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penyelesaian
skripsi ini.
4. Dr. H. Muchtar Ali M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
memberikan nasihat dan motivasi untuk mahasiswa-mahasiswinya.
5. Hotnidah Nasution M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa
meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, motivasi, serta perbaikan-perbaikan
selama penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak atas arahan, masukan dan
koreksi skripsinya yang bersifat membangun, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala
senantiasa membalas semua kebaikan Ibu.
6. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Dr, H. Andi Akram, S.H., M.H.
dan Wakil Ketua Elvin Nailana, S.H., M.H. Serta seluruh jajaran di pengadilan
agama Jakarta selatan saya ucapkan terimakasih banyak telah memberikan
kesempatan untuk memberikan informasi serta telah bersedia menjadi obyek
penelitian ini.
7. Pimpinan Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan, Perpustakaan Utama dan
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberi fasilitas untuk mengadakan studi
kepustakaan.
8. Terima kasih kepada kawan kelas HK 15 kelas A terkhusus Ilham Ramdani
Rahmat, Irwan Hidayat, Lutfi Zakaria, Lutfi Abdul Latif, Ikbal Ibnu Ansor yang
membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada abang Muhammad Abu Dzar Al-gipari S. Hum, yang telah
banyak memberikan nasihat, motivasi, dan ilmu kepada penulis.
10. Kepada Sahabat-Sahabat penulis, Apipudin, Anjar Jamaludin, Alfi Rijalul Awal,
Ikhdan, Irsyadul Ibad, Muhammad Farhan, rizki Ikhwani, Wahyu Erlangga,
Mukhlis, Imam Nawawi, Khamdi Alfan Maulana, yang telah memberikan motivasi
dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi yang penulis tempuh.
vii
11. Terimakasih kepada Rizki Ikhwani S. sos yang telah memberikan do’a dan bantuan
dalam pengerjaan skripsi ini, semoga kita dapat selalu berproses bersama-sama
menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2015, pesantren sabilussalam, IMM
cabang ciputat, KSE UIN Jakarta, PSM UIN Jakarta yang selalu memberikan
banyak perubahan buat hidup saya.
13. Terima kasih sahabat-sahabat kuncen secret KSE yang telah menemani penulis dari
awal masuk kuliah hingga sekarang serta telah memberikan motivasi dan semangat
yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
14. Teman seperjuangan selama 1 (satu) bulan di pangkal jaya, naggung Bogor Kuliah
Kerja Nyata (KKN) “Muara”, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
15. Terima kasih sahabat-sahabat dari KSE Entrepreneur Academy batch 3, khususnya
rony, taufiq, aqil, ato, dan yang lainnya atas motivasi dan semangat kepada penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
16. Terima kasih teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas
Syari’ah dan Hukum (IMM PKSH) yang selalu memberikan motivasi, semangat
dan pembelajaran kepada penulis.
17. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas
doa-doa terbaiknya.
Semoga Allah memberikan ampunan, rahmat, dan balasan pada setiap
kebaikan yang telah diberikan untuk penliti. Semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga.
Jakarta, 19 Maret 2021 M
05 Sya’ban 1442 H
Penulis
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................................ ii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iii
Maksud dan tujuan pemerintah mengubah ketentuan pada pasal 7 ayat (1)
ini adalah salah satunya untuk menekan angka pernikahan usia di bawah umur di
Indonesia. Hal ini dikarenakan pernikahan usia di bawah umur memiliki banyak
dampak negatif yang akan ditimbulkan kepada kedua belah pihak. Dari aspek
kesehatan beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker
payudara, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun setelah
hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre-eklampsia dan persalinan yang lama
dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir
belum cukup umur, berat badan bayu rendah (BBLR), cacat bawaan hingga
kematian bayi.4
Dimaksudkan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini pasca disahkannya
revisi Undang-undang Perkawinan adalah pihak wanita belum genap umur 19 tahun
dan pria belum genap 19 tahun.
Sedangkan yang dimaksud ‘Pengadilan yang ditunjuk’ oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus
mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama
Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan
dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan
Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian
dispensasi.5
Permohonan Dispensasi nikah di Provinsi DKI Jakarta masih berada pada
angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Laporan
Tahunan Pengadilan Agama yang ada di Provinsi DKI Jakarta, ditemukan bahwa
Pengadilan Agama Jakarta selatan merupakan Pengadilan yang perkara
Permohonan Dispensasi Nikahnya selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya.
Total pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan pada tahun 2017 adalah sebanyak 29 Perkara, tahun 2018 adalah sebanyak
32 Perkara, dan tahun 2019 adalah sebanyak 53 Perkara.
4 Manuba, Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita, Jakarta: EGC, Edisi 2 5 Marilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, Al-Daulah Vol 7 No. 1 Juni 2018, h.
149
3
3
Berdasarkan data dispensasi nikah diatas maka penulis dapat memberikan
analisa bahwa sejak tahun 2017-2019 permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Jika penulis
membuat sebuah grafik, maka gambarnya adalah sebagai berikut:
Beranjak dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan.”
B. Identifikasi Masalah
Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam judul ini antara lain
ialah sebagai berikut :
1. Apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana perbandingan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan sebelum dan sesudah revisi Undang-undang Perkawinan?
3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menanggapi revisi Undang-
undang Perkawinan?
4. Apakah revisi Undang-undang Perkawinan menekan angka pernikahan usia
di bawah umur?
5. Bagaimana implikasi hukum dari revisi Undang-undang Perkawinan?
6. Bagaimana implikasi sosial dari revisi Undang-undang Perkawinan?
0
10
20
30
40
50
60
2017 2018 2019
2019
2018
2017
4
4
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini terbatas pada perkara
permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam kurun
waktu tahun 2017-2019.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas,
selanjutnya penulis menemukan masalah pokoknya yaitu: Peningkatan Dispensasi
Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2017-2019. Dari masalah
pokok tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah
di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana dampak dari adanya pemberian Dispensasi Nikah dalam aspek
Yuridis dan Sosiologis?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan dalam
memberikan Dispensasi Nikah?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah
adalah :
1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya pemberian Dispensasi Nikah dalam
aspek Yuridis dan Sosiologis.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan
dalam memberikan Dispensasi Nikah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
5
5
1. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam
perkembangan ilmu hukum perkawinan.
2. Memahami dan mengkaji tentang perkembangan hukum pasca revisi
Undang-undang Perkawinan.
3. Memberikan informasi tentang tingkat kesadaran masyarakat terkait
perkawinan.
4. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara mendalam
mengenai Dispensasi nikah.
F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan harta
bersama ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik
serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan
diantaranya.
Ilham Ramdani Rahmat (2019) dalam skripsi “Pernikahan Usia dini dan
Hak Anak (Studi di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung
Barat)” Membahas mengenai penyebab dan faktor pernikahan usia di bawah umur,
serta implikasinya terhadap hak-hak anak. 6
Nurmilah Sari (2011) dalam skripsi “Dispensasi Nikah di Bawah Umur
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). Skripsi tersebut
mengkaji mengenai permasalahan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama
Tangerang dan Pertimbangan Hukum tentang Permohonan dispensasi nikah oleh
Pengadilan Agama Tangerang. 7
Faraid Hika (2017) dalam Skripsi “Pembatasan Usia Pernikahan Menurut
Hukum Islam (Studi Putusan Mahakamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014).
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tidak adanya batasan usia pernikahan
6 Ilham Ramdani Rahmat, Pernikahan Usia Dini dan Hak Anak (Studi di Desa Suntenjaya
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019 7 Nurmilah Sari, Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Tangerang Tahun 2009-2010, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011
6
6
namun dalam Hukum Islam sendiri para ulama sepakat bahwa aqil baligh adalah
hal yang diharuskan dalam usia pernikahan.8
G. Metode Penelitian
Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk
memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dan
gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode
yang akan penulis gunakan, antara lain:
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif-
empiris yakni penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-
undangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikan dalam skripsi atau
karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang
sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari
lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. 9 Jenis pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Cara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
analisis kualitatif, yakni data-data yang disusun dalam kata-kata atau kalimat-
kalimat. Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis yang
berupa fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat.
2. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian library research dan
field research. Library research yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 10 Kepustakaan dilakukan
8 Faraid Hika, Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan
Mahakamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017. 9 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandar
Lampung: Mandar Maju, 1995), h.63 10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada 2004), h. 13
7
7
dengan menggunakan buku-buku, kitab-kitab fiqh, perundang- undangan, dan
yurisprudensi yang berhubungan dengan skripsi ini. Sedangkan jenis data yang
digunakan adalah data kualitatif yaitu dengan melakukan field research.
3. Sumber Data
a. Data Primer dalam penelitian ini adalah berkas-berkas yang berkaitan
dengan 30 penetapan Dispensasi Nikah yang terdapat pada Tahun 2017-
2019. Selain itu penulis juga melakukan Wawancara terhadap Salah satu
hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
b. Data Sekunder, untuk melengkapi data primer diperoleh dari studi
kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri literatur yang relevan baik
berasal dari buku-buku, kitab fiqh, majalah, jurnal-jurnal, dan lain-lain
yang berkaitan dengan pembahasan yang di kaji.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang
berkenaan dengan metode keputusan hakim dalam memberikan izin
dispensasi nikah melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang
mewakili dan berkaitan dengan obyek penelitian.
b. Studi dokumenter yaitu menelaah bahan-bahan yang diambil dari
dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan
Dispensasi Nikah serta putusan hakim yang menyangkut Dispensasi
Nikah.
5. Analisis Data
Bahan yang diperoleh, lalu dianalisis secara kualitatif yang dilakukan
terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi
8
8
gambaran, sehingga menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang
telah dirumuskan. Data yang ada dianalisis sehingga dapat membantu sebagai
dasar aturan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam menganalisis
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
6. Teknik Penulisan
Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di
terbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah
dan Hukum tahun 2017.
H. Rancangan Sitematika Penelitian
Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana masing-masing Bab
berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:
Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjadi dasar
mengapa penulisan ini diperlukan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
Bab II Berisi mengenai Pengertian Dispensasi Nikah, dasar hukum
Dispensasi Nikah, Aturan Sebelum dan sesudah direvisinya Undang-undang
Perkawinan, Kemudian dilanjutkan dengan faktor penyebab banyaknya Dispensasi
Nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Bab III Memaparkan Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan beserta
statistik perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2017-2019
Bab IV Merupakan bab inti yaitu bahasan utama dalam skripsi ini. Yaitu
analisis faktor penyebab meningkatnya angka permohonan Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Bab V Merupakan bab penutup pembahasan yang berupa kesimpulan hasil
penelitian ini secara keseluruhan beserta saran-saran
9
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan
Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “Zawaj” yang dari
bahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul atau dengan ungkapan
lain bermakna “Akad atau Bersetubuh” yang secara syara berarti akad
Pernikahan. Secara terminologi (istilah) “Nikah” atau “Zawaj”, yakni “Akad
yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang
wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh atau sebagai akad yang
ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau
sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.
Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status
kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-isteri), dimana status
kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh
kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa
dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam ilmu fiqh disebut “milku al-
intifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda
(isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.1
Dalam Bahasa Indonesia kata perkawaninan berasal dari kata “kawin”
yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan kelaminan atau bersetubuh. 2 Dalam Al-Qur’an dan
Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Zawaj,
yang artinya berkumpul dan saling memasukkan. Kata Nikah yang terdapat
dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 230, yang berbunyi:
1 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab,
t.tp., PT.Prima Heza Lestari, 2006, h.1.
2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Nikah, cet.II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
1994, h.32.
10
10
Artinya: Maka Jika Suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka
perempuan tidak boleh dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-
laki lain. (QS. al-Baqârah [2] ayat : 230).
Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:
a. Ulama Syafi’iyah, berpendapat:
Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “akad”, dan
dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “bersetubuh”
dengan lawan jenis.
b. Ulama Hanafiyah, berpendapat:
Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti
“bersetubuh”, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah
berarti “akad” yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan
wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi’iyah.
c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm
berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang
disebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua
pendapat diatas yang disebutkan sebelumnya3, mengandung dua unsur
sekaligus yaitu kata nikah sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”.4
Adapun menurut Ahli Fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad yang
diatur oleh Agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan
menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet.II, ( Jakarta: Prenada Mulia,
2007), h. 36-37.
4 Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam
Kontemporer Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1994), h.53.
11
11
tangga.5
Menurut para Sarjana Hukum ada beberapa pengertian perkawinan
sebagai berikut, yakni:
a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo
mengemukakan arti Perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara
seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal
yang diakui oleh Negara.
b. Subekti mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang sah
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang
lama,
c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perkwinan adalah suatu
hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik
Agama maupun aturan hukum Negara.6
Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa
unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:
a. Adanya suatu hubungan hukum
b. Adanya seorang pria dan wanita
c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
d. Untuk waktu yang lama
e. Dilakukan menurut Undang-undang dan aturan hukun yang berlaku.
Abu Yahya Zakariya Al- Anshary 7 , memberikan arti “Nikah”
menurut istilah Syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum
kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata
yang semakna dengannya.
5 Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam
Kontemporer Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1994), hal. 54
6 Eoh, O.S., Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001), h.27-28.
7 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab (Singapura: Su laiman Mar’iy, t.t),
h.30.
12
12
2. Dasar Hukum Pernikahan
Pada dasarnya arti “Nikah” adalah Akad yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami-istri.8
Islam menganjurkan dengan beberapa cara, dimana salah satunya
adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan firman Allah SWT Surat Ar-
Ra’ad (13) ayat 38 yang berbunyi:
باية إل بإذن ٱلل لكل ولقد أرسلنا رسلا م ن قبلك وجعلنا لهم أزوجاا وذر يةا وما كان لرسول أن يأتى
أجل كتاب ا
Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunannya.
Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin
Allah SWT. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (QS. Ar- Râd
[13] ayat : 38).
Salah satu tanda kekuasaan Allah SWT terhadap orang yang ragu
untuk melakukan akad atau “Nikah”, maka Allah SWT menjanjikan suatu hal
untuk memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, dan
menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu
mengatasi kemiskinan, dan apabila keraguan menghilang dan timbul sifat
positif dan keberanian, maka Allah SWT akan kabulkan yang mempunyai
nilai yang baik dan pantas menurut Allah SWT.
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan
Rukun dan Syarat pernikahan dalam Islam merupakan dua hal yang
tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Karena kebanyakan
aktifitas ibadah yang ada dalam Agama Islam senantiasa ada yang namanya
rukun dan syarat, sehingga sedikit bisa dibedakan dari pengertian keduanya
8 Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam
Kontemporer Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1994), h. 57-63
13
13
yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum
perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam
suatu akad atau perbuatan. Lebih jelasnya, akan dipaparkan, sebagai berikut:
a. Rukun Pernikahan
Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai
hubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi mempunyai nilai
ibadah dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan
bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut
dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT dan dengan
melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT.9
Karena perkawinan yang syara’ akan ibadah dan tujunan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,
Warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan
disyaratkannya perkawinan tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah
harus ada:
1) Calon Suami
2) Calon Istri
3) Wali Nikah
4) Dua Orang Saksi dan
5) Ijab dan Kabul.10
Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun
perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti
keharusan atau kewajiban kedua calon mempelai baik laki-laki dan
perempuan, ijab-kabul serta dua orang saksi.11
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2000), h.69.
10 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Perwakafan, cet. II, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 5
11 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),
h. 24.
14
14
b. Syarat Pernikahan
Beberapa pendapat diantara para Mazhab Fiqh mengenai syarat
sah suatu perkawinan. Pada garis besarnya pendapat tentang syarat-
syarat sahnya perkawinan ada dua:
1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang
ingin menjadikannya istri;
2) Akad harus disaksikan oleh saksi.12
Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa
sebagian syarat-syarat pernikahan yakni berkaitan atau berhubungan
dengan Akad serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.13
1) Shigot yaitu ibarat ijab qabul dengan syarat sebagai berikut:
a) Menggunakan lafaz tertentu, baik dalam lafaz “Sarih”
misalnya Tazwij atau Nikah. Maupun lafaz “Kinayah”,
seperti “saya sedekahkan anak saya kepada kamu” dan
sebagainya.
b) Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis
c) Sighat didengar oleh orang-orang yang menyaksikan
d) Ijab qabul tidak berbeda maksud dan tujuan
2) Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon
pengantin berakal, baligh dan merdeka.
3) Saksi harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad
nikah hanya disaksikan oleh satu orang saksi. Dan syarat-
syaratnya adalah:
a) Berakal
b) Baligh
c) Merdeka
d) Islam
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6, cet.VII, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990), h. 78.
13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2000), h. 69.
15
15
e) Kedua orang saksi mendengar.14
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam pasal 6:
1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon
mempelai;
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua;
3) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin
yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua
yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya;
4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam
daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan
ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam
ayat dan pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
14 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, cet.II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64.
16
16
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.15
Dalam melangsungkan dan mengurus administrasi pernikahan dan
kantor urusan agama (KUA) mengacu kepada aturan hukum yakni
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ayat (4) dan
hal-hal yang berkenan dengan perkawinan dapat diatur di Pengadilan Agama
sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama pada pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Peradilan Agama
adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.16 Sedangkan dalam
prosedurnya Pernikahan bagi Warga Negara Indonesai yang beragama Non
Muslim, maka perkaranya akan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
Syarat merupakan suatu hal yang mesti dijalani dalam perkawinan.
Apabila syarat tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan pencegahan terhadap
perkawinan, yakni keterangan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
60 ayat (1) yaitu pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu
perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-udangan.
Pada ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami
dan istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundangan-undangan.17
4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan
a. Tujuan Perkawinan
Merujuk pada Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 3 KHI
menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
15 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Perwakafan cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), h. 81.
16 Djalil Basiq, Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum
Islam, Hukum Barat, Hukum Adat), cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006 ). h. 185
17 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia,
2008), h. 19
17
17
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 18
Masalah perkawinan yang di atur sedemikian rupa dan diberlakukan
bagi manusia sebagai makhluk hidup yang berakal memiliki beberapa
tujuan. Diantara tujuan-tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:
1) Mentaati perintah Allah SWT.19
2) Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan
biologis
3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena
perzinaan.20
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki,
serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab.21
5) Melestarikan keturunan.
6) Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.22
7) Membentuk keluarga yang kekal.23
Menurut Asaf A.A. Fyzee, tujuan nikah dapat dilihat dari tiga
aspek yaitu:
1) Aspek Agama (Ibadah):
¶ Memperoleh keturunan.
¶ Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Nabi
Muhammad SAW.
¶ Perkawinan mendatangkan Rezeki dan menghilangkan
kesulitan.
2) Aspek Sosial (Masyarakat):
¶ Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang
secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah
18 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 19 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 20 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Cet.5 (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 15. 21 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.27. 22 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada. 2002), h.3. 23 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
18
18
pernikahan si isteri akan mendapat perlindungan dari
suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain